halaman awal

15
KEABSAHAN YURISDIKSI ICSID DALAM SENGKETA INDONESIA VERSUS CHURCHILL SKRIPSI Oleh BAGUS CAYO MASTRIZA 1501209591 Kelas: LA65 Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara Jakarta 2015

Upload: bagus-cayo-mastriza

Post on 09-Feb-2017

270 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Halaman awal

KEABSAHAN YURISDIKSI ICSID DALAM SENGKETA

INDONESIA VERSUS CHURCHILL

SKRIPSI

Oleh

BAGUS CAYO MASTRIZA 1501209591

Kelas: LA65

Jurusan Hukum Bisnis

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

2015

Page 2: Halaman awal

 

KEABSAHAN YURISDIKSI ICSID DALAM SENGKETA

INDONESIA VERSUS CHURCHILL

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat

untuk gelar kesarjanaan pada

Hukum Bisnis

Jenjang Pendidikan Strata-1

Oleh

BAGUS CAYO MASTRIZA 1501209591

Kelas: LA65

Business Law

Universitas Bina Nusantara

Jakarta

2015

Page 3: Halaman awal

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing

KEABSAHAN YURISDJKSJ JCSJD DALAM SENGKETA

JNDONESIA VERSUS CHURCHILL

Agus Rivanto, S.H., LL.M. 04564

11 September 2015

SKRIPSI

Disusun oleh :

Bagus Cayo Mastriza 1501209591

Disetujui oleh : Pembimbing dan I{etua Jurusan

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Business Law

\b September 2015

Universitas Bina Nusantara Jaka11a

2015

Page 4: Halaman awal

People

lnnovation

Excellence

UNIVERSITY

FM-BINUS-AA-FPU-136/Rl

PERNYATAAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI Sl

FAKULTASHUMANIORA

Dengan ini, kami dewan penguji skripsi Sl menyatakan bahwa

BAGUS CAYO MASTJµZA (1501209591)

Telah lulus mengikuti ujian skripsi Sl pada tanggal 26 Agustus 2015 denganjudul:

KEABSAIIAN YURIDIKSI ICSID DALAM SENGKETA INDONESIA VERSUS CIDJRCHILL

Jabatan

Ketua / Penguji I

Penguji II

Syahdan Campus Jl. K H. Syahdan No. 9 Kemanggisan, Palmerah Jakarta Ba rat 11480, lndonesia

t. +6221 534 5830 +6221 535 0660

f. +6221 530 0244

DEWAN PENGUJI

Kode Dosen Nama Dosen

D5400 Abdul Rasyid SHI, MCL., Ph.D

D4919

Kljang Campus Jl. Kemanggisan llir 111 No. 45 Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat 11480, lndonesîa

t. +6221 532 7630

Ahmad Sofian, S.H, M.A.

Anggrek Campus Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Kebon Jeruk Jakarta Bar at 11530, lndonesia

t. +6221 53 69 69 69 +6221 53 69 69 99

f. +6221 535 0655

JWC Campus Jl. Hang Lekir I No.6 Senayan Jakarl, Pusat 10270, lndonesia

t. +6221 720 2222 +6221720 3333 ext. 8100

f. +6221 720 8569, 720 5555

Tanda Tangan

Alam Sutera Campus Jl. Jalur Sutera Bar at Kav. 21 Alam Sutera, Serpong Tangerang 153z'5, lndonesia

t. +6221 53 69 69 19 f. +6221 536 7 4042

www.blnus.ac.id

Page 5: Halaman awal

Halaman Pemyataan Persetujuan Publikasi Skripsi

Dengan ini saya,

Nama

NIM

Judul Skripsi

PERNYATAAN

: Bagus Cayo Mastriza

: 1501209591

: Keabsahan Y urisdiksi ICSID dalam Sengketa Indonesia Versus

Churchill

Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara hak non-eksklusif untuk meny1mpan,

memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian

atau hanya ringkasannya saja, dal� bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan hak eksklusif saya, untuk menggunakan seluruh

atau sebagian isi Skripsi saya, guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel,

buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Jakarta, 29 Juli 2015

1501209591

Page 6: Halaman awal

i  

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA _________________________________________________________________

