direktori putusan mahkamah agung republik...

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat

pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH – PERWAKILAN ACEH SINGKIL, dalam hal ini diwakili oleh IRFAN EFENDI, SE,

BUNYAMIN, EVI FITRIANI, RATNA DEWI, dan T.

HERMAN SYAHPUTRA, S.Kom, kesemuanya adalah

pengurus pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh – Perwakilan

Aceh Singkil, beralamat di Jalan Cut Meutia No. 52 Kampong Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, selanjutnya

disebut sebagai……………………………..… PENGGUGAT;

Lawan:

TATO HALIM, DIREKSI PT. ENSEM LESTARI, beralamat di Desa Kuta

Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HASNAN, SH, MH,

FACHRUDDIN RIFAI, SH, M.Hum, dan IRMANTO, SH,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015,

ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat “Hasnan Manik, S.H., M.H. dan Rekan”.

Selanjutnya disebut sebagai …………...………TERGUGAT

I;

BUPATI ACEH SINGKIL, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh

SAFRIADI, SH, beralamat di Jalan Syekh Abdurrauf

Assingkilli No. 54. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya CUT

HASNIATI, SH, M.Hum, MARDHIAH, SH, dan NISHA

METALIA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/

HK/2015 tanggal 6 Juli 2015, ketiganya pegawai pada Bagian

Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Skl.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil, selanjutnya disebut

sebagai…………………………….… TERGUGAT II;

KETUA DPRK ACEH SINGKIL, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh

MULYADI, SE, beralamat di Jalan Singkil Subulussalam

KM.14 Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil. Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya AHMAD RIVAI, SH.,

ASMARUDDIN, SH., dan M. YUNUS, SH, berdasarkan surat

Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, ketiganya adalah pegawai

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Singkil, dan EVI SUSANTI, SH, MH, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015, Advokat/Konsultan

Hukum pada Kantor “Evi Susanti & Co. (ESCo) Law Firm”.

Selanjutnya disebut sebagai……………….. TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 10/

Pen.Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan

Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pdt.G/2015/

PN.Skl tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca jawab jinawab para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan surat

gugatan tertanggal 30 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singkil dengan register Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Skl, untuk selanjutnya telah

diperbaiki dengan perbaikan gugatan tanggal 22 Oktober 2015, telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Sjahdeini yang dimaksud dengan action atau citizen lawsuit

adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara

perwakilan. Gugatan dapat ditempuh dengan acuan bahwa setiap warga negara


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum (Sjahdeini, Suara

Pembaharuan 8/9/2005). Dengan demikian setiap anggota warga negara atas

nama kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa

saja yang yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang nyata-nyata

merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam action

popularis atau citizen lawsuit, hak mengajukan gugatan bagi warga negara atas

nama kepentingan umum adalah tanpa syarat, sehingga orang yang mengambil

inisiatif mengajukan gugatan tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian

secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota

masyarakat yang diwakilinya tersebut;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pengurus Badan Hukum berbentuk Yayasan yang

bekerja mengadvokasi hak-hak rakyat Aceh khususnya Aceh Singkil dalam

bidang pemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umum yang layak,

karena pemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umum yang layak

terhadap Masyarakat telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa dalam hal ini Desa Kuta Tinggi, Desa Kuta Batu, Desa Ujung Limus,

Desa Pakiraman, Desa Lae Riman, Desa Silatong, Desa Lipat kajang Bawah,

Desa Tanjung Mas, Desa Serasah, Desa Cibubukan adalah bagian dari

Pemerintahan Aceh Singkil yang masih berada di dalam kawasan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang hak dan kewajibannya juga telah diatur

dengan tegas dalam UUD 1945;

4. Bahwa Pemerintahan Kabupaten menurut UU No. 32 tahun 2004 mempunyai

tugas untuk melaksanakan pembangunan dan melengkapi prasarana yang baik,

adil dan merata dalam wilayah kepemimpinannya;

5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 masyarakat mendatangi kantor DPRK untuk

meyampaikan aspirasi, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah

permasalahan yang ada di timbulkan oleh PT Ensem Lestari yaitu masyarakat

menyampaikan pencemaran air sungai,air tanah, udara dan meminta agar segera

perusahan pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari untuk di tutup

sementara sebelum memperbaiki semuanya, masyarakat juga sangat

mengkuatirkan dampak pencemaran air disebabkan adanaya penurunan kualitas

air permukaan dan kualitas air tanah dan pencemaran udara yang terjadi akibat

pembakaran tandan, cangkang, dan serat yang akan menghasilakan debu sebagai

akibat bangkitan limbah cair dari pengoperasian Pabrik Minyak Kelapa Sawit

PT Ensem Lestari yang lebih buruk lagi jika perusahaan tersebut tidak di tutup



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


untuk sementara, setelah beberapa menit kemudian masyarakat di jumpai oleh

ketua DPRK dan di dampingin oleh Anggota lainya untuk mendengarkan

aspirasi secara langsung dan atau kemudian Anggota DPRK meminta

masyarakat untuk berdialok mencari solusi dalam permaslahan pencemaran

lingkungan, lalu masyarakat juga menerima ajakana Anggota DPRK tersebut

dan langsung naki ke atas dan atau lantai dua gedung DPRK, dalam diskusi

tersebut atau dialok antara masyarakat, DPRK penuh pertanyaan dan jawaban

lalu sempat terjadi perdebatan, dalam diskusi tersebut telah menyepakati bahwa

akan memanggil pihak PT Ensem Lestari untuk langsung menpertanyakan

bagaimana kondisi pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari dan juga

