direktori putusan mahkamah agung republik indonesia€¦ · direktori putusan mahkamah agung...

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 20 hal. Put. No.558 K/PHI/2007

P U T U S A N

No. 558 K/PHI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

1. SITATUN NA’IMAH , bertempat tinggal di Desa Bangsal

RT.12 RW.02, Bangsal, Kab. Mojokerto;

2. ATIK WAHYUTI, bertempat tinggal di Dusun Mejoyo, Desa

Mejoyo, Bangsal, Kab.Mojokerto;

3. SRI QOMARIYAH, bertempat tinggal di Dusun Sebani Rt.06,

Rw.01, Desa Tanjung Rono, Ngoro, Kab. Mojokerto;

4. HARWINAHYU RETNO UTAMI, bertempat tinggal di Jl. H.

Agus Salim Nomor 22 Rt.17,Rw.03, Desa Mindi Porong

Sidoarjo ;

5. MUJIATI, bertempat tinggal di Desa Dapur Kejambon Rt.04,

Rw.03, Dapur Kejambon Jombang;

6. MILA DAHLIA, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo 09

R2.01, Desa Kec. Jombang-Jombang;

7. AINUN SHOLIKHAH, bertempat tinggal di Dusun. Wonokerto

Rt.02, Rw.02, Desa Sumberwono Bangsal Mojokerto;

8. WIRATINAH, bertempat tinggal di Dusun Bareng, Rt.05,

Rw.04, Desa Talok, Dlanggu, Mojokerto;

9. ASLIKAH, bertempat tinggal di Dusun Gading Rt.06, Rw.02

Desa Ptambon Wetan, Rengel, Tuban;

10. SITI KHOTIMAH, bertempat tinggal Dusun Kandangan,

Rt.03, Rw.01,Desa Kedungrejo, Tanjung Anom, Nganjuk;

11. TITIK SUGIATI, bertempat tinggal Desa Kemuning, Rt.17,

Rw.04, Kecamatan Tarik, Sidoarjo;

12. ANIS SUSANTI, bertempat tingga di Jl. Mayjen Sutoyo No.9,

Desa Jatirejo Rt.02, Rw.06, Kecamatan Nganjuk, Nganjuk;

13. LINA ANDRIANI, bertempat tinggal Desa Batan Krajan Rt.03,

Rw.06, Gedeg Mojokerto;

14. YULI ANGGRAINI, bertempat tinggal di Pakis Wetan Rt.009,

Rw.003, Kel. Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



15. UYUN ROCHMAH, bertempat tinggal di Desa Kebon Agung

Rt.06, Rw.01, Kecamatan Purworejo, Pasuruan;

16. RUKMINI, bertempat tinggal Dusun Tanggungan Rt.03,

Rw.02, Desa Plumpang, Kecamatan Pumpang, Tuban;

17. ANTON RESTU PRAYUGI, bertempat tinggal Perum Pejaya

Anugrah 04/07 Blok KK No.24, Kec. Taman Sidoarjo;

18. MEY PUJI ASTUTIK, bertempat tinggal Desa Bulang, Rt.02,

Kecamatan Prambon, Sidoarjo;

19. EKA SETIA BUDI, bertempat tinggal Dusun Patik, Rt.03,

Rw.11, Desa Batang Saren Kauman, Tulung Agung;

20. SITI CHOTIMAH, bertempat tinggal Dusun Pungging Rt.06,

Rw.04 Pungging, Kab. Mojokerto;

21. PUSPO SETIYO RINI, bertempat tinggal Dusun Lajuk Rt.06,

Rw.04,Desa Bulang, Kabupaten Sidoarjo;

22. UMI ISMAJANAH, bertempat tinggal Dusun Gading Rt.04,

Rw.08, Desa Selopuro, Selopuro, Kab. Blitar;

23. HARTINI, bertempat tinggal Dusun Sadang Rt.02, Rw.07,

Desa Bagorkulon, Kecamatan Bagorkulon, Nganjuk;

24. WIWIK HIDAYATI, bertempat tinggal Desa Sido Mengku

Dawat Blandong, Mojokerto;

25. ERY SETYANINGRUM, bertempat tinggal Jl. Pradana Bakti

Nomor 213 Rt.04, Rw.04, Dusun Kras, Kecamatan Kras-

Kediri;

26. WATI, bertempat tinggal Dusun Pabean Rt.01, Rw.04, Dusun

Kejapanan, Kecamatan Gempol, Pasuruan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujianto, Ach.Suharjoo,

Erin Erianto dan Andras E.B. dari Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia Kabupaten Mojokerto, berkantor di Dusun Sidoarjo

Rt.05/Rw.04 Dusun Wonosari. para Pemohon Kasasi dahulu

Penggugat;

m e l a w a n :

PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA berkedudukan di

Ngoro Industri Persada Blok T-1, Ngoro – Mojokerto, Termohon

Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas

dalil-dalil :

