dokumen - · pdf file tenis penyusunan rencana pembangunan jangka menegah desa dan rencana...

Click here to load reader

Post on 22-Sep-2020

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/03/perdes-rkpdesa-2019-format-administrasi- desa.html

    DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

    ( RKPDESA PERUBAHAN )

    TAHUN 2019

    DESA WATU TIRI

    KECAMATAN LEMBOR SELATAN

    KABUPATEN MANGGARAI BARAT

    PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/03/perdes-rkpdesa-2019-format-administrasi-desa.html https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/03/perdes-rkpdesa-2019-format-administrasi-desa.html https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/03/perdes-rkpdesa-2019-format-administrasi-desa.html

  • RKPDesa WATU TIRI 2019

    BAB 1 PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

    Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

    disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

    berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

    masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

    hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

    Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas

    dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman,

    Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi,

    Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

    Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang

    mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat

    istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional

    dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang

    matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang

    berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

    Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan

    Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam)

    tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) sebagai satu

    kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif

    dan transparan.

    RKPDesa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka

    waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi

    pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan

    atau hal- hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai Rencana strategis

    pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan

    pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim

    Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang di beri mandat oleh Kepala Desa atau sebutan

    1 | P a g e

  • RKPDesa WATU TIRI 2019

    lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-

    satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa

    dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun

    anggaran bersangkutan.

    B. DASAR HUKUM

    Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKPDesa

    Desa Watu Tiri Tahun Anggaran 2019 antara lain:

    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5495);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara

    Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan

    peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa ( Lembar Negara

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara

    Republik Indonesia Nomor 5717).

    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014

    Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

    Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

    Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 2094);

    6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tanun 2019 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 6)

    2 | P a g e

  • RKPDesa WATU TIRI 2019

    8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 63 );

    9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 14 );

    10. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tenis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 66 );

    11. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Watu Tiri Tahun 2019- 2024.

    12. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024.

    13. Peraturan Desa Watu Tiri Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019.

    C. TUJUAN DAN MANFAAT

    Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

    Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor

    43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

    tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor

    123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana

    telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang

    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Tentang Desa (Lembar

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara

    Republik Indonesia Nomor 5717), maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja

    Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019

    1. Tujuan Penyusunan RKP Desa Watu Tiri yaitu:

    a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan

    yang berkekuatan hukum tetap.

    3 | P a g e

  • RKPDesa WATU TIRI 2019

    b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di

    desa.

    c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa

    d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas

    e. Menetapkan kerangka pendanaan

    2. Manfaat Penyusunan RKPDesa Watu Tiri antara lain:

    a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

    b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.

    c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.

    d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan

    dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

    e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

    D. PROSES PENYUSUNAN

    Berikut adalah proses penyusunan RKPDesa Watu Tiri Tahun Anggaran 2019

    1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

    2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa

    3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan

    yang masuk ke Desa

    4. Pencermatan Ulang RPJMDesa

    5. Penyusunan Rancangan RKPDesa

    6. Penyusunan RKPDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

    Desa (Musrenbang)

    7. Penetapan RKPDesa dengan Peraturan Desa (Perdes)

    8. Perubahan RKPDesa

    9. Pengajuan DU-RKPDesa.

    E. SISTEMATIKA RKPDesa

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    B. Dasar Hukum

    C. Tujuan dan Manfaat

    D. Proses Penyusunan

    4 | P a g e

  • RKPDesa WATU TIRI 2019

    E. Sistematika RKPDesa

    BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN

    A. Visi-Misi Kepala Desa

    B. Data Kemiskinan dan Profil Desa

    C. Kebijakan Pendapatan Desa

    D. Kebijakan Pendapatan Desa

    E. Kebijakan Belanja Desa

    F. Kebijakan Pembiayaan Desa

    BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

    A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa

    Tahun Sebelumnya (2018)

    B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

    C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

    Darurat Antara Lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis

    Ekonomi, dan Kerusuhan Sosi