KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KAL.II PROV. KALIMATAN SELATAN

Jalan Yos Sudarso No. 30 Telp. (0511) 3352310 Banjarmasin 70119 E-mail : snvtpjsa_kal2@yahoo.com

DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI,

SATU SAMPUL,SISTEM GUGUR KONTRAK HARGA SATUAN

Nomor : KU0301/DOK.PENGADAAN/SNVT.PJSA-KS/004

Tanggal : 4 Maret 2015

PAKET PEKERJAAN : PENGENDALIAN BANJIR BARABAI BERUPA PEMBANGUNAN INTAKE

SUMBER DANA : APBN

TAHUN ANGGARAN : 2015

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, 4 Maret 2015

S T A N D A R D O K U M E N P E N G A D A A N P E K E R J A A N K O N S T R U K S I

( P E L E L A N G A N U M U M ) P A S C A K U A L I F I K A S I M E T O D E S A T U S A M P U L D A N E V A L U A S I S I S T E M

G U G U R K O N T R A K H A R G A S A T U A N

Nomor : KU0301/DOK.PENGADAAN/SNVT.PJSA-KS/004

Tanggal : 4 Maret 2015

Pengadaan Paket :

PENGENDALIAN BANJIR BARABAI BERUPA PEMBANGUNAN INTAKE

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: POKJA ULP SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR KALIMANTAN II

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 5

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PRT/M/2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN

JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

:

:

a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 TAhun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadapPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011tentang Standard an Pedoman Dokumen Pengadaan PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor14/PRT/M/2013;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umumtentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 07/PPRT/M/2011 tentang Standard Dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PakerjaanUmum Nomor 14/PRT/M/2013;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelengaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RITahun 2000 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor3957);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara RepublikIndonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka PercepatanPembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010

ii

Menetapkan :

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentangPelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya;

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 secara keseluruhanberbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pengguna anggaran

Kementererian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yangdisamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh KepalaDaerah untuk menggunakan APBD.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yangmenyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.

4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan/atau Barang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasiyang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ PimpinanInstitusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifatpermanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

6a. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala ULP berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Anggota Pokja ULP terlebih dahulu ditetapkan oleh PA/KPA/Kepala Daerah.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan oleh KPA berfungsi untukmelaksanakan pengadaan langsung.

iii

8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

9. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atauorang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa KonsultansiKonstruksi.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan denganpelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahliantertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware).

12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesainkhusus dan/ atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah).

12a.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah seluruh pekerjaan yang menggabungkan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan/ atau pengadaan barang konstruksi dan/ atau pengoperasian dan layanan pemeliharaan.

12b.Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

13. Kontrak kerja konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhandokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmendengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan JasaKonsultansi.

14. Ahli HUkum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikanpendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi yangbernilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan/atau yang bersifatkompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak.

15. Pemerinta adalah Pemerintah Pusat.

16. Pejabat Eselon 1 atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon 1 adalah SekretarisJenderal/ Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah, InspekturJenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansidalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasinal dan efektif.

iv

Pasal 3

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilingkungan KementerianPekerjaan Umum dilaksanakan secara full e-procurement, kecuali provinsi Papuadan Papua Barat hanya diwajibkan bagi ibukota provinsi.

b. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa diluar Kementerian PekerjaanUmum dilaksanakan berdasarkan ketentuan K/L/D/I bersangkutan.

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan DokumenPekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menurut sifatnyaharus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalampengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yangberakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkansesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihakyang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam prosespengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangannegara dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah, imbala, komisi, rabat dan berupa apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan denganpengadaan pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi; dan

i. Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencanakerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah/ Daerah/ Institusidisetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganankontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 4a

(1) Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

(2) Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil.

