field work in forest [praktek kerja lapang-hutan tanaman]

5/27/2018 Field Work in Forest [Praktek Kerja Lapang-Hutan Tanaman]

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN

KELAS PERUSAHAAN Pinus merkusii

KPH BANYUMAS BARATPERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH

(PERIODE II TAHUN 2009)

Oleh:

SYAMPADZI NURROH

E14050515

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan kekayaan negara yang perlu dimanfaatkan dan dikelola

secara baik dan lestari untuk kepentingan bersama. Potensi hutan tidak terbatas

hanya pada satu jenis pemanfaatan hasil berupa kayu saja, tetapi juga berupa

pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) diantaranya berupa rotan, madu,

getah, jasa lingkungan, dan fungsi hidrologis serta fungsi HHNK lainnya.

Indonesia memiliki potensi hutan yang sangat besar peranannya baik untuk

keseimbangan ekosistem, peningkatan pendapatan negara, pemenuhan produksi,

maupun sebagai pendukung pembangunan di sektor lain. Oleh karena itu, perlu

dilaksanakan upaya untuk menjaga dan memanfaatkan hutan dan hasilnya dengan

bijaksana.

Perum Perhutani meiliki tugas dan wewenang sesuai dengan PP Nomor 30

Tahun 2003 Pasal 2 adalah menyelengarakan pengelolaan hutan berdasarkan

prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya. KPH Banyumas Barat Unit I jawa

tengah merupakan KPH terbesar dalam produksi getah pinus (Pinus merkusii)

dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.Perhutani ke depan akan penuh berisis perubahan-perubahan baik di

bidang sumber daya manusia, maupun orientasi bisnis yang ada. Hal ini untuk

mengantisipasi turunya potensi sumber daya hutan serta melaksanakan amanat

Meneg BUMN untuk lebih mengoptimalkan manfaat lingkungan yang dimiliki

perhutani. Oleh karena itu Perum Perhutani ke depan harus menggali manfaat Non

Kayu yang belum digali secara maksimal, dengan adanya keseimbangan

pemanfaatan antara hasil hutan non kayu, maka eksistensi Perhutani dapat terjaga

(Rosalina, 2009).

Implikasi orientasi kebijakan tersebut adanya perubahan kelas perusahaan

dari kayu menjadi kelas perusahaan getah dengan memperpanjang daur yang

semula 35 tahun menjadi 50 tahun (surat nomor: 476/056.5/Can/Dir tanggal 6

September 2001). Sehingga optimalisai produksi Getah Pinus menjadi semakin

mendesak dengan adanya perubhan kebijaksanaan Direksi tersebut (Hanafi 2003).


2

Upaya tersebut dapat dilakukan apabila didasari oleh pengalaman melihat,

mengamati, memahami, merumuskan dan memecahkan masalah secara praktis

maupun terkonsep secara teoritis dalam kegiatan-kegiatan kehutanan. Praktek

Kerja Profesi (PKP) merupakan salah satu upaya untuk senantiasa membekali

mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, pengalaman serta peningkatan wawasan

dan aplikasi bidang keilmuan yang diperoleh di kuliah terhadap dunia kehutanan.

Pada kegiatan praktek ini, dilakukan proses pengumpulan data dan informasi,

identifikasi serta perumusan masalah, memilih alternatif pemecahan masalah,

rencana kerja serta evaluasi hasil kegiatan agar selanjutnya mampu memecahkan

masalah-masalah tersebut secara mandiri. Sehingga dapat menjadi suatu

pengalaman dalam mengelola potensi hutan baik dalam hal pelestarian maupun

pemanfaatan hasil dengan bijaksana peranan potensi hutan yang ada dapat secara

berkelanjutan dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPH Banyumas Barat Perum

Perhutani Unit I Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan 3

September 2009 dan terdiri atas kegiatan materi umum dan materi khusus.

Kegiatan materi umum terdiri atas aspek perencanaan, silvikultur, pemungutan

hasil, penelitian dan pengembangan, pengelolaan kawasan lindung, dan program

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada aspek materi khusus lebih ditekankan

pada aspek pembangunan persemaian dan produksi bibit, penanaman, dan

perlindungan hutan. Pelaksanaan kegiatan PKL secara keseluruhan baik materi

umum maupun materi khusus dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan bagi

pelaksana. Permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan dapat dianalisis

dan ditentukan solusi yang dapat direkomendasikan agar tercipta pengelolaan

hutan secara lestari (sustainable forest management).

B. Tujuan Praktek

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi di hutan tanaman antara lain:

1. Mahasiswa dapat mengenal dan memahami aktivitas dan sistem pengelolaanhutan tanaman secara menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan mencakup

perencanaan, pembinaan hutan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan


3

2. Mahasiswa mampu melakukan pengambilan keputusan dalam kegiatanpengelolaan hutan tanaman berdasarkan ilmu pengetahuan silvikultur

mencakup identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data,

analisis dan sintesis

3. Mahasiswa dapat menghayati kehidupan dan suasana kerja dalam pengelolaanhutan tanaman

4. Menumbuhkan dan mengembangkan etos kerja mahasiswa dalam lingkunganpengelolaan hutan tanaman.


II. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK

1. Letak dan Luas

Perum Perhutani KPH Banyumas Barat merupakan salah satu KPH di

wilayah Unit I Jawa Tengah yang memiliki hutan seluas 55.546,2 Ha. Secara

administrasi pemerintahan terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas

seluas 8.235,80 Ha (14,83%) dan Kabupaten Cilacap seluas 47.310,40 Ha

(85,17%). Berikut ini Batas wilayah KPH Banyumas Barat, antara lain

Batas Utara : KPH Pekalongan Barat

Batas Timur : KPH Pekalongan Timur dan KPH Banyumas Timur

Batas Selatan : Segara anakan, Samudra Indonesia

Batas Barat : KPH Ciamis Unit III Jawa Barat

Luas kawasan hutan yang dikelola KPH Banyumas Baratberdasarkan

wilayah kerja dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Luas hutan berdasarkan jenis kawasan hutan (ha) KPH Banyumas Barat

No Jenis Kawasan Hutan Luas (ha) Presentasi luasan (%)

1 Hutan Produksi 53.780,90 96,82

2 Hutan Lindung 114,10 0,21

3 LDTI 179 0,324

5

TBP

Alur

242,10

1.230,10

0,44

2,21

JUMLAH 55.546,2 100

Sumber: KPH Banyumas Barat (2009)

2. Wilayah Kerja dan Kelas Perusahaan

Wilayah kerja KPH Banyumas Barat dibagi menjadi satu Sub Kesatuan

Pemangkuan Hutan (SKPH) yang terdiri dari delapan wilayah Bagian Kesatuan

Pemangkuan Hutan (BKPH) antara lain:

a. BKPH Wanarejab. BKPH Majenangc. BKPH Lumbird. BKPH Siderejae. BKPH Kawungantenf. BKPH Bokolg. BKPH Rawa timurh.

BKPH Rawa Barat


4

Berdasarkan letak secara administrasi kehutanan, KPH Banyumas Barat di

bagi menjadi empat Bagian Hutan, antara lain :

a. Bagian hutan Dayeuhluhur

Terdiri dari satu BKPH yaitu BKPH Wanareja yang berkantor di

Kecamatan Wanareja, yang dibagi menjadi 2 RPH yaitu

- RPH Wanareja- RPH Dayeuhluhur

b. Bagian Hutan Majenang

Terdiri dari satu BKPH yaitu BKPH Majenang yang berkantor di

kecamatan Majenang, yang dibagi menjadi empat RPH yaitu

- RPH Majenang- RPH Cimanggu- RPH Pesahangan- RPH Surunsunda

c. Baguan Hutan Lumbir

Terdiri dari satu BKPH yaitu BKPH Lumbir yang berkantor di kecamatan

Wangon, yang dibagi menjadi empat RPH yaitu

- RPH Lumbir- RPH Banteran- RPH Samodra- RPH Karangpucung

d. Bagian Hutan Sidareja

Terdiri dari tiga BKPH yaitu BKPH Sidareja yang berkantor di kecamatan

Sidareja, BKPH Bokol yang berkantor di kecamatan Jeruklegi, BKPH

Kawunganten yang berkantor di kecamatan Kawunganten. Diantara BKPH

tersebut terbagi lagi menjadi RPH yaitu

a. BPKH Sidareja, terdiri dari empat RPH, antara lain :

- RPH Sidareja- RPH Ciporos- RPH Gandrungmangu- RPH Cidora

b. BKPH Bokol, terdiri dari tiga RPH, antara lain:


5

- RPH Mentasan- RPH Randegan- RPH Citepus

c. BKPH Kawunganten terdiri dari empat RPH, antara lain :

- RPH Julangmanggu- RPH Kubangkangkung- RPH Kalijeruk- RPH KedungwadasBerikut ini merupakan peta seluruh kawasan KPH Banyumas Barat

Gambar 1 Peta kelas hutanKPH Banyumas BaratPeta kelas perusahaan KPH Banyumas Barat dapat dilihat pada Lampiran 1

dan secara rinci luas KPH Banyumas Barat berdasarkan luas wilayah kerja.

Tabel 2 Luas hutan berdasarkan wilayah kerja (ha) KPH Banyumas Barat

No. BKPHLuas Wilayah Kerja (Ha)

HP ( Ha ) HL ( Ha ) Jumlah ( Ha )

1. Wanareja 9.723,81 9.723,81

2. Majenang 10.118,67 10.118,67

3. Lumbir 6.308,23 114,10 6.422,33

4. Sidareja 4.283,71 4.283,715. Kawunganten 5.163,37 5.163,37

6. Bokol 3.754,42 3.754,42

7. Rawa Timur 11.576,28 11.576,28

8. Rawa Barat 4.503,62 4.503,62

Jumlah : 55.432,10 114,10 55.546.20



6

Kelas perusahaan di wilayah KPH Banyumas Barat berdasarkan

pertimbangan kesesuaian lahan dan jenis tanaman yaitu kelas perusahaan pinus,

berikuut ini luasan pada setiap Bagian hutan antara lain:

Tabel 3 Luas Kawasan Hutan KPH Banyumas Barat berdasarkan kelas

perusahaan pinus


kelas perusahaan secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 4 Luas Kawasan Hutan KPH Banyumas Barat berdasarkan wilayah

administrasi pemerintahanNo Bagian Hutan Luas (ha) Wilayah Administratif

1 DayeuhLuhur 10.132,80 Kab. Cilacap

2 Majenang 7.896,70 Kab. Cilacap

3

4

Lumbir

Lumbir

1.968,60

6.266,70

Kab. Cilacap

Kab. Banyumas5

6

Sidareja

Sidareja

10.481,15

2.350,80

Kab. Cilacap

Kab. Banyumas

JUMLAH 49


3. Topografi dan Iklim

Wilayah KPH Banyumas Barat pada kelas perusahaan pinus merupakan

deretan pegunungan yang bersambung. Diantara pegunungan tersebut terdapat

lembah-lembah sehingga terbentuk seungai yang merupakan daerah tangkapan air

yang membentuk daerah aliran sungai. Oleh karena itu, persentase wilayah

terbesar pada kategori bergelombang (tabel 5). Berikut ini tabel persentase

topografi.

