laporan utama | gender demi semuanya nyaman tinggal 79-laporan utama... · bedah rumah atau...

14

Majalah KIPRah Vol 79 th XVII | Mei 2017

Demi Semuanya nyaman tinggal

LaPoran Utama | GenDer

PaDa 27 april lalu, Presi-den RI, joko Widodo atau jokowi melakukan ground-breaking dimulainya pem-

bangunan 6.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) di Ser-pong, Tangerang Selatan, Banten. Pe-

Bukan hanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan hunian oleh pemerintah juga mencakup semua kalangan, semisal lansia maupun disabilitas.

Sepeda santai memperingati Hari air Dunia 2017

15

Majalah KIPRah Vol 79 th XVII | Mei2017

Demi Semuanya Nyaman Tinggal

resmiannya sendiri ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh jokowi yang didampingi oleh Menteri Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki hadimuljono, Men-teri Tenaga Kerja, Muhammad hanif Dakhiri, dan Komisaris Utama PT PP, andi Gani Nena Wea.

Rusunami bertipe 30 meter persegi yang dikhususkan untuk pekerja ini memang terbilang terjangkau. Meski harga jual menggapai Rp293 juta per unitnya, namun dapat dibayar melalui uang muka yang hanya sebesar 1% atau sekitar Rp2,9 juta

serta cicilan per bulan Rp1,2 juta se-lama 20 tahun.

“jangan sampai para pembeli di luar pekerja. Kalau rusunami ini habis, akan kita dorong terus untuk diba-ngun lagi untuk para pekerja/buruh. Ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi para pekerja dan MBR dengan perumahan yang terjan-gkau dan layak huni,” terang jokowi.

Demi memenuhi kebutuhan pa-pan di Tanah air, hunian jangkung

bagi masyarakat menengah-bawah ini memang te-

rus dilakukan oleh K e m e n t e r i a n

PUPR maupun pengembang dengan ban-tuan pem-b i a y a a n p e m e r i n -tah mela-lui Fasilitas

l i k u i d i t a s Pembiayaan

P e m e r i n t a h (FlPP) Kemen-

terian PUPR sehingga MBR dapat memperoleh

KPR Subsidi. Bukan hanya seka-dar membangun, rusunami ini pun turut dilengkapi fasilitas mumpuni bagi para calon penghuninya karena didukung fasilitas sosial, fasilitas umum, serta tata ruang yang baik.

Senada dengan wilayah Tangerang Selatan, pada tahun ini juga Kemen-terian PUPR bakal membangun tu-juh twin block (TB) rusunawa di jawa Tengah dengan menyiapkan bantuan pembiayaan FlPP. “Bagi yang belum dapat memiliki rumah, diharapkan dapat tinggal di rumah layak huni de-ngan sistem sewa. Maka, pemerintah memiliki program pembangunan ru-sunawa,” ujar Direktur jenderal Penye-diaan Perumahan Syarif Burhanuddin di Semarang, jawa Tengah (27/4).

Rencananya, ketujuh TB tersebut akan dibangun di Kota Semarang, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Kabupaten Semarang. Selain memba-ngun rusunawa baru, pemerintah juga

akan merevitalasasi 34,5 TB yang tidak layak huni karena rusak. Tercatat, sejak 2015 dan 2016 sudah terbangun 150,5 TB rusunawa di jawa Tengah yang diperuntukkan bagi MBR, TNI-Polri, mahasiswa, dan pondok pesantren.

Kiprah Direktorat Penyediaan Perumahan

Kementerian PUPR sendiri seja-tinya melalui Ditjen (Ditjen) Penye-diaan Perumahan telah memberi perhatian terhadap pembangunan yang responsif gender. Semisal pada 2015 lalu telah membentuk Tim Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diketuai oleh Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan menyusun Raper-men tentang Bantuan Stimulan Pe-rumahan Swadaya (BSPS), yang out-put-nya mencakup penyediaan dalam bentuk fisik unit rumah, baik melalui proses pembangunan baru maupun perbaikan rumah.

Sejak 2016 lalu lembaga ini juga te-lah menyusun draf Pedoman Desain Teknis Penyediaan Perumahan yang Responsif Gender. Pedoman ini su-dah mempertimbangkan karakteris-tik pengguna rumah tapak dari ke-lompok laki-laki/perempuan dewasa, anak-anak, lansia, dan disabel. Con-tohnya adalah melalui pembangunan Rusunawa Yayasan Karya Bhakti Ria Pembangunan di Cibubur, jakarta Ti-mur, yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas/lansia. adapun fasilitas aksesibiltas yang disediakan, semisal toilet, ramp, dapur dan lift.

Selain di jakarta, juga dibangun Rusunawa Sumur Welut di Surabaya yang menyediakan toilet disabel dan ramp di pintu masuk, Rusunawa Pu-rus di Padang yang menyediakan tem-pat bermain anak, serta membangun rumah swadaya melalui proses pem-berdayaan masyarakat sejak perenca-naan, pembangunan, pemanfaatan, dan penghunian. Tak ketinggalan, di-berikan juga fasilitasi Bantuan Stimu-lan Perumahan Swadaya (BSPS) pem-bangunan baru 1.000 unit rumah dan peningkatan kualitas sebanyak 93.611 unit rumah.

16


adapun untuk mendorong hunian layak bagi MBR dengan fasilitas sub-sidi agar tepat sasaran, sebenarnya telah dituangkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2014 tentang FlPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pe-

milikan rumah sejahtera bagi MBR. Dalam peraturan tersebut, tercatat batas gaji pokok MBR bagi yang ingin mengajukan KPR FlPP un-tuk rumah tapak adalah sebesar Rp4 juta, sedangkan untuk rumah susun sebesar Rp7 juta yang berlaku sama secara nasional.

Meski demikian, “Nanti MBR ada regionalisasinya, bukan lagi Rp4 juta

merata untuk seluruh Indonesia. jadi, per region

disesuaikan karena harga rumah juga beda setiap wilayah,” ujar Direk-tur jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, lana Winayanti.

Rencana penyesuaian ini, tambah lana, tengah dibahas oleh pemerintah yang kabarnya baru membagi kategori MBR tersebut ke dalam sembilan wi-layah atau regional. “Masih dalam ka-


17


jian untuk disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi per wilayah,” terangnya.

tingkatkan Kerja SamaDemi mewujudkan program satu

juta hunian bagi negeri ini memang tidaklah mudah. Karenanya, peme-rintah pun senantiasa menyambut hangat segala kerja sama dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat tersebut.

Salah satunya melalui dukungan yang diberikan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat jenderal Pe-nyediaan Perumahan kepada Kemen-terian Pariwisata melalui program BSPS atau bedah rumah tidak layak huni di sekitar lokasi wisata Danau Toba, Tanjung lesung, dan Bromo-Semeru-Tengger. Nantinya di ma-sing-masing lokasi tersebut terdapat 100 rumah yang mendapatkan BSPS dengan nilai Rp15 juta per rumah.

