daftar isirepo.apmd.ac.id/1340/1/skripsi teo leo marco dimara.pdfvii kata pengantar segalah puji dan...

81

Upload: others

Post on 21-Aug-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan
Page 2: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan
Page 3: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan
Page 4: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

iv

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku

(Filipi 4:13)

Pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah (Nelson Mandela)

Pertama mereka mengabaikan anda, lalu mereka

menertawakan Anda, lalu mereka melawan Anda. Lalu Anda menang.

(Mahatma Gandhi)

Kesalahan kemarin memberiku seribu satu pelajaran, mendidikku hari ini, dan memberiku hari depan

yang penuh bahagia (Teo Leo Marco Dimara)

Page 5: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

Bapa dan Mama Tercinta, Septinus Dimara dan Maria Wakum serta adik ku

Helsi Ende Marta Dimara, yang telah memberikan dukungan secara moril

maupun materil, doa dan semangat serta nasihat kepada penulis. Sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Persembahan karya tulis ini sebagai

berkat atas doa dan harapan yang dipanjatkan kepada Tuhan Yesus, semoga

karya ini menjadi langkah awal untuk menggapai kesuksesan..Terima kasih

tidak terhingga penulis kepada Bapa dan Mama tersayang yang sudah

mempercayakan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi dan selalu mendukung setiap aktivitas penulis.

Teman- teman Legend Angkatan 2011 Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Yogyakarta.

Sahabat- Sahabat akrabku, Frederico Lamare ( Eko), Agustinus Sewia ( Tao

AU), Samuel Bernard Mansumber (Mili Sem), Ade Mansar Noak Burdam

yang selalu ada bersama berjuang di kota pendidikan(JOGJA) ada Bung Ben

Pigay, Bob Nael Magai, Om Paulus Kemeyau, Fred Maniawasi, Yohanes Silik,

John Undagi, Elias Mirin,Yulianus Sembay (Yoyo), Ade Lazarus Natkime,

Daniel Roderick,Benzema Orlando, Ito, Rodjer,Yaris,Savio, Abang Hans,

Onos, Kucai yang sudah menjadi teman diskusi dan ngopi di kantin, Terima

kasih atas doa dan semua dukungan semangatnya.

Teman- Teman Forum Komunikasi Mahasiswa Papua (FOKMAPA) STPMD

“APMD” Yogyakarta

Page 6: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

vi

Kawan- kawan Front Mahasiswa Nasional FMN) APMD YOGYAKARTA

Indonesia, Bung Chester, Bung Kipli, Jeng Astuti Walid, dkk.

Kawan -Kawan Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Bung Chito olla,

Bung Yoni, Bung Gusti Arakat, Jeng Sri wahyu alias Berbie

Kelompok KKN Tahun 2018 periode 51. Padukuhan Sempon Wetan Desa

Dadapayu” Leman, Bella, Rabin Yarangga, Charisma, Ken dan Udo. Terima

kasih untuk kebersamaan dan motivasi teman- teman kepada penulis.

Saudara/I terkasih yang sudah membantu dan mendukung lewat doa dan

semangat. Lilis Sonda, Ade Onha Serumena, Ade Winda, Terima kasih atas

semuanya

Keluarga Padukuhan Sempon Wetan, Bapak Sugit, Ibu, Simbah, bang Fajar,

mas Ari, Mbak Yen, adik Panji, Arip dan Hasan.

Keluarga Padukuhan Sendang, Bapak Sunasip Prihantoro, Ibu bang Feri,

danade cantik Imelda Tyas.

Keluarga Tukiya Gendeng Timoho. Alm. Maria Tukiyah, yang selama hidup

sudah menjadi orang tua asuh bagiku selama diJogja

“IPMAMI” Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika di Yogyakarta, Tempat atau

Honai yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis. Ucapan

terima kasih kepada keluarga IPMAMI atas kebersamaan dari seluruh

saudara/I selama dirantauan dan sebagai tempat menuangkan kerinduan pada

suasana Mimika. Semoga IPMAMI melahirkan generasi- generasi pembawa

perubahan untuk organisasi dan kabupaten Mimika kearah yang lebih baik.

Keluarga Besar Doreri Mansinam Yogyakarta, KK Agus Rumbruren, KK

Yusuf Rumbrawer, Pims Payai, Ade Oter Rumadas, Yeslin Rumbruren, Ade

Alfons Payai Alias (Apo Junior), Ade Rudy Terimakasih atas doa dan

dukungan dalam kebersamaan kami.

Page 7: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

vii

KATA PENGANTAR

Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha

Kuasa, karena atas bimbingan dan ramhatnya sehingga penulis dapat menyusun

dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan E-KTP di

Desa Dadapayu” Maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan

guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) Program study Ilmu Pemerintahan di

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari

sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam

pembahasan materi karena keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dikemudian hari

dapat memperbaiki segala kekurangannya. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat

bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan dan penjelasan untuk

keberhasilan dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa

terima kasih yang terdalam kepada pihak- pihak baik secara langsung maupun

tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian

ini, antara lain :

1. Mengucap syukur kepada ketiga Allah Tri Tunggal (Allah Bapa, Allah Anak,

dan Roh Kudus) yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

3. Bapak Gregorius Sahdan. S.IP, M.A . Selaku Ketua Program Ilmu

Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

Page 8: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

viii

4. Ibu Dra Tri Daya Rini, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar dalam menyelesaikan

skripsi.

5. Unsur Pemerintah Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung

Kidul DIY yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian

diwilayahnya

6. Kepada Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah

memberikan perkulihaan dikelas yang pernah Penulis ikuti sejak semester satu

hingga akhir perkuliahan

7. Seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak

sempat penulis sebutkan satu per satu semoga Tuhan Yesus Memberkati selalu.

Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, tentunya penyusun

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan,karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik berupa

pengalaman, teori ilmu. Sehingga penulis sangat berterima kasih atas setiap

masukan dankritikan yang bersifat membangun dari semua pembaca. Semoga

skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan.

Yogyakarta, 19 April 2020

Penyusun

Teo Leo Marco Dimara

Page 9: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................... iii

HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi

INTISARI ..................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan Masalah.................................................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................. 7

D. Kerangka Konseptual ............................................................... 8

1. Pelayanan........................................................................... 8

2. Pelayanan Publik ............................................................... 9

3. Kualitas Pelayanan Publik .................................................. 13

4. Indikator Kualitas Pelayanan Publik ................................... 15

E. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................ 19

F. Metode Penelitian .................................................................... 20

1. Jenis Penelitian .................................................................. 20

Page 10: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

x

2. Unit Analisis ...................................................................... 21

3. