execsum lengkap-2 nma bersih [1] yw nma191011 2 -hr 211011 · 2013. 10. 23. · antara lain dari...

Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif

EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN

RPJMN 2010-2014

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2011

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

ii

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk semua,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010–2014 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan

Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari

Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden terpilih

yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2010–2014

adalah RPJMN ke-2 dari 4 RPJMN yang diamanatkan dalam

RPJPN 2005–2025.

Tahun 2011 ini, pelaksanaan RPJMN 2010–2014 telah memasuki tahun kedua, yang

artinya pembangunan tahun pertama (2010) telah diselesaikan. Berbagai capaian

pelaksanaan pembangunan di tahun 2010 merupakan capaian prioritas nasional dan

prioritas bidang pembangunan lainnya sesuai amanat RPJMN 2010–2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mengamanatkan bahwa Bappenas

mengemban kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN.

Disamping itu, untuk menjaga ketercapaian prioritas pembangunan nasional di tahun

2014 maka evaluasi setiap tahun pelaksanaan RPJMN 2010–2014 perlu dilakukan,

termasuk pelaksanaan tahun 2010. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil

kerja Pemerintah selama tahun 2010, juga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan

pembangunan pada tahun berikutnya.

Dari pencermatan yang dilakukan selama satu tahun terhadap pelaksanaan RPJMN

2010–2014, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti bagi pembangunan

Indonesia. Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional cukup baik, terlihat dari

capaian-capaian prioritas pembangunan nasional yang mendukung percepatan


iii

pembangunan infrastruktur fisik yang antara lain ditandai dengan terlaksananya

pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian sesuai dengan target yang

direncanakan.

Sementara itu, capaian pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang

mendukung perbaikan infrastruktur lunak tercermin antara lain dari semakin

meningkatnya Angka Indeks Korupsi di Indonesia dan semakin tertatanya regulasi

yang harus diikuti oleh para investor dan pengusaha. Untuk capaian prioritas

pembangunan nasional yang mendukung penguatan infrastruktur sosial terlihat

antara lain dari semakin meningkatnya taraf pendidikan dan taraf kesehatan

masyarakat, serta semakin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan

capaian prioritas pembangunan nasional yang merupakan upaya pembangunan

kreativitas ditandai dengan semakin berkembangnya kebhinekaan budaya, karya

seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Akhirnya, upaya dan kerja keras yang telah dilakukan pada awal palaksanaan RPJMN

2010–2014 dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan nasional telah memberikan hasil yang sepadan. Namun demikian, kerja keras tetap harus terus

dilakukan agar hasil yang telah tercapai sesuai target dapat terus ditingkatkan hingga

akhir tahun 2014. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang capaiannya

masih belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya lebih keras lagi sehingga

pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan target

prioritas pembangunan nasional dapat dicapai pada tahun 2014. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, September 2011

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Armida S. Alisjahbana


iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....................................................................................................... i

Kata Pengantar ...................................................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ iv

Ringkasan Eksekutif Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ................ 1

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ................................... 1

Prioritas Nasional 2: Pendidikan .......................................................................... 2

Prioritas Nasional 3: Kesehatan ........................................................................... 4

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan .............................................. 5

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan .............................................................. 6

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ........................................................................ 7

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ........................................... 9

Prioritas Nasional 8: Energi .................................................................................. 10

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .................... 10

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik ... 11

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ................ 12

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ...................................... 12

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ................................................................ 14

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................................... 15

Tabel Capaian Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ........................................ 17

Prioritas Nasional 1:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ..................................... 19

Prioritas Nasional 2: Pendidikan ........................................................................... 23

Prioritas Nasional 3: Kesehatan ............................................................................. 26

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan ............................................... 28

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan ............................................................... 34

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur ......................................................................... 40

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha ............................................ 44

Prioritas Nasional 8: Energi ................................................................................... 49

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana ...................... 51

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik ... 55

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi ................ 64

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ...................................... 68

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ................................................................ 77

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................................... 79


v

Ringkasan Eksekutif

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan

RPJMN 2010-2014


1

Ringkasan Eksekutif

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014

Satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 telah dilalui. Dengan mengamati capaian

pelaksanaan sasaran prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010, secara

umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan masih berjalan sesuai dengan

alur yang diharapkan. Namun beberapa substansi inti perlu diupayakan lebih keras

untuk mencapai sasaran pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010–2014.

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Capaian penting dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai

berikut:

(1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun

2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 untuk memberikan landasan

kuat bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2010, sebanyak 9

kementerian/lembaga (K/L) telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI),

sehingga saat ini sudah terdapat 14 K/L yang telah melaksanakan RBI. Pelaksanaan

reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan antara lain melalui penataan struktur

kelembagaan instansi pemerintah.

(2) Dalam konteks otonomi daerah, difokuskan pada penghentian/pembatasan pemekaran wilayah, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana

perimbangan daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dalam upaya membatasi pemekaran wilayah telah disusun rancangan Desain Besar

Penataan Daerah untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana

perimbangan daerah telah dicapai antara lain 70 persen daerah telah memanfaatkan

Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak), 80 persen daerah

telah menyerap DAK sebesar 100 persen, tersusunnya kebijakan/regulasi dana

perimbangan yang dapat diterapkan di daerah, 31 persen daerah memiliki proporsi

belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, 23 persen rata-rata belanja

modal yang digunakan terhadap total belanja daerah, 91 persen APBD disahkan

secara tepat waktu, 15 daerah ber-LKPD dengan status wajar tanpa pengecualian

(WTP), serta 63 persen daerah telah melakukan penetapan serta penyampaian

Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada tahun

2010 dilakukan penyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pemilihan Kepala Daerah.

(3) Penyempurnaan berbagai kebijakan dalam pengelolaan SDM aparatur dengan capaian telah disusunnya beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) antara


2

lain RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan Seleksi PNS, RPP tentang

Kebutuhan Pegawai, dan RPP tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri.

(4) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, melalui pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian

peraturan daerah sebanyak 3.000 perda.

(5) Peningkatan sinergi antara pusat dan daerah, antara lain melalui peningkatan jumlah SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan dan diterapkan oleh

daerah. Selama tahun 2010, telah ditetapkan 8 SPM baru, sehingga secara

keseluruhan 13 SPM sudah ditetapkan melalui peraturan menteri terkait, dan telah

dilakukan fasilitasi penerapan untuk 5 SPM. Selain itu, pelaksanaan pelayanan

terpadu satu pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) semakin membaik dengan

meningkatnya jumlah pemda yang menerapkan PTSP/OSS dari 360 OSS menjadi 394

OSS.

(6) Dalam hal penegakan hukum, peningkatan integritas dan sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi prioritas yang menentukan kualitas penegakan hukum di

Indonesia. Pemantapan integrasi dan integritas penegakan hukum, dilakukan melalui

peningkatan kualitas SDM Kejaksaan dalam penerimaan pegawai, pelaksanaan diklat

penjenjangan serta pendidikan pasca sarjana, disamping penerapan reward and

punishment. Dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim, peran Komisi

Yudisial semakin meningkat dengan diterimanya 2.915 berkas pengaduan

masyarakat dan 214 berkas telah ditindak lanjuti. Pencegahan korupsi juga

diintensifkan melalui pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Dari 144.557 wajib LHKPN sebanyak 118.340 telah melaporkan dan sebanyak

114.570 telah diumumkan. Di bidang penindakan, pada tahun 2010 Komisi

Pemberantas Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara

tindak pidana korupsi, penyidikan terhadap 62 perkara tindak pidana korupsi,

penuntutan terhadap 55 perkara dan eksekusi terhadap 38 keputusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan koordinasi dan supervisi dilakukan

terhadap beberapa perkara, dan telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian

negara mencapai lebih dari Rp500 miliar.

(7) Terkait dengan penyelenggaraan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga tahun 2010 telah diterbitkan NIK di 329 kabupaten/kota, sedangkan untuk

pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) masih dalam

proses persiapan.