mempertanyakan seluruh izin-izin yang ada pada perusahaan tersebut, lebih

lanjut lagi Angota DPRK sepakat untuk menyurati pihak perusahaan, pada hari

jum’at tanggal 15 Mei 2015 anggota DPRK menunggu pihak perusahan untuk

datang dan melakukan rapat untuk memperjelas semua permasalahan yang

terjadi pada masyarakat, namun pada hari jum’at tidak ada yang datang dari

pihak PT Ensem Lestari, dalam hal tidak hadirnya pihak PT Ensem Lestari telah

menuai hal yang negatif terhadap kalangan masyarakat karena dinilai tidak

mempunyai itikad baik untuk menyelesaiakn permasalah yang telah terjadi lalu

Anggota DPRK kembali memanggil PT Ensem Lestari hadir dalam pertemuaan

selanjutanya, pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 telah berlanjut pertemuan

antara masyarakat, DPRK, PT Ensem Lestari, dalam pertemuan tersebut sempat

terjadi ketegangan antar masing-masing pihak karena saling mempertahankan

jawaban para piahak, namun ketegangan tersebut tidak berlangsung lama dan di

dalam pertemuan berlangsung telah mendapatkan kesepakatan bahwa PT Ensem

Lestari harus menutup sementara kegiatan yang sedang berlangsung, DPRK juga

telah mengeluarkan surat Rekomendasi untuk diberikan kepada Bupati Aceh

Singkil prihal penutupan sementara kegiatan PT Ensem Lestari , hingga saat ini

Bupati Aceh Singkil belum juga menanggapi surat rekomendasi yang di

keluarkan DPRK Aceh Singkil

6. Bahwa Surat Teguran Tertulis Nomor 600 / 399 / 2014 Tanggal 31 2014 dari

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertaman dan Kebersihan Aceh

Singkil:

Belum melakukan pengelolaan air limbah secara optimal, hal ini terlihat dari hasil

analisa pengujian kualitas air limbah yang melebihi baku mutu yang ditetapkan,

hal ini melanggar :


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


• Pasal 20 ayat 3 huruf ( a ) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

menyatakan : Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke

media lingkungan hidup dengan persyaratan a. Memenuhi baku mutu

lingkungan hidup, dan;

• Pasal 6 huruf ( a ) keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51

Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri, yang menyatakan :

Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dalam pasal 2

ayat 1 Keputusan ini wajib : melakukan pengelolaan limbah cair sehingga

mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu

limbah cair yang telah ditetapkan;

Belum memiliki izin pembangunan limbah cair ke badan air, hal ini melanggar :

• Pasal 20 ayat 3 huruf ( b ) undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hihup, yang

menyatakan : Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke

media lingkungan hidup dengan persyaratan : b. Mendapat izin dari

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;

Belum melakukan pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik di laboraturium

minimal setiap sebulan sekali, hal ini melanggar :

• Pasal 6 huruf ( e ) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51

tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri yang menyatakan :

Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud pasal 2

ayat ( 1 ) keputusan ini wajib : e. memeriksakan kadar parameter Baku

Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lapiran Keputusan ini

secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;

Belum melakukan pengujian kualitas air terhadap anak sungai lae pandak dan air

sungai lae cinendang secara berkala, hal ini melanggar:

• Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

yang menyatakan : Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib

menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air

limbah ke air atau sumber air;

• Pasal 53 ayat 1 huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan : Pemegang Izin Lingkungan



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Berkewajiban : Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Belum memiliki Standart Operation Procedure ( SOP ) pengelolaan limbah cair,

hal ini diperlukan untuk mengetahui langkah – langkah penanggulangan limbah

cair untuk mencegah terjadinya resiko kecelakan/bencana, hal ini melanggar :

• Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang

Pengendalian Pencemaran Air, yang menyatakan : Setiap usaha dan atau

kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada

keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

Belum memiliki sarana dan prasarana untuk pengambilan sampling di incinator/

tungku pembakaran, hal ini melanggar :

• Lampiaran 3.3 keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentang

Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi Tidak Bergerak,

yang menyatakan : Sarana pendukung diantaranya tangga, lantai kerja,

pagar pengaman, aliran listrik dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Tinggi besi dan selubung pengamanan berupa pelat besi,

2. Lantai kerja ( landasan pengambilan sampel ) dengan ketentuan:

• Dapat mendukung beban minimal 500 kilogram,

• Keluluasaan kerja bagi minimal tiga orang,

• Lebar lantai kerja terhadap lubang pengambilan sampel

adlah 1,2 meter dan melingkarai cerobong,

• Pagar pengamnan setinggi satu meter,

• Dilengkapi dengan kontrol pengangkat alat pengambilan

sampel

3. Stop kontak aliran listrik yang sesuai dengan peralatan yang

digunakan, yaitu Voltase 220 V, 30 A, single phase, 50 Hz AC;

4. Penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lunbang pengambilan

sampel;

5. Sarana dan prasarana pengangkutan serta pelengkapan keamanan

pengambilan sampel bagi petugas disediakan oleh industri;

Bahwa belum melakukan pengukuran emisi udara cerobong, gendet incinator

(tungku bakar) dan udara ambien secara berkala, hal ini melanggar :

• Pasal 6 huruf ( b ) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07

Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Sumber Emisi Tidak Bergerak bagi


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Ketel Uap, yang menyatakan : Penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan yang mengoperasikan ketel uap sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 ayat ( 1 ) wajib : ( b ) melakukan pengujian emisi yang

dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 ( dua ) kali selama

periose operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6

( enam ) bulan atau lebih;

