execsum lengkap-2 nma bersih [1] yw nma191011 2 -hr 211011 · dalam meningkatkan dan mempertahankan...

Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif

EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN

RPJMN 2010-2014

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2011

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

ii

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk semua,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010–2014 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan

Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari

Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden terpilih

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2010–2014

adalah RPJMN ke-2 dari 4 RPJMN yang diamanatkan dalam

RPJPN 2005–2025.

Tahun 2011 ini, pelaksanaan RPJMN 2010–2014 telah memasuki tahun kedua, yang

artinya pembangunan tahun pertama (2010) telah diselesaikan. Berbagai capaian

pelaksanaan pembangunan di tahun 2010 merupakan capaian prioritas nasional dan

prioritas bidang pembangunan lainnya sesuai amanat RPJMN 2010–2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mengamanatkan bahwa Bappenas

mengemban kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN.

Disamping itu, untuk menjaga ketercapaian prioritas pembangunan nasional di tahun

2014 maka evaluasi setiap tahun pelaksanaan RPJMN 2010–2014 perlu dilakukan,

termasuk pelaksanaan tahun 2010. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil

kerja Pemerintah selama tahun 2010, juga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan

pembangunan pada tahun berikutnya.

Dari pencermatan yang dilakukan selama satu tahun terhadap pelaksanaan RPJMN

2010–2014, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan

dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti bagi pembangunan

Indonesia. Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional cukup baik, terlihat dari

capaian-capaian prioritas pembangunan nasional yang mendukung percepatan


iii

pembangunan infrastruktur fisik yang antara lain ditandai dengan terlaksananya

pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian sesuai dengan target yang

direncanakan.

Sementara itu, capaian pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang

mendukung perbaikan infrastruktur lunak tercermin antara lain dari semakin

meningkatnya Angka Indeks Korupsi di Indonesia dan semakin tertatanya regulasi

yang harus diikuti oleh para investor dan pengusaha. Untuk capaian prioritas

pembangunan nasional yang mendukung penguatan infrastruktur sosial terlihat

antara lain dari semakin meningkatnya taraf pendidikan dan taraf kesehatan

masyarakat, serta semakin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan

capaian prioritas pembangunan nasional yang merupakan upaya pembangunan

kreativitas ditandai dengan semakin berkembangnya kebhinekaan budaya, karya

seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Akhirnya, upaya dan kerja keras yang telah dilakukan pada awal palaksanaan RPJMN

2010–2014 dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan nasional telah

memberikan hasil yang sepadan. Namun demikian, kerja keras tetap harus terus

dilakukan agar hasil yang telah tercapai sesuai target dapat terus ditingkatkan hingga

akhir tahun 2014. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang capaiannya

masih belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya lebih keras lagi sehingga

pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan target

prioritas pembangunan nasional dapat dicapai pada tahun 2014. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, September 2011

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Armida S. Alisjahbana


iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....................................................................................................... i

Kata Pengantar ...................................................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ iv

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ................ 1

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ................................... 1

Prioritas Nasional 2: Pendidikan .......................................................................... 2

Prioritas Nasional 3: Kesehatan ........................................................................... 4

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan .............................................. 5

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan .............................................................. 6

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ........................................................................ 7

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ........................................... 9

Prioritas Nasional 8: Energi .................................................................................. 10

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .................... 10

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik ... 11

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ................ 12

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ...................................... 12

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ................................................................ 14

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................................... 15

Tabel Capaian Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ........................................ 17

Prioritas Nasional 1:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ..................................... 19

Prioritas Nasional 2: Pendidikan ........................................................................... 23

Prioritas Nasional 3: Kesehatan ............................................................................. 26

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan ............................................... 28

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan ............................................................... 34

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ......................................................................... 40

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ............................................ 44

Prioritas Nasional 8: Energi ................................................................................... 49

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana ...................... 51

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik ... 55

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ................ 64

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ...................................... 68

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ................................................................ 77

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................................... 79


v

Ringkasan Eksekutif

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan

RPJMN 2010-2014


1

Ringkasan Eksekutif

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

Satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 telah dilalui. Dengan mengamati capaian

pelaksanaan sasaran prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010, secara

umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan masih berjalan sesuai dengan

alur yang diharapkan. Namun beberapa substansi inti perlu diupayakan lebih keras

untuk mencapai sasaran pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010–2014.

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Capaian penting dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai

berikut:

(1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun

2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 untuk memberikan landasan

kuat bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2010, sebanyak 9

kementerian/lembaga (K/L) telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI),

sehingga saat ini sudah terdapat 14 K/L yang telah melaksanakan RBI. Pelaksanaan

reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan antara lain melalui penataan struktur

kelembagaan instansi pemerintah.

(2) Dalam konteks otonomi daerah, difokuskan pada penghentian/pembatasan

pemekaran wilayah, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana

perimbangan daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dalam upaya membatasi pemekaran wilayah telah disusun rancangan Desain Besar

Penataan Daerah untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana

perimbangan daerah telah dicapai antara lain 70 persen daerah telah memanfaatkan

Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak), 80 persen daerah

telah menyerap DAK sebesar 100 persen, tersusunnya kebijakan/regulasi dana

perimbangan yang dapat diterapkan di daerah, 31 persen daerah memiliki proporsi

belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, 23 persen rata-rata belanja

modal yang digunakan terhadap total belanja daerah, 91 persen APBD disahkan

secara tepat waktu, 15 daerah ber-LKPD dengan status wajar tanpa pengecualian

(WTP), serta 63 persen daerah telah melakukan penetapan serta penyampaian

Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada tahun

2010 dilakukan penyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pemilihan Kepala Daerah.

(3) Penyempurnaan berbagai kebijakan dalam pengelolaan SDM aparatur dengan

capaian telah disusunnya beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) antara


2

lain RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan Seleksi PNS, RPP tentang

Kebutuhan Pegawai, dan RPP tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri.

(4) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di

tingkat pusat dan daerah, melalui pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian

peraturan daerah sebanyak 3.000 perda.

(5) Peningkatan sinergi antara pusat dan daerah, antara lain melalui peningkatan

jumlah SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan dan diterapkan oleh

daerah. Selama tahun 2010, telah ditetapkan 8 SPM baru, sehingga secara

keseluruhan 13 SPM sudah ditetapkan melalui peraturan menteri terkait, dan telah

dilakukan fasilitasi penerapan untuk 5 SPM. Selain itu, pelaksanaan pelayanan

terpadu satu pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) semakin membaik dengan

meningkatnya jumlah pemda yang menerapkan PTSP/OSS dari 360 OSS menjadi 394

OSS.

(6) Dalam hal penegakan hukum, peningkatan integritas dan sinergi antar lembaga

penegak hukum menjadi prioritas yang menentukan kualitas penegakan hukum di

Indonesia. Pemantapan integrasi dan integritas penegakan hukum, dilakukan melalui

peningkatan kualitas SDM Kejaksaan dalam penerimaan pegawai, pelaksanaan diklat

penjenjangan serta pendidikan pasca sarjana, disamping penerapan reward and

punishment. Dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim, peran Komisi

Yudisial semakin meningkat dengan diterimanya 2.915 berkas pengaduan

masyarakat dan 214 berkas telah ditindak lanjuti. Pencegahan korupsi juga

diintensifkan melalui pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Dari 144.557 wajib LHKPN sebanyak 118.340 telah melaporkan dan sebanyak

114.570 telah diumumkan. Di bidang penindakan, pada tahun 2010 Komisi

Pemberantas Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara

tindak pidana korupsi, penyidikan terhadap 62 perkara tindak pidana korupsi,

penuntutan terhadap 55 perkara dan eksekusi terhadap 38 keputusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan koordinasi dan supervisi dilakukan

terhadap beberapa perkara, dan telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian

negara mencapai lebih dari Rp500 miliar.

(7) Terkait dengan penyelenggaraan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga

tahun 2010 telah diterbitkan NIK di 329 kabupaten/kota, sedangkan untuk

pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) masih dalam

proses persiapan.

Prioritas Nasional 2: Pendidikan

Sampai tahun 2009/2010, upaya pembangunan pendidikan telah berhasil

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan

meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai

7,7 tahun, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas

menjadi 5,30 persen, serta meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua


3

jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A dan APM

SMP/SMPLB/ MTs/Paket B pada tahun 2010 masing-masing adalah 95,41 persen dan

75,64 persen, sedangkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C

adalah 70,53 persen. Sementara itu, APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2010

telah mencapai 26,34 persen.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan partisipasi masyarakat terhadap

pendidikan, pemerintah telah berupaya menyediakan pendidikan yang semakin

terjangkau melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun

2009, disediakan BOS bagi 27.130.968 siswa SD, 9.465.836 siswa SMP, dan 5.946.329

siswa di MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Target cakupan program BOS

meningkat pada tahun 2010 menjadi 27.672.820 siswa SD, 9.660.639 siswa SMP, dan

6.794.516 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Pada akhir Desember 2010,

BOS dapat disalurkan kepada 26.630.889 siswa SD dan 9.387.670 siswa SMP serta

6.058.192 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah telah berupaya

menyediakan bahan ajar bermutu dan murah serta melengkapi sekolah dengan

sambungan internet yang memuat tentang pendidikan agar siswa dapat mengakses

ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Dalam hal penyediaan bahan ajar, Pemerintah

sejak tahun 2009 membeli hak cipta 1.232 judul buku dari 345 jilid buku jenjang

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB, dan dilanjutkan pada tahun 2010

membeli 305 judul buku dari 57 jilid buku untuk semua jenjang pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan metodologi pembelajaran, Pemerintah terus

mendorong pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang memperhatikan

kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa

Indonesia melalui penyempurnaan kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan

menengah.

Kapasitas pengelolaan juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan

kapasitas kepala sekolah serta pengembangan kemampuan pengawas. Selanjutnya,

terkait dengan pengetahuan kewirausahaan lulusan, pendidikan kewirausahaan

dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dengan memasukkan muatan

kewirausahaan dalam kurikulum yang ada.

Seiring dengan peningkatan input (akses pendidikan) dan proses pembelajaran

(metodologi), Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas

pendidikan yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas guru dalam mengajar,

penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar, dan perbaikan

distribusi guru.

Pada tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan

jenjang pendidikan tinggi ditandai dengan jumlah perguruan tinggi yang masuk ke

dalam peringkat 500 terbaik versi lembaga pemeringkat independen internasional.

Sampai tahun 2010, terdapat 8 universitas di Indonesia yang berhasil menembus

peringkat 200 besar di wilayah Asia, yaitu UI, UGM, UNAIR, ITB, IPB, UNDIP, UNS,

dan UNIBRAW.


4

Prioritas Nasional 3: Kesehatan

Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan antara lain

ditandai dengan: (1) meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun

(2010), (2) menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000

kelahiran hidup (2007), (3) menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi sebesar

34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), (4) menurunnya prevalensi kekurangan gizi

menjadi sebesar 17,9 persen (2010), dan (5) menurunnya prevalensi anak balita yang

pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen (2010).

Dalam rangka peningkatan upaya kesehatan preventif terpadu, pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 82,2 persen (Riskesdas, 2010).

Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan

antenatal pada trimester pertama kehamilan (K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi

dari kunjungan keempat (K4) yaitu sebesar 61,4 persen (Riskesdas, 2010).

Selanjutnya dalam meningkatkan status kesehatan anak, cakupan imunisasi lengkap

anak balita mencapai 53,8 persen (Riskesdas, 2010). Kunjungan ke pelayanan

kesehatan pada saat bayi berumur 6-48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1)

mencapai 71,4 persen (Riskesdas, 2010). Cakupan pelayanan kesehatan bayi

mencapai 84,01 persen dan cakupan pelayanan kesehatan balita mencapai 78,1

persen (Kemkes, 2010).

Rasio puskesmas terhadap penduduk meningkat dari 3,6 per 100.000 penduduk pada

tahun 2007 menjadi 3,78 per 100.000 penduduk pada tahun 2009 (Profil Kesehatan,

2009). Sementara itu, pada tahun 2009, rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap

penduduk sebesar 70,74 TT per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan, 2009).

Sementara itu, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan terus

ditingkatkan dan mencapai 82 persen pada tahun 2010.

Pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan

pembiayaan/asuransi kesehatan. Seluruh penduduk miskin telah tercakup dalam

skema pembiayaan Jamkesmas dan selanjutnya penerapan asuransi kesehatan akan

diperluas secara bertahap untuk seluruh penduduk. Sampai dengan akhir Desember

tahun 2010, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 59,07 persen.

Sementara itu, dalam pelaksanaan program KB, angka pemakaian

kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR) terus meningkat yang ditandai

dengan meningkatnya jumlah peserta KB, yaitu: (1) meningkatnya pencapaian

jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 juta menjadi sebanyak 8,6 juta.; (2)

meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 26,7 juta

menjadi sebanyak 33,7 juta.

Capaian upaya pengendalian penyakit antara lain terlihat dari pengendalian

prevalensi HIV terus diupayakan mencapai kurang dari 0,2 persen (Hasil Estimasi

Prevalensi HIV Kemkes, 2009). Persentase kasus baru tuberkulosis (TB) paru (BTA

positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing mencapai 74,7

persen dan 86,4 persen, serta angka penemuan kasus malaria (annual parasite

index/API) mencapai 1,96 per 1.000 penduduk (Kemkes 2010). Selanjutnya, pada


5

aspek kesehatan lingkungan, akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak

masih rendah yaitu sebesar 45,7 persen dan 55,5 persen (Riskesdas, 2010).

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan

Capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan didukung oleh

pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1

persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 5,8 persen. Hal tersebut

berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dari 14,15 persen pada tahun 2009

menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Meskipun secara prosentase menurun, pada

tahun 2010, secara absolut masih terdapat 31,02 juta orang hidup di bawah garis

kemiskinan dan juga terjadi pelambatan penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun

2008 ke 2009 tingkat kemiskinan menurun sebesar 1,27 persen, sedangkan dari

tahun 2009 ke 2010 hanya menurun 0,82 persen.

Program-program bantuan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan

memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan

kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya telah

terlaksana dengan baik selama tahun 2010. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) terus ditingkatkan pada tahun 2010, cakupan PKH telah diperluas di 88

kabupaten/kota di 20 provinsi, dengan jumlah penerima sekitar 772.830 rumah

tangga sangat miskin (RTSM). Namun pencapaian jumlah penerima tersebut di

bawah target RPJMN 2010-2014 yaitu 816.000 RTSM.

Sementara itu, Raskin yang merupakan program nasional bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pada tahun 2010, jumlah

penerima Raskin sebanyak 17,488,007 RTSM. Alokasi Raskin untuk setiap penerima

yaitu 15 kg beras selama 12 bulan, dengan harga tebus beras sebesar Rp1.600 per kg

netto di titik distribusi. Realisasi penyaluran Raskin tahun 2010 (per Februari 2011)

yaitu sebesar 98,67 persen. Dari total pagu Raskin sebanyak 2,97 juta ton beras,

sebanyak 2,93 juta ton beras dapat disalurkan ke penerima. Realisasi penyaluran

Raskin tahun 2010 ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Raskin tahun

2009 sebesar 97,74 persen.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah

kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas juga telah berhasil mendorong peningkatan

cakupan jaminan kesehatan. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010, persentase

penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan telah mencapai sekitar 59,07

persen. Realisasi Jamkesmas hingga Desember 2010 sebesar Rp4,2 triliun yang

ditujukan bagi 76,4 juta masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya,

Pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang

pendidikan, termasuk menyediakan jalur pendidikan non formal (pendidikan

kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) untuk


6

menampung anak-anak putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti

jenjang pendidikan formal. Selama tahun 2010 pelaksanaan program beasiswa

miskin untuk tingkat SD sampai perguruan tinggi telah membantu sebanyak 3,7 juta

siswa.

Pelaksanaan program Klaster II, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan terus

diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, agar semakin efektif dalam mewujudkan

pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitasnya untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan. Pada tahun 2010 program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan

target yang ditetapkan yaitu pelayanan PNPM Mandiri yang didukung dengan

penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari

dana APBN dan APBD. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan

dan PNPM Mandiri Perdesaan.

Secara umum pelaksanaan Program Klaster III, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR)

menunjukkan pencapaian target yang tinggi. Penyaluran KUR untuk UMKM dan

koperasi sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai hampir

Rp34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah. Jumlah dana penjaminan

kredit yang disediakan untuk mendukung penyaluran KUR pada tahun 2010 dapat

dipenuhi 100 persen, sehingga pada tahun 2010 KUR dapat disalurkan sebesar

Rp17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,44 juta nasabah, dan rata-rata

kredit/pembiayaan sebesar Rp11,98 juta. Selanjutnya, pelaksanaan Klaster III juga

diperluas melalui penyediaan dana melalui koperasi untuk 2.600 koperasi/kelompok

UMKM, dengan pencapaian sebesar 99,46 persen. Disamping itu, sekitar 5.737

koperasi dan UMKM juga menerima dukungan pemasaran pada tahun 2010.

Pada tahun 2010, untuk mendukung koordinasi kebijakan dalam pengarusutamaan

kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan 8 kegiatan

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan

kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan serta 4 kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan

anggaran. Adapun hasilnya berupa rekomendasi kebijakan tentang

pengarusutamaan kebijakan dan anggaran.

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan

Keberhasilan pencapaian pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2010

ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pangan. Produksi padi berhasil

mencapai 66,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung mencapai 18,3 juta ton

pipilan kering, kedelai mencapai 907 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,7 juta ton

Gula Kristal Putih (GKP), daging sapi mencapai 440 ribu ton karkas, serta ikan 10,83

juta ton. Berdasarkan data tersebut, produksi padi dan daging sapi telah mampu

mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk produksi jagung, kedelai, dan


7

gula, pemerintah dan masyarakat masih perlu berupaya bersama untuk dapat lebih

meningkatkan jumlah produksinya.

Pada tahun 2010 pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan

mencapai 2,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka sasaran yaitu sebesar

3,6 persen, serta mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2009 yang

pertumbuhannya mencapai 4,0 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mampu

memberikan lapangan kerja bagi sekitar 41,5 juta orang. Sedangkan dari sisi Nilai

Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masing-masing

mencapai 102,75 dan 105,5. Capaian indeks NTP tersebut masih lebih rendah dari

target yaitu 105. Sementara itu, capaian indeks NTN lebih tinggi dari target yaitu 105.

Untuk menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras,

pada tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin bagi

seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 2,93 juta ton beras. Berdasarkan hasil

Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia pada tahun 2010 meningkat dari rata-

rata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi 1.957,0 kkal/kapita/hari.

Konsumsi ikan mencapai 30,47 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 4,78 persen

dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2009 yang mencapai 29,08

kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun

2010 sebesar 80,6, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,4.