(3) Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai

v

sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2. Ketentuan Pasal 4b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4b

(1) Penggunaan Surat Jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut :

a) Surat Jaminan Penawaran, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, atau Surat Jaminan Sanggah Banding untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/ Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP.

b) Surat Jaminan Penawaran, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan UangMuka, Surat Jaminan Pemeliharaan, atau Surat Jaminan Sanggah Bandinguntuk paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum bersifat mudah dicairkan dantidak bersyarat (unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/ Jasakepada PPK/Kelompok Kerja ULP.

c) Ketentuan a) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan system e-procurement sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran

(2) Penggunaan Surat Jaminan Pekerjaan Jasa Konsultansi diatur sebagai berikut :

a) Surat Jaminan Uang Muka atau Surat Jaminan Sanggah Banding untuk paketpekerjaan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah) dapat diterbitka oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa KepadaPPK/Kelompok Kerja ULP.

b) Surat Jaminan Uang Muka atau Surat Jaminan Sanggah Banding untukpaket pekerjaan di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah) dapat diterbitka oleh Bank Umum bersifat mudah dicairkan dantidak bersyarat (unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/JasaKepada PPK/Kelompok Kerja ULP.

Pasal 4c

Khusu ibukota provinsi Papua dan Papua Barat diatur sebagai berikut :

a. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan denganmekanisme pengadaan langsung.

b. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang paling tinggi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanismepengadaan langsung yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, KabupatenIntan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora,Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten PegununganBintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, KabupatenJayawijaya dan Kabupaten Lani Jaya.

c. Pengusaha local yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkanmemiliki pengalaman sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir.

d. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus bermitra dengan pengusahalokal melalui kerja sama operasi/kemitraan dan pengusaha lokal tidak

vi

diwajibkan memenuhi persyaratan kemampuan dasar.

e. Dalam hal paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pokja ULP tidak boleh melarang,menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon penyedia dari luar provinsidan/atau Kabupaten/Kota, namun agar memprioritaskan yang berkerjasamadengan pengusaha lokal.

Pasal 5

Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS);

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkaitdan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributortunggal;

d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan denganinstansi lain maupun pihak lain;

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana(engineers estimate);

h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatubarang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau PemerintahDaerah setempat; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6a

(1) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

(2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegras,dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi.

(3) Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon Iterkait untuk menghindari persyaratan/kriteria yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak obyektif.

vii

Pasal 6b

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukkan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan :

a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; danc. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan

Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.Pasal 6c

(1) Evaluasi Dokumen Penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran dan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

(2) Pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi, untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan:

a. Meneliti dan menilai kewajaranharga satuan dasar meliputi harga upah,bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya padasetiap mata pembayaran utama;

b. Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan,dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;

c. Hasil penelitian butir a. dan butir b. digunakan untuk menghitung hargasatuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yangditawarkan; dan

d. Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total hargapenawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d.dihitung berdasarkanvolume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.

(3) Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

(4) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total

HPS.(5) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Ketentuan Pasal 6d ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 6d

(1) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan,sedangkanuntuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

(2) Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket

viii

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket.

(3) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

(4) Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada paket pekerjaan jasa konsultansi apabila tenaga ahli yang diusulkan, penugasannya tidak tumpang tindih (overlap) antara paket yang satu dengan paket lainnya dalam kurun waktu bersamaan.

(5) Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dapat dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.

Pasal 6e

(1) Identifikasi bahaya dan tingkat risiko K3 pada pekerjaan yang Dapat timbul dalam pelaksanaan harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi.

(2) Evaluasiteknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian risiko bahaya K3.

Pasal 6f

(1) Dalam hal jawaban sanggahan banding menyatakan pelelangan/seleksi gagal dan harus dilakukan evaluasi ulang, maka tidak ada sanggahan dan sanggahan banding terhadap hasil evaluasi ulang.

(2) Apabila peserta keberatan terhadap hasil evaluasi ulang dapat mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/Ibersangkutan.

Pasal 7

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.

Pasal 8

(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

ix

Pasal 8a

Pembayaran bulanan/termin pada pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan: a. peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama

namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1. Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan

perubahannya;2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh

produsen;4. Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;5. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau

dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan6. Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan

secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab PenyediaBarang/Jasa.

b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh PenyediaBarang/Jasa, maka persyaratan sertifikat uji mutu dan sertifikat garansisebagaimana dimaksud pada butir a.2 dan butir a.3 tidak diperlukan;

c. Pembayaran peralatan dan/atau bahan harus memenuhi syarat yaitu untukpekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dan bagian pekerjaanyang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan.