“Tahun 2017 ini kita akan start. Kami akan fokus menggarap homestay di sekitar lokasi wisata Danau Toba, Tanjung lesung, dan Bromo-Semeru-Tengger,” ujar Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penye-diaan Perumahan Kementerian PUPR hardi Simamora.

hardi menjelaskan, dana maksimal per hunian yang mencapai Rp15 juta tersebut diperuntukkan agar rumah menjadi layak huni. hingga akhirnya, bantuan yang meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat ini dapat membantu menarik wisatawan untuk berkunjung.

Sementara itu program BSPS sen-diri juga telah mendapat perhatian dari Bank Dunia yang pada tahun 2017 ini akan membantu pendanaan sekitar 30.000 unit rumah yang akan dibedah. “Kami memang mendapat-kan bantuan dari Bank Dunia tidak hanya untuk program BSPS, tapi juga technical assistance mengenai peren-canaan serta program pembiayaan perumahan,” ujar Direktur Rumah Swaday, Ditjen Penyediaan Peru-mahan, Raden jhony Fajar Sofyan Subrata.

Karenanya, jhony pun mengajak seluruh pegawai di lingkungan Direk-torat Rumah Swadaya serta pemerin-tah daerah setempat untuk bekerja lebih keras menyalurkan bantuan stimulan tersebut kepada masyarakat yang memang benar-benar membu-tuhkan bantuan tersebut. Ditambah lagi, jumlah unit rumah yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah

dari Bank Dunia jumlahnya akan te-rus meningkat dari tahun ke tahun.

“Tahun ini baru 30.000 unit dan ta-hun depan hingga 2019 sekitar 50.000 unit per tahunnya. Untuk tahun 2017 ini pengelolaan dananya akan di tan-gani oleh Satker dari pusat dulu,” te-rang jhony.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR sendiri telah berencana mem-bedah rumah atau menjalankan BSPS guna mengurangi rumah tak layak huni (RTlh) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seba-nyak 1.077 unit dengan 839 rumah di antaranya diperbaiki menggunakan aPBN. “Sisanya 238 unit rumah pakai dana alokasi khusus (DaK),” tutur Direktur jenderal Pembiayaan Peru-mahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin (saat itu - red).

Tak ketinggalan, Kementerian PUPR pun telah melakukan langkah-langkah yang mencakup koordinasi dengan kepala desa, pemerintah kabu-paten, dan pemerintah provinsi agar penilaian RTlh yang mendapat ban-tuan bisa maksimal. adapun bantuan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, semisal perbaikan dinding, lantai, dan atap agar menjadi rumah layak huni. n

Demi Semuanya Nyaman Tinggal

18


Geliatkan Infrastruktur Berbasis masyarakatSelain membangun skala kecil-menengah, kegiatan kampanye maupun kerja sama tak luput dilakukan guna terus melibatkan masyarakat.

Salah satu cara pengem-bangan infrastruktur yang responsif gender adalah de-ngan melibatkan masyara-

kat. hal inilah yang telah dilakukan oleh Direktorat jenderal Cipta Karya

(Ditjen, CK) dalam rangka mewu-judkan kota tangguh. adapun ragam program yang mendukung upaya ter-sebut adalah Kota Tanpa Kumuh (KO-TaKU), Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pam-

simas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna air Irigasi (P3-TGaI) yang dijalankan di sekitar 1.000 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Pekerjaannya masih berjalan. Pen-capaiannya air minum 76%, di bidang sampah 65%, dan kawasan kumuh 38.000 hektare,” terang Sekretaris jen-deral (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), anita Firmansyah di jakarta (9/3).

Sementara itu, pengarusutamaan gender (PUG) sendiri di bidang Cipta Karya telah diawali dengan perenca-naan, pemrograman, dan pengangga-ran. Semisal pada 2014 Ditjen CK telah menganggarkan Rp3,7 triliun untuk program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender melalui Bantuan langsung Masyarakat (BlM). Beberapa

air minum dalam kemasan


19


Geliatkan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

program tersebut terbagi dalam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan yang terdiri dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Sanimas. Sedangkan PNPM Mandiri Perdesaan, antara lain Rural Infrastruc-ture Support to PNPM (RIS-PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Infrastruk-tur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Pamsimas.

Contoh teranyar beberapa waktu lalu adalah melalui pembangunan in-frastruktur di jambi melalui program KOTaKU melalui program Pamsimas yang akan dilaksanakan di 162 desa di wilayah tersebut. Selain itu, Kemen-terian PUPR juga melakukan pen-dekatan pemberdayaan masyarakat setempat dengan gerakan Sanimas di tiga kabupaten/kota dan program PISEW melalui pembangunan jalan akses penghubung antardesa.

Pembangunan kota-kota yang responsif terhadap kebutuhan di sekitarnya ini diketahui memang te-lah melibatkan kelompok masyara-kat, mulai tahap perencanaan, pe-laksanaan, sampai dengan operasional dan pemeliharaan. Program tersebut juga tak lepas dari upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 17/2007 ten-tang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPjPN) guna terpe-nuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100 persen, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pe-menuhan sanitasi layak 100% pada 2020 atau dikenal “100-0-100”.

“Kalau sanitasi itu sama dengan air minum, 100-0-100, 100 untuk air mi-num, 0 untuk permukiman kumuh, 100 untuk sanitasi,” tutur Menteri PUPR, Basuki hadimuljono.

Basuki pun menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam pem-bangunan infrastruktur adalah kesen-jangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu, Kemen-terian PUPR akan terus mendorong terwujudnya pembangunan yang le-

bih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan ter-tinggal, dan kawasan pedesaan mela-lui berbagai program untuk masyara-kat miskin. Di antaranya adalah jalan akses dan lingkungan, jembatan gan-tung, irigasi kecil, Pamsimas, Sanimas, rumah swadaya, dan rumah susun.

Pelibatan via Padat KaryaSeiring upaya meningkatkan pe-

ringkat daya saing Indonesia di dunia, pembangunan proyek infrastruktur skala kecil menengah yang bersifat padat karya juga terus digalakkan oleh pemerintah. Pasalnya, proyek padat karya ini dapat langsung dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil.

“Tidak hanya mengerjakan proyek yang besar, tapi kita juga memikirkan yang padat karya. adapun di PUPR,

m i s a l n y a Pamsimas, Sani-mas, dan irigasi,” ujar Menteri Basuki.

Tercatat, sekitar 300 lokasi daerah irigasi kecil yang langsung melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3a) tengah dikerjakan untuk meningkat-kan partisipasi petani, sekaligus mem-berikan keuntungan finansial dari pengelolaan tersebut. di samping itu, pemerintah juga membangun Tem-pat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) di 180 lokasi yang ter-sebar di berbagai provinsi di Indonesia yang juga melibatkan masyarakat da-lam pembangunannya. adapun untuk

20


Pamsimas akan dilakukan di 15.000 desa baru yang berada di 365 kabupaten dan 33 provinsi pada periode 2016-2019.