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur

Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakup pengelolaan

tata ruang, pembangunan jalan, perhubungan, perumahan rakyat, pengendalian

banjir, telekomunikasi dan transportasi perkotaan; seperti uraian berikut:

Kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan sasaran penyusunan neraca

penatagunaan tanah pada 100 kab/kota telah memenuhi target atau sebanyak 20

persen dari total target RPJMN 2010-2014. Sedangkan inventarisasi penguasaan dan

pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah telah pula dilaksanakan

sesuai dengan target, 335.665 bidang atau 20 persen dari total target RPJMN 2010–

2014.

Pembangunan infrastruktur transportasi meliputi berbagai moda transportasi. Untuk

prasarana jalan, telah dicapai kondisi mantap jalan nasional sebesar 87 persen dan

bertambahnya jumlah lajur-Km jalan menjadi sepanjang 93.094 lajur-Km pada jalan

nasional. Untuk angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) telah

dilaksanakan pembangunan baru dan lanjutan 6 unit dermaga penyeberangan dan

36 unit pembangunan baru dan lanjutan dermaga danau, serta 30 unit

pembangunan baru dan lanjutan kapal penyeberangan perintis. Capaian

pembangunan perkeretaapian antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan

pembangunan jalur kereta api (KA) baru 68,67 km; dimulainya pembangunan Mass

Rapid Transit (MRT) Jakarta; melanjutkan pembangunan double track Manggarai-

Cikarang; serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian


8

transportasi laut diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran

sebanyak 6,3 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di

lebih dari 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; pengembangan Pelabuhan

Tanjung Priok dan Belawan; serta pemasangan sistem National Single Window di

pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan capaian transportasi udara diantaranya:

pengembangan 4 bandar udara (bandara) pada daerah rawan bencana dan daerah

perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan

fasilitas bangunan pada 205 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru;

pembangunan, 124 paket rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi

penerbangan; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118

rute penerbangan.

Cakupan penyediaan rumah layak huni yang menjadi substansi inti perumahan

rakyat telah mencapai 87.001 Rumah Sehat Sederhanan (RSH) bersubsidi, 500 unit

rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huni

untuk 96.045 keluarga kurang mampu.

Pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut: 1)

prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, dan

pengaman pantai sepanjang 25,11 km, serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir

sepanjang 171,2 km, 5 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 10

km untuk mengamankan kawasan seluas 27.576 hektar; 2) pembangunan Kanal

Banjir Timur paket 22 sampai dengan 29; serta 3) penanganan terpadu Daerah Aliran

Sungai (DAS) Bengawan Solo, telah mulai dilaksanakan pembangunan 4 buah waduk

dan 2 unit pompa prasarana pengendali banjir, dan 8 buah waduk dalam

pelaksanaan rehabilitasi.

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terkait dengan

substansi inti adalah pembentukan Information Communication and Technology (ICT)

Fund dan pembangunan Desa Dering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan PLIK.

Saat ini, jaringan tulang punggung serat optik sudah tersedia di sebagian besar

ibukota kota/kabupaten di wilayah barat Indonesia, yaitu 66 persen ibukota kab/kota

di Sumatera, 98 persen di Jawa, dan 100 persen di Bali. Kondisi sebaliknya terjadi di

wilayah Indonesia bagian timur. Jaringan tulang punggung serat optik baru

menjangkau 98 dari total 219 ibukota kab/kota (44,7 persen) di wilayah Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hal ini mengakibatkan pertukaran

informasi di wilayah timur tidak secepat dan sehandal di wilayah barat. Terkait

penyediaan akses telekomunikasi dan akses internet, pembangunan Desa Dering

telah dilakukan di 27.670 desa (83,4 persen dari target) dan Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) dilakukan di 4.269 desa (74,3 persen dari target).

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Untuk mendorong terciptanya kepastian hukum, telah dilakukan kegiatan

perancangan peraturan perundang-undangan melalui pembahasan tiga Rancangan

Undang-Undang (RUU), yaitu: RUU tentang Perubahan Desain Industri, RUU tentang


9

Perubahan UU Paten, dan RUU tentang Perubahan UU Pengadilan Anak. Dari 219

permohonan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diharmonisasikan

140 (66 persen) peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), telah dicapai target 33 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota yang telah

menggunakan SPIPISE pada PTSP.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik nasional,

pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain peningkatan kelancaran

distribusi bahan pokok dan pembangunan sarana distribusi perdagangan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi, implementasi National

Single Window (NSW) telah memasuki tahap Implementasi Nasional (tahap 5).

NSW-impor telah diberlakukan secara wajib 29 Januari 2010 bagi semua importir di 5

pelabuhan utama, yaitu: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan

Bandara Soekarno-Hatta. Seja

lan dengan pelaksanaan NSW, pada tanggal 10 Agustus 2010, dilakukan

penyederhanaan perijinan impor dari semula sebanyak 78 ijin menjadi 53 ijin.

Penyederhanaan perijinan impor ini semakin mempermudah para pengguna layanan

perijinan perdagangan secara online (INATRADE). Selama tahun 2010, jumlah

pengguna INATRADE mencapai 1536 perusahaan.

Sedangkan untuk pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah

dilakukan kegiatan sosialisasi dan promosi di 6 daerah (Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Papua)

dan 4 negara (Australia, Uzbekistan, Ukraina dan Lebanon).

Terkait kebijakan ketenagakerjaan telah dilakukan sinkronisasi kebijakan

ketenagakerjaan dan iklim usaha, antara lain melalui penyelesaian naskah akademis

dan konsep perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Dalam upaya penyelesaian masalah hubungan industrial, jumlah lembaga kerja sama

(LKS) bipartit yang terbentuk di perusahaan mencapai 13.246 LKS, lebih tinggi dari

target RPJMN yang naik 5 persen. Dalam hal peningkatan kapasitas organisasi pelaku

negosiasi, Pemerintah telah melatih 500 orang perwakilan pekerja, serikat

pekerja/serikat buruh, dan pengusaha. Selain itu, perusahaan yang menerapkan

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) naik 15,45 persen, yaitu dari 440

perusahaan tahun 2009 menjadi 508 perusahaan. Jumlah tenaga pengawas K3 yang

bersertifikat kompetensi pun meningkat 21,74 persen menjadi 84 tenaga pengawas.

Prioritas Nasional 8: Energi

Hasil-hasil kegiatan pembangunan di bidang energi terkait dengan produksi minyak

bumi, ketenagalistrikan, dan jaringan gas kota; sebagai berikut:


10

(1) Produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel per hari. Capaian ini lebih

rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 965 ribu barrel per hari. Pencapaian

ini relatif tidak berbeda jauh dengan pencapaian pada tahun 2009 yaitu sebesar 944

ribu barrel per hari.

(2) Pencapaian pembangunan ketenagalistrikan ditunjukkan oleh peningkatan

rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 67,15 persen dan rasio desa terlistriki 92,5

persen. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787

MW beserta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya. Di sisi lain,

pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik terus dikembangkan,

antara lain: (a) pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro dengan kapasitas

terpasang sebesar 217,89 MW; (b) pembangkit listrik dari sumber energi surya

dengan kapasitas terpasang sebesar 13,58 MW; (c) pembangkit listrik dari sumber

energi angin dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 MW; (d) pemanfaatan panas

bumi dengan kapasitas terpasang 1.189 MW.

(3) Pembangunan jaringan gas kota telah dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu:

(a) Tarakan, 3.400 sambungan rumah tangga; (b) Depok, 3.366 sambungan rumah

tangga; (c) Sidoarjo, 1.750 sambungan rumah tangga, dan (d) Bekasi, 1.800

sambungan rumah tangga.

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan

berbagai upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang mengarah kepada

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen

Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun

2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan Rencana

Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditandatangani.

Upaya lain adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

prioritas yaitu seluas 204.211 ha serta pengembangan hutan kota seluas 1.175 ha.

Selain itu, dilakukan pula pengelolaan hutan melalui pengembangan hutan

kemasyarakatan (HKm) seluas 415.153 ha, pengembangan hutan kemitraan seluas

50.506 ha, dan pengembangan hutan desa seluas 113.354 ha. Selain itu juga

dilakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang mencapai 13,95 juta ha

serta kerjasama internasional dalam rangka konservasi laut melalui Coral Triangle

Initiative (CTI) dan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME).

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan antara lain dilakukan melalui pelaksanaan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan hasil jumlah

perusahaan peserta Proper mencapai 705 perusahaan, melebihi target di tahun

2010, yaitu 680 perusahaan. Untuk pelaksanaan Program Adipura, jumlah kota

dengan kualitas lingkungan baik mengalami peningkatan, dari 140 kota di tahun 2009

menjadi 162 kota di tahun 2010.

Di sektor kehutanan, dilakukan pengendalian kebakaran hutan melalui upaya


11

menurunkan jumlah hotspot menjadi 9.841 titik dari target penurunan kumulatif

menjadi 58.890 titik. Capaian ini melebihi target penurunan hotspot sebesar 20

persen per tahun.

Capaian dalam pengembangan sistem peringatan dini adalah terkelolanya Sistem

Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta

Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS).

Upaya untuk mengurangi bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di

enam DAOPS. Selain itu, dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko

bencana antara lain dilakukan: (1) dukungan penyediaan peralatan dan pemenuhan

logistik di 16 provinsi; (2) pembentukan tim Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana (SRC-PB) dengan basis di 2 lokasi (Jakarta dan Malang); dan (3) koordinasi

dan pelaksanaan tanggap darurat di wilayah pascabencana.

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik

Capaian kebijakan pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas nasional oleh K/L terkait

untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya

di daerah tertinggal, terdepan, dan pascakonflik adalah terlaksananya delapan

kebijakan khusus yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal,

terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Dalam konteks pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam

rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan diwujudkan kerjasama

pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan dengan tujuh negara tetangga, yaitu

Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor

Leste.

Untuk penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua

Nugini, Timor Leste, dan Filipina, telah disusun: (1) peta perbatasan RI-PNG Skala

1:50.000 sebanyak 37 Nomor Lembar Peta (NLP), dan (2) peta foto dan peta garis

pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP. Sedangkan dalam upaya penegasan

batas, telah dilakukan 17 kali perundingan untuk membahas segmen-segmen batas

RI-Malaysia, 2 kali perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-

Vietnam, 2 kali perundingan batas ZEE dan LK Indonesia-Palau, dan 1 penjajakan

perundingan delimitasi batas maritim RI–Thailand. Selain itu, telah dilakukan

ratifikasi terhadap Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian

Barat Selat Singapura melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010.

Dalam hal pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat

tahun 2014, capaian kegiatan yang mendukung upaya tersebut adalah: (1)

terlaksananya koordinasi lintas sektor dan fasilitasi bantuan stimulan dalam

pembangunan daerah tertinggal melalui insrumen P2KPDT di 120 kabupaten, P4DT

di 5 pusat pertumbuhan, P2WP di 24 kabupaten perbatasan, P2IPDT di 185

Kabupaten, dan P2SEDT di 151 Kabupaten; (2) DAK SPP di 233 kabupaten, dan

PNPM-DTK di 51 Kab. Adapun dana total block grant yang sudah dicairkan untuk


12

P2DTK NAD-Nias (tahun 2006–2010) sebesar Rp236.3 miliar (72 persen) dari total

alokasi Rp327.9 miliar, sedangkan untuk P2DTK Nasional pencairan tahun 2007–2010

sebesar Rp757.4 miliar (99 persen) dari total alokasi Rp761.4 miliar; (3) tersusunnya

konsep Pembangunan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) dan Pengembangan Produk

Unggulan Kabupaten (PRUKAB) sebagai instrumen utama dalam koordinasi lintas

sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT; (4) tersusunnya Kesepakatan Bersama (MoU)

yang diinisiasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan

melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi

masyarakat daerah tertinggal; dan (5) tersedianya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan

pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil meliputi permukiman

dan infrastruktur pendukungnya serta pemberian jaminan hidup untuk 2.300 Kepala

Keluarga.

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pencapaian sasaran antara lain ditunjukkan oleh: (1) Kesepakatan Bentuk Lembaga

Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur dan Kajian Bentuk

Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran

dan Candi Prambanan; (2) revitalisasi 6 museum, yaitu: Museum Negeri Jawa Timur

(Surabaya), Museum Negeri Kalimantan Barat (Pontianak), Museum Negeri Jambi

(Jambi), Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Mataram), Museum Negeri Sumatera

Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara; (3)

peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi dengan capaian 33

perpustakaan provinsi memiliki e-library dan pengembangan perpustakaan dan

pembudayaan gemar membaca, dengan capaian 88 mobil perpustakaan keliling, 3

unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustakaan

kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa; (4) fasilitasi sarana bagi

pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20

kabupaten/kota; (5) 13 penelitian di bidang kebudayaan dan 144 penelitian di bidang

arkeologi; (6) fasilitasi 20 pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai; (7)

fasilitasi 18 event festival film dalam dan luar negeri; (8) pelaksanaan sensor

terhadap 40.000 judul film/video/iklan; (9) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang

iptek dan imtaq bagi 3.180 orang pemuda kader dan fasilitasi peningkatan kapasitas

di bidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang pemuda kader; dan (10)

terselenggaranya 44 paket riset dasar, 78 paket riset terapan, dan 130 paket riset

insentif.

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Guna meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia,

Pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga prakarsa, yaitu: (1) Menyampaikan

posisi dasar mengenai lima isu kunci Reformasi DK-PBB kepada fasilitator negosiasi

Reformasi DK-PBB; (2) Menyelesaikan draft Keppres mengenai pembentukan Tim

Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; dan (3) Menyelenggarakan Focused


13

Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Peran Peace Keeping Operations

(PKOs) Indonesia.

Capaian pelaksanaan kerjasama multilateral, dapat dilihat dari ikut sertanya

Indonesia secara aktif dalam berbagai pertemuan yang antara lain membahas isu

dan agenda: operasi perdamaian dunia dalam pertemuan kelompok kerja di New

York; nuklir dan perlucutan senjata nuklir dalam Konferensi PBB ke-22 di Jepang,

International Atomic Energy Agency (IAEA), dan pada pertemuan States Parties of

Cluster Munitions Coalition (CCM) di Vientiane-Laos; interfaith dialogue dan

penguatan peran kawasan Asia dan Timur Tengah; serta counter terrorism di PBB,

ASEAN dan expert group meeting di Wina.

Indonesia juga telah berhasil menampilkan sikap/posisinya dan diterima dalam

sidang-internasional. Pencapaian tersebut dapat dilihat antara lain melalui: (1)

Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian/Peacekeeping Operations; (2) Turut

berpartisipasi dalam Konferensi London mengenai Afghanistan pada 30 Januari 2010;

dan (3) Berhasil mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB terkait upaya

meningkatkan keamanan internasional dan perdamaian dunia melalui perlucutan

senjata.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,

Pemerintah Indonesia melakukan penguatan bagi 24 citizen service. Disamping itu,

sebagai bentuk nyata pelayanan terhadap TKI/WNI, Pemerintah telah memulangkan

6.287 repatrian dan 28.721 deportan WNI/TKI bermasalah dari negara-negara tujuan

penempatan TKI di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Selain itu, telah pula

ditandatangani enam perjanjian mengenai perlindungan TKI di luar negeri dengan

Republik Korea, Malaysia, Lebanon, Timor Leste dan Turki. Untuk meningkatkan

kesadaran publik mengenai perlindungan WNI di luar negeri, khususnya sejak proses

pra hingga pasca penempatan secara menyeluruh dan terpadu, pada tahun 2010

telah diselenggarakan 6 kali sosialisasi dan diseminasi informasi melalui media

elektronik (radio) di 15 kota yang merupakan kantong-kantong sumber TKI atau

merupakan daerah dimana arus pergerakan WNI ke luar negeri sangat tinggi.

Di Bidang Hukum dan HAM, rata-rata pencapaian target pelaksanaan kegiatan di

bidang hukum telah mencapai target yang ditentukan. Untuk penanganan

penyidikan tipikor telah diselesaikan 148 perkara dari target 145 perkara. Namun

untuk penuntutan perkara, dari 145 perkara yang ditargetkan di tahun 2010, hanya

dapat diselesaikan sebanyak 48 perkara. Sedangkan penanganan perkara tipikor dan

tindak pidana khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari mencapai 2.315 penyidikan

perkara dan 1.706 perkara yang telah dilakukan penuntutan.

Di bidang penguatan perlindungan HAM, melalui lembaga peradilan telah

dilaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum baik di lingkungan peradilan umum,

peradilan agama dan peradilan militer dan Tata Usaha Negara (TUN). Pelaksanaan

kegiatan ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 10 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan

yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum dalam tiga bentuk pelayanan


14

seperti penyelenggaraan prodeo, pelayanan Pos Bantuan Hukum dan

operasionalisasi sidang keliling atau pelaksanaan zitting plaatz.

Dalam bidang Keamanan, upaya pemerintah menangani tindakan terorisme

menunjukkan hasil yang semakin membaik. Pada awal Maret 2010, Polri berhasil

menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan

semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain

adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya

diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten,

Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan

penangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok

dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan

penanggulangan terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Dari sisi pertahanan, dalam rangka membentuk postur minimum essential force serta

terwujudnya kemandirian pertahanan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2010,

Pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai

institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, serta

diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi

industri pertahanan dalam negeri.

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

Pada sektor perindustrian, hasil yang dicapai antara lain pengembangan klaster

industri pertanian oleochemical melalui fasilitasi kawasan industri berbasis CPO di

tiga provinsi (Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau). Selain itu dilakukan pula

persiapan awal pembangunan klaster industri berbasis migas kondensat dalam

bentuk penyusunan kajian pembangunan refinery di Jawa Timur, koordinasi

pengalokasian bahan baku migas dan kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan

Timur, penyusunan kajian bahan baku alternatif serta penyusunan business plan

industri petrokimia nasional.

Untuk sektor perdagangan, perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar

di forum multilateral dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di

forum WTO. Posisi Indonesia juga semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China,

India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah hotspot investasi

baru yang menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China). Sebagai upaya dari

partisipasi aktif di berbagai forum internasional, berbagai perundingan internasional

telah dilakukan. Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU,

Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) telah diperoleh sebanyak 34

buah. Selanjutnya, forum konsultasi publik (sosialisasi) kesepakatan perundingan

internasional telah pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Provinsi dan

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di beberapa Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada TKI, infrastruktur dan aplikasi sistem

informasi layanan TKI (SIM-TKI) telah dibangun yang nantinya akan mengintegrasikan


15

sistem informasi terkait layanan TKI di 13 K/L. Sementara itu, Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat

layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan

dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.

Dari target 500.000 TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah, seluruhnya telah

mendapat layanan dokumen sesuai standar dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari target tersebut, seluruh TKI telah ditempatkan

sesuai job order. Namun, jumlah TKI yang memperoleh layanan pembuatan Kartu

Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

jumlah TKI yang mendapat pelatihan mengenai prinsip-prinsip HAM hanya mencapai

200.000 TKI (40 persen). Rendahnya pencapaian ini berkaitan dengan belum

selesainya pengadministrasian NIK di tingkat nasional.