Pasal 8b

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

(2) Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

(3) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penyedia Pekerjaan Konstruksi dinilai tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 8c

Penyesuaian harga (Price Adjustment) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dalam

dokumen pengadaan;b. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan

jenis kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga

x

satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan;

c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap bagian Kontrak Lump Sumpada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan serta terhadappekerjaan dengan harga satuan timpang;

d. penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifatborongan misalnya pekerjaan lump sum;

e. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luarnegeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barangtersebut; dan

f. indeks harga bahan bangunan/konstruksi yang digunakan adalah indeksharga perdagangan besar sub sektor konstruksi bersumber dari Badan PusatStatistik (BPS).

Pasal 9

(1) Ketentuan mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari: a. Lampiran I tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi,

meliputi:

1. Buku Pedoman Pekerjaan KonstruksiPedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran,Evaluasi Kualifikasi, dan Penghitungan Penyesuaian Harga/Eskalasi.

2. Buku Standar PK 01 HSStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, SistemGugur, Kontrak Harga Satuan.

3. Buku Standar PK 01 LSStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, SistemGugur, Kontrak Lump Sum.

4. Buku Standar PK 01 GabunganStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung), Pascakualifikasi, Satu Sampul, SistemGugur Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum.

5. Buku Standar JK 08 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (BadanUsaha) Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas dan Biaya, KontrakLump Sum (Seleksi Umum).

6. Buku Standar JK 09 HSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (BadanUsaha) Prakualifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul, Evaluasi PaguAnggaran, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Sederhana/Seleksi Umum).

7. Buku Standar JK 09 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (BadanUsaha) Prakualifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul, Evaluasi PaguAnggaran, Kontrak Lump Sum (Seleksi Sederhana/Seleksi Umum).

8. Buku Standar JK 10 HSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan

xi

Usaha) Prakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya Terendah, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Sederhana).

9. Buku Standar JK 10 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (BadanUsaha) Prakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya Terendah, KontrakLump Sum (Seleksi Sederhana).

10. Buku Standar JK 11Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi(Perseorangan) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Kualitas, KontrakHarga Satuan/Lump Sum (Seleksi Umum/Seleksi Sederhana).

11. Buku Standar JK 12Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi.

b. Lampiran II tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi,meliputi:1. Buku Pedoman Jasa Konsultansi Konstruksi

Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi, Evaluasi Penawaran, EvaluasiKualifikasi dan Penyesuaian Harga/Eskalasi (Kontrak Tahun JamakPelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi lebih dari 12 Bulan).

2. Buku Standar JK 07 HSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas, Kontrak Harga Satuan(Seleksi Umum).

3. Buku Standar JK 07 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas, Kontrak Lump Sum(Seleksi Umum).

4. Buku Standar JK 08 HSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (BadanUsaha), Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas dan Biaya, KontrakHarga Satuan (Seleksi Umum).

5. Buku Standar JK 08 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas dan Biaya, Kontrak LumpSum (Seleksi Umum).

6. Buku Standar JK 09 HSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul, Evaluasi Pagu Anggaran,Kontrak Harga Satuan (Seleksi Sederhana/Seleksi Umum).

7. Buku Standar JK 09 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul, Evaluasi Pagu Anggaran,Kontrak Lump Sum (Seleksi Sederhana/Seleksi Umum).

8. Buku Standar JK 10 HSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya Terendah, Kontrak HargaSatuan (Seleksi Sederhana).

9. Buku Standar JK 10 LSStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi (Badan Usaha)Prakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya Terendah, Kontrak Lump Sum(Seleksi Sederhana).

10. Buku Standar JK 11Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi(Perseorangan) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Kualitas, Kontrak

xii

Harga Satuan/Lump Sum (Seleksi Umum/Seleksi Sederhana). 11. Buku Standar JK 12

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi.(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan

umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan : a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi.b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran

(Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan KerangkaAcuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study,design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum,sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkanatas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasukperjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untukmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenispekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik,monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, apabila masih ada proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya proses pengadaan tersebut.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini :

1. Seluruh kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkanpenawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pesertalain, ditandatangani oleh direktur utama/ pimpinan perusahaan; penerimakuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerimakuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; kepala cabangperusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan buktiotentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama dalam Lampiran I tentang Standar danPedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam Buku Pedoman PekerjaanKonstruksi BAB V.C.8.b dan BAB VI.C.2, Buku Standar PK 01 HS BAB II.F.34.2,Buku Standar PK 01 LS BAB II.F.34.2, Buku Standar PK 01 Gabungan BABII.F.34.2, Buku Standar PK 02 HS BAB II.F.30.2, Buku Standar PK 02 LS BABII.F.30.2, Buku Standar PK 02 Gabungan BAB II.F.30.2, Buku Standar PK 03 LSBAB II.F.34.2, Buku Standar PK 04 LS BAB II.F.33.2 selanjutnya diganti dan

xiii

dibaca dengan kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain.