Tabel 5 Persentase wilayah berdasarkan kelerengan KPH Banyumas Barat

No KategoriPersen Kelerangan

(%)Persen Wilayah (%)

1 Datar 0-8 23.78

2 Landai 8-15 27.613

4

Bergelombang

Agak Curam

15-25

25-40

43.71

4.45

5 Curam >40 0.46


No Bagian Hutan KelasPerusahaan

Luas (Ha)

1 DayeuhLuhur Pinus 10.132,80

2 Majenang Pinus 7.896,70

3 Lumbir Pinus 8.235,30

4

5

Sidareja

Cilacap

Pinus

Payau

13.201,30

16.079.90

Jumlah 55.546,20


7

Dalam wilayah kelas perusahaan pinus terdapat gunung dan bukit dengan

ketinggian tempat yang berbeda mulai dari ketinggian 25 m dpl sampa 1300 m dpl

berikut ini luas hutan KPH Banyumas Barat berdasarkan ketinggian tempat

dengan luas perusahaan pinus 39.466,30 ha, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6 Persentase wilayah berdasarkan ketinggian di KPH Banyumas Barat

No Kategori Ketinggian ( m dpl) Luas Wilayah Persen Wilayah (%)

1 0-100 13.389,25 33.9

2 101-500 16.364,25 41.5

3

4

501-1000

1001-2000

9.712,40

-

24.6

-Jumlah 39.466,30 100


Keadaan geologi khsusnya keadaan tanah di KPH Banyumas Barat terdiri

dari berbagai jenis tanah sesuai dengan jenis batuan induk yang menyususnnya

serta di pengaruhi oleh proses pembnetukan tanah itu sendiri. Geologi (Jenis

Batuan) yang seperti Batu kapur, Batu Vulkan, Naval sedangkan Jenis Tanah

seperti Latosol, Litosol, Gromosol, Regosol, Aluvial, Mediteran, dan Planosol.

Berikut ini data mengenai jenis tanah pada bagian hutan di KPH Banyumas Barat,

antara lain :

Tabel 7 Kondisi bagian hutan berdasarkan jenis tanah di KPH Banyumas Barat

Jenis Tanah Bahan Induk Fisiografi

BH Dayeuluhur

- Komplek latosolmerah

kekuningan,

latosol coklat

podsolik merah

dan litosol

- Latosol coklattua kemerahan

- Litosol coklatBH Sidareja- Grumosol

Kelabu

- Komplekgrumusol dan

Refosol serta

mediteran

- Litosol coklat- Latosol coklat

tua kemerahan

BH Lumbir

- Komplekgrumusol danRefosol serta

Tuf dan batuan vulkan

masam, intermedier

dan basis

Tuf culkan intermedier

Tuf vulkan intermedier

Endapan liat

Batu kapur dan napal

Tuf bulkan intermedier

Tuf vulkan intermedier

Batu kapur dan napal

Vulkan dan batuan lipatan

Vulkan

Vulkan

Dataran bukit lipatan

Vulkan

Vulkan dan bukit lipatan

Vulkan

Vulkan dan bukit lipatan


8

mediteran

- Komplek latosolmerah

Kekuningan dan

latosol

BH Majenang

- Aluvial kelabukekuningan

- Litosol

- Komplekgrumusol dan

Refosol serta

mediteran

Batuan endapan danvulkan

Endapan liat

campuran batuan

endapan tuf dan batuan

vulkan

batu kapur dan napal

Dataran bukit lipatan

Bukit lipatan

Bukit lipatan

Bukit lipatan


Iklim wilayah KPH Banyumas Barat diklasifikasikan berdasarkan Sistem

Klasifikasi Iklim Schmidt dan Fergusson. Sistem Schmidt dan Fergusson

menentukan iklim berdasarkan persentase perbandingan jumlah rata-rata bulan

kering dengan jumlah rata-rata bulan basah.

Bulan basah tertinggi terdapat pada bulan nopember dan bulan basah

terendah terdapat pada bulan april. Wilayah KPH Banyumas Barat memiliki rata-

rata curah hujan pertahun sebesar 3500 mm/tahun.

Berdasarkan sistem Schmidt dan Fergusson, dengan perbandingan jumlah

rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah sebesar 60.20 %,

wilayah KPH Kedu Utara termasuk ke dalam tipe iklim B.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat desa hutan BKPH Kawasan hutan KPH Banyumas Barat

berdekatan dengan desa-desa yang masyarakatnya memiliki ketergantungan yang

kuat terhadap hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jumlah

desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan di KPH Banyumas Barat

sebanyak 124 desa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 132.548 KK (tidak

ada data pendukung untuk jumlah total penduduk). Jarak rata-rata desa dengan

kawasan hutan berkisar antara 1 - 5 Km. Sebagian besar penduduk merupakan

masyarakat Jawa dan sunda yang kental dengan tradisi dan adat istiadat Jawa dan

sunda.

Sebagai besar penduduk sekitar hutan memiliki mata pencaharian sebagai

petani dan buruh. Pada saat musim hujan masyarakat desa hutan bertani di sawah


9

maupun perladangan, sedangkan pada musim kemarau masyarakat desa hutan

menjadi pesanggem atau penyadap getah pinus ke Perhutani. Adapun warga yang

mencari keberutungan pergi ke kota menjadi tenaga kerja bangunan pada saat

musim pembangunan kota.

Masyarakat desa hutan di KPH Banyumas Barat termasuk kedalam

kebudayaan yang unik karena mewakili kebudayaan jawa dan sunda. Wilayah

yang dipangku oleh KPH bayak terdapat di perbatasan wilayah Jawa Barat dan

Jawa Tengah, sehingga banyak terjadi akuluturasi budaya sunda dan jawa.

Masyarakat desa hutan di wilayah KPH Banyumas Barat masih kental dan

memegang teguh adat-istiadat yang telah berlangsung secara turun temurun, baik

pada kawasan sunda maupun jawa seperti dalam bidang kesenian dan penggunaan

bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari serta keunikan dalam menentukan

hari penebangan kayu harus memiliki hari yang baik dan melakukan syukuran

terlebih dahulu serta setipa hari jumat seluruh masyarakat desa hutan tidak

melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perum Perhutani KPH Banyumas Barat telah malakukan pemberdayaan

Masyarakat Desa Hutan/PHBM. Dari 12 Desa PHBM yang telah dibina,

semuanya sudah melalui Tahapan Kegiatan Implementasi PHBM yang meliputi :Sosialisasi Dialog Multi Stake Holder, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa

Hutan (LMDH), Pemberdayaan Forum Komunikasi Desa, Pemberdayaan Forum

Komunikasi Kecamatan, Pemberdayaan Forum Komunikasi Kabupaten dan

Penyusunan Strategi PHBM.


10

BAB III

MATERI DAN METODE PRAKTEK

1. Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapang

Dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan pada :

Waktu : 5 juli -5 September 2009

Tempat : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

Kesatuan Pemangkuan Hutan

Banyumas Barat

Alamat : Alamat Kantor Perhutani KPH Banyumas Barat

Jln. Laksda Yos Soedarso No.1 Purwokerto

Telp.(0281) 632884 - 631417

Fax: (0281) 635208

2. Alat dan Bahan

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama 2 bulan, tempat

dilaksanakanya Praktek Kerja Lapang adalah di wilayah KPH Banyumas Barat

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang terdiri dari lima Bagian Kesatuan

Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu BKPH Wanareja, BKPH Majenang, BKPH

Lumbir, BKPH Sidereja, BKPH Kawunganten, BKPH Bokol, BKPH Rawa timur,

dan BKPH Rawa Barat. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktek kerja

lapang selama 2 bulan di KPH Banyumas Barat antara lain,

1. Tally Sheet2. Alat tulis dan alat hitung3. Laptop4. Software Arcview5. Tali rafia6. Meteran

3. Materi Praktek

Adapun materi kegiatan praktek kerja lapang dalam bidang kehutanan

mencakup tujuh aspek,yaitu :

1. Perencanaan Hutana. Penataan dan pengorganisasian kawasan hutan.


11

b. Inventarisasi hutan.c. Perhitungan etat, uji jangka waktu penebangan dan pembuatan

bagan tebang habis selama jangka.

d. Rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH).2. Pembinaan Hutan

a. Pengadaan benih, meliputi kebu benih dan tegakan benih, seleksidan penyimpanan benih, kebutuhan benih dan perlakuan benih.

b. Persemaian seperti luas dan lokasi, layout persemaian, pembutanunit persemaian, bedeng tabur, bendeng sapih, kontainer, selokan

dan jalan pemeriksaan, penaburan, dan penyapihan bibit,

pemeliharaan serta administrasi persemaian.

c. Sistem pembuatan tanaman seperti tumpang sari, banjar harian dan

borongan, cemplongan, sistem komplangan..

d. Teknik penanaman, dan pengaturan pola tanam (1) tanaman pokok,

(2) tanaman sela, (3) tanaman tepi, (4) tanaman pengisi dan (5)

tanaman peneduh, tanaman agroforestri.

3. Perlindungan hutana. Pengendalian hama dan penyakit.

b. Pengendalian kebakaran.c. Pengendalian perladangan berpindah.d. Pencegahan perambahan hutan.e. Pencegahan penggembalaan.f. Pencegahan pencurian kayu.

4. Konservasi Sumber Daya Hutan1.

Inventarisasi jenis-jenis kawasan lindung yang ada di tempat

praktek baik kawasan lindung yang berfungsi melindungi sumber

alam.

2. Mengenal dan mencatat ciri-ciri dari masing-masing jenis kawasanlindung.

3. Inventarisasi keanekaragaman hayati (flora dan fauna).4. Mengatahui dan mancatat upaya-upaya pengelolaan jenis-jenis

kawasan lindung.


12

5. Upaya-upaya pelestarian spesies tumbuhan langka.6. Mengenal dan mencatat spesies fauna yang di lindungi serta upaya

pelestarian yang telah dilakukan.

7. Mengenal dan mencatat jenis dampak linkungan kegiatan-kegiatanlingkungan.

5. Pemanenan Hasil Hutan1. Rencana dan pelaksanaan PWH.2. Teknik pemanenan kayu.3. Majemen pemanfaatan hasil hutan kayu.4. Pemanenan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

6. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan1. Identifikasi dan pendataan kondisi potensi dan masalah sosial

ekonomi masyarakat.

2. Kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahdesa.

3. Persepsi dan harapan pemerintahan desa tentang Perum Perhutanidan program kehutanan yang ada di Perum Perhutani.

4. Kelembagaan Kelompok Tani.7. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Lahan & Hutan

1. Mengamati lahan kritis.2. Memahami konsep rehabilitasi lahan dan hutan (RHL).3. Menganalisis aspek-aspek konservasi tanah dan air (KTA).4. Memahami dinamika sosial masyarakat tentang lahan.5. Mengamati problema sosial yang terkait dengan DAS.6.

Mengetahui pemantauan DAS.

8. Kajian Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

1. Pengelolaan keanekargaman hayati (Manajemen Biodiversity) Identifikasi kawasan manajemen biodervisity. Identifikasi lokasi hutan alam (minimal 10% kawasan). Survey hutan alam (flora).

2. Pengelolaan HCVF Identifikasi HCVF


13

Flora di lindungi. Situs budaya. Obyek-obyek yang menjadi gantungan hidup masyrakat.

a. Musyawarah pengelolaan HCVF dengan stakeholder (situs, hutanlidung, obyek-obyek khusus).

3. Desain kawasan lindung Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). HCVF. Manajemen Biodiversity.

4. Kajian manfaat hutan bagi masyarakat Tumpang sari. Penggunaan Lahan Di bawah Tegakan (PLDT). Rencek. Kayu bakar. Sumber air.

5. Identifikasi jenis tanaman eksotik : Penyebaran di kawasan produksi. Penyebaran di hutan alam.

9 Pengelolaan Daerah konflik tenurial:

7. Mengidentifikasi kronologis permasalahan.8. Mengidentifikasi lokasi petak-petak, jumlah pelaku konflik,

kendala yang dihadapi, dan menentukan target waktu penyelesaian

konflik tenurial

9. Merumuskan stategi atau solusi tindak lanjut yang berpeluangmemberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus konflik tenurial

di kawasan hutan

4. Metodologi Praktek Kerja Lapang

1. Perencanaan Hutan

Pengumpulan informasi dan data mengenai materi perencanaan dilakukan

dengan cara observasi lapang, pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak

yang terkait.


14

2. Pembinaan Hutan

Praktek Kerja Lapang pembinaan hutan dilakukan dengan mengumpulkan

informasi mengenaimasing-masing aspek dengan observasi lapang dan

wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dalam masin-masing

kegiatan tersebut.

3. Perlindungan Hutan

Informasi mengenai materi perlindungan hutan diperoleh dengan cara

observasi lapang dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait

dalam masin-masing kegiatan tersebut.

4. Konservasi Sumberdaya Hutan

Untuk memeperoleh data dan informasi inventarisasi keaneka ragaman

hayati dilakukan Analisis Vegetasi dengan menggunakan metode jalur. Informasi

lain di peroleh denga cara pengamatan langsung di lapangan dan wawancara

pihak-pihak terkait.

5. Pemanenen Hasil Hutan

Data dan informasi mengenai materi pemanenan hasil hutan dilakukan

dengan cara observasi lapang, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan

pengambilan dan pencatatan data sekunder yang diperlukan.

6. Pengembangan Masyarakat Desa hutan

Informasi mengenai materi pengembangan masyarakat desa hutan

diperoleh melalui kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dan interview

wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat desa hutan di

wilayah KPH Banyumas Barat.

7. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan dan Hutan

Praktek Kerja lapang mengenai pengelolaan Daerah Aliran Sungaidilakukan dengan cara melakukan pengukuran debit aliran sungai. Adapun tahap-

tahap dalam pengukuran debit air sebagai berikut:

1. Mengukur lebar sungai menggunakan meteran.2. Mengukur sudut elevasi dan ketinggian tempat dilakukanya pengukuran

debit sungai.

3. Membagi sungai menjadi tiga bagian yaitu pada bagian tepi 1, tengah, dantepi 2 masing-masing di ukur kedalamnya dan dihitung kecepatan aliran


15

airnya dengan panjang lintasan masing-masing 2 meter. Masing-masing

bagian kedalaman di ukur dengan tiga kali pengulangan.

4. Menghitung kecepatan rata-rata pada masing-masing bagian kedalamanyaitu pada bagian tepi 1, bagian tengah, dan bagian tepi 2.

5. Menghitung luas penampang masing masing bagian kedalamanLuas penampang (m2) = X Panjang Lintasan (m) X Kedalamam (m)

6. Menghitung debit sungaiDebit sungai (Q) = Luas penampang total (A) X Kecepatan (V) dengansatuan m3/s

8. Pengelolaan Daerah konflik tenurial:1. Mengidentifikasi kronologis permasalahan.2. Mengidentifikasi lokasi petak-petak, jumlah pelaku konflik,

kendala yang dihadapi, dan menentukan target waktu penyelesaian

konflik tenurial

3. Merumuskan stategi atau solusi tindak lanjut yang berpeluangmemberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus konflik tenurial

di kawasan hutan


16

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Materi Perencanaan

1. Perencanaan HutanDalam pengelolaan hutan tahap awal adalah perencaaan hutan yang

merupakan kegiatan analisis utama dan sebagai dasar pengambilan keputusan

untuk mencapai tujuan yang berdaya guna, berhasil guna dan tepat waktu.

Perencanaan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan pengadaan

dan kelola lestari serta menyusun pola kegiatannya menurut ruang dan waktu.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan di Perum Perhutani dilakukan oleh

Biro Perencanaan Sumberdaya Hutan yang terdiri atas Seksi Pengukuran,

Perpetaan, dan Pengukuran Prasarana Hutan (SP4H) dan Seksi Perencanaan

Hutan (SPH). Dalam kegiatan perencanaan, SP4H bertugas melakukan

pengukuran dan pemetaan serta penentuan titik-titik batas kawasan yang

selanjutnya akan dilakukan tata batas oleh SPH. Mekanisme kegiatan penataan

hutan yang dilakukan oleh SPH terdiri atas kegiatan tata batas, pembagian hutan,

inventarisasi hutan, sampai dengan penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian

Hutan dengan pengolahan data elektronik (RPKH-PDE).

Gambar 2 Mekanisme kegiatan tata hutan Perum Perhutani.

Pada aspek perencanaan, KPH Banyumas Barat hanya menyusun rencana

pelaksanaan secara teknis berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil

(RPKH) yang telah disusun oleh Seksi Perencanaan Hutan I Semarang Perum

Perhutani Unit I Jawa Tengah . Dalam perencanaan ini, kelas perusahaan dari

setiap bagian hutan serta teknis pengelolaannya juga ditentukan oleh KPH

Banyumas Barat dengan berdasarkan RPKH yang telah disusun oleh SPH I


17

Semarang. Rencana teknis tersebut disusun dalam Rencana Teknik Tahunan

(RTT) yang dinilai oleh SPH I Semarang.

KPH Banyumas barat Merupakan pelaksana teknis yang merupakan

organisasi yang berkesinambungan, berikut ini susunan organisasi di KPH

Banyumas Barat dan nama penjabat secara lengkap di lampiran.

Gambar 3. Susunan Oraganisasi KPH Banyumas Barat

a. Penataan batas kawasan hutanPenataan batas kawasan dilaksanakan untuk memastikan batas hutan yang

definitif yang sesuai dengan dasar hukumnya. Tujuan penataan batas kawasan

adalah untuk mengembalikan kondisi garis batas kawasan ke posisi semula (batas

yang tertera dalam dokumen penguasaan kawasan hutan). Selain itu penataan

batas kawasan dilaksanakan dalam rangka pemantapan kawasan hutan berkaitan

dengan kemungkinan terjadinya perubahan garis batas dan perubahan karena

pengukuhan hutan yang terjadi dalam jangka perusahaan yang lalu. Kegiatan

penataan batas kawasan di Perum Perhutani yang dilakukan oleh Seksi

Perencanaan Hutan sehingga penataan batas kawasan KPH Banyumas Barat

dilakukan oleh SPH I Semarang.


18

Penataan batas kawasan terdiri atas dua jenis, yaitu penetapan status

kawasan hutan dan rekonstruksi batas (penataan hutan). Penetapan status kawasan

hutan dilaksanakan untuk tujuan pengukuhan kawasan hutan, sedangkan

rekonstruksi batas dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan.

Rekonstruksi batas merupakan kegiatan monitoring, evaluasi dan penegasan

ulang terhadap batas-batas kawasan hutan di lapangan yang telah ditetapkan

berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB). Rekonstruksi batas dilaksanakan

langsung oleh SPH setiap lima tahun sekali. Sebelum rekonstruksi batas

dilaksanakan, dilakukan pengukuran kawasan hutan dari suatu kelas perusahaan

oleh SP4H dan pemasangan patok bernomor sebagai titik-titik batas kawasan.

Rekonstruksi batas dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pengadaan pal,

angkut pikul, tanam, cat, dan letter.

Batas-batas kawasan hutan ditandai dengan tanda batas yang disebut dengan

pal batas. Pal batas terbuat dari besi dan cor semen dengan berat 30-35 kg. Bentuk

pal Perhutani (Gambar 3) berbeda dengan bentuk pal Taman Nasional yang

berbentuk persegi. Adapun yang dimaksud dengan pal batas adalah:

a. Pal batas kawasan hutan, yang terdiri dari pal batas luar (pal B) dan batasenclave(pal E),

b. Pal batas tanah perusahaan (pal DK),c. Pal batas antar KPH,d. Pal batas Lapangan Dengan Tujuan Istimewa (LDTI) antara lain kuburan (KB),

mata air (MA), cagar alam (CA), wana wisata (WW), tambang (TB), SUTT

(ST), waduk (WD), dan lain-lain.

Gambar 4 Bentuk, ukuran, dan letter pada pal batas.


19

Pada kegiatan Praktek Kerja Lapang ini, dilaksanakan praktek pemeriksaan

pal batas kawasan, yaitu pal batas luar (pal B) dan pal batas enclave (pal E).

Pemeriksaan pal batas luar dilaksanakan di petak 27E RPH Cikonde BKPH Rawa

Timur, pemeriksaan dilapangan hampir seluruh kawasan petak tersebut menjadi

kawasan pertanian yaitu persawahan, keadaan di lapangan pal batas ada overlap

dengan pal pihak PU (perencanan umum) terlihat pada gambar 5. Konversi lahan

hutan menjadi lahan pertanian menjadi konflik sosial antara pihak Perhutani,

masyrakat dan pemerintahan setempat. Daya dukung lingkungan terhadap

konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian dengan adanya agraria cilacap

dengan di dukung dengan kebijakan mentri pertanian, seperti adanya saluran

irigasi di kawasan lahan basah seperti rawa. Kondisi pal dan kegiatan

pemeriksaan pal batas dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Kegiatan pemeriksaan dan kondisi pal batas di RPH Cikonde.

Pada Gambar 5 dapat dilihat kondisi pal batas yang ditemukan di RPH

Cikonde, sebagian besar sudah tidak jelas penomoran dan catnya. Hal itu dapat

terjadi karena kualitas cat yang tidak tahan lama, mudah luntur dan mengelupas,

yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang panas. Selain itu juga dapat terjadi

akibat terlewatnya peletteran pal tersebut, namun kejadian seperti kemungkinan

kecil terjadi.

b. Pembagian hutan


20

Pembagian hutan berujuan untuk penataan kawasan hutan antara lain untuk

pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan dan untuk pelaksanaan eksploitasi.

Pembagian blok atau peta kerja digunakan untuk membagi areal sesuai dengan

kesesuaian lahannya. Kawasan hutan Perum Perhutani dibagi ke dalam beberapa

satuan unit pengelolaan secara berjenjang yakni bagian hutan, petak, dan anak

petak. Antara petak yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh alur induk atau

anak alur, sedangkan antara anak petak dipisahkan oleh tanda markir pada pohon

batas.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembagian hutan, antara lain:

1. Orientasi lapangan, yaitu pembuatan peta proyeksi keadaan lapangan2. Trase alur, yaitu dilakukan pengukuran di lapangan.3. Babat alur

Untuk alur induk dibabat selebar 5 meter, sedangkan anak alur dibabat selebar

3 meter. Alur yang membatasi antar KPH dibabat selebar 7 meter.

4. Pemancangan pal HM dan pal petakKegiatan pemancangan pal HM dan pal petak pada prinsipnya sama dengan

kegiatan pemancangan pal batas. Namun ukuran dan teknik letternya berbeda

(Gambar 6).

5. Pengecatan, peleteran dan penomoran pal HM dan pal petak.

Gambar 6 Bentuk, ukuran, dan letter pada pal petak dan pal HM.

c. Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH)]Rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) merupakan rencana yang

berupa buku teks/naskah. RPKH terdiri atas bab I sampai dengan Bab V.


21

menguraikan tentang pendahuluan, risalah umum dan sejarah, evaluasi RPKH

jangka yang lalu. Tindakan-tindakan yang akan datang serta rencan kegiatan

selama sepuluh tahun.

Pada prinsipnya dalam penyususnan RPKH kata kunci yang harus dipegang

adalah kelestarian. Jadi dalam RPKH semua perencanaan yang di susun harus

memperhatikan prinsip hutan lestari. RPKH di Banyumas Barat yang berlaku

disusun oleh biro perenacaan hutan di Semarang.