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan Agama

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada 221.000 orang

jemaah telah dilakukan penerapan sistem manajamen mutu hingga diperoleh

sertifikasi ISO 9001:2008. Disamping itu, kehidupan umat beragama semakin

harmonis dan kondusif, yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa

keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama

lintas agama. Berbagai upaya untuk membangun kerukunan intern maupun

antarumat beragama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain

pembangunan forum kerukunan umat beragama di 15 kabupaten/kota, pemberian

bantuan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota di 33 provinsi dan 150 kabupaten/ kota, serta upaya pemulihan

pascakonflik melalui pelayanan dan bimbingan konseling bagi masyarakat korban

konflik sosial, dan pascakerusuhan.

Pariwisata

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7 juta

orang, atau meningkat sebesar 7,88 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun

2009 yang mencapai 6,32 juta orang. Sementara itu, pergerakan wisatawan

nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada

tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya

total pengeluaran wisnus dari Rp137,91 trilliun menjadi Rp150,49 trilliun.

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai. Hal ini

antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,668 pada tahun 2009 (KNPP-BPS, 2010). Selain

itu, indeks pemberdayaan gender (IDG) yang mengukur partisipasi perempuan di

bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga mengalami peningkatan


16

dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,635 pada tahun 2009 (KNPP-BPS, 2010).

Dalam upaya melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan telah

diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pencapaian dalam perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi,

dan diskriminasi ditunjukkan antara lain oleh pencapaian di bidang ketenagakerjaan.

Data Sakernas menunjukkan penurunan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun dari

1.713,2 ribu pada tahun 2008 menjadi 1.679,1 ribu pada tahun 2009. Sementara itu,

dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas

kependudukan, cakupan anak balita (0-4 tahun) yang telah memiliki akte kelahiran

sekitar 42,82 persen menurut Supas 2005 meningkat menjadi 52,5 persen menurut

Susenas 2009. Sedangkan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH), pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditetapkan kebijakan terpadu tentang penanganan

ABH berbasis restorative justice. Selain itu telah pula ditetapkan Permen PP dan PA

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2010, pembangunan pemuda dan olahraga telah menunjukkan hasil yang

semakin meningkat, antara lain: (1) meningkatnya character building melalui

gerakan revitalisasi dan konsolidasi kepemudaan, (2) meningkatnya upaya perolehan

medali di Asian Games Tahun 2010 dari peringkat ke-22 pada Asian Games XVI di

Doha tahun 2006 menjadi peringkat ke-15 pada Asian Games XVII tahun 2010 di

Guangzhou China dengan perolehan 4 medali emas, 9 medali perak dan 13 medali

perunggu.


17

Tabel Capaian Satu Tahun Pelaksanaan

RPJMN 2010-2014


18


19

Tabel 1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1:

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Tahun 2010

No RPJMN 2010 - 2014 CAPAIAN

2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1.

STRUKTUR

Konsolidasi struktural dan

peningkatan kapasitas

kementerian/lembaga yang

menangani aparatur negara yaitu

Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

(PAN), Badan Kepegawaian Negara

(BKN), dan Lembaga Administrasi

Negara (LAN) pada 2010;

Restrukturisasi lembaga

pemerintah lainnya, terutama

bidang penguatan keberdayaan

UMKM, pengelolaan energi,

pemanfaatan sumber daya

kelautan, restrukturisasi BUMN,

hingga pemanfaatan tanah dan

penataan ruang bagi kepentingan

rakyat banyak selambat lambatnya

2014

Terlaksananya konsolidasi struktural

dan peningkatan kapasitas Kemeneg

PAN dan RB, BKN, dan LAN

Persentase penyelesaian konsolidasi

struktural dan peningkatan kapasitas

Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN

100%

30%

Terlaksananya penataan kelembagaan

instansi pemerintah lainnya

Persentase Kementerian Negara dan LPNK

yang telah tertata kelembagaannya

20% 20%

Persentase LNS yang telah tertata

organisasi dan tata kerjanya.

20% 20%

Pemantapan pelaksanaan reformasi

birokrasi

Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi

birokrasi yang diterbitkan (grand design

RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

1 Perpres dan 1

Permen PAN & RB

1 Perpres,

1 Keppres,

1 Permen PAN &

RB,

2 Kepmen PAN &

RB.

Jumlah instansi pemerintah yang telah

melaksanakan reformasi birokrasi

11 9

2. OTONOMI DAERAH

Penataan Otonomi Daerah melalui:

1) Penghentian/pembatasan

pemekaran wilayah; 2) Peningkatan

efisiensi dan efektivitas

penggunaan dana perimbangan

daerah; dan 3) Penyempurnaan

pelaksanaan pemilihan kepala

daerah

Terlaksananya seluruh mekanisme

pengusulan pemekaran dan

penggabungan daerah sesuai dengan

PP No 78 tahun 2007, dalam rangka

penghentian/ pembatasan pemekaran

wilayah/pembentukan daerah otonom

baru

Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah 1 paket

Desertada sudah

disusun namun

belum disepakati oleh

DPR RI

Peningkatan efektifitas pemanfaatan

DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

(juklak)

Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah

memanfaatkan DAK sesuai Juklak

70%

70%

Optimalisasi penyerapan DAK oleh

daerah

Persentase daerah yang telah Optimal

(100%) menyerap DAK

70%

80%


20



Terwujudnya tertib administrasi Jumlah rekomendasi kebijakan untuk

dukungan materi sebagai masukan

terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah.

1 Paket 1 paket (100%)

Tersusunnya kebijakan/ regulasi di

bidang fasilitasi dana perimbangan

yang dapat diterapkan di daerah

Jumlah Permendagri 6 1 Permendagri

tentang Juknis DAK

Jumlah Surat Edaran Mendagri 2 SE 1 SE

Peningkatan kualitas belanja daerah

dalam APBD

Persentase daerah yang proporsi belanja

langsungnya lebih besar dari belanja

tidak langsung

30% 31%

Persentase rata-rata belanja modal

terhadap total belanja daerah

26% 23%

Penetapan APBD secara tepat waktu Persentase jumlah APBD yang disahkan

secara tepat waktu.

60% 91%

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) berstatus Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Persentase daerah provinsi, Kab/Kota

ber-LKPD dengan status WTP.

15% 15 daerah

Penetapan dan penyampaian Raperda

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD secara tepat waktu

Persentase penetapan dan penyampaian

Raperda pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD yang disahkan secara

tepat waktu.

40% 63%

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi

Pengelolaan Dana Transfer

Persentase ketepatan jumlah penyaluran

jumlah dana transfer ke daerah

100% 100%

Terciptanya Tata Kelola yang Tertib

Sesuai Peraturan Perundang-

undangan, Transparan, adil,

proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan

Profesional dalam Pelaksanaan

Transfer ke Daerah

Ketepatan waktu penyelesaian dokumen

pelaksanaan penyaluran dana transfer ke

daerah

4 hari 100%

(4 hari)

Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan

terselenggaranya Pilkada yang efisien

Persentase revisi terbatas UU No. 32

tahun 2004 terkait dengan efisiensi

pelaksanaan Pilkada

100%

Dalam proses

penyusunan

Naskah Akademik


21



Jumlah UU tentang PEMILU Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 UU

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyempurnaan pengelolaan PNS

yang meliputi sistem rekrutmen,

pendidikan, penempatan, promosi,

dan mutasi PNS secara terpusat

selambat-lambatnya 2011

Tersusunnya kebijakan tentang

manajemen ke-pegawaian (UU tentang

SDM Aparatur Negara)

Jumlah RUU dan peraturan

pelaksanaannya

1 RUU 1 RUU

Tersusunnya kebijakan (PP) tentang

sistem pengadaan /rekruitmen dan

Seleksi PNS

Jumlah PP

1PP

1 RPP

Tersusunnya kebijakan (PP) tentang

Kebutuhan Pegawai

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang

remunerasi dan tunjangan kinerja

Pegawai Negeri

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Tersusunnya kebijakan tentang penilaian

kinerja pegawai (SKP)

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

Tersusunnya kebijakan tentang sistem

pengelolaan dana pensiun PNS

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

4. REGULASI

Percepatan harmonisasi dan

sinkronisasi peraturan perundangan

di tingkat pusat maupun daerah

hingga tercapai keselarasan arah

dalam implementasi pembangunan,

diantaranya penyelesaian kajian

12.000 peraturan daerah selambat-

lambatnya 2011

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi

peraturan perundang- undangan di

tingkat pusat dan daerah hingga

tercapai keselarasan arah dalam

implementasi pembangunan

Jumlah perda yang dikaji 3.000 perda 3.000 perda

5. SINERGI ANTARA PUSAT DAN

DAERAH

Penetapan dan penerapan sistem

Indikator Kinerja Utama Pelayanan

Publik yang selaras antara

pemerintah pusat dan pemerintah

daerah

Meningkatnya Implementasi Urusan

Pemerintahan Daerah dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah

Jumlah SPM yang ditetapkan 13 SPM 13 SPM

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang telah diterapkan oleh Daerah

5 SPM 5 SPM (fasilitasi

penerapan)

Terlaksananya asistensi untuk

mendorong penerapan OSS/PTSP

Persentase Pemda yang menerapkan OSS

(pelayanan terpadu satu pintu)

70% 70%

(394) OSS

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari

UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

Jumlah PP tentang peraturan

pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

5 PP 2 RPP (Setelah

dilakukan harmonisasi,

peraturan

pelaksanaannya cukup


22



dengan 2 PP saja)

Tersusunnya kebijakan percepatan

peningkatan kualitas pelayanan publik

Jumlah Inpres 1 0

(menunggu

diselesaikan nya PP

pelaksanaan UU no.

25 tahun 2009).

6. PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan integrasi dan integritas

penerapan dan penegakan hukum

oleh seluruh lembaga dan aparat

hukum

Penanganan LHKPN LHKPN yang diumumkan dalam TBN

(Jumlah

Penyelenggara Negara)

21.000 114.570

Penyelesaian laporan pengaduan hakim

yang diduga melanggar kode etik dan

pedoman perilaku hakim serta

meningkatnya kemampuan

profesionalisme hakim

Jumlah laporan pengaduan masyarakat

yang ditangani hingga tuntas

70 112

Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan

pedoman perilaku hakim yang diproses

sampai tingkat Majelis Kehormatan

Hakim (MKH)

15 9

Jumlah pelatihan kemampuan dan

profesionalisme hakim yang dilaksanakan

5 6

7. DATA KEPENDUDUKAN

Penetapan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan

pengembangan Sistem Informasi dan

Administrasi Kependudukan (SIAK)

dengan aplikasi pertama pada Kartu

Tanda Penduduk selambat-lambatnya

pada 2011

Terlaksananya tertib administrasi

kependudukan dengan tersedianya data

dan informasi penduduk yang akurat

dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang

memberikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) kepada setiap

penduduk

497 kabupaten/

kota

329

kabupaten/kota

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP

berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

4,2 juta jiwa di 6

kabupaten/kota

masih dalam proses

persiapan

Sumber:

1. Laporan monitoring kegiatan pembangunan bidang aparatur negara tahun 2010 (Direktorat Aparatur Negara, Bappenas)

2. Laporan Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah 2010 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.


23


Pendidikan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 – 2014

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1. AKSES PENDIDIKAN DASAR-

MENENGAH:

Peningkatan Angka Partisipasi

Murni (APM) pendidikan dasar dari

95% di 2009 menjadi 96% di 2014

dan APM pendidikan setingkat SMP

dari 73% menjadi 76% dan Angka

Partisipasi Kasar (APK) pendidikan

setingkat SMA dari 69% menjadi

85%; Pemantapan/ rasionalisasi

implementasi BOS, penurunan

harga buku standar di tingkat

sekolah dasar dan menengah

sebesar 30-50% selambat-

lambatnya 2012 dan penyediaan

sambungan internet ber-content

pendidikan ke sekolah tingkat

menengah selambat-lambatnya

2012 dan terus diperluas ke tingkat

sekolah dasar.

Meningkatnya Angka Partisipasi

Murni (APM) pendidikan dasar dari

95% di 2009 menjadi 96% di 2014

APM SD/SDLB/MI/

Paket A

95,2%a

95,41% b

Meningkatnya APM pendidikan

setingkat SMP dari 73% di 2009

menjadi 76% di 2014.

APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 74,0% a

75,64% b

Meningkatnya APK pendidikan

setingkat SMA dari 69% menjadi 85%

di 2014.

APK SMA/SMK/SMLB/

MA/ Paket C

73,0% a

70,53% b

Memantapkan implementasi BOS

Jumlah siswa penerima dana BOS:

− SD/SDLB

− SMP/SMPLB

− MI/Salafiyah Ula/MTs/Salafiyah

Wustha

27.672.820 a

9.660.639 a

6.794.516 a

26.630.889 c

9.387.670 c

6.058.192 d

Menurunkan harga buku standar di

tingkat sekolah dasar melalui

pembelian dan pengalihan hak cipta

buku teks pelajaran

Pengalihan Hak Cipta sejumlah judul buku

teks pelajaran :

− SD / sederajat

− SMP/sederajat

− SMA/sederajat

− SMK/Sederajat

95 c

47 c

41 c

37 c

179 c

47 c

49 c

30 c

Menyediakan sambungan internet

ber-content pendidikan ke sekolah

tingkat menengah selambat-

lambatnya 2012 dan terus diperluas

ke tingkat sekolah dasar.

Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP

dan SMA yang menerapkan pembelajaran

berbasis TIK

9.352 c 9.352

c

2. AKSES PENDIDIKAN TINGGI:

Peningkatan APK pendidikan tinggi

menjadi 25% di 2014

Meningkatnya APK pendidikan tinggi

menjadi 25% di 2014

APK pendidikan tinggi

24,8% a

26,34% b


24

No. RPJMN 2010 – 2014


3.

METODOLOGI:

Penerapan metodologi pendidikan

yang tidak lagi berupa pengajaran

demi kelulusan ujian (teaching to

the test), namun pendidikan

menyeluruh yang memperhatikan

kemampuan sosial, watak, budi

pekerti, kecintaan terhadap

budaya-bahasa Indonesia melalui:

Penyesuaian sistem Ujian Akhir

Nasional pada 2011; dan

Penyempurnaan kurikulum sekolah

dasar-menengah sebelum tahun

2011 yang diterapkan di 25%

sekolah pada 2012 dan 100% pada

2014

Diterapkannya metodologi

pendidikan pendidikan menyeluruh

yang memperhatikan kemampuan

sosial, watak, budi pekerti, kecintaan

terhadap budaya-bahasa Indonesia

Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional

dengan memperhatikan kemampuan

sosial, watak, budi pekerti, kecintaan

terhadap budaya-bahasa Indonesia

80%

80%

Persentase sekolah yang menerapkan

kurikulum yang telah disempurnakan

10%

10%

4. PENGELOLAAN:

Pemberdayaan peran Kepala

Sekolah sebagai manajer sistem

pendidikan yang unggul, revitalisasi

peran Pengawas Sekolah sebagai

entitas quality assurance,

mendorong aktivasi peran Komite

Sekolah untuk menjamin

keterlibatan pemangku

kepentingan dalam proses

pembelajaran, dan Dewan

Pendidikan di tingkat Kabupaten.

Meningkatnya kapasitas kepala sekolah

semua jenjang pendidikan sehingga

mampu berperan sebagai manajer

sistem pendidikan yang unggul

Persentase kepala sekolah dan TK/SD,

SMP, dan SMA/SMK yang sudah

mengikuti pelatihan kepala sekolah

terakreditasi yang berkualifikasi menurut

kabupaten kota

15% c

(36.102 orang)

15,23% c

(36.662 orang)

Meningkatnya kapasitas pengawas

sekolah untuk memperkuat perannya

sebagai entitas quality assurance

Persentase kepala sekolah dan pengawas

TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah

mengikuti pelatihan kepala Sekolah

terakreditasi yang berkualifikasi menurut

kabupaten kota

15% c

(21.913 orang)

14,78% c

(21.558 orang)

5.

KURIKULUM:

Penataan ulang kurikulum sekolah

yang dibagi menjadi kurikulum

tingkat nasional, daerah, dan

sekolah dengan memasukkan

pendidikan kewirausahaan.

Tersusunnya kurikulum sekolah dengan

memasukkan pendidikan kewirausahaan

Jumlah PT yang mengembangkan

pendidikan berbasis entrepreneurship

95 c

110 c

Jumlah model kurikulum yang disusun:

− SD/MI

− SMP/MTs

− SMA/MA

− SMK

1b

1 b

1 b

1 b

1

1

1

1


25

No. RPJMN 2010 – 2014


6.

KUALITAS:

Peningkatan kualitas guru,

pengelolaan dan layanan sekolah,

melalui: 1) program remediasi

kemampuan mengajar guru; 2)

penerapan sistem evaluasi kinerja

profesional tenaga pengajar; 3)

sertifikasi ISO 9001:2008 di 100%

PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum

2014; 4) membuka luas kerjasama

PTN dengan lembaga pendidikan

internasional; 5) mendorong 11 PT

masuk Top 500 THES pada 2014; 6)

memastikan perbandingan

guru:murid di setiap SD & MI

sebesar 1:32 dan di setiap SMP &

MTs 1:40; dan 7) memastikan

tercapainya Standar Nasional

Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan

Agama dan Keagamaan paling

lambat tahun 2013.

Meningkatnya kualitas guru,

pengelolaan dan layanan sekolah

melalui:Program remediasi kemampuan

mengajar guru;

Persentase guru yang mengikuti

peningkatan kompetensi dan

profesionalisme

20% e

20%

Penerapan sistem evaluasi kinerja

profesional tenaga pengajar;

Jumlah pengembangan standar, sistem,

program, bahan dan model diklat bagi guru

per tahun

4 e

4

Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN,

50% PTS, 100% SMK sebelum 2014;

Persentase sertifikasi ISO 9001:2008

− PTN

− PTS

− SMK

29% e

18% e

26% e

29%

18%

26%

Membuka luas kerjasama PTN dengan

lembaga pendidikan internasional;

Jumlah PT mengembangkan Kerjasama

Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri

40% e

40% e

Mendorong 11 PT masuk Top 500

THES pada 2014;

Jumlah PT masuk 500 terbaik versi

Lembaga Pemeringkatan Independen

Internasional

8 b

8 b

Memastikan perbandingan guru:murid

di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di

setiap SMP & MTs 1:40;

Persentase kab/kota yang memiliki

perbandingan guru dan murid:

− 1:32 untuk SD/MI

− 1:40 untuk SMP/MTs

48,0% e

47,4% e

48,0 %

47,4%

Memastikan tercapainya Standar

Nasional Pendidikan (SNP) bagi

Pendidikan Agama dan Keagamaan

paling lambat tahun 2013.