Seluruh Kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan Dokumen Isian Kualifikasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh direktur utama/ pimpinan perusahaan; penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama dalam Lampiran II tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi dalam Buku Standar PK 05 BAB II.E.20.2, Buku Standar PK 06 BAB II.E.20.2 selanjutnya diganti dan dibacadengan kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain.

2. Seluruh kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkanpenawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pesertalain, ditandatangani oleh direktur utama/ pimpinan perusahaan; penerimakuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerimakuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; kepala cabangperusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan buktiotentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama dalam Lampiran II tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, dalam Buku Pedoman Jasa KonsultansiKonstruksi BAB IV.K.2, Buku Standar JK 07 HS BAB II.E.27.2, Buku Standar JK07 LS BAB II.E.26.2, Buku Standar JK 08 HS BAB II.F.30.2, Buku Standar JK 08 LSBAB II.F30.2, Buku Standar JK 09 HS BAB III.F 26.2, Buku Standar JK 09 LS BABIII.F.26.2, Buku Standar JK 10 HS BAB III.F.26.2, Buku Standar JK 10 LS BABIII.F.26.2, Buku Standar JK 12 BAB III.F.22.2 selanjutnya diganti dan dibacadengan kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain.

Seluruh Kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditandatangani oleh peserta seleksi perorangan dalam Lampiran II tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi dalam Buku Standar JK 11 BAB III.F.32.2 selanjutnya diganti dan dibaca dengan kalimat Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain.

3. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteriini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

xiv

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Agustus 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN CERITA ACARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1235

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Pekerjaan Umum Kepala Biro Hukum

ttd.

Siti Martini, SH, M.Si NIP.195803311984122001

xv

DAFTAR ISI BAB I ........................................................................................................................................................ 1

UMUM ..................................................................................................................................................... 1

BAB II ........................................................................................................................................................ 5

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ....................................................................................................... 5

A. UMUM ............................................................................................................................................. 5

1. LINGKUP PEKERJAAN ..................................................................................................................... 52. SUMBER DANA ............................................................................................................................. 53. PESERTA ....................................................................................................................................... 54. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA

PENIPUAN ..................................................................................................................................... 6 5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ..................................................................................... 76. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ................................................................................ 87. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA ................................................................................................... 8

B. DOKUMEN PENGADAAN ............................................................................................................... 9

8. PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN ......................................................................................... 99. ISI DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ...................................................................... 910. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN ............................................................................................... 1011. PEMBERIAN PENJELASAN ............................................................................................................. 1012. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN .......................................................................................... 1213. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ......................................................... 12

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN ....................................................................................... 12

14. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN ...................................................................................... 1215. BAHASA PENAWARAN ................................................................................................................ 1216. DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................................................ 1317. HARGA PENAWARAN .................................................................................................................. 1318. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN ................................................................... 1419. MASA BERLAKU PENAWARAN ..................................................................................................... 1420. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................................... 1421. PAKTA INTEGRITAS ..................................................................................................................... 1422. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI ................................................................................... 1423. JAMINAN PENAWARAN ............................................................................................................... 15

D. DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................................................ 16

24. PEMASUKAN DAN CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN ................................................. 1625. BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN ..................................................................................... 17

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ................................................................................. 17

26. PEMBUKAAN PENAWARAN .......................................................................................................... 1727. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN ............................................................................... 1828. HAK MENOLAK ATAU MENERIMA PENAWARAN ........................................................................... 1929. EVALUASI PENAWARAN .............................................................................................................. 1930. EVALUASI KUALIFIKASI ............................................................................................................... 3131. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI .......................................................................................................... 31

F. PENETAPAN PEMENANG .............................................................................................................. 32

32. PENETAPAN PEMENANG .............................................................................................................. 3233. PENGUMUMAN PEMENANG ........................................................................................................ 3434. SANGGAHAN ............................................................................................................................. 3435. SANGGAHAN BANDING .............................................................................................................. 35

G. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN ................................................................................... 36

36. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ....................................................................................... 3637. KERAHASIAAN PROSES ................................................................................................................ 37

H. PELELANGAN GAGAL ................................................................................................................... 38

38. PELELANGAN GAGAL .................................................................................................................. 38I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN ................................................................................................ 39

39. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN .................................................................................................. 39J. PENANDATANGANAN KONTRAK ............................................................................................... 40

xv

40. PENANDA-TANGANAN KONTRAK ................................................................................................ 40

BAB III .................................................................................................................................................... 43

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ....................................................................................................... 43

A. LINGKUP PEKERJAAN .................................................................................................................. 43 B. SUMBER DANA .......................................................................................................................... 43 C. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ............................................................................. 43 D. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN ............................ 44 E. DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................................................ 44 F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN ................................................................... 46 G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN ............................................................................................... 46 H. JAMINAN PENAWARAN ............................................................................................................... 46 I. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN ..................................................................................... 46 J. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN ........................................................................ 46 K. PEMBUKAAN PENAWARAN .......................................................................................................... 46 L. AMBANG BATAS ........................................................................................................................ 46 M. SANGGAHAN, DAN SANGGAHAN BANDING ................................................................................. 47 N. JAMINAN SANGGAHAN BANDING ............................................................................................... 47

BAB IV .................................................................................................................................................... 48

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .................................................................................................... 48

A. LINGKUP KUALIFIKASI ................................................................................................................ 48 B. PERSYARATAN KUALIFIKASI ......................................................................................................... 48

BAB V ...................................................................................................................................................... 50

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ..................................................................................................... 50

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) ................. 50 B. BENTUK SURAT KUASA ......................................................................................................... 52 C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) .................................... 54 D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ........................................................................ 57

E. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) .................................................................................................................... 58

F. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR ....................................................................... 60 G. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) ............ 61 H. BENTUK RINCIAN/URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) ...................................... 73 I. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK .................................................................... 74 J. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ( HANYA

UNTUK BADAN USAHA KECIL ) .................................................................................................. 76 K. BENTUK PAKTA INTEGRITAS ................................................................................................ 78 L. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ............................................................................. 80

BAB VI .................................................................................................................................................... 85

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI ............................................................................... 85

A. DATA ADMINISTRASI ................................................................................................................. 85 B. IZIN USAHA ............................................................................................................................... 85 C. SERTIFIKAT BADAN USAHA ......................................................................................................... 85

D. IZIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN, YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANG DILELANGKAN) 85 E. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA .......................................................................... 85

F. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS) ................................................................. 85 G. DATA KEUANGAN ...................................................................................................................... 85 H. DATA PERSONIL INTI .................................................................................................................. 86 I. DATA PERALATAN ...................................................................................................................... 86 J. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN ............................................................................................. 86 K. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR .................................................... 86 L. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN ........................................................................ 86 M. MODAL KERJA ........................................................................................................................... 87 N. KEMITRAAN/KSO ..................................................................................................................... 87

xvi

BAB VII ................................................................................................................................................... 88

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ................................................................................................... 88

BAB VIII .................................................................................................................................................. 91

BENTUK RANCANGAN KONTRAK ....................................................................................................... 91

BAB IX ................................................................................................................................................ 101

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ............................................................................................... 101

A. KETENTUAN UMUM ................................................................................................................. 101

1. DEFINISI .................................................................................................................................. 1012. PENERAPAN ............................................................................................................................. 1043. BAHASA DAN HUKUM .............................................................................................................. 105

4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN ............................................................................................................................... 105

5. ASAL MATERIAL/ BAHAN ......................................................................................................... 1066. KORESPONDENSI ...................................................................................................................... 1067. WAKIL SAH PARA PIHAK .......................................................................................................... 1068. PEMBUKUAN ........................................................................................................................... 1069. PERPAJAKAN ............................................................................................................................ 10610. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ..................................................................................... 10611. PENGABAIAN ........................................................................................................................... 10712. PENYEDIA MANDIRI ................................................................................................................. 10713. KEMITRAAN/ KSO .................................................................................................................. 10714. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN .................................................................................. 10715. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI PENGAWAS PEKERJAAN ................ 10716. PERINTAH ................................................................................................................................ 10817. PENEMUAN-PENEMUAN ........................................................................................................... 10818. AKSES KE LOKASI KERJA ............................................................................................................ 108