Prioritas Nasional 2: Pendidikan

Sampai tahun 2009/2010, upaya pembangunan pendidikan telah berhasil

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan

meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai

7,7 tahun, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas

menjadi 5,30 persen, serta meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua


3

jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A dan APM

SMP/SMPLB/ MTs/Paket B pada tahun 2010 masing-masing adalah 95,41 persen dan

75,64 persen, sedangkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C

adalah 70,53 persen. Sementara itu, APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2010

telah mencapai 26,34 persen.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan partisipasi masyarakat terhadap

pendidikan, pemerintah telah berupaya menyediakan pendidikan yang semakin

terjangkau melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun

2009, disediakan BOS bagi 27.130.968 siswa SD, 9.465.836 siswa SMP, dan 5.946.329

siswa di MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Target cakupan program BOS

meningkat pada tahun 2010 menjadi 27.672.820 siswa SD, 9.660.639 siswa SMP, dan

6.794.516 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Pada akhir Desember 2010,

BOS dapat disalurkan kepada 26.630.889 siswa SD dan 9.387.670 siswa SMP serta

6.058.192 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah telah berupaya

menyediakan bahan ajar bermutu dan murah serta melengkapi sekolah dengan

sambungan internet yang memuat tentang pendidikan agar siswa dapat mengakses

ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Dalam hal penyediaan bahan ajar, Pemerintah

sejak tahun 2009 membeli hak cipta 1.232 judul buku dari 345 jilid buku jenjang

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB, dan dilanjutkan pada tahun 2010

membeli 305 judul buku dari 57 jilid buku untuk semua jenjang pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan metodologi pembelajaran, Pemerintah terus

mendorong pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang memperhatikan

kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa

Indonesia melalui penyempurnaan kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan

menengah.

Kapasitas pengelolaan juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan

kapasitas kepala sekolah serta pengembangan kemampuan pengawas. Selanjutnya,

terkait dengan pengetahuan kewirausahaan lulusan, pendidikan kewirausahaan

dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dengan memasukkan muatan

kewirausahaan dalam kurikulum yang ada.

Seiring dengan peningkatan input (akses pendidikan) dan proses pembelajaran

(metodologi), Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas

pendidikan yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas guru dalam mengajar,

penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar, dan perbaikan

distribusi guru.

Pada tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan

jenjang pendidikan tinggi ditandai dengan jumlah perguruan tinggi yang masuk ke

dalam peringkat 500 terbaik versi lembaga pemeringkat independen internasional.

Sampai tahun 2010, terdapat 8 universitas di Indonesia yang berhasil menembus

peringkat 200 besar di wilayah Asia, yaitu UI, UGM, UNAIR, ITB, IPB, UNDIP, UNS,

dan UNIBRAW.


4

Prioritas Nasional 3: Kesehatan

Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan antara lain

ditandai dengan: (1) meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun

(2010), (2) menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000

kelahiran hidup (2007), (3) menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi sebesar

34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), (4) menurunnya prevalensi kekurangan gizi

menjadi sebesar 17,9 persen (2010), dan (5) menurunnya prevalensi anak balita yang

pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen (2010).

Dalam rangka peningkatan upaya kesehatan preventif terpadu, pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 82,2 persen (Riskesdas, 2010).

Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan

antenatal pada trimester pertama kehamilan (K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi

dari kunjungan keempat (K4) yaitu sebesar 61,4 persen (Riskesdas, 2010).

Selanjutnya dalam meningkatkan status kesehatan anak, cakupan imunisasi lengkap

anak balita mencapai 53,8 persen (Riskesdas, 2010). Kunjungan ke pelayanan

kesehatan pada saat bayi berumur 6-48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1)

mencapai 71,4 persen (Riskesdas, 2010). Cakupan pelayanan kesehatan bayi

mencapai 84,01 persen dan cakupan pelayanan kesehatan balita mencapai 78,1

persen (Kemkes, 2010).

Rasio puskesmas terhadap penduduk meningkat dari 3,6 per 100.000 penduduk pada

tahun 2007 menjadi 3,78 per 100.000 penduduk pada tahun 2009 (Profil Kesehatan,

2009). Sementara itu, pada tahun 2009, rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap

penduduk sebesar 70,74 TT per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan, 2009).

Sementara itu, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan terus

ditingkatkan dan mencapai 82 persen pada tahun 2010.

Pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan

pembiayaan/asuransi kesehatan. Seluruh penduduk miskin telah tercakup dalam

skema pembiayaan Jamkesmas dan selanjutnya penerapan asuransi kesehatan akan

diperluas secara bertahap untuk seluruh penduduk. Sampai dengan akhir Desember

tahun 2010, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 59,07 persen.

Sementara itu, dalam pelaksanaan program KB, angka pemakaian

kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR) terus meningkat yang ditandai

dengan meningkatnya jumlah peserta KB, yaitu: (1) meningkatnya pencapaian

jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 juta menjadi sebanyak 8,6 juta.; (2)

meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 26,7 juta

menjadi sebanyak 33,7 juta.

Capaian upaya pengendalian penyakit antara lain terlihat dari pengendalian

prevalensi HIV terus diupayakan mencapai kurang dari 0,2 persen (Hasil Estimasi

Prevalensi HIV Kemkes, 2009). Persentase kasus baru tuberkulosis (TB) paru (BTA

positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing mencapai 74,7

persen dan 86,4 persen, serta angka penemuan kasus malaria (annual parasite

index/API) mencapai 1,96 per 1.000 penduduk (Kemkes 2010). Selanjutnya, pada


5

aspek kesehatan lingkungan, akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak

masih rendah yaitu sebesar 45,7 persen dan 55,5 persen (Riskesdas, 2010).

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan

Capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan didukung oleh

pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1

persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 5,8 persen. Hal tersebut

berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dari 14,15 persen pada tahun 2009

menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Meskipun secara prosentase menurun, pada

tahun 2010, secara absolut masih terdapat 31,02 juta orang hidup di bawah garis

kemiskinan dan juga terjadi pelambatan penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun

2008 ke 2009 tingkat kemiskinan menurun sebesar 1,27 persen, sedangkan dari

tahun 2009 ke 2010 hanya menurun 0,82 persen.

Program-program bantuan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan

memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan

kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya telah

terlaksana dengan baik selama tahun 2010. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) terus ditingkatkan pada tahun 2010, cakupan PKH telah diperluas di 88

kabupaten/kota di 20 provinsi, dengan jumlah penerima sekitar 772.830 rumah

tangga sangat miskin (RTSM). Namun pencapaian jumlah penerima tersebut di

bawah target RPJMN 2010-2014 yaitu 816.000 RTSM.

Sementara itu, Raskin yang merupakan program nasional bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pada tahun 2010, jumlah

penerima Raskin sebanyak 17,488,007 RTSM. Alokasi Raskin untuk setiap penerima

yaitu 15 kg beras selama 12 bulan, dengan harga tebus beras sebesar Rp1.600 per kg

netto di titik distribusi. Realisasi penyaluran Raskin tahun 2010 (per Februari 2011)

yaitu sebesar 98,67 persen. Dari total pagu Raskin sebanyak 2,97 juta ton beras,

sebanyak 2,93 juta ton beras dapat disalurkan ke penerima. Realisasi penyaluran

Raskin tahun 2010 ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Raskin tahun

2009 sebesar 97,74 persen.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah

kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas juga telah berhasil mendorong peningkatan

cakupan jaminan kesehatan. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010, persentase

penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan telah mencapai sekitar 59,07

persen. Realisasi Jamkesmas hingga Desember 2010 sebesar Rp4,2 triliun yang

ditujukan bagi 76,4 juta masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya,

Pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang

pendidikan, termasuk menyediakan jalur pendidikan non formal (pendidikan

kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) untuk


6

menampung anak-anak putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti

jenjang pendidikan formal. Selama tahun 2010 pelaksanaan program beasiswa

miskin untuk tingkat SD sampai perguruan tinggi telah membantu sebanyak 3,7 juta

siswa.

Pelaksanaan program Klaster II, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan terus

diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, agar semakin efektif dalam mewujudkan

pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitasnya untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan. Pada tahun 2010 program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan

target yang ditetapkan yaitu pelayanan PNPM Mandiri yang didukung dengan

penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari

dana APBN dan APBD. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan

dan PNPM Mandiri Perdesaan.

Secara umum pelaksanaan Program Klaster III, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR)

menunjukkan pencapaian target yang tinggi. Penyaluran KUR untuk UMKM dan

koperasi sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai hampir

Rp34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah. Jumlah dana penjaminan

kredit yang disediakan untuk mendukung penyaluran KUR pada tahun 2010 dapat

dipenuhi 100 persen, sehingga pada tahun 2010 KUR dapat disalurkan sebesar

Rp17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,44 juta nasabah, dan rata-rata

kredit/pembiayaan sebesar Rp11,98 juta. Selanjutnya, pelaksanaan Klaster III juga

diperluas melalui penyediaan dana melalui koperasi untuk 2.600 koperasi/kelompok

UMKM, dengan pencapaian sebesar 99,46 persen. Disamping itu, sekitar 5.737

koperasi dan UMKM juga menerima dukungan pemasaran pada tahun 2010.

