Menteri LHK : Pencadangan / Penetapan Peta Arahan Pemanfaatan

Hutan untuk UPHHK HA/HTI/RE

Pengajuan Permohonan :

Kepada Menteri LHK u.b. Kepala BKPM

Loket PTSP BKPM :

Penerimaan Permohonan

Kepala BKPM (melalui LO

KemenLHK) : Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan

(1 Hari Kerja)

Kepala BKPM : Penerbitan

RATTUSIP + Peta (5 Hari Kerja)

Permohonan Ditolak/

Dikembalikan

Penyusunan dan Penyampaian :

Dokumen AMDAL/UKL-UPL, IL dan Koordinat Geografis Batas

Areal (150 Hari Kalender)

LO KemenLHK : Penerimaan Dokumen

AMDAL/UKL-UPL, IL dan Berita Acara

Hasil Pembuatan Koordinat Geografis

Dirjen: Pembuatan Peta

Areal Kerja /Working Area (5 HK)

Dirjen : Penerbitan SPP

IIUPHH (1 HK)

Kepala BKPM a.n. Menteri LHK :

Penerbitan Keputusan Menteri mengenai

Pemberian Izin beserta Lampiran Peta

(5 HK)

Dokumen Asli Keputusan Menteri mengenai

Pemberian Izin beserta Lampiran Peta

Lengkap

Tidak Lengkap

Kepala BKPM : Penerbitan Surat Penolakan

(5 Hari Kerja)

Tembusan Keputusan Kepada

Menteri LHK

DIAGRAM ALIR PROSES PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN UNTUK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

(IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IUPHHK-HTI) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.9/MENLHK-II/2015

PEMOHON KEMENLHK BKPM

Dirjen melalui Direktur :

Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal & Peta, Penilaian Proposal Teknis (7 Hari Kerja)

Sekjen KemenLHK: Penyampaian permohonan

Kepada Dirjen (1 Hari Kerja)

Keterangan : Total 60 Hari Kerja + 150 Hari Kalender untuk Penyusunan AMDAL, IL dan Batas Geografis (tidak termasuk hari untuk penolakan permohonan)

Dirjen melalui Sekjen KemenLHK:

Penyampaian hasil Verifikasi Teknis,

Penelaahan Areal & Peta, Penilaian Proposal Teknis

kepada Kepala BKPM (1 Hari Kerja)

Tidak Lulus

Lulus

Selesai

Tidak Selesai

Kepala BKPM a.n Menteri :

Penerbitan Surat Pemberitahuan

Pembatalan RATTUSIP

Pelunasan IIUPHH :

Melalui SIMPONI (30 Hari Kerja)

Dirjen : Penyiapan SK IUPHHK

(2 HK)

Sekjen : Telaahan Aspek

Hukum (2 HK)

Loket PTSP BKPM :

Penyerahan Dokumen Asli Keputusan Menteri

mengenai Pemberian Izin beserta Lampiran Peta

Kepala BKPM : Penerbitan Surat Penolakan

Dirjen melalui Sekjen KemenLHK:

Penyampaian konsep surat penolakan

kepada Kepala BKPM

Lunas IIUPH

Tidak Lunas IIUPH