direktori putusan mahkamah agung republik...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 67 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2017

PUTUSAN Nomor 60 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil

terhadap Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63),

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam

perkara:

1. drh. DIAH ASRI EROWATI AS, M.Kes., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Berkah, Nomor 24,

Komplek Badak Putih I, RT 003/RW 010, Kotabatu, Ciomas,

Bogor, pekerjaan PNS (Peneliti Madya Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi);

2. Ir. M. NASWIR SETIA NUSA, M.T., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Komplek Puspiptek, RT 022/RW

006, Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan,

pekerjaan PNS (Peneliti Madya Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi);

3. ARI HANDAYANI, B.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Batan Indah Blok I-B, Kademangan, Setu, Kota

Tangerang, pekerjaan PNS (Peneliti Madya BATAN);

4. Dra. MINANTYORINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Cimanggu Permai, Jalan Airlangga V/52, Kedung

Jaya, Tanah Sareal, Kota Bogor, pekerjaan PNS (Peneliti

Madya Kementerian Pertanian);

5. Dr. Ir. ERNA MARIA LOKOLO, M.Sc., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Baranangsiang Indah Blok D I/6,

Katulampa, Kota Bogor Timur, Kota Bogor, pekerjaan PNS

(Peneliti Madya Kementerian Pertanian);

6. Dra. ANY ZUBAIDAH, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Komplek LAPAN Blok H.2, Nomor 67,

Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan PNS (Peneliti

Madya LAPAN);

7. DWI PURWANTO, S.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Komplek LUK Blok N, Nomor 5, Bakti Jaya, Setu,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kota Tangerang Selatan, pekerjaan PNS (Peneliti Madya

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi);

8. SLAMET SUBANDI, S.Sos., M.M., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Komplek Koperasi Areman,

Nomor 13, Cimanggis, Depok, pekerjaan PNS-Peneliti Madya

Kementerian Koperasi UKM;

9. Dra. MARIANA RAINI, Apt., M.Kes., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Villa Taman Kartini F3, Nomor 12,

Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, pekerjaan PNS

(Peneliti Madya Kementerian Kesehatan);

10. Dra. HERU YUNIATI, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Semboja Komplek Gizi, Kebon Kelapa,

Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan PNS (Peneliti

Madya Kementerian Kesehatan);

11. Dra. DELIAH SESWITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Kenanga Permai Blok DD, Nomor 53,

Menteng, Kota Bogor, pekerjaan PNS (Peneliti Madya Balitro,

Kementan);

12. Drs. HAYARUDDIN SIAGIAN, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Raya Centex, Ciracas, Jakarta Timur,

pekerjaan PNS (Peneliti Madya);

13. ANJAR SUPRIADHIE, S.H., M.H., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Siak Raya, Nomor 162,

Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok, pekerjaan PNS (Peneliti

Madya LAPAN);

14. Dra. DAROHAM MUTIATIKUM, Apt., M.Si., kewarga-

negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cibalok I, Nomor

6, Pabaton, Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan PNS

(Peneliti Madya Kementerian Kesehatan);

15. ENNY HAWANI LOEBIS, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Mataram, Nomor 50, Kedungjaya,

Tanah Sareal, Kota Bogor, pekerjaan PNS (Peneliti Madya

Kementerian Perindustrian);

16. Dr. Ir. ACHMAD RACHMAN, M.Sc., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Cimanggu Hejo Cluster Blok F,

Nomor 16, Kedungwaringin, Tanah Sareal, Kota Bogor,

pekerjaan PNS (Peneliti Madya Kementerian Pertanian);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



17. Drs. HUSNI NASUTION, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Villa Pertiwi Blok F-7, Nomor 17, Sukamaju,

Cilodong, Kota Depok, pekerjaan PNS (Peneliti Madya

LAPAN);

18. Dra. SRI RUBIYANTI, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Kelapa Molek I A 2/27, Kelapa Gading

Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan PNS (Peneliti

Madya LAPAN);

19. Ir. SIDIK HADDY TALAOHU, M.M., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Komplek BTN, Tanah Baru Blok B,

Nomor 27, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, pekerjaan PNS

(Peneliti Madya Kementerian Pertanian);

20. Drs. BERNHARD H. SIANIPAR, M.M., kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Komplek LAPAN Blok E-4,

Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan PNS (Peneliti

Madya LAPAN);

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung

pada tanggal 4 Oktober 2017 dan diregister dengan Nomor 60 P/HUM/2017

telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 239

ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63), dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan;

1. Bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu antara lain bertujuan “memajukan

kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka

kegiatan penelitian sangat besar pengaruhnya untuk mencapai tujuan

tersebut khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi kepentingan bangsa dan negara;

2. Bahwa kegiatan penelitian merupakan salah satu tolok ukur bagi

kemajuan peradaban suatu bangsa. Untuk itu setiap bangsa berlomba-

lombamelakukan penelitian yang dimotori oleh para peneliti (sumber

daya manusia) baik secara kualitas maupun kuantitas agar bangsa

menjadi maju yang indikasinya tampak pada kemandirian, peningkatan

daya saing bangsa, munculnya variasi temuan baru (invensi) berupa

produk barang dan jasa termasuk praktik sosial, hukum, ekonomi

(inovasi) untuk kemanusiaan;

3. Bahwa kepakaran peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang

penelitian di kementerian dan non-kementerian akan memberikan

kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara

Republik Indonesia merupakan hal yang sangat penting, dan karena

itulah dari sejak tahun 1979 hingga tahun 2017 (sudah berlangsung

selama 38 tahun) telah diatur mengenai Batas Usia Pensiun (BUP)

untuk Jabatan Fungsional peneliti madya sampai dengan usia 65 tahun

melalui Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang sudah diubah

berkali-kali selama 6 (enam) periode Kepresidenan, yaitu mulai era

Presiden Soeharto, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden

Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono, dan dalam 2 (dua) tahun pertama era

Presiden Joko Widodo;

4. Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya

disebut PP Nomor 11 Tahun 2017) pada 7 April 2017 yang diantaranya

mengubah ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk

peneliti madya dari semula berusia 65 tahun menjadi 60 tahun telah

mengejutkan dan meresahkan Para Pemohon dan keluarganya serta


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mengganggu keberlangsungan kegiatan penelitian dan pengembangan

bagi seluruh peneliti di Indonesia di lembaganya;

5. Bahwa ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun dalam PP Nomor 11

Tahun 2017 yang diberlakukan sangat mendadak pada hakikatnya

merupakan bentuk tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara

paksa karena ketentuan tersebut tidak memberikan tenggat waktu pada

peneliti madya yang semula Batas Usia Pensiunnya 65 tahun, dan juga

tidak membuat aturan peralihan yang memberlakukan peraturan lama

bagi peneliti yang sudah menjadi peneliti madya sebelum PP Nomor 11

Tahun 2017 diundangkan sehingga ini berakibat peneliti madya yang

berusia kurang dari 60 tahun pada saat PP Nomor 11 Tahun 2017

diundangkan dipaksa harus menerima Batas Usia Pensiun 60 tahun;

6. Bahwa pada mulanya Pemerintah berkomitmen akan mempensiunkan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang umumnya berlatar belakang

pendidikan SMA, SMP, SD, namun yang terjadi justru mempensiunkan

PNS berprestasi dan banyak diantaranya bergelar Doktor, Magister dan

Strata Satu, yang dalam satu atau dua tahun kedepan potensial akan

mencapai puncak kepakaran tertinggi sebagai Profesor Riset pada usia

61, 62 dan seterusnya (Bukti P-3);

7. Bahwa secara normatif penyebutan istilah “jabatan fungsional madya”

yang tercantum dalam Pasal 239 ayat (2) huruf b PP Nomor 11 Tahun

2017 tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya,

bahkan juga tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kategori jabatan fungsional yang

disebut dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

adalah “jabatan fungsional peneliti madya” dan “jabatan fungsional ahli

madya”. Dengan demikian secara hukum norma ketentuan Pasal 239

ayat (2) huruf b mengenai “jabatan fungsional madya” tidak dapat

dilaksanakan, namun dalam kenyataannya ketentuan a quo telah

dijadikan dasar hukum oleh otoritas kepegawaian sebagai Pejabat Tata

Usaha Negara untuk menerbitkan keputusan (beschikking) mengenai

Batas Usia Pensiun 60 tahun bagi peneliti madya yang berusia kurang

dari 60 tahun ketika ketentuan a quo diberlakukan sehingga

menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Pemohon;

8. Bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga peneliti dalam

jumlah yang ideal. Rasio jumlah peneliti yang ideal di negara-negara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



maju adalah 2.000 peneliti persejuta penduduk. Sementara di Indonesia

jumlah peneliti saat ini adalah 89 peneliti persejuta penduduk, atau baru

terisi 9% dari rasio kebutuhan jumlah ideal seperti di negara-negara

maju (Bukti P-4);

9. Bahwa pensiun mendadak dan tidak alamiah tersebut mengingkari

kehendak Pemerintah sendiri yang telah berkomitmen ingin melakukan

pensiun secara alamiah untuk perampingan jumlah PNS agar tidak

meresahkan PNS (Bukti P-5), namun kenyataannya skema pensiun

mendadak dan tidak alamiah melalui PP Nomor 11 Tahun 2017 itu

justru sangat meresahkan PNS peneliti madya karena ketentuan

tersebut memaksakan mengubah Batas Usia Pensiun 65 tahun menjadi

60 tahun bagi sebagian peneliti madya yang belum berusia di atas 60

tahun pada saat PP Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 7

April 2017;

10. Bahwa pada saat ini terjadi jeritan peneliti, keresahan, ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum yang menimpa PNS, khususnya yang memangku

Jabatan Fungsional peneliti madya, serta ancaman bagi masa depan

kemajuan Republik Indonesia dibidang pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai akibat diterbitkannya PP Nomor 11

Tahun 2017 (Bukti P-6) yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang

Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58) (selanjutnya disebut

PP Nomor 21 Tahun 2014) (Bukti P-7);

B. Kewenangan Mahkamah Agung;

11. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan

oleh undang-undang” (Bukti P-8);

12. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang (Bukti P-9);

13. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung juga terdapat dalam Pasal 20

ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung

berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang” (Bukti P-10);

14. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung juga tercantum dalam Pasal 9

ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82) yang mengatur bahwa “Dalam hal suatu

Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh

Mahkamah Agung” (Bukti P-11);

15. Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil yang dimohonkan oleh Para

Pemohon yaitu mengenai ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal

354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63) terhadap Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), dan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

84), yang menurut Para Pemohon telah terjadi pertentangan antara

ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka

15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

2017 Nomor 63) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), dan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berwenang

memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil ini pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji

suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (dalam

hal ini yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017) yang bertentangan dengan

Undang-Undang;

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon;

17. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,

yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-12);

18. Bahwa Penjelasan Pasal 31A ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Yang

dimaksud dengan „perorangan‟ adalah orang perseorangan atau

kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

19. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur

bahwa “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau

perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada

Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-

undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang” (Bukti P-13);

20. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia

yang berstatus PNS dengan Jabatan Fungsional peneliti madya yang

ditugaskan secara penuh di bidang penelitian di lembaga/unit litbang

Kementerian dan Non-Kementerianyang menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Batas Usia Pensiun (BUP)

adalah 65 tahun, dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai

penerima tunjangan fungsional peneliti madya melalui instrumen Surat

Bersama Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara

melalui Surat Edaran Bersama Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor

1/SE/2014, huruf H angka 1 huruf C angka 1 (Bukti P-14) dan oleh

karena itu mempunyai kualifikasi hukum sebagai pihak yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kepentingannya dirugikan menurut Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

21. Bahwa hak Para Pemohon dirugikan oleh ketentuan Batas Usia Pensiun

dari 65 tahun menjadi 60 tahun untuk Jabatan Fungsional peneliti

madya sebagaimana diatur pada Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354,

dan Pasal 362 angka15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang

diundangkan pada 7 April 2017 melalui Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63;

22. Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal

354, dan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 telah

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon sehingga

merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal

28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

23. Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal

354, dan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 juga telah

merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal

28D Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja”;

24. Bahwa terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami Para

Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, pendapat Profesor Bagir

Manan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 2001-

2008, dalam bukunya berjudul Membedah UUD 1945 (Malang: UB

Press, 2012) pada halaman 65 menjadi penting dikutip disini, yaitu

bahwa “Semestinya, peran Hakim menjaga dan menghidupkan UUD

(Konstitusi), tidak hanya oleh Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi

oleh semua hakim pada semua lingkungan badan peradilan. Sudah

semestinya, UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan negara

tertinggi, senantiasa menjadi batu penguji setiap penerapan atau

penegakan hukum, baik dalam perkara perdata, perkara pidana,

perkara administrasi dan lain-lain, bukan hanya terbatas pada kasus-

kasus yang bersifat atau mengandung unsur ketatanegaraan. Semua

Pasal UUD 1945, kecuali pasal-pasal mengenai susunan dan alat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



perlengkapan negara, wajib dipergunakan sebagai dasar dan penguji

semua jenis perkara” (Bukti P-15);

25. Bahwa dalam kaitannya dengan Permohonan Hak Uji Materiil ini

terhadap PP Nomor 11 Tahun 2017, pendapat Profesor Jimly

Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Kontitusi periode 2003-2008, dalam

bukunya yang berjudul Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan

Konstitusi (Malang: Intrans Publishing, 2017) pada halaman 106-107

sangat relevan dikutip disini, yaitu bahwa “Peraturan Pemerintah (PP)

disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah atas perintah undang-undang

untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal tertentu yang belum

lengkap diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam hal yang

demikian, maka pejabat-pejabat pelaksana undang-undang yang

bersangkutan (para eksekutif) harus menjamin bahwa norma hukum

yang disusun lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan undang-undang

(executive acts) tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang

(legislative acts) maupun undang-undang dasar (constitution as the

highest legal norms). Upaya pencegahan ini sangat penting agar

keseluruhan sistem norma hukum kita benar-benar berada dalam satu

kesatuan sistemik berdasarkan UUD 1945” (Bukti P-16);

26. Bahwa dalam kaitannya dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, pendapat

Prof Bambang Subiyanto, Wakil Kepala LIPI, jumlah peneliti madya

akan turun secara signifikan yang akan menyebabkan sekitar 1.396

peneliti madya dari 42 instansi pemerintah dipensiun dini. Itu terkait

percepatan usia pensiun jenjang peneliti dari 65 tahun menjadi 60

tahun. Pengurangan peneliti madya tak direncanakan itu diperkirakan

menimpa lebih kurang 20 persen dari jumlah total peneliti madya.

Padahal, peneliti madya ialah lapisan sumber daya manusia paling

produktif sebelum mencapai kematangan paripurna jenjang peneliti

utama, dengan demikian secara keseluruhan, lembaga riset pemerintah

akan menghadapi kelangkaan peneliti. (Bukti P-17);

27. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya dampak langsung kerugian

hak Para Pemohon dari berlakunya suatu peraturan yang mengatur

secara umum (algemene strekking) terhadap para peneliti madya, ketika

pejabat administrasi pemerintahan yang berwenang menerbitkan

keputusan pensiun bagi peneliti madya dengan alasan melaksanakan

ketentuan Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 (uitvoerings

beschikking);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon

pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah nyata-nyata

merugikan hak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mempunyai

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Hak

Uji Materiil ini kepada Mahkamah Agung;

D. Posita;

1. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Aspek Formil);

29. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

Undang-Undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya berdasarkan

Pasal 22A UUD 1945 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang

tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang;

30. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan Pasal 22A

UUD 1945. Dengan demikian secara atributif ketentuan Pasal 5 Ayat (2)

UUD 1945 tersebut dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

yang berbunyi bahwa “Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dengan

demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan undang-

undang organik (organieke wet) bagi pelaksanaan ketentuan Pasal 22A

UUD 1945;

31. Bahwa konsiderans Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mencantumkan

Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “Batas usia pensiun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: c. sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional”;

32. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Pasal 90 huruf c Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P-18) di

dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 berarti pembentukan PP a quo tidak

mencantumkan pasal yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut

mengenai Batas Usia Pensiun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 90


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



huruf c juncto Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

33. Bahwa dengan demikian pembentukan PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak

memenuhi aspek landasan yuridis yang dikenal dalam teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan dengan cara dan metode

yang pasti, baku, dan standar sebagaimana ditentukan oleh angka 28

huruf b Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

34. Bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, proses

pembentukan PP Nomor 11 Tahun 2017 juga tidak memenuhi

ketentuan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

35. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

pembentukan suatu Peraturan Pemerintah seharusnya melalui prosedur

yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau

penetapan dan pengundangan;

36. Bahwa pada tahap perencanaan dan penyusunan peraturan pemerintah,

instansi pemrakarsa wajib melibatkan kementerian/non-kementerian yang

terkait dan partisipasi masyarakat. Pelibatan partisipasi masyarakat

tersebut dimaksudkan agar peraturan pemerintah yang dibentuk

merupakan peraturan yang aspiratif dan responsif;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam tahap

penyusunan suatu rancangaan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa

membentuk panitia antarkementerian dan atau lembaga pemerintah non-

kementerian;

38. Bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan

bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau

tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena

itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara

lisan dan atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan

harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



39. Bahwa dalam proses pembahasan Rancangan PP Nomor 11 Tahun

2017 terkait dengan ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun peneliti

madya pemrakarsa tidak mempertimbangkan norma Batas Usia

Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor

21 Tahun 2014 yang sebetulnya sudah mencerminkan makna yang

dikehendaki oleh Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

40. Bahwa oleh karena itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional peneliti, berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Kep/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka

Kreditnya, yang berkepentingan dengan materi muatan Batas Usia

Pensiun peneliti madya justru menyampaikan kekecewaannya atas

pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017, khususnya mengenai aturan

Batas Usia Pensiun bagi peneliti madya, kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat

Nomor B-4432/K/KP.03/V/2017 Perihal Usulan Terkait Batas Usia

Pensiun Jabatan Fungsional Peneliti (Bukti P-19);

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tujuan Komisi Aparatur

Sipil Negara (KASN) yaitu “menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam

kebijakan dan Manajemen ASN”. Oleh karena itu sudah sewajarnya

KASN berkepentingan dengan proses pembentukan PP Nomor 11

Tahun 2017 karena salah satu muatan dalam PP a quo yaitu mengatur

tentang Sistem Merit. Namun, KASN sangat kecewa setelah

mengetahui bahwa ketentuan dalam PP 11/2017 terutama yang terkait

dengan Batas Usia Pensiun terjadi perubahan yang sebelumnya sudah

diatur usia 65 tahun untuk peneliti madya menjadi 60 tahun. Itulah

sebabnya Ketua KASN Prof. Sofian Effendi menyesalkan

dikeluarkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 yang konsekuensinya akan

terjadi penurunan signifikan jumlah peneliti senior di Indonesia sehingga

dapat menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

Indonesia, padahal filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang ASN menghendaki terwujudnya ASN Indonesia

berkelas dunia (Bukti P-20);

42. Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas menentukan bahwa KASN


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



adalah salah satu pemegang delegasi (delegataris) atas sebagian

kekuasaan presiden berkaitan dengan kewenangan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin

perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas

serta kode etik dan kode perilaku ASN. Sebagai pemegang delegasi

kewenangan untuk mewujudkan Sistem Merit dalam manajemen ASN,

maka KASN berkepentingan mengetahui proses pembentukan PP

Nomor 11 Tahun 2017, terutama dalam penetapan Batas Usia Pensiun

yang terkait dengan terbangunnya Sistem Merit. Hal itu berdasarkan

ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

diatur lebih lanjut dengan Pasal 45 ayat (3) huruf b dan Pasal 63

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa

dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa

membentuk panitia antarkementerian yang anggotanya terdiri dari

kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian serta lembaga

lain yang terkait dengan substansi rancangan peraturan pemerintah

yang sedang disusun;

43. Bahwa dalam kaitannya dengan tahapan penyusunan dan pembahasan

Rancangan PP Nomor 11 Tahun 2017, Himpunan Peneliti Indonesia

(Himpenindo) sebagai organisasi profesi peneliti yang disahkan dengan

Akta Pendirian Himpunan Peneliti Indonesia tanggal 12 Desember 2013

Nomor 01. oleh Notaris Syaffera M. Achmad, S.H., M.Kn., (Bukti P-21)

yang disahkan sebagai badan hukum dengan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00422.60.2014 tanggal 26

Agustus 2014 (Bukti P-22), seharusnya diberi peluang oleh Kementerian

pemrakarsa atau panitia antarkementerian untuk berpartisipasi dalam

penyusunan Rancangan PP tersebut khususnya ketentuan mengenai

Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan Fungsional ahli madya

sebagaimana tercantum dalam Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017;

44. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

pembentukan norma hukum yang tercantum dalam PP Nomor 11 Tahun

2017, khususnya Pasal 239 ayat (2) huruf bdan Pasal 354, dan Pasal

362 angka 15, tidak memenuhi ketentuan mengenai asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik yaitu kejelasan tujuan, dapat

dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan,

dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, d, e, f, dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Demikian pula, ketentuan a quo tidak

menccerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan,

yaitu asas pengayoman, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum

dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, g, h, dan i Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pembentukan PP Nomor 11 Tahun

2017 tidak sepenuhnya melalui prosedur yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan khususnya dalam tahapan penyusunan dan

pembahasaan rancangannya;

46. Bahwa oleh karena itu materi muatan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017,

khususnya Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka

15, tidak memenuhi syarat formil pembentukannya sehingga demi

hukum sudah sewajarnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat;

2. Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354 dan Pasal 362 angka 15 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil Bertentangan dengan Pasal 2 huruf a, Pasal 2 huruf l, Pasal 1 angka

22, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara dan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 12 ayat

(1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (3) huruf a, dan Pasal 21 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Aspek Materiil);

47. Bahwa secara filosofis PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak

mempertimbangkan materi muatan yang diatur dalam Pasal 90 huruf c

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal ini sangat jelas dalam konsiderans Menimbang tidak mencantumkan

Pasal 90 huruf c Undang-Undang a quo yang mengacu dalam Pasal 87

ayat (1) huruf c sebagai landasan yuridis yang mendelegasikan

pengaturan lebih lanjut mengenai Batas Usia Pensiun;

48. Bahwa pengaturan Pasal 354 dan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11

Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan Pasal 2 huruf l



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang mengatur bahwa secara filosofis penyelenggaraan kebijakan dan

Manajemen ASN harus didasarkan pada asas kepastian hukum yang

menurut Penjelasannya mengandung arti “bahwa setiap

penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan” serta asas keadilan dan

kesetaraan yang menurut Penjelasannya mengandung arti “yang harus

mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh fungsi

dan peran sebagai pegawai ASN”;

49. Bahwa dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan,

penggunaan istilah yang dipilih dalam rumusan norma dalam pasal atau

ayat harus memilih istilah dengan memperhatikan kejelasan makna

(duidelijkheid), konsistensi (consistentie), dan kesatuan makna

(eenheid) secara vertikal maupun horisontal. Hal tersebut karena setiap

istilah atau frasa yang dipakai mengandung pengertian hukum

(rechtsbegruip) yang membawa akibat hukum (juridisch efffecten) dan

dampak faktual (feitelijke effecten) dalam penerapannya;

50. Bahwa Pasal 239 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa

“PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS”. Selanjutnya Pasal 239 ayat (2) mengatur bahwa

“Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58

(lima puluh delapan) tahun bagi pejabat adminstrasi, pejabat fungsional

ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional

keterampilan, b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi

dan pejabat fungsional madya, dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi

PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama”. Bahwa jabatan

fungsional tertentu terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu keahlian

dan keterampilan. Sementara ketegori jabatan fungsional keahlian

terbagi menjadi empat kelompok, yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli

madya, dan ahli utama. Bahwa norma Pasal 239 ayat (2) huruf a

mengatur jabatan fungsional ahli muda dan ahli pertama, Pasal 239

ayat (2) huruf c mengatur jabatan fungsional ahli utama, sementara

jabatan fungsional ahli madya tidak diatur secara jelas karena Pasal 239

ayat (2) huruf b hanya menyebut jabatan fungsional madya. Dengan

demikian, Pasal 239 ayat (2) huruf b tidak mengatur jabatan fungsional

ahli madya. Maka ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf b tidak

memberikan kejelasan makna sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum mengenai pengaturan jabatan fungsional ahli madya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



51. Bahwa ketidakjelasan makna norma hukum yang terdapat dalam Pasal

239 ayat (2) huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 juga terlihat dalam Pasal

354 PP Nomor 11 Tahun 2017, yaitu apakah jabatan fungsional peneliti

madya yang sebelumnya diatur dengan PP Nomor 21 Tahun 2014 juga

termasuk dalam pengertian jabatan fungsional ahli madya sehingga

juga harus pensiun pada usia 60 tahun apabila PNS yang bersangkutan

belum mencapai usia 60 tahun pada saat PP Nomor 11 Tahun 2017

berlaku;

52. Bahwa ketidakjelasan makna dalam Pasal 239 ayat (2) huruf b dan

Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 bertentangan dengan asas

kepastian hukum yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2

huruf a serta bertentangan pula dengan asas kejelasan rumusan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

53. Bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya PP Nomor 21

Tahun 2014 berdasarkan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun

2017 harus dinyatakan tidak sah (ongeldig) karena: 1) dasar hukum

pembentukan PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak mencantumkan Pasal 90

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara yang secara tegas mendelegasikan pengaturan lebih lanjut

mengenai Batas Usia Pensiun bagi pejabat fungsional yang mencapai

Batas Usia Pensiun, sementara PP Nomor 21 Tahun 2014 secara

khusus dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2) materi muatan Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 mengatur Batas

Usia Pensiun Jabatan Fungsional ahli madya, bukan mengenai Jabatan

Fungsional peneliti madya, sehingga subjek norma Pasal a quo demi

hukum tidak dapat diberlakukan terhadap Jabatan Fungsional peneliti

madya;

54. Bahwa sebelum dilakukan perubahan atas ketentuan Batas Usia

Pensiun peneliti madya 65 tahun yang sudah ditetapkan dan

berlangsung selama 38 tahun itu seharusnya dilakukan studi mendalam

terlebih dahulu sehingga dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa

Batas Usia Pensiun peneliti madya 65 tahun tersebut memang benar-

benar tidak efektif dan merugikan anggaran negara, sehingga Batas


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Usia Pensiun peneliti madya perlu diubah. Ini agar perubahan ketentuan

tersebut tidak justru bertolak belakang dengan kepentingan yang lebih

besar bagi pengembangan sumber daya manusia peneliti dan

pentingnya peneliti madya dan peneliti utama bagi upaya pembangunan

dan kemandirian bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagaimana telah berjalan selama ini sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


55. Bahwa ketentuan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang

mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP Nomor 21 Tahun 2014

telah menyangkal adanya Batas Usia Pensiun 65 tahun untuk peneliti

madya, dan ketentuan a quo diberlakukan tanpa disertai studi yang

memadai terlebih dahulu tentang Batas Usia Pensiun yang berorientasi

pada kepentingan bangsa untuk menjadikan ASN berkelas dunia

memenuhi standar kebutuhan jumlah peneliti, mengejar ketertinggalan

terhadap negara lain di kancah global, yang saat ini Indonesia berada

pada urutan paling belakang sebagaimana digambarkan pada majalah

“2017 World R&D Funding Forecast” pada halaman 4 (Bukti P-23), serta

untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang

diamanatkan oleh Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;

56. Bahwa dalam kaitannya sebagaimana yang disebutkan di atas,

berdasarkan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011, pembentukan peraturan pemerintah seharusnya

didasarkan pada program perencanaan penyusunan peraturan

pemerintah yang antara lain memuat pokok materi muatan yang disusun

berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang. Tidak

adanya studi mendalam dalam pembentukan PP Nomor 11 Tahun 2017

terkait pelaksanaan Batas Usia Pensiun peneliti madya yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan telah

berjalan baik selama 38 tahun, menunjukkan bahwa PP a quo tidak

disusun dengan perencanaan yang komprehensif dan tidak

mencerminkan kebutuhan hukum para pemangku kepentingan;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



57. Bahwa selama tidak ada studi yang memadai terlebih dahulu yang

dapat membuktikan bahwa Batas Usia Pensiun peneliti madya 65 tahun

dianggap tidak efektif dan bertentangan dengan prinsip seleksi

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja menurut Sistem Merit

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka

perubahan ketentuan Batas Usia Pensiun peneliti madya dari 65 tahun

menjadi 60 tahun sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 11 Tahun

2017 yang hanya berdasarkan keseragaman jenjang jabatan ahli tanpa

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan tingkat kerumitan

kegiatan kerja yang berbeda untuk beberapa jenis jenjang keahlian

bertentangan dengan manajemen ASN yang diselenggarakan

berdasarkan Sistem Merit sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

58. Bahwa ketentuan Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur

bahwa“PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang

menduduki Jabatan Fungsional ahli madya, yang sebelum Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65

(enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh

lima) tahun telah menciptakan diskriminasi karena latar belakang

tentang perlunya dilanjutkan hubungan kerja bagi PNS peneliti madya

hanya berdasarkan tanggal kelahiran atau usia, bukan berdasarkan

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan Sistem Merit yang

diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu,

hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

59. Bahwa terciptanya diskriminasi umur sebagai akibat berlakunya Pasal

354 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut terjadi antara peneliti madya

yang berusia tua dan peneliti madya yang berusia muda. Maka dapat

terjadi Peneliti madya berusia tua (diatas 60 tahun) yang kurang

berprestasi secara otomatis mencapai pensiun hingga usia 65 tahun,

sedangkan peneliti madya berusia muda (dibawah 60 tahun) yang

berprestasi (golongan lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, dan angka kredit

kumulatif lebih tinggi) harus pensiun pada usia 60 tahun saja. Sebagai

contoh, peneliti madya (berusia diatas 60 tahun) dengan angka kredit

kumulatif 420, golongan/ruang IV-a, dan berpendidikan Sarjana (S-1),

akan ditetapkan Batas Usia Pensiun 65 tahun, sebaliknya peneliti


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



madya dengan angka angka kredit kumulatif 800, golongan/ruang IV-c,

dan berpendidikan Doktor (S-3) justru ditetapkan Batas Usia Pensiun 60

tahun hanya karena usianya kurang dari 60 tahun. Hal ini jelas

bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, serta bertentangan dengan Sistem Merit

yang melarang diskriminasi dimensi umur sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 22;

60. Bahwa ketentuan Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 bertentangan

dengan Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22


yang menegaskan “kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;

61. Bahwa Sistem Merit yang dianut dalam manajemen ASN bertitik tumpu

pada pengembangan potensi human capital, bukan pada dimensi umur.

Sistem Merit bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kemampuan terbaik (prima) ASN. Human capital merupakan

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat

digunakan untuk menghasilkan layanan profesional, sehingga mampu

menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan melalui kompetensi,

kualifikasi, dan kinerja PNS yang dimilikinya sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

62. Bahwa norma hukum yang tercantum dalam Pasal 354 PP Nomor 11

Tahun 2017 yang berbunyi “PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh)

tahun dan sedang menduduki Jabatan Fungsional ahli madya, yang

sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya

ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65

(enam puluh lima) tahun” bertentangan dengan asas kejelasan rumusan

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini jika

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 90 huruf (c) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa

“Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



huruf c yaitu: c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi Pejabat Fungsional”, maka Pasal 354 PP Nomor 11

Tahun 2017 secara normatif melampaui kewenangan mengatur yang

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

63. Bahwa Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 memuat subtansi

ketentuan peralihan (overgangsbepaling) yang seharusnya menurut

teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II

angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk: a.

menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian

hukum, c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang

terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan, dan d.

mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Akan tetapi secara normatif ketentuan Pasal 354 justru merugikan

kepentingan Para Pemohon (para peneliti madya) yang terkena dampak

perubahan peraturan perundang-undangan dari yang semula Batas

Usia Pensiunnya 65 tahun berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2014

kemudian diubah menjadi 60 tahun berdasarkan Pasal 354 PP Nomor

11 Tahun 2017;

64. Bahwa Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 mempunyai hubungan

normatif internal dengan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017,

karena Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017 hanya mengatur mengenai

Jabatan Fungsional ahli madya, sementara PP Nomor 21 Tahun 2014

yang secara normatif dicabut oleh Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11

Tahun 2017 justru mengatur Jabatan Fungsional peneliti utama dan

peneliti madya yang Batas Usia Pensiunnya adalah 65 tahun. Oleh

karena itu, apabila Pasal 354 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat dan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017

masih tetap berlaku maka terdapat kekosongan hukum mengenai Batas

Usia Pensiun bagi peneliti madya. Hal ini karena Pasal 362 angka 15

PP Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang pencabutan berlakunya PP

Nomor 21 Tahun 2014, sehingga Batas Usia Pensiun bagi peneliti

madya tidak ada pengaturan baik dalam Undang-Undang maupun

Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, Pasal 354 dan Pasal 362 angka

15 PP Nomor 11 Tahun 2017 haruslah secara bersamaan dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



65. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19

ayat (3) huruf a, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84), fungsi Pemerintah yaitu

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas,

serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi. Selain itu, Pemerintah juga berperan mengembangkan

instrumen kebijakan dalam berbagai bentuk kemudahan dan dukungan

yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi, yang mencakup kelembagaan, sumber daya, dan

jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, dalam

meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan

pengorganisasiannya, pengembangan jenjang karier sumber daya

manusia merupakan unsur penting dari sistem nasional penelitian,

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan tekonologi (Bukti

P-24). Salah satu unsur utama sumber daya ilmu pengetahuan dan

teknologi adalah peneliti yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan

kinerja profesional. Namun demikian, dalam PP Nomor 11 Tahun 2017

sama sekali tidak mengatur tentang sumber daya jabatan fungsional

peneliti secara khusus, padahal Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 21 Nomor

Tahun 2014 secara tegas mengatur mengenai jabatan fungsional

peneliti utama dan peneliti madya. Dengan demikian, apabila Pasal 362

angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 mencabut PP Nomor 21 Tahun

2014 maka jabatan fungsional peneliti utama dan peneliti madya tidak

ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan kekosongan

hukum khusus untuk peneliti utama dan peneliti madya. Dengan

demikian, perubahan Batas Usia Pensiun sebagaimana diatur dalam PP

Nomor 11 Tahun 2017 tidak mempertimbangkan secara filosofis

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi khususnya yang terkait dengan jenjang karier sumber daya

manusia, sehingga Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017

secara nyata tidak memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu, Pasal 362

angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 harus dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;

3. Dampak Pemberlakuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal

362 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

PP Nomor 11 Tahun 2017 Menimbulkan Kerugian Personal

Peneliti Madya

66. Bahwa saat ini terjadi keresahan, kerugian, ketidakadilan bagi PNS

peneliti madya yang secara mendadak dipaksa harus pensiun 5 tahun

lebih awal, tidak secara alamiah atau terjadi PHK (Pemutusan

Hubungan Kerja) tanpa adanya informasi dan kesepahaman kedua

belah pihak (Pemerintah sebagai pemberi kerja, dan PNS peneliti

madya sebagai penerima kerja). Di antara Para Pemohon telah ada

yang menerima surat pemberitahuan berhenti sebagai PNS dengan hak

pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun 60 tahun berdasarkan

Pasal 239 ayat (2) PP Nomor 11 tahun 2017. Selain itu, dengan alasan

yang bersangkutan akan dipensiunkan, yang bersangkutan juga harus

melepaskan kedudukannya dalam sebuah jabatan penelitian, termasuk

melepaskan kegiatan penelitian yang sangat strategik, dengan tingkat

kebutuhan kepakaran keilmuan tertentu, melanjutkan sebuah penelitian

yang sudah terprogram baik sebelumnya yang realitasnya peneliti

tersebut sulit digantikan (Bukti P-25);