Pada tahun 2010, untuk mendukung koordinasi kebijakan dalam pengarusutamaan

kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan 8 kegiatan

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan

kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan serta 4 kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan

anggaran. Adapun hasilnya berupa rekomendasi kebijakan tentang

pengarusutamaan kebijakan dan anggaran.

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan

Keberhasilan pencapaian pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2010

ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pangan. Produksi padi berhasil

mencapai 66,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung mencapai 18,3 juta ton

pipilan kering, kedelai mencapai 907 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,7 juta ton

Gula Kristal Putih (GKP), daging sapi mencapai 440 ribu ton karkas, serta ikan 10,83

juta ton. Berdasarkan data tersebut, produksi padi dan daging sapi telah mampu

mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk produksi jagung, kedelai, dan


7

gula, pemerintah dan masyarakat masih perlu berupaya bersama untuk dapat lebih

meningkatkan jumlah produksinya.

Pada tahun 2010 pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan

mencapai 2,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka sasaran yaitu sebesar

3,6 persen, serta mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2009 yang

pertumbuhannya mencapai 4,0 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mampu

memberikan lapangan kerja bagi sekitar 41,5 juta orang. Sedangkan dari sisi Nilai

Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masing-masing

mencapai 102,75 dan 105,5. Capaian indeks NTP tersebut masih lebih rendah dari

target yaitu 105. Sementara itu, capaian indeks NTN lebih tinggi dari target yaitu 105.

Untuk menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras,

pada tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin bagi

seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 2,93 juta ton beras. Berdasarkan hasil

Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia pada tahun 2010 meningkat dari rata-

rata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi 1.957,0 kkal/kapita/hari.

Konsumsi ikan mencapai 30,47 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 4,78 persen

dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2009 yang mencapai 29,08

kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun

2010 sebesar 80,6, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,4.

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur

Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakup pengelolaan

tata ruang, pembangunan jalan, perhubungan, perumahan rakyat, pengendalian

banjir, telekomunikasi dan transportasi perkotaan; seperti uraian berikut:

Kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan sasaran penyusunan neraca

penatagunaan tanah pada 100 kab/kota telah memenuhi target atau sebanyak 20

persen dari total target RPJMN 2010-2014. Sedangkan inventarisasi penguasaan dan

pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah telah pula dilaksanakan

sesuai dengan target, 335.665 bidang atau 20 persen dari total target RPJMN 2010–

2014.

Pembangunan infrastruktur transportasi meliputi berbagai moda transportasi. Untuk

prasarana jalan, telah dicapai kondisi mantap jalan nasional sebesar 87 persen dan

bertambahnya jumlah lajur-Km jalan menjadi sepanjang 93.094 lajur-Km pada jalan

nasional. Untuk angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) telah

dilaksanakan pembangunan baru dan lanjutan 6 unit dermaga penyeberangan dan

36 unit pembangunan baru dan lanjutan dermaga danau, serta 30 unit

pembangunan baru dan lanjutan kapal penyeberangan perintis. Capaian

pembangunan perkeretaapian antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan

pembangunan jalur kereta api (KA) baru 68,67 km; dimulainya pembangunan Mass

Rapid Transit (MRT) Jakarta; melanjutkan pembangunan double track Manggarai-

Cikarang; serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian


8

transportasi laut diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran

sebanyak 6,3 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di

lebih dari 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; pengembangan Pelabuhan

Tanjung Priok dan Belawan; serta pemasangan sistem National Single Window di

pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan capaian transportasi udara diantaranya:

pengembangan 4 bandar udara (bandara) pada daerah rawan bencana dan daerah

perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan

fasilitas bangunan pada 205 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru;

pembangunan, 124 paket rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi

penerbangan; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perintis pada 118

rute penerbangan.

Cakupan penyediaan rumah layak huni yang menjadi substansi inti perumahan

rakyat telah mencapai 87.001 Rumah Sehat Sederhanan (RSH) bersubsidi, 500 unit

rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huni

untuk 96.045 keluarga kurang mampu.

Pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut: 1)

prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, dan

pengaman pantai sepanjang 25,11 km, serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir

sepanjang 171,2 km, 5 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 10

km untuk mengamankan kawasan seluas 27.576 hektar; 2) pembangunan Kanal

Banjir Timur paket 22 sampai dengan 29; serta 3) penanganan terpadu Daerah Aliran

Sungai (DAS) Bengawan Solo, telah mulai dilaksanakan pembangunan 4 buah waduk

dan 2 unit pompa prasarana pengendali banjir, dan 8 buah waduk dalam

pelaksanaan rehabilitasi.

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terkait dengan

substansi inti adalah pembentukan Information Communication and Technology (ICT)

Fund dan pembangunan Desa Dering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan PLIK.

Saat ini, jaringan tulang punggung serat optik sudah tersedia di sebagian besar

ibukota kota/kabupaten di wilayah barat Indonesia, yaitu 66 persen ibukota kab/kota

di Sumatera, 98 persen di Jawa, dan 100 persen di Bali. Kondisi sebaliknya terjadi di

wilayah Indonesia bagian timur. Jaringan tulang punggung serat optik baru

menjangkau 98 dari total 219 ibukota kab/kota (44,7 persen) di wilayah Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hal ini mengakibatkan pertukaran

informasi di wilayah timur tidak secepat dan sehandal di wilayah barat. Terkait

penyediaan akses telekomunikasi dan akses internet, pembangunan Desa Dering

telah dilakukan di 27.670 desa (83,4 persen dari target) dan Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) dilakukan di 4.269 desa (74,3 persen dari target).

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Untuk mendorong terciptanya kepastian hukum, telah dilakukan kegiatan

perancangan peraturan perundang-undangan melalui pembahasan tiga Rancangan

Undang-Undang (RUU), yaitu: RUU tentang Perubahan Desain Industri, RUU tentang


9

Perubahan UU Paten, dan RUU tentang Perubahan UU Pengadilan Anak. Dari 219

permohonan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diharmonisasikan

140 (66 persen) peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), telah dicapai target 33 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota yang telah

menggunakan SPIPISE pada PTSP.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik nasional,

pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain peningkatan kelancaran

distribusi bahan pokok dan pembangunan sarana distribusi perdagangan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi, implementasi National

Single Window (NSW) telah memasuki tahap Implementasi Nasional (tahap 5).

NSW-impor telah diberlakukan secara wajib 29 Januari 2010 bagi semua importir di 5

pelabuhan utama, yaitu: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan

Bandara Soekarno-Hatta. Seja

lan dengan pelaksanaan NSW, pada tanggal 10 Agustus 2010, dilakukan

penyederhanaan perijinan impor dari semula sebanyak 78 ijin menjadi 53 ijin.

Penyederhanaan perijinan impor ini semakin mempermudah para pengguna layanan

perijinan perdagangan secara online (INATRADE). Selama tahun 2010, jumlah

pengguna INATRADE mencapai 1536 perusahaan.

Sedangkan untuk pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah

dilakukan kegiatan sosialisasi dan promosi di 6 daerah (Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Papua)

dan 4 negara (Australia, Uzbekistan, Ukraina dan Lebanon).

Terkait kebijakan ketenagakerjaan telah dilakukan sinkronisasi kebijakan

ketenagakerjaan dan iklim usaha, antara lain melalui penyelesaian naskah akademis

dan konsep perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Dalam upaya penyelesaian masalah hubungan industrial, jumlah lembaga kerja sama

(LKS) bipartit yang terbentuk di perusahaan mencapai 13.246 LKS, lebih tinggi dari

target RPJMN yang naik 5 persen. Dalam hal peningkatan kapasitas organisasi pelaku

negosiasi, Pemerintah telah melatih 500 orang perwakilan pekerja, serikat

pekerja/serikat buruh, dan pengusaha. Selain itu, perusahaan yang menerapkan

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) naik 15,45 persen, yaitu dari 440

perusahaan tahun 2009 menjadi 508 perusahaan. Jumlah tenaga pengawas K3 yang

bersertifikat kompetensi pun meningkat 21,74 persen menjadi 84 tenaga pengawas.