• Lampiran 1.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996

Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi

Tidak Bergerak, yang menyatakan : Pemantauan kualitas udara emisi

oleh pihak industri harus dilakukan secara terus menerus untuk

parameter yang mempunyai fasilitas pengukuran secara otomatis dan

periode 6 bulan untuk peralatan manual dan dilaporkan kepada

Gubernur/Pemerintah Daerah setempat dengan tembusan Bapedal;

Belum melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ( LB3 )

terhadap limbah B3 yang dihasilakaan seperti oli bekas, filter oli bekas, baterai

bekas dan lain sebagainya, hal ini melanggar :

• Pasal 59 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : Setiap orang yang

menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang

dihasilkannya;

• Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan atau menghasilakn limbah B3

wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan atau menimbun

B3;

Belum memiliki bangunan tempat peyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3)

sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkan, hal ini

melanggar :

• Pasal 59 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : Pengelolaan limbah B3

wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Wali Kota sesuai

dengan kewenaangannya;

• Pasal 2 Ayat 1 huruf ( b ) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18

tahun 2009 Tentang Perizinan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun, yang



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


menyatakan : Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi

dengan izin terdiri atas kegiatan,

o Pengangkutan,

o Penyimpanan sementara

• Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Perizinan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyatakan :

Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 ayat ( 1 ) wajib memiliki izin dari Bupat/Wali Kota;

Belum menyampaikan laporan pemerataan kualitas air, udara dan limbah bahan

berbahya dan beracun secara berkala kepada instansi terkait, hal ini melanggar :

• Pasal 6 huruf (b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51

Tahun 1995 Tentang Baku Mutu limbah Cair Industri, yang menyatakan :

Setiap penaggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1) keputusan ini wajib ;

(n) meyampaikan laporan tentang cacatan debit harian, kadar parameter

baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya kepada Bapedal,

Gubernur, instansi yang membidangi industri, dan instansi lain yang

dianggap perlu sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;

• Lampiran 1.5 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 tahun 1996 Tentang

pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi Tidak Bergerak,

yang menyatakan : laporan hasil pemantauan kualitas udara serta kapasitas

produksi diserahkan ke Gubernur dengan tembusan kepada Bapedal tiap

periode waktu :

• 3 bulan untuk pemantauan rutin dengan menggunakan

peralatan otomatis/kontinu ( From PL - 01 ).

• 6 bulan dengan pemantauan dalam rangka pertaatan baku

mutu emisi/pengawasan baku mutu dengan menggunakan

peralatan manual ( From PL - 02 ).

• Tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pemantauan tidak

rutin dalam rangka pengendalian pencemaran udara karena

kasus pencemaran, kondisi kualitas udara malampaui baku

mutu, kerusakan/gangguan peralatan yang menyebabkan

baku mutu emsi terlampaui ( From – 03 ).


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


• Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang menyatakan :

Penghasilan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) sekurang – kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi

yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan

Bupati/Wali Kotamadya kepada Daerah tingkat II yang bersangkutan;

Belum menyampaikan laporan Rencana Pengendalian dan Pemantauan

Lingkungan Hidup ( UPK – UPL ) secara berkala kepda instansi terkait , hal ini

malanggar :

• Pasal 53 Ayat 1 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan : pemegang izin lingkungan

berkewajiban ( b ) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap

persyaratan dan kewajiban dalm izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur,

dan atau Bupati/Wali Kota;

• Pasal 53 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan, yang menyatakan : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1

) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan;

• Rekomendasi atas UKL – UPL Kegiatan Rencana Pembangunan Industri

Pengelolaan Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 30 ton/jam Oleh PT Ensem Lestari

di Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil,

yang menyatakan : Penanggung jawab PT Ensem Lestari wajib melaporkan

pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang

tercantum dalam UKL – UPL tersebut kepada Bapedal, Pertanaman dan

Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil dan Instansi-Instansi terkait ( termasuk

instansi pemberi izin ) setiap 2 ( tiga ) bulan sekali terhitung tanggal

diterbitkannya surat rekomendasi ini;

7. Bahwa TERGUGAT II sebagai kepala daerah sangat bertanggung jawab dalam

melihat persolaan di dalam wilayah aceh singkil dan atau dapat menyelesaikan

semua persoalan yang ada di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat

beraktivitas dengan penuh kenyamaan namun sampai saat sekarang ini belum

menindak lanjuti surat rekomendasi DPRK dan atau belum juga melaksanakan

surat rekomendasi tersebut, TERGUGAT II seharusnya melakukan tindakan untuk

mengeksekusi penutupan sementara kegiatan PT Ensem Lestari sebelum semua

permasalahanya di perbaiki



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


8. Bahwa TERGUGAT II pada saat kampanye menyampaikan VISI dan MISI Bupati

Aceh Singkil :

VISI

“Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Tangguh, Menuju Masyarakat

Mandiri Sejahtera Lahir Bathin dan Bermatabat, Berdasarkan Nilai – Nilai

Islami”

MISI

• Mewujudkan kehidupan masyarakat atau sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas yang ditandai dengan oleh meningkatnya indeks pembangunan

manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar ; antara lain melalui bidang

ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

• Mewujudkan perbaikan sistim pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah

dan Pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaraan,

berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan Akhlakul Karimah.

• Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor Economic

Base yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan,

pasar tradisional, serta Industri Pengolahan hasilnya, serta bertumpu pada

masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing.

• Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang kondusif, demokratis berdasarkan

nilai-nilai budaya lokal serta berketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi ( IPTEK).