67. Bahwa diantara Para Pemohon ada juga yang mengalami

pemberhentian gaji dan/atau tunjangan, pembatasan dan/atau

pemutusan akses kerja sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian

materiil tetapi juga menimbulkan dampak negatif psikologis di

lingkungan kerja Para Pemohon (Bukti P-26);

68. Bahwa seorang PNS peneliti madya berusia 59 tahun (kurang dari 60

tahun) dalam kehidupan sosialnya telah melakukan perencanaan hidup

bersama keluarga dengan patokan pensiun pada usia 65 tahun

sebagaimana awalnya diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2014 sebagai

pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan

perencanaan keuangannya bersumber dari gaji dan tunjangan

fungsional, namun sejak berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017 dan

selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tentang pensiun


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mendadak, mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi kelangsungan

pembiayaan kebutuhan rumah tangganya, antara lain sulitnya

mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan biaya pendidikan anak-

anak. Padahal harapan sebelumnya dapat terpenuhi dengan bersandar

pada gaji PNS sebagai peneliti madya hingga usia 65 tahun sesuai

dengan ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2014 (Bukti P-27);

69. Bahwa cukup banyak PNS untuk memenuhi kebutuhan sekundernya

memerlukan dana pinjaman di bank. Pihak bank bersedia menerima

permohonan pinjaman uang dari PNS tersebut karena pihak bank

percaya dengan janji nasabahnya mampu membayar angsuran kredit

perbulan setelah diyakinkan oleh dokumen PP Nomor 21 Tahun 2014

yang menerangkan bahwa PNS dengan Jabatan Fungsional peneliti

madya pensiun pada usia 65 tahun. Namun ternyata satu tahun

kemudian Pemerintah secara mendadak menerbitkan PP Nomor 11

Tahun 2017 yang mempensiunkan ratusan PNS peneliti madya lebih

cepat 5 (lima) tahun dari program pensiun sebelumnya. Akibatnya

banyak dari PNS peneliti madya terancam tidak mampu melunasi kredit

pinjaman dari bank tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kredit

macet (Bukti P-28);

70. Bahwa sebagai PNS para peneliti madya terdaftar sebagai peserta

TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil)

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang

Dana Pensiun serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional. TASPEN berdasarkan ketentuan

Undang-Undang telah membuat taksiran penghitungan benefit bagi

PNS peneliti madya dengan Batas Usia Pensiun 65 tahun sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu PP Nomor 21 Tahun

2014. Dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017 yang memangkas

Batas Usia Pensiun menjadi 60 tahun maka akan berakibat turunnya

nilai benefit peserta TASPEN dari PNS peneliti madya. Hal ini jelas

merugikan hak para peneliti madya yang seharusnya mendapatkan

penghitungan benefit TASPEN hingga pada Batas Usia Pensiun 65

tahun. Hal ini juga tidak selaras dengan asas “yang lebih

menguntungkan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Bukti P-29);

71. Bahwa Pemerintah seharusnya konsisten dengan kebijakannya

sebelumnya yang ingin mengayomi PNS, tidak sebaliknya justru


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menciptakan keresahan dan ketidakadilan di kalangan PNS dan pihak

terkait (keluarga, masyarakat, dan bank pemberi pinjaman), serta

berpotensi hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah akibat

ketentuan perundang-undangan yang cepat berubah, meresahkan

berbagai pihak, dan tidak ada kepastian hukum

PP Nomor 11 Tahun 2017 Menimbulkan Kerugian bagi

Negara Republik Indonesia

72. Bahwa PNS Peneliti Madya yang terdampak oleh PP 11 Tahun 2017

adalah termasuk peneliti senior yang berpengalaman dan umumnya

telah melakukan kegiatan penelitian lebih dari 25 tahun, sehingga

kapasitas dan kapabilitasnya mampu meningkatkan pengayaan

kegiatan penelitian dan pengembangan yang sekaligus menjadi

penggerak pembangunan bangsa dan menghasilkan inovasi teknologi

unggulan;

73. Bahwa bangsa ini segera kehilangan tenaga potensialnya (peneliti

senior) sebanyak 208 peneliti madya pada tahun ini, dan akumulatif

berlanjut sebanyak 556 peneliti madya dalam dua tahun kedepan, suatu

jumlah yang tidak kecil dari jumlah total peneliti di Indonesia yang hanya

berjumlah 24.250 orang. Hal ini berakibat 43 instansi pembina Jabatan

Fungsional Tertentu (kementerian, lembaga pemerintah non

kementerian atau sekretariat lembaga negara) (Bukti P-30) akan

kekurangan tenaga profesional sehingga melemahkan dukungan nyata

iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang

dan jasa sebagaimana yang telah dicanangkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Bukti P-31);

74. Bahwa untuk dapat mengejar ketertinggalan kemajuan dari negara lain,

Indonesia idealnya membutuhkan 200.000 peneliti pada 2030

mendatang, namun faktanya jumlah peneliti Indonesia yang terdaftar

saat ini di LIPI hanya 8.250 orang dan sebanyak 16.000 peneliti dari

kalangan dosen yang tercacat di Perguruan Tinggi. Lemahnya

kesadaran memahami kondisi “sangat kurangnya jumlah peneliti di

Indonesia” menyebabkan bangsa ini mengalami kesulitan mengejar

ketertinggalan dalam kemajuan peradaban dan penciptaan barang

produksi dan jasa, serta komunikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di

kancah global;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



75. Bahwa jumlah Peneliti Indonesia masih sangat kecil dan tidak seimbang

dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Menurut Ketua LIPI

Iskandar Zulkarnain, rasio peneliti terhadap jumlah penduduk di negara-

negara maju setidaknya 2.000 peneliti persejuta penduduk. Namun

Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 90 peneliti persejuta penduduk.

Jumlah ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain,

misalnya Brasil memiliki 700 peneliti persejuta penduduk, Rusia memiliki

3.000 peneliti persejuta penduduk, India memiliki 160 peneliti persejuta

penduduk, Korea memiliki 5.900 peneliti persejuta penduduk, dan China

memiliki 1.020 peneliti persejuta penduduk (Bukti P-32);

76. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Rencana Induk Riset Nasional

2015-2045, Indonesia masih sangat kekurangan jumlah peneliti (Bukti

P-33); Dibandingkan dengan peneliti dinegara maju di kawasan Asia

seperti Korea Selatan yang memiliki peneliti sejumlah 8.000 peneliti per

sejuta penduduk, Singapura sejumlah 7.000 peneliti persejuta

penduduk, Malaysia sejumlah 2.590 peneliti persejuta penduduk,

Thailand sejumlah 700 peneliti persejuta penduduk. Saat ini Indonesia

hanya memiliki 90 peneliti persejuta penduduk. Hal ini mengindikasikan

bahwa jumlah absolut peneliti Indonesia masih jauh dibandingkan

dengan negara-negara di Asia. Penambahan kuantitas peneliti di

Indonesia seharusnya menjadi isu krusial saat ini;

77. Bahwa peneliti berperan besar dalam memajukan suatu bangsa. Data

dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

pada tahun 2016 menyebutkan bahwa kuantitas periset (peneliti) di

Indonesia adalah yang paling sedikit diantara negara-negara anggota

G-20 (Bukti P-34);

78. Bahwa Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain menyatakan bahwa saat ini

Indonesia tidak hanya mengalami krisis ekonomi, tetapi juga mengalami

krisis peneliti. Hal ini dikatakan bahwa “Indonesia akan sulit

berkembang dan bersaing dengan negara lain jika tidak didukung

ketersediaan jumlah peneliti. Negara maju sudah memiliki sekitar 1.000

hingga 6.000 peneliti persejuta penduduk. Sementara Indonesia hanya

memiliki jumlah total peneliti tidak lebih dari 10.000 orang dan bila

dikalkulasi hanya kurang lebih 90 peneliti persejuta penduduk, sehingga

bila Indonesia ingin menjadi negara maju maka jumlah peneliti harus

ditingkatkan (Bukti P-35);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



79. Bahwa minimnya jumlah peneliti di Indonesia ditengarai disebabkan

dunia penelitian dianggap bidang kerja yang kurang menarik, sehingga

Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti)

Muhammad Natsir perlu menyatakan “Jumlah Peneliti di Indonesia

harus ditambah” agar negara Indonesia tidak tertinggal jauh dari

negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia. Menteri

Muhammad Nasir menilai kekuatan penelitian kita masih kurang untuk

mengembangkan industri , pertanian, perkebunan dan kehutanan. Oleh

karena itu peneliti harus bisa menjawab persoalan ekonomi dan

perkembangan kebutuhan negara saat ini (Bukti P-36);

80. Bahwa pendapat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Iskandar Zulkarnaen, perkembangan penelitian di Indonesia berjalan

lambat karena kurangnya dukungan Pemerintah, padahal Indonesia

berkeinginan segera menjadi negara maju. Pada sisi lain jumlah peneliti

Indonesia kurang dari 10.000. Jika jumlah peneliti hanya sedikit, tentu

sulit memajukan penelitian yang membawa dampak besar bagi

Indonesia untuk menjadi negara maju (Bukti P-37);

81. Bahwa Kepala Bappenas menyatakan peran peneliti sangat penting

untuk menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyumbangkan

konsep, pemikiran, penemuan, teori dan pendekatan baru untuk

rencana pembangunan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi,

maritim, kelautan, industri dan pariwisata, serta melaksanakan agenda

prioritas yang tertuang dalam Nawacita (Bukti P-38);

82. Bahwa butir 6 dan 7 Nawacita yang terkait langsung dengan peran

peneliti pada pembangunan antara lain tertera pada butir 6

“Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional” dan butir 7 “Meningkatkan kemandirian ekonomi”. Maka

berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017 akan berdampak negatif pada

kontribusi peneliti untuk mencapai agenda prioritas dalam Nawacita

(Bukti P-39);

83. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ketiga (2015-2019) yaitu

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis

Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang

berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” (Bukti


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



P-40). Maka dengan berkurangnya secara kuantitatif ketersediaan

peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian seperti yang

dimaksudkan dalam peraturan pemerintah yang sudah beberapa kali

diubah sejak mulai berlaku tahun 1979 sampai sebelum

diberlakukannya PP Nomor 11 Tahun 2017 akan berdampak tidak

tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap

Ketiga tersebut. Lebih jauh, berkurangnya jumlah peneliti di lembaga

penelitian juga akan berdampak menurunnya kapasitas dan kapabalitas

lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam menunjang

tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ketiga

tersebut;

84. Bahwa pengurangan jumlah peneliti akan berdampak kepada rumitnya

pemenuhan kebutuhan yang mendasar untuk kemajuan peradaban

Indonesia. Peneliti di Indonesia baru berisi 9% yang artinya kita harus

mengejar 91% dari kekurangan untuk memenuhi ketertinggalan

dengan negara maju. Ini adalah suatu angka yang sangat

mencengangkan, seakan Indonesia sangat mengabaikan

perkembangan kemajuan peradaban dibidang IPTEK;

85. Bahwa secara faktual berdasarkan pernyataan Ketua Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun

2017 maka jumlah peneliti jenjang madya secara nasional yang

langsung terkena dampaknya/pensiun adalah sebanyak 208 orang dan

secara keseluruhan sebanyak 556 orang peneliti madya yang

berpotensi akan pensiun dalam waktu 3 tahun ke depan (2017-2019),

atau sekitar 20% jumlah peneliti madya yang ada saat ini. Jumlah ini

cukup besar dan akan berpengaruh terhadap jumlah peneliti nasional,

mengingat dalam beberapa tahun belakangan secara nasional

penerimaan peneliti baru ditunda karena kebijakan moratorium;