RPKH Banyumas Barat dengan kelas perusahaan pinus untuk pelaksanaan

pembuatan tanamannya mengacu pada surat keputusan direksi Perum Perhutani

nomor 834/Perum/pPerhutani/X/1974 tentang pedoman penyelenggaran

pembuatan tanaman hutan pinus yang di kenal beberapa sistem kerja, tingkat

kesuburan tanah, konfigurasi lapangan, dan pertimbangan-pertimbangan sosial.

Sistem tersenut natara lain sistem tumpang sari dan sistem banjar harian

(cemplongan)

Kegiatan pemeliharaan tanaman dilaksanakan dalam masa kontrak tumpang

sari dengan penjarangan terkahir sebelum penebangan. Selama masa kontrak

tumpang sari, pesanggem berkewajiban untuk menyulam semua tnaman hutan

andilnya, mengatur kembali jalur-jalur tanaman hutan, sisa-sisa tanaman pertanian

diatur rapi.

Mengatur kembali anggelan, trutuk dan lain-lain sarana pengendalian erosi

dan membersihkan lapangan tanaman dari semua jenis tanaman pertanian yang

masih ada masa kontrak berkahir, berhubung tanman pinus pada umur 3-5 tahun

masih amat peka terhadap segala gangguan, maka dipandang perlu untuk

melanjutkan pemeliharaan itu sampai umur 5 tahun, tanpa sistem tumpang sari.

Pemungutan haasil hutan pada kelas perusahaan pinus berupa pemungutan kayu

dan non kayu.

Pemungutan kayu menghasilkan log pinus sebagai bahan baku industru.

Pedoman persyaratan sortasi kayu bulat pinus diatur dalam SK direksi Perum

Perhutani nomor 0572/Kpts/Dir/1993. Pemungutan non kayu menghasilkan getah

pinus sebagai bahan baku industri gondorukem dan terpentin. Penydapan getah

pinus diatur dalam SK. Direksi Perum Perhutani nomor 688/Kpts/Dir/1985 dan

suplemen I/1990 pedoman penydap getah pinus (PHT 45- seri Produksi 24) yang


22

merupakan pedoman penyadapan getah pinus dengan sistem quare. Unutk

pedoman sortasi mutu dan pengukuran berat getah pinus siatur sengan SK. Direksi

Perum Perhutani nomor 2574//Kpts/Dir/1994 (PHT 16-seri produksi 85).

Perum perhutani yang selama ini menitik beratkan pada hasil hutan kayu

sebgai produk unggulan, kini seiring dengan dinamika sosial politik serta kondisi

ekonomi perusahaan, mengalami pengalihan produk unggulan dari kayu ke

gondorukem serta derivatnya. Oleh karena itu biro perencanaan dan

pengembangan perusahaan memberakukan kebijakan baru terhadap daur pinus

untuk kelas perusahaan pinus seperti di KPH Banyumas Barat. Daur yang selama

ini ditetapkan 25 tahun adalah lebih bersifat ekonomis.

Kebijkan baru yang diambil perusahaan saat ini adalah menetapkan daur

pinus menjadi 50 tahun dengan surat kepala biro renbang perusahaan no

1372/041.6/SPPU/Can/I tanggal 7 desembaer 2001, dengan pertimbangan bahwa

secara biologis, pohon pinus mempunyai daur 60 tahun.

Diharapkan apabila teknis penyadapan dilaksanakan dengan baik. Disiplin,

dan penuh rasa tanggung jawab oleh pihak-pihak terkait. Maka diharapakan

samapi umur 50 tahun, tegakan masih relatif aman salam arti tidak mengalami

kerusakan akibat kesalahan teknis penyadapan seperti yang terjadi sekarang ini.

Untuk mengantisipasi tingkat resiko kerusakan pohon, akibat penyadapan awal.,

maka sadap buka di mulai pada umur 15 tahun.

Kegiatan penebangan, jenis-jenis tebangan mengacu pada surat keputusan

direksi Perum Perhutani No. 142/kpts/Dir/1980 tanggal 8 April 1980 dibedakan

bentuk-bentuk tebangan pinus yaitu tebangan A (AI, AII, dan AIII), tebangan B

(BI, BII, dan BIII), tebangan C, tebangan D (DI dan DII) dan tebangan E. bentuk

tebangan A sampai dengan D merupkan tebngan eksploitasi dalam pemungutan

hasil akhir dari satu bidang hutan, sedangkan tebangan E merupkan tebangan

pemeliharaan atau istilah lainnya penjarangan.

Penyusunan RPKH diawali dengan dilakukannya inventarisasi hutan yaitu

menghimpun data potensi hutan. Metode inventarisasi hutan yang digunakan ialah

Systematic sampling with random start. Objek yang diinventarisasi yaitu tegakan,

kondisi tanah, topografi, fisik lapangan, tumbuhan bawah, interaksi masyarakat,

dan potensi lainnya. Dari hasil inventarisasi tegakan dapat ditentukan luas rencana


23

tanaman dan luas rencana tebangan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi

penanaman. Kegiatan risalah ulang (inventarisasi hutan) dilakukan dalam jangka

waktu yang berbeda-beda setiap kelas perusahaan. Untuk kelas perusahaan

dengan daur pendek (fast growing species), risalah ulang dilakukan setiap 5 tahun

sekali. Untuk kelas perusahaan dengan daur menengah dan panjang, risalah ulang

dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Penyusunan RPKH terdiri atas proses validasi data risalah dan tahapan

penyusunan (register). Tahapan penyusunan RPKH antara lain:

- PDE-2 Register Risalah Hutan- PDE-3 Ikhtisar Register Kelas Hutan- PDE-3A Susunan Kelas Hutan Produktif (Ikhtisar PDE-3)- PDE-5 Register Tanah Perusahaan Dalam Kawasan Hutan- PDE-6 Volume pada UTR Sebelum Uji Etat- PDE-7 Volume pada UTR pada Pengujian Terakhir- PDE-8 Daftar Perhitungan Jangka Waktu Penebangan Komulatif dari

Hasil Pengujian Terakhir

- PDE-9 Bagan Tebang Habis Selama Daur- PDE-10 Ikhtisar Register Tebang Habis Menurut Waktu dan Tempat- PDE-10A Rekapitulasi Ikhtisar Pembagian Tebang Habis- PDE-11 Rencana Teresan- PDE-11A Rekapitulasi Rencana Teresan- PDE-12 Rencana Tanaman Umum- PDE-12A Rekapitulasi Rencana Tanaman Umum- PDE-13 Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan- PDE-13A Rekapitulasi Rencana Pemeliharaan dan Penjarangan- PDE-14 Rencana Sadapan- PDE-14A Rekapitulasi Rencana Sadapan- PDE-14B Rencana Produksi Non Kayu LainnyaBagan alur penyusunan RPKH disajikan pada Gambar 7 sedangkan tata waktu

penyusunan RPKH dapat dilihat pada Lampiran 6.


24

Gambar 7 Bagan alur penyusunan RPKH.

d. Penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT)Mempelajari rencana teknik tahunan bertujuan Mengetahui jenis dan volume

pekerjaan teknis kehutanan sebagai penjabaralebih rinci pelaksanaan opersional

RPKH yang berlaku (pada bagian hutan).

Sarana yang digunakan adalah Buku RTT (rencana teknik tahunan) berlaku

pad tahun pelaksanaan praktek pekerjaan kehutanan seperti tanaman, tebangan, dll

Pelaksanaa/petunjuk kerja (juklak dan juklis) semua pekerjaan teknis kehutanan

Dalam pelaksanaan tersebut harus mempelajari dokumen tersebut di atas yang

berlaku satu bagian hutan, rencana teknis tahunan secara terperinci ke dalam

BKPH, RPH, petak anak sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing.

Secara Prosedur penyusunan RTT disusun oleh administratur/kepala kesatuan

pemangkuan hutan (ADM/KKPH), dalam penyusunan dibantu oleh kepala seksi

perencanaan hutan (KSPH) dan si sahkan oleh kepala biro perencanaan atas nama

kepala unit, berikut ini tabel prosuder awal dalam penyusunan RTT. Berikut ini

beberapa hal yang dalam prosuderal dalam pembuatan RTT:

a) Adanya suplisi yang dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut,1. Suplisi dalam masa perencanaan

Suplisi RTT di dalam masa perencanaan adalah perubhan RTT yang

meliputi penambahan dan pengurangan serta pergeseran lokasi RTT termasuk

perubhan jenis tanaman yang di usulkansebelum tahun pelaksanaan. Siplisi RTT

dalam masa perencanaan diproses sesuai dengan prosedur.

2. Suplisi dalam tahun pelaksanaan


25

Suplisi dalam tahun pelaksanaan adalah perubahan rencana meliputi

penambahan dan pengurangan dan penggeseran lokasi termasuk perubahan jenis

tanaman dalam tahun pelasanaan

Pada dasarnya suplisi tidak di ijinkan, apabila terjadi perubahan rencana

yang telah di sahkan oleh pihak unit yang pertanggung jawabkan terhadap biro.

Namun apabila ada perubahan tersebut terdapat prosedur diantaranya sebagai

berikut :

a. Dalam rencana tanaman dan pemeliharaan

1. Apabila pengurangan luas karena kesalahan rencana akibat penguasanlapangan tidak di suplisikan, akan tetapi dilaporkan oleh Adm/KKPH ke

biro perencanaan dan biro pembinaan hutan untuk dibuatkan BAP

2. Apabila pengurangan/penambahan luas karena force majerur (bencanaalam atau masalah agraria) dan perhutanan sosial dapat di usulkan dengan

prosedur suplisi RTT oleh Adm/KKPH

3. Apabila perubahan jenis yang di usulkan ke direksi oleh biro perencanaanatas nama kepala unit dengan rekomendasi biro perencanaan hutan

4. Apabila perubahan sistem tanaman di rekomendasikan dengan persetujuanoleh biro pembinaan hutan sepanjang anggaran yang memungkinkan

b. Dalam tebagan/pemungutan hasil hutan

1. Apabila penambahan atau pengurangan karena salah hitung, tidak perluuntuk disuplisikan

2. Apabila pengurangan kaarena jalan belum siap atau pergeseran ke tahunyang kan datang dengan dibuatkan BAP oleh KKPH pad kahir tahun untuk

kemudian di rimkan ke biro perencanaan dan biro produksi

3. Apabila penambahan atau pengurangan karena kondisi pasar yangdiusulkan oleh jepala unit direksi dengan persetujuan yang diproses suplisi

RTT sesuai dengan prosedur

4. Apabila penambahan atau pengurangan kaena force majerur disusulkanperubahannya dengan prosedur suplisi RTT oleh KKPH

b) Gabungan RTT


26

Gabungan RTT di usulkan oleh kepala biro perencanaan dan dikirm ke

direksi produksi. Dalam tahuna berjalan gabungan RTT tiap triwulan yang

memuat perubahan-perubhan rencan sesuai dengan ketentuan-ketentuan butir 2.

Maka gabungan RTT triwulan dalam tahun berjalan tersbut harus dikirimkan

kepada direksi direktur produksi.

a) Tata waktuBerikut ini tata waktu yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan

RTT maupun dalam perubahan,

1. Selambat-lambatnya 19 (sembilan belas) bulan sebelum tahuna anggaranKKPH mengirimkan konsep RTT rangkap 2 (dua) dengan dilmpiri petak-

petak (Vakaart) skala 1: 10.000 juga dalam rangkap 2 (dua) kepada kepala

seksi perencanaan hutan

2. Selambat-lambatnya 17 bulan sebelum thaun anggaran kepala seksiperencanaan hutan mengembalikan 1 (satu) lembar konsep RTT dan 1

lembar peta petak yang telah selesai di koreksi kepada KKPH

3. Selambat-lambatnya 15 bulan sebelum tahun anggaran KKPHmengirimkan net RTT rangkap 4 kepada kepala seksi perencanaan hutan

4. Selambat-lambatnya 14 bulan sebelum tahun anggaran kepala seksiperencanaan hutan mengirim net RTT dan pertimbangan rangkap 4 kepada

kepala biro perencanan

5. Selambat-lambatnya 12 bulan sebelum tahun anggaran kepala biroperencanaan atas nama kepala unit mengesahkan RTT

6. Selambat-lambatnya 11 bulan sebelum tahun anggaran kepala biroperencanaan atas nama kepala unit mengirimkan gabungan RTT kepada

direksi perum perhutani Cq Direktorat prosuksi dan segenap kepala biro.

Pelaksanaan RTT perjenis kegiatan di KPH Banyumas Barat tahun 2009

Meliputi RTT persemaian pinus merkusii, RTT tanaman, RTT pemeliharaan ,

RTT tebangan, RTT penydapan getah pinus dapat dilihat pada lampiran

Rencana taknik tahunan (RTT) merupkan rencana terperinci dalam

pengelolaan hutan unutk jangja waktu setahun. Rencana teknik tahunan

merupakan salah satu bahan penyusun rencana kerjadan anggaran perusahaan


27

(RKAP). Dalam RKAP tersusun rencana perusahaan (coorporate plan) unutk

jangka waktu setahun . rencana teknik tahunan dapat menjelaskan seluruh rencana

pengaturan kelestrian hutan (RPKH) dab rencana-rencana pengurusan hutan

lainnya.

Rencana taknik tahunan disusun berdasarkan data RPKH dengan

memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan seperti tanaman

mati, pencurian, bencana lam, penundaan tebangan dll denganketersediaan tenaga

kerja. Sarana dan prasarana

Dalam penyusunan rencan taknik tahunan dikenal dengan istilah suplisi .

pengertian suplisi adalah pengurangan atau penambahan jenis pekerjaan atau

pergeseran lokasi. Suplisi RTT hanya di ijinkan di dlaam masa erencanaan

sebelum tahun pelaksanaan.

Di dalam RTT dibuat perencanaan kegiatan teknis kehutanan yang akan di

lakukan semala tahun berjalan. Adapun penyususnan rencan ini berdasarkan pada

survei evaluaasi seumber daya hutan yang dilakukan oleh pihka KPH dan

berdasarkan pada data-data yang ada dalam RPKH. Berikut ini dokumentasi

dalam mempelajari RPKH dan RTT

e. Rencana PelaksanaanPelaksanaan pengelolaan direncanakan oleh KPH Banyumas Barat dalam

bentuk Rencana Teknik Tahunan (RTT). RTT adalah penjabaran RPKH yang

memuat rencana rinci pengurusan hutan untuk jangka waktu satu tahun. RTT

merupakan output dari inventarisasi hutan yang merupakan input dan penyusunan

RPKH yang merupakan proses yang dilaksanakan SPH I Banyumas Barat

(Lampiran 5). RTT tersebut terdiri atas RTT tebangan, RTT teresan, RTT tanam,

RTT persemaian, RTT pemeliharaan atau tebangan E, RTT sadapan, dan lain-lain

disesuaikan dengan kelas perusahaan yang dikelola.

Lingkup kerja pengelolaan KPH Banyumas Barat yaitu mulai dari kegiatan

penanaman sampai dengan pemanenan. Dalam penyusunan RTT terdiri dari

bidang kegiatan antara lain:

- Pembuatan persemaian- Persiapan pelaksanaan tanaman yang terbagi menjadi dua sistem tanam:

1. Sistem tanam Tumpang Sari (TS)


28

2. Sistem tanam Banjar Harian (BH)- Pelaksanaan tanaman- Pemeliharaan tanaman yang tebagi menjadi Pemeliharaan I, Pemeliharaan II,

dan Pemeliharaan IV-V tahun

- Pemeliharaan Penjarangan1. Penjarangan menghasilkan2. Penjarangan tanpa hasil

- Rencana tebangan terdiri dari:1. Rencana tebangan hutan produktif sesuai etat

(Tebangan habis dalam jangka berjalan/Tebangan A)

2. Rencana persiapan tebangan(Tebangan habis pada lapang tidak produktif/Tebangan B)

3. Penjarangan (Tebangan silvikultur yang dilaksanakan secara periodikuntuk memberikan tempat dan ruang tumbuh yang optimal).

- Rencana sadapan- Rencana inkonvensional

f.

Rencana pengelolaanManajemen perencanaan yang terdapat di Perum Perhutani, antara lain:

- RUP (Rencana Umum Perusahaan), adalah rencana jangka panjang yangbersifat menyeluruh.

- RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan), adalah rencana-rencanapedoman pengusahaan suatu kelas perusahaan yang telah ditata pada suatu

KPH guna manajemen azas ekonomis dan kelestarian hutan, hasil hutan serta

pemanfaatan hutan.

- RLTP (Rencana Lima Tahun Perusahaan)- RKTP (Rencana Kerja Tahunan Perusahaan), yaitu rencana terrinci dalam satu

tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP)

- RTT (Rencana Teknik Tahunan) adalah rencana fisik kegiatan yang akandilaksanakan yang disusun oleh Administratur.

RPKH disusun oleh Seksi Perencanaan Hutan (SPH), RTT disusun oleh

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dinilai oleh SPH, RKL disusun oleh


29

Biro Perencanaan Sumberdaya Hutan di tiap unit, dan RJP disusun oleh Direksi

Perum Perhutani.

Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Pinus

merkusii disusun oleh Seksi Perencanaan Hutan I Semarang. Pelaksanaannya oleh

KPH Banyumas Barat, berdasarkan Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang telah

dinilai oleh SPH I Semarang. Penilaian RPKH dilaksanakan oleh Kepala Biro

Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan, disetujui oleh Kepala Perum

Perhutani Unit I Jawa Tengah , dan disahkan oleh Direktur Utama Perum

Perhutani.

Berikut ini hasil pengaturan kelestarian hutan KPH Banyumas Barat kelas

perusahan pinus. Dengan perhitungan etat, uji jangka waktu penebangan dan

pembuatan bagan tebang habis selama jangka merupakan salah satu materi yang

menjadi bahan dsar dalam ragka pengelolaan hutan secara lestari.

Berikut ini ini hasil risalah sumber daya hutan yang dimiliki oleh KPH

Banyumas Barat pada awal tahun 2009,

Tabel 8 Susunan Kelas hutan pada Kelas perusahaan Pinus

N0.

BH BH BH BH TOTAL

Kelas Hutan

DY.LUH

UR

MAJENA

NG LUMBIR SIDAREJA KP PINUS

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

Untuk Produksi

1 KU I 448,8 205,8 712,6 115,4 1.482,6

2 KU II 287,3 447,6 792,3 23,9 1.551,1

3 KU III 110,9 436,2 697,7 62,1 1.306,9

4 KU IV 542,0 356,1 132,8 654,5 1.685,4

5 KU V 382,3 978,1 699,9 469,3 2.529,6

6 KU VI 787,7 1.351,2 601,6 336,9 3.077,4

7 KU VII 1.389,4 2.021,5 3.383,1 1.532,9 8.326,9

8 KU VIII 91,9 8,0 443,1 - 543,0

9 KU IX 43,6 - 125,2 - 168,810 KU X - - - - -

11 Masak Tebang (MT) - - - - -

12 Miskin Riap (MR) - - - - -

13

Tak Baik Untuk Tebang Habis

(TBPTH) - - - - -

14

Tanah Kosong Tak Baik Untuk Jati

(TKTBJ) - - - - -

15

Tan. Kayu Lain Tak Baik Utk Jati

(TKLTBJ) - - - - -

16 Tan. Jenis Kayu Lain (TJKL) - - - - -

Jumlah Untuk Produksi 4.083,9 5.804,5 7.588,3 3.195,0 20.671,7

Bukan untuk Produksi 4.083,9 5.804,5 7.588,3 3.195,0 20.671,717 Tanaman Jati Bertumbuhan Kurang - - - - -


30

(TJBK)

18

Lapangan Tebang Habis Jangka

Lampau (LTJL) - - - - -

19 Tanah Kosong ( TK ) 53,6 12,0 - 12,7 78,3

Tanah Kosong Sengketa 338,9 6,2 23,4 441,5 810,0Jumlah TK 392,5 18,2 23,4 454,2 888,3

20 Tanaman Kayu lain (TKL) 96,7 626,5 263,4 9.205,9 10.192,5

21 Hutan Alam Kayu Lain (HAKL)

22 Hutan Lindung Terbatas (HLT) 5.479,4 1.255,6 98,2 168,8 7.002,0

23 Lapangan Dengan Tujuan Istimewa

(LDTI) 13,90 57,7 31,1 43,1 145,8

24 Hutan Lindung (HL) - - 114,1 - 114,1

25 Tak Baik Untuk Produksi (TBP) 50,20 102,0 61,2 35,7 249,1

26 Suaka Alam/Hutan Wisata

(SA/HW)

-

-

Jumlah Bukan Untuk Produksi 6.032,7 2.060,0 591,4 9.907,7 18.591,8

Jml Utk Prod + Bukan Utk Prod. 10.116,6 7.864,5 8.179,7 13.102,7 39.263,5

27 Alur 16,2 32,2 55,6 98,8 202,8

Total KP PINUS 10.132,8 7.896,7 8.235,3 13.201,5 39.466,3


Pada tabel berikut ini mengenai susunan kelas hutan mangrove yang dimiliki oleh

KPH Banyumas Barat pada periode tahun 2009

Tabel 9 Susunan Kelas hutan mangrove tahun 2009

Kelas BKPH BKPH Hasil Audit

Hutan Rawa Barat Rawa Timur 20071 2 3 4

Untuk produksi

KU I - 1.348,8 1.348,8

KU II - 1.542,8 1.542,8

KU III -

KU IV - 246,5 246,5

KU V - 344,5 344,5

KU VI - 30,0 30,0

KU VII - - -

KU VIII - - -

KU IX - - -

KU X - - -

MT - - -

HMR - 1.067,5 1.067,5

HMBK - 204,5 204,5

HLMC - - -

TK 3.673,6 1.781,9 5.447,1

TKL - 44,8 44,8

HAKL - - -

TBP - - -

TJKL 466,4 2.457,1 2.931,9

HLT - - -

HAMC - 1.813,3 1.813,3


31

HL - - -

Jumlah Utk Prod. 4.140,0 10.881,7 15.021,7

Bukan Utk Prod.

LDTI 10,9 20,0 30,9Jml Bkn Utk Prod 10,9 20,0 30,9

Jumlah 4.150,9 10.901,7 15.052,6

Alur 1.027,3

Total KP Mangrove 16.079,9


Pengelolaan hutan lestari harus memiliki perencanaan hutan yang baik

sehingga dalam perhitungan etat, uji jangka waktu penebangan dan pembuatan

bagan tebang habis selama jangka harus lestari sesuai dengan kemampuan etatnya.

Berikut ini tabel rekapitulasi KBD, bonita, dan kelas hutan KPH Banyumas Baratdalam menentukan etat.