• Meningkatkan seluruh sumberdaya sektor-sektor unggulan lainnya yaitu:

industri dan pariwisata.

• Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran

dan kemiskinan.

• Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera lahir dan bathin.

• Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang islami.

9. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT menilai TERGUGAT II tidak menjalankan

VISI dan MISI nya dan atau hanya menjadi catatan tersendiri karena permasalahan

pencemaran lingkungan yang diakibatka oleh PT Ensem Lestari mencederai/

melukai hati masyarakat sebab persoalan ini adalah bagian dari VISI dan MISI

TERGUGAT II untuk mewujudkan masyarakat Aceh Singkil sejahtera lahir

bathin, namun pada kenyataan yang telah terjadi bahwa masyarakat merasakan


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


ketidaknyamanan dengan persoalan pencemaran lingkungan ini dan tau mayarakat

tidak sejahtera lahir bathin;

10. Bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum “ berdosa

bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye “. Menurut

kesepakatan ulama MUI dalam acara ijtima Komisi fatwa MUI V di tegal, 7 – 10

Juni 2015, fatwa ini berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik, baik itu

di legeslatif, yudikatif, maupun eksekutif. MUI meminta para calon pemimpin,

baik legeslatif, yudikatif, maupun eksekutif agar tidk mengumbar janji untuk

melakukan perbuatan diluar kewenangannya, kata Ketua Tim Perumus Komisi A

Muh. Zaitun Rasmin. Zaitun mengatakan seorang pemimpin berkewajiban

menunaikan janjinya apabila saat kampanye dia berjanji untuk melaksanakan

kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengandung unsur

kemaslahatan. Sebaliknya, mengingkari janji tersebut hukumnya haram. Ulama di

MUI sepakat bahwa calon pemimpin dilarang berjanji menetapkan kebijakan yang

menyalahi ketentuan agama. Apabila dia menetapkan kebijakan yang bertentangan

dengan syariah. Terhadap pemimpin yang ingkar janji, MUI menghimbau umat

untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan diri

pada pemilihan umum periode berikutnya. Berdasarkan MUI menetapkan hukum

dosa bagi pemimpin ingkar janji diantaranya. Pertama, dari nash atau simber

hukum Islam menyuruh agar setiap muslim menepati janji dan melarang

mengingkarinya. Kedua, setiap janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Ketiga, pemimpin harus menunaikan janjinya saat kampanye demi kemaslahatan

umat. Fatwa ulama ini juga mendorong agar para pemimpin yang muncul ke

hadapan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam

menjalankan amah tersebut;

11. Bahwa dalam Pacta Sunt Servanda ( aggrements must be kept ) adalah asas hukum

yang menyatakan bahwa “ setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi

para pihak yang mlakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional

karena termaktub dalam pasal 26 Konversi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “

every treaty in force is binding ipon the parties to it and must be performed by

them in good faith “ ( setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus

dilaksanakan dengan itikad baik ) Pasta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan

oleh Groyius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan

mengambil prinsip – prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang

yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


( promissorum implendorum obligati ). Menurut Grotius, asa pasta sunt servanda

ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya

mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

• Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi

dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada

gilirnnya memberikan kejujuran dan kestiaan.

• Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak

milik yang bisa dialihkan, Apabila seseorang individu memiliki hak untuk

melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia

melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak.

12. Makna awal asas pacta Sunt Servanda sebagaimana maksud dalam Pasal 1338

KUHPerdata adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai Undang – Undang bagi yang membuatnya, artinya dengan adanya

konsensus dari para pihak , maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat

perjanjian sebagaimana layaknya Undang – Undang. Apa yang dinyatakan

sesorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Dalam

perkembangannya sekarang ini dalam asas pacta sunt servanda harus dilandasi asas

itikad baik, serta didalam kesepakatan perjanjian tersebut yang menggunakan asas

kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang,

kesusilaan, dan kepatutan. Makna itikad baik sebagaimana maksud Pasal 1338

KUHPerdata adalah mengacu kepada standar prilaku yang reasonable yang tidak

lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya yang

mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyrakat yang mensyaratkan

adanya penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu

kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai – nilai yang

berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari

masyarakat. Itikad baik digunakan hakim untuk membatasi atau meniadakan

kewajiban kontraktual apabila ternyata isi dan pelaksanaan perjanjian bertentangan

dengan keadilan. Hakim juga mengkaitkannya dengan nilai – nilai keadilan yang

berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ajaran itikad baik,

kepatutan tersebut harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam

masyarakat. Itikad baik tidak hanya dinilai dari itikad baik menurut anggapan para

pihak saja, tetapi itikad baik menurutanggapan umum yang hidup dalam

masyarakat. Oleh karena itu hakim yang progresif akan mengedepankan asas itikad

baik dari pada pacta sunt servanda


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


13. Bahwa TERGUGAT III sebagai waakil rakyat dan tugas pokoknya harus dapat

menjadi kekuatan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, untuk segera mendesak

TERGUGAT II segera mengeksekusi penutupan sementara PT Ensem Lestari

jangan sampai persoalan ini terus berlanjut sehingga masyarakat juga dapat dengan

nyaman menjalankan aktivitasnya;