Fakultas Humaniora Program Ilmu Hukum Skripsi Sarjana Hukum

Semester Genap 2014/2015

KEABSAHAN YURISDIKSI ICSID DALAM SENGKETA

INDONESIA VERSUS CHURCHILL

Bagus Cayo Mastriza 1501209591 Kelas : LA65

ABSTRACT

Jurisdiction is conditio sine qua non of ICSID Arbitration. Jurisdiction became main gate before ICSID Arbitration proceedings to be proceeded to the merits of case. It gives power to the arbitration tribunal to arbitrate the parties in dispute. The first thing that should be found in preliminary phase is whether or not the tribunal has jurisdiction over the dispute. If the tribunal has jurisdiction over the dispute, then the tribunal is legitimate to proceed the proceedings to the merits of case. Nevertheless, once the tribunal find an incompatibility with one of elements contained in Article 25 of ICSID Convention—even if the parties do not challenge all of elements of jurisdiction requirements in that article—the tribunal shall refuse to arbitrate the dispute in case the tribunal found lack of jurisdiction to continue the proceedings. By lacking of jurisdiction, the tribunal shall terminate the proceedings. However, the tribunal in Indonesia v. Churchill dispute had rendered its award that decided it has jurisdiction over Indonesia versus Churchill dispute. This thesis would analyse the implementation of ICSID jurisdiction in the dispute by using juridical-normative approach. The main objective of this thesis is to find whether or not ICSID has jurisdiction over the dispute.

Keywords: jurisdiction, dispute, arbitration, icsid

Page 7: Halaman awal

ii  

ABSTRAK

Yurisdiksi merupakan conditio sine qua non Arbitrase ICSID. Yurisdiksi menjadi gerbang utama sebelum persidangan Arbitrase ICSID dilanjutkan ke pokok perkara. Hal tersebut memberikan wewenang kepada majelis arbitrase untuk mengadili para pihak dalam sengketa. Hal pertama yang harus ditemukan dalam tahap awal adalah apakah majelis memiliki yurisdiksi atas sengketa. Jika majelis memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut, maka majelis sah untuk melanjutkan proses persidangan pada pokok perkara. Namun demikian, ketika majelis menemukan ketidaksesuaian dengan salah satu unsur persyaratan yurisdiksi dalam Pasal 25 Konvensi ICSID—sekalipun para pihak tidak mengajukan keberatan terhadap seluruh unsur yurisdiksi dalam pasal tersebut—majelis harus menolak untuk mengadili sengketa dalam hal majelis menemukan tidak memiliki yurisdiksi untuk melanjutkan persidangan. Dengan ketiadaaan yurisdiksi, majelis harus menghentikan persidangan. Bagaiamanapun, majelis dalam sengekta Indonesia v. Churchill telah mengeluarkan putusannya yang memutuskan bahwa lembaga tersebut memiliki yurisdiksi terhadap sengketa Indonesia melawan Churchill. Skripsi akan menganalisa implementasi yurisdiksi ICSID dalam sengketa tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan utama skripsi ini adalah untuk menemukan apakah ICSID memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Kata kunci: yurisdiksi, sengketa, arbitrase, icsid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8: Halaman awal

iii

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, dengan izin-Nya skripsi ini dapat

diselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa adanya bantuan dan izin dari-Nya skripsi ini

tidak akan mungkin dapat terselesaikan.

Dalam penulisannya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari

tangan-tangan orang lain yang memberikan kontribusi pada penulisan skripsi ini. Pada

kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM, Rektor Universitas Bina

Nusantara.

2. Bapak Dr. Johannes A.A. Rumeser, M.Psi, Dekan Fakultas Humaniora.

3. Bapak Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Hukum Bisnis sekaligus

tokoh panutan yang menginspirasi.

4. Bapak Agus Riyatno, S.H., LL.M., dosen pembimbing yang dengan sabar

memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Para dosen, Pak Aad, Pak Besar, Pak Paulus, Pak Bambang, Pak Sofian,

Pak Albert, Kak Vidya, Bu Sissy, Pak Iron, Pak Syarifuddin, Pak Tito,

dan seluruh dosen Hukum Bisnis yang telah mengajar dan mendidik selama

menempuh pendidikan Strata-1 di Universitas Bina Nusantara.