Bahwa Penggugat Sdr. Sitatun Na’mah dkk (26 orang), adalah karyawan

PT. Ngoro Industri Persada Kav. T-1 Ngoro, Mojokerto, yang merupakan

perusahaan cabang/perusahaan expansi dari PT. PEMI di Jl. Raya Serang

Km.24 Bala Raja - Tangerang, dengan memproduksi/bidang usaha Wiring

Harness Manufacturer (perakitan kabel mobil) Eksport/Import dengan proses

produksi bersifat tetap/permanent dan terus menerus dan merupakan pekerjaan

jabatan;

Bahwa Sdr. Sitatun Na’mah dkk (26 orang) tersebut di atas selanjutnya

disebut sebagai Penggugat adalah bukan anggota serikat pekerja PT. Surabaya

Autocomp Indonesia (SP-SAI), dan bergabung menjadi FSPMI sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 pasal 13 yaitu: keanggotaan

serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi SP/SB diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, jo Anggaran Rumah

Tanggak FSPMI pasal 2 tentang tata cara menjadi anggota ayat (2) :

dalam hal PUK SPA belum terbentuk dan pekerja dalam hubungan kerja yang

tidak tetap dalam satu kawasan usaha ekonomi, permintaan menjadi anggota

dialamatkan kepada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Anggota setempat.

Dan berdasarkan Anggaran Dasar Bab.V (Keanggotaan), Pasal 14 tentang

anggota yaitu : Organisasi ini beranggotakan serikat pekerja lapangan

pekerjaan dan industri sejenis serikat pekerja anggota terdiri dari : 1.Serikat

Pekerja Logam, 2.Serikat Pekerja Elektronik elektrik, 3.Serikat Pekerja

Automotif, mesin dan komponen, 4.Serikat Pekerja Dirgantara, 5.Serikat Pekerja

dog dan galangan kapal (terlampir bukti P-4);

Bahwa memperhatikan dasar tersebut pada point Nomor 2 di atas,

maka PC-SPL-FSMI Kabupaten Mojokerto sah dan patut dipertimbangkan

dalam membela dan mewakili anggotanya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 pasal 87 yaitu Serikat Pekerja/Serikat

Buruh dan Organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum

untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;

Bahwa Penggugat awalnya memberikan kuasa kepada PC-FSPMI

Kabupaten Mojokerto yaitu :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



─ Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2005 sebanyak 2 orang;

− Surat kuasa pada tanggal 1 Juli 2005 sebanyak 2 orang;

− Surat kuasa pada tanggal 25 Juli 2005 sebanyak 2 orang;

− Surat kuasa pada tanggal 24 Agustus 2005 sebanyak 10 orang;

− Surat kuasa pada tanggal 24 Agustus sebanyak 5 orang;

− Surat kuasa pada tanggal 31 Agustus 2005 sebanyak 5 orang;

Bahwa Penggugat selama bekerja berkelakuan baik dan hal ini dibuktikan

bahwa selama dia bekerja belum pernah mendapatkan peringatan lisan, apalagi

tertulis;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya

terjadi karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat yang

mendasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu, jenis pekerjaan

yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah jenis pekerjaan jabatan

yaitu pekerjaan Inspector, Operator, Quality Assurance dan Teknisi;

Bahwa ke 26 orang Penggugat tersebut dalam bekerja didahului dengan

training selama 4 bulan dan dilanjutkan kontrak pertama selama 1 tahun serta

langsung diperpanjang tanpa berhenti selama 1 tahun;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto

telah berupaya untuk memfasilitasi masalah perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2005, 29 Juli 2005, 1 September 2005 dan

14 September 2005, namun belum ada titik temu; (lampiran P-III terlampir);

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2005 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Mojokerto melimpahkan permasalahan tersebut

dengan dengan suratnya Nomor : 565/2483/416.113/XII/2005, ke Dinas Tenaga

Kerja Propinsi Jawa Timur (lampiran P-IV terlampir);

Bahwa berdasar surat pelimpahan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Propinsi

Jawa Timur pada tanggal 9 Desember 2005, dan tanggal 21 Desember 2005,

telah diadakan perantaraan dan pertemuan yang sangat mendalam (lampiran

P-IV terlampir) namun belum tercapai kesepakatan sehingga Dinas Tenaga

Kerja Propinsi Jawa Timur menganjurkan :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Agar Pihak Pengusaha dan pihak pekerja sepakat mengakhiri hubungan

kerja dan pengusaha berkewajiban memberikan uang pesangon sebesar

2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak yang

seharusnya diterima sebesar 15 % dari uang pesangon sesuai ketentuan

pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 (tersebut dalam

lampiran ajuran);

2. Agar Pengusaha PT. Surabaya Autocomp Indonesia Ngoro Industri Persada

Blok T-1 Kebupaten Mojokerto dan pihak pekerja memberikan jawaban

secara tertulis kepada kami selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

menerima anjuran ini dengan memberikan tembusan kepada pihak

lainnya dan apabila tidak menjawab dianggap menolak anjuran ini;