14. Bahwa TERGUGAT II harus bertanggung jawab atas semua persoalan yang ada di

wilayah Aceh Singkil khususnya di Desa Kuta Tinggi, Desa Kuta Batu, Desa

Ujung Limus, Desa Pakiraman, Desa Lae Riman, Desa Silatong, Desa Lipat kajang

Bawah, Desa Tanjung Mas, Desa Serasah, Desa Cibubukan, dalam hal ini

TERGUGAT II untuk menjalankan semua kebijakan dan keputusan agar tidak ada

yang di rugikan lagi dan atau sekarang untuk secepatnya melaksanakan penutupan

sementara kegiatan PT Ensem Lestari, sebelum semua selesai dengan baik dan

semua dapat diperbaiki segala yang kurang oleh PT Ensem Lestari maka tidak ada

aktivitas dan atau kegiatan apa pun bentuknya, setelah terjadi eksekusi penutupan

sementara dan dalam proses penutupan tersebaut PT Ensem Lestari tidak juga

ingin memperbaiki semuanya dan atau jika apabila PT Ensem Lestari tidak

mengindahkan maka TERGUGAT II untuk mencabut segala bentuk izin yang

sudah ada, bahwa dalam hai ini TERGUGAT II wajib memberikan kompensasi

berupa ganti rugi sebab karena TERGUGAT II yang mempunyai dan atau yang

dapat mengambil kebijakan serta keputusan untuk melaksanakan segala tindakan

pelaksanaan yang akan terjadi dan atau yang akan timbul di tengah masyarakat,

dalam hal ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II segera menganti

rugi yang ditimbulkan selama keadaan yang sudah terjadi dan atau yang akan

datang selama tercemarnya air sungai,air tanah, udara, ganti rugi ini tidak terlepas

dari semua jumlah penduduk perjiwa yang ada di sepuluh desa tersebut, bahwa

PENGGUGAT memberikatahukan dari seluruh jumlah penduduk di sepuluh desa

tersebaut sebanyak 4.913 jiwa, hitungan mengenai ganti rugi sesuai hitungan yang

ada pada tuntutan penjelasan di bawah dan atau yang sama dengan hitungan

tuntutan pada PT Ensem Lestari dalam hal ini TERGUGAT II harus memenuhi

semua permintaan ganti rugi;

15. Bahwa TERGUGAT III sebagai Lembaga kontrol dan pengawas kebijakan telah

gagal dalam mengamankan lingkungan masyarakat yang berakibat pada

ketidaknyamanan masyarakat untuk berusaha;

16. Bahwa Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi lembaga pembuat regulasi yang

bisa menyelamatkan lingkungan justru tidak pernah memikirkan dampak



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


lingkungan. TERGUGAT III telah mengabaikan fungsi legislasinya, tidak tanggap

dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;

17. Bahwa akbat ketidakmapuan TERGUGAT III dalam melakukan kotrol dan

menciptakan regulasi penyangga lingkungan berakibat pada leluasanya perusahaan

pelaku pencemaran lingkungan dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian

masyarakat, menjadikan beban hidup yang semakin sulit dan menambah

penderitaan dan kesengsaraan masyarakat;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT III cukup memiliki andil yang besar dalam

menciptakan kondisi masyarakat yang semakin menderita. Sikap kurang responsif

dan ketidak mau tahuan atas permasalahan lingkungan yang berdampak buruk

bagi masyarakat telah mencederai rasa kepercayaan masyarakat dan melahirkan

kekecewaan yang mendalam, patutlah jika terhadap TERGUGAT III dituntut

untuk dapat ikut mengembalikan keadaan masyarakat seperti semula jika tidak

mampu untuk memperbaikinya. Dan untuk itu wajar dan beralasan apabila kepada

TERGUGAT dibebani kewajiban untuk memberikan konpensasi bagi masyarakat

di 10 Desa tersebut sebesar 50% dari Kewajiban TERGUGAT 1 atau sebesar Rp

10.612.080.000 ( Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta delapan Puluh Ribu

Rupiah );

19. Bahwa selain itu TERGUGAT I sebelum mendirikan Pabrik Minyak Kelapa Sawit

PT. Ensem Lestari di Desa Kuta Tinggi , dalam pembangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit PT. Ensem Lestari sangatlah kami mendukung untuk membuka

lapangan kerja namun berkewajiban untuk menjaga lingkungan;

20. Bahwa Desa Kuta Tinggi adalah tempat beradanya PT. Ensem Lestari dengan

jumlah penduduk 734 jiwa yang terkena dampak langsung dari pembakaran

cerobong pabrik dan debu-debu yang lalu lintas di desa Kuta Tinggi disebabkan

mobil-mobil angkutan perusahaan PT. Ensem Lestari dan masyarakat merasakan

bau dari limbah pengolahan Pabrik dan dampak dari pembakaran cerobong

tersebut masyarakat mengalami sesak nafas, pakaian jadi kotor, polusi yang sangat

menggangu aktifitas, masyarakat dengan adanya asap pembakaran janjang kosong

sehingga banyak kerugian yang di timbulkan seperti pakaian yang di jemur

menjadi kotor maka pakaian tersebut tidak layak lagi untuk di pakai dan atau debu

yang di hasilkan dari pembakaran janjang kosong yang menempel di atap-atap

rumah dan atau seng rumah warga di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh

Singkil yang kondisinya saat ini sangat memprihatikan serta telah lama dibiarkan

begitu saja oleh PT. Ensem Lestari;


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


21. Bahwa Desa Kuta Batu adalah salah satu desa juga terkena dampak lingkungan

yang di timbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk 104 jiwa desa

Kuta Batu mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk

mencari ikan, air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat

desa Kuta Batu tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;

22. Bahwa Desa Ujung Limus adalah salah satu juga yang terkena dampak ligkungan

yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk 255 jiwa

mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk mencari ikan, air

minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan pencemaran

lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat desa Ujung

Limus tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;