6. Mama Papa tersayang, Indah Nurhayati dan Muhammad Ilham, Kakakku,

Mutiara Ilinda, dan Neng Mityku tercinta yang selalu mendoakan dan

mendukung, dan menjadi sumber bahan bakar motivasi untuk selalu berjuang

menjadi pribadi yang lebih baik.

7. Teman-teman seperjuangan baik selama menjadi Dewan Pengurus Inti

Himpunan Mahasiswa Business Law maupun ketika bimbingan skripsi,

Habibie, Fetty¸Karina.

8. Teman-teman pendiri dan pengurus Himpunan Mahasiswa Business Law,

Rangga, Reggy, Farid, Denny, William, Lifky, Fara, Kiki, Hanny, Steven,

Dali, Salma, Maria, Randika dan seluruh civitas academica Hukum Bisnis

Page 9: Halaman awal

iv

Universitas Bina Nusantara yang tidak dapat disebut satu-satu per satu dalam

kesempatan ini.

9. Rekan-rekan Rouse & Co yang selalu mengizinkan untuk memprioritas

penyelesaian pendidikan Strata-1 ini.

10. Bapak Dr. Riyatno, S.H., LL.M., Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang telah membantu

penulis memproleh kelengkapan data skripsi.

11. Rekan-rekan DNC Advocates At Work yang meluangkan waktunya untuk

berdiskusi.

12. Ibu Peggy Antonette, Pustakawan di Perpustakaan Universitas Katolik Atma

Jaya, yang telah membantu untuk memperoleh data skripsi.

13. Civitas academica Universita Bina Nusantara.

14. Seluruh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah

memberikan kontribusi dalam upaya menyempurnakan skripsi ini.

Terimalah ucapan terima kasih sederhana ini sebagai ungkapan syukur atas doa,

dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah membalasnya

dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi.

Setiap manusia yang berakal memiliki takaran kebenarannya masing-masing,

begitu juga dengan penulis. Dengan menyadari kelemahan yang ada pada skripsi ini,

penulis berharap agar pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalam skripsi ini dapat

diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2015

Bagus Cayo Mastriza

Page 10: Halaman awal

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ........................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv

DAFTAR ISI ...................................................................................................... v

DAFTAR TABEL .............................................................................................. viii

DAFTAR DIAGARAM ...................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................ 9

1.3. Tujuan dan Kegunaan....................................................................... 9

1.3.1. Tujuan ................................................................................... 9

1.3.2. Kegunaan ............................................................................... 10

1.4. Metode Penelitian ............................................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 15

2.1. Kerangka Konsep ............................................................................. 15

2.2. Yurisdiksi ........................................................................................ 16

2.3. Arbitrase ......................................................................................... 17

2.3.1. Tinjauan Umum Arbitrase ...................................................... 17

2.3.2. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Abitrase

Asing ..................................................................................... 19

2.3.3. Jenis-Jenis Arbitrase .............................................................. 22

2.2.3.1. Arbitrase Ad Hoc (Volunteer) .................................... 22

2.2.3.2. Arbitrase Institusional ................................................ 22

2.2.3.3. Arbitrase Institusional Regional ................................. 23

2.3.4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di

Indonesia ............................................................................... 24

2.4. ICSID ......................................................................................... 26

2.4.1. Yurisdiksi Ratione Voluntatis ................................................. 27

2.4.1.1. Legislasi Nasional ..................................................... 28

2.4.1.2. Bilateral Investment Treaty ....................................... 28

2.4.2. Yurisdiksi Ratione Materiae .................................................. 30

Page 11: Halaman awal

vi

2.4.3. Yurisdiksi Ratione Personae .................................................. 30

BAB III HASIL PENELITIAN ...................................................................... 33

3.1. Kronologi Sengketa .......................................................................... 33

3.1.1. Masuknya Churchill ke Indonesia ..................................... 33

3.1.2. Churchill Mining Mengakusisi Ridlatama Group .............. 35

3.1.3. Ridlatama Group dan KP Penyelidikan Umum

Tahun 2007 ...................................................................... 37

