1)

TUGAS MAKALAH

HUKUM ADMINISTRASI DAERAHFUNGSI SERVICE DALAM PENERAPANNYA DI MASYARAKAT

Anggota :

Ferdy K Tarigan0610113089DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

Diskusi Kelompok Tanggal 15 Mei 2008:

Moderator :

Penanya :

1. Resti (0610110170)

2. Ahmad Alaudin (0610110005)

Pertanyaan :

1. Bagaimana fungsi service terselenggara dalam masyarakat?

2. Mengapa makalah membahas tentang pembuatan KTP?

DAFTAR ISIDaftar Isi1Bab I : PENDAHULUAN

Latar Belakang3

Rumusan Masalah4Bab II : PEMBAHASAN5Bab III : PENUTUP

Kesimpulan10DAFTAR PUSTAKA11PENDAHULUAN

Latar belakangDesentralisasi sebagai salah satu manifesto demokrasi telah mengarahkan bandul kedaulatan menjadi lebih dekat kepada publik. Visi inilah sebenarnya yang hendak diemban dalam UU no 22 dan 25 tahun 1999 tentang desentralisasi dan hubungan pemerintah pusat dan daerah tersebut. Sehingga seharusnya peluang publik di daerah untuk mengakses, berpartisipasi, dan mengontrol sebuah kebijakan menjadi terbuka lebar. Di sisi lain banyak hal yang harus segera dilakukan oleh para stakeholder politik dan birokrasi untuk berbenah, khususnya dalam mengupayakan bagaimana proses kebijakan bisa menyerap suara dan berpihak pada publik. Paradigma ini diharapkan menjadi ruh studi kebijakan hari ini sebagai bagian fundamental dalam arus demokratisasi.

Studi kebijakan publik adalah disiplin yang mengkaji tentang metode-metode yang dapat dipergunakan dalam menginvestigasi sebuah proses kebijakan, akibat dari sebuah kebijakan, dan temuan-temuan dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan kontribusi atas problem sosial yang akan dipecahkan oleh sebuah kebijakan. Karena itu dalam proses pembuatan kebijakan diperlukam analisis, penilaian serta kajian yang komprehensif agar formulasi sebuah kebijakan bisa benar-benar bisa diimplementasi tepat sasaran dan bisa menjawab problem sosial.

Di Kabupaten Malang sendiri menurut pendapat dari H. Purnomo Anwar yang kami kutip dari salah satu situs internet pengkajian dalam melakukan analisis kebijakan sudah dilakukan secara serius dalam pembahasan peraturan daerah (perda) di meja dewan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menyatakan bahwa setiap pembahasan perda di dewan selalu berusaha untuk berpijak pada suara masyarakat yang telah didapatkan dari turba yang dilakukan oleh anggota dewan. Selain itu, selama ini dalam membahas raperda (rancangan peraturan daerah) sudah menghadirkan pakar akademisi yang kompeten dimana mereka dibutuhkan untuk mengkritisi materi, substansi, maupun norma hukum yang bersinggungan dengan isu kebijakan yang akan ditetapkan. Adapun mengenai peran publik untuk ikut membahas dan menentukan sebuah kebijakan, Purnomo mengakui masih belum bisa dilakukan. Masalah uji publik, kita sudah mengarah ke sana. Tetapi kita masih kesulitan untuk menformulasikan bagaimana mekanisme itu bisa dijalankan. Karenanya proses demokratisaasi ini harus bisa dipahami dan dijalankan, tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Malang.