86. Bahwa pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 akan menjadi

bumerang bagi pertumbuhan pembangunan sektor ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta inovasi produk industri di Indonesia. Pengurangan

jumlah peneliti yang mulai berlangsung pada pertengahan Juni 2017

akan semakin membuat minim jumlah peneliti di Indonesia, akibatnya

kedepan Indonesia akan semakin lamban bergerak mengejar

ketertinggalannya dari negara-negara maju;

87. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta untuk memenuhi rasa keadilan

dan kepastian hukum bagi nasib para peneliti madya/ahli madya, maka


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa

Permohonan a quo berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang menunda

pemberlakuan ketentuan Pasal Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354,

dan Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 sampai adanya

Putusan Akhir yang berkekuatan hukum tetap dalam Perkara a quo;

Alasan Khusus Jabatan Fungsional Peneliti Madya Seharusnya 65 Tahun

88. Bahwa peneliti itu melakukan pekerjaan penelitian secara penuh (full-

time) pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang)

instansi pemerintah dengan anggaran belanja Litbang (R&D) dari

Pemerintah/Industri (atau yang di sektor Industri dikenal sebagai

researcher pada unit R&D, Research and Development). Kegiatan

penelitian dimaksudkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa dalam

peradaban manusia. Tidak ada suatu negara maju yang tidak ditopang

oleh ilmu pengetahuan yang kuat (Pidato Presiden ke 5, Ibu Megawati

pada “Dialog Kebangsaan”, 15 Agustus 2017, LIPI). Kegiatan penelitian

memerlukan, konsentrasi, running alat/laboratorim yang tidak mengenal

waktu, kecermatan, kesabaran waktu yang panjang menempatkan

Jabatan Fungsional tertentu “Peneliti” ini memerlukan rentang

pengabdian lebih lama dibandingkan dengan Jabatan Fungsional

lainnya, karena proses penelitian sangat memerlukan waktu. Memahami

situasi pekerjaan yang spesifik ini, pemerintah telah menempatkan 2

jabatan fungsional Peneliti dan Dosen yang punya kontribusi yang sama

yaitu mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gigih

menghasilkan teknologi baru (pasal 1 angka 3 Kepmenpan

KEP/128/M.Pan/9/2004), karena itulah dari sejak tahun 1979 hingga

tahun 2017 (sudah berlangsung selama 38 tahun) telah diatur mengenai

Batas Usia Pensiun (BUP) untuk Jabatan Fungsional peneliti madya

sampai dengan usia 65 tahun melalui Peraturan Pemerintah dan

Undang-Undang yang sudah diubah berkali-kali sebagaimana disajikan

dalam bentuk Tabel di bawah ini:

Enam Peraturan Pemerintah Batas Usia Pensiun (BUP) 65 tahun

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun

1979 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Bukti-41);

Pasal 4 ayat (2) Perpanjangan batas usia

pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), adalah sampai dengan:

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pegawai Negeri Sipil yang memangku

jabatan:

1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang

ditugaskan secara penuh di bidang

penelitian;

2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor

yang ditugaskan secara penuh pada

perguruan tinggi;


Indonesia Nomor 1 Tahun 1994

tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Bukti-42);

"Pasal 4, ayat (2) Perpanjangan batas usia

pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah sampai dengan:

2) sampai 65 (enampuluh lima) tahun bagi

Pegawai Negeri Sipil yang memangku

jabatan:

a) Ahli Peneliti dan Peneliti yang

ditugaskan secara penuh di bidang

penelitian;

b) Lektor Kepala, Lektor yang

ditugaskan secara penuh pada

perguruan tinggi;



2008 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti-

43);

Pasal 4 , ayat (2) Perpanjangan batas usia

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan:

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai

Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti

Utama yang ditugaskan secara penuh

di bidang penelitian; atau

2. jabatan lain yang ditentukan oleh

Presiden;

(catatan: UU 14/2005 tentang Guru dan

Dosen, pasal 67, Dosen 65 Tahun, Profesor

70 Tahun)



2011 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti-

44);


pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan:




Utama yang ditugaskan secara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



penuh di bidang penelitian;



2013 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 (Bukti-45);


pensiun sbbagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan:




Utama yang ditugaskan secara penuh

di bidang penelitian;



2014 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil yang

Mencapai Batas Usia Pensiun

Bagi Pejabat Fungsional

(Bukti-7);

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90

huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang

Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat

Fungsional tertuang pada PP Nomor 21

Tahun 2014, pasal 2 ayat (2) Batas Usia

Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu:

c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai


1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama

dan Peneliti Madya yang ditugaskan

secara penuh di bidang penelitian;

89. Bahwa telah berlangsung 6 (enam) periode Kepresidenan, yaitu mulai

era Presiden Soeharto di tahun 1979, dilanjutkan periode Presiden

Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden

Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan

dalam 2 (dua) tahun pertama era Presiden Joko Widodo, Jabatan

Fungsional Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang

penelitian, ketentuan batas usia pensiunnya ditetapkan 65 tahun;

90. Bahwa dalam kenyataannya pemerintah telah mengalokasikan dana

yang besar untuk membangun unit kelembagaan litbang dengan

menginvestasikan Peralatan/Laboratotium/software yang canggih serta

penyediaan tenaga ahli (Para Peneliti) yang harus di Training dan

melanjutkan jenjang studi di luar negeri, Joint Research berskala

International agar unsur kebaruan ilmu dan teknologi semakin marak

berkembang di Indonesia setara dengan kemajuan global. Bagi

Indonesia ini adalah investasi yang sangat besar, sangat disanyangkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



jika Peneliti itu hanya bekerja untuk masa kerja yang relatif singkat. Di

Negeri Belanda, peneliti itu BUP nya tiada batas usia (informasi dari

KASN, September 2017), sepanjang peneliti itu masih mau dan

potensial berkontribusi. Tentu Indonesia akan rugi besar jika Ppeneliti

Madya yang sudah dibentuk dengan investasi yang besar, batas usia

pensiun di turunkan menjadi 60 tahun, dari semula 65 tahun;

91. Bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi

pembina Peneliti telah mengirimkan Surat Nomor B-

4432/K/KP.03/V/2017 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi perihal Usulan Terkait Batas Usia Pensiun Jabatan

Fungsional Peneliti yang pada pokoknya memberikan penjelasan

tentang alasan-alasan mengapa Batas Usia Pensiun untuk Jabatan

Fungsional peneliti madya selain untuk jenjang utama seharusnya

adalah sampai dengan usia 65 tahun, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perjalanan karir fungsional peneliti, jenjang peneliti

madya merupakan capaian puncak seorang peneliti dalam

mengerahkan kapasitas keilmuannya sebelum peneliti tersebut

memasuki jenjang paling tinggi (peneliti utama), yang mana peneliti

madya telah memiliki pola kerja yang sudah terstruktur secara

alamiah dalam menghasilkan output penelitian;

b. Bahwa karakteristik pejabat fungsional peneliti tidak dapat

dipisahkan dengan keilmuan dan kepakaran yang melekat pada diri

peneliti itu sendiri, dan kepakaran ini tidak dapat diperoleh secara

tiba-tiba dalam waktu singkat terwujud, tetapi memerlukan proses

dan waktu serta biaya untuk membangun kepakaran seorang

peneliti, dan jenjang peneliti madya merupakan titik akhir penentuan

seorang peneliti dalam menentukan bidang kepakarannya; artinya

perjalanan dalam membangun kepakaran seorang peneliti akan

terlihat ketika peneliti tersebut telah memasuki jenjang peneliti

madya;

c. Bahwa kepakaran seorang peneliti yang telah dibangun tersebut di

atas merupakan aset bangsa dan negara dan bersifat berkelanjutan

(continual), maka perlu upaya melakukan pengkaderan keilmuan

dan kepakaran yang dimiliki oleh seorang peneliti kepada peneliti di

jenjang di bawahnya (peneliti muda dan peneliti pertama) agar ilmu

pengetahuan yang telah dimiliki oleh peneliti madya tidak berhenti,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tetapi dapat terus dikembangkan sehingga dapat memberikan

manfaat lebih kepada bangsa, negara dan masyarakat;

92. Bahwa dengan adanya kebijakan pensiun mendadak dari usia 65 tahun

menjadi 60 tahun pejabat fungsional peneliti madya sesuai ketentuan

Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017, maka proses pengkaderan

keilmuan dan kepakaran pejabat fungsional peneliti madya kepada

fungsional peneliti pertama dan peneliti muda akan terhenti dan

berpotensi semakin melemahkan penciptaan inovasi teknologi di masa

datang. Berikut 126 komentar umum tentang kelayakan BUP 65 tahun

bagi peneliti madya (Bukti P-46);

E. Kesimpulan;

93. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai

berikut:

1. Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara

a quo;

2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan Permohonan perkara a quo;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63) tidak memenuhi syarat formil pembentukan

peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Undang-Undang


Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82) sehingga demi hukum sudah sewajarnya dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Pasal 239 ayat (2) huruf b dan Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun 2017

bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf a serta

bertentangan pula dengan asas kejelasan rumusan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

tercantum pada Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Pasal 354 dan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) bertentangan

dengan Pasal 2 huruf l,Pasal 1 angka 22, dan Pasal 51 Undang-


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara


6. Pasal 362 angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63) bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Pasal 18,

Pasal 19 ayat (3) huruf a, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);

7. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

berdampak buruk terhadap masa depan para peneliti dan jika

Indonesia ingin maju maka jumlah peneliti harus ditingkatkan, bukan

sebaliknya terjadi pengurangan peneliti madya secara mendadak

yang secara konstsetasi akan mempengaruhi iklim penelitian di

Indonesia dimana sesungguhnya di saat-saat Indonesia

membutuhkan peneliti dalam jumlah besar untuk mendukung

percpatan pencapaian tujuan negara dan kemandirian bangsa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para

Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa

permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Putusan Sela:

1. Menyatakan menunda pemberlakuan pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) huruf

b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sampai dengan

adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

2. Menyatakan segala Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pada peraturan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 63) ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya

Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang


Tahun 2017 Nomor 63) tidak memenuhi syarat formil pembentukan

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

dan oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

3. Memberlakukan kembali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang

Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

Atau sekurang-kurangnya:

4. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang


Tahun 2017 Nomor 63) yang berbunyi: “Batas UsiaPensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu: b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat

pimpinan tinggi dan pejabat fungional madya” bertentangan Pasal 2 huruf a


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) dan Pasal 5

huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan


Tahun 2011 Nomor 82);

5. Menyatakan Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) yang berbunyi: “PNS yang berusia di atas

60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki Jabatan Fungsional ahli

madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia

Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya

tetap 65 (enam puluh lima) tahun” bertentangan dengan Pasal 2 huruf a


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) dan Pasal 5

huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan


Tahun 2011 Nomor 82);

6. Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 63) yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai

Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (3) huruf a,

dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);

7. Menyatakan Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) yang berbunyi: “PNS yang berusia di atas

60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki Jabatan Fungsional ahli

madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia

Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya

tetap 65 (enam puluh lima) tahun” dan Pasal 362 angka 15 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) yang

berbunyi: “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun

bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” bertentangan dengan

Pasal 2 huruf l, Pasal 1 angka 22, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

8. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia mencabut Pasal 239 ayat (2)

huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

9. Memerintahkan mencantumkan petikan putusan perkara a quo dalam Berita

Negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus

Permohonan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-1);

2. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon I (Bukti P-2);

3. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon II (Bukti P-3);

4. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon III (Bukti P-4);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



5. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon IV (Bukti P-5);

6. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon V (Bukti P-6);

7. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon VI (Bukti P-7);

8. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon VII (Bukti P-8);

9. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon VIII (Bukti P-9);

10. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon IX (Bukti P-10);

11. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon X (Bukti P-11);

12. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XI (Bukti P-12);

13. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XII (Bukti P-13);

14. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XIII (Bukti P-14);

15. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XIV (Bukti P-15);

16. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XV (Bukti P-16);

17. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XVI (Bukti P-17);

18. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XVII (Bukti P-18);

19. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XVIII (Bukti P-19);

20. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XIX (Bukti P-20);

21. Fotokopi KTP dan SK Pengangkatan PNS Pemohon XX (Bukti P-21);

22. Fotokopi Kriteria 2 Kriteria ASN Yang Akan Dirasionalisasi

(detakriaunews.com 08 Maret 2016) (Bukti P-22);

23. Fotokopi Kalau Indonesia Ingin Jadi Negara Yang Jaya di Masa Depan

(http:/www.kemendagri,go.id/artile/20155/03/02/kalau-indonesia-ingin-jad-

negara-yang-jaya-di-masa-depan) (Bukti P-23);

24. Fotokopi Wapres JK jelaskan tidak ada PHK untuk PNS

(http://www.antaranews.com/berita/565018/wapres-jk-jelaskan-tidak-ada-

phk-untuk-pns) (Bukti P-24);

25. Fotokopi PP No. 11/2017 dan Jeritan Peneliti (KOMPAS, 23 Agustus 2017,

hlm. 6) (Bukti P-25);

26. Fotokopi PP 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional (Bukti P-26);

27. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Bukti P-27);

28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas

Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Athun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Bukti P-28);

29. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Bukti P-29);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



30. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Fotokopi Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) (Bukti P-30);

31. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Bukti P-31);

32. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-32);

33. Fotokopi Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian

Negara, Surat Edaran Bersama Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor

1/SE/2014 (Bukti P-33);

34. Fotokopi Buku Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Membedah UUD 1945 (Malang:

UB Press, 2012), halaman 65 (Bukti P-34);

35. Fotokopi Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Konstitusi Kebudayaan dan

Kebudayaan Konstitusi (Malang: Intrans Publishing, 2017), halaman 107

(Bukti P-35);

36. Fotokopi Program Penyesuaian Jadi Solusi Sementara, Kompas 4 Agustus

2017 (Bukti P-36);

37. Fotokopi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 (Pasal 90 huruf c)

(Bukti P-37);

38. Fotokopi Surat Ketua LIPI Nomor B-4432/K/KP.03/V/2017 pada Mei 2017

kepada Menteri PAN dan RB (Bukti P-38);

39. Fotokopi “Telaah Tentang Dampak Penurunan BUP Peneliti Madya” Kertas

Kerja Ketua KASN Sofian Effendi dalam Rapat di Dewan Pertimbangan

Presiden, 29 Agustus 2017 (Bukti P-39);

40. Fotokopi Akta Pendirian Himpunan Peneliti Indonesia (Bukti P-40);

41. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

00422.60.2014 tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti P-41);

42. Fotokopi Majalah “2017 World R&D Funding Forecast”

(http://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding

_forecast?pg=1#pg1) (Bukti P-42);

43. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Fotokopi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84)

(Bukti P-43);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



44. Fotokopi Pemberitahuan dari Pejabat Struktural mengenai Pemberhentian

sebagai PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun berdasarkan PP

Nomor 11 Tahun 2017 (Bukti P-44);

45. Fotokopi Pemberhentian Gaji Bagi Peneliti Madya Terdampak PP 11/2017

(Bukti P-45);

46. Fotokopi Pinjaman Kridit Bank BTN (Bukti P-46);

47. Fotokopi Kepesertaan PNS dalam TASPEN (Bukti P-47);

48. Fotokopi “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Terhadap

Jabatan Fungsional Peneliti Madya” Kertas Kerja Presentasi Ka BKN dalam

dalam Rapat di Dewan Pertimbangan Presiden, 29 Agustus 2017 (Bukti P-

48);

49. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Bukti P-49);

50. Fotokopi Ini Perbandingan Jumlah Peneliti Indonesia Dengan Negara Lain

(kompas.com, 27/08/2015) (Bukti P-50);

51. Fotokopi Data Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045, halaman 13-14

Fotokopi (http://rim.ristekdikti.go.id) (Bukti P-51);

52. Fotokopi Tingkatkan Kualitas SDM Peneliti, (Republika 15 Juni 2017)

(http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/duniakampus/17/06/15/orkwwf

284-tingkatkan-kualitas-sdm-peneliti) (Bukti P-52);

53. Fotokopi Indonesia Krisis Peneliti (https://news.okezone.com/read/2015/

08/28/65/1204157/indonesia-krisi-peneliti) (Bukti P-53);

54. Fotokopi Kemenristekdikti: Jumlah peneliti di Indonesia harus Ditambah

(https://lipi.go.id/berita/single/KEMENRISTEKDIKTI-JUMLAH PENELITI-DI-

INDONESIA-HARUS-DITAMBAH/12395) (Bukti P-54);

55. LIPI: Dukungan Pemerintah untuk Penelitian Sangat Kecil (https://lipi.go.id/

berita/single/LIPI-Dukungan-Pemerintah-untuk-Penelitian-Sangat-Kecil/

12424) (Bukti P-55);

56. Fotokopi Pemerintah Dorong Peneliti Bantu Perumusan Kebijakan Publik

www.anataranews.com 12 Juni 2015 (Bukti P-56);

57. Fotokopi Nawa Cita 9 Agenda Prioritas Jokowo-JK

(https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/. Nawa.cita.9.

Agenda. Prioritas. Jokowo.JK) (Bukti P-57);

58. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Tahap Ketiga (2015-2019) (Bukti P-58);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



59. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-59);


tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-60);


tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 (Bukti P-61);

62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti

P-62);


tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 (Bukti P-63);

64. Fotokopi Kumpulan 126 Komentar Secara Umum tentang Kelayakan BUP

65 Tahun bagi Peneliti Madya (Bukti P-64);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut

telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Oktober 2017

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung

Nomor 60/PER-PSG/X/60 P/HUM/2017, tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 31 Oktober 2017, yang pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Pendahuluan;

Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP

Manajemen PNS), Pemerintah telah memperhatikan dan

mempertimbangkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan

yuridis sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis;

a. Bahwa berdasarkan Lampiran I angka 4 huruf A Undang-Undang


undangan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011), mengatur:

“Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

b. Bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan

berdasarkan Sistem Merit yang merupakan kebijakan dan

penyelenggaraan Manajemen ASN yang didasarkan pada

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;

c. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, Sistem

Merit diterjemahkan menjadi beberapa asas, yakni antara lain:

1) Asas Kepastian Hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan

kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

2) Asas Keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN yang

didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara

nasional;

3) Asas Non Diskriminatif diartikan bahwa dalam penyelenggaraan

Manajemen ASN tidak membedakan perlakukan berdasarkan

jender, suku, agama, ras, dan golongan;

4) Asas Keadilan dan Kesetaraan adalah bahwa pengaturan

penyelenggaraan Manajemen ASN harus mencerminkan rasa

keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan

fungsi dan peran ASN;

d. Bahwa pembentukan PP Manajemen PNS telah memperhatikan

landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan

yang berasaskan kepastian hukum, keterpaduan, non-diskriminatif

serta keadilan dan kesetaraan;

2. Landasan Sosiologis;

a. Bahwa berdasarkan Lampiran I angka 4 huruf B Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011, mengatur:

“Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan

negara”;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



b. Sebelum berlakunya PP Manajemen PNS, pengaturan Batas Usia

Pensiun (BUP) bagi Jabatan Fungsional (JF) untuk jenjang jenis

jabatan yang sama diatur secara bervariasi dalam peraturan

presiden bagi masing-masing jenis jabatan fungsional;

c. Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN) ditetapkan,

pengaturan BUP yang bervariasi tersebut diatur kembali untuk

seluruh jabatan fungsional dalam Undang-Undang ASN, kecuali

yang diatur secara tegas oleh undang-undang mengingat terdapat

perbedaan BUP antara jabatan administrasi dengan jabatan

fungsional;

d. Sebelum PP Manajemen PNS berlaku, pengaturan mengenai BUP

Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang

Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (untuk

selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2014). PP No. 21 Tahun 2014

ini merupakan peraturan sementara sebelum PP Manajemen PNS

sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN ditetapkan;

e. Pengaturan BUP bagi Peneliti Madya dalam PP No. 21 Tahun 2014

dimaksud, masih berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS,

yang menetapkan bahwa BUP Pegawai Negeri Sipil yang

memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang;

Perpanjangan BUP tersebut dapat dilakukan sampai dengan 65

(enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti

Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang

penelitian;

f. Berdasarkan uraian di atas, pembentukan PP Manajemen PNS

telah mempertimbangkan landasan sosiologis dihubungkan dengan

fakta-fakta empiris perkembangan Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;

3. Landasan Yuridis;

a. Bahwa berdasarkan Lampiran I angka 4 huruf C Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011, mengatur sebagai berikut:

“Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan

hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur

sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang

baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang

tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang

sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi

tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum

ada”;

b. Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362

angka 15 PP Manajemen PNS merupakan pelaksanaan dari asas

penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN yaitu asas

Kepastian Hukum, Keterpaduan, serta Keadilan dan Kesetaraan

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ASN;

c. Pasal 239 ayat (1) dan (2) PP Manajemen PNS memberikan

kepastian hukum dan menegaskan bahwa untuk semua jenjang

jabatan diberikan dasar hukum yang sama, sehingga BUP antara

jenjang jabatan yang sama wajib disetarakan;

e. Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362

angka 15 PP Manajemen PNS merupakan pelaksanaan Pasal 87

ayat (1) huruf d, Pasal 89 dan Pasal 90 huruf c Undang-Undang

ASN yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata

cara pemberhentian PNS, pengecualian BUP, serta pencabutan PP

No. 21 Tahun 2014;

f. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2014, BUP pejabat fungsional

Peneliti Madya adalah 65 (enam puluh lima) tahun, sedangkan

jabatan fungsional jenjang madya lainnya adalah 60 (enam puluh)

tahun;

Berdasarkan uraian diatas, pembentukan PP Manajeman PNS telah

mempertimbangkan landasan yuridis sebagaimana tercantum pada

bagian konsideran menimbang dan mengingat yang menyebutkan:

“Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17,

Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat

(4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat

(4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4),

dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;”

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang DasarNegara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);” (Vide Bukti T-1)

B. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Hukum

Para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum/legal standing dan kepentingan hukum dari

Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan argumentasi hukum sebagai

berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada permohonannya halaman 13 angka 26 dan

halaman 14 angka 27, menyebutkan:

Halaman 13 angka 26:

“Bahwa dalam kaitannya dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, pendapat

Prof. Bambang Subiyanto, Wakil Kepala LIPI, jumlah peneliti madya

akan turun secara signifikan yang akan menyebabkan sekitar 1.396

peneliti madya dari 42 instansi pemerintah dipensiun dini. Itu terkait

percepatan usia pensiun jenjang peneliti dari 65 tahun menjadi 60

tahun. Pengurangan peneliti madya tak direncanakan itu diperkirakan

menimpa lebih kurang 20 persen dari jumlah total peneliti madya.

Padahal, peneliti madya ialah lapisan sumber daya manusia paling

produktif sebelum mencapai kematangan paripurna jenjang peneliti

utama, dengan demikian secara keseluruhan, lembaga riset pemerintah

akan menghadapi kelangkaan peneliti”;

Halaman 14 angka 27:

“Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya dampak langsung

kerugian hak Para Pemohon dari berlakunya suatu peraturan yang

mengatur secara umum (algemene strekking) terhadap para


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



peneliti madya, ketika pejabat administrasi pemerintahan yang

berwenang menerbitkan keputusan pensiun bagi peneliti madya

dengan alasan melaksanakan Pasal 354 PP Nomor 11 Tahun

2017”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan

oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga Negara Indonesia;

b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;

3. Bahwa persyaratan kedudukan hukum (Legal Standing) untuk

mengajukan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap

Undang-Undang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan

konstitusional dengan berlakunya PP Manajemen PNS;

4. Kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 mensyaratkan permohonan uji materil

harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang

diderita oleh Para Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya

peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Uji Materiil tersebut.

