haper_surat kuasa
TRANSCRIPT
1
Surat Kuasa
2
Dasar Hukum
Pasal 1792 - 1819 BW
123 HIR
3
PengertianPasal 1792 BWPemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan
4
KuasaSurat Kuasa
↓Perjanjian Pemberian Kuasa
↓Berlaku Syarat Sah Perjanjian
Pasal 1320 BW
5
Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 BW
Syarat SubjektifSepakatCakap
Syarat Objektif Hal tertentu Sebab yang halal
6
Berakhirnya pemberian kuasa:Ps 1813 BWPemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si
kuasa; dengan pemberitahuan penghentian
kuasanya oleh si kuasa; Dengan meninggalnya, pengampuannya,
atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa
7
Cara Pemberian Kuasa:
Pasal 123 HIRLisanTertulis
8
Pasal 123 (1) HIR: Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.
9
Bentuk Pemberian KuasaPasal 1795 BW Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
10
Pemberian Kuasa Pemberian kuasa secara umum
Pasal 1796 BW, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.
Pemberian kuasa secara khususPemberian kuasa yang dilakukan secara khusus untuk melakukan suatu tindakan tertentu.Untuk beracara di pengadilan harus dilakukan dengan surat kuasa khusus (SEMA No 2/1959 dan Fatwa MA No 531K/ Sip/ 1973).
11
UU No 18/ 2003 tentang Advokat
Perhatikan ketentuan dalam UU AdvokatPasal 31: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam UU ini, dipidana dengan pidana… Pasal 3, syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat: WNI, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia min 25 th, …
12
Syarat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIRSEMA No 2 Tahun 1959 Mengatur syarat kuasa khusus
sesuai ketentuan Pasal 123 HIR, yang sekurang-kurangnya harus memuat:
1. identitas dan kedudukan para pihak2. kompetensi absolut dan relatif3. pokok sengketa
13
Limitatif Ps 1797 BW Penerima kuasa khusus
tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yg diberikan kepadanya
14
Format umum surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan:
Surat Kuasa
Identitas para pihak (Pemberi K dan Penerima K)
Khusus
pihak yang digugat pakok sengketa kompetensi absolut & relatif No register perkara (untuk surat kuasa tergugat) kewenangan penerima kuasa hak–hak penerima kuasa
Pemberi K Penerima K ttd ttd (materai)
15
IdentitasHal yang perlu diperhatikan:
Siapa yang dapat menjadi pihak dalam suatu surat kuasa -- subyek hukum
Orang Badan hukum
Kecakapan Ps. 1330 KUHPerdata Orang belum dewasa Dibawah pengampuan Orang perempuan
16
Kompetensi
Kompetensi absolut dan relatif
Perhatikan ketentuan pasal 118 HIR
17
Pokok SengketaDalam bidang hukum perdata dikenal dua pokok sengketa:1. Wanprestasi
2. Perbuatan Melawan Hukum
18
Hak-Hak: HAK SUBTITUSI
pasal 1803 BW HAK HONORARIUM
pasal 1808 BWpasal 1794 BW, pada dasarnya pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma.
HAK RETENSIpasal 1812 BWsi kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.
19
Surat Kuasa SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Pekerjaan : Alamat : untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini
meberi kuasa kepada : (isi nama advokat) Advokat/Asisten Advokat/Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Kantor Hukum (isi nama kantor hukum)
yang beralamat di (isi alamat) yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa
KHUSUS Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan di (isi nama pengadilan) mengenai (PMH/ WP) terhadap
Tn/Ny (isi nama pihak lain) pekerjaan, bertempat tinggal di (alamat)
Untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan serta badan – badan kehakiman atau pembesar pembesar lainnya, mengajukan gugatan replik kesimpulan, menerima jawaban duplik, melakukan pembuktian, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan – keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima dan menandatangani kuitansi – kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mengadakan perdamaian dengan persetujuan pemberi kuasa.
Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, retensi dan honorarium.
Jakarta,_________2012 Penerima Kuasa Pemberi Kuasa (______________) (_______________) materai
20
Materai Apakah fungsi materai? Materai adalah hutang para
pembuat perjanjian kepada negara
Materai merupakan kewajiban pembuat perbuatan hukum tertulis kepada negara
21
Materai Ketentuan tentang Materai diatur dalam UU
No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Dalam Pasal 1 disebutkan “Dengan nama Bea
Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini”
Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang
berbentuk: (a) Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”