Salah satu lokasi yang akan di-bangun TPS 3R berada di wilayah

Pasiranji, tepatnya di Dusun Bantar-dawa, RT.05, RW.03, Desa Rejasari, Kecamatan langensari, Kota Banjar, jawa Barat, senilai Rp550 juta. ada-pun untuk pembangunannya sendiri

diketahui juga melibatkan masyara-kat melalui Kelompok Sosial Masya-rakat (KSM) yang ada di lingkungan tersebut. Tak hanya membangun, pengelolaannya pun dilakukan oleh

Waterpark


21


masyarakat agar dimanfaatkan untuk mengelola limbah dengan pendam-pingan dari dinas kebersihan dan ling-kungan hidup setempat.

Senada dengan wilayah Banjar, Ke-menterian PUPR juga menargetkan 276 desa untuk Pamsimas dan Sanimas di dua kelurahan di wilayah Sumatera Selatan. “Program KOTaKU di Sum-sel dilakukan di 307 kelurahan dengan biaya mencapai Rp5,4 miliar,” tutur Menteri PUPR Basuki hadimuljono.

Selain itu, Kementerian PUPR juga menyiapkan jalan akses penghubung antardesa untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan memberdayakan masyarakat di 11 ke-lurahan/desa dengan biaya Rp15 miliar. adapun di sektor perumahan, Kemen-terian PUPR akan membangun rumah swadaya sebanyak 94 unit dan 3.000 unit rumah akan ditingkatkan kuali-tasnya dengan alokasi dana mencapai Rp56,07 miliar serta membangun ru-mah susun bagi MBR sebanyak 97 unit dengan biaya Rp34,3 miliar.

Geliatkan Kampanye & Kerja Sama

Selain giat membangun, Kemen-terian PUPR sendiri juga tak keting-galan melakukan ragam kampanye guna pembangunan yang lebih baik untuk semua. Semisal yang dilakukan Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen CK Kementerian PUPR yang menyelenggarakan kegiatan kampa-nye edukasi publik bidang penataan bangunan dan lingkungan di Kota Ternate (26/04).

Kegiatan berlevel nasional bertema “Implementasi Penataan Bangunan dan lingkungan” ini dikikuti oleh 250 peserta dari wilayah timur Indonesia yang terdiri dari perwakilan 65 OPD kabupaten/kota, 17 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan lingkungan, asosi-asi profesi, akademisi, kementerian/lembaga terkait, dan pejabat di ling-kungan Kementerian PUPR. adapun tujuannya sendiri adalah mening-katkan pemahaman, kapabilitas, dan kapasitas aparat dinas teknis serta

instansi terkait, terutama dalam hal implementasi penyelenggaraan ba-ngunan gedung dan lingkungannya.

“Pengaturan penyelenggaraan ba-ngunan gedung dan lingkungan yang harus dipenuhi bukan hanya per-syaratan administratif, melainkan juga persyaratan teknis, termasuk pesyaratan keandalan yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenya-manan dan kemudahan,” tutur Direk-tur jenderal CK, Sri hartoyo.

Sri hartoyo menambahkan, dipi-lihnya Ternate sebagai tuan rumah dimaksudkan agar kegiatan ini dapat langsung memberi contoh bagaimana seharusnya mewujudkan kota pusaka, sekaligus implementasi pengaturan bangunan gedung dan lingkungannya dilaksanakan dengan baik di daerah.

Selain itu, Kementerian PUPR sen-diri juga telah melakukan kerja sama demi menyukseskan infrastruktur berbasis masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Direktorat Pengem-bangan Penyehatan lingkungan dan Permukiman, Ditjen CK dengan Sa-

tuan Kerja Penyehatan lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PlPBM) yang membentuk komitmen kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah kabupaten/kota dalam program sanitasi berbasis masyarakat.

“Penyiapan draf perjanjian kerja sama perlu disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pembagian tugas dan tanggung ja-wab masing-masing pihak yang terli-bat dalam program sanitasi berbasis masyarakat dapat dipenuhi oleh ma-sing-masing pihak,” tutur Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Mar-saulina Pasaribu.

adapun tujuan kegiatan ini, tam-bah Marsaulina, adalah untuk men-jamin keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur sanitasi berbasis masya-rakat yang memerlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak, ter-utama peran serta pemerintah daerah dalam operasi dan pemeliharaan in-frastruktur sanitasi berbasis masyara-kat dengan penyiapan kerja sama an-tara pemerintah pusat dan daerah. n

Bendungan Jatiluhur

Geliatkan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

22


Lebih terlibat,Lebih PeduliDemi keberlanjutan, ragam pengelolaan sumber daya air senantiasa dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen, SDA) dengan terus menggandeng masyarakat.

mESKI terbilang ber-ada di kawasan tropis yang kaya akan SDa, nyatanya tidak sedikit

masyarakat di negeri ini yang masih merasakan krisis air maupun yang ke-rap menyia-nyiakan SDa. Karenanya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen CK terus berkomitmen me-nyukseskan proyek strategis nasional di sektor SDa.

Tercatat, sepanjang tahun 2016 lalu Ditjen SDa telah menuntaskan pem-

bangunan sarana dan prasarana penge-lolaan air baku sebanyak 6,15 m3/detik, 53 ribu hektare pembangunan jaringan irigasi baru, serta 387 pembangunan embung penampung air.

“alam menyediakan air bersih un-tuk manusia dan dalam jumlah yang cukup. jadi, bagaimana agar keta-hanan air bersih dapat terus terjaga, semua harus dimulai dari kesadaran individu masing-masing,” ujar Men-teri PUPR, Basuki hadimuljono saat membuka acara puncak hari air Du-nia pada 26 april lalu.

Kementerian PUPR sendiri me-mang tak pernah tinggal diam guna meningkatkan pemahaman dan pe-rubahan sikap menyoal hajat hidup orang banyak ini, misalnya dalam mencegah bencana banjir dan keke-ringan serta penghematan penggu-


23


naan air sesuai kebutuhan. adapun cara yang dilakukan adalah dengan terus melaksanakan publikasi/penye-barluasan informasi tentang penge-lolaan, pendayagunaan, konservasi dan efek negatif bencana banjir dan kekeringan, melalui media cetak, me-dia sosial maupun pameran kepada anak-anak usia dini sampai keluarga.

Melalui Ditjen SDa, Kementerian PUPR juga telah memberikan peluang kesetaraan gender dalam melakukan Studi Penguatan Kelembagaan untuk pengelolaan SDa Terpadu di wilayah Sungai 6 Ci (Citarum, Cisadane, Ciu-jung, Cidurian, Cidanau, Ciliwung) dalam proses perencanaan, pe-laksanaan, dan pengelolaan jaringan irigasi di Wilayah Sungai Citarum, jawa Barat. adapun untuk wilayah Sungai Brantas, Kementerian PUPR juga telah menggandeng lembaga Swadaya Masyarakat (lSM) ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) dalam upaya pemulihan kualitas air baku kepada anak-anak melalui pelatihan, penelitian, dan pe-nyebarluasan informasi.