Prioritas Nasional 8: Energi

Hasil-hasil kegiatan pembangunan di bidang energi terkait dengan produksi minyak

bumi, ketenagalistrikan, dan jaringan gas kota; sebagai berikut:


10

(1) Produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel per hari. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 965 ribu barrel per hari. Pencapaian

ini relatif tidak berbeda jauh dengan pencapaian pada tahun 2009 yaitu sebesar 944

ribu barrel per hari.

(2) Pencapaian pembangunan ketenagalistrikan ditunjukkan oleh peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 67,15 persen dan rasio desa terlistriki 92,5

persen. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787

MW beserta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya. Di sisi lain,

pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik terus dikembangkan,

antara lain: (a) pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro dengan kapasitas

terpasang sebesar 217,89 MW; (b) pembangkit listrik dari sumber energi surya

dengan kapasitas terpasang sebesar 13,58 MW; (c) pembangkit listrik dari sumber

energi angin dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 MW; (d) pemanfaatan panas

bumi dengan kapasitas terpasang 1.189 MW.

(3) Pembangunan jaringan gas kota telah dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu: (a) Tarakan, 3.400 sambungan rumah tangga; (b) Depok, 3.366 sambungan rumah

tangga; (c) Sidoarjo, 1.750 sambungan rumah tangga, dan (d) Bekasi, 1.800

sambungan rumah tangga.

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan

berbagai upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang mengarah kepada

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen

Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun

2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden mengenai

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan Rencana

Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditandatangani.

Upaya lain adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

prioritas yaitu seluas 204.211 ha serta pengembangan hutan kota seluas 1.175 ha.

Selain itu, dilakukan pula pengelolaan hutan melalui pengembangan hutan

kemasyarakatan (HKm) seluas 415.153 ha, pengembangan hutan kemitraan seluas

50.506 ha, dan pengembangan hutan desa seluas 113.354 ha. Selain itu juga

dilakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang mencapai 13,95 juta ha

serta kerjasama internasional dalam rangka konservasi laut melalui Coral Triangle

Initiative (CTI) dan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME).

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan antara lain dilakukan melalui pelaksanaan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan hasil jumlah

perusahaan peserta Proper mencapai 705 perusahaan, melebihi target di tahun

2010, yaitu 680 perusahaan. Untuk pelaksanaan Program Adipura, jumlah kota

dengan kualitas lingkungan baik mengalami peningkatan, dari 140 kota di tahun 2009

menjadi 162 kota di tahun 2010.

Di sektor kehutanan, dilakukan pengendalian kebakaran hutan melalui upaya


11

menurunkan jumlah hotspot menjadi 9.841 titik dari target penurunan kumulatif

menjadi 58.890 titik. Capaian ini melebihi target penurunan hotspot sebesar 20

persen per tahun.

Capaian dalam pengembangan sistem peringatan dini adalah terkelolanya Sistem

Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta

Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS).

Upaya untuk mengurangi bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di

enam DAOPS. Selain itu, dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko

bencana antara lain dilakukan: (1) dukungan penyediaan peralatan dan pemenuhan

logistik di 16 provinsi; (2) pembentukan tim Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana (SRC-PB) dengan basis di 2 lokasi (Jakarta dan Malang); dan (3) koordinasi

dan pelaksanaan tanggap darurat di wilayah pascabencana.

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik

Capaian kebijakan pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas nasional oleh K/L terkait

untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya

di daerah tertinggal, terdepan, dan pascakonflik adalah terlaksananya delapan

kebijakan khusus yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal,

terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Dalam konteks pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam

rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan diwujudkan kerjasama

pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan dengan tujuh negara tetangga, yaitu

Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor

Leste.

Untuk penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua

Nugini, Timor Leste, dan Filipina, telah disusun: (1) peta perbatasan RI-PNG Skala

1:50.000 sebanyak 37 Nomor Lembar Peta (NLP), dan (2) peta foto dan peta garis

pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP. Sedangkan dalam upaya penegasan

batas, telah dilakukan 17 kali perundingan untuk membahas segmen-segmen batas

RI-Malaysia, 2 kali perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-

Vietnam, 2 kali perundingan batas ZEE dan LK Indonesia-Palau, dan 1 penjajakan

perundingan delimitasi batas maritim RI–Thailand. Selain itu, telah dilakukan

ratifikasi terhadap Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian

Barat Selat Singapura melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010.

Dalam hal pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat

tahun 2014, capaian kegiatan yang mendukung upaya tersebut adalah: (1)

terlaksananya koordinasi lintas sektor dan fasilitasi bantuan stimulan dalam

pembangunan daerah tertinggal melalui insrumen P2KPDT di 120 kabupaten, P4DT

di 5 pusat pertumbuhan, P2WP di 24 kabupaten perbatasan, P2IPDT di 185

Kabupaten, dan P2SEDT di 151 Kabupaten; (2) DAK SPP di 233 kabupaten, dan

PNPM-DTK di 51 Kab. Adapun dana total block grant yang sudah dicairkan untuk


12

P2DTK NAD-Nias (tahun 2006–2010) sebesar Rp236.3 miliar (72 persen) dari total

alokasi Rp327.9 miliar, sedangkan untuk P2DTK Nasional pencairan tahun 2007–2010

sebesar Rp757.4 miliar (99 persen) dari total alokasi Rp761.4 miliar; (3) tersusunnya

konsep Pembangunan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) dan Pengembangan Produk

Unggulan Kabupaten (PRUKAB) sebagai instrumen utama dalam koordinasi lintas

sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT; (4) tersusunnya Kesepakatan Bersama (MoU)

yang diinisiasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan

melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi

masyarakat daerah tertinggal; dan (5) tersedianya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan

pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil meliputi permukiman

dan infrastruktur pendukungnya serta pemberian jaminan hidup untuk 2.300 Kepala

Keluarga.

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pencapaian sasaran antara lain ditunjukkan oleh: (1) Kesepakatan Bentuk Lembaga

Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur dan Kajian Bentuk

Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran

dan Candi Prambanan; (2) revitalisasi 6 museum, yaitu: Museum Negeri Jawa Timur

(Surabaya), Museum Negeri Kalimantan Barat (Pontianak), Museum Negeri Jambi

(Jambi), Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Mataram), Museum Negeri Sumatera

Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara; (3)

peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi dengan capaian 33

perpustakaan provinsi memiliki e-library dan pengembangan perpustakaan dan

pembudayaan gemar membaca, dengan capaian 88 mobil perpustakaan keliling, 3

unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustakaan

kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa; (4) fasilitasi sarana bagi

pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20

kabupaten/kota; (5) 13 penelitian di bidang kebudayaan dan 144 penelitian di bidang

arkeologi; (6) fasilitasi 20 pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai; (7)

fasilitasi 18 event festival film dalam dan luar negeri; (8) pelaksanaan sensor

terhadap 40.000 judul film/video/iklan; (9) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang

iptek dan imtaq bagi 3.180 orang pemuda kader dan fasilitasi peningkatan kapasitas

di bidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang pemuda kader; dan (10)

terselenggaranya 44 paket riset dasar, 78 paket riset terapan, dan 130 paket riset

insentif.

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Guna meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia,

Pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga prakarsa, yaitu: (1) Menyampaikan

posisi dasar mengenai lima isu kunci Reformasi DK-PBB kepada fasilitator negosiasi

Reformasi DK-PBB; (2) Menyelesaikan draft Keppres mengenai pembentukan Tim

Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; dan (3) Menyelenggarakan Focused


13

Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Peran Peace Keeping Operations

(PKOs) Indonesia.

Capaian pelaksanaan kerjasama multilateral, dapat dilihat dari ikut sertanya

Indonesia secara aktif dalam berbagai pertemuan yang antara lain membahas isu

dan agenda: operasi perdamaian dunia dalam pertemuan kelompok kerja di New

York; nuklir dan perlucutan senjata nuklir dalam Konferensi PBB ke-22 di Jepang,

International Atomic Energy Agency (IAEA), dan pada pertemuan States Parties of

Cluster Munitions Coalition (CCM) di Vientiane-Laos; interfaith dialogue dan

penguatan peran kawasan Asia dan Timur Tengah; serta counter terrorism di PBB,

ASEAN dan expert group meeting di Wina.