23. Bahwa Desa Pakiraman adalah salah satu juga yang terkena dampak lingkungan




lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat desa

Pakiraman tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;

24. Bahwa desa Lae Riman adalah salah satu juga yang terkena dampak lingkungan




lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat desa Lae

Riman tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;

25. Bahwa Desa Silatong adalah salah satu juga yang terkena dampak lingkungan yang

ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk 703 jiwa mayoritas

yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk mencari ikan, air minum,

air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan pencemaran lingkungan

yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat desa Silatong tidak dapat

lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;

26. Bahwa Desa Lipat Kajang Bawah adalah salah satu juga yang terkena dampak

lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Ensem Lestari dengan jumlah penduduk

1509 jiwa mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk

mencari ikan, air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


desa Lipat Kajang Bawah tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti

biasanya;

27. Bahwa Desa Tanjung Mas adalah salah satu juga yang terkena dampak lingkungan




lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka masyarakat desa Tanjung

Mas tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti biasanya;

28. Bawah Desa Serasah adalah salah satu juga yang terkena dampak lingkungan


mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk mencari ikan,

air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka

masyarakat desa Serasah tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti

biasanya;

29. Bahwa Desa Cibubukan adalah salah satu juga yang terkena dampak lingkungan


mayoritas yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan untuk mencari ikan,

air minum, air mandi, menyuci pakaian sehari-hari, sehingga dengan

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Ensem Lestari maka

masyarakat desa Cibubukan tidak dapat lagi menggunakan air sungai seperti

biasanya;

30. Bahwa keseluruhan Desa yang terkena dampak dari lingkungan sebanyak

sepuluh desa masing-masing Desa Kuta Tinggi jumlah penduduk 734 jiwa, Desa

Kuta Batu jumlah penduduk 104 jiwa, Desa Ujung Limus jumlah penduduk 255

jiwa, Desa Pakiraman jumlah penduduk 229 jiwa, Desa Lae Riman jumlah

penduduk 340 jiwa, Desa Silatong jumlah penduduk 703 jiwa, Desa Lipat

Kajang Bawah jumlah penduduk 1.509 jiwa, Desa Tanjung Mas jumlah

penduduk 435 jiwa, Desa Serasah jumlah penduduk 99 jiwa, Desa Cibubukan

jumlah penduduk 505 jiwa;

31. Bahwa jumlah jiwa seluruh penduduk sepuluh desa tersebut masing-masing, 734

+ 104 + 255 + 229 + 340 + 703 + 1.509 + 435 + 99 + 505 = 4.913 jiwa;

32. Bahwa masyarakat merasa sangat dirugikan dan atau secara materill, sebagai

masyarakat dirugikan dalam hal ini adalah kualitas hidup semakin turun dan

biaya hidup semakin tinggi, contoh setiap orang/jiwa pada saat menggunakan air


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


sungai baik untuk mandi, menyuci dan sebagainaya yang sebelumnya tidak ada

pencemaran ke dalam air sungai maka setiap orang/jiwa gratis untuk memakai

air sungai tersebut namun pada saat sekerang ini setiap orang/jiwa harus

mengeluarkan biaya untuk mandi, menyuci dan sebagainya karena menggunakan

air PDAM yang tiap bulan harus dibayar dan beban listrik juga semakin naik.

Dalam setiap orang/jiwa jika mandi, menyuci dan sebagainaya satu kali mandi,

menyuci dan sebagainya harus mengeluarkan biaya paling rendah RP 2000;- dan

maksimal tiap orang/jiwa mandi, menyuci dan sebagainya maksimal tiga kali

dalam satu hari dan berarti setiap orang/jiwa harus mengeluarkan biaya sebesar

RP 6000;- perharinya;

33. Bahwa dengan penjelasan diatas, bahwa PT. Ensem Lestari harus membayar

ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat di sepuluh desa, Desa Kuta Tinggi

734 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 3.170.880.000,- , Desa Kuta Batu 104 x 2000 x 3 x

360 x 2 = 449.280.000,- , Desa Ujung limus 255 x 2000 x 3 x 360 x 2 =

1.101.600.000,- , Desa Pakiraman 229 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 989.280.000,- ,

Desa Lae Riman 340 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 1.468.800.000,- ,Desa Silatong 703

x 2000 x 3 x 360 x 2 = 3.036.960.000,- ,Desa Lipat kajang Bawah 1.509 x 2000

x 3 x 360 x 2 = 6.518.880.000,- ,Desa Tanjung Mas 435 x 2000 x 3 x 360 x 2 =

1.879.200.000,- , Desa Serasah 99 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 427.680.000,- , Desa

Cibubukan 505 x 2000 x 3 x 360 x 2 = 2.181.600.000,-.;

34. Bahwa seluruh sepuluh desa dan masing-masing desa mendapatkan, desa Kuta

Tinggi RP 3.170.880.000,- , Desa Kuta Batu RP 449.280.000,- , Desa Ujung

Limus RP 1.101.600.000,- Desa Pakiraman RP 989.280.000,- , Desa Lae Riman

RP 1.468.800.000,- , Desa Silatong RP 3.036.960.000,- , Desa Lipat Kajang

bawah RP 6.518.880.000,- , Desa Tanjung Mas RP 1.879.200.000,- , Desa

Serasah RP 427.680.000,- , Desa Cibubukan RP 2.181.600.000,-;