Berbagai fasilitas pendukung iri-gasi juga telah dibangun agar bisa diakses untuk semua kalangan, semi-sal menyediakan tangga bagi ibu-ibu/anak-anak untuk memanfaatkan air pada saluran irigasi serta jembatan penghubung dan jalan tani (jalan an-gkut produksi ke tempat penggilingan agar bisa dilalui motor dan gerobak).

Tercatat, beberapa kegiatan yang dilakukan sepanjang 2015-2016 yang responsif gender tersebut adalah Pe-laksanaan Program P4ISDa-IK, yaitu pemberdayaan masyarakat petani da-lam kegiatan perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi se-cara partisipatif. Selain mendukung program ketahanan pangan nasio-nal, kegiatan ini juga dilakukan un-tuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melaksanakan program restorasi su-ngai yang bertujuan untuk penataan di sepanjang bantaran sungai. Kegiatan

yang menampung aktivitas sosial ma-syarakat ini diharapkan dapat men-jaga kualitas air, mengendalikan banjir, serta meningkatkan fungsi bantaran sungai sebagai sarana masyarakat sa-ling berinteraksi. adapun lokasi pro-gram restorasi sungai tahun 2015-2016, antara lain terdapat di Cikapundung II (TerasCikapundung/Tercik), di Kota Bandung dan ke arah hulu, Kali Garang (Semarang), Kali Mas (Surabaya), dan Sungai Winongo (Yogyakarta).

Ditambah lagi, Ditjen SDa sendiri telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diketuai oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Komunitas Pe-duli Sungai demi terwujudnya sungai yang bersih, sehat, aman, produktif, dan lestari.

Peran aktif BWSBerbagai kegiatan memang terus

digiatkan Kementerian PUPR demi menjaga keberlanjutan SDa. Di an-taranya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) yang ter-

sebar di pelosok Tanah air.Tengok saja acara kreatif yang diu-

sung oleh BWS Kalimantan III yang menggelar talk show sembari meng-arungi Sungai Mahakam dengan menggunakan kapal wisata Pesut.

“Kami ingin talk show dengan nara-sumber dari akademisi, pakar air, dan sejumlah pihak terkait ini bisa menjadi langkah awal serius dalam tindakan riil menyelamatkan sungai,” ujar Ke-pala BWS Kalimantan III, Kementerian PUPR, arief Rachman.

Terlebih, Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi perekonomian Pro-vinsi Kalimantan Timur kerap dijadikan tempat pembuangan sampah ataupun limbah. Karenanya, harus ada tindakan nyata terhadap kondisi tersebut dengan kegiatan yang terintegrasi.

Kepedulian serupa juga dilakukan oleh BWS Nusa Tenggara (NT) II de-ngan melakukan kegiatan member-sihkan Pantai Pasir Panjang di Kupang beberapa waktu lalu. Selain membang-kitkan semangat kebersamaan untuk membersihkan sampah, kegiatan yang melibatkan pegawai BWS NT II ber-sama pegawai pemerintah daerah se-tempat maupun instansi lain beserta

Lebih Terlibat, Lebih Peduli

Pabrik air minum kemasan.

24


mahasiswa ini dilakukan guna mena-rik perhatian masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga keter-sediaan air dan kebersihan lingkungan.

Di samping aksi bersih pesisir pan-tai, BWS NT II diketahui juga meng-gelar talk show air dan air limbah bagi masyarakat Ende lio, kegiatan susur Sungai Wolowona serta memfasili-tasi pembentukan forum masyarakat peduli Sungai Wolowona. Tak keting-galan pula dilakukan kegiatan seminar nasional, pameran foto, serta kuliah umum pengelolaan air pada pulau-pu-lau kecil di Universitas Flores Ende.

air Baku untuk SemuaSelain giat melakukan kegiatan

kepedulian terhadap keberlanjutan air, Kementerian PUPR sendiri juga tak henti membangun jaringan keterse-diaan air untuk masyarakat. Semisal de-ngan membangun Bendungan Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan yang men-jadi lumbung pangan nasional.

Menteri PUPR, Basuki hadimuljo-

no menjelaskan, dengan kapasitas tampung 56,77 juta meter kubik, diha-rapkan bendungan ini dapat menye-diakan air irigasi seluas 5.400 hektare, serta mensuplai air untuk Bendungan lino yang selama ini hanya mengan-dalkan air hujan.

“jika Bendungan lino mendapat-kan suplai dari Bendungan Tapin, maka dalam dua tahun bisa tiga kali tanam padi. Sementara kalau Bendung lino tidak mendapat suplai, maka da-lam setahun hanya sekali masa tanam-nya,” terang Menteri Basuki.

Selain itu, bendungan ini nantinya juga akan menjadi sumber air baku sebesar 500 liter per detik dan dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 3,3 MW. Rencananya, ben-dungan yang mulai dikerjakan sejak Oktober 2015 lalu ini bakal rampung pada 2019 mendatang.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga merehabilitasi jaringan iri-gasi yang sudah ada dan membangun jaringan irigasi baru pada tiga daerah

irigasi (DI), yaitu DI amandit di Kabu-paten hulu Sungai Selatan, DI Batang alai di hulu Sungai Tengah, dan DI Pitap di Kabupaten Balangan.

Selain itu, bendungan anyar lain-nya, Bendungan Karalloe, juga tengah dibangun i Kabupaten Gowa, Sulawe-si Selatan. Proyek yang dimulai sejak 2013 diharapkan selesai pada 2020 mendatang.

“Kita harus bekerja cepat dan mak-simal. Rakyat sudah merelakan tanah-nya, kita harus bekerja keras dan pro-fesional mengerjakan proyek ini,” ujar Menteri Basuki saat mengunjungi pro-yek tersebut beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Basuki juga diketahui melakukan peresmian peng-alihan aliran sungai Gillireng ke proyek Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo. Bendungan di atas lahan seluas 215 hektare tersebut akan mengaliri areal persawahan sekitar 10 ribu hek-tare, penyediaan air baku 440 liter/detik, dan pembangkit listrik tenaga air sekitar 4,5 MW. n


25


Yang membuat Lancar, juga nyamanSelain kokoh dan aman, berbagai fasilitas jalan maupun pembangunan jembatan disuguhkan demi kenyamanan para penggunanya.

BEBERaPa waktu lalu Di-rektorat jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan Rakyat (PUPR) diketahui telah mengusulkan pembangunan rest area di jalan tol Semarang-Solo seksi

III Bawen-Salatiga, tepatnya di seki-tar STa 32+600. Usulan tempat per-istirahatan yang masih dalam pem-bahasan tersebut, rencananya akan dibangun di antara ruas Polisiri, Keca-matan Tuntang, Kabupaten Semarang hingga Sidorejo, Salatiga.

Tentunya, bukan tanpa sebab Ke-menterian PUPR memberikan usulan menyoal fasilitas umum bagi pemakai jalan tol ini. Selain tentunya disuguh-kan pemandangan memikat, semisal hamparan air Rawa Pening, air terjun bendungan Sungai Tuntang, dan in-dahnya perbukitan setelah jembatan Tuntang, keberadaan rest area amat dibutuhkan demi melayani para peng-guna kendaraan untuk beristirahat sejenak, menunaikan salat maupun keperluan mandi cuci kakus (MCK).

Yang Membuat Lancar, juga Nyaman

26


Usulan ini memang selaras de-ngan tugas Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pe-nyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-dangan. artinya, bukan sekadar mem-bangun jalan, Kementerian PUPR juga dituntut melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan. Be-lum cukup, Ditjen Bina Marga sendiri juga harus memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penye-lenggaraan jalan, serta melakukan pe-laksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan.

Meski Kementerian PUPR sen-diri sudah membuat kebijakan men-dukung mewujudkan gender in-frastruktur PUPR, namun dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) bidang kebinamargaan dan tata ruang memang masih diha-dapkan kendala infrastruktur yang dianggap netral gender. Pasalnya, pembangunan infrastruktur kerap dianggap pekerjaan maskulin, bukan berdasarkan aspirasi, pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan selu-

ruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

Padahal, Ditjen Bina Marga sen-diri telah merilis beberapa pedoman terkait PUG, semisal pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada jalan kota serta pedoman pengelolaan, pe-rencanaan, pelaksanaan, dan peman-tauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Beberapa contoh imple-mentasi responsif gender ini pun da-pat dilihat pada trotoar yang berada di jalan-jalan beberapa kota besar, semi-sal Surabaya, Medan, dan Sukabumi.

Bahkan, sejak 1999 Ditjen Bina Marga juga telah melakukan penyu-sunan panduan fasilitas dan akse-sibilitas jalan kota, khusus desain bangunan pelengkap jalan untuk penyandang disabilitas/pemakai kursi roda dan tuna netra. Tercatat juga, pada 2012 Dit. Bintek Sub Dit Tek-nik lingkungan & Keselamatan jalan telah melakukan kajian/identifikasi norma, standar, pedoman, manual/kriteria yang responsif gender di Di-tjen Bina Marga guna menemukenali isu permasalahan gender dalam Nor-

ma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK/M) di lingkungan Ditjen Bina Marga. hasilnya, terdapat 120 produk NSPK yang perlu disempurnakan agar responsif gender.

lalu tahun selanjutnya, yakni 2013, melakukan review beberapa pedoman agar responsif gender, yaitu pedoman umum, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. adapun pada 2014 melakukan pilot project desain bangunan peleng-kap jalan yang responsif gender mela-lui studi kasus tiga ruas jalan nasional perkotaan di Surabaya dan jogjakarta.

Fasilitas nyaman di Kelok Sembilan

Seiring pembangunan yang terus digalakkan, sejatinya Kementerian PUPR sendiri tidak tinggal diam un-tuk terus memberikan berbagai fasi-litas pendukung guna memberikan pelayanan maksimal bagi para pema-kainya. Misalnya, tengok saja hasil be-sutan Kementerian PUPR pada jem-batan Kelok Sembilan yang berlokasi di Kabupaten limapuluhkota, Suma-tera Barat.

Sejak diresmikan tahun 2013 lalu,


27


Berharap Tak Bosan Peduli Air

jembatan ini betul-betul telah dira-sakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar guna memperlancar transpor-tasi manusia maupun logistik dari Provinsi Sumatera Barat menuju Riau dan sebaliknya.

Terlebih, kini Kementerian PUPR juga telah membangun groundsill atau bangunan yang dibangun me-lintang sebagai ambang dasar, yang merupakan bangunan pengendali sedimen di sungai Batang Sanipan yang memperkuat struktur jembatan. alhasil, bangunan ini turut mengen-dalikan kecepatan air agar pilar yang menyangga jembatan tidak tergerus.

Selain memiliki konstruksi nan kokoh, jembatan Kelok Sembilan juga dikenal sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi di wilayah Sumatera Barat karena bentuk maupun lanse-kapnya yang menarik.

Bahkan, hadirnya groundsill yang berbentuk seperti kolam turut men-curi perhatian para pesinggahnya. Tak hanya itu, di sekitar lokasi tersebut juga disediakan tempat bagi pengun-jung yang ingin menikmati suasana alam, taman bermain anak-anak, dan juga warung-warung tradisional.

“jadi, memang sengaja dibangun agar menarik bagi masyarakat, kemu-dian juga bisa sekaligus sebagai rest area. Pembangunan satu unit ground-sill sendiri memakan waktu 240 hari, yang dibangun awal tahun 2016. ada-pun area sudah bisa digunakan sejak September 2016,” terang Direktur jenderal (Dirjen) Bina Marga Kemen-terian PUPR, arie Setiadi Moerwanto.

Rencananya, pada tahun ang-garan 2017 ini Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan satu unit groundsill lagi dengan anggaran Rp3,82 miliar. Seiring pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata, ke depannya Kementerian PUPR juga merencanakan penataan kawasan dengan membangun mini galeri peduli sungai untuk menjaga kawasan, akses sirkulasi penghubung yang dibuat di antara groundsill su-ngai, melakukan penataan pedagang kaki lima yang tidak terkontrol, dan

menyediakan kantong parkir agar ti-dak mengganggu akses jalan utama. Tentunya, semua demi memberikan pelayanan maksimal bagi siapa pun yang datang berkunjung ke jembatan Kelok Sembilan.

Peduli Infrastruktur DasarSelain memberi perhatian terha-

dap jembatan yang tergolong infra-struktur besar, Kementerian PUPR juga turut membangun jembatan gan-tung. Bukannya mengapa, hadirnya jembatan gantung di wilayah-wilayah tertentu tentunya amat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

“Kami tidak hanya membangun infrastruktur yang besar saja, tetapi infrastruktur dasar yang juga perlu menjadi perhatian,” tutur Menteri PUPR, Basuki hadimuljono.

alhasil, Kementerian PUPR pun turut membangun empat jembatan gantung antardesa di Kabupaten Te-manggung, jawa Tengah, yang ditar-getkan rampung pada 2017 ini. asal tahu saja, selama ini jembatan gan-tung tesebut dibangun secara swadaya dengan peralatan seadanya hingga dari segi keamanan maupun kenya-

manan kurang layak.“Pembangunan jembatan gantung

yang dilakukan Kementerian PUPR bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman sebagai sarana penyeberan-gan masyarakat,” tutur Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, arie Setia-di saat meninjau salah satu jembatan yang sudah selesai, yakni jembatan Gantung Galeh yang menghubung-kan Desa Gandurejo dengan Kelu-rahan Kauman Parakan.

Sementara itu, tiga jembatan gan-tung lain sedang dalam tahap kons-truksi adalah jembatan Gantung Su-ropadan yang menghubungkan Desa Suropadan Kabupaten Temanggung dengan Desa Kalikuto Kabupaten Ma-gelang, jembatan Gantung Mangun-suko menghubungkan Dusun Grogol dengan Dusun Tutup di Kabupaten Magelang, dan jembatan Gantung Krinjing menghubungkan Dusun jombong dengan Dusun Gandelan Kabupaten Magelang. Tak hanya jem-batan gantung, tercatat Kementerian PUPR juga telah membangun jemba-tan apung di Cilacap, jawa Tengah, yang dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua. n

Sungai yang tercemar

28


Yang terdepan responsif Gender

SEBaGaI sebuah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari peren-canaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pem-

bangunan nasional, penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) wajib didukung oleh berbagai pihak terkait. Pasalnya, PUG sendiri bakal memastikan perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabili-tas dan kelompok rentan lainnya diperlakukan secara adil

Bertugas memadukan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memang sudah seharusnya segala program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) responsif gender.

Irigasi di pedesaan.


29


Yang Terdepan Responsif Gender

dan setara dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan memperoleh manfaat (aKPM) yang sama atas pem-bangunan.

Tak ketinggalan, dukungan ter-sebut juga datang dari BPIW saat mendapat kunjungan dari Tim PUG Kementerian PUPR bersama Staf ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya, Baby S. Dipokusumo di jakarta (16/3). Terle-bih, PUG merupakan suatu kebijakan atau upaya pemerintah yang juga di-kawal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

“Kebijakan ini bertujuan membe-rikan pengertian kepada kita semua, bahwa gender ini menyangkut persa-maan lelaki dan perempuan. Kemu-dian juga ditambahkan dengan lansia, balita, dan orang yang berkebutuhan khusus,” tutur Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan.

Rido pun menjelaskan, gedung BPIW sendiri telah memberikan sa-rana yang bersifat responsif gender, semisal bentuk kondisi trotoar jalan di depan gedung yang dibuat landai sehingga mudah dilewati masyarakat yang menggunakan kursi roda mau-pun anak-anak.

Selama ini dalam melakukan pe-rencanaan, BPIW sendiri telah res-ponsif gender. Contohnya, dalam melakukan survei ke lapangan dalam rangka membuat masterplan dan deve-lopment plan, BPIW meminta ma-sukan dari para wanita untuk menge-tahui apa yang mereka butuhkan.

Sementara itu, salah satu anggota Tim Sekretariat PUG-PUPR, lilla No-rhayati, berharap BPIW dapat mela-kukan PUG untuk beberapa program. Ia mencontohkan pada program anjungan Cerdas di Trenggalek , jawa Timur dan Rambut Siwi di Bali yang dapat dibuatkan sarana dan prasarana seperti taman yang dapat dinikmati orang berkebutuhan khusus, lansia, dan anak-anak. “Sarana berupa toi-let juga bisa dibuatkan yang nyaman untuk mereka. jadi, pada prinsipnya infrastructure for all atau infrastruktur untuk semua orang,” tuturnya.

Senada dengan keinginan Tim

PUG tersebut, BPIW sendiri memang harus terus mengedepankan responsif gender. Pasalnya, lembaga yang terca-tat berusia dua tahun ini ditargetkan oleh Kementerian PUPR menjadi yang terdepan dalam keterpaduan program pembangunan infrastruktur PUPR.

“Penyusunan program di Kemen-terian PUPR bukanlah program bagi-bagi uang, namun didasarkan pada apa yang sudah diprogramkan oleh BPIW melalui 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang sudah ada,” ujar Menteri PUPR, Basuki hadimuljono.

Karenanya, tutur Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan, keterpaduan pun menjadi kata kunci dalam proses pe-rencanaan dan pemrograman sehingga pembangunan infrastruktur efektif dan efisien. Bukannya mengapa, tan-tangan pembangunan infrastuktur di masa datang diyakini kian berat karena tuntutan untuk mendorong tercip-tanya keseimbangan antara kawasan barat dan timur.

Pra Konreg demi Keterpaduan

Guna mencapai keterpaduan pe-rencanaan pembangunan infrastruk-tur PUPR tahun 2018, BPIW pun telah menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di empat kota, yaitu Palembang, Surabaya, Kupang, dan Manado. Menurut Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan, Pra Konreg tersebut berhasil memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur seluruh pulau dan kepulauan di Indonesia.

Pra Konreg sendiri memiliki empat tujuan, yaitu melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR, melaku-kan identifikasi awal terkait rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPjMN, melakukan konsoli-dasi program tahun 2018 antara Ke-menterian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani bidang PUPR, serta melakukan sinkro-nisasi, mensinergikan, dan menterpa-dukan kebutuhan infrastruktur di ma-sing-masing wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk tahun 2018.

“Pra Konreg ini proses yang ber-manfaat sekali karena program-pro-gram prioritas dapat dibahas secara serius. Setidaknya 80% program men-dapat persetujuan dari daerah,” jelas Rido di jakarta (3/4).

Beberapa kerangka keterpaduan in-frastruktur yang disampaikan, semisal untuk Wilayah Timur Indonesia, yakni Development Plan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi 2017-2019, Master Plan Infrastruktur Kepulauan Maluku 2020-2038, dan Master Plan Infrastruktur PUPR Pulau Papua 2020-2038.

Terkait responsif gender juga, BPIW sendiri diketahui telah melaku-kan review pada Renstra Kementerian PUPR 2015-2019. hal tersebut, tutur Kepala BPIW yang juga selaku Ketua Tim Pengarah Review Renstra, Rido Matari Ichwan, didorong oleh per-kembangan dinamika saat ini. “Ter-masuk penyesuaian terhadap kema-juan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerangka regulasi serta isu kesetaraan gender,” terangnya.

Selain menyusun Renstra, BPIW

30



Bencana tanah longsor di Ponorogo.

das sendiri tetap berselimut karakter dan kearifan lokal daerah setempat. Pasalnya, selain menjadi tempat istira-hat, anjungan cerdas juga dapat men-jadi tempat yang efektif untuk mema-sarkan produk lokal. Tentunya, tak ketinggalan harapan tersedianya ber-bagai fasilitas responsif gender lain-nya, semisal taman yang dapat dinik-mati oleh siapa saja, mulai anak-anak hingga lanjut usia.

Semisal anjungan cerdas di Ram-but Siwi yang berada dalam WPS Gili-manuk–Denpasar–Padang Bai, yang turut memasarkan produk-produk unggulan lokal yang ada. Bahkan, de-ngan hadirnya panggung pertunjukan serta amphitheater, masyarakat se-tempat juga dapat berlomba menam-pilkan kreasi-kreasi seni khas Bali.

Karenanya, Kepala BPIW, Rido Ma-tari Ichwan pun berpesan agar penge-lolaan anjungan ini selalu bersinergi antara masyarakat, ketua adat, serta pemerintah daerah agar manfaat dari keberadaannya benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Dibangun di atas tanah seluas 4,1 hektare, anjungan ini rencananya akan rampung pada per-tengahan 2018 mendatang.

Senada dengan di Bali, pem-bangunan anjungan cerdas di kawa-san Bendungan Tugu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, juga te-ngah dikebut pengerjaanya. “Ini men-jadi suatu kebanggaan bagi Treng-galek dan daerah sekitarnya, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka,” ujar Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak.