Penyusunan dan penerapan Standar

Nasional Pendidikan (SNP) untuk

pendidikan agama dan keagamaan

Tersusunnya Draft

SNP 100% c

Tersusunnya 100%

Draft SNP d

Keterangan:

** Capaian 2010 yang belum tersedia datanya diestimasi 100% dari target

Sumber:

(a) : RKP 2010, (b) : Kemdiknas, (c) : Laporan Inpres 1/2010, Kemdiknas, (d) : Kemenag, ( e) : RPJMN 2010-2014


26


Kesehatan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 – 2014

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1. KESEHATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan upaya kesehatan

preventif terpadu yang meliputi:

penurunan tingkat kematian ibu

saat melahirkan dari 228 (2007)

menjadi 118 per 100.000 kelahiran

hidup (2014); penurunan tingkat

kematian bayi dari 34 (2007)

menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup (2014); pemberian imunisasi

dasar kepada 90% bayi pada tahun

2014 penyediaan akses sumber air

bersih yang menjangkau 67%

penduduk dan akses terhadap

sanitasi dasar berkualitas yang

menjangkau 75% penduduk

sebelum tahun 2014

Penurunan tingkat kematian ibu saat

melahirkan dari 228 (2007) menjadi

118 per 100.000 kelahiran hidup

(2014)

AKI

226

228 a)

Penurunan tingkat kematian bayi dari

34 (2007) menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup (2014)

AKB

34 34 a)

Pemberian imunisasi dasar kepada

90% bayi pada tahun 2014

Persentase bayi penerima imunisasi dasar 80 53,8 c)

Penyediaan akses sumber air bersih

yang menjangkau 67% penduduk dan

akses terhadap sanitasi dasar

berkualitas yang menjangkau 75%

penduduk sebelum tahun 2014

Persentase jangkauan akses sumber air

bersih

62

45,7 c)

Persentase jangkauan sanitasi dasar

berkualitas

64 55,5 c)

2. SARANA KESEHATAN

Ketersediaan dan peningkatan

kualitas layanan rumah sakit

berakreditasi internasional di

minimal 5 kota besar di Indonesia

dengan target 3 kota pada tahun

2012 dan 5 kota pada tahun 2014

Meningkatnya kualitas layanan rumah

sakit berakreditasi internasional di

minimal 5 kota besar di Indonesia

dengan target 3 kota pada tahun 2012

dan 5 kota pada tahun 2014

Jumlah kota yang memiliki rumah sakit

berakreditasi internasional

1 kota

2 kota *)

3. OBAT

Pemberlakuan Daftar Obat Esensial

Nasional (DOEN) sebagai dasar

pengadaan obat di seluruh

Indonesia dan pembatasan harga

obat generik bermerek pada tahun

2010

Diberlakukannya DOEN dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) dalam

pengadaan obat generik

Persentase diberlakukannya DOEN dan HET

dalam pengadaan obat di seluruh

Indonesia

100%

100% e)


27

No. RPJMN 2010 – 2014

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

4. ASURANSI KESEHATAN NASIONAL

Penerapan Asuransi Kesehatan

Nasional untuk seluruh keluarga

miskin dengan cakupan 100% pada

tahun 2011 dan diperluas secara

bertahap untuk keluarga Indonesia

lainnya antara tahun 2012-2014

Diterapkannya Asuransi Kesehatan

Nasional untuk seluruh keluarga

miskin dengan cakupan 100% pada

tahun 2011 dan diperluas secara

bertahap untuk keluarga Indonesia

lainnya antara tahun 2012-2014

Persentase cakupan keluarga miskin yang

memiliki jaminan Kesehatan

100%

100% e)

5. KELUARGA BERENCANA

Peningkatan kualitas dan jangkauan

layanan KB melalui 23.500 klinik

pemerintah dan swasta selama

2010-2014

Meningkatnya pembinaan, kesertaan,

dan kemandirian ber-KB melalui

23.500 klinik KB pemerintah dan

swasta

Peserta KB aktif

26,7 juta

33,7 juta g)

Peserta KB baru 7,2 juta 8,6 juta g)

6. PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR

Menurunnya angka kesakitan

akibat penyakit menular pada

2014, yang ditandai dengan:

Menurunnya prevalensi

Tuberculosis dari 235 menjadi 224

per 100.000 penduduk;

Menurunnya kasus malaria (Annual

Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1

per 1.000 penduduk; Terkendalinya

prevalensi HIV pada populasi

dewasa (persen) hingga menjadi <

0,5.

Menurunnya prevalensi Tuberculosis

dari 235 menjadi 224 per 100.000

penduduk

Prevalensi Tuberculosis

235

244 h)

Menurunnya kasus malaria (Annual

Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1

per 1.000 penduduk

Annual Parasite Index (API)

2 1,96 e)

Terkendalinya prevalensi HIV pada

populasi dewasa (persen) hingga

menjadi < 0,5

Prevalensi HIV 0,2 0,2 i)

Keterangan : *)

RSCM Jakarta dan RS Sanglah Denpasar dalam proses untuk mendapatkan akreditasi world class

Sumber data : a)

SDKI, 2007; b)

Riskesdas, 2007; c)

Riskesdas 2010; d)

Susenas, 2009; e)

Kemkes, 2010; f) Kemkes 2009;

g) Statistik Rutin BKKBNN, 2010;

h) Laporan Global TB WHO, 2009;

i)

Hasil Estimasi Prevalensi HIV Kemkes 2009


28


Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010

NO RPJMN 2010-2014 CAPAIAN

2010* SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010*

1

BANTUAN SOSIAL TERPADU:

Integrasi program perlindungan

sosial berbasis keluarga yang

mencakup program baik yang

bersifat insidensial atau kepada

kelompok marginal, program

keluarga harapan, bantuan pangan,

jaminan sosial bidang kesehatan,

beasiswa bagi anak keluarga

berpendapatan rendah, Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), dan

Parenting Education mulai 2010

dan diperluas menjadi program

nasional mulai 2011-2012

Terumuskannya kebijakan

pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh

penduduk miskin) yang memiliki jaminan

kesehatan

59 59,07b

Meningkatnya pelayanan kesehatan

dasar bagi penduduk miskin di

puskesmas

Jumlah puskesmas yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar bagi

penduduk miskin

8.481 8.967b

Meningkatnya pelayanan kesehatan

rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien

penduduk miskin peserta program

Jamkesmas

75 75b

Tersalurkannya subsidi pendidikan

bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB,

SMA, SMK, dan mahasiswa

Jumlah siswa :

SD/SDLB

SMP/SMPLB

SMA

SMK

PTN/PTS

2.767.282

966.064

378.783

305.535

65.000

2.246.800

871.193

248.800

305.950

65.000

Meningkatnya pembinaan, kesertaan,

dan kemandirian ber-KB melalui

23.500 klinik pemerintah dan swasta

Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan

KS 1) dan rentan lainnya yang

mendapatkan pembinaan dan alokon

gratis melalui 23.500 klinik KB

pemerintah dan swasta

3,75 juta 3,76 juta

Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan

KS 1) dan rentan lainnya yang

mendapatkan pembinaan dan alokon

gratis melalui 23.500 klinik KB

pemerintah dan swasta

11,9 juta 14,26 juta

Meningkatnya pembinaan dan

kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan

KS-1

Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif yang menjadi peserta

KB mandirie

22.000

kelompok

1.026.929

keluarga

Jumlah mitra kerja yang memberikan

bantuan modal dan pembinaan

kewirausahaan kepada Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif

34 34


29



Jumlah mitra kerja yang menjadi

pendamping kelompok Usaha Ekonomi

Produktif

3 3

Terlaksananya pemberian Bantuan

Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)

Jumlah RTSM yang mendapatkan

Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

816.000 772.830

Penyediaan beras untuk seluruh

Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan

jumlah yang memadai dalam satu

tahun

Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15

kg per RTS selama 12 bulan)

17.488.007 17.488.007

2. PNPM MANDIRI :

Penambahan anggaran PNPM

Mandiri dari Rp. 10,3 trilyun pada

2009 menjadi Rp. 12,1 trilyun pada

2010, pemenuhan Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) Rp.3

Milyar per kecamatan untuk

minimal 30% kecamatan termiskin

di perdesaan, dan integrasi secara

selektif PNPM Pendukung

Pemberdayaan masyarakat dan

percepatan penanggulangan

kemiskinan & pengangguran di

kelurahan/ kecamatan (PNPM

Perkotaan)

Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) 10.948 Desa/Kel 10.948 Desa/Kel

Pemberdayaan masyarakat dan

percepatan penanggulangan

kemiskinan & pengangguran di

kecamatan dan desa/ (PNPM

Perdesaan)

Cakupan penerapan PNPM-MP dan

Penguatan PNPM

PNPM Inti 4.805 kec di 495

kabupaten/kota di

32 provinsi

4.805 kec di 495

kabupaten/kota di 32

provinsi

PNPM Penguatan (termasuk di dalam

lokasi PNPM Inti)

- PNPM Generasi 189 kec 189 kec di 25 kab di

6 prov

- PNPM Integrasi SPP- SPPN 33 kab 40 kab

- PNPM Perbatasan 80 kec 80 kec di 15 kab di

4 prov

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi

dan rehabilitasi pasca bencana krisis di

Kab. Nias dan Nias Selatan

2 kab/9 kec 2 kab/9 kec

PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan 120 kab/kota 120 kab/kota

Jumlah fasilitasi Pemda dalam

pengembangan usaha ekonomi

masyarakat tertinggal termasuk PNPM

PISEW

9 prov, 32 kab 9 prov, 34 kab


30



Jumlah cakupan lokasi garapan

PAMSIMAS

32 kab 109 kab/kota di 15

prov

Cakupan PNPM-LMP 72 kec 78 kec di 26 kab di

4 8 prov

Infrastruktur pendukung kegiatan

ekonomi & sosial (RISE)

237 kecamatan 237 kecamatan

Infrastruktur Perdesaan (RIS) 215 kecamatan 215 kecamatan

Persentase Pemda

yang mengimplementasikan kebijakan

terkait dengan PNPM-PISEW

(9 provinsi, 34 kabupaten)

100% 100%

Infrastruktur air limbah (SANIMAS) 27 kab/kota 38 kawasan

Jumlah desa yang terfasilitasi air minum

(PAMSIMAS)

1472 desa 1569 desa

Jumlah kabupaten tertinggal yang

mengembangkan mekanisme

pengarusutamaan kegiatan dalam

pengembangan kawasan perdesaan,

mendapatkan bantuan stimulan dalam

pembangunan infrastruktur untuk

percepatan pembangunan daerah

tertinggal, dan mendapatkan bantuan

stimulant untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan perencanaan (PNPM-

P2DTK)

32 Kab 32 Kab

Meningkatnya jumlah desa wisata

melalui PNPM bidang pariwisata

Jumlah desa wisata (PNPM Pariwisata) 200 desa 200 desa

Meningkatnya akses petani/peternak

pada skim kredit bersubsidi, sistem

bagi hasil, komersial, bantuan

langsung dan penumbuhan

kelembagaan keuangan mikro untuk

mendukung peningkatan produksi

pertanian.

Tersusunnya model pembiayaan

bersubsidi

4 1

Penguatan modal Gapoktan PUAP

(Gapoktan)

10.000 8.587

Tersusunnya kebijakan pembiayaan

pertanian

1 1


31



3 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) :

Pelaksanaan penyempurnaan

mekanisme penyaluran KUR mulai

2010 dan perluasan cakupan KUR

mulai 2011

Meningkatnya penyaluran KUR Penyediaan penjaminan, sosialisasi dan

pendampingan KUR

100% 100%

Meningkatnya kapasitas dan

jangkauan penyediaan

modal/pembiayaan bagi koperasi dan

UMKM

Jumlah koperasi dan UMKM yang

menerima bantuan modal/pembiayaan

2.600 koperasi/

kelompok

99,46%

Meningkatnya kualitas kelembagaan

koperasi dan pemahaman masyarakat

dan aparat pembina mengenai praktek

berkoperasi sesuai prinsip dan jati diri

koperasi

Jumlah pelaksanaan pengembangan

koperasi skala besar, pengelola koperasi,

pemasyarakatan perkoperasian dan

perbaikan diklatluh perkoperasian

5 kebijakan/ 1.000

orang pembina

100%

Berkembangnya sarana usaha

pemasaran KUMKM

Jumlah dukungan dan fasilitasi sarana

pemasaran melalui koperasi

5.737 KUMKM 80,55%

4 TIM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN :

Revitalisasi Komite Nasional

Penanggulangan Kemiskinan (KNPK)

di bawah koordinasi Wakil Presiden,

penggunaan unified database untuk

penetapan sasaran program mulai

2009-2010, dan penerapan sistem

monitoring dan evaluasi yang

akurat sebagai dasar keputusan dan

alokasi anggaran

Meningkatnya jumlah koordinasi,

sinkronisasi, kajian serta pemantauan

dan evaluasi kebijakan

penanggulangan kemiskinan di bidang

pengarusutamaan kebijakan dan

anggaran

Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi

dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan

perundangan penanggulangan

kemiskinan di bidang pengarusutamaan

kebijakan

8 kegiatan 8 kegiatan


dan sinkronisasi kebijakan


pengarusutamaan anggaran


Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan

anggaran penanggulangan kemiskinan

dan peraturan perundangannya

100% 100%





penguatan kelembagaan TKPK


dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan

TKPK


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

penguatan kelembagaan TKPK


Tingkat (indeks) usulan rekomendasi

kebijakan yang menjadi kebijakan formal

100% 100%


32







penguatan masyarakat dan kawasan


dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

pemberdayaan masyarakat dalam


perkotaan



dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

pemberdayaan masyarakat dalam


perdesaan


Tingkat (indeks) koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan pemberdayaan

masyarakat dalam penguatan

masyarakat dan kawasan perkotaan dan

perdesaan

100% 100%





kelembagaan dan kemitraan


dan sinkronisasi penguatan

kelembagaan penanggulangan

kemiskinan



dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan

penanggulangan kemsikinan


Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil

sinkronisasi pelaksanaan penguatan

kelembagaan dan kemitraan

100% 100%





Keuangan Mikro dan Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG)


dan sinkronisasi persiapan LKM dengan

K/L maupun masyarakat



dan sinkronisasi pengembangan dan

pemanfaatan TTG


Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan

pelaksanaan LKM dan pengembangan

TTG

100% 100,00%


33

Catatan: *) Data masukan dari sektor-sektor terkait di Bappenas

Sumber:

a. Kementerian Kesehatan, 2009

b. Kementerian Kesehatan, 2010

c. Profil Kesehatan, 2009

d. Dihitung dari Profil Kesehatan, 2009

e. Angka ini merupakan jumlah keluarga Pra KS dan KS 1 yang aktif berusaha pada kelompok UPPKS. Data UPPKS yang menjadi KB Mandiri tahun 2009-2010 sulit diperoleh mengingat

kegiatan ini membutuhkan sinergi antara program kemiskinan lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga.


34


Ketahanan Pangan, Tahun 2010

No RPJMN 2010-2014 CAPAIAN


1 LAHAN, PENGEMBANGAN

KAWASAN DAN TATA RUANG

PERTANIAN:

Penataan regulasi untuk menjamin

kepastian hukum atas lahan

pertanian, pengembangan areal

pertanian baru seluas 2 juta hektar,

penertiban serta optimalisasi

penggunaan lahan terlantar

Penataan regulasi untuk menjamin

kepastian hukum atas lahan pertanian

Jumlah paket rancangan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan di

bidang pertanahan dalam rangka

mendukung pelaksanaan Undang-

undang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

1 paket

1 paket

Pengembangan areal pertanian baru

seluas 2 juta hektar

Luasan (Ha) perluasan areal tanaman

pangan (sawah dan lahan kering),

hortikultura, perkebunan dan kawasan

peternakan

32.505 8.856

(sawah)

1.077,5 (lahan

kering)

Penertiban, serta optimasi

penggunaan lahan terlantar

Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi,

dikonservasi dan direhabilitasi,

direklamasi (Pengembangan rumah

kompos)

25.709 9.434 (optimasi)

235 rumah kompos

2. INFRASTRUKTUR:

Pembangunan dan pemeliharaan

sarana transportasi dan angkutan,

pengairan, jaringan listrik, serta

teknologi komunikasi dan sistem

informasi nasional yang melayani

daerah-daerah sentra produksi

pertanian demi peningkatan

kuantitas dan kualitas produksi

serta kemampuan pemasarannya


sarana transportasi dan angkutan

yang melayani daerah-daerah sentra

produksi pertanian demi peningkatan

kuantitas dan kualitas produksi serta

kemampuan pemasarannya

Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km

untuk Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan

produksi, serta tersedianya data bidang

tanah petani yang layak disertifikasi

952 483 (JUT)

469 (jalan produksi)

72.600 persil (tanah

yg disertifikasi)

Jumlah pelabuhan perikanan dengan

fokus pembangunan di lingkar luar dan

daerah perbatasan yang potensial

968

816


pengairan yang melayani daerah-

daerah sentra produksi pertanian

demi peningkatan kuantitas dan

kualitas produksi

Tersedianya optimasi pemanfaatan air

irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi

tingkat usaha tani (JITUT)/Jaringan irigasi

desa (JIDES) dan pengembangan Tata Air

Mikro (TAM yang berfungsi (ha)

108.486 57.527 (jitut)

44.227 (jides)

6.030 (TAM)

Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30

GT (kapal)

60

46

Jumlah unit perbenihan yang

bersertifikat

51 57

Luas layanan jaringan irigasi yang

meningkat (ha)

115 ribu 115 ribu


35




direhabilitasi (ha)

200 ribu 293 ribu


dioperasikan dan dipelihara (ha)

2,32 juta 2,32 juta

Luas layanan jaringan rawa yang

meningkat (Ha)

10 ribu 8,08 ribu


direhabilitasi (Ha)

85 ribu 79,37 ribu


dioperasikan dan dipelihara (ha)

800 ribu 1,108 juta

Jumlah sumur air tanah yang dibangun /

ditingkatkan (unit)

70 84

Jumlah sumur air tanah yang

direhabilitasi (unit)

230 sumur air

tanah

97 sumur air tanah

Jumlah sumur air tanah yang

dioperasikan dan dipelihara (unit)

425 sumur air

tanah

188 sumur air

tanah

Luas layanan jaringan tata air tambak

yang dibangun / ditingkatkan (ha)

1.000 1.021

Luas layanan jaringan tata air tambak

yang direhabilitasi (ha)

4.000 2.800

Jumlah waduk yang dibangun:

- waduk selesai dibangun 1 -

- embung/ situ selesai dibangun 20 45

- waduk dalam pelaksanaan 5 8

Jumlah waduk yang direhabilitasi

- waduk selesai direhabilitasi 2 12

- waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi 9 -

- Embung/ situ selesai direhabilitasi 37 21

Jumlah waduk/embung/situ yang

dioperasikan dan dipelihara

182 14

3

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:

Peningkatan upaya penelitian dan

pengembangan bidang pertanian

Peningkatan inovasi teknologi

pertanian untuk mendukung

peningkatan ketahanan pangan untuk

Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk,

obat hewan dan tanaman, alsintan, dan

produk olahan

66 100


36



yang mampu menciptakan benih

unggul dan hasil penelitian lainnya

menuju kualitas dan produktivitas

hasil pertanian nasional yang tinggi

tercapainya swasembada dan

swasembada berkelanjutan

Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya

pertanian

68 82

Rekomendasi kebijakan pertanian 60 63

Diseminasi inovasi teknologi benih, bibit,

pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan

dan produk olahan

32 24

Jumlah varietas unggul baru tanaman

pangan

5 – 6 25

Jumlah benih sumber yang diperbanyak

oleh UPBS

6 6

Jumlah teknologi penanganan segar produk

hortikultura

5 6

Benih unggul berbasis biologi

molekuler

Jumlah varietas benih unggul 1 100 %

1 varietas padi

tahan penggerek

batang telah di Uji

Multi Lokasi di 10

daerah untuk

persiapan

pelepasan varietas

benih unggul tahun

2011.

Pupuk organik dari mikroba hayati

Indonesia

Percontohan produksi pupuk organik di

pedesaan

1 100 %

Aplikasi di desa

cicurug, sukabumi

Keanekaragaman pangan Jumlah varietas 2 75 %

1 varietas ubi kayu

beramilosa tinggi

dan pengembangan

varietas kentang

hitam

Terbangunnya fasilitas litbang

bioteknologi peternakan modern

Fasilitas Laboratorium dan peralatannya 2 100 %

2 Unit fasilitas riset

yaitu Dairy Plant


37



dan Kandang

Otomatis

Peningkatan upaya penelitian dan

pengembangan bidang pertanian

yang mampu menciptakan benih

unggul dan hasil peneilitian lainnya

menuju kualitas dan produktivitas

hasil pertanian nasional yang tinggi.

Varietas padi (padi sawah, padi gogo,

padi dataran tinggi dan padi hibrida)

1

Varietas kedelai (jenis biji besar, genjah,

produksi tinggi dan jenis biji hitam)

1 1

Varietas gandum tropis dan sorghum 1 1

4 INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN

SUBSIDI:

Dorongan untuk investasi pangan,

pertanian, dan industri perdesaan

berbasis produk lokal oleh pelaku

usaha dan pemerintah, penyediaan

pembiayaan yang terjangkau, serta

sistem subsidi yang menjamin

ketersediaan benih varietas unggul

yang teruji, pupuk, teknologi dan

sarana pasca panen yang sesuai

secara tepat waktu, tepat jumlah,

dan terjangkau

Dorongan untuk investasi pangan,

pertanian, dan industri perdesaan

berbasis produk sistem oleh pelaku

usaha dan pemerintah

SLPTT padi (ribu ha) 2.500 2.394

SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) 150 149

SLPTT kedelai (ribu ha) 250 186

Laju pertumbuhan produksi tanaman

buah

0,05 3,8

Laju pertumbuhan produksi tanaman

sayuran dan biofarmaka

3,5% 3,77%

Capaian luas areal (ribu hektar)

pembinaan dan pengembangan

tanaman tebu untuk mendukung

Swasembada Gula Nasional

465 434

Capaian luas areal (ribu hektar)

pembinaan dan pengembangan untuk

pengembangan komoditas ekspor

tembakau

205 194

Peningkatan luas areal (ribu hektar)

pembinaan dan pengembangan untuk

komoditas ekspor

- Kopi 1.291 1.268

- Teh 129 125

- Kakao 1.655 1.652

- Lada 192 186

Pengembangan komoditas pemenuhan

konsumsi dalam negeri

- Cengkeh 465 470

Pengembangan ternak potong (ekor) 21.000 820 sapi

150 kerbau


38



Pengembangan sapi perah (ekor) 1.250 123

Pengembangan kelompok unggas lokal 230 200

Pengembangan kelompok non unggas 28 25

Meningkatnya jumlah ekspor hasil

pertanian

15% 15%

Meningkatnya jumlah surplus neraca

perdagangan hasil pertanian

30% 52%

Jumlah kelembagaan penyuluhan

pertanian yang terbentuk

333 333

Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) 30.000 30.636

Jumlah BPP model 4.200 4.245

Penyediaan pembiayaan yang

terjangkau

Laporan Keuangan Belanja Subsidi Lain-

lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100% 100%

Pengalokasian belanja pemerintah pusat

yang tepat waktu dan efisien

100% 100%

Penyediaan anggaran secara tepat waktu

dan tepat jumlah untuk menunjang

program di bidang pangan, pertanian,

dan industri perdesaan sesuai dengan

persetujuan

100% 100%

Sistem subsidi yang menjamin

ketersediaan benih varietas unggul yang

teruji, pupuk, teknologi dan sarana

pascapanen yang sesuai secara tepat

waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

Jumlah benih tanaman pangan

bersubsidi (ribu ton)

178,18 74,84

(padi-BLBU)

13,35

(jagung-BLBU)

19,78

(kedelai-BLBU)

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) 11,06 7,36

Jumlah unit perbenihan ikan yang

bersertifikat

51 unit 57

5

PANGAN DAN GIZI:

Peningkatan Kualitas Gizi dan

Keanekaragaman Pangan Melalui Pola

Pangan Harapan

Meningkatnya pemantapan

ketersediaan pangan dan penanganan

rawan pangan.

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang

dikembangkan.

1.750 desa 1.994 desa

Meningkatnya pemantapan distribusi

dan harga pangan.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM)

750 716


39



Meningkatnya pemantapan

penganekaragaman konsumsi pangan

dan keamanan pangan

Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan).

2.000 desa 1.950 desa

Meningkatnya kualitas penanganan

masalah gizi masyarakat

Persentase balita ditimbang berat

badannya (D/S)

65% 49,4% (Riskesdas,

2010)

6 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM:

Pengambilan langkah-langkah

kongkrit terkait adaptasi dan

antisipasi sistem pangan dan

pertanian terhadap perubahan iklim

Meningkatnya populasi dan produksi

hasil olahan ternak ruminansia terkait

dengan Dampak Perubahan Iklim

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal

Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS)

terutama di sentra terpencil dan padat

ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)

100 100

Pengembangan integrasi ternak dan

tanaman melalui pengelolaan kotoran

ternak (padat dan cair) menjadi pupuk

organik dan pengolahan limbah tanaman

untuk ternak terutama di sentra

perkebunan, tanaman pangan dan

hortikultura (klp) (Dampak Perubahan

Iklim)

75 55

Sumber : LAKIP Tahun 2010 K/L terkait


40


Infrastruktur, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 - 2014 CAPAIAN


1. TANAH DAN TATA RUANG:

Konsolidasi kebijakan penanganan

dan pemanfaatan tanah untuk

kepentingan umum secara

menyeluruh di bawah satu atap dan

pengelolaan tata ruang secara

terpadu

Terlaksananya pengaturan dan

penataan penguasaan dan pemilikan

tanah, serta pemanfaatan dan

penggunaan tanah secara optimal.

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah 100 kab/kota 98 kab/kota

Terlaksananya pengaturan dan

penataanpenguasaan dan pemilikan

tanah, serta pemanfaatan dan

penggunaan tanah secara optimal.

Inventarisasi P4T 335.665 bidang 335.665

bidang

Terlaksananya pengembangan

peraturan perundang-undangan bidang

pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Tersusunnya peraturan perundang-

undangan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum

1 Paket 1 Paket

Serasinya rencana tata ruang dengan

rencana pembangunan

Jumlah rencana tata ruang yang telah

disinkronkan program pembangunannya

33 Provinsi 33 Provinsi

2.

JALAN:

Penyelesaian pembangunan Lintas

Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,

Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua

sepanjang 19.370 km

Selesainya pembangunan jalan Lintas

Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,

Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua

sepanjang 19.370 km

Jumlah km jalan yang ditingkatkan

kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370

Km

3.660,30

2.530

3. PERHUBUNGAN:

Pembangunan jaringan prasarana

dan penyediaan sarana transportasi

antar-moda dan antar-pulau yang

terintegrasi sesuai dengan Sistem

Transportasi Nasional dan Cetak Biru

Transportasi Multimoda dan

penurunan tingkat kecelakaan

transportasi sehingga pada 2014

lebih kecil dari 50% keadaan saat ini

Terbangunnya terminal

antarnegara dan antarprovinsi di

15 lokasi per tahun

Lokasi

15

15

Terbangunnya 954,43 km jalur KA

baru/jalur ganda

Panjang km 68,67 68,67

Meningkatnya jalan rel 1.849,62 km Panjang km 1.849,62 1.849,62

Terlaksananya 71 paket peningkatan

pelistrikan (diantaranya elektrifikasi

sepanjang 289 km)

Jumlah paket 13 13

Tersedianya alur pelayaran yang aman

untuk kapal melalui pengerukan 61,7

juta m3 sedimen

volume lumpur/ sedimen yang dikeruk

(juta m3)

6 6,3


41



Terbangunnya/ Meningkatnya kapasitas

275 lokasi prasarana dan fasilitas

pelabuhan utama, pengumpul,

pengumpan ( non strategis)

Jumlah lokasi 55 55

Tersedianya 186 unit Sarana KA

(Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram,

Railbus)

Jumlah unit 22 22

Terbangunnya Bandara

Kualanamu

Jumlah Paket 1 1

Dikembangkannya/ direhabilitasinya 205

paket bandara yang

Jumlah bandar udara 205 205

Dikembangkannya 28 paket bandara di

daerah perbatasan dan rawan bencana

Jumlah Bandar udara 4 4

Menurunnya tingkat kecelakaan

transportasi sehingga pada 2014 lebih

kecil dari 50% keadaan saat ini

Tingkat kecelakaan (orang) PM PM

Terlaksananya rehabilitasi fasilitas

keselamatan sebanyak 5 Paket

Paket 1 1

Tersedianya peralatan/ fasilitas sarana

dan keselamatan perkeretaapian

sebanyak 72 paket

Paket 11 11

Terbangunnya fasilitas telekomunikasi

dan sarana bantu navigasi pelayaran di

Alur Laut Kepulauan Indonesia

Unit 15 15

Tersedianya 1.423 Paket/unit/set

peralatan navigasi penerbangan

Paket/Unit/set 124 124

4. PERUMAHAN RAKYAT:

Pembangunan 685.000 Rumah

Sederhana Sehat Bersubsidi, 180

Rusunami dan 650 twin block berikut

fasilitas pendukung kawasan

permukiman yang dapat menampung

836.000 keluarga yang kurang mampu

pada 2012

Terbangunnya 685.000 Rumah

Sederhana Sehat Bersubsidi, 180

Rusunami dan 650 twin block berikut

fasilitas pendukung kawasan

permukiman yang dapat menampung

836.000 keluarga yang kurang mampu

pada 2012

Jumlah unit Rumah Sederhana Sehat

Bersubsidi yang terbangun

- 87.001 unit

Jumlah unit Rusunami yang terbangun - 500 unit

Jumlah twin block yang terbangun 140 twin block 89 twin block

Jumlah keluarga yang tertampung oleh

Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi,

Rusunami, dan twin block yang terbangun

-

96.045 keluarga


42



5.

PENGENDALIAN BANJIR:

Penyelesaian pembangunan prasarana

pengendalian banjir, diantaranya

Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum

2012 dan penanganan secara terpadu

Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

sebelum 2013

Terlindunginya kawasan seluas 48,66

ribu hektar dari bahaya banjir dan

terlindunginya kawasan pantai

sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta

terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung

berapi/sedimen

Panjang sarana/prasarana pengendali

banjir yang dibangun (216 km)

168 km 321,00 km


banjir yang direhabilitasi (386 km)

139 km 171,19 km


banjir yang dioperasikan dan dipelihara

(2.000 km) untuk mengamankan kawasan

seluas 35,7 ribu hektar

700 km 611,00 km

Jumlah sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen yang dibangun (28 buah)

untuk mengendalikan lahar/sedimen

dengan volume 16 juta m3

28 buah 13 buah


lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit)

untuk mengendalikan lahar/sedimen

dengan volume 6 juta m3

4 buah 5 buah


lahar/sedimen yang dioperasikan dan

dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan

lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3

10 buah 11 buah

Panjang sarana/prasarana pengaman

pantai yang dibangun (30 km)

30 km 25,11 km


pantai yang direhabilitasi (50 km)

3 km 10 km


pantai yang dipelihara (50 km )

30 km 10,00 km

Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir

Kanal Timur untuk mengurangi daerah

genangan akibat banjir di Wilayah

Jakarta

Terkendalinya bahaya banjir di Daerah

Aliran Sungai Bengawan Solo

Diselesaikannya pembangunan kanal timur

paket 22 s/d 29

Paket 22 s/d 29 100%

Terbangunnya prasarana pengendali banjir pompa banjir di 5

lokasi

2 unit pompa di 1

lokasi (Kab. Madiun)

Terbangunnya prasarana pengendali banjir

DAS Bengawan Solo

7 waduk 4 waduk dalam

pelaksanaan

Terehabilitasinya prasarana pengendali

banjir di DAS Bengawan Solo (8 Lokasi)

8 waduk 8 waduk dalam

pelaksanaan

Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan 1 Paket 100% (kegiatan rutin)


43



Solo

6. TELEKOMUNIKASI:

Penuntasan pembangunan jaringan

serat optik di Indonesia bagian timur

sebelum 2013 dan maksimalisasi

tersedianya akses komunikasi data dan

suara bagi seluruh rakyat

Meningkatnya layanan akses informasi

dan komunikasi di wilayah non

komersial

Persentase (%) Ibukota Provinsi yang

terhubung dengan jaringan backbone

nasional serat optik

Berlanjutnya

pembangunan ring

timur Palapa Ring yang

menghubungkan

Sulawesi, Maluku,

Papua, dan Nusa

Tenggara

Penyusunan konsep

ICT Fund sebagai salah

satu pembiayaan

Palapa Ring. Status:

masih menunggu

penetapan tentang

pemanfaat-an

sebagian dana USO

sebagai ICT Fund

Persentase (%) desa yang dilayani akses

telekomunikasi atau sejumlah 33.186 desa

(dari total 72.800 desa di Indonesia)

100% 27.670 desa (83,4%)

Persentase (%) desa yang dilayani akses

internet (5.748 desa)

5% 4.269 desa (74,3%)

7. TRANSPORTASI PERKOTAAAN:

Perbaikan sistem dan jaringan

transportasi di 4 kota besar (Jakarta,

Bandung, Surabaya, Medan) sesuai

dengan Cetak Biru Transportasi

Perkotaan, termasuk penyelesaian

pembangunan angkutan kereta listrik

di Jakarta (MRT dan Monorail)

selambat-lambatnya 2014

Tersusunnya 100% rencana dan

program sistem transportasi dan

evaluasi pelaksanaan program

Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan,

Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas

Perkotaan, Laporan evaluasi,

Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas

Keselamatan Transportasi Perkotaan.

1 Paket

1 Paket

Terselenggaranya Transportasi

Perkotaan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit

(BRT), Kota Percontohan, Kawasan

Percontohan.

1 Paket 1 Paket

Terselenggaranya Transportasi Ramah

lingkungan

Jumlah Penyelenggaraan Transportasi

Ramah Lingkungan

1 Paket 1 Paket

Terselesaikannya pembangunan

angkutan listrik di Jakarta (MRT dan

Monorail)

*) Sasaran tidak tercapai dikarenakan

besar pagu Ditjen KA Kemenhub hanya

30,79 T maka besar pagu untuk MRT dan

Monorail baru ditampung sebagian

Paket Monorail dan Paket MRT 2 Paket 1 Paket

Sumber: E-monitoring Ditjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014, RKP 2011, Kementerian Perumahan Rakyat


44


Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Tahun 2010



1. KEPASTIAN HUKUM

Reformasi regulasi secara bertahap

di tingkat nasional dan daerah

sehingga terjadi harmonisasi

peraturan perundang-undangan

yang tidak menimbulkan

ketidakjelasan dan inkonsistensi

dalam implementasinya

Terwujudnya harmonisasi peraturan

perundang-undangan yang tidak

menimbulkan ketidakjelasan dan

inkonsistensi dalam implementasinya,

yang diwujudkan melalui:

- Perancangan Peraturan Perundang-

undangan

20% Tercapai 25% yaitu 3

RUU dan 3 RPP, RUU

terdiri dari

1. Perubahan UU

Desain Industri,

2. RUU perubahan

UU Paten,

3. RUU perubahan

UU Pengadilan

Anak.

1. RPP pelaks UU

Merek,

2. RPP Visa Ijin

masuk dan Ijin

Keimigrasian,

3. RPP Pelaks Hak

Cipta

- Harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan

- Penyusunan 12 RUU

- Pembahasan 18 RUU

- Penyusunan 10 RPP

- Harmonisasi dan

sosialisasi 90 PP

- Penyusunan 12

Naskah RUU

- Pengkajian 15

kegiatan

- Penelitian 7 kegiatan.

Dari 219 permohonan

harmonisasi Perat

PerUUan yang dapat

diselesaikan

harmonisasinya

adalah 140 peraturan

perundang-undangan

atau (66%).


45



2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR

Penerapan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE) pada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

di beberapa kota yang dimulai di

Batam, pembatalan Perda

bermasalah dan pengurangan biaya

untuk memulai usaha seperti Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Diterapkannya

SPIPISE pada PTSP di 33 provinsi dan 40

kabupaten/kota

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yg

telah menerapkan SPIPISE

33 provinsi dan 40

kabupaten/ kota

100%

3. LOGISTIK NASIONAL:

Pengembangan dan penetapan

Sistem Logistik Nasional yang

menjamin kelancaran arus barang

dan mengurangi biaya

transaksi/ekonomi biaya tinggi

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan

teknis dalam rangka peningkatan

kelancaran distribusi dan stabilisasi

harga bahan pokok

Jumlah rumusan kebijakan dan standar,

norma, kriteria dan prosedur di bidang

pembinaan pasar dan distribusi (jenis)

6 6

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

pembinaan, pelatihan dan bimbingan

teknis

1.920 1.800

Persentase rata-rata perbedaan tingkat

harga Bahan Pokok antar provinsi

1,7 1,8

Persentase ketersediaan barang

kebutuhan pokok bagi masyarakat

90% 90%

Jumlah perijinan di bidang pembinaan

pasar dan distribusi yang dijalani secara

online

6 10

Waktu penyelesaian perijinan dan

nonperijinan dibidang pembinaan pasar

dan distribusi (hari)

6 6

Terbangunnya sarana distribusi dalam

rangka kelancaran distribusi barang

pokok

Jumlah pasar percontohan (unit) 13 12

Jumlah pembangunan pusat distribusi - 2

Jumlah rekomendasi penataan sistem

distribusi)

2 2

4. SISTEM INFORMASI:

Beroperasinya secara penuh National

Single Window (NSW) untuk impor

(sebelum Januari 2010) dan ekspor.