35. Bahwa PT. Ensem Lestari agar mengganti rugi dan memberi konvensasi seluruh

sepuluh desa dan atau desa tersebut masing-masing, 3.170.880.000 +

449.280.000 + 1.101.600.000 + 989.280.000 + 1.468.800.000 + 3.036.960.000 +

6.518.880.000 + 1.879.200.000 + 427.680.000 + 2.181.600.000 = RP

21.224.160.000,-;

36. Adapun mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok dilakukan

melalui dua cara yaitu :

1. Radio,



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


2. Pengumuman yang ditempel di Kantor Camat Simpang Kanan dan Kantor

Kepala Desa Setempat;

37. Adapun mekanisme pendistribusian ganti rugi ini adalah :

1. Pendistribusian ganti rugi dilakukan melaui Kepala Camat Kecamatan

Simpang Kanan dengan membentuk sebuah tim pendistribusian berjumlah 10

orang yang terdiri dari masing-masing perwakilan dari 10 Desa yang

mengalami dampak pencemaran lingkungan.

2. Pendistribusian dilaksanakan 3 hari setelah dana ganti rugi dicairkan.

3. Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Camat.

4. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan nomor antrian supaya tetap

tertib dan terkendali;

38. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini dapat

dijalankan dengan cara sertamerta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

39. Bahwa timbulnya perkara ini akibat dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka oleh karenanya beralasan hukum

jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada

PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, mohon

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang terhormat yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan sengaja

mengabaikan dampak dari Lingkungan pencemaran air sungai, air tanah, udara

dari cerobong dan atau debu-debu yang di lintasi mobil perusahaan dan

pembuangan limbah ke badan sungai, PT. Ensem Lestari terletak di Desa Kuta

Tinggi kecamatan Simpang Kanan merupakan perbuatan melawan hukum

(PMH);

3. Menyatakan TERGUGAT III telah lalai dalam menjalankan amanat rakyat yang

berakibat pada terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

4. Menghukum TERGUGAT II harus segera malaksanakan Rekomendasi yang

telah di keluarkan DPRK Aceh Singkil prihal untuk malakukan penutupan

sementara kegiatan PT Ensem Lestari;

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, membayar uang seluruh ganti

rugi dan komvensasi sebesar RP 42.448.320.000,- ( Empat Puluh Dua Miliar


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )

yang diserahkan kepada PENGGUGAT untuk disalurkan kepada masyarakat

yang ada di Aceh Singkil khususnya masyarakat di Desa Kuta Tinggi, Serasah,

Tanjung Mas,Cibubukan, Lipat Kajang Bawah, Silatong, Lae Riman, Kuta

Batu, Pakiraman, Ujung Limus, secara tanggung renteng;

6. Menghukum TERGUGAT III membayar komvensasi sebesar Rp

10.612.080.000,- ( SEPULUH Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Delapan

Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan kepada PENGGUGAT untuk disalurkan

kepada masyarakat yang ada di Aceh Singkil khususnya masyarakat di Desa

Kuta Tinggi, Serasah, Tanjung Mas,Cibubukan, Lipat Kajang Bawah, Silatong,

Lae Riman, Kuta Batu, Pakiraman, Ujung Limus, secara tanggung renteng;

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk

segera membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta

Rupiah) yang diserahkan kepada PENGGUGAT untuk disalurkan kepada

masyarakat miskin yang ada di Aceh Singkil khususnya masyarakat miskin di

di desa Kuta Tinggi, Serasah, Tanjung Mas, Cibubukan, Lipat Kajang Bawah,

Silatong, Lae Riman, Kuta Batu, Pakiraman, Ujung Limus, setiap hari bilamana

Tergugat lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan

hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I agar mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan

lingkungan Sungai yang mengairi 10 desa tersebut dalam gugatan ini seperti

sedia kala;

9. Menghukum Tergugat I, II dan III meminta maaf dan mengumumkan putusan

ini pada 2 media cetak yaitu koran Serambi dan Waspada selama 3 hari

berturut-turut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang

tetap dan mengikat;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta meskipun

ada verzet, banding maupun kasasi;

11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini secara tanggung renteng;

Atau : Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


(PERUBAHAN GUGTAN)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat

II, dan Tergugat III telah memberikan jawabannya di persidangan pada tanggal 5

Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT

A. Gugatan Penggugat dengan Mekanisme Citizen Lawsuit Tidak Diatur/Tidak

Diakomodir dalam Hirarkis Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

1. Bahwa citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara

negara, tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana yang

diterapkan di Indonesia, melainkan lahir di negara-negara yang menganut

sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Apabila ditinjau dari

hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum civil

law, dimana hukum acara perdata sebagai hukum formal mempunyai sifat

mengikat baik bagi hakim maupun bagi semua pihak yang menggunakannya

dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, sehingga mekanisme

penyelesaian dengan citizen lawsuit tidak mendapatkan ruang dalam beracara

di pengadilan Indonesia, sebab bila beracara di pengadilan harus berdasarkan

pada hukum acara perdata yang berlaku;

2. Bahwa gugatan citizen lawsuit adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas

nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) yang dikenal dalam

sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh setiap orang dengan

pengaturan negara atau dengan makna lain harus adanya aturannya terlebih

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini tidak

dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat organ pemerintah/negara;

3. Bahwa dalam konsep citizen lawsuit yang mengajukan gugatan bukanlah yang

berkepentingan langsung dan juga bukan pihak yang mewakili mereka yang

berkepentingan langsung berdasarkan pemberian kuasa, melainkan setiap

orang tanpa kecuali. Hal ini bertentangan dengan asas dalam hukum acara

perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat

mengajukan tuntutan hak atau gugatan (asas point d’interet point d’action).