Indonesia juga telah berhasil menampilkan sikap/posisinya dan diterima dalam

sidang-internasional. Pencapaian tersebut dapat dilihat antara lain melalui: (1)

Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian/Peacekeeping Operations; (2) Turut

berpartisipasi dalam Konferensi London mengenai Afghanistan pada 30 Januari 2010;

dan (3) Berhasil mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB terkait upaya

meningkatkan keamanan internasional dan perdamaian dunia melalui perlucutan

senjata.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,

Pemerintah Indonesia melakukan penguatan bagi 24 citizen service. Disamping itu,

sebagai bentuk nyata pelayanan terhadap TKI/WNI, Pemerintah telah memulangkan

6.287 repatrian dan 28.721 deportan WNI/TKI bermasalah dari negara-negara tujuan

penempatan TKI di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Selain itu, telah pula

ditandatangani enam perjanjian mengenai perlindungan TKI di luar negeri dengan

Republik Korea, Malaysia, Lebanon, Timor Leste dan Turki. Untuk meningkatkan

kesadaran publik mengenai perlindungan WNI di luar negeri, khususnya sejak proses

pra hingga pasca penempatan secara menyeluruh dan terpadu, pada tahun 2010

telah diselenggarakan 6 kali sosialisasi dan diseminasi informasi melalui media

elektronik (radio) di 15 kota yang merupakan kantong-kantong sumber TKI atau

merupakan daerah dimana arus pergerakan WNI ke luar negeri sangat tinggi.

Di Bidang Hukum dan HAM, rata-rata pencapaian target pelaksanaan kegiatan di

bidang hukum telah mencapai target yang ditentukan. Untuk penanganan

penyidikan tipikor telah diselesaikan 148 perkara dari target 145 perkara. Namun

untuk penuntutan perkara, dari 145 perkara yang ditargetkan di tahun 2010, hanya

dapat diselesaikan sebanyak 48 perkara. Sedangkan penanganan perkara tipikor dan

tindak pidana khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari mencapai 2.315 penyidikan

perkara dan 1.706 perkara yang telah dilakukan penuntutan.

Di bidang penguatan perlindungan HAM, melalui lembaga peradilan telah

dilaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum baik di lingkungan peradilan umum,

peradilan agama dan peradilan militer dan Tata Usaha Negara (TUN). Pelaksanaan

kegiatan ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 10 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan

yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum dalam tiga bentuk pelayanan


14

seperti penyelenggaraan prodeo, pelayanan Pos Bantuan Hukum dan

operasionalisasi sidang keliling atau pelaksanaan zitting plaatz.

Dalam bidang Keamanan, upaya pemerintah menangani tindakan terorisme

menunjukkan hasil yang semakin membaik. Pada awal Maret 2010, Polri berhasil

menewaskan tokoh penting terorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan

semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme. Hasil lain

adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya

diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten,

Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan

penangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok

dana bagi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan

penanggulangan terorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Dari sisi pertahanan, dalam rangka membentuk postur minimum essential force serta

terwujudnya kemandirian pertahanan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2010,

Pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai

institusi yang merumuskan kebijakan pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, serta

diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map menuju revitalisasi

industri pertahanan dalam negeri.

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

Pada sektor perindustrian, hasil yang dicapai antara lain pengembangan klaster

industri pertanian oleochemical melalui fasilitasi kawasan industri berbasis CPO di

tiga provinsi (Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau). Selain itu dilakukan pula

persiapan awal pembangunan klaster industri berbasis migas kondensat dalam

bentuk penyusunan kajian pembangunan refinery di Jawa Timur, koordinasi

pengalokasian bahan baku migas dan kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan

Timur, penyusunan kajian bahan baku alternatif serta penyusunan business plan

industri petrokimia nasional.

Untuk sektor perdagangan, perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar

di forum multilateral dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di

forum WTO. Posisi Indonesia juga semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China,

India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah hotspot investasi

baru yang menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China). Sebagai upaya dari

partisipasi aktif di berbagai forum internasional, berbagai perundingan internasional

telah dilakukan. Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU,

Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) telah diperoleh sebanyak 34

buah. Selanjutnya, forum konsultasi publik (sosialisasi) kesepakatan perundingan

internasional telah pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Provinsi dan

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di beberapa Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada TKI, infrastruktur dan aplikasi sistem

informasi layanan TKI (SIM-TKI) telah dibangun yang nantinya akan mengintegrasikan


15

sistem informasi terkait layanan TKI di 13 K/L. Sementara itu, Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat

layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan

dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.

Dari target 500.000 TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah, seluruhnya telah

mendapat layanan dokumen sesuai standar dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari target tersebut, seluruh TKI telah ditempatkan

sesuai job order. Namun, jumlah TKI yang memperoleh layanan pembuatan Kartu

Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

jumlah TKI yang mendapat pelatihan mengenai prinsip-prinsip HAM hanya mencapai

200.000 TKI (40 persen). Rendahnya pencapaian ini berkaitan dengan belum

selesainya pengadministrasian NIK di tingkat nasional.

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan Agama

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada 221.000 orang

jemaah telah dilakukan penerapan sistem manajamen mutu hingga diperoleh

sertifikasi ISO 9001:2008. Disamping itu, kehidupan umat beragama semakin

harmonis dan kondusif, yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa

keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama

lintas agama. Berbagai upaya untuk membangun kerukunan intern maupun

antarumat beragama telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain

pembangunan forum kerukunan umat beragama di 15 kabupaten/kota, pemberian

bantuan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota di 33 provinsi dan 150 kabupaten/ kota, serta upaya pemulihan

pascakonflik melalui pelayanan dan bimbingan konseling bagi masyarakat korban

konflik sosial, dan pascakerusuhan.

Pariwisata

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7 juta

orang, atau meningkat sebesar 7,88 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun

2009 yang mencapai 6,32 juta orang. Sementara itu, pergerakan wisatawan

nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada

tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya

total pengeluaran wisnus dari Rp137,91 trilliun menjadi Rp150,49 trilliun.

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai. Hal ini

antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,668 pada tahun 2009 (KNPP-BPS, 2010). Selain

itu, indeks pemberdayaan gender (IDG) yang mengukur partisipasi perempuan di

bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga mengalami peningkatan


16

dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,635 pada tahun 2009 (KNPP-BPS, 2010).

Dalam upaya melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan telah

diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pencapaian dalam perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi,

dan diskriminasi ditunjukkan antara lain oleh pencapaian di bidang ketenagakerjaan.

Data Sakernas menunjukkan penurunan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun dari

1.713,2 ribu pada tahun 2008 menjadi 1.679,1 ribu pada tahun 2009. Sementara itu,

dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas

kependudukan, cakupan anak balita (0-4 tahun) yang telah memiliki akte kelahiran

sekitar 42,82 persen menurut Supas 2005 meningkat menjadi 52,5 persen menurut

Susenas 2009. Sedangkan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH), pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditetapkan kebijakan terpadu tentang penanganan

ABH berbasis restorative justice. Selain itu telah pula ditetapkan Permen PP dan PA

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2010, pembangunan pemuda dan olahraga telah menunjukkan hasil yang

semakin meningkat, antara lain: (1) meningkatnya character building melalui

gerakan revitalisasi dan konsolidasi kepemudaan, (2) meningkatnya upaya perolehan

medali di Asian Games Tahun 2010 dari peringkat ke-22 pada Asian Games XVI di

Doha tahun 2006 menjadi peringkat ke-15 pada Asian Games XVII tahun 2010 di

Guangzhou China dengan perolehan 4 medali emas, 9 medali perak dan 13 medali

perunggu.


17

Tabel Capaian Satu Tahun Pelaksanaan

RPJMN 2010-2014


18


19

Tabel 1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1:

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Tahun 2010

No RPJMN 2010 - 2014 CAPAIAN

2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1.

STRUKTUR

Konsolidasi struktural dan

peningkatan kapasitas

kementerian/lembaga yang

menangani aparatur negara yaitu

Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

(PAN), Badan Kepegawaian Negara

(BKN), dan Lembaga Administrasi

Negara (LAN) pada 2010;

Restrukturisasi lembaga

pemerintah lainnya, terutama

bidang penguatan keberdayaan

UMKM, pengelolaan energi,

pemanfaatan sumber daya

kelautan, restrukturisasi BUMN,

hingga pemanfaatan tanah dan

penataan ruang bagi kepentingan

rakyat banyak selambat lambatnya

2014

Terlaksananya konsolidasi struktural

dan peningkatan kapasitas Kemeneg

PAN dan RB, BKN, dan LAN

Persentase penyelesaian konsolidasi

struktural dan peningkatan kapasitas

Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN

100%

30%

Terlaksananya penataan kelembagaan

instansi pemerintah lainnya

Persentase Kementerian Negara dan LPNK

yang telah tertata kelembagaannya

20% 20%

Persentase LNS yang telah tertata

organisasi dan tata kerjanya.

20% 20%

Pemantapan pelaksanaan reformasi

birokrasi

Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi

birokrasi yang diterbitkan (grand design

RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

1 Perpres dan 1

Permen PAN & RB

1 Perpres,

1 Keppres,

1 Permen PAN &

RB,

2 Kepmen PAN &

RB.

Jumlah instansi pemerintah yang telah

melaksanakan reformasi birokrasi

11 9

2. OTONOMI DAERAH

Penataan Otonomi Daerah melalui:

1) Penghentian/pembatasan

pemekaran wilayah; 2) Peningkatan

efisiensi dan efektivitas

penggunaan dana perimbangan

daerah; dan 3) Penyempurnaan

pelaksanaan pemilihan kepala

daerah

Terlaksananya seluruh mekanisme

pengusulan pemekaran dan

penggabungan daerah sesuai dengan

PP No 78 tahun 2007, dalam rangka

penghentian/ pembatasan pemekaran

wilayah/pembentukan daerah otonom

baru

Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah 1 paket

Desertada sudah

disusun namun

belum disepakati oleh

DPR RI

Peningkatan efektifitas pemanfaatan

DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

(juklak)

Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah

memanfaatkan DAK sesuai Juklak

70%

70%

Optimalisasi penyerapan DAK oleh

daerah

Persentase daerah yang telah Optimal

(100%) menyerap DAK

70%

80%


20



Terwujudnya tertib administrasi Jumlah rekomendasi kebijakan untuk

dukungan materi sebagai masukan

terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah.

1 Paket 1 paket (100%)

Tersusunnya kebijakan/ regulasi di

bidang fasilitasi dana perimbangan

yang dapat diterapkan di daerah

Jumlah Permendagri 6 1 Permendagri

tentang Juknis DAK

Jumlah Surat Edaran Mendagri 2 SE 1 SE

Peningkatan kualitas belanja daerah

dalam APBD

Persentase daerah yang proporsi belanja

langsungnya lebih besar dari belanja

tidak langsung

30% 31%

Persentase rata-rata belanja modal

terhadap total belanja daerah

26% 23%

Penetapan APBD secara tepat waktu Persentase jumlah APBD yang disahkan

secara tepat waktu.

60% 91%

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) berstatus Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Persentase daerah provinsi, Kab/Kota

ber-LKPD dengan status WTP.

15% 15 daerah

Penetapan dan penyampaian Raperda

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD secara tepat waktu

Persentase penetapan dan penyampaian

Raperda pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD yang disahkan secara

tepat waktu.

40% 63%

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi

Pengelolaan Dana Transfer

Persentase ketepatan jumlah penyaluran

jumlah dana transfer ke daerah

100% 100%

Terciptanya Tata Kelola yang Tertib

Sesuai Peraturan Perundang-

undangan, Transparan, adil,

proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan

Profesional dalam Pelaksanaan

Transfer ke Daerah

Ketepatan waktu penyelesaian dokumen

pelaksanaan penyaluran dana transfer ke

daerah

4 hari 100%

(4 hari)

Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan

terselenggaranya Pilkada yang efisien

Persentase revisi terbatas UU No. 32

tahun 2004 terkait dengan efisiensi

pelaksanaan Pilkada

100%

Dalam proses

penyusunan

Naskah Akademik


21



Jumlah UU tentang PEMILU Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 UU

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyempurnaan pengelolaan PNS

yang meliputi sistem rekrutmen,

pendidikan, penempatan, promosi,

dan mutasi PNS secara terpusat

selambat-lambatnya 2011

Tersusunnya kebijakan tentang

manajemen ke-pegawaian (UU tentang

SDM Aparatur Negara)

Jumlah RUU dan peraturan

pelaksanaannya

1 RUU 1 RUU

Tersusunnya kebijakan (PP) tentang

sistem pengadaan /rekruitmen dan

Seleksi PNS

Jumlah PP

1PP

1 RPP

Tersusunnya kebijakan (PP) tentang

Kebutuhan Pegawai

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang

remunerasi dan tunjangan kinerja

Pegawai Negeri

Jumlah PP

1 PP

1 RPP

Tersusunnya kebijakan tentang penilaian

kinerja pegawai (SKP)

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

Tersusunnya kebijakan tentang sistem

pengelolaan dana pensiun PNS

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

4. REGULASI

Percepatan harmonisasi dan

sinkronisasi peraturan perundangan

di tingkat pusat maupun daerah

hingga tercapai keselarasan arah

dalam implementasi pembangunan,

diantaranya penyelesaian kajian

12.000 peraturan daerah selambat-

lambatnya 2011

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi

peraturan perundang- undangan di

tingkat pusat dan daerah hingga

tercapai keselarasan arah dalam

implementasi pembangunan

Jumlah perda yang dikaji 3.000 perda 3.000 perda

5. SINERGI ANTARA PUSAT DAN

DAERAH

Penetapan dan penerapan sistem

Indikator Kinerja Utama Pelayanan

Publik yang selaras antara

pemerintah pusat dan pemerintah

daerah

Meningkatnya Implementasi Urusan

Pemerintahan Daerah dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah

Jumlah SPM yang ditetapkan 13 SPM 13 SPM

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang telah diterapkan oleh Daerah

5 SPM 5 SPM (fasilitasi

penerapan)

Terlaksananya asistensi untuk

mendorong penerapan OSS/PTSP

Persentase Pemda yang menerapkan OSS

(pelayanan terpadu satu pintu)

70% 70%

(394) OSS

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari

UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

Jumlah PP tentang peraturan

pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

5 PP 2 RPP (Setelah

dilakukan harmonisasi,

peraturan

pelaksanaannya cukup


22



dengan 2 PP saja)

Tersusunnya kebijakan percepatan

peningkatan kualitas pelayanan publik

Jumlah Inpres 1 0

(menunggu

diselesaikan nya PP

pelaksanaan UU no.

25 tahun 2009).

6. PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan integrasi dan integritas

penerapan dan penegakan hukum

oleh seluruh lembaga dan aparat

hukum

Penanganan LHKPN LHKPN yang diumumkan dalam TBN

(Jumlah

Penyelenggara Negara)

21.000 114.570

Penyelesaian laporan pengaduan hakim

yang diduga melanggar kode etik dan

pedoman perilaku hakim serta

meningkatnya kemampuan

profesionalisme hakim

Jumlah laporan pengaduan masyarakat

yang ditangani hingga tuntas

70 112

Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan

pedoman perilaku hakim yang diproses

sampai tingkat Majelis Kehormatan

Hakim (MKH)

15 9

Jumlah pelatihan kemampuan dan

profesionalisme hakim yang dilaksanakan

5 6

7. DATA KEPENDUDUKAN

Penetapan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan

pengembangan Sistem Informasi dan

Administrasi Kependudukan (SIAK)

dengan aplikasi pertama pada Kartu

Tanda Penduduk selambat-lambatnya

pada 2011

Terlaksananya tertib administrasi

kependudukan dengan tersedianya data

dan informasi penduduk yang akurat

dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang

memberikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) kepada setiap

penduduk

497 kabupaten/

kota

329

kabupaten/kota

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP

berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

4,2 juta jiwa di 6

kabupaten/kota

masih dalam proses

persiapan

Sumber: 1. Laporan monitoring kegiatan pembangunan bidang aparatur negara tahun 2010 (Direktorat Aparatur Negara, Bappenas) 2. Laporan Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah 2010 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.


23


Pendidikan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 – 2014

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1. AKSES PENDIDIKAN DASAR-

MENENGAH:

Peningkatan Angka Partisipasi

Murni (APM) pendidikan dasar dari

95% di 2009 menjadi 96% di 2014

dan APM pendidikan setingkat SMP

dari 73% menjadi 76% dan Angka

Partisipasi Kasar (APK) pendidikan

setingkat SMA dari 69% menjadi

85%; Pemantapan/ rasionalisasi

implementasi BOS, penurunan

harga buku standar di tingkat

sekolah dasar dan menengah

sebesar 30-50% selambat-

lambatnya 2012 dan penyediaan

sambungan internet ber-content

pendidikan ke sekolah tingkat

menengah selambat-lambatnya

2012 dan terus diperluas ke tingkat

sekolah dasar.