Artinya, pemohon Uji Materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab

akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita oleh Para

Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-

undangan dimaksud. Dengan kata lain, permohonan harus dilakukan

oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (asas point

d’interest point d’action);

5. Bahwa kerugian yang diuraikan oleh Para Pemohon sebagaimana

angka 2 merupakan pendapat disampaikan oleh Prof. Bambang

Subiyanto selaku Wakil Kepala LIPI yang bukan menjadi pihak dari Para


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pemohon, uraian kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon

bukan suatu kerugian langsung diderita oleh Para Pemohon;

6. Berdasarkan uraian di atas Termohon berkesimpulan, Para Pemohon

tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

karena Para Pemohon tidak menguraikan secara konkret kerugian hak

atau kewenangan konstitusional apa yang langsung diderita oleh Para

Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b,

Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;

7. Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang

Mulia Ketua/Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan

hukum (legal standing) Para Pemohon dalam permohonan Uji Materiil

ini, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

C. Tanggapan atas Pokok Permohonan;

1. Terhadap Pasal 239 ayat (2) huruf b PP Manajemen PNS;

a. Uraian Pasal:

Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal

239 ayat (2) huruf b PP Manajemen PNS bertentangan dengan

Pasal 2 huruf a Undang-Undang ASN. Pasal 239 ayat (2) huruf b

PP Manajemen PNS menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 239:

(1) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu:

b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan

pejabat fungsional madya; dan

Terhadap:

1) Pasal 2 huruf a UU ASN menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan

pada asas:

a. kepastian hukum;

b. …;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2) Untuk memahami pengertian asas Kepastian Hukum diatas,

perlu memperhatikan Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-

Undang ASN (Vide Bukti T-2) yang menyatakan sebagai

berikut:

Penjelasan Pasal 2:

“Huruf a:

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam

setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN,

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan”;

b. Jawaban/Keterangan Pemerintah:

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 239 ayat (2) huruf b PP

Manajemen PNS tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf a

Undang-Undang ASN dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Sebelum PP Manajemen PNS diberlakukan, pengaturan jabatan

fungsional termasuk penentuan BUP diatur dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya;

Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan pengaturan lebih

lanjut mengenai Jabatan Fungsional termasuk penentuan BUP

kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk

menetapkan peraturan menteri bagi setiap jabatan fungsional;

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1994 beserta perubahannya, BUP bagi pejabat fungsional juga

diatur secara khusus dalam PP 21 Tahun 2014;

2) Batas Usia Pensiun (BUP) bagi jabatan Fungsional Madya

untuk masing-masing jabatan fungsional diatur dengan

peraturan Menteri PANRB. Sebagai contoh dapat dikemukakan

keputusan Menteri PANRB berikut:

a) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan

Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, BUP bagi Peneliti

Madya adalah 65 (enam puluh lima) tahun, (Vide Bukti T-3);

b) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/219/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan

Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, BUP bagi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Jabatan Fungsional Perekayasa Madya adalah 60 (enam

puluh) tahun, (Vide Bukti T-4); dan

c) Selain diatur dengan keputusan menteri, pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai BUP bagi

pejabat fungsional juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP

Nomor 21 Tahun 2014 (Vide Bukti T-5);

3) Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun yang bervariasi

tersebut pada jenjang jabatan Fungsional Madya, menunjukan

tidak adanya pengaturan yang sama untuk jenjang Jabatan

Fungsional yang sama. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum di antara berbagai pemangku jabatan

fungsional pada jenjang yang sama;

4) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dapat

disimpulkan bahwa Pasal 239 ayat (2) huruf b PP Manajemen

PNS tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf a Undang-

Undang ASN, karena menjamin perlakuan yang adil dan

kepastian hukum bagi pemangku jabatan fungsional dalam

jenjang yang sama;

2. Terhadap Pasal 354 PP Manajemen PNS;

Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 354

PP Manajemen PNS bertentangan dengan Pasal 2 huruf a, Pasal 2

huruf l, Pasal 1 angka 22, dan Pasal 51 Undang-Undang ASN serta

Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Pasal 354 PP Manajemen PNS menyatakan sebagai berikut:

Pasal 354:

“PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang

menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima)

tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun”;

Terhadap:

a. Pasal 2 huruf a dan huruf l Undang-Undang ASN:

1) Uraian Pasal:

“Pasal 2:

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan

pada asas:

a. kepastian hukum;

b. …;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



c. …;

l. keadilan dan kesetaraan; dan”

2) Untuk memahami pengertian asas Kepastian Hukum pada Pasal

2 huruf a Undang-Undang ASN diatas, perlu memperhatikan

Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang ASN sebagai

berikut:

Penjelasan Pasal 2:

“Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah

dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen

ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan”;

3) Untuk memahami pengertian asas Keadilan dan Kesetaraan

Pasal 2 huruf l Undang-Undang ASN diatas, perlu

memperhatikan Penjelasan Pasal 2 huruf l Undang-Undang ASN

sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 2:

“Huruf l:

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah

bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan

rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan

akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN”;

b. Jawaban/Keterangan Pemerintah:

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNS tidak

bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan huruf l UU ASN dengan

argumentasi sebagai berikut:

1) Sebelum PP Manajemen PNS diberlakukan, pengaturan jabatan

fungsional termasuk penentuan BUP diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 beserta perubahannya.

Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan pengaturan lebih lanjut

mengenai Jabatan Fungsional termasuk penentuan BUP kepada

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk

menetapkan peraturan menteri bagi setiap jabatan fungsional.

2) Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

beserta perubahannya, Batas Usia Pensiun bagi pejabat

fungsional juga diatur secara khusus dalam PP 21 Tahun 2014;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3) Batas Usia Pensiun (BUP) bagi jabatan fungsional madya diatur

dengan peraturan Menteri PANRB untuk masing-masing jabatan

fungsional, sebagai contoh:

a) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional

Peneliti dan Angka Kreditnya, BUP bagi Peneliti Madya

adalah 65 (enam puluh lima) tahun, (Vide Bukti T-3);

b) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/219/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan Fungsional

Perekayasa dan Angka Kreditnya, BUP bagi Jabatan

Fungsional Perekayasa Madya adalah 60 (enam puluh)

tahun, (Vide Bukti T-4) dan

c) Selain diatur dengan keputusan menteri, pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai BUP bagi pejabat

fungsional juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP 21 Tahun

2014 (Vide Bukti T-5);

4) Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun yang bervariasi

tersebut pada jenjang jabatan Fungsional Madya, menunjukan

tidak adanya pengaturan yang sama untuk jenjang Jabatan

Fungsional yang sama. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum di antara berbagai pemangku jabatan

fungsional pada jenjang yang sama;

5) Hal demikian mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian

hukum di antara berbagai pemangku jabatan fungsional pada

jenjang yang sama;

6) Hemat kami, norma yang diatur dalam Pasal 354 PP Manajemen

PNS secara tegas memberikan kepastian hukum dan keadilan

bagi pejabat fungsional Madya yang berusia 60 (enam puluh)

tahun atau lebih pada saat PP Manajemen PNS diundangkan;

7) Apabila norma ini tidak diatur maka pejabat fungsional madya

yang berusia berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih pada saat

PP Manajemen PNS ini diundangkan serta merta akan

diberhentikan dan seluruh hak kepegawaian yang telah diperoleh

sejak berusia 60 (enam puluh) tahun sampai dengan PP

Manajemen PNS ini diundangkan wajib mengembalikan kepada

negara;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



8) Apabila norma ini tidak diatur maka negara tidak memberikan

kepastian hukum dan keadilan, karena pejabat fungsional madya

yang telah melaksanakan kewajiban selaku pejabat fungsional

madya berhak memperoleh hak kepegawaian secara layak, adil

dan berkepastian hukum;

9) Berdasarkan telaah kami, ketentuan Pasal 354 PP Manajemen

PNS tersebut hanya berdampak pada turunnya BUP terhadap 2

(dua) Jabatan Fungsional Madya/Ahli Madya yaitu Jabatan

Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik

Klinis atau setara dengan 1,57% dari seluruh Jabatan Fungsional

Madya/Ahli Madya yang ada;

10) Sementara itu, terdapat 122 (seratus dua puluh dua) Jabatan

Fungsional Madya/Ahli Madya yang tidak terdampak ketentuan

ini atau setara dengan 96,10% dari seluruh Jabatan Fungsional

Madya/Ahli Madya yang ada, karena memiliki BUP 60 Tahun.

11) Sedangkan untuk 3 (tiga) Jabatan Fungsional Madya/Ahli Madya

lainnya, yaitu Dosen, Guru dan Jaksa atau setara dengan 2,36%

dari seluruh Jabatan Fungsional Madya/Ahli Madya yang ada,

tidak terdampak karena diatur dengan undang-undang tersendiri.

(Vide Bukti T-6);

12) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas dapat

disimpulkan bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNS tidak

bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan l Undang-Undang ASN

karena menjamin perlakuan yang adil dan kepastian hukum bagi

pemangku jabatan fungsional dalam jenjang yang sama;

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNS tidak

bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51 Undang-Undang

ASN dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Uraian Pasal:

“Pasal 1:

22. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara

adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang

politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status

pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”;

Pasal 51:

“Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit”;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2) Jawaban/Keterangan Pemerintah:

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNS

tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51 Undang-

Undang ASN dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa sistem merit tidak boleh membedakan umur dalam

penyusunan kebijakan dan Manajemen ASN. Pengaturan BUP

jabatan fungsional harus berpedoman pada asas kesetaraan

dan keadilan yang merupakan prinsip dasar dan asas

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN;

b) Pengaturan penyelenggraan Manajemen ASN harus

mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan diantara seluruh

pejabat fungsional untuk meperoleh kesempatan yang sama

akan fungsi dan peran sebagai jabatan fungsional dalam

kaitannya dengan pembatasan BUP;

c) Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa BUP Jabatan

Fungsional Peneliti Madya dan Jabatan Fungsional Perekayasa

Madya yang memiliki karakteristik yang sama harus memiliki

BUP yang sama yaitu 60 Tahun;

d) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas dapat

disimpulkan bahwa Pasal 354 PP Manajemen PNS tidak

bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 51 Undang-

Undang ASN karena menjamin keadilan, kepastian hukum, dan

kesetaraan diantara seluruh pejabat fungsional untuk

memperoleh kesempatan yang sama akan fungsi dan peran

sebagai pejabat fungsional dalam kaitannya dengan

pembatasan BUP;


tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Uraian Pasal

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

e. …;

f. kejelasan rumusan; dan

Penjelasan:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



“Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa

hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam

pelaksanaannya”;

2) Jawaban/Keterangan Pemerintah:


tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Bahwa penyusunan PP Manajemen PNS telah memenuhi

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya;

b) Bahwa dalam pembentukan PP Manajemen PNS sudah

dibentuk Panitia Antar Kementerian (Vide Bukti T-7), dan

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah

dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Vide Bukti

T-8);

c) Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12/2011 yang menyatakan:

“Pasal 54:

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah,

pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian

dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum”;

3. Terhadap Pasal 362 angka 15 PP Manajemen PNS;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 362 angka

15 PP Manajemen PNS bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1), Pasal

18, Pasal 19 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

“Pasal 362:

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang

PemberhentianPegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia

Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku”;

Terhadap:

a. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi:

“Pasal 12:

(1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi

manusiadan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan

ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab

mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier

sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan

dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan

kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu


“Pasal 18:

(1) Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim

yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi di Indonesia;

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat(1), pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas

utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan

teknologi”;

c. Pasal 19 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

“Pasal 19:

(3) Dalam menetapkan prioritas utama dan mengembangkan

berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri wajib

memperhatikan pentingnya upaya:

a. penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan

dan teknologi yang strategis, dan peningkatan kapasitas

penelitian dan pengembangan yang merupakan tulang

punggung perkembangan kemampuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta penguatan penguasaan ilmu-ilmu

sosial dan budaya yang mendukung perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi;”

d. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu


“Pasal 21:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan

instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);

(2) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang

dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

(3) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya,

dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga;

(4) Lembaga yang dimaksud dalam ayat (3) dapat meliputi

lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri

sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



maupun sebagai unit kerja departemen atau pemerintah daerah

tertentu;