Tabel 10 Volume Pada Umur tebang Rata-Rata Sebelum Uji Etat KP Pinus BH Dayeuhluhur

Bagian Hutan : Dayeuhluhur

Daur : 50 tahun

Kelas

Hutan

Luas

(Ha)

Bonita

Rata-rata

KBD

Rata-rata

Umur

rata-Rata

Volume

per Ha

Volume

Total

KU VII 132.70 2.00 0.78 32 137 18.180

KU VI 794.10 3.00 0.82 26 156 123.880

KU V 1.481,60 3.00 0.91 24 173 256.317

KU IV 617.70 3.00 1.12 18 213 131.570

KU III 445.90 4.00 0.93 13 191 91.279

KU II 229.10 3.00 1.03 10 196 44.904

KU I 214.30 2.00 0.98 5 172 31.356

Total 3.915,40 697.486


Umur Rata-Rata (Th) : 21 Umur tebang rata-rata (Th) : 46

Etat luas (Ha/Th) : 78.31 Etat volume (m3/ha) : 13.950 m3/thn

Tabel 11 Volume Pada Umur tebang Rata-Rata Sebelum Uji Etat KP PinusBagian Hutan : Majenang

Daur : 50 tahun

Kelas

Hutan

Luas

(Ha)

Bonita

Rata-rata

KBD

Rata-rata

Umur

rata-Rata

Volume

per Ha

Volume

Total

KU VI 1093,9 3 1,03 26 196 214404

KU V 1901 3 0,9 24 171 325071

KU IV 1241,3 3 1,09 18 20 258190

KU III 554,9 3 0,99 13 189 104879

KU II 281,7 2 1,16 7 203 54185

KU I 592,4 3 0,95 5 181 107224

Total 5.665.20 1.066.950


32




Tabel 12 Volume Pada Umur tebang Rata-Rata Sebelum Uji Etat KP Pinus

Bagian Hutan : Lumbir

Daur : 50 tahun

Kelas

Hutan

Luas

(Ha)

Bonita

Rata-rata

KBD

Rata-rata

Umur

rata-Rata

Volume

per Ha

Volume

Total

KU VIII 15,3 2 0,63 37 110 1738

KU VII 536,8 2 0,88 32 151 54947

KU VI 1875,5 2 1,04 27 182 341341

KU V 2326,3 3 0,81 24 154 358250

KU IV 835 3 1,11 18 211 176185KU III 142,71 3 0,97 13 185 26399

KU II 478 2 1,29 7 226 108028

KU I 1333,7 2 0,98 5 172 229396

Total 7.543,80 1.296.284



Etat luas (Ha/Th) : 147.28 Etat volume (m3/thn) : 25.926 m3/thn

Tabel 13 Volume Pada Umur tebang Rata-Rata Sebelum Uji Etat KP PinusBagian Hutan : Sidareja

Daur : 50 tahun

Kelas

Hutan

Luas

(Ha)

Bonita

Rata-rata

KBD

Rata-rata

Umur

rata-Rata

Volume

per Ha

Volume

Total

KU VI 1120,4 3 0,96 28 183 205,033

KU V 659,2 3 0,89 25 169 111405

KU IV 22,2 3 1,03 18 196 16151

KU III 725 3 1,05 12 200 145000

KU II 60 2 2 7 351 21060

Total 3.386,80 643.649




Berikut ini tabel volume pad umur tebang rat-arat pada pengujian terkahir kelas

perusahaan pinus KHPH Banyumas Barat

Tabel 14 Volume Pada Umur tebang Rata-Rata pada pengujian terakhir

Bagian Hutan : Dayeuhluhur

Daur : 50 tahun

Kelas Luas Bonita KBD Umur Volume Volume


33

Hutan (Ha) Rata-rata Rata-rata rata-Rata per Ha Total

KU VII 132.70 2.00 0.78 32 133 17.649

KU VI 794.10 3.00 0.82 26 149 118.312

KU V 1.481,60 3.00 0.91 24 173 256.317

KU IV 617.70 3.00 1.12 18 221 136.512KU III 445.90 4.00 0.93 13 200 95.580

KU II 229.10 3.00 1.03 10 204 46.736

KU I 214.30 2.00 0.98 5 180 32.814

Total 3.915,40 703.929



Bagian Hutan : Majenang

Daur : 50 tahun

KelasHutan

Luas(Ha)

BonitaRata-rata

KBDRata-rata

Umurrata-Rata

Volumeper Ha

VolumeTotal

KU VI 1093,9 3 1,03 31 187 204.559

KU V 1901 3 0,9 42 175 332.675

KU IV 1241,3 3 1,09 49 215 266.882

KU III 554,9 3 0,99 54 196 108.760

KU II 281,7 2 1,16 51 212 59.720

KU I 592,4 3 0,95 54 188 111.371

Total 5.665.20 1.083.965



Bagian Hutan : Lumbir

Daur : 50 tahun

Kelas

Hutan

Luas

(Ha)

Bonita

Rata-rata

KBD

Rata-rata

Umur

rata-Rata

Volume

per Ha

Volume

Total

KU VIII 15,3 2 0,63 37 111 1754

KU VII 536,8 2 0,88 33 515 53811

KU VI 1875,5 2 1,04 36 783 343217

KU V 2326,3 3 0,81 46 159 369.882

KU IV 835 3 1,11 52 219 182.865

KU III 142,71 3 0,97 51 191 27.256

KU II 478 2 1,29 47 235 112.330

KU I 1333,7 2 0,98 52 179 238.732Total 7.543,80 1.329.913



Bagian Hutan : Sidareja

Daur : 50 tahun

Kelas

Hutan

Luas

(Ha)

Bonita

Rata-rata

KBD

Rata-rata

Umur

rata-Rata

Volume

per Ha

Volume

Total

KU VI 1120,4 3 0,96 28 183 205,033

KU V 659,2 3 0,89 25 169 111405

KU IV 22,2 3 1,03 18 196 16151


34

KU III 725 3 1,05 12 200 145000

KU II 60 2 2 7 351 21060

Total 3.386,80 643.649


Dalam perhitungan etat luas dan etat vlumedapat ditentukan dengan risalah

hasil tabel diatas, etat merupkan suatu angka yang menunjukan besarnya (luas dan

Volume) yang diperbolehkan ditebang atau dipungut hasil selama jangka waktu

tertentu untuk mendapatkan kelestarian hasil yang diperoleh.

Perhitungan etat luas dan etat volume sebagai berikut,

Etat Luas = Luas/daur dan Etat Volume = Volume /daur , berikut ini hasil

perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut bahwa didapat pada tabel di

bawah ini

Tabel 18 Perhitungan Etat Luas dan Etat Volume KPH Banyumas Barat

Bagian

Hutan

Luas

(Ha)

Total Volume

(m3)Etat Luas

(Ha/thn)

Etat Volume

(m3/thn)

Dayeuhluhur 3.915 697.486 78.31 13.950

Majenang 5.665,20 1.033.950 113.30 21.339

Lumbir 7.543,80 1.296.284 147.28 25.926

Sidareja 3.386.80 643.649 67.74 12.873

Total 3.386.80 643.649 67.74 12.873

Dalam tabel tersebut etat volume tersebar terdapat di baagian hutn Lumbir dan terkecilpada bagian hutan Sidareja. Sedangkan etat luas tersebar di bagian hutan Lumbir dan terkecil pada

bagian hutan Sidareja. Angka tersebut dapat menjelaskan bahwa luasan berbanding lurus dengan

hasil yang diperoleh, dengan perhitungan etat luas dan etat volume tersebut pemungutan hasil

seumber daya lam dapat lestari karena sesuai dengan kemampuan hutan itu sendiri.


B. Analisis Permasalahan dan Alternatif SolusiBerdasarkan hasil pengamatan di lapangan selama melaksanakan Praktek

Kerja Lapang (PKP) pengelolaan Kelas Perusahaan Pinus merkusii BKPH

CimangguKPH Banyumas Barat, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah , terdapat

beberapa permasalahan yang dapat dijadikan studi kasus untuk dicari cara untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

1. Permasalahan hama dan penyakit persemaianPada persemaian Pinus merkusii, hama yang menyerang ialah hama

belalang (simeut) yang mengakibatkan daun-daun berlubang. Jika terjadi anginlada, biasanya semai akan terserang penyakit jamur karat (tumor daun) yang

ditandai dengan munculnya benjolan pada daun. Selain itu, masalah penyakit

fisiologis yaitu terjadinya defisiensi hara pada persemaian pun sering terjadi.

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama

belalang ialah dengan diberikan insektisida secara rutin pada masa pemeliharaan

persemaian. Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat

penggunaan insektisida maka dapat digunakan insektisida nabati. Famili

tumbuhan yang dianggap merupakan sumber potensial insektisida nabati ialah

Meliaceae, Annonaceae, Asteraceae, Piperaceae, dan Rutaceae (Indiati 2009).

Penyakit karat daun banyak terjadi pada bibit akasia umur 3-9 bulan, baik di

pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Di lapangan, tanaman akasia juga dapat

terserang karat daun sampai berumur 3 tahun, terutama di daerah yang beriklim

kering dan kondisi pertanaman yang kurang terawat (Suharti & Santoso 1984).

Penyakit karat daun dapat menular dengan bantuan angin dan serangga (hama).

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan penyemprotan fungisida

Terraclor Super X atau Orthocide 50 WP dengan konsentrasi 0,35% (Suharti &

Santoso 1984).

Mimba (Azadirachta indicaA. Juss) merupakan salah satu tumbuhan dari

famili Meliaceae yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama. Bagian

tanaman mimba yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati adalah daun dan

bijinya yang mengandung senyawa aktif utama azadiraktin. Selain bersifat sebagai

insektisida, mimba juga memiliki sifat sebagai fungisida, virusida, nematisida,


bakterisida, maupun akarisida (Indiati 2009). Sehingga penggunaan daun atau biji

mimba dapat diaplikasikan tidak hanya untuk pengendalian hama belalang di

persemaian tetapi juga untuk pengendalian jamur karat yang timbul akibat

serangan angin lodoh.

Penyakit fisiologis pada persemaian Pinus merkusii (akasia) dan Melia

azedarach (mindi) diakibatkan terjadinya defisiensi hara yaitu Kalsium (Ca) dan

air pada semai akasia; Nitrogen (N) dan Kalium (K) pada semai mindi. Cara untuk

mengatasinya ialah penyiraman harus secara intensif dilakukan yaitu 2 kali/hari

pada pagi dan sore hari, pemberian tambahan kapur pada media semai akasia,

serta pemberian tambahan pupuk NPK pada media semai mindi.

Untuk menghasilkan bibit yang baik untuk penanaman dalam rangka

memenuhi target produksi, maka kegiatan pemeliharaan pada persemaian

terutama pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara intensif.

2. Permasalahan sarana dan prasarana penunjang persemaianPermasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana penunjang persemaian

ialah instalasi air yang sudah tua sehingga proses penyedotan air dari situ

Cijantungeun untuk penyiraman sering terhambat. Oleh karena itu, perlu

dilakukan perbaikan terhadap instalasi air tersebut agar kegiatan pemeliharaan

terutama penyiraman tidak terhambat.

3. Permasalahan hama dan penyakit pada tegakan hutanHampir semua tegakan hutan tanaman Pinus merkusii di BKPH

Cimangguterserang hama ulat kantong (Pteroma plagiopelps) dari famili

Psychidae yang mengakibatkan daun-daun akasia berlubang. Jika satu pohon

terserang ulat kantong maka pohon-pohon lain di sekitarnya akan cepat tertular

diserang hama ulat kantong.

Pengendalian ulat kantong dapat dilakukan dengan cara injeksi batang

dengan Manuver 400 WSC dengan bahan aktif dimehipo 400 gram/liter.

Teknologi injeksi batang ternyata ramah terhadap lingkungan sebab tidak

mencemari lingkungan dan tidak membunuh serangga non target, baik serangga

penyerbuk maupun serangga berguna lainnya. Cara ini pernah diaplikasikan pada

Perkebunan Kelapa Sawit di PT. Lonsum dan PT. Soffindo, Sumatera Utara.

Berdasarkan pengalaman pekebun dari PT. Lonsum dan PT. Soffindo


menunjukkan bahwa pengendalian ulat kantong dengan cara injeksi batang

dengan Manuver 400 WSC terbukti efektif dan efisien mengendalikan hama

tersebut (Rusmanto 2009). Selain itu dapat pula diaplikasikan insektisida nabati

dari daun dan biji mimba seperti pada upaya pengendalian hama dan penyakit

pada persemaian atau insektisida nabati dengan menggunakan air rebusan biji

mahoni (Swietenia macrophylla) untuk disemprotkan ke tanaman yang terkena

hama ulat kantung karena mahoni mengandung senyawa limonoid yang bersifat

menghambat makan dan perkembangan serangga (Hamdani 2009).

Selain serangan hama ulat kantong, terdapat pula serangan penyakit embun

jelaga pada tegakan Pinus merkusii lokal maupun tegakan Pinus merkusii MHP

walaupun penyerangan penyakit belum pada skala yang besar.

Pengendalian penyakit embun jelaga dapat dilakukan dengan cara sanitasi

kebun yaitu membersihkan gulma di sekitar pertanaman untuk menghilangkan

inang alternatif jamur embun hitam, mengurangi sumber inokulum potensila, dan

menekan populasi serangga yang menyebarkan penyakit ini. Penyakit embun

hitam atau embun jelaga disebabkan oleh jamur Meliola sp. yang merupakan

parasit obligat dan jamur Capmodium sp.yang tidak bersifat parasit tetapi cukup

mengganggu proses fotosintesis.

4. Pertumbuhan Melia azedarach (mindi) yang tidak optimal sebagaitanaman pengisi pada hutan tanaman Pinus merkusii

Pada hasil pengamatan pertumbuhan tegakan hutan tanaman Pinus merkusii

diketahui bahwa pertumbuhan Melia azedarach (mindi) sebagai tanaman pengisi

tidak optimal. Hal itu disebabkan karena pohon mindi kalah bersaing dengan

Pinus merkusii dalam proses penyerapan unsur hara yang dibutuhkan

pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, sebaiknya tanaman mindi diganti dengan

tanaman lain yang dapat membantu peningkatan hara yang dibutuhkan tanaman

baik tanaman pokok maupun pengisi, dapat tumbuh dengan baik atau mampu

bersaing dengan akasia tanpa merugikan tanaman akasia yang menjadi tanaman

pokok, serta tanaman yang tahan naungan.

5. Kebakaran hutan, bibrikan hutan, dan penggembalaan liar dalamkaitannya dengan perlindungan hutan


Kebakaran hutan cukup sering terjadi pada saat musim kemarau di BKPH

Cimangguyang diakibatkan oleh kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari

masyarakat penggarap lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Bibrikan hutan pun terjadi di areal kawasan hutan yang berbatasan dengan

kawasan milik masyarakat desa walaupun dengan luasan yang cukup kecil. BKPH

Cimangguyang sebagian besar daerahnya berupa dataran dengan sebaran kawasan

hutan yang dikelilingi enclave mengakibatkan terciptanya interaksi sosial yang

sangat kompleks, terutama dalam hal penggarapan lahan di kawasan hutan.

Hampir seluruh lokasi enclave berupa sawah yang bentuknya menjari

mengelilingi hutan sehingga tuntutan masyarakat untuk ikut menggarap kawasan

hutan sukar untuk dikendalikan (SPH I Banyumas Barat 2005).

Kawasan hutan BKPH Cimangguyang dijadikan jalur transportasi

penggembalaan berpengaruh buruk terhadap kerusakan tanah dan pengurangan

jumlah produksi pohon.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan perlindungan hutan

tersebut maka upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan perlu lebih

dioptimalkan dan diintensifkan. Manajemen Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) perlu dikuatkan lagi.

Ide-ide usaha yang berasal dari hutan selain kerajinan kulit kayu akasia yang

telah dilaksanakan LMDH Flora Jaya juga dapat dirintis oleh pengelola kawasan

hutan yaitu BKPH CimangguKPH Banyumas Barat. Ide-ide usaha tersebut

misalnya dengan pengusahaan briket arang, pembuatan kompos bokashi dari

kotoran ternak gembala, dan pengusahaan kacang koro bukan melalui kerjasama

penggunaan lahan dengan investor tetapi oleh masyarakat yang dibantu sampai

dengan proses pemasarannya. Dengan adanya usaha-usaha tersebut, masyarakatdesa hutan akan terbantu perekonomiannya secara merata sehingga kegiatan

pengrusakan hutan seperti pembakaran hutan maupun bibrikan hutan tidak

dilakukan.

Selain itu, perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat

desa hutan mengenai dampak negatif yang dihasilkan dari adanya kebakaran

hutan, penggembalaan liar, maupun bibrikan hutan.


B. Hasil dan Pembahasan Materi Pembinaan Hutan Tanaman

1. Pembinaan Hutan TanamanPembinaan hutan tanaman yang dijelaskan pada Laporan Kegiatan Praktek

Kerja Lapang ini dikhususkan pada Kelas Perusahaan Pinus Merkusii BKPH

Cimanggu pada RPH Cimanggu di KPH Banyumas Barat.

a. Teknik dan manajemen pengadaan benihMateri pembinaan hutan pada Praktek Kerja Lapang dilakukan di BKPH

Ciamnggu pada kelas perusahaan pinus. BKPH Cimnaggu tidak memiliki Areal

Produksi Benih (APB) untuk memenuhi kebutuhan benih dalam rangka kegiatan

pengelolaan Kelas Perusahaan Pinus merkusii. BKPH Cimanggu mendapatkan

benih yang siap di semaikan, benih yang diperoleh dari Biro Perencanaan di

Semarang.

Lokasi persemaian berada di petak 25C dengan luas 3.70 ha. Namun pada

awal tahun 2009 yaitu bulan februari terjadi bencana alam longsor dan erosi maka

banyak persemaian pinus yang rusak. Saat ini, persemaian memaksimalkan yang

masih ada.

Penyediaan benih Pinus merkusii dalam rangka produksi bibit untuk

penanaman digunakan benih unggul dan benih lokal. Benih unggul yang

digunakan yaitu benih tersertifikasi dari Biro Perencanaan

Pengadaan benih dari benih lokal dilaksanakan hanya sampai tahun 2007.

Sampai dengan tahun 2006, sumber benih lokal berasal dari APB Cimanggu.

benih lokal yang digunakan yaitu benih yang diunduh dari Tegakan Benih

ProvenansPinus merkusii. Kelas sumber benih dari tegakan benih tersebut yaitu

Tegakan Benih Terseleksi.Metode pengunduhan benih yang dilakukan yaitu dengan cara memanjat

(manual). Kondisi buah pada saat diunduh ialah cokelat. Ekstraksi benih yang

dilakukan yaitu ekstraksi kering. Metode pengeringan yang digunakan ialah

dengan dijemur matahari. Benih yang sudah terseleksi lalu disimpan dalam

plastik.


36

b. Teknik dan manajemen persemaiana) Pembuatan bedeng dan lay-out persemaian

Praktek pembuatan bedeng dan lay-out persemaian dilaksanakan di

persemaian central yang terletak pada petak 25C RPH Cimanggu BKPH

Majenang pada tanggal 15 Juli 2009. Bedeng dibuat dari bambu yang telah

dipotong sesuai dengan ukuran 5 meter dan 1 meter sesuai dengan ukuran bedeng.

Gambar 8 Pembuatan bedeng dan bedeng yang dihasilkan.

Satu hektar persemaian terdiri atas 800 bedeng yang masing-masing terdiri

dari 1000 semai. Persemaian dibagi ke dalam beberapa blok, satu blok terdiri dari

10 bedeng. Ukuran bedeng, baik bedeng tabur maupun bedeng sapih, yaitu (5 x 1)

m2 dengan letak bedengan menghadap utara-selatan. Antar bedengan terdapat

jalan pemeriksaan selebar 50 cm yang bertujuan untuk memudahkan seleksi bibit

dan kegiatan pemeliharaan persemaian. Lay-out persemaian dapat dilihat pada

Gambar 19.


37

Gambar 9 Lay-out persemaian RPH Cimanggu.

b) Pembuatan Media PersemaianPraktek pembuatan media persemaian dilaksanakan di persemaian central

yang terletak pada petak 25C RPH Cimanggu BKPH Majenag pada tanggal 15Juli 2009 yaitu pada periode persiapan produksi bibit Pinus merkusii lokal dan

Hevea brasiliensis azedarach (Karet) sebagai tanaman pengisi.

Gambar 10 Persemaian Karet sebagai tanaman pengisi.

Jenis media yang digunakan untuk pengadaan bibit Pinus merkusii (Pinus)

dan Hevea brasiliensis azedarach (Karet) yaitu top soil dan kompos dengan

perbandingan 6 : 4. Pada pelaksanaan di lapangan, pencampuran media

dilakukan dengan mencampurkan 1 m3 top soil, 12 pengki kompos, dan 1 kg

Skala 1 : 1500


38

pupuk TSP dalam alat penakar campuran media yang kemudian diaduk rata

dengan menggunakan cangkul (Gambar 20).

Campuran media yang telah diaduk rata lalu dimasukkan ke dalam karung

plastik yang akan diantar ke masing-masing bedeng yang ada di persemaian.

Media yang telah berada di bedeng lalu dimasukkan kedalam kantong plastik

(polybag) ukuran 10 cm x 10 cm x 15 cm sampai hampir penuh dan dipadatkan

dengan tangan agar tanah tidak turun yang dapat menimbulkan lipatan plastik.

Setelah dipadatkan, sisa plastik bagian atas ialah 1 cm. Peletakan polybag yang

telah diisi media berdiri tegak dan diatur rapi pada bedeng sapih.

Gambar 11 Pengisian media pada polybag.

c) Pembuatan bibit dari benihProduksi bibit yang dilaksanakan pada tahun 2009 di BKPH Cimanggu

KPH Banyumas Barat yaitu produksi bibit Pinus merkusii (Pinus) sebagai

tanaman pokok dan Hevea brasiliensis azedarach (Karet) sebagai tanaman

pengisi.

Selain karet yang digunakan unutk tanaman pengisi tanaman mindi juga

menjadi tanaman samping. Dalam perlakuannya benih mindi harus diberi

perlakuan dahulu dalam rangka pematahan dormansi agar dapat dikecambahkan.

Perlakuan benih akasia yaitu direndam air panas dengan suhu 70-800C selama 30

menit, lalu direndam air dingin selama 1 hari. Perlakuan benih mindi dapat

dilaksanakan dengan cara disangrai atau dijemur matahari sampai benih pecah.

Aplikasi mindi sebagai tanaman samping ialah untuk tujuan insektisida

alami. Berdasarkan kandungan bahan aktifnya, biji dan daun mimba mengandung

azadirachtinmeliantriol, salanin, dan nimbin, yang merupakan hasil metabolit

sekunder dari tanaman mindi.


39

Senyawa aktif tanaman mindi tidak membunuh hama secara cepat, tapi

berpengaruh terhadap daya makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti

kulit, menghambat perkawinan dan komunikasi seksual, penurunan daya tetas

telur, dan menghambat pembentukan kitin. Selain itu juga berperan sebagai

pemandul. Selain bersifat sebagai insektisida, tumbuhan tersebut juga memiliki

sifat sebagai fungisida, virusida, nematisida, bakterisida, mitisida dan rodentisida.

Senyawa aktif tersebut telah dilaporkan berpengaruh terhadap lebih kurang 400

serangga sebagai senyawa aktif utama (Indiati 2009).

Gambar 12 Tanaman sampingMelia azedarach (mindi).

Selain mindi sebagai tanaman samping ada pula Calophyllum sp

(Nyamplung), berikut ini gamabr dilapangan nyamplung sebagai tanaman

samping.