Tersedianya kebijakan, Koordinasi,

Bimbingan Teknis, Monitoring dan

Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan

impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi

ekspor dan impor; (peraturan)

4 4

Jumlah pengembangan sistem elektronik

bidang fasilitasi pelayanan publik;

2 2


46



Percepatan realisasi proses

penyelesaian bea cukai di luar

pelabuhan dengan implementasi

tahap pertama Custom Advanced

Trade System (CATS) di dry port

Cikarang

(Kegiatan)

Jumlah pengguna perijinan ekspor/

impor online melalui INATRADE

(perusahaan)

1.500 1536

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi

perdagangan; (kegiatan)

5 5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi

perdagangan; (kegiatan)

60 60

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi

perdagangan didalam dan luar negeri;

(kegiatan)

17 -

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan

monitoring fasilitasi perdagangan

5 -

5. KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK):

Pengembangan KEK di 5 lokasi

melalui skema Public-Private

Partnership sebelum 2012

Meningkatnya peranan sektor

perdagangan di kawasan ekonomi

khusus

� Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi

Khusus (peraturan)

1 1

0 � Jumlah kebijakan perdagangan yang

dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1

Terlaksananya pengembangan KEK di 5

lokasi melalui skema Public-Private

Partnership sebelum 2012

Terlaksananya sosialisasi dan promosi

dalam rangka pengembangan investasi di

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Terlaksananya

sosialisasi dan

promosi di 6 daerah

dan 4 negara dalam

rangka

pengembangan

investasi di

Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)*)

100%

6.

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN:

Penyempurnaan Peraturan

Ketenagakerjaan

Peraturan yang dapat mendorong

penciptaan kesempatan kerja dan

memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan kompensasi &

penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT

& Outsourcing), pengupahan,

perlindungan pekerja, mogok kerja

Naskah akademis Penyerahan Draft

Perubahan UU

13/2003 ke

Presiden

Peraturan tentang organisasi pekerja/

buruh

- 1. Tersusun rencana

pelaksanaan

kegiatan kajian (TOR)

tentang organisasi

pekerja/ buruh


47



2. Proses pengadaan

jasa pengkajian

peraturan

organisasi pekerja/

buruh

Peraturan tentang penyelesaian

perselisihan HI

- 1. Tersusun rencana

pelaksanaan

kegiatan kajian (TOR)

tentang penyelesai-

an perselisihan

hubungan industrial

2. Proses pengadaan

jasa pengkajian

penyelesai-an

perselisihan

hubungan industrial

Sinkronisasi kebijakan

ketenagakerjaan (Pusat) dengan

kebijakan/ peraturan daerah

Tersusunnya peraturan

ketenagakerjaan pusat dan daerah

yang sinergis

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial - Penyampaian

rancangan peraturan

perundang-undangan

di bidang jaminan

sosial tenaga kerja

kepada Kemkumham

untuk diharmonisasi

Selarasnya peraturan bidang HI Inventarisasi Perda

HI

Rekomendasi

penyelarasan perda

ketenagakerjaan

bidang hubungan

industrial dan

jaminan sosial

Pengelolaan Kelembagaan dan

Pemasyarakatan Hubungan

Industrial

Tercapainya kesepakatan dalam

hubungan kerja

� Mekanisme perundingan secara

bipartit, pencatatan, keterwakilan dan

verifikasi SP/SB

� Jumlah lembaga kerjasama (LKS)

bipartit di perusahaan

� Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB &

2 Naskah

Naik 5 %

500

Terbentuk 13.246

LKS (naik 11,95%)

500


48



pengusaha yang mendapat

pendidikan teknik bernegosiasi

Diterapkannya manajemen dan

standar K3.

� Jumlah perusahaan yang menerapkan

manajemen K3

naik 10% 508 perusahaan

(naik 15,45%)

� persentase kenaikan tenaga pengawas

K3 bersertifikat kompetensi

20% 84 pengawas K3

(naik 21,74%)

Sumber : 1. RPJMN 2010-2014;

2. Roren Kementerian Perdagangan;

3. Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, BKPM;

4. Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan : *) monitoring kemajuan/laporan pelaksanaan bulan ke-12 rencana aksi BKPM dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2010


49


Energi, Tahun 2010

No RPJMN 2010 – 2014 CAPAIAN


1. KEBIJAKAN:

Penetapan kebijakan energi yang

memastikan penanganan energi

nasional yang terintegrasi sesuai

dengan Rencana Induk Energi

Nasional

Ditetapkannya kebijakan energi yang

memastikan penanganan energi

nasional yang terintegrasi sesuai

dengan Rencana Induk Energi Nasional

Jumlah aturan perundang-undangan

PP: 3

RPP: 3

Dokumen Rencana: 7

PP: 4

RPP: 5

Dokumen Rencana: 7

2. RESTRUKTURISASI BUMN:

Transformasi dan konsolidasi BUMN

bidang energi dimulai dari PLN dan

Pertamina selesai selambat-

lambatnya 2010 dan diikuti oleh

BUMN lainnya

Terlaksananya transformasi dan

konsolidasi BUMN bidang energi

dimulai dari PLN dan Pertamina selesai

selambat-lambatnya 2010 dan diikuti

oleh BUMN lainnya

Pelaksanaan penetapan target,

monitoring dan evaluasi kinerja BUMN

2 BUMN Besar dan

Strategis

2 BUMN Besar dan

Strategis

3. KAPASITAS ENERGI:

Peningkatan kapasitas pembangkit

listrik sebesar rata-rata 3.000 MW

per tahun mulai 2010 dengan rasio

elektrifikasi yang mencakup 62%

pada 2010 dan 80% pada 2014; dan

produksi minyak bumi sebesar lebih

dari 1,01 juta barrel per hari mulai

2014

Meningkatnya kapasitas pembangkit

listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per

tahun mulai 2010 dengan rasio

elektrifikasi yang mencakup 62% pada

2010 dan 80% pada 2014; dan

produksi minyak bumi sebesar lebih

dari 1,01 juta barrel per hari mulai

2014

Penambahan kapasitas pembangkit listrik

per tahun

3.000 MW

787 MW

Rasio elektrifikasi 67,20% 67,15%

Produksi minyak bumi per hari 965 ribu barrel per

hari

954 ribu barrel per

hari

4. ENERGI ALTERNATIF:

Peningkatan pemanfaatan energi

terbarukan termasuk energi

alternatif geothermal sehingga

mencapai 2.000 MW pada 2012 dan

5.000 MW pada 2014 dan

dimulainya produksi coal bed

methane untuk membangkitkan

listrik pada 2011 disertai

pemanfaatan potensi tenaga surya,

Meningkatnya pemanfaatan energi

terbarukan termasuk energi alternatif

geothermal sehingga mencapai 2.000

MW pada 2012 dan 5.000 MW pada

2014

Kapasitas energi alternatif geothermal

yang termanfaatkan

1.261 MW

1.189 MW

Terlaksananya kegiatan produksi coal

bed methane untuk membangkitkan

listrik pada 2011 disertai pemanfaatan

potensi tenaga surya, microhydro,

Total produksi coal bed methane yang

digunakan untuk pembangkit listrik

NA NA


50

No RPJMN 2010 – 2014 CAPAIAN


microhydro, bio-energy, dan nuklir

secara bertahap

bio-energy, dan nuklir secara bertahap

5. HASIL IKUTAN DAN TURUNAN

MINYAK BUMI /GAS:

Revitalisasi industri pengolah hasil

ikutan/turunan minyak bumi dan gas

sebagai bahan baku industri tekstil,

pupuk dan industri hilir lainnya

Berkembangnya klaster industri berbasis

migas

Lokasi

2

2

6. KONVERSI MENUJU PENGGUNAAN

GAS:

Perluasan program konversi minyak

tanah ke gas sehingga mencakup 42

juta Kepala Keluarga pada 2010;

penggunaan gas alam sebagai bahan

bakar angkutan umum perkotaan di

Palembang, Surabaya, dan Denpasar

Terlaksananya perluasan program

konversi minyak tanah ke gas

Cakupan jumlah kepala keluarga

penerima program konversi minyak

tanah ke gas

42 juta KK

47,6 juta KK

Terlaksananya pembangunan jaringan

gas perkotaan

Lokasi/SR

3 lokasi/16.000 SR 4 lokasi/ 10.316 SR

Terlaksananya perluasan penggunaan

gas alam sebagai bahan bakar

angkutan umum di Palembang,

Surabaya, dan Denpasar

Pembangunan SPBG (gas untuk

transportasi)

FEED dan DEDC di 1

kota

FEED dan DEDC

untuk

pengembangan

SPBG di Palembang

Sumber Data: Lampiran Pidato Presiden 2010, RKP 2011, dan bahan paparan KESDM


51


Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana, Tahun 2010

No RPJMN 2010–2014 CAPAIAN


1. PERUBAHAN IKLIM:

Peningkatan keberdayaan

pengelolaan lahan gambut,

peningkatan hasil rehabilitasi

seluas 500,000 ha per tahun, dan

penekanan laju deforestasi secara

sungguh-sungguh diantaranya

melalui kerjasama lintas

kementerian terkait serta

optimalisasi dan efisiensi sumber

pendanaan seperti dana Iuran Hak

Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH), dan

Dana Reboisasi

Penurunan Emisi GRK sebesar 26% dari

baseline

Laporan inventarisasi emisi GRK pada

tahun 2020 menurun sebesar 26% dari

baseline

Tersusunnya draft

Perpres RAN-GRK,

serta draft Perpres

Inventarisasi GRK

Tersusunnya draft

Perpres RAN-GRK,

dan draft Perpres

Inventarisasi GRK

Berkurangnya lahan kritis melalui

rehabilitasi dan reklamasi hutan

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan

dan lahan kritis pada DAS prioritas*

100.000 ha*

204.211 ha

Terjaminnya hutan kota 1000 ha 1.175 ha

Meningkatnya pengelolaan hutan

melalui pemberdayaan masyarakat

Terjaminnya hutan kemasyarakatan 400.000 ha 415.153 ha

Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm 100 kelompok 107 kelompok

Terjaminnya kemitraan usaha HKm 10 unit 22 unit

Terjaminnya hutan kemitraan untuk

bahan kayu pertukangan

50.000 ha

50.506 ha

Terjaminnya sentra HHBK unggulan

terbentuk dan beroperasi

6 lokasi

6 lokasi

Terjaminnya hutan desa 100.000 ha 113.354 ha

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas

500.000 ha per tahun

Kawasan konservasi laut dan kawasan

konservasi perairan tawar dan payau

yang dikelola secara berkelanjutan

Pengelolaan 900

ribu ha

Pengelolaan 900

ribu ha, dan total

luas kawasan

konservasi perairan

13,95 juta ha

2.

PENGENDALIAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN:

Pengendalian Kerusakan

Lingkungan: Penurunan beban

pencemaran lingkungan melalui

pengawasan ketaatan

pengendalian pencemaran air

limbah dan emisi di 680 kegiatan

Penurunan beban pencemaran

lingkungan melalui pengawasan

ketaatan pengendalian pencemaran

air limbah dan emisi di 680 kegiatan

industri dan jasa pada 2010 dan terus

berlanjut;

Menurunnya pencemaran air dan udara

limbah dari sumber industri :

agroindustri, Usaha Skala Kecil (USK),

Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, serta

Industri Pertambangan Energi dan Migas

(melalui Proper), serta peningkatan

penyelenggaraan peningkatan

pengelolaan sampah (melalui ADIPURA)

Jumlah perusahaan

mengikuti Proper:

680

Jumlah perusahaan

mengikuti Proper:

705

Jumlah kota

peserta ADIPURA

dengan kualitas

baik: 250

Jumlah kota

peserta ADIPURA

dengan kualitas

baik: 162


52



industri dan jasa pada 2010 dan

terus berlanjut; penurunan jumlah

hotspot kebakaran hutan sebesar

20% per tahun

Meningkatnya sistem pencegahan

pemadaman, penanggulanan dampak

kebakaran hutan dan lahan

Terjaminnya hotspot di Pulau

Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau

Sulawesi berkurang 20% setiap tahun

dari rerata 2005-2009

20%(58.890 titik)

400% (9.841 titik)

Terjaminnya kawasan hutan yang

terbakar ditekan hingga 50% dalam 5

tahun dibanding kondisi rerata 2005-

2009

10% (6.113,77 ha) 1.535,28 ha

Terselengganya pengelolaan DAS

secara terpadu pada DAS prioritas

Terjaminnya rencana pengelolaan DAS

terpadu di DAS prioritas

(22 DAS) 22 DAS

Terjaminnya baseline data pengelolaan

DAS

(7 DAS)

7 DAS

Tersedianya data dan peta lahan kritis di

BPDAS

(7 BPDAS)

7 BPDAS

3. SISTEM PERINGATAN DINI:

Penjaminan berjalannya fungsi

Sistem Peringatan Dini Tsunami

(TEWS) dan Sistem Peringatan Dini

Cuaca (MEWS) yang dimulai pada

2010, serta Sistem Peringatan Dini

Iklim (CEWS) pada 2013

Penjaminan berjalannya fungsi Sistem

Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan

Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS)

yang dimulai pada 2010, serta Sistem

Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada

2013

Terkelolanya Sistem Peringatan Dini

Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan

Dini Iklim (CEWS) serta Sistem Peringatan

Dini Tsunami (TEWS)

1. Pengelolaan Gempa

Bumi dan Tsunami

BMKG:

a) Pemeliharaan

TEWS 2 paket

b) Pemeliharaan

system diseminasi

sirine 1 paket

c) pemasangan

sistem diseminasi

TEWS di 3 lokasi

d) Pembangunan

CCTV untuk

monitoring

Tsunami 5 unit

e) Peningkatan

kemampuan Ina

TEWS 1 paket.

f) Penyempurnaan

fasilitas

operasional

1. Pengelolaan

Gempa Bumi dan

Tsunami BMKG:

a) Pemeliharan

TEWS 2 paket

b) Pemeliharaan

system diseminasi

sirine 1 paket

c) pemasangan

sistem diseminasi

TEWS di 3 lokasi

d) Pembangunan

CCTV untuk

monitoring

Tsunami 5 unit

e) Peningkatan

kemampuan Ina

TEWS 1 paket.

f) Penyempurnaan

fasilitas

operasional


53



gempabumi dan

tsunami 1 paket

g) Tersedianya

Handling Inklaring

di 1 paket.

2. Pengelolaan

Metorologi Publik

BMKG

a) Pengadaan

Tanah untuk

Radar Cuaca di 1

lokasi

b) Pemeliharaan

Radar Cuaca di

12 lokasi

c) Pembangunan

Radar Cuaca di 1

lokasi

(Pekanbaru)

3. Pengelolaan Iklim

Agroklimat dan

Iklim Maritim

BMKG

a) Pemasangan

Automatic

Weather Station

(AWS) 10 lokasi

b) Pemasangan

Automatic Rain

Gauge (ARG) 10

lokasi

c) Pemasangan

Penakar Hujan

Observasi (PH.

gempabumi dan

tsunami 1 paket

g) Tersedianya

Handling Inklaring

di 1 paket.

2.Pengelolaan

Metorologi Publik

BMKG

a) Pengadaan

Tanah untuk

Radar Cuaca di 1

lokasi

b) Pemeliharaan

Radar Cuaca di

12 lokasi

c) Pembangunan

Radar Cuaca di 1

lokasi

(Pekanbaru)

3. Pengelolaan Iklim

Agroklimat dan

Iklim Maritim

BMKG

a) Pemasangan

Automatic

Weather Station

(AWS) 10 lokasi

b) Pemasangan

Automatic Rain

Gauge (ARG) 10

lokasi

c) Pemasangan

Penakar Hujan

Observasi (PH.


54



Obs) di 1.000

lokasi.

Obs) di 1.000

lokasi.

4. PENANGGULANGAN BENCANA:

Peningkatan kemampuan

penanggulangan bencana melalui:

1) penguatan kapasitas aparatur

pemerintah dan masyarakat dalam

usaha mitigasi risiko serta

penanganan bencana dan bahaya

kebakaran hutan di 33 provinsi,

dan 2) pembentukan tim gerak

cepat (unit khusus penanganan

bencana) dengan dukungan

peralatan dan alat transportasi

yang memadai dengan basis di dua

lokasi strategis (Jakarta dan

Malang) yang dapat menjangkau

seluruh wilayah Indonesia.

Pemenuhan dan pendistribusian

logistik dan peralatan kebencanaan.

Terlaksananya Pemenuhan dan

pendistribusian logistik dan peralatan

kebencanaan

16 Provinsi

16 Provinsi

Terlaksananya kesiapsiagaan dengan

satuan reaksi cepat penanggulangan

bencana

Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana (SRC-PB).

5 lokasi

5 provinsi

Koordinasi dan pelaksanaan

penanganan tanggap darurat di pusat

dan daerah.

Terlaksananya koordinasi dan

penanganan tanggap darurat di pusat

dan daerah.

55 lokasi 4 lokasi (Wasior,

Mentawai dan

Barat DI Yogyakarta

dan Jawa Tengah)

Meningkatnya sistem pencegahan

pemadaman, penanggulangan

dampak kebakaran hutan dan lahan.

Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah dan masyarakat dalam

penanggulangan bahaya kebakaran hutan

di 30 DAOPS (10 provinsi)

6 DAOPS 6 DAOPS

Keterangan:

*) Target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014

Sumber:

a. Laporan 1 Tahun Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2010

b. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2010

c. Kementerian Kehutanan, 2010

d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010


55


Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik, Tahun 2010


2010* SUBSTANSI INTI SASARAN** INDIKATOR** TARGET 2010*

1. KEBIJAKAN :

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam

bidang infrastruktur dan pendukung

kesejahteraan lainnya yang dapat

mendorong pertumbuhan di daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan

pasca-konflik selambat-lambatnya

dimulai pada 2011

Terlaksananya kebijakan khusus dalam

bidang infrastruktur dan pendukung

kesejahteraan lainnya yang dapat

mendorong pertumbuhan di daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan

pasca-konflik selambat-lambatnya

dimulai pada 2011

Jumlah kebijakan khusus yang

dirumuskan

8 kebijakan khusus Terlaksananya 8

kebijakan khusus

yang dapat

mendorong

pertumbuhan di

daerah tertinggal,

terdepan, terluar, dan

pasca-konflik, antara

lain:

1. Terbangunnya

permukiman

transmigrasi untuk

4925 KK

2. Tersedianya 37

unit bus perintis,

pemberian subsidi

operasi 143 rute

bus perintis,

pembangunan

baru dan lanjutan

5 unit kapal

penumpang dan

perintis, subsidi 58

trayek angkutan

laut perintis,

pembangunan

baru dan lanjutan

30 unit kapal

penyeberangan

perintis,

pembangunan 28

unit bus air,


56



pengoperasian 76

lintaskapal

penyeberangan

perintis dalam

provinsi dan 8

lintas

antarprovinsi,

serta pemberian

subsidi operasi

angkutan udara

perintis untuk 96

rute di 15 provinsi

3. Terbangunnya

sarpras kominfo

(27.670 desa

berdering, 4.269

desa Pusat

Layanan Internet

Kecamatan (PLIK)

4. Terfasilitasinya

penyediaan

infrastruktur

pulau-pulau kecil

terluar (30 pulau)

5. Teridentifikasi dan

terpetakannya

potensi 20 pulau-

pulau kecil,

termasuk 5 pulau

kecil terluar

6. Terbentuknya

Badan Nasional

Pengelola

Perbatasan

melalui Perpres

12/2010


57



7. Tersalurkannya

subsidi pendidikan

bagi siswa

SD/SDLB

(2.246.800),

SMP/SMPLB

(871.193), SMA

(248.800), SMK

(305.950), dan

mahasiswa

(65.000)

8. Terbangunnya 76

puskesmas

perawatan di

perbatasan dan

pulau-pulau kecil

terluar

berpenduduk;

Terselenggaranya

pelayanan

kesehatan di 101

Puskesmas

prioritas di

perbatasan dan

pulau terluar,

Terlaksananya

pelayanan

pelayanan

kesehatan rujukan

di 14 RS bergerak

di Daerah

Terpencil,

Perbatasan, dan

Kepulauan (DTPK),

Tersedianya

tenaga kesehatan


58



sebanyak 1.323

orang yang

didayagunakan di

DTPK, Tersedianya

insentif bagi 1.421

residen senior dan

tenaga kesehatan

melalui

pendayagunaan di

DTPK, Tersedianya

370 residen senior

yang

didayagunakan di

DTPK.