(5) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana di maksud

dalam ayat (3) diselenggarakan secara adil, demokratis,

transparan, dan akuntabel”;

e. Jawaban/Keterangan Pemerintah;

Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 362 angka 15 PP

Manajemen PNS tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1),

Pasal 18, Pasal 19 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dengan argumentasi sebagai berikut:

1) Pencabutan PP 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS

yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

sudah tepat karena:

a) Apabila tidak dicabut tidak akan terwujudnya sistem

penghargaan dan sanksi yang adil sebagaimana diatur

dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b) Apabila tidak dicabut tidak akan menumbuh kembangkan

motivasi atau demotivasi, bahwa dengan menyamakan BUP

antara fungsional Madya dengan fungsional Utama akan

menimbulkan demotivasi dan tidak memberikan stimulasi

dan tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi

perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,

danPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (3) huruf

a dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

c) Pencabutan PP 21 Tahun 2004 merupakan upaya

Pemerintah untuk menegakan Manajemen ASN yang

berdasarkan Sistem Merit dan menerapkan secara

konsisten asas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen

ASN berdasarkan kepastian hukum serta keadilan dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kesetaraan berdasar Pasal 2 huruf a dan huruf l Undang-

Undang ASN;

4. Terhadap Kekuatiran Para Pemohon akan Terjadi Kekurangan Peneliti

di Indonesia;

Pemerintah berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan

terjadi kekurangan peneliti di indonesia dengan berlakunya PP

Manajemen PNS ini adalah tidak beralasan dan menunjukkan kekurang

pahaman atas substansi PP Manajemen PNS dengan argumentasi

berikut:

a. Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang

berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen

PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan

PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme

dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu;

b. Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden

selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang dapat

mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPK;

c. Dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, Presiden atau PPK

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di

Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dapat didelegasikan

kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e. Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi

pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem

informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan,

sistem informasi manajemen karier, dan sistem informasi

manajemen pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian

yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN;

f. Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan

mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,

disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta

perlindungan;

g. Berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ASN

kedudukan PNS tidak lagi menjadi pelaku tunggal dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, namun kedudukan PNS

dalam melaksanakan tugas-tigas pemerintahan dapat dilaksanakan

oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Kedudukan PPPK merupakan pegawai ASN sebagaimana halnya

dengan PNS. Oleh karena itu, kekuatiran akan berkurangnya jumlah

peneliti dapat diisi dengan PPPK selama memenuhi syarat baik

kualifikasi maupun kompetensi sebagai peneliti;

h. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk membuka

kesempatan yang luas bagi diaspora dan Warga Negara Indonesia

pada umumnya yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan

pengalaman pada tingkat global dapat mengabdi dan memajukan

negara, salah satunya melalui bidang penelitian, (Vide Bukti T-9).

Sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan penelitian

melalui jalur PPPK. Kebijakan ini sejalan dengan sistem merit yang

merupakan basis utama pengaturan dalam Undang-Undang ASN;

i. Dalam Undang-Undang ASN pengaturan mengenai manajemen

PPPK mengatur bahwa hak PPPK tidak jauh berbeda dengan hak

PNS dimana PPPK yang salah satunya dapat mengisi jabatan

fungsional peneliti, akan memperoleh hak: a) gaji dan tunjangan, b)

cuti, c) perlindungan, d) pemberian penghargaan, dan e)

pengembangan kompetensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon

telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-1);

2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Bukti T-2);

3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka

Kreditnya (Bukti T-3);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

KEP/219/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan

Angka Kreditnya (Bukti T-4);

5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang


bagi Pejabat Fungsional (Bukti T-5);

6. Fotokopi Daftar Batas Usia Pensiun (BUP) seluruh Jabatan Fungsional

Madya (Bukti T-6);

7. Fotokopi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok

Kerja Pemerintah dan Tim Ahli untuk Penyusunan, Pengharmonisasian,

Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Bukti T-7);

8. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

PPE.PP.02.03-648, tanggal 14 September 2015 Perihal Penyampaian Hasil

Pengharmonisasian RPP tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-

8);

9. Fotokopi Artikel Media Online (Bukti T-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji

materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para

Pemohon adalah Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka

15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok

permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan

mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi syarat formal, yaitu

mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan

keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para

Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan

keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal

1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide

Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan

dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk objek

permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah

Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah

Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan

keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan

hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap

haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan”

adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan

sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang

atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas

berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari

undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan

membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A

ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-

undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian hak yang diakibatkan oleh

berlakunya objek permohonan tersebut, maka Para Pemohon harus

membuktikan:

a. adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-

undangan;

b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya

objek permohonan keberatan hak uji materiil;

c. kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya

bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan

terjadi;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



d. adanya hubungan sebab akibat (causal verban) dengan dikabulkannya

permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi

lagi;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Para Pemohon, drh. Diah Asri Erowati AS, M.Kes., dan kawan-

kawan dalam kapasitasnya masing-masing sebagai perorangan Warga Negara

Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa

Pemohon mempunyai kepentingan dengan argumentasi bahwa diberlakukannya

ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi Para Pemohon, sehingga merugikan hak konstitusional Para

Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Bahwa sebaliknya Termohon dalam jawabannya telah menyanggah dalil

Pemohon tersebut dengan mengemukakan dalil sanggahannya bahwa Para

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

karena Para Pemohon tidak menguraikan secara konkret kerugian hak atau

kewenangan konstitusional apa yang langsung diderita oleh Para Pemohon

dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan

Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dari dalil Para Pemohon dan sanggahan Termohon di atas

dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat

bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-

undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan

keberatan hak uji materiil a quo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, dan

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka permohonan

a quo secara formal dapat diterima;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok

permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan a quo bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan;

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian

Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil terhadap:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; dan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolongi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-64;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dari

Para Pemohon dan dalil-dalil sanggahan dari Termohon serta bukti-bukti

surat/tulisan yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Para

Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengaturan Batas Usia Pensiun yang bervariasi dalam beberapa

kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan pada jenjang

jabatan fungsional madya, menunjukkan tidak adanya pengaturan yang

sama untuk jenjang jabatan fungsional yang sama, sehingga

mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di antara

pemangku jabatan fungsional pada jenjang yang sama tersebut. Melalui

pengaturan Batas Usia Pensiun dalam Pasal 239 ayat (2) huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil, menjamin perlakuan yang adil dan kepastian hukum bagi pemangku

jabatan fungsional dalam jenjang jabatan yang sama;

- Bahwa pengaturan dalam Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 merupakan Aturan Peralihan, yang dimaksudkan agar pejabat

fungsional madya yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih pada

saat Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan tidak serta merta

diberhentikan dan seluruh hak kepegawaian yang telah diperoleh sejak

berusia 60 (enam puluh) tahun sampai dengan Peraturan Pemerintah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan tidak diwajibkan mengembalikan

kepada Negara;

- Bahwa pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang


bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 angka 15

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan upaya pemerintah

untuk menegakkan Manajemen ASN berdasarkan sistem merit dan

menerapkan secara konsisten asas penyelenggaraan kebijakan dan

Manajemen ASN berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta

kesetaraan. Kekhawatiran Para Pemohon akan terjadinya kekurangan

peneliti tidak beralasan hukum karena dalam Undang-Undang ASN

kedudukan PNS tidak lagi menjadi pelaku tunggal dalam melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan, namun dapat dilaksanakan juga oleh Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan pegawai ASN

sebagaimana halnya PNS. Oleh karena itu, kekhawatiran akan kekurangan

jumlah peneliti dapat diisi dengan PPPK yang telah memenuhi syarat baik

kualifikasi maupun kompetensi sebagai peneliti;

Bahwa dengan demikian terbukti objek permohonan keberatan hak uji materiil

berupa Pasal 239 ayat (2) huruf b, Pasal 354, dan Pasal 362 angka 15 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; dan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolongi

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan Para

Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung

berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak

uji materiil;

- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo;

- Pokok permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut ditolak, dan karenanya

Para Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat

yang berbeda (dissenting opinion) dari Anggota Majelis Hakim, Is Sudaryono,

S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penerbitan objek hak uji materiil tidak mempertimbangkan

riwayat pemberian batas usia pensiun kepada jabatan Peneliti Madya yang

dibedakan dengan jabatan fungsional madya lainnya sebagaimana sejak

tahun 1979 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sampai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014, Peneliti Utama dan

Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian diberikan

batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. Pemberian batas usia

pensiun yang berbeda dengan jabatan fungsional madya lainnya

dikarenakan jabatan peneliti memiliki karakteristik yang khusus yaitu terkait

dengan kegiatan proses penelitian yang memerlukan kecermatan,

kesabaran dan waktu yang lama dalam membentuk pengalaman keilmuan

dan keahlian seorang peneliti, sehingga dengan demikian penerbitan objek

hak uji materiil telah kehilangan pijakan filosofisnya;

2. Bahwa penerbitan objek hak uji materiil telah mengabaikan landasan

sosiologis, karena berdasarkan rasio peneliti terhadap jumlah penduduk di

negara-negara maju setidaknya 2.000 (dua ribu) peneliti persejuta

penduduk. Namun, Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 90 (sembilan

puluh) peneliti persejuta penduduk. Jumlah ini tertinggal jauh dibandingkan

dengan negara-negara lain, misalnya Brasil memiliki 700 (tujuh ratus)

peneliti persejuta penduduk, Rusia memiliki 3.000 (tiga ribu) peneliti

persejuta penduduk, India memiliki 160 (seratus enam puluh) peneliti

persejuta penduduk, Korea memiliki 5.900 (lima ribu sembilan ratus) peneliti

persejuta penduduk, dan China memiliki 1.020 (seribu dua puluh) peneliti

persejuta penduduk. Berdasarkan pernyataan Ketua Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah peneliti jenjang madya secara

nasional yang langsung terkena dampaknya/pensiun adalah sebanyak 208

(dua ratus delapan) orang dan secara keseluruhan sebanyak 556 (lima

ratus lima puluh enam) orang Peneliti Madya yang berpotensi akan pensiun

dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan (2017-2019), atau sekitar 20% (dua

puluh persen) jumlah Peneliti Madya yang ada saat ini;

3. Bahwa penerbitan objek hak uji materiil telah melanggar asas kepastian

hukum, karena tidak mengatur kekhususan terhadap jabatan Peneliti Madya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 usia

pensiun jabatan tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

c, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 diterbitkan

dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 90 huruf c Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek

hak uji materiil telah melanggar Pasal 5 huruf a, d, e, f dan g Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda

(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis

Hakim setelah bermusyawarah, diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu

menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak

Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1.

drh. DIAH ASRI EROWATI AS, M.Kes., 2. Ir. M. NASWIR SETIA NUSA, M.T.,

3. ARI HANDAYANI, B.E., 4. Dra. MINANTYORINI, 5. Dr. Ir. ERNA MARIA

LOKOLO, M.Sc., 6. Dra. ANY ZUBAIDAH, M.Si., 7. DWI PURWANTO, S.T.,

8. SLAMET SUBANDI, S.Sos., M.M., 9. Dra. MARIANA RAINI, Apt., M.Kes.,

10. Dra. HERU YUNIATI, M.Si., 11. Dra. DELIAH SESWITA, 12. Drs.

HAYARUDDIN SIAGIAN, 13. ANJAR SUPRIADHIE, S.H., M.H., 14. Dra.

DAROHAM MUTIATIKUM, Apt., M.Si., 15. ENNY HAWANI LOEBIS, M.Si.,

16. Dr. Ir. ACHMAD RACHMAN, M.Sc., 17. Drs. HUSNI NASUTION, M.Si.,

18. Dra. SRI RUBIYANTI, M.Si., 19. Ir. SIDIK HADDY TALAOHU, M.M.,

20. Drs. BERNHARD H. SIANIPAR, M.M. tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh

Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pangganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya: 1. Meterai ……..…… Rp 6.000,00 2. Redaksi ……….… Rp 5.000,00 3. Administrasi …... Rp 989.000,00 Jumlah ………………. Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001


direktori putusan mahkamah agung republik...

Documents