Gambar 13 Tanaman samping Calophyllum sp(Nyamplung).


40

Pada benih mindi, penaburan dilakukan pada bedeng tabur dengan jarak

tanam 2 cm x 2 cm. Waktu penaburan ialah pada pagi hari. Apabila benih mindi

telah berkecambah dan sudah dalam kondisi yang kokoh, dilakukan penyapihan.

Gambar 14 Benih (a), semai (b), dan bedeng tabur (c)Melia azedarach (mindi).

d) Pemeliharaan persemaianPemeliharaan persemaian yang dilaksanakan di Persemaian RPH Cimanggu

ialah penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, dan pengendalian hama

penyakit. Penyiraman di persemaian dilaksanakan pada pagi hari yaitu sampai

dengan pukul 09.00 pagi atau sore hari setelah pukul 16.00 dengan cara disemprot

melalui selang air. Pengendalian gulma jika terdapat gulma dengan cara dicabut

sampai bersih.

Terdapat dua periode pemberian pupuk pada persemaian yaitu pemberian

pupuk TSP dan kompos yang diberikan pada saat pencampuran media dan

pemberian pupuk daun Gandasil yang diberikan pada pemeliharaan persemaian

sampai dengan siap tanam. Dosis pupuk TSP yang diberikan ialah 1 kg/m 3 top

soil, dosis kompos yaitu 40% dari jumlah top soil, dan dosis pupuk daun Gandasil

yaitu satu sendok ditambahkan 15 liter air. Pemberian pupuk TSP dan kompos

hanya diberikan satu kali pada proses penyiapan media, sedangkan pupuk daun

Gandasil dilakukan satu kali dalam dua minggu mulai ukuran tinggi semai 10 cm.

Namun pemberian pupuk daun jarang dilakukan pada pelaksanaan di lapangan

karena ketersediaan pupuk yang terbatas dan sumberdaya manusia yang kurang

memadai.


41

Dalam persemaian pinus untuk mendapatkan bibit yang siap tanam

dilapangan, biasanya ditandai dengan munculnya ekor banjing yang istilah ini

digunakan dilapangan.

Berikut ini gambar yang menunjukan bahwa bibit yang sudah siap ditanam

dilapangan dengan munculnya ekor banjing. Selain dari kriteria kondisi

pertumbuhan batang dan daun baik dan segar, daun berwarna hijau, daun ada 5

helai, ketinggian 25-30 cm dan batang lurus, batang berdiameter rata-rata 5 mm,

batang bibit kuat dan segar, dan akar kuat dan padat, tidak menembus kantong

plastik dan tumbuh ke tanah.

Gambar 15. Penanda ekor banjing sebagai bibit yang siap tanam

Untuk melindungi proses pengecambahan semai Pinus merkusii dari

pengaruh cuaca dan intensitas cahaya yang berlebih, maka diberikan naungan.

Naungan yang diberikan seharusnya dengan menggunakan paranet, namun karena

ketersediaan dana yang terbatas maka paranet yang tersedia hanya 50 meter

sehingga naungan lain yang digunakan ialah jerami dan pelepah daun.


42

Gambar 16. Naungan dengan menggunakan jerami dan pelepah daun.

e) Evaluasi persemaianDalam mengevaluasi persemaian, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah

kualitas bibit baik fisik maupun fisiologis, intensitas hama dan penyakit, sarana

prasarana penunjang, dan permasalahan. Kualitas bibit secara fisik diketahui

melalui pengukuran tinggi dan diameter semai untuk menentukan indeks

kekekaran suatu bibit. Intensitas hama dan penyakit diketahui melalui

inventarisasi bibit yang terserang hama maupun penyakit. Sarana prasarana

penunjang diketahui dengan cara menginventarisasi sarana dan prasarana yang

terdapat di persemaian.

Intensitas hama dan penyakitPengamatan terhadap intensitas serangan hama dan penyakit persemaian

juga dilakukan pada semai Pinus merkusii. Pengamatan dilakukan dengan cara

menghitung jumlah bibit yang terkena serangan hama atau penyakit berdasarkan

gejala atau tanda yang berbeda.

Pada pemeriksaan semai Pinus merkusii, hama yang menyerang ialah

belalang yang menyebabkan daun berlubang. Penyakit yang menyerang

persemaian ini tidak disebabkan oleh patogen tetapi karena terjadinya defisiensi

hara. Pada semai Pinus merkusiimenunjukkan gejala daun berbintik cokelat dan

menunjukkan gejala kekeringan. Gejala daun berbintik cokelat disebabkan semai

kekurangan Kalsium (Ca) dalam proses pertumbuhannya. Gejala kekeringan

disebabkan oleh kurangnya pasokan air yang dibutuhkan semai.


43

Namun dari hasil pengamatan intensitas hama dan penyakit tersebut dapat

diketahui bahwa pada kondisi tidak dilakukan pemeliharaan dan dengan jangka

waktu yang sama. Semai Pinus merkusii tidak dapat tahan tanpa adanya

penyiraman secara intensif dan perlu penambahan zat kapur pada saat

pencampuran media semainya.

Sarana dan prasarana penunjangDalam rangka melaksanakan produksi bibit di persemaian maka diperlukan

sarana prasarana yang mendukung. Sarana prasarana persemaian yang tersedia di

persemaian central RPH Cimanggu BKPH Majenang, antara lain gubuk kerja,

kantor, saluran air, kolam tandon air, papan pengenal persemaian, papan mutasi

persemaian, papan pengenal blok, papan pengenal bedengan, serta perlengkapan

kerja yang terdiri atas cangkul, parang, golok, linggis, skop, garpu, palu gergaji,

gunting, dan ayakan (Gambar 26).

Gambar 17 Sarana dan prasarana persemaian.


44

Pembangunan persemaianDalam pengelolaan kelas perusahaan Pinus merkusii di BKPH Majenang,

produksi bibit generatif terkonsentrasi pada persemaian central yang terletak di

petak 25C RPH Cimanggu. Pemilihan lokasi persemaian central yang berada di

wilayah RPH Cimanggu ditentukan berdasarkan persyaratan berikut:

1. Dekat dengan sumber air sepanjang tahun dengan volume yang mencukupi.2. Dekat lokasi rencana tanaman3. Topografi datar dengan kemiringan maksimal 5%4. Aksesibilitas tinggi, terdapat akses jalan raya dan jalan masuk yang dapat

dilalui oleh truk

5. Drainase tanah baik6. Mudah dalam pengangkutan karena terdapat akses jalan yang sampai dengan

persemaian

7. Iklim dan ketinggian dari permukaan laut sesuai dengan persyaratan tumbuhjenis tanaman yang diproduksi.

Tipe persemaian yang dibangun ialah persemaian semi permanen dengan

luas 3.7 ha. Persemaian seluas 3.7 ha tersebut terdiri atas bedeng tabur, bedeng

sapih, gubug, kantor, akses jalan, dan penampungan air.

Pengadaan bibit dari benihJenis yang dikembangkan pada persemaian ini yaitu Pinus merkusii

(mangium) sebagai tanaman pokok dan Hevea brasiliensis (Karet) sebagai

tanaman pengisi. Pinus merkusii dipilih sebagai tanaman pokok karena

merupakan jenis kelas perusahan, sedangkan pemilihan jenis karet sebagai

tanaman pengisi karena metode pemanenan hampir sama dengan pinus yaitu

penyadapan getah.

Total kebutuhan bibit Pinus merkusii pada tahun 2009 yaitu 75.377 bibit

dengan total kebutuhan bibit pinus pada tahun 2009 sebesar 271.018. Potensi

kelas perusaahan pinus ini mencapai daur 50 tahun, sehingga kebutuhan bibit

untuk penanaman menjadi dilema karena mengalami penurunan kebutuhan bibit

dari tahun sebelum-sebelumnya.


45

Kelas perusahaan Pinus merkusii BKPH Cimanggu untuk memenuhi

kebutuhan bibit tanaman untuk. Kebutuhan bibit untuk tanaman Tahun II di

BKPH Cimanggu dapat dilihat pada Tabel 8 yang merupakan realisasi kebutuhan

bibit. Sedangkan tabel 9 merupkan rencana kebutuhan bibit pada tanaman tahun II

Tabel 19 Realisasi kebutuahan bibit untuk tanaman Tahun II BKPH Majenang

Sumber: BKPH Cimanggu(2009)

Tabel 20 Rencana bibit untuk tanaman Tahun II BKPH Majenang

No. BH / BKPH / RPH PetakLuas

Baku

Jenis Anak

Semai

Rencana

Jml

Bedeng

Luas Jml Anak

Semai

(Bd) (Ha) (Bt)

1 BKPH MAJENANG

RPH Cimanggu 25 C Pinus 75 3,70 75.377

Mindi 24 0,03 23.889

Sumber: BKPH Cimanggu(2009)

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tersebut, maka perlu manajemen waktu

yang baik dalam pelaksanaannya. Tata waktu pelaksanaan pembuatan persemaian

Pinus merkusiidi BKPH Cimanggudapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 21 Tata waktu pembuatan persemaianPinus merkusii

No Jenis KegiatanTata Waktu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan lapangan 50 100

2 Persiapan media 50 100

3 Pengadaan kantong plastik 50 100

4 Pengisian kantong plastik 50 1005 Pengadaan benih 50 100

6 Penaburan benih 50 100

7 Penyapihan 25 50 100

8 Pemeliharaan 25 50 100

9 Seleksi bibit 50 100

10 Penanaman 50 100

Sumber: Biro Pembinaan SDH (2001)

Manajemen persemaianSumberdaya manusia pelaksanaan persemaian di persemaian central RPH

Cimanggu BKPH Cimanggu terdiri atas 10-20 orang dengan mayoritas tingkat

No.BH / BKPH /

RPHPetak

Luas

Baku

Jenis

Anak

Semai

Realisasi

Jumlah

bedeng Luas Jumlah Semai

Jumlah % Luas % Jumlah %

(Bd) (9:6) (Ha) (11:7) (Bt) (13:8)

1BKPH

MAJENANGRPH

Cimanggu 25 C Pinus 75 3,70 100 75.377 100,0

Mindi 24 0,03 23.889 100


46

pendidikan yaitu SD dan SLTP, serta sedikit yang berpendidikan SMA. Pada

kualifikasi SDM persemaian yang dituntut adalah kinerjanya bukan tingkat

pendidikan dari SDM tersebut.

Agar pelaksanaan kegiatan produksi bibit di persemaian berjalan dengan

baik, maka kegiatan produksi bibit di persemaian central RPH Cimanggu BKPH

Cimanggu dilaksanakan dengan sistem manajerial seperti pada Gambar 11.

Gambar 18 Struktur organisasi persemaian BKPH Cimanggu.

Sistem upah yang berlaku ialah dengan sistem borongan atau harian. Upah

borongan yaitu Rp 16.000/bedeng. Upah harian yaitu Rp 12.000 per setengah hari

kerja atau Rp 22.500 per hari kerja bagi laki-laki dan Rp 10.000 per setengah hari

atau Rp 17.500 per hari kerja bagi wanita. Prestasi kerja tenaga harian persemaian

disajikan pada Tabel 10.

Tabel 22 Prestasi kerja persemaianNo Kegiatan Waktu Hasil Jumlah

pelaksana

Jenis

kelamin

HOK

1 Pembersihan lahan 8 jam 1 ha 5 orang Laki-laki 52 Pembuatan bedeng 20 menit 1 bedeng 6 orang Laki-laki 1/4

3 Pencampuran media 15 menit 1 m3media 4 orang Laki-laki 1/84 Pengisian media

kedalam polybag

4 jam

field work in forest [praktek kerja lapang-hutan tanaman]

Documents