3.1.4. KP Eksplorasi Tahun 2008 ............................................... 41

3.1.5. IUP Eksploitasi Tahun 2009 ............................................. 42

3.1.6. Keputusan Pencabutan Tahun 2010 .................................. 44

3.1.7. Akusisi Churchill Mining dan Planet atas Saham di

PT TCUP dan Kepentingan Langsung Mereka

Dalam Wilayah EKCP ...................................................... 45

3.1.8. Proses Persidangan di Pengadilan Indonesia ..................... 47

3.1.9. Persidangan Arbitrase di ICSID ........................................ 50

3.1.10. Tahap Yurisdiksi Arbitrase di ICSID ................................ 53

3.2. Kerangka Hukum yang Dibangun oleh Majelis ................................ 56

3.2.1. Persyaratan Yurisdiksi berdasarkan Konvensi

ICSID............................................................................... 56

3.2.2. Persyaratan Yurisdiksi Berdasarkan BIT .......................... 57

3.2.3. Aturan untuk Interpretasi .................................................. 59

3.2.4. Pengujian untuk Yurisdiksi............................................... 59

3.3. Argumentasi Para Pihak dan Analisa Majelis Arbitrase .................... 59

3.3.1. Keberatan Pertama: Persetujuan ....................................... 59

3.3.2. Keberatan Kedua: Penanaman Modal Penggugat

Tidak Dilindungi berdasarkan BIT ................................... 62

BAB IV PEMBAHASAN .............................................................................. 67

4.1. ICSID Tidak Memiliki Yurisdiksi atas Sengketa Indonesia v.

Churchill (ICSID Case No. ARB/12/14 dan 12/40) .......................... 67

4.1.1. Yurisdiksi Ratione Voluntatis ........................................... 68

4.1.1.1. Persetujuan dalam BIT Indonesia-Inggris............. 69

4.1.1.2. Persetujuan dalam Pertujuan BKPM

Tahun 2005 ......................................................... 74

4.1.2. Yurisdiksi Ratione Materiae ............................................. 75

Page 12: Halaman awal

vii

4.1.2.1. Pengujian Yurisdiksi Ratione Materiae

Berdasarkan Konvensi ICSID .............................. 81

4.1.2.2. Pengujian Yurisdiksi Ratione Materiae

Berdasarkan Persetujuan Para Pihak .................... 85

4.1.3. Yurisdiksi Ratione Personae ............................................ 90

4.1.3.1. Indonesia sebagai Contracting State .................... 90

4.1.3.2. Churchill sebagai National of Another

Contracting State ................................................. 91

4.2. Kritik Terhadap Majelis Arbitrase ICSID ......................................... 95

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 99

5.1. Kesimpulan ...................................................................................... 99

5.2. Saran ................................................................................................ 99

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 101

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ 105

LAMPIRAN

Page 13: Halaman awal

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengalihan Masing-Masing Kepemilikan Saham dalam PT RTM dan

PT RTP kepada PT TCUP .................................................................... 40

Tabel 3.2 Pemberian IUP Eksploitasi kepada Perusahaan Ridlatama Group ......... 43

Tabel 3.3 Pencabutan IUP Eksploitasi Perusahaan-Perusahaan Ridlatama Group . 45

Tabel 3.4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkaitan dengan Sengketa

Pencabutan IUP Perusahaan-Perusahaan Ridlatama Group ................... 48

Tabel 3.5 Perbandingan Substansi Keberatan Pertama .......................................... 59

Tabel 3.6 Perbandingan Substansi Keberatan Kedua ............................................ 62

Tabel 4.1 Unsur Norma Pasal 2 ayat (1) BIT Indonesia-Inggris ............................ 71

Tabel 4.2 Definisi “Admission” Menurut Kamus ................................................. 88

Page 14: Halaman awal

ix

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Alur Kronologi Sengketa ................................................................. 33

Diagram 3.2 Komposisi Pemegang Saham PT ICD Pra-Akusisi ........................... 34

Diagram 3.3 Komposisi Pemegang Saham PT ICD Setelah Akusisi oleh Churchill

dan Planet ........................................................................................ 36

Diagram 3.4 Presentase Komposisi Saham pada PT RTM dan PT RTP ................ 39

Diagram 4.1 Ilustrasi Yurisdiksi ICSID ................................................................ 68

Diagram 4.2 Ilustrasi Double-Barreled Test ......................................................... 80

Diagram 4.3 Ilustrasi Struktur Kepemilikan Saham Churchill .............................. 93

Page 15: Halaman awal

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi EKCP ............................................................................ 6