2. KERJASAMA INTERNASIONAL :

Pembentukan kerjasama dengan

negara-negara tetangga dalam rangka

pengamanan wilayah dan sumber

daya kelautan

Meningkatnya kerjasama dengan

negara-negara tetangga dalam rangka

pengamanan wilayah dan sumberdaya

kelautan yang didukung oleh

ketersediaan sarana prasarana

pengamanan dan pengawasan yang

handal

Jumlah negara tetangga yang melakukan

kerjasama dalam rangka pengamanan

wilayah dan sumber daya kelautan

10 negara tetangga

yang berbatasan

(Malaysia, PNG,

Timor Leste,

Singapura,

Australia, Filipina,

India, Thailand,

Vietnam, Palau)

Terwujudnya

kerjasama

pengamanan wilayah

dan sumberdaya

kelautan dengan 7

negara tetangga

melalui : (a) Operasi

dan patroli bersama

antara Indonesia,

Malaysia, dan

Singapura melalui

Malaca Strait Sea

Patrol (MSSP); (b)

Terwujudnya

kerjasama

pengawasan sumber

daya kelautan dan

perikanan dengan

Australia dan

Malaysia; (c)

Terwujudnya

peningkatan


59



pengendalian illegal,

unreported, and

unregulated (IUU)

fishing dan

pengawasan dalam

pemanfaatan sumber

daya di wilayah setiga

terumbu karang di

wilayah segitiga

terumbu karang

(coral

triangle)melalui

kerjasama CTI (coral

triangle initiative)

antara Indonesia

dengan Filipina,

Malaysia, Solomon,

Papua New Guinea,

dan Timor Leste

Jumlah pos pengamanan perbatasan

(pamtas) yang dibangun di wilayah

perbatasan

7 Pos Pamtas Terbangun 2 pos

pamtas di wilayah

Kodam VI/TPR

Tanjung Pura dan 5

pos pamtas di

wilayah Kodam

XVII/Cen

Cendrawasih

Persentase kualitas dan kuantitas

pembinaan wilayah pertahanan

45 % Telah terlaksana

Pemberian

tunjangan khusus

kepada prajurit TNI

yang bertugas di

wilayah perbatasan

dan pulau-pulau

kecil terluar melalui

Perpres Nomor 49


60



tahun 2010.

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan

Bagian Barat dan Timur yang bebas IUU

Fishing

3 WPP Barat dan 6

WPP Timur

Telah dilakukan

pemeriksaan

terhadap 2.253

kapal perikanan,

sebanyak 183 kapal

diindikasikan

melakukan

pelanggaran.

3. KEUTUHAN WILAYAH:

Penyelesaian pemetaan wilayah

perbatasan RI dengan Malaysia,

Papua Nugini, Timor Leste, dan

Filipina pada 2010-2014

Tersusunnya pemetaan wilayah

perbatasan RI dengan Malaysia, Papua

Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada

2010-2014 disertai dengan upaya

percepatan penyelesaian delimitasi

batas pada segmen-segmen batas

yang belum disepakati.

Juumlah NLP (pemetaan kecamatan

kawasan perbatasan darat) dan jumlah

pulau (pemetaan pulau terluar)

72 NLP dan 25

pulau

1. Tersusunnya: (a)

Peta perbatasan RI-

PNG Skala 1:50.000

sebanyak 37 NLP,

dan (b) peta foto

dan peta garis pulau-

pulau kecil terluar

sebanyak 48 Nomor

Lembar Peta (NLP)

2. Terlaksananya

penyusunan

kebijakan

Inventarisasi

Wilayah Pesisir,

Pulau-Pulau

Kecil,Perbatasan

dan Wilayah

Tertentu di tingkat

pusat dan

pelaksanaannya di

daerah sebanyak

186 SP (satuan

pekerjaan)

Jumlah pelaksanaan perundingan batas

darat dan laut

12 perundingan Terlaksannaya: 17

(tujuh belas) kali

perundingan untuk


61



membahas

segmen-segmen

batas RI-Malaysia, 2

(dua) kali

perundingan batas

ZEE Indonesia-

Vietnam, 2 (dua)

kali perundingan

batas ZEE dan LK

Indonesia-Palau, 1

(satu) kali

penjajagan

perundingan

delimitasi batas

maritim RI–

Thailand, serta

ratifikasi terhadap

Perjanjian tentang

Penetapan Garis

Batas Laut Wilayah

di Bagian Barat

Selat Singapura

melalui Undang-

Undang No. 4

Tahun 2010

4. DAERAH TERTINGGAL:

Pengentasan daerah tertinggal di

sedikitnya 50 kabupaten paling

lambat 2014

Meningkatnya rata-rata

pertumbuhan ekonomi di daerah

tertinggal

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di

daerah tertinggal

6.6%

Mengingat belum

tersedianya data

penunjang tahun

2010, maka capaian

kegiatan dalam

rangka mendukung

substansi inti

adalah:

a) Koordinasi lintas

sektor dan fasilitasi

Berkurangnya persentase

penduduk miskin di daerah

tertinggal

Persentase penduduk miskin di daerah

tertinggal

18.8%


62



Meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia di daerah

tertinggal yang ditunjukkan oleh

peningkatan indeks pembangunan

manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) di

daerah tertinggal

67.7

bantuan stimulant

dalam

pembangunan

daerah tertinggal

melalui:

1. P2KPDT di 120 kab

2. P4DT di 5 pusat

pertumbuhan

3. P2WP di 24 kab

tertinggal,

perbatasan

4. P2IPDT di 185 Kab

5. P2SEDT di 151 Kab

6. Pelaksanaan DAK

SPP di 233 kab

7. PNPM-DTK di 51

Kab. Dana total

block grant yang

sudah dicairkan

untuk P2DTK NAD-

Nias (tahun 2006–

2010) sebesar Rp

236.3M (72%) dari

total alokasi Rp

327.9M,

sedangkan untuk

P2DTK Nasional

pencairan tahun

2007-2010

sebesar

Rp.757.4M (99%)

dari total alokasi

Rp. 761.4M.

b)Tersusunnya konsep

Pembangunan


63



Perdesaan Terpadu

(Bedah Desa) dan

Pengembangan

Produk Unggulan

Kabupaten (PRUKAB)

sebagai instrumen

utama dalam

koordinasi lintas

sektor yang

dikoordinasikan oleh

KPDT

c) Tersusunnya

Kesepakatan

Bersama (MoU)

yang diinisiasi oleh

KPDT dengan

melibatkan K/L dan

swasta dalam

rangka percepatan

pembangunan

ekonomi

masyarakat daerah

tertinggal.

Tersedianya

permukiman dan

infrastruktur

pendukungnya

serta pemberian

jaminan hidup

untuk 2.300 KK

Komunitas Adat

Terpencil.

Sumber:

* : RKP 2011, RKP 2012, BPS 2008 Data diolah, Direktorat Bappenas

** : RPJMN, hasil penyesuaian


64


Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, Tahun 2010



1. PERAWATAN:

Penetapan dan pembentukan

pengelolaan terpadu untuk

pengelolaan Cagar Budaya,

revitalisasi museum dan

perpustakaan di seluruh Indonesia

sebelum Oktober 2011

Terlaksananya penetapan dan

pembentukan pengelolaan terpadu

untuk pengelolaan cagar budaya,

revitalisasi museum dan perpustakaan

di seluruh Indonesia ditargetkan

sebelum Oktober 2011.

Jumlah penetapan dan pembentukan

pengelolaan terpadu cagar budaya

3 Penetapan dan

pembentukan

pengelolaan

terpadu cagar

budaya, yang

meliputi:

• Kesepakatan

Bentuk

Pengelolaan

Terpadu Cagar

Budaya Kawasan

Warisan Budaya

Dunia Candi

Borobudur.

• Kajian Awal Bentuk

Pengelolaan

Terpadu Warisan

Budaya Dunia Situs

Manusia Purba

Sangiran

• Kajian Awal Bentuk

Pengelolaan

Terpadu Warisan

Budaya Dunia

Candi Prambanan.

• Hasil

Kesepakatan

Bentuk Lembaga

Pengelolaan

Terpadu

Warisan Budaya

Dunia Candi

Borobudur

• Hasil Kajian

Bentuk

Pengelolaan

Terpadu

Kawasan

Warisan Budaya

Dunia Situs

Manusia Purba

Sangiran

• Hasil Kajian

Bentuk

Pengelolaan

Terpadu

Kawasan

Warisan Budaya


65



Dunia Candi

Prambanan

Jumlah museum yang direvitalisasi Dilaksanakannya

revitalisasi 4 museum

untuk: Museum

Negeri Jatim

(Surabaya), Museum

Negeri Kalbar

(Pontianak), Museum

Negeri Jambi (Jambi),

Museum Negeri NTB

(Mataram).

Terselesaikannya

Revitalisasi 6

museum: Museum

Negeri Jatim

(Surabaya),

Museum Negeri

Kalbar (Pontianak)

Museum Negeri

Jambi (Jambi)

Museum Negeri

NTB (Mataram),

Museum Negeri

Sumatera Utara,

dan Museum

Negeri Batak TB

Silalahi di Balige

Sumatera Utara.

Jumlah perpustaka-an provinsi yang

memiliki perangkat perpustaka-an digital

(e-library) dan jumlah perpustakaan

umum yang di-kembangkan .

Peningkatan layanan

jasa perpustakaan

dan informasi dengan

target 33

perpustakaan

provinsi memiliki

e-library dan

pengembangan

perpustakaan dan

pembudayaan gemar

membaca, dengan

target 88 mobil

perpustakaan keliling,

3 unit perpustakaan

terapung, 33

perpustakaan

provinsi, 250

Terlaksananya

peningkatan

layanan jasa

perpustakaan dan

informasi dengan

capaian 33

perpustakaan

provinsi memiliki

e-library dan

pengembangan

perpustakaan dan

pembudayaan

gemar membaca,

dengan capaian 88

mobil

perpustakaan

keliling, 3 unit


66



perpustakaan

kabupaten/kota, dan

2.143 perpustakaan

desa.

perpustakaan

terapung, 33

perpustakaan

provinsi, 250

perpustkaan

kabupaten/kota,

dan 2.143

perpustakaan

desa.

2. SARANA:

Penyediaan sarana yang memadai

bagi pengembangan, pendalaman

dan pagelaran seni budaya di kota

besar dan ibukota kabupaten

selambat-lambatnya Oktober 2012

Meningkatnya penyediaan sarana

yang memadai bagi pengembangan,

pendalaman dan pagelaran seni

budaya di kota besar dan ibukota

kabupaten selambat-lambatnya

Oktober 2012

Jumlah fasilitasi sarana bagi

pengembangan, pendalaman dan

pagelaran seni budaya.

- Propinsi

- Kab/Kota

Terlaksananya

fasilitasi sarana

bagi

pengembangan,

pendalaman dan

pergelaran seni

budaya di 5

provinsi dan 20

Kabupaten/kota

Terselesaikan-nya

fasilitasi sarana

bagi

pengembangan,

pendalaman dan

pergelaran seni

budaya di 5

provinsi dan 20

Kabupaten/kota

3. PENCIPTAAN:

Pengembangan kapasitas nasional

untuk pelaksanaan Penelitian,

Penciptaan dan Inovasi dan

memudahkan akses dan

penggunaannya oleh masyarakat

luas

Meningkatnya litbang bidang

kebudayaan dan bidang arkeologi

dalam mendukung kebijakan

pembangunan kebudayaan

Jumlah penelitian dan pengembangan

bidang kebudayaan serta bidang

arkeologi.

13 penelitian di

bidang kebudayaan

dan 144 penelitian

di bidang arkeologi.

Terlaksananya 13

penelitian di

bidang

kebudayaan dan

144 penelitian di

bidang arkeologi.

4. KEBIJAKAN :

Peningkatan perhatian dan

kesertaan Pemerintah dalam

program-program seni budaya yang

diinisiasi oleh mayarakat dan

mendorong berkembangnya

apresiasi terhadap kemajemukan

budaya

Meningkatnya apresiasi, kreativitas,

dan produktivitas para pelaku seni Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran,

festival, lomba, dan pawai

20 pergelaran,

pameran, festival,

lomba, dan pawai

yang difasilitasi

Terlaksananya

fasilitasi 20

pergelaran,

pameran, festival,

lomba, dan pawai.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

produksi film nasional

Jumlah fasilitasi festival film dalam dan

luar negeri

18 even festival film

dalam dan luar

negeri

Terlaksananya

fasilitasi 18 even

festival film

dalam dan luar

negeri.


67



Meningkatnya kualitas dan kuantitas

layanan lembaga sensor film Jumlah film/video/iklan lulus sensor 40.000 judul

film/video/iklan

yang lulus sensor

Terlaksananya

40.000 judul

film/video/iklan

yang lulus sensor

yang di sensor.

5. INOVASI TEKNOLOGI :

Peningkatan keunggulan komparatif

menjadi keunggulan kompetitif

yang mencakup pengelolaan

sumber daya maritim menuju

ketahanan energi, pangan, dan

antisipasi perubahan iklim; dan

pengembangan penguasaan

teknologi dan kreativitas pemuda

Meningkatnya kapasitas pemuda

kader di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta iman dan taqwa

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi

dalam peningkatan kapasitas di bidang

iptek dan imtaq

3.180 orang

pemuda

Terlaksananya

3.180 orang

pemuda kader

yang difasilitasi

dalam peningkatan

kapasitas di bidang

iptek dan imtaq.

Meningkatnya kreativitas pemuda

kader di bidang seni, budaya, dan

industri kreatif

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi

dalam peningkatan kapasitas di bidang

seni, budaya, dan industri kreatif

3.180 orang

pemuda

Terlaksananya

3.180 orang

pemuda kader

yang difasilitasi

dalam dalam

peningkatan

kapasitas di bidang

seni, budaya, dan

industri kreatif.

Terselenggaranya paket-paket riset

dasar, terapan, dan paket riset insentif

Jumlah paket riset dasar, Jumlah paket

riset terapan, jumlah paket riset insentif

44 paket riset

dasar, 78 paket

riset terapan, 130

paket riset insentif

Semua paket

riset

terselenggara


68

Tabel 12. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya:

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2010



1. Pelaksanaan koordinasi terhadap

mekanisme prosedur penanganan

terorisme

Terlaksananya penanganan perkara

terorisme yang didukung oleh

efektifitas operasi militer selain

perang, operasi intelijen, forum

kemitraan polisi dan masyarakat

Penyelesaian kasus tindak pidana

terorisme

100% Terduga teroris

sebanyak 583

orang telah

ditangkap oleh

aparat kepolisian,

sekitar 388 orang

sudah diadili dan

dihukum dan 37

orang dipulangkan

Jumlah dan cakupan wilayah OMSP 30 % Jumlah dan

cakupan

Terlaksananya

OMSP di wilayah

perbatasan dan

rawan konflik

Jumlah forum kemitraan Terbentuk forum

kemitraan yang

melibatkan

sebanyak 41.000

orang

Jumlah petugas

Polmas yang

berperan dalam

pemeliharaan

Kamtibnas

sebanyak 32.611

orang

2. Pelaksaan program deradikalisasi

untuk menangkal terorisme

Terciptanya rasa aman bagi

masyarakat

Pelaksanaan pembinaan masyarakat

dalam menangkal ATHG

45% dari kualitas

dan kuantitas ideal

Terlaksananya

pembinaan

masyarakat oleh

babinsa

Terlaksananya dukungan operasi

penegakan intelijen

30% dari rasio ideal Terbentuknya

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme

Pengungkapan

jaringan pelatihan

kelompok teroris

di NAD


69



3. Peningkatan peran Republik

Indonesia dalam mewujudkan

perdamaian dunia

Meningkatnya partisipasi Indonesia

dalam setiap forum PBB dan DK PBB

Jumlah prakarsa Indonesia untuk

mendorong reformasi Dewan Keamanan

PBB

4 kali prakarsa

3 kali prakarsa a)

Meningkatnya kerjasama multilateral

untuk menjaga perdamaian dunia

dalam isu keamanan internasional,

senjata pemusnah massal dan senjata

konvesional, kejahatan lintas negara

dan terorisme

Jumlah koordinasi teknis 19 kali 8 kali b)

Jumlah posisi pemri yang disampaikan

dalam sidang internasional

10 Posisi 12 b)

Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang

internasional yang dihadiri

7 kali 8 kali b)

Jumlah penyelenggaraan

pertemuan/kerja sama

0

8 kali b)

4 Peningkatan pelayanan dan

perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) di luar negeri

Terlaksananya penguatan sistem

pelayanan warga (citizen service)

Jumlah citizen service yang diperkuat 24 24 c)

Terlaksananya pertemuan dan

perundingan dengan negara sahabat

terkait dengan perlindungan WNI/BHI

Jumlah pertemuan dengan negara

sahabat terkait perlindungan WNI/BHI

dengan negara lain

5 Kali 4 Kali c)

Tertanganinya kasus TKI di luar negeri Tersedianya database mengenai

penyebaran WNI terdaftar di seluruh

perwakilan di luar negeri

Database WNI/BHI di

seluruh perwakilan

75% a)

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh

fasilitas di penampungan

- 15.766 orang c)

Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi - 6.287 orang c)

Jumlah WNI/TKI yang dideportasi - 28.721 orang c)

Prosentase pemberian bantuan hukum

(advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama

tenaga kerja wanita

- 90,92% dari

16.064 kasus c)

Terlaksananya sosialisasi dan

koordinasi teknis pelayanan dan

perlindungan WNI di luar negeri

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

pelayanan dan perlindungan WNI/TKI

- 15 c)

Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang

pelayanan dan perlindungan WNI di luar

negeri

3

3 c)

Jumlah koordinasi dengan instansi terkait

baik di dalam maupun di luar negeri

65

65 c)

Jumlah kota yang menjadi program

diseminasi perlindungan WNI melalui

15 15 a)


70



media elektronik

Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan

dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

6 N/A

5. Penguatan dan pemantapan

hubungan kelembagaan

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

Penanganan penyidikan dan

penuntutan perkara tindak pidana

korupsi dan tindak pidana khusus

lainnya

Jumlah penyidikan perkara tindak pidana

korupsi yang diselesaikan di Kejagung

145 perkara 148 perkara

Jumlah perkara tindak pidana korupsi

yang diselesaikan dalam tahap

penuntutan di Kejagung

145 perkara 48 perkara

Meningkatnya penyelesaian perkara

Tipikor yang cepat, tepat dan akuntabel

yang dilaksanakan di seluruh daerah

jajaran Kejaksaan di daerah

1.700 perkara Penyidikan :

2.315 perkara

Penuntutan :

1.706 perkara

6. Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan

Pelapor

Peningkatan kualitas RUU dan

peraturan perundang-undangan di

bawah UU di DPR serta tenaga

fungsional perancang peraturan

perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan di

bidang mekanisme perlindungan saksi

dan pelapor

1 RUU UU No. 13 Tahun

2006 tentang

Perlindungan Saksi

dan Korban

dianggap belum

bisa memberikan

perlindungan yang

optimal terhadap

pelapor utama

menyangkut

kejahatan yang

terorganisir,

sehingga baru

pada tahun 2011

akan dilakukan

harmonisasi dan

diharapkan dapat

prioritas dalam

Prolegnas 2012

7. Pengembalian asset (asset

recovery)

Peningkatan pengembalian aset hasil

tipikor

Meningkatnya kegiatan kerjasama

hukum dalam kesepakatan MLA dalam

rangka penelusuran dan pengembalian

aset negara hasi tindak pidana korupsi

7 kegiatan Kejaksaan telah

melaksanakan

kerjasama hukum

dalam rangka


71



yang disembunyikan di luar negeri.

proses

penelusuran dan

pengembalian

asset negara hasil

tindak pidana

korupsi di

beberapa negara

yaitu di Singapura,

Belanda , Swiss,

Inggris, Hongkong,

Cina, Amerika

Serikat, Australia

dan Kanada

Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc

dan tenaga teknis lainnya mengenai

Tipikor, asset recovery dll

N/A 238 orang untuk

hakim di tingkat

kasasi, tingkat

banding dan

tingkat pertama.