Nantinya, anjungan ini pun akan terintregasi dengan berbagai fasilitas pendukung yang dikemas secara mo-dern, mulai dari tempat makan, pusat informasi, gerai traveler, amphitheater, serta gerai produk lokal unggulan. ada-pun pemilihan lokasi Trenggalek sen-diri dipilih lantaran merupakan salah satu jalur panjang di kawasan selatan jawa, mulai dari Yogyakarta-Malang dan Yogyakarta-Surabaya. Yang lebih penting, pembangunan tersebut juga turut mendorong pengembangan wi-layah di kawasan pesisir selatan jawa. n

juga turut berpartisipasi dalam Pame-ran Indonesia International Infras-tructure Conference and Exhibition (IIICE) 2015 untuk mengakomodasi responsif gender. Pasalnya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membe-rikan pemahaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan infrastruktur wilayah kepada masyarakat.

BPIW juga berpartisipasi dalam kegiatan pameran potensi lokal da-lam Sail Tomini 2015 terkait Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Ren-cana Strategis Kementerian PUPR, keterpaduan infrastruktur, serta pe-ngembangan kawasan perkotaan yang menonjolkan topik kemaritiman.

adapun konsepnya, antara lain untuk pengembangan infrastruktur kawa-san perdesaan, kampung nelayan, dan desa wisata bahari pada WPS.

Pembangunan anjungan Cerdas

Salah satu pembangunan di WPS yang dilakukan oleh BPIW adalah pe-ngembangan anjungan cerdas yang dimulai sejak tahun lalu. alhasil, tem-pat peristirahatan yang diadopsi dari Michinoeki jepang ini pun dibangun di Kabupaten jembrana, Bali, dan Kabupaten Trenggalek, jawa Timur.

Meski diadopsi dari Negeri Sakura, namun pembangunan anjungan cer-

31


Infrastruktur PUPR untuk Semua

Infratruktur PUPr untuk Semua

rIna aGUStIn InDrIanI, Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPr)

tIDaK hanya bagi sebagian kalangan masyarakat, seja-tinya hasil pembangunan dapat dinikmati oleh siapa

saja, terutama menyoal akses. Ke-sepakatan ini pun telah dicapai di tingkat global melalui konferensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa “habitat III” tentang perumahan dan pem-bangunan perkotaan yang diselengga-rakan di Quito, Ekuador, 17-20 Okto-ber 2016 lalu.

artinya, “Semua yang dibangun harus bisa diakses oleh semua orang,”

terang Rina agustin Indriani, Ketua Pokja PUG Kementerian PUPR.

Karenanya, pembangunan infra-struktur yang dilakukan oleh Kemen-terian PUPR sendiri pun dituntut untuk dapat menyediakan sarana yang bisa diakses oleh semua. adapun

32



pelopor untuk pembangunan yang ramah terhadap semua kalangan.

Bagaimana pelaksanaan PUG sendiri di lingkup PUPR?

Pertama, kami melihat pedoman yang ada dalam setiap pembangunan apakah sudah menyertai klausul un-tuk kepentingan bersama. Semisal di Cipta Karya terdapat pedoman sani-tasi untuk masyarakat yang telah me-nyertakan klausul agar melibatkan ke-lompok tertentu, semisal perempuan atau orang tua. Demikian juga yang dilakukan Bina Marga yang turut me-libatkan masyarakat dalam memeli-hara wilayah sungai.

adapun di bidang perumahan, juga telah ditekankan bahwa yang berhak mendapat subsidi bukanlah kalangan tertentu saja, melainkan untuk se-mua. Kami juga membangun untuk kawasan kumuh ataupun perbatasan. artinya, pemerintah telah peduli ter-hadap kelompok masyarakat tersebut.

Apakah PUPR juga bekerja sama dengan kementerian lain?

Kami banyak bekerja sama dengan kementerian maupun instansi lain, misalnya KPPPa, Bappenas, Kemen-terian lingkungan hidup, dan Kemen-terian Kesehatan. Mereka pun juga telah memiliki visi yang sama hingga lebih memudahkan bekerja sama. jadi, pergerakan kami menjadi lebih cepat untuk membangun infrastruktur yang bisa diakses oleh semua orang.

Apakah ada hambatannya?Persoalan pasti ada. Semisal bila

kami melakukan sosialisasi tentang gender, kebanyakan yang hadir dari kaum perempuan yang merupakan staf biasa. Di samping turut memaklu-mi, kami pun senantiasa mengecek pembangunan di lapangan.

Bagaimana hasilnya?ada kota-kota yang telah responsif

gender, ada yang belum. Contohnya, dalam pembuatan ruang terbuka hijau (RTh) yang belum memiliki jalur bagi penyandang disabilitas. Karenanya,

untuk istilah “gender” sendiri, kini bukanlah sebatas bagi kepentingan kaum perempuan. Pasalnya, masyara-kat dunia sendiri tidak lagi membahas kepentingan spesifik gender, melain-kan untuk semua. alhasil, “Kita pun harus mengikuti arus tersebut,” ujar perempuan yang juga menjabat Sekre-taris Direktorat jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR tersebut.

lantas, bagaimana geliat responsif gender sendiri dalam infrastruktur PUPR? Berikut petikan wawancana tim Kiprah dengan nakhoda Pokja PUG tersebut.

Bagaimana gambaran responsif gen-

der di infrastruktur PUPR saat ini?Pembangunan infrastruktur PUPR

kini bukanlah lagi untuk kepentingan laki-laki ataupun perempuan, melain-kan untuk semua. Sekretariat PUG sendiri lahir seiring gerakan yang di-lakukan oleh Kementerian Pember-dayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPa) sejak 2007 lalu.

Dari sinilah kami mulai bergerak untuk memberi pemahaman dan juga penerapan kepada organisasi-organi-sasi di PUPR tentang responsif gender. Kami pun membentuk pokja di setiap unit organisasi untuk menjadi peng-gerak di masing-masing organisasi hingga akhirnya PUPR dapat menjadi

33


Infrastruktur PUPR untuk Semua

kami pun mengajak para pengelola untuk membangun akses yang ramah untuk siapa saja. Kami juga meng-inginkan agar setiap RTh dibangun sarana olahraga ringan dan tempat bermain anak. hingga akhirnya, se-tiap orang dapat menikmati berbagai fasilitas tersebut secara gratis.

Bagaimana dengan responsif gender untuk infrastrutur skala besar?

Misalnya pembangunan jalan oleh Bina Marga, kami akan meminta turut dibangun peneduh, pedestrian bagi pejalan kaki, rambu-rambu, dan jembatan penyeberangan. jadi, bukan sekadar fisik, melainkan dapat mem-berikan rasa aman dan nyaman bagi pemakainya.

adapun untuk di bidang kons-truksi, kami pun mendorong penyan-dang disabilitas untuk berperan da-lam bidang tertentu. jadi, mereka pun dapat merasakan ikut membangun Indonesia. Tak ketinggalan, di bidang perumahan, kami juga akan meng-usahakan agar masyarakat berpen-dapatan tidak tetap dapat memiliki hunian.

Apakah Ibu sudah cukup puas dengan responsif gender pada infrastruktur PUPR sejak terbentuknya PUG pada 2007 lalu?

Meski boleh dibilang PUPR paling maju, namun kami belum puas karena di lapangan masih banyak yang ku-rang. Oleh sebab itu, kami pun turut memberikan rekomendasi.

Di samping itu, masyarakat di sini juga banyak yang belum komplain akan kebutuhan akses untuk semua. Namun demikian, kita tidak boleh lengah untuk terus membangun se-iring tuntutan pihak lainnya.

Apa tantangan terbesar untuk infrastruktur responsif gender saat ini?

Tantangan terbesar lebih ke dalam atau internal karena kami melayani pembangunan dari Sabang hingga Me-rauke. Pasalnya, PUPR tidak memba-

ngun sendiri, melainkan juga melibat-kan kontraktor, konsultan, desainer, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Karenanya, kita harus dapat mema-hami bersama bahwa pembangunan ini diperuntukkan untuk semua. Se-misal yang dilakukan oleh Balai Wila-yah Sungai (BWS) yang mengundang semua pihak dalam momen “hari air Dunia” beberapa waktu lalu untuk melihat kondisi sungai. alhasil, siapa pun memiliki tanggung jawab dalam memelihara sungai tersebut.

Apa yang kini menjadi prioritas untuk mengejar pembangunan infrastruktur responsif gender?

Kami terus melibatkan unit lainnya untuk melihat ke lapangan agar segala kebutuhan akses untuk semua terpe-nuhi. Ditambah lagi, banyak masukan yang berasal dari lapangan tersebut.

Kami beruntung sekarang ada pro-gram penataan kota kumuh. Pada momen inilah kami akan turut mema-sukkan program responsif gender.

Kota mana sajakah di Tanah Air

yang sudah responsif gender?Meski tidak di semua area, namun

beberapa wilayah di Surabaya, Surakar-ta maupun jakarta sendiri sudah terda-pat spot yang responsif gender. Intinya adalah sebuah pedestrian yang dapat menjadi contoh wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan untuk semua.

Contoh menarik adalah Instalasi Pengolahan air limbah (IPal) yang dibangun penuh warna-warni. Pasal-nya, dalam pembangunannya telah melibatkan masyarakat sekitarnya.

Apa harapan terhadap Pokja PUG ke depan?

Saya malah ingin tidak ada PUG ke depannya, melainkan sudah melebur ke masing-masing organisasi. Pasal-nya, kami membangun untuk semua.

Kami pun berharap setiap pem-bangunan telah memiliki pedoman responsif gender pada 2019 menda-tang. artinya, setiap unit organisasi telah memiliki guide dan menjalan-kannya. adapun menyoal hasil, ten-tunya akan dilihat untuk pengem-bangan langkah selanjutnya. n

34


Kesulitan air untuk keperluan hidup sehari-hari yang dialami masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil ataupun di wilayah pedesaan yang terpencil nyatanya tak lepas dari perhatian Muhidin M. Said. Karena-nya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI pun berharap, air tidak hanya menjadi obyek, tetapi subyek bagi kepentingan umum.

Muhidin pun menjelaskan, RUU Sumber Daya air (SDa) yang tengah disusun oleh parlemen bertujuan untuk menjadikan air bisa memberikan manfaat kepada rakyat. Pasalnya, “Banyak yang men-dapatkan air apa adanya dan membeli air yang sangat mahal harganya. Padahal, air ini sebagaimana diamanatkan UUD 1945, bahwa seluruh sumber daya alam, air dan udara serta yang terkandung di dalamnya, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

Oleh sebab itulah, RUU SDa itu akan dirumuskan ba-gaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengawal kepentingan umum tersebut sehingga bisa benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga.

Tak ketinggalan, Muhidin juga mengapresiasi sivitas akademika Universitas hasanudin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, dan masyarakat

pemerhati SDa yang telah memberikan masukat ter-hadap RUU tersebut dalam “Forum Group Dis-

cussion” yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Tentunya,

masukan tersebut turut memberikan harapan pada Komisi V DPR RI agar pada pembahasannya nanti betul-be-tul memberikan manfaat pada seluruh lapisan masyarakat.

Sekadar diketahui, saat ini DPR se-dang menggodok draf RUU SDa. RUU

tersebut disusun untuk menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDa

yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. n

Muhidin M. Said, Wakil Ketua Komisi V DPR RI

LaPoran Utama | apa Kata mereka

Sumber air untuk Kepentingan Bangsa

Banyak yang mendapatkan air apa adanya dan membeli air yang sangat mahal harganya. Padahal, air ini sebagaimana diamanatkan UUD 1945, bahwa seluruh sumber

daya alam, air dan udara serta yang terkandung di dalamnya, untuk

kepentingan bangsa dan negara.

35


empat tahun sudah Radian bersama 650 orang warga Kampung Deret, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, jakarta Selatan, tak lagi merasakan banjir. Tempat tinggal yang dulunya terkesan kumuh itu pun kini berbuah kenya-manan.

Meski tinggal di rumah petak seluas 35 meter persegi dengan segala keterbatasan, pria paruh baya ini mengaku bahwa tempat tinggalnya kini berada dalam sebuah ling-kungan yang aman dan nyaman. “Rasa aman terhadap ban-jir itu sendiri, sulit tolak ukurnya,” ujarnya mantap.

Meski terbilang tinggal di hunian sederhana, toh ba-ngunan tersebut tergolong kokoh dan tahan gempa. Ditam-bah lagi, lingkungan sekitar kawasan tempat tinggal juga telah berbalut taman, tempat bermain, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum pendukung.

Rumah dan lingkungan yang kini ditempati oleh Ra-

dian dan warga sekitarnya tersebut merupakan penerapan teknologi tepat guna RISha (Rumah Instan Sederhana Se-hat). Inilah sebuah produk Puslitbang Permukiman dalam menangani kawasan kumuh dan bencana lainnya.

Radian beserta keluarga yang lain di kawasan tersebut memang telah merasakan model RISha yang terbukti cu-kup kuat, ekonomis, dan praktis. Bukan hanya itu, dalam proses pembangunannnya, masyarakat selalu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pengawasan.

Karenanya, Radian pun terlihat senang karena masya-rakat bukan lagi sebagai obyek. Tak hanya itu, keterlibatan masyarakat juga berlanjut hingga memproduksi komponen-komponen bangunan yang dibuat secara pabrikasi. Contoh-nya adalah industri batako, paving block atau yang serupa yang saat ini banyak dilakukan masyarakat. n

Radian, warga Kampung Deret, Petogogan, Jakarta

Apa Kata Mereka

nyaman tinggal berkat rISHa

36


Presiden Joko Widodo, sedang meninjau tol akses tanjung Priok

Wajah Taman Kalijodo kini merupakan contoh sukses perwujudan kerja sama apik pemerintah daerah dan swasta.Oleh: Joe

Bersama mengendalikan tata ruang

taman Kalijodo

36 aktualita

laporan utama | gender demi semuanya nyaman tinggal 79-laporan utama... · bedah rumah atau...

Documents