Meningkatnya Angka Partisipasi

Murni (APM) pendidikan dasar dari

95% di 2009 menjadi 96% di 2014

APM SD/SDLB/MI/

Paket A

95,2%a

95,41% b

Meningkatnya APM pendidikan

setingkat SMP dari 73% di 2009

menjadi 76% di 2014.

APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B 74,0% a

75,64% b

Meningkatnya APK pendidikan

setingkat SMA dari 69% menjadi 85%

di 2014.

APK SMA/SMK/SMLB/

MA/ Paket C

73,0% a

70,53% b

Memantapkan implementasi BOS

Jumlah siswa penerima dana BOS:

− SD/SDLB − SMP/SMPLB − MI/Salafiyah Ula/MTs/Salafiyah

Wustha

27.672.820 a

9.660.639 a

6.794.516 a

26.630.889 c

9.387.670 c

6.058.192 d

Menurunkan harga buku standar di

tingkat sekolah dasar melalui

pembelian dan pengalihan hak cipta

buku teks pelajaran

Pengalihan Hak Cipta sejumlah judul buku

teks pelajaran :

− SD / sederajat − SMP/sederajat − SMA/sederajat − SMK/Sederajat

95 c

47 c

41 c

37 c

179 c

47 c

49 c

30 c

Menyediakan sambungan internet

ber-content pendidikan ke sekolah

tingkat menengah selambat-

lambatnya 2012 dan terus diperluas

ke tingkat sekolah dasar.

Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP

dan SMA yang menerapkan pembelajaran

berbasis TIK

9.352 c 9.352

c

2. AKSES PENDIDIKAN TINGGI:

Peningkatan APK pendidikan tinggi

menjadi 25% di 2014

Meningkatnya APK pendidikan tinggi

menjadi 25% di 2014

APK pendidikan tinggi

24,8% a

26,34% b


24

No. RPJMN 2010 – 2014


3.

METODOLOGI:

Penerapan metodologi pendidikan

yang tidak lagi berupa pengajaran

demi kelulusan ujian (teaching to

the test), namun pendidikan

menyeluruh yang memperhatikan

kemampuan sosial, watak, budi

pekerti, kecintaan terhadap

budaya-bahasa Indonesia melalui:

Penyesuaian sistem Ujian Akhir

Nasional pada 2011; dan

Penyempurnaan kurikulum sekolah

dasar-menengah sebelum tahun

2011 yang diterapkan di 25%

sekolah pada 2012 dan 100% pada

2014

Diterapkannya metodologi

pendidikan pendidikan menyeluruh

yang memperhatikan kemampuan

sosial, watak, budi pekerti, kecintaan

terhadap budaya-bahasa Indonesia

Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional

dengan memperhatikan kemampuan

sosial, watak, budi pekerti, kecintaan

terhadap budaya-bahasa Indonesia

80%

80%

Persentase sekolah yang menerapkan

kurikulum yang telah disempurnakan

10%

10%

4. PENGELOLAAN:

Pemberdayaan peran Kepala

Sekolah sebagai manajer sistem

pendidikan yang unggul, revitalisasi

peran Pengawas Sekolah sebagai

entitas quality assurance,

mendorong aktivasi peran Komite

Sekolah untuk menjamin

keterlibatan pemangku

kepentingan dalam proses

pembelajaran, dan Dewan

Pendidikan di tingkat Kabupaten.

Meningkatnya kapasitas kepala sekolah

semua jenjang pendidikan sehingga

mampu berperan sebagai manajer

sistem pendidikan yang unggul

Persentase kepala sekolah dan TK/SD,

SMP, dan SMA/SMK yang sudah

mengikuti pelatihan kepala sekolah

terakreditasi yang berkualifikasi menurut

kabupaten kota

15% c

(36.102 orang)

15,23% c

(36.662 orang)

Meningkatnya kapasitas pengawas

sekolah untuk memperkuat perannya

sebagai entitas quality assurance

Persentase kepala sekolah dan pengawas

TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah

mengikuti pelatihan kepala Sekolah

terakreditasi yang berkualifikasi menurut

kabupaten kota

15% c

(21.913 orang)

14,78% c

(21.558 orang)

5.

KURIKULUM:

Penataan ulang kurikulum sekolah

yang dibagi menjadi kurikulum

tingkat nasional, daerah, dan

sekolah dengan memasukkan

pendidikan kewirausahaan.

Tersusunnya kurikulum sekolah dengan

memasukkan pendidikan kewirausahaan

Jumlah PT yang mengembangkan

pendidikan berbasis entrepreneurship

95 c

110 c

Jumlah model kurikulum yang disusun:

− SD/MI − SMP/MTs − SMA/MA − SMK

1b

1 b

1 b

1 b

1

1

1

1


25

No. RPJMN 2010 – 2014


6.

KUALITAS:

Peningkatan kualitas guru,

pengelolaan dan layanan sekolah,

melalui: 1) program remediasi

kemampuan mengajar guru; 2)

penerapan sistem evaluasi kinerja

profesional tenaga pengajar; 3)

sertifikasi ISO 9001:2008 di 100%

PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum

2014; 4) membuka luas kerjasama

PTN dengan lembaga pendidikan

internasional; 5) mendorong 11 PT

masuk Top 500 THES pada 2014; 6)

memastikan perbandingan

guru:murid di setiap SD & MI

sebesar 1:32 dan di setiap SMP &

MTs 1:40; dan 7) memastikan

tercapainya Standar Nasional

Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan

Agama dan Keagamaan paling

lambat tahun 2013.

Meningkatnya kualitas guru,

pengelolaan dan layanan sekolah

melalui:Program remediasi kemampuan

mengajar guru;

Persentase guru yang mengikuti

peningkatan kompetensi dan

profesionalisme

20% e

20%

Penerapan sistem evaluasi kinerja

profesional tenaga pengajar;

Jumlah pengembangan standar, sistem,

program, bahan dan model diklat bagi guru

per tahun

4 e

4

Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN,

50% PTS, 100% SMK sebelum 2014;

Persentase sertifikasi ISO 9001:2008

− PTN − PTS − SMK

29% e

18% e

26% e

29%

18%

26%

Membuka luas kerjasama PTN dengan

lembaga pendidikan internasional;

Jumlah PT mengembangkan Kerjasama

Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri

40% e

40% e

Mendorong 11 PT masuk Top 500

THES pada 2014;

Jumlah PT masuk 500 terbaik versi

Lembaga Pemeringkatan Independen

Internasional

8 b

8 b

Memastikan perbandingan guru:murid

di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di

setiap SMP & MTs 1:40;

Persentase kab/kota yang memiliki

perbandingan guru dan murid:

− 1:32 untuk SD/MI − 1:40 untuk SMP/MTs

48,0% e

47,4% e

48,0 %

47,4%

Memastikan tercapainya Standar

Nasional Pendidikan (SNP) bagi

Pendidikan Agama dan Keagamaan

paling lambat tahun 2013.

Penyusunan dan penerapan Standar

Nasional Pendidikan (SNP) untuk

pendidikan agama dan keagamaan

Tersusunnya Draft

SNP 100% c

Tersusunnya 100%

Draft SNP d

Keterangan:

** Capaian 2010 yang belum tersedia datanya diestimasi 100% dari target

Sumber:

(a) : RKP 2010, (b) : Kemdiknas, (c) : Laporan Inpres 1/2010, Kemdiknas, (d) : Kemenag, ( e) : RPJMN 2010-2014


26


Kesehatan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 – 2014

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1. KESEHATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan upaya kesehatan

preventif terpadu yang meliputi:

penurunan tingkat kematian ibu

saat melahirkan dari 228 (2007)

menjadi 118 per 100.000 kelahiran

hidup (2014); penurunan tingkat

kematian bayi dari 34 (2007)

menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup (2014); pemberian imunisasi

dasar kepada 90% bayi pada tahun

2014 penyediaan akses sumber air

bersih yang menjangkau 67%

penduduk dan akses terhadap

sanitasi dasar berkualitas yang

menjangkau 75% penduduk

sebelum tahun 2014

Penurunan tingkat kematian ibu saat

melahirkan dari 228 (2007) menjadi

118 per 100.000 kelahiran hidup

(2014)

AKI

226

228 a)

Penurunan tingkat kematian bayi dari

34 (2007) menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup (2014)

AKB

34 34 a)

Pemberian imunisasi dasar kepada

90% bayi pada tahun 2014

Persentase bayi penerima imunisasi dasar 80 53,8 c)

Penyediaan akses sumber air bersih

yang menjangkau 67% penduduk dan

akses terhadap sanitasi dasar

berkualitas yang menjangkau 75%

penduduk sebelum tahun 2014

Persentase jangkauan akses sumber air

bersih

62

45,7 c)

Persentase jangkauan sanitasi dasar

berkualitas

64 55,5 c)

2. SARANA KESEHATAN

Ketersediaan dan peningkatan

kualitas layanan rumah sakit

berakreditasi internasional di

minimal 5 kota besar di Indonesia

dengan target 3 kota pada tahun

2012 dan 5 kota pada tahun 2014

Meningkatnya kualitas layanan rumah

sakit berakreditasi internasional di

minimal 5 kota besar di Indonesia

dengan target 3 kota pada tahun 2012

dan 5 kota pada tahun 2014

Jumlah kota yang memiliki rumah sakit

berakreditasi internasional

1 kota

2 kota *)

3. OBAT

Pemberlakuan Daftar Obat Esensial

Nasional (DOEN) sebagai dasar

pengadaan obat di seluruh

Indonesia dan pembatasan harga

obat generik bermerek pada tahun

2010

Diberlakukannya DOEN dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) dalam

pengadaan obat generik

Persentase diberlakukannya DOEN dan HET

dalam pengadaan obat di seluruh

Indonesia

100%

100% e)


27

No. RPJMN 2010 – 2014

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

4. ASURANSI KESEHATAN NASIONAL

Penerapan Asuransi Kesehatan

Nasional untuk seluruh keluarga

miskin dengan cakupan 100% pada

tahun 2011 dan diperluas secara

bertahap untuk keluarga Indonesia

lainnya antara tahun 2012-2014

Diterapkannya Asuransi Kesehatan

Nasional untuk seluruh keluarga

miskin dengan cakupan 100% pada

tahun 2011 dan diperluas secara

bertahap untuk keluarga Indonesia

lainnya antara tahun 2012-2014

Persentase cakupan keluarga miskin yang

memiliki jaminan Kesehatan

100%

100% e)

5. KELUARGA BERENCANA

Peningkatan kualitas dan jangkauan

layanan KB melalui 23.500 klinik

pemerintah dan swasta selama

2010-2014

Meningkatnya pembinaan, kesertaan,

dan kemandirian ber-KB melalui

23.500 klinik KB pemerintah dan

swasta

Peserta KB aktif

26,7 juta

33,7 juta g)

Peserta KB baru 7,2 juta 8,6 juta g)

6. PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR

Menurunnya angka kesakitan

akibat penyakit menular pada

2014, yang ditandai dengan:

Menurunnya prevalensi

Tuberculosis dari 235 menjadi 224

per 100.000 penduduk;

Menurunnya kasus malaria (Annual

Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1

per 1.000 penduduk; Terkendalinya

prevalensi HIV pada populasi

dewasa (persen) hingga menjadi <

0,5.

Menurunnya prevalensi Tuberculosis

dari 235 menjadi 224 per 100.000

penduduk

Prevalensi Tuberculosis

235

244 h)

Menurunnya kasus malaria (Annual

Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1

per 1.000 penduduk

Annual Parasite Index (API)

2 1,96 e)

Terkendalinya prevalensi HIV pada

populasi dewasa (persen) hingga

menjadi < 0,5

Prevalensi HIV 0,2 0,2 i)

Keterangan : *)

RSCM Jakarta dan RS Sanglah Denpasar dalam proses untuk mendapatkan akreditasi world class

Sumber data : a)

SDKI, 2007; b)

Riskesdas, 2007; c)

Riskesdas 2010; d)

Susenas, 2009; e)

Kemkes, 2010; f) Kemkes 2009;

g) Statistik Rutin BKKBNN, 2010;

h) Laporan Global TB WHO, 2009;

i)

Hasil Estimasi Prevalensi HIV Kemkes 2009


28


Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010

NO RPJMN 2010-2014 CAPAIAN

2010* SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010*

1

BANTUAN SOSIAL TERPADU:

Integrasi program perlindungan

sosial berbasis keluarga yang

mencakup program baik yang

bersifat insidensial atau kepada

kelompok marginal, program

keluarga harapan, bantuan pangan,

jaminan sosial bidang kesehatan,

beasiswa bagi anak keluarga

berpendapatan rendah, Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), dan

Parenting Education mulai 2010

dan diperluas menjadi program

nasional mulai 2011-2012

Terumuskannya kebijakan

pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh

penduduk miskin) yang memiliki jaminan

kesehatan

59 59,07b

Meningkatnya pelayanan kesehatan

dasar bagi penduduk miskin di

puskesmas

Jumlah puskesmas yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar bagi

penduduk miskin

8.481 8.967b

Meningkatnya pelayanan kesehatan

rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien

penduduk miskin peserta program

Jamkesmas

75 75b

Tersalurkannya subsidi pendidikan

bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB,

SMA, SMK, dan mahasiswa

Jumlah siswa :

SD/SDLB

SMP/SMPLB

SMA

SMK

PTN/PTS

2.767.282

966.064

378.783

305.535

65.000

2.246.800

871.193

248.800

305.950

65.000

Meningkatnya pembinaan, kesertaan,

dan kemandirian ber-KB melalui

23.500 klinik pemerintah dan swasta

Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan

KS 1) dan rentan lainnya yang

mendapatkan pembinaan dan alokon

gratis melalui 23.500 klinik KB

pemerintah dan swasta

3,75 juta 3,76 juta

Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan

KS 1) dan rentan lainnya yang

mendapatkan pembinaan dan alokon

gratis melalui 23.500 klinik KB

pemerintah dan swasta

11,9 juta 14,26 juta

Meningkatnya pembinaan dan

kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan

KS-1

Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif yang menjadi peserta

KB mandirie

22.000

kelompok

1.026.929

keluarga

Jumlah mitra kerja yang memberikan

bantuan modal dan pembinaan

kewirausahaan kepada Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif

34 34


29

NO RPJMN 2010-2014 CAPAIAN

2010* SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010*

Jumlah mitra kerja yang menjadi

pendamping kelompok Usaha Ekonomi

Produktif

3 3

Terlaksananya pemberian Bantuan

Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)

Jumlah RTSM yang mendapatkan

Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

816.000 772.830

Penyediaan beras untuk seluruh

Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan

jumlah yang memadai dalam satu

tahun

Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15

kg per RTS selama 12 bulan)

17.488.007 17.488.007

2. PNPM MANDIRI :

Penambahan anggaran PNPM

Mandiri dari Rp. 10,3 trilyun pada

2009 menjadi Rp. 12,1 trilyun pada

2010, pemenuhan Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) Rp.3

Milyar per kecamatan untuk

minimal 30% kecamatan termiskin

di perdesaan, dan integrasi secara

selektif PNPM Pendukung

Pemberdayaan masyarakat dan

percepatan penanggulangan

kemiskinan & pengangguran di

kelurahan/ kecamatan (PNPM

Perkotaan)

Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) 10.948 Desa/Kel 10.948 Desa/Kel

Pemberdayaan masyarakat dan

percepatan penanggulangan

kemiskinan & pengangguran di

kecamatan dan desa/ (PNPM

Perdesaan)

Cakupan penerapan PNPM-MP dan

Penguatan PNPM

PNPM Inti 4.805 kec di 495

kabupaten/kota di

32 provinsi

4.805 kec di 495

kabupaten/kota di 32

provinsi

PNPM Penguatan (termasuk di dalam

lokasi PNPM Inti)

- PNPM Generasi 189 kec 189 kec di 25 kab di 6 prov

- PNPM Integrasi SPP- SPPN 33 kab 40 kab

- PNPM Perbatasan 80 kec 80 kec di 15 kab di 4 prov

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi

dan rehabilitasi pasca bencana krisis di

Kab. Nias dan Nias Selatan

2 kab/9 kec 2 kab/9 kec

PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan 120 kab/kota 120 kab/kota

Jumlah fasilitasi Pemda dalam

pengembangan usaha ekonomi

masyar

execsum lengkap-2 nma bersih [1] yw nma191011 2 -hr 211011 · 2013. 10. 23. · antara lain dari...

Documents