Peraturan Perundang-undangan di

bidang yg mendorong pemberantasan

korupsi

1 RUU Telah dilakukan

sosialisasi RUU

tentang

Perampasan Asset

Tindak Pidana.

Pada Tahun 2011

RUU Perampasan

Asset menjadi

prioritas yang akan

dibahas di DPR

bersama dengan

RUU KUHAP, KUHP

dan RUU

Pemberantasan

Tipikor.

8. Peningkatan kepastian hukum Peningkatan pelayanan hukum yang

sederhana, cepat, dan murah bagi

pencari keadilan

Jumlah percepatan penyelesaian perkara

di tingkat MA

10.000 perkara 13.891 perkara


72



Jumlah penyelesaian administrasi

perkara (yg sederhana, dan tepat waktu)

di tingkat Pertama dan Banding di

lingkungan Peradilan

Peradilan Umum =

145.000 perkara

Penyelesaian

Perkara di

Lingkungan

Peradilan

Umum:

Tingkat Pertama

:

• Perkara yang

ditangani =

2.742.169 pkr

• Putus = 2.703.265

perkara

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani

=13.488 perkara

• Putus = 10.795

perkara

Peradilan Agama =

80.000 perkara

Penyelesaian

Perkara di

Lingkungan

Peradilan Agama

Tingkat Pertama

:

• Perkara yang

ditangani:

377.382 perkara

• Putus: 314.407

perkara

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani: 935

perkara

• Putus : 751

perkara


73



Peradilan Militer =

3.000 perkara

Penyelesaian

Perkara di

Lingkungan

Peradilan Militer:

Tingkat Pertama

:

• Perkara yang

ditangani: 3.641

perkara

• Putus: 3.149

perkara

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani: 460

perkara

• Putus : 374

perkara

Peradilan TUN =

2.000 perkara

Penyelesaian

Perkara di

Lingkungan

Peradilan

Umum:

Tingkat Pertama

• Perkara yang

ditangani: 1.768

perkara

• Putus: 1.17

perkara

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani: 460

perkara

• Putus : 374

perkara


74



9. Penguatan perlindungan HAM Peningkatan perlindungan,

pemenuhan dan penegakan HAM di

Indonesia

Peningkatan pelayanan bantuan hukum

kepada masyarakat yang tidak mampu

Penyediaan

Bantuan hukum di

lingkungan

peradilan:

- Umum = 26.320

pkr

- Agama = 26.320

pkr

- Militer dan TUN

= 26.320 pkr

Penyelesaian

perkara prodeo

di pengadilan

agama sebanyak

4.823 dengan

rincian perkara

cerai gugat

3.175, perkara

cerai talak 510,

dan perkara lain-

lain 1.138

Peningkatan penanganan penyidikan dan

penuntutan pelanggaran HAM Berat

5 perkara Nihil

Peningkatan kerjasama dalam/luar

negeri dalam rangka pemajuan HAM

6 instrumen HAM

Internasional dan 2

Naskah Akademis

8 instrumen

HAM dan 6

Naskah

Akademis

Jumlah program pembelajaran HAM 10 8 program

pelatihan HAM

dengan peserta

320 orang orang.

Diinformasikan

juga terdapat

pelatihan HAM

yang

diselenggarakan

bekerjasama

dengan lembaga

lain sebanyak 7

angkatan dengan

peserta sebanyak

280 orang


75



10. Pemberdayaan industri strategis

bidang pertahanan

Meningkatnya kemampuan produksi

industri pertahanan dalam negeri yang

didukung oleh tersedianya kajian

pengembangan peralatan pertahanan

dan keamanan

Penyusunan payung hukum Revitalisasi

industri pertahanan dalam negeri

Tersusunnya

payung hukum

untuk mendukung

revitalisasi industri

pertahanan dalam

negeri

• Tersusunnya Draft

RUU tentang

Revitalisasi

industri

pertahanan

nasional;

• Ditetapkannya

Perpres No.

42/2010 tentang

Komite Kebijakan

Industri

Pertahanan.

Jumlah produksi dan jenis Alutsista yang

dipenuhi oleh Industri dalam negeri

Meningkatnya

pemenuhan Alutsista

TNI melalui industri

dalam negeri

sebanyak 12,65% dari

jumlah akuisisi

Alutsista TNI dan

7,1% untuk Alsus

Polri

Terlaksananya

pemenuhan

kebutuhan

Alutsista TNI dan

Alsus Polri dari

industri dalam

negeri (Kapal

Cepat Rudal,

pesawat

patrol/angkut,

sistem radar,

munisi, peralatan

personnel, dll.)

Jumlah model dan/atau prototype alat

peralatan pertahanan dan keamanan

Terlaksananya

pengembang-an 5

prototype

peralatan

pertahanan dan

keamanan oleh

litbang dalam

negeri

• Modernisasi

Alutsista TNI yang

sudah tua oleh

Industri dalam

negeri (overhaul

KRI)

• Dimulainya

mekanisme

Pinjaman Dalam

Negeri untuk

pendanaan


76



kebutuhan

Alutsista TNI dan

Alut Polri oleh

industri

pertahanan dalam

negeri

• Inisiasi rencana

kerja sama

pengembangan

prototype

pesawat tempur

RI-Korsel

• Pengembangan

prototype UAV,

platform KCR tipe-

40

Keterangan: a)

LAKIP KEMLU 2010 b)

LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 2010 c)

LAKIP Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 2010


77


Bidang Perekonomian, Tahun 2010


2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010*

1. Pelaksanaan pengembangan

industri sesuai dengan Peraturan

Presiden No.28/2008 tentang

Kebijakan Industri Nasional

Terbentuknya Kawasan Industri

Berbasis CPO di 3 Provinsi

Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau 20% 100% dari target

Jumlah Perusahaan 40 100% dari target

Pilot project industri turunan kelapasawit 1 100% dari target

Terbangunnya klaster industri berbasis

migas kondensat

Kajian pembangunan refinery di Jatim 1 100% dari target

Laporan Koordinasi pengalokasian bahan

baku migas dan kondensat di Jawa Timur

dan Kaltim

1 100% dari target

Kajian bahan baku alternatifKajian bahan

baku alternatif

1 100% dari target

Business Plan Industri Petrokimia

Nasional

1 100% dari target

2. Peningkatan peran dan

kemampuan Republik Indonesia

dalam diplomasi perdagangan

internasional

Meningkatnya peran dan kemampuan

Indonesia di bidang diplomasi

perdagangan internasional guna

pembukaan, peningkatan dan

pengamanan akses pasar

Jumlah partisipasi dalam perundingan

perdagangan internasional

40 41

Jumlah posisi runding yang disusun 40 41

Jumlah penyelenggaraan sidang

internasional di Dalam Negeri

8 17

Jumlah hasilperundingan Perdagangan

Internasional (MRA, MOU, Agreement,

Agreed Minutes, Declaration, Chair

Report)

34 34

Jumlah forum konsultasi tek-nis

kesepakatan perundingan internasional

6 4

3. Peningkatan pelayanan dan


Indonesia (TKI) selama proses

penyiapan, pemberangkatan, dan

kepulangan

Tersedianya sistem informasi layanan

TKI antarinstansi/ lembaga

Adanya sistem informasi layanan TKI Electronic form;

Document mgmt; Job

Order mgmt;

Recruitment mgmt;

Selection mgmt;

Security; Inter-

operability; Placement

mgmt; Campaign

mgmt; Operasional

Infrastruktur dan

aplikasi sistem

informasi

layanan TKI (SIM-

TKI) telah

terbangun.


78


2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010*

Terlaksananya Pelayanan Advokasi

dan Perlindungan Hukum TKI

Kemudahan penyampaian pengaduan 24

jam (bebas pulsa)

- 1.921 orang

menyampaikan

pengaduan

Jumlah pengaduan yang ditangani 100% pengaduan

tertangani

1.858 kasus yang

sudah

diselesaikan 398

kasus (21,42%)

Jumlah orang yang berminat bekerja ke

luar negeri yang mendapat advokasi

50.000 57.735

Persentase TKI purna bermasalah yang

direhabilitasi

60% TKI

bermasalah

ditangani

99,79%

4. Peningkatan upaya pelayanan dan


Indonesia (TKI) di luar negeri

Tersedianya regulasi yang melindungi

TKI

Ratifikasi konvensi buruh migran dan

keluarganya

Penyiapan ratifikasi

konvensi buruh

migran

Hasil Kajian

ratifikasi konvensi

buruh migran telah

selesai disiapkan

Amandemen UU 39/2004 Persiapan

amandemen UU

39/2004

Kajian akademis

revisi UU39/2004

Jumlah atase ketenagakerjaan yang

memberi perlindungan TKI

13 atase Telah dilaksanakan

penempatan

atase/staf teknis

tenaga kerja di 15

negara

Terintegrasinya pelayanan

penempatan calon TKI di daerah

% calon TKI yang terlayani dan tercatat

pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan

Kab/Kota

100% calon TKI

terlayani

100% calon TKI

terlayani dan

tercatat pada

Dinas Tenaga

Kerja provinsi

dan Kab/Kota

Catatan:

*) Sumber : RPJMN 2010-2014

**) Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan


79


Bidang Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2010



1. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib

dan lancar paling lambat pada 2010

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Haji1

Jumlah jamaah haji penerima layanan

kesehatan haji

221.000 221.000

Meningkatnya penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah

Jumlah jamaah haji yang melaksanakan

ibadah haji dan umrah

221.000 221.000

2. Peningkatan kerukunan umat

beragama melalui pembentukan dan

peningkatan efektivitas Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Meningkatnya dan terpeliharanya

kondisi dan suasana yang aman dan

damai di kalangan umat beragama

Pembangunan Sekretariat Bersama FKUB

Kab/Kota (unit)

15

15

Operasional FKUB (unit)

a. Tk Provinsi

b. Kab/Kota

33

150

33

150

Pemulihan Paska Konflik (Kegiatan) 1 1

3. Peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara dan wisatawan

nusantara sebesar 20% secara

bertahap dalam 5 tahun

Meningkatnya jumlah wisatawan

mancanegara dan wisatawan

nusantara sebesar 20% secara

bertahap dalam 5 tahun

Jumlah wisatawan mancanegara

6.750.000 7.002.944

Jumlah wisatawan nusantara 230.000.000 234.377.000

4. Promosi 10 tujuan pariwisata

Indonesia melalui saluran

pemasaran dan pengiklanan yang

kreatif dan efektif

Terlaksananya promosi 10 tujuan

pariwisata Indonesia melalui saluran

pemasaran dan pengiklanan yang

kreatif dan efektif

Partisipasi pada bursa pariwisata

internasional, pelaksanaan misi

penjualan (sales mission), dan

pendukungan penyelenggaraan festival

(event)

72 78

Penyelenggaraan perwakilan promosi

pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism

Promotion Representative Officers) di

luar negeri (VITO)

12 12

Penyelenggaraan promosi langsung

(direct promotion), dan penyelenggaraan

event pariwisata berskala nasional dan

internasional (event)

43 47

5. Perbaikan dan peningkatan kualitas

jaringan prasarana dan sarana

pendukung pariwisata

Meningkatnya kualitas jaringan

prasarana dan sarana pendukung

pariwisata

Jumlah dukungan fasilitas pariwisata

(daya tarik)

7 7


80



6. Peningkatan kapasitas pemerintah

dan pemangku kepentingan

pariwisata lokal untuk mencapai

tingkat mutu pelayanan dan

hospitality management yang

kompetitif di kawasan Asia

Meningkatnya kapasitas pemerintah

dan pemangku kepentingan pariwisata

lokal untuk mencapai tingkat mutu

pelayanan dan hospitality

management yang kompetitif di

kawasan Asia

Jumlah tenaga kerja yang memiliki

sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata

(ribu orang)

10 10

Jumlah sumber daya yang dilatih di

bidang kebudayaan dan kepariwisataan

(orang)

1.150 1.150

Jumlah lulusan pendidikan pariwisata di

4 UPT pendidikan tinggi pariwisata

(orang)

1.241 1.249

7 Perumusan kebijakan dan

pedoman bagi penerapan

pengarusutamaan (mainstreaming)

Gender (PUG) oleh Kementerian

dan Lembaga Pemerintah

Nonkementerian lainnya, termasuk

perlindungan bagi perempuan dan

anak terhadap berbagai tindak

kekerasan

Meningkatnya jumlah kebijakan

pelaksanaan PUG bidang pendidikan

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG

dalam rangka peningkatan kualitas

pendidikan

2

2

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan ARG di bidang

pendidikan (K/L dan prov)

1 K/L

5 Prov

1 K/L

10 Prov


pelaksanaan PUG bidang kesehatan

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di

bidang kesehatan

3

3



kesehatan (K/L dan prov)

1K/L

5 Prov

1 K/L

5 Prov


partisipasi perempuan di bidang politik

dan pengambilan keputusan


bidang politik dan pengambilan

keputusan

2

2


dalam penerapan ARG di bidang politik dan

pengambilan keputusan (K/L dan prov)

3 K/L

7 Prov

3 K/L

7 Prov


pelaksanaan PUG bidang

ketenagakerjaan


bidang ketenagakerjaan

1

1



ketenagakerjaan (K/L dan prov)

1 K/L

5 Prov

1 K/L

5 Prov


perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

Jumlah kebijakan perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan

5

5


dalam penerapan kebijakan

3 K/L

6 Prov

3 K/L

14 Prov


81



perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan (K/L dan prov)


penerapan sistem data gender

Jumlah kebijakan penerapan sistem data

gender

2 1


dalam penerapan kebijakan penerapan

sistem data terpilah gender (K/L dan

prov)

1 K/L

-

1 K/L

-


perlindungan tenaga kerja perempuan

Jumlah kebijakan perlindungan tenaga

kerja perempuan

1

1



perlindungan tenaga kerja perempuan

(K/L dan prov)

1 K/L

5 Prov

1 K/L

5 Prov


perlindungan korban tindak pidana

perdagangan orang

Jumlah kebijakan perlindungan korban

tindak pidana perdagangan orang

2

1



perlindungan korban tindak pidana

perdagangan orang (K/L dan prov)

1 K/L

5 Prov

1 K/L

15 Prov


penghapusan kekerasan pada anak

Jumlah kebijakan penghapusan

kekerasan pada anak

1 1


tentang penghapusan kekerasan pada

anak (K/L dan prov)

1 K/L

5 Prov

15 K/L

6 Prov

8. Pencapaian posisi papan atas pada

South East Asia (SEA) Games pada

tahun 2011, peningkatan

perolehan medali di Asian Games

tahun 2010 dan Olimpiade tahun

2012

Meningkatnya penyediaan

prasarana dan sarana

keolahragaan yang memenuhi standar

kelayakan

Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana

olahraga.

4 4

Jumlah penyediaan sarana olahraga 44 44

Meningkatnya pembinaan

olahraga prestasi

Jumlah olahragawan andalan nasional 520 520

Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian

Games, SEA Games, Olympic Games,

Asian Para Games, Para Games, dan

Paralympic Games

2 2


82



9. Peningkatan character building

melalui gerakan, revitalisasi dan

konsolidasi gerakan kepemudaan

Meningkatnya jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam peningkatan

wawasan kebangsaan, perdamaian,

dan lingkungan hidup

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam

peningkatan wawasan kebangsaan,

perdamaian, dan lingkungan hidup

5.500 5.500

Meningkatnya keberdayaan organisasi

pemuda

Jumlah pengelola organisasi

kepemudaan yang difasilitasi dalam

pelatihan kepemimpinan, manajemen,

dan pencanaan program

6.000 6.000

Jumlah organisasi kepemudaan yang

difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi

berdasarkan standar organisasi

38 38

Berkembangnya kepemimpinan

pemuda

Jumlah pemuda kader kepemimpinan 4.500 4.500

Berkembangnya kewirausahaan

pemuda

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai

kader kewirausahaan

3.175 3.175

10. Revitalisasi Gerakan Pramuka Pengembangan gerakan kepramukaan Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam

pendidikan kepramukaan

1.000 1.000

execsum lengkap-2 nma bersih [1] yw nma191011 2 -hr 211011 · dalam meningkatkan dan mempertahankan...

Documents