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK ...................... 109

19. MASA PELAKSANAAN (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN) PEKERJAAN ............................................ 109

B.1PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................................................................................ 109

20. PENYERAHAN LOKASI KERJA ..................................................................................................... 10921. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ................................................................................... 11022. PROGRAM MUTU .................................................................................................................... 11023. RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K) ..................................... 11024. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK ............................................................................... 11125. MOBILISASI ............................................................................................................................. 11126. PEMERIKSAAN BERSAMA ........................................................................................................... 11227. PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ................................................................................. 112

B.2PENGENDALIAN WAKTU ........................................................................................................... 112

28. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN ........................................................................................... 11229. PERPANJANGAN WAKTU ........................................................................................................... 11330. PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN ................................................................................ 11331. RAPAT PEMANTAUAN ............................................................................................................... 11332. PERINGATAN DINI.................................................................................................................... 114

B.3PENYELESAIAN KONTRAK .......................................................................................................... 114

33. SERAH TERIMA PEKERJAAN ....................................................................................................... 11434. PENGAMBILALIHAN .................................................................................................................. 11535. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN................................................. 115

B.4ADENDUM ................................................................................................................................... 116

36. PERUBAHAN KONTRAK ............................................................................................................. 11637. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN ............................................................................................. 11638. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA ....................................................................................... 11739. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................................................ 11740. PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI/DE-ESKALASI) ........................................................................ 118

xvii

B.5KEADAAN KAHAR ....................................................................................................................... 119

41. KEADAAN KAHAR .................................................................................................................... 119B.6PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ........................................................................ 120

42. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK ............................................................................... 12043. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS ............................................. 12244. PENINGGALAN ......................................................................................................................... 124

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ........................................................................................ 124

45. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .......................................................................................... 12446. PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI ............................................. 12547. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .................................................................................................. 12548. PENANGGUNGAN DAN RISIKO .................................................................................................. 12549. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ................................................................................................ 12650. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN .................................................................................................. 12751. ASURANSI ................................................................................................................................ 12752. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN ..... 12753. LAPORAN HASIL PEKERJAAN...................................................................................................... 12854. KEPEMILIKAN DOKUMEN ......................................................................................................... 12955. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA .................................................................. 12956. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL .................................................................. 12957. PENYEDIA LAIN ........................................................................................................................ 13058. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ..................................................................................... 13059. PEMBAYARAN DENDA .............................................................................................................. 13060. JAMINAN ................................................................................................................................. 130

D. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA .............................................................. 132

61. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN ...................................................................................... 132E. KEWAJIBAN PPK ......................................................................................................................... 132

62. FASILITAS ................................................................................................................................ 13363. PERISTIWA KOMPENSASI .......................................................................................................... 133

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA .......................................................................................... 134

64. HARGA KONTRAK .................................................................................................................... 13465. PEMBAYARAN .......................................................................................................................... 13466. HARI KERJA ............................................................................................................................. 13767. PERHITUNGAN AKHIR ............................................................................................................... 13868. PENANGGUHAN ....................................................................................................................... 138

G. PENGAWASAN MUTU ............................................................................................................... 138

69. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ............................................................................................ 13870. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK ........................................................................... 13971. CACAT MUTU ......................................................................................................................... 13972. PENGUJIAN .............................................................................................................................. 13973. PERBAIKAN CACAT MUTU ........................................................................................................ 13974. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN ........................................................... 140

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ................................................................................................. 141

75. PENYELESAIAN PERSELISIHAN .................................................................................................... 14176. ITIKAD BAIK ............................................................................................................................ 141

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) ................................................................................. 142

A. KORESPONDENSI ...................................................................................................................... 142 B. WAKIL SAH PARA PIHAK .......................................................................................................... 142 C. JENIS KONTRAK........................................................................................................................ 142 D. TANGGAL BERLAKU KONTRAK .................................................................................................. 142 E. MASA PELAKSANAAN ............................................................................................................... 142 F. MASA PEMELIHARAAN ............................................................................................................. 142 G. PERBAIKAN CACAT MUTU ........................................................................................................ 142 H. UMUR KONSTRUKSI ................................................................................................................. 143 I. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/......................................................................... 143 J. PEMBAYARAN TAGIHAN ........................................................................................................... 143 K. PENCAIRAN JAMINAN ............................................................................................................... 143 L. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN ..... 143

xviii

M. KEPEMILIKAN DOKUMEN ......................................................................................................... 143