Produk kebijakan yang utama adalah di Kabupaten Malang Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan Daerah (Perda). Menurut Nurman Rahman SH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Peraturan Bupati merupakan produk kebijakan dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Adapun Keputusan Bupati merupakan produk kebijakan yang lebih bersifat pribadi atau kelembagaan. Sedangkan perda adalah kebijakan yang disusun dan ditetapkan bersama-sama antara pimpinan daerah dan DPRD dimana rancangan perda (ranperda) bisa berasal dari pihak pemerintah ataupun dewan.Rumusan MasalahSeperti kita ketahui perda yang ada selama ini di kota malang terutama tentang pelayanan banyak masih memerlukan perbaikan disamping itu juga masih di tambah dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakuan oleh aparatnya yang membuat kondisi pemerintahan semakin tidak kondusif.dalam kesempatan kali ini kami akan berusaha memaparkan sedikit penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa di salah satu desa di wilayah Kabupaten Malang.1. Bagaimana penyelewengan yang terjadi dalam fungsi service tersebut ?

PEMBAHASANFungsi servise pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini banyak cara yang dilakukannya. Pelayanan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk aplikasi pemerintah guna mensejahterakan rakyatnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Dalam pelayanan ini tidak jarang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur daerah yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan yang ada dalam pelayanan tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui apabila telah terjadi pelanggaran tersebut.

Di desa yang mayoritas penduduknya masih berpendidikan rendah dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani tentu saja penghasilan yang mereka peroleh sangat kecil namun hal ini justru menjadi lahan bagi sebagian aparat desanya untuk menambah penghasilan mereka dengan cara yang tidak legal.salah satunya tentang pemdiaayaan atas pelayanan publik dimana mereka harus membayar hamper dua kali lipat dari biaya yang seharusnya.di sini akan berusaha kami paparkan tentang penyalahgunaan wewenang di atas. Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk* Persyaratan Tambahan WNA secara Umum:

1. Sudah berumur 17 Tahun/ sudah kawin;2. Surat Kewarganegaraan RI dan Ganti Nama;3. Kutipan Akta kelahiran Anak yang akan diakui dan disahkan,bagi mereka yang mempunyai anak diluar nikah.

A. Persayaratan :1.Pembuatan KTP baru :- Surat pengantar RT/RW- Kartu Keluarga - Pas Foto 3X4 cm sebanyak 1 ( satu ) lembar,dengan tampak wajah meliputi 70% dibidang foto

2.Perpanjangan KTP :- Surat pengantar RT/RW- Kartu Keluarga- KTP yang habis massa berlakunya- Pas foto ukuran 3X4 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar,dengan tampak wajah meliputi 70 % bidang foto

3.Perbaikan KTP hilang/rusak :- Surat pengantar RT/RW- Kartu Keluarga- KTP yang rusak- Surat keterangan dari Kepolisian bagi mereka yang kehilangan KTP - Pas foto ukuran 3X4 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar

4. Adapun Biaya yang di kenakan berdasarkan- Perda.Nomor 9 tahun 2003- Keputusan Bupati Malang.Nomor 180/32/KEP/429.012 tahun 2003

5. Adapun biayanya sebesar :- Untuk WNI Rp. 3000,00- Untuk WNA Rp. 5000,00- Adapun biaya untuk foto sebesar Rp.2000,-

B. Bentuk Masukan :- Formulir Kartu Tanda Penduduk

C. Bentuk Keluaran :- Kartu Tanda PendudukUntuk perbedaan pengurusan kartu tanda penduduk di desa ini adalah :

Waktu penyelsaian adalah 4 sampai 5 minggu

Tarif retribusi Rp 5.000 dan untu KTP yang hilang adalah Rp 60.000 75.000

AKTA KELAHIRAN UMUM

Yang di maksud dengan "Akta Kelahiran Umum" adalah akta yang mencatat kelahiran yang Pendaftaranya tidak lebih dari 60 (enampuluh) hari kerja setelah kelahiran. * Adapun Persyaratan Administrasi:Untuk WNI asli.