3. Bahwa daftar nama tersebut dalam lampiran anjuran ini adalah merupakan

satu kesatuan dari anjuran pegawai perantara hubungan industrial (terlampir

bukti P.5);

Bahwa terhadap anjuran pegawai perantara hubungan Industrial

Propinsi Jawa Timur, kuasa Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya,

sebagaimana suratnya Nomor:177/PC-SPL-FSPMI/Mr/I/2006 tertanggal 28

Januari 2006 (lampiran P-VI terlampir) namun pihak Tergugat tidak memberikan

jawaban/menolak ;

Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, kami Penggugat berpendapat

sebagai berikut : Bahwa hubungan kerja Penggugat awalnya adalah berdasar-

kan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu (PKWT) yang diulang-ulang/

kontrak abadi, yang didahului dengan training selama 4 (empat) bulan, dan

bekerja terus tanpa ada jeda waktu antara kontrak pertama dan selanjutnya,

sebagaimana tersebut dalam data pekerja di atas, jadi perjanjian kerja waktu

tertentu yang didahului dengan training/masa percobaan selama 4 (empat)

bulan maka menurut hukum adalah batal demi hukum sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor:13 Tahun 2003 pasal 58 ayat :

(1) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa

percobaan kerja;

(2) Dalam hal diisyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masa percobaan kerja yang di-

isyaratkan batal demi hukum (terlampir bukti P.6);

Bahwa sifat produksi perusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang

proses produksinya bersifat tetap dan terus menerus/tidak terputus-putus

serta tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi

pokok, sehingga hal ini tidak patut untuk diadakan system kerja dengan status


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



perjanjian kerja waktu tertentu, maka Tergugat dengan sengaja melanggar

hukum, yakni melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 59

(2) perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan

yang bersifat tetap, jo Kepmenkertrans Nomor Kep-100/men/VI/2006 Bab.VII

perubahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pasal 15 ayat :

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 92) atau pasal 5 ayat (2), maka

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;

(5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/

buruh dengan hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) maka hak-hak

pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan

perundang-undangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

(terlampir bukti P-7);

Bahwa perjanjian kontrak maupun perpanjangan perjanjian kerja

waktu tertentu yang diterapkan oleh Tergugat adalah lebih dari satu kali

dan berulang-ulang maka hal ini Tergugat dengan sengaja dan sadar melanggar

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (4):

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu

dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang

1 (satu) kali untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun (terlampir bukti P-8);

Bahwa dalam membuat perjanjian kerja Tergugat hanya membuat satu

untuk Tergugat saja, sedang Penggugat tidak diberi rangkapnya dan tidak

mencatatkan ke instansi yang terkait, maka dengan sengaja Tergugat

melanggar Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 pasal 54 ayat (3):

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-

kurangnya rangka 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta

pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat satu (1) perjanjian

kerja jo Kepmenaker-trans RI Nomor: kep.100/men/VI/2004, Bab VI pasal 13

dan pasal 12, karena tidak mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu ke

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten

setempat (terlampir bukti P-9);

Bahwa memperhatikan dari uraian sistim perjanjian kerja waktu tertentu

yang diterapkan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum dan

berdasar Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (7): perjanjian


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan ayat 6 (enam)

maka demi hukum menjadi pekerjaan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)


Bahwa tindakan Tergugat memutuskan hubungan kerja/mengakhiri

hubungan kerja terhadap Penggugat hanya dengan memberikan surat

keterangan saja adalah tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 pasal 155 dan pasal 151 ayat (3) dalam hal perundingan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan

persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja kepada

pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155 ayat : (1) pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum pasal 155 ayat (2)

selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

melaksanakan segala kewajibannya (terlampir bukti P-11);

Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat wajib

memperkerjakan kembali Penggugat ditempat dan posisi semula sebagai

karyawan tetap. Dan atau jika Tergugat tetap memaksakan kehendaknya untuk

tetap memutuskan hubungan kerja Penggugat maka Tergugat wajib memberi-

kan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 13

Tahun 2003 pasal 164 ayat (3): Pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan

karena meng-alami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena

keadaan memaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan efesiensi,

dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2

(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar

1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagaimana lampiran anjuran

perantara perselisihan hubungan industrial Propinsi Jawa Timur Nomor : 565/

12/112.04/2006 tanggal 24 Januari 2006, sebagaimana terlampir pada

(bukti P-4) di atas, dengan jumlah pesangon untuk 26 orang sejumlah

Rp.102.408,05 (seratus dua juta empat ratus delapan ribu tujuh puluh lima

rupiah);

Bahwa selama dilarang bekerja, Penggugat dan keluarganya merasa

tertekan lahir dan bathin disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



nya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003

pasal 155 ayat (2) : selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/

buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Bahwa Penggugat khawatir akan sikap kaku dan arogannya Tergugat

untuk tetap tidak mau membayar upah beserta hak-hak lainnya, sehingga

Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim

Pengadilan Hubungan Industrial, agar menjatuhkan putusan provisi/sela se-

bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 pasal 96.

Bahwa upah beserta hak-hak lain sebagaimana lampiran di atas yang belum

dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan segala keterlambatan

dan kerugian beserta keluarganya, wajar bila Penggugat memohon ganti rugi

beserta bunganya (moratoir) sebesar 50 % dari upah yang seharusnya dibayar-

kan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pasal 1250 jo PP Nomor : 8

Tahun 1981 pasal 19 (terlampir bukti P-13);

Bahwa atas kesengajaan Tergugat untuk melakukan tekanan kepada

Penggugat dan keluarganya berupa tidak membayar upah Penggugat

meski sudah diadakan pembinaan dan teguran oleh Pegawai pengawas Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto namun Tergugat

tetap tidak mengindahkan, maka Penggugat mempunyai sangkaan yang

tidak berlebihan dan cukup beralasan, terhadap itikad buruk Tergugat agar

tidak melaksaakan kewajibannya. Maka mohon terlebih dahulu agar majelis

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkenan meletakkan sita jaminan

(conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat berupa tanah

beserta bangunannya yang terletak di Ngoro Industri Persada (NIP) Kav. T-1

Ngoro Mojokerto, dan mohon dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan

dengan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 2

Tahun 2004 pasal 98;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat

mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

2. Memperkerjakan kembali Penggugat, ditempat dan posisi semula

sebagai karyawan tetap dan atau jika Tergugat tetap menolak Penggugat

untuk bekerja kembali maka memohon kepada Majelis Hakim untuk

memutus sesuai dengan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 pasal 164


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ayat (3) yaitu kompensasi pesangon kepada 26 orang Penggugat sebesar

Rp.102.408.075,- (seratus dua juta empat ratus delapan ribu tujuh puluh

lima rupiah);

3. Memberikan putusan provosionil untuk kelangsungan hidup Penggugat,

sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok

perkara, yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua

hak-hak Penggugat selama dilarang bekerja terhitung sejak Penggugat

dilrang bekerja sebagaimana dalam surat keterangan kerja dan data pekerja

di atas, Rp.682.000,- per bulannya sampai dengan adanya kepastian/

putusan hukum yang mengikat;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hari Raya

Keagamaan Tahun 2005 dan Tahun 2006;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan bunganya sebesar

50 % untuk setiap bulannya, yang dihitung sejak Penggugat dilarang

bekerja sampai Tergugat membayar seluruh upaya proses beserta hak-hak

lainnya kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;

7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat

dalam perkara ini;

8. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij

voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi dari Tergugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

10. Memutuskan agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain;

SUBSIDAIR:

Mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Surabaya untuk memutus keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono),

berdasarkan azas kemanusiaan dan moral agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM;

a. Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 1 Juni 2006 sebagai dasar

pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak pada Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register

Nomor : 128/G/2006/PHI.SBY tanggal 26 September 2006 tidak sesuai

dengan fakta hukum, karena sesuai bunyi gugatan Penggugat Romawi I

angka 1 atas nama Sdr. Sitatun Na’imah tidak memberikan kuasa dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



atau menandatangani surat kuasa kepada Pimpinan Cabang Pekerja

Logam FSPMI Kabupaten Mojokerto untuk melakukan gugatan kepada

PT. Surabaya Autocomp Indonesia yang dalam perkara ini selaku

Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Surabaya (bukti terlampir);

b. Bahwa sesuai dengan bunyi surat gugatan Penggugat Romawi III

angka 2 yang pada pokoknya Penggugat mengakui bahwa di

PT. Surabaya Autocomp Indonesia tidak ada serikat pekerja metal

Indonesia sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan

ketentuan:

− Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang pada

pokoknya berisi bahwa perselisihan hubungan industrial hanya

dapat diajukan apabila perselisihan tersebut diajukan oleh serikat

pekerja dalam satu perusahaan;

− Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 yang pada pokok-

nya berisi apabila pekerja/buruh telah menjadi anggota serikat

pekerja baik serikat pekerja yang ada ada perusahaan maupun di luar

perusahaan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya

kepada mitra kerjanya sesuai tingkatannya;

Sementara pekerja/buruh Sdr. Sitatun Na’imah dkk (26 orang) yang

telah memberikan kuasa kepada PC.SPL.FSPMI Kabupaten

Mojokerto dan PC.SPL.FSPMI Kabupaten Mojokerto yang telah

mengaku bahwa Sdr. Sitatun Na’imah dkk (26) orang tersebut

sebagai anggotanya sampai dengan perkara ini diselesaikan pada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,

tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa Penggugat telah

melaksanakan ketentuan pasal 23 Undang-Undanng Nomor : 21

Tahun 2000, maka PC.SPL.FSPMI Kabupaten Mojokerto sesuai

ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 secara

hukum tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat

Sdr. Sitatun Na’imah dkk (26 orang);

2. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

Bahwa gugatan register Nomor :128/G/2006/PHI.SBY tanggal 26 September

2006 yang diajukan oleh kuasa Penggugat sesuai gugatan Penggugat

Romawi I tentang dat masa kerja Penggugat (berakhirnya waktu perjanjian

kerja waktu tertentu) dan Romawi III angka 4 pemberian kuasa adalah

telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun karena gugatan Penggugat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Surabaya dengan register Nomor : 128/G/2006/PHI.SBY sebagaimana

dimaksud dalam pasal 159 jo pasal 171 Undang-Undang Nomor : 13

Tahun 2003, maka berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang

Nomor : 2 Tahun 2004 secara hukum sudah dapat dajukan karena telah

kadaluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan

No.128/G/2006/PHI.SBY tanggal 21 Desember 2006 yang amarnya sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi :

− Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Dalam Provisi :

− Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan

hadirnya para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2006 kemudian ter-

hadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi

secara lisan pada tanggal 8 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No.128/Kas.G/2007/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan

mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari

2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 11 Januari 2007

telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



I. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya

dalam putusan perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum secara

maksimal, karena terbukti bahwa ada sebagian dalil yang dipertimbangkan

sedang sebagian lagi sama sekali tidak dipertimbangkan, untuk mana cukup

alasan yang kuat agar pertimbangan hukum dan putusan itu harus dibatalkan;

II. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana disebutkan

sebelumnya menunjukkan bahwa putusan tersebut salah dan keliru dalam

penerapannya bahkan telah melanggar hukum, untuk mana cukup alasan

yang kuat agar pertimbangan hukum dan putusan itu harus dibatalkan;

III. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya

dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah memakai pertimbangan

hukum yang diajukann Tergugat intervensi (Termohon Kasasi II) secara tidak

adil dan berat sebelah serta cenderung berpihak pada Tergugat intervensi,

utamanya dalam menyimpulkan bahwa : perjanjian kerja waktu tertentu

yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan perusahaan (PT.SAI) adalah

perusahaan yang memproduksi wiring harness menafktur (perakitan kabel

mobil) yang pekerjaannya didapatkan dari Negara importer berdasar job

order dengan jangka waktu tertentu, sifat dan kegiatannya akan selesai

dalam jangka waktu tertentu, maka menurut majelis hakim pekerjaan yang

sementara dan bukan merupakan pekerjaan tetap berdasar ketentuan

Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

ketenaga kerjaaan yang dikuatkan dengan bukti T-57 a dan b, adalah

sangat keliru dalam menyimpulkan bahkan Termohon Kasasi I telah me-

ngenyampingkan keterangan saksi ahli dari pengawas Disnakertrans Kota

Surabaya (ibu Nur Laili) saksi yang diajukan Tergugat sendiri dalam

persidangan tanggal 30 – 11 - 2006 yang menyatakan bahwa :

(a) Bahwa PKWT tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

(b) Bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan

sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak terlalu lama paling

lama 3 Tahun dan merupakan pekerjaan musiman sebagaimana diatur

dalam Pasal 59 Undang-Undang No.13 Tahun 2003;

(c) Bahwa PKWT diatur dalam bab IX pasal 59 Undang-Undang No.13 Tahun

2003;

(d) Bahwa pelatihan kerja bisa dibuat dalam hubungan kerja maupun di luar

hubungan kerja;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



(e) Bahwa izin pelatihan kerja harus badan swasta dan perusahaan boleh

dan sah jika punya izin pelatihan ke intansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenaga kerjaan;

(f) Bahwa produk yang sama dan barang yang sama harus ada OF 30 hari

dalam melakukan PKWT antara kontrak yang pertama dan berikutnya;

(g) Bahwa PKWT wajib dicatatkan ke Disnakertrans;

(h) Bahwa hubungan kerja adalah ada unsur upah, pekerjaan dan ada

perintah;

IV. Bahwa memperhatikan keterangan saksi ahli tersebut di atas, Termohon

Kasasi I secara judex facti sama sekali mengabaikan keterangan saksi ahli

yang tidak menguntungkan Termohon Kasasi II karena keberpihakannya

pada Termohon Kasasi II dan tidak mempertimbangkan yang lainnya, serta

mengenyampingkan semua dalil-dalil Pemohon Kasasi, bahkan sebaliknya

dengan begitu saja setuju dengan dalil-dalil Tergugat intervensi (Termohon

Kasasi II) bahwa proses produksi perusahaan Tergugat adalah pekerjaan

yang sementara sifatnya dan bukan pekerjaan tetap, dengan pertimbangan

hukum yang demikian judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum,

untuk mana cukup alasan yang kuat agar pertimbangan hukum dan putusan

itu harus dibatalkan, sebab yang sebenarnya (pada kenyataannya) adalah :

a. Bahwa sifat produksi perusahaan Tergugat intervensi adalah pekerjaan

yang proses produksinya bersifat tetap dan terus menerus/tidak terputus-

putus serta tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses

produksi pokok, sehingga hal ini tidak patut untuk menggunakan system

kerja dengan status PKWT, maka Termohon Kasasi II dengan sengaja

melanggar hukum, yakni melanggar Undang-undang No.13 Tahun 2003

Pasal 59 ayat :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang

tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun ;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman;

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,

atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan

yang bersifat tetap.

Jo KEPMENAKERTRANS No.Kep 100/KEP/VI/2006 Bab.VII Per-

ubahan PKWT menjadi PKWTT pasal 15;

Ayat : (2) dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2),

maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;

Ayat (5) : dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap

pekerja/buruh dengan hubungan PKWTT sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dua (2), tiga (3) dan empat (4) maka hak-hak pekerja

atau buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan

perundang-undangan PKWTT (terlapir bukti P 7);

b. Memperhatikan Pasal 59 ayat (2) tersebut di atas jelas nyata bahwa,

sifat produksi di Perusahaan Tergugat intervensi adalah bersifat

tetap dan tidak tergantung pada musim hujan atau panas. Sejak

berdirinya perusahaan Tahun 2002 sampai saat ini masih tetap

produksi pokok adalah perakitan kabel mobil (bukan produksi lainnya),

pekerjaan pokoknya adalah tidak sekali selesai dan sifatnya tidak

sementara tapi permanent dan terus-menerus dan juga bukan produk

baru, dan bahkan dalam masa percobaan. Apakah sifat itu termasuk

tarap percobaan ? dalam hal ini Tergugat intervensi dengan sengaja

melanggar dan menyiasati hukum agar bisa menghindari karyawan

dengan setatus tetap;

c. Bahwa Tergugat intervensi (Termohon Kasasi II) dalam membuat

PKWT melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 59

ayat (6), yaitu antara kontrak pertama dan kontrak kedua berkelanjutan

dan terus menerus atau tidak ada jedah waktu 30 hari sebagaimana

dalam Undang-Undang tersebut, hal ini ditegaskan oleh saksi ahli

Tergugat sendiri dari pengawas Kota Surabaya (Sdr.Laeli) pada poin (f)

di atas bahwa perjanjian kontrak kerja itu harus ada of 30 hari antara

kontrak pertama dan selanjutnya hal ini juga terbukti bahwa Tergugat

intervensi dalam mengajukan bukti kontrak ke Majelis Hakim PHI

hanya perjanjian yang pertama agar tidak diketahui kesalahan dan

kekurangannya bahwa Pemohon Kasasi diperkerjakan berkelanjutan

sebagaimana pengakuan Tergugat intervensi sendiri yang dituangkan

dalam surat keterangan kerja tentang masa kerja, sebagaimana

terlampir dalam bukti P-3 ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



d. Bahwa dalam membuat perjanjian kerja, Tergugat intervensi hanya

membuat satu untuk Tergugat saja, sedang Pemohon Kasasi tidak

diberi rangkapnya dan tidak mencatatkan ke instansi yang terkait,

maka dengan sengaja Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor.13

Tahun 2003 Pasal 54 ayat (3);

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dibuat

sekurang-kurangnya rangkap dua (2) yang mempunyai kekuatan

hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing

mendapat satu (1) perjanjian kerja;

Jo Kepmenakertrans R.I. No : Kep/100/Men/VI/2004, Bab VI pasal 13

dan pasal 12, karena tidak mencatatkan PKWT ke instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di kabupaten setempat


e. Bahwa memperhatikan dari uraian di atas, system PKWT yang diterap-

kan Tergugat intervensi kepada Pemohon Kasasi adalah demi hukum

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan hal ini berdasar

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (7) perjanjian

kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat satu (1), dua (2), tiga (3), empat (4) ayat lima (5)

dan enam (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak

tertentu (PKWT) (terlampir bukti P.10) ;

Memperhatikan dalil dari poin a s/d e tersebut di atas, dengan demikian

terbukti bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum, untuk

mana cukup alasan yang kuat agar pertimbangan hukum dan putusan itu

harus dibatalkan;

V. Bahwa Termohon Kasasi I dalam memberikan pertimbangan hukumnya

telah memutar balikkan fakta yang ada dalam keputusannya sendiri pada

halaman 34 alinea terakhir dengan menyatakan bahwa : menimbang, bahwa

berdasar pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 majelis hakim sependapat dengan keterangan saksi

ahli bahwa meskipun Penggugat tidak diberi rangkap PKWT dan tidak

dicatatkan ke instansi terkait, tetapi hak ini secara de jure tidak

membatalkan kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan

Tergugat. Bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah saksi ahli tidak

mengatakan demikian, justru sebaliknya Penggugat tanya kepada saksi

ahli, tentang bagaimana pandangan saksi jika suatu perjanjian kontrak

kerja (PKWT) antara kontrak ke satu (1) dan selanjutnya (kontrak ke dua (2)


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tidak ada jeda waktu dan terus bekerja ? saksi ahli menjawab sebagaimana

kami sebutkan dalam No.3 bagian (f) di atas yaitu dalam produk yang sama

dan barang yang sama harus ada OF 30 hari antara kontrak ke satu

dengan berikutnya. Memperhatikan jawaban saksi ahli yang demikian

maka Pemohon Kasasi tetap pada pendapatnya bahwa Termohon Kasasi I

dengan sengaja memutar balikkan fakta dan cenderung berpihak pada

Termohon Kasasi II, dan pendapatnya jelas dan terang menentang

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 pasal 59 ayat 6 yang kami sebutkan

dalam poin No.3 bagian C di atas “ini menunjukkan kesalahan judex facti

dalam menerapkan hukum, untuk mana cukup alasan yang kukat agar

pertimbangan hukum dan putusan itu harus dibatalkan;

VI. Bahwa Termohon Kasasi I dalam memberikan pertimbangan hukumnya,

khususnya dalam mempertimbangkan keterangan saksi ahli, telah salah

dalam menetrapkannya, sebab judex facti sama sekali mengabaikan

keterangan saksi ahli (Sdri. Ibu Laely) yang menyatakan : (d).

Bahwa pelatihan kerja bisa dibuat dalam hubungan kerja maupun di luar

hubungan kerja dan (H) bahwa hubungan kerja adalah ada unsur upah,

Pekerjaan dan ada perintah. Namun keterangan saksi ahli diabaikan dengan

bukti bahwa dalam pertimbangannya Termohon Kasasi I pada halaman 35

alinea pertaa menyatakan bahwa : menimbang bahwa setelah mencermati

bukti-bukti yang ada dalam persidangan maka majelis Hakim berpendapat

bahwa sesuai ketentuan pasal 193 Undang-Undang No.13 Tahun 2003

bahwa Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mulai berlaku tanggal

diundangkan yaitu tanggal 25 Maret 2003 sedang dalam dalam perkara

aquo, perjanjian pelatihan kerja terjadi sebelum ketentuan tersebut

diundangkan dst……memperhatikan pendapat Termohon Kasasi I ini

judex facti bertentangan dengan pendapatnya sendiri (rancu dan

membingungkan) abscur lible, sebab :

(A) Bagaimana jika pelatihan kerja tersebut terjadi pada saat Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 setelah diundangkan dan sudah berlaku ?

Sebagaimana data pekerja (Pemohon Kasasi) yang tercantum pada

gugatan Penggugat No.17, Anton Restu Prayugi, No.22. Umi Ismajanah,

No.23 Hartini dan No.24 Wiwik Hidayati ? Dan bukankah perjanjian

pelatihan kerjanya dilakukan saat Undang-Undang No.13 Tahun 2003

sudah berlaku? Namun kenapa hal tersebut tidak dipertimbangkan ?

Hal ini menunjukkan keperpihakan dan berat sebelah serta kesalahan

judex facti dalam menerapkan hukum sebab pendapat dan pertimbangan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Termohon Kasasi I bertentangan dengan pendapatnya sendiri, untuk

mana cukup alasan yang kuat agar pertimbangan hukum dan putusan itu

harus dibatalkan;

(B) Bahwa dalam halaman 32 No.2 dalam pertimbangan hukum Termohon

Kasasi I menyebutkan bahwa Tergugat intervensi (Termohon Kasasi II )

mengakui dan menyatakan bahwa memang benar Tergugat dalam

menjalin hubungan kerja dengan Penggugat melalui PKWT didahului

dengan training, namun training yang dimaksud adalah memberikan

pelatihan kerja. .hal ini hanyalah soal bahasa saja, masa percobaan di

dalam bahasa inggris dikenal dengan training. Dan menurut pandangan

saksi Tergugat intervensi yang dihadirkan dalam persidangan tanggal

30 - 11 - 2006 yakni Sdri. Laeli selaku pengawas disnakertrans kota

Surabaya, beliau menyatakan bahwa :

a. Pelatihan kerja belum masuk hubungan kerja, namun pelatihan keja

bisa dilakukan saat ada ubungan kerja;

b. Bahwa izin pelatihan kerja harus dilaksanakan disnaker tersebut jelas

dan nyata :

1. Bahwa Tergugat melakukan pelatihan kerja di dalam hubungan

kerja dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat intervensi

dengan bukti bahwa masa kerja Penggugat (26 orang) selama

training (4 bulan) juga diperhitungkan sebagai masa kerja, dalam

surat keterangan kerja yang dibuat Tergugat intervensi sendiri

sebagaimana tercantum dalam bukti P.3, namun hal ini tidak

dipertimbangkan oleh Termohon Kasasi I, ini menunjukkan

kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, untuk mana

cukup alasan yang kuat agar pertimbangan hukum dan putusan

itu harus dibatalkan;

2. Bahwa, pada saat Tergugat dan Penggugat mempunyai perjanjian

pelatihan kerja dan baru melakkukan izin dari dinaker tanggal

18 September 2006 sebagaimana tercantum dalam bukti Ter-

gugat intervnsi sendiri pada bukti T 2, setelah ada gugatan dari

Penggugat (Pemohon Kasasi). Hal ini sesuai dengan pendapat

saksi di atas bahwa pelatihan kerja yang dilakukan tanpa izin ke

instansi yang berwenang adalah tidak sah untuk itu kami

berpendapat bahwa, izin pelatihan kerja yang dilakukan Tergugat

kepada Penggugat tahun 2002 dan 2003 adalah batal dan tidak

sah, maka hubungan kerja Penggugat terhitung sejak adanya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hubungan kerja sebagaimana tercantum daam gugatan

Penggugat pada Romawi I DATA PEKERJA, dan hal tersebut

diajui sendiri oleh Tergugat intervensi sebagaimana tercantum

dalam bukti P3. Namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh

Termohon Kasasi I, ini menunjukkan kesalahan judex facti dalam

menerapkan hukum, untuk mana cukup alasan yang kuat agar

pertimbangan hukum dan putusan ini harus dibatalkan;

3. Bahwa di dalam bukti Tergugat intervensi (T2), pada saat

pelatihan kerja Pemohon Kasasi dapat uang saku sebesar

Rp.22.000/hari disamping transport dan uang makan, hal ini

tidak wajar jika disebut uang saku, sebab upah minimum Kab.

Mojokerto pada tahun 2002 cuma Rp.453.250/bl atau Rp.15.000/

hari hal tersebut mustahil jika uang saku nilainya lebih besar dari

UMK Kab Mojokerto untuk itu Pemohon Kasasi berpendapat ini

adalah upah bukan uang saku dan sesuai dengan Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 15 bahwa hubungan

kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasar

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan

perenta sebagaimana keterangan saksi ahli tersebut di atas.

Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon

Kasasi I, ini menunjukan kesalahan judex facti dalam menerapkan

hukum, untuk mana cukup alasan yang kuat agar pertimbangan

hukum dan putusan itu harus dibatalkan;

4. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi

berpendapat, bahwa hubungan kerja Penggugat awalnya adalah

berdasarkan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu (PKWT)

yang diulang-ulang/kontrak abadi dan tanpada ada jedah

waktu 30 hari serta bekerja terus tanpa henti, yang didahului

dengan training selama 4 bulan, dan mempunyai hubungan kerja,

maka menurut hukum adalah batal demi hukum sebagaimana di

atur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 58 ayat :

(1) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan

adanya masa percobaan kerja;

(2) Dalam hal diisyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian

kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan

kerja yang diisyaratkan batal demi hukum (terlampir bukti P6);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Untuk itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pelatihan kerja

yang dilakukan Tergugat intervens adalah di dalam hubungan

kerja dan punya hubungan kerja sejak awal masuk kerja sebagai-

mana pengakuan Tergugat intervensi sendiri bahwa dengan bukti

masa kerja Penggugat (26 orang) selama training (4 bulan) juga

diperhitungkan sebagai masa kerja, dalam surat keterangan kerja

yang dibuat Tergugat intervensi sebagaimana tersebut dalam

bukti P.3 namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh Termohon

Kasasi I, ini menunjukkan kesalahan judex facti dalam me-

nerapkan hukum, untuk mana cukup alasan yang kuat agar

pertimbangan hukum dan putusan itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d ke VI :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti

tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : SITATUN NA’IMAH dan kawan-kawan tersebut harus

ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004,

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.SITATUN

NA’IMAH , 2.ATIK WAHYUTI, 3.SRI QOMARIYAH, 4.HARWINAHYU RETNO

UTAMI, 5. MUJIATI, 6. MILA DAHLIA, 7.AINUN SHOLIKHA H, 8.WIRATINAH,

9.ASLIKAH, 10.SITI KHOTIMAH, 11.TITIK SUGIATI, 12.A NIS SUSANTI,

13.LINA ANDRIANI, 14.YULI ANGGRAINI, 15.UYUN ROCHMA H,

16.RUKMINI, 17.ANTON RESTU PRAYUGI, 18. MEY PUJI ASTUTIK, 19. EKA

SETIA BUDI, 20.SITI CHOTIMAH, 21.PUSPO SETIYO RINI, 22.UMI


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ISMAJANAH, 23.HARTINI, 24. WIWIK HIDAYATI, 25. ERY SETYANINGRUM,

26.WATI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu , tanggal 14 Pebruari 2008 oleh Andar Purba, SH. Hakim

Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Bernard, SH. dan Arsad, SH. Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :

ttd./Andar Purba, SH.

ttd./Bernard, SH.

ttd./Arsad, SH.

Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i………… Rp. 6.000,- ttd./Reza Fauzi, SH.CN.

2. R e d a k s i………….Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-

Jumlah = Rp.500.000,-

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH. NIP.040 049 829


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




direktori putusan mahkamah agung republik indonesia€¦ · direktori putusan mahkamah agung...

Documents