N. FASILITAS ................................................................................................................................ 143 O. PERISTIWA KOMPENSASI .......................................................................................................... 144 P. SUMBER PEMBIAYAAN .............................................................................................................. 144 Q. PEMBAYARAN UANG MUKA ..................................................................................................... 144 R. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ..................................................................................... 144 S. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN ........................................................................................... 144 T. SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN ......................................................................................... 144 U. PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI/DE-ESKALASI) ........................................................................ 144 V. DENDA ................................................................................................................................... 145 W. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL .................................................................. 146 X. PENYELESAIAN PERSELISIHAN /SENGKETA .................................................................................. 146

BAB XI ................................................................................................................................................ 148

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR ................................................................................................. 148

A. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS ...................................................................................................... 148 B. KETERANGAN GAMBAR ............................................................................................................ 151

BAB XII ............................................................................................................................................... 152

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .................................................................................................. 152

BAB XIII .............................................................................................................................................. 157

BENTUK DOKUMEN LAIN ................................................................................................................ 157

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ).................................. 157 B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)............................................................ 158 C. BENTUK SURAT JAMINAN .................................................................................................. 160 D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK .......................... 175

E. PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG] DENGAN PASCAKUALIFIKASI ............................................................................................................ 176

5

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. LingkupPekerjaan

1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta 3.1 [dipilih: Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta penyedia pelaksana konstruksi tunggal atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.

3.2 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dapat mengikuti paket pekerjaan di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

3.3 Kemitraan/KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran, antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJKA.

3.4 Dalam hal peserta melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.

3.5 Kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

3.6 Peserta kemitraan/KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi selama proses pelelangan.

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN),PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

3.7 Bagi BUJKA yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULPdalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan.;

b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil [dipilih PelelanganUmum/Pemilihan Langsung], sehinggamengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan.

Indikasi persekongkolan antar pesertamemenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)indikasi di bawah ini:

1) terdapat kesamaan dalam DokumenPenawaran, antara lain pada: metodekerja, bahan, alat, analisa pendekatanteknis, koefisien, harga satuan dasarupah, bahan dan alat, harga satuanpekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis;

2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;

3) adanya keikutsertaan beberapa PenyediaBarang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)kendali;

4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumenpenawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, danformat penulisan; atau

5) jaminan penawaran dikeluarkan daripenjamin yang sama dengan nomor seriyang berurutan.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam

7

5. LaranganPertentanganKepentingan

Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses [dipilih: Pelelangan Umum/PemilihanLangsung] atau pembatalan penetapanpemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi :

a. Seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris suatu Badan Usaha merangkapsebagai anggota Direksi atau DewanKomisaris pada Badan Usaha lainnya yangmenjadi peserta pada Pelelangan pekerjaanyang sama;

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan manajemen konstruksi berperansebagai konsultan perencana dan/ataukonsultan pengawas;

c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan perencana/ pengawas bertindaksebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan.

e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankan perusahaanpeserta;

f. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh per seratus) pemegangsaham.

6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:

a. pemilahan atau pembagian komponen harusbenar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponenyang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yang diproduksidi dalam negeri belum memenuhipersyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, sepertijasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhanjenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluanyang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barangyang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

7. Satu PenawaranTiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh

9

memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Pengadaan

8. PengambilanDokumenPengadaan

8.1 Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

8.2 Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

8.3 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

9. Isi DokumenPengadaanPekerjaanKonstruksi

9.1 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

9.2 Dokumen Pemilihan terdiri atas:

a. Umum

b. Instruksi Kepada Peserta;

c. Lembar Data Pemilihan;

d. Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi:

1) Surat Penawaran;

2) Surat Kuasa;

3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO);

4) Dokumen Penawaran Teknis;

5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;

6) Jaminan Penawaran;

e. Contoh Bentuk Rancangan Kontrak meliputi:

1) Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;

2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

f. Daftar Kuantitas dan Harga;

g. Formulir RK3K; dan

h. Contoh Bentuk Dokumen Lain meliputi:

1) Pengumuman Pelelangan;2) SPPBJ;3) SPMK;

2) Jaminan Sanggahan Banding;

3) Jaminan Pelaksanaan;

4) Jaminan Uang Muka;

5) Jaminan Pemeliharaan;

6) Daftar Barang yang diimpor.