1. Mengisi formulir permohonan yang di sediakan oleh Kantor Catatan Sipil;

2. Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Dukun / RS;

3. Surat Kelahiran dari Kepala Desa / Lurah;

4. Foto copy Surat Nikah;

5. Foto copy KSK;

6. Menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang berumur minimal 21 tahun dan melampirkan foto copy KTP;

7. Pemohon adalah orang tua atau kuasanya.

Untuk WNI Keturunan Asing.

1. Persyaratan sama dengan WNI asli;

2. Foto copy SKBRI dan Surat Keterangan Ganti Nama.

Untuk WNA.

1. Persyaratan sama dengan WNI asli;

2. Foto copy STMD dan Dokumentasi Imigrasi;

3. Foto copy Pasport.

AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT

Yang di maksud dengan "Akta Kelahiran Terlambat" adalah akta yang mencatat kelahiran yang Pendaftaraanya lebih dari 60 ( enam puluh ) hari kerja setelah kelahiran anak. * Adapun Persyaratan Administrasi (Seperti pada Akta Kelahiran Umum / Pokok dengan ditambah)

1. Bagi kelahiran setelah tanggal 31 Desember 1985 harus ada persetujuan dari Bupati Malang;

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa kelahiran anak tersebut belum tercatat;

3. Foto copy STTB terendah;

4. Apabila pemohon sudah berusia lebih dari 21 tahun, harus menghadapkan 2 (dua) orang saksi dengan usia minimal lebih tua 10 tahun lebih tua pemohon.( Berdasarkan SK Mendagri Nomor 474.1-311 tahun 1988 dan SK Mendagri Nomor: 474.1-785 tahun 1989).

AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA

Sedangkan untuk Akta Kelahiran Istimewa adalah akta yang mencatat kelahiran yang terlambat pendaftaraanya (lebih dari 60 hari kerja bagi WNI keturunan dan lebih dari 30 hari kerja bagi WNA) Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Malang.* Persyaratan Administrasi:Untuk WNIPutusan PengadilanUntuk WNAPutusan Pengadilan Negeri;Lunas Pembayaran pajak bangsa asing ( untuk WNA ).

B I A Y A

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 117 tahun 1992, biaya pencatatan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Untuk WNI Asli dan Keturunan -Anak ke 1&2 sebesarRp 4.000,00-Anak ke 3 dst sebesarRp 8.000,00

2. Untuk WNA -Anak ke 1&2 sebesarRp 15.000,00-Anak ke 3 dst sebesarRp 30.000,00

3. Untuk Kelahiran Terlambat (1986 s/d sekarang) di tambah biaya sebesar Rp 2.500,00dengan disertai (Surat Keterangan belum Tercatat).

Flowchart Akta Kelahiran

Perbedaan dengan di desa adalah mengenai :Waktu penyelesaian antara 4 sampai 5 mingguBiaya :

Anak ke 1 dan 2 . Rp 55.000

Anak ke 3 dan seterusnya .. Rp 75.000

PENUTUPKesimpulanDari pemaparan singkat di atas terlihat bahwa semakin meluasnya asas desentralisasi tanpa di barengi dengan system pengawasan yang intensif dari pemerintah usat maka hal itu akan semakin banyak pula banyak pula kesempatan bagi pejabat pemerintah daerah untuk melakukan penyelewengan tertentu demi kepentingan pribadi mereka.hal ini mungkin juga disebabkan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat sehingga mereka mudah saja menerima segala ketentuan yang dibuat oleh aparat desa meskipun ketentuan itu sebrnarnya melanggar hak-hak mereka . Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah perlu lebih dintensifkan sosialisasi tentang perda-perda oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan memahami tentang perda yang dimaksud, perlu adanya keterbukaan mengenai tahapan-tahapan, waktu, dan biaya tentang pengurusan akta dan hal-hal lain yang diperlukan masyarakat, sehingga tidak timbul kesan bahwa pelayanan-pelayanan yang di berikan itu prosedurnya berbelit-belit dan waktunya panjang. DAFTAR PUSTAKA

Http:/www.malangkab.go.idPAGE 3