Artinya bahwa hanya yang berkepentinganlah yang dapat mengajukan gugatan


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


ke pengadilan. Disamping itu, penggugat harus dapat membuktikan adanya

hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan, hal ini tersebut di

dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa barang siapa mempunyai

suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, maka harus membuktikan

adanya hak atau peristiwa itu (asas actori incumbit probatio), dengan demikian

menurut hukum acara perdata yang berlaku, penggugat haruslah pihak yang

mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan objek gugatan;

4. Bahwa terkait dengan hal tersebut, gugatan citizen lawsuit tidak dikenal dan

tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena

itu Tergugat I secara tegas menolak segala bentuk gugatan apapun yang

belum/tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, hal ini dimaksudkan agar tertib hukum dan kepastian hukum yang

ada ditengah masyarakat tetap terpelihara dan terjaga;

5. Gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah Gugatan Perwakilan

Kelompok/Class Action (vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun

2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dan Gugatan Legal

Standing yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara

lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999

tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Dengan demikian mekanisme gugatan citizen

lawsuit belum diatur kedalam norma peraturan perundang-undangan di

Indonesia;

6. Bahwa meskipun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat”, jo. Pasal 10 ayat (1) menyatakan: “Pengadilan

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka yang

dimaksudkan adalah hukum materiilnya, bukan hukum formil.

7. Bahwa Hakim tidak diperkenankan untuk menemukan atau menciptakan

hukum formil. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo

dalam (http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/actio-popularis.html)

dinyatakan bahwa: hukum acara perdata atau hukum acara formal adalah



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan hukum perdata

materiil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan hak. Hukum atau

peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak merupakan “aturan

permainan” (spelregels) dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Sebagai aturan

permainan dalam melaksanakan tuntutan hak maka hukum acara perdata

mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus bersifat formal, resmi, strict,

fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi, dan bersifat imperatif (memaksa);

8. Bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo menyatakan:

Setiap orang bebas mengajukan gugatan dengan cara yang dikehendakinya.

Hakimlah yang berkuasa dalam menerima dan memeriksa dan memutus

perkara dengan tunduk kepada peraturan hukum acara yang ada dan tidak

menuruti justicisbelen (pencari keadilan/penggugat) yang memilih sendiri

caranya berperkara yang tidak/belum ada dasar hukumnya, serta:

- Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah

diatur dalam undang-undang);

- Hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Pasal

21 AB);

- Kebebasan Hakim tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang,

ketertiban umum dan kesusilaan;

- Penemuan hukum yang sering dikatakan “penerobosan” tidak dapat asal

saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau peraturan

permainannya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan peluang

untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif namun tidak

memberikan peluang pada Hakim untuk menciptakan hukum secara

prosedural sesuai doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut diatas.

9. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam bentuk citizen lawsuit sama

sekali belum menjadi norma hukum didalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard).

B. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat-syarat Gugatan Citizen Lawsuit.

1. Bahwa pengertian gugatan citizen lawsuit yaitu sebagai bentuk mekanisme

bagi warga negara untuk menggugat tanggungjawab penyelenggara negara

atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara, kelalaian tersebut


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga citizen lawsuit

diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara perdata, oleh

karena itu atas kelalaiannya sehingga dalam petitum gugatan, negara dihukum

untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling)

agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia No.: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman

Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, telah memutuskan dan menetapkan

pada diktum KEDUA: “Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan

fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Penanganan

Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib, dan

bertanggungjawab”;

3. Selanjutnya dijabarkan pada lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dalam lampirannya pada

BAB IV tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA

LINGKUNGAN, yang pada Huruf B mengenai Gugatan Perwakilan, yang

kemudian dijelaskan pada point ke 3 mengenai Gugatan Warga Negara

(Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis) telah disebutkan tentang

PERSYARATAN GUGATAN WARGA NEGARA (Citizen Lawsuit)

meliputi:

a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan

badan hukum;

b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;

c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;

d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban

hukum;

e) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum

adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi

gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;

f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan

tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Isi Pemberitahuan singkat/notifikasi/somasi secara tertulis yang berisi:

• Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan

pelanggaran;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


• Jenis pelanggaran;

• Peraturan perudang-undangan yang telah dilanggar;

• Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan

lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau

sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

• Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;

• Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR

g) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan

kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana

diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

4. Bahwa bila mengacu pada pedoman yang telah dikeluarkan oleh Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang ditujukan untuk semua

pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan, maka majelis hakim

pemeriksa perkara a quo menjadi sangat beralasan hukum untuk menolak

gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan aturan main didalam konsep

pengajuan gugatan citizen lawsuit;

5. Selanjutnya bila dilakukan perbandingan hukum mengenai konsep gugatan

citizen lawsuit pada negara-negara penganut sistem hukum common law, serta

gugatan citizen lawsuit yang pernah dimajukan pada Pengadilan Negeri di

Indonesia, maka didapati pengetatan pengaturan dengan penemuan kaedah

hukum sebagai berikut:

a. Tergugat dalam citizen lawsuit adalah Penyelenggara Negara, mulai dari

Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus

sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan

kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal ini pihak

selain penyelenggara negara tidak boleh dimasukkan sebagai pihak baik

sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, karena inilah bedanya antara

citizen lawsuit dengan gugatan warga negara.

b. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai

Tergugat/Turut Tergugat maka Gugatan tersebut menjadi bukan citizen

lawsuit lagi, karena ada unsur warga negara melawan warga negara.

Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksa dengan

mekanisme citizen lawsuit.


Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

d

direktori putusan mahkamah agung republik...

Documents