9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :

a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;

c. Formulir Isian Kualifikasi;

d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;

e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

9.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

10. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

11

11. PemberianPenjelasan

11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP serta dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar.

11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai :

a. lingkup pekerjaan;

b. metode pemilihan [dipilih PelelanganUmum/ Pemilihan Langsung];

c. metode pemasukan Dokumen Penawaran;

d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama

Dokumen Penawaran;

e. jadwal batas akhir pemasukan DokumenPenawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran;

f. tatacara pembukaan Dokumen Penawaran;

g. metode evaluasi;

h. hal-hal yang menggugurkan penawaran;

i. jenis kontrak yang akan digunakan;

j. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan denganpreferensi harga atas penggunaan produksidalam negeri;

k. ketentuan tentang penyesuaian harga;

l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaantermasuk kondisi dan bahaya;

m. ketentuan dan cara sub kontrak sebagianpekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecilserta koperasi kecil;

n. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapatmenerbitkan jaminan; dan

o. ketentuan tentang asuransi, asuransi pekerjaan.

11.5 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan dan keperluan peserta ditanggung masing- masing.

11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.

11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir.

11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada 11.6 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.9 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

11.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam Dokumen Pengadaan awal.

11.11 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada).

11.12 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduh melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP.

11.13 Sangat dianjurkan kepada peserta untuk menghadiri pemberian penjelasan pekerjaan di kantor dan peninjauan lapangan agar dapat menyiapkan penawarannya dengan baik.

13

12. PerubahanDokumenPengadaan

12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi ketentuan pemilihan maupun substansi Dokumen Pengadaan.

12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan.

12.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP.

13. TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

14.1 Peserta menanggung semua biayadalam penyiapan dan penyampaian

penawaran.

14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

15. BahasaPenawaran

15.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

15.2 Dokumen pendukung yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

15.3 Dokumen pendukung yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15.4

15.5

16. DokumenPenawaran

16.1 Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas:

a. Penawaran Administrasi;

b. Penawaran Teknis;

c. Penawaran Harga; dan

d. Dokumen Isian Kualifikasi.

16.2 Dokumen Penawaran, meliputi :

a. surat penawaran;

b. Jaminan Penawaran asli;

c. daftar kuantitas dan harga;

d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirianatau perubahannya (apabila dikuasakan);

e. surat perjanjian kemitraan/kerja samaoperasi (apabila bermitra);

f. dokumen penawaran teknis.

g. RK3K;

h. rekapitulasi perhitungan TKDN;

i. dokumen isian kualifikasi; dan

j. dokumen lain, seperti: Daftar Barang yangdiimpor (apabila impor).

17. HargaPenawaran

17.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

17.2 Peserta mencantumkan harga kegiatan/keluaran dan harga total untuk setiap kegiatan pekerjaan dalam kebutuhan biaya (daftar kegiatan dan harga) dapat dalam setiap mata pembayaran yang pokok (milestone) atau dalam rincian. Jika harga kegiatan/keluaran ditulis nol atau tidak dicantumkan, maka pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. Harga penawaran yang mengikat adalah harga total penawaran terkoreksi.

17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

15

18. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

18.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

18.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

19. Masa BerlakuPenawaran

19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.

19.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.

19.3 Berkaitan dengan 19.2, maka peserta dapat :

a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau

b. Tidak bersedia memperpanjang sesuai permintaan tersebut dan dianggap mengundurkan diri, serta tidak dikenakan sanksi.

20. BentukDokumenPenawaran

Dokumen Penawaran disampaikan secara elektronik, dan penyerahan dokumen penawaran asli hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada).

21. PaktaIntegritas

21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

21.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.

22. PengisianDokumen IsianKualifikasi

22.1 Peserta berkewajiban untuk melengkapi dan menandatangani Pakta Integritas serta mengisi Formulir Isian Kualifikasi.

22.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan;

b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirian atauperubahannya;

23. JaminanPenawaran

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

23.1 Penggunaan jaminan penawaran:

a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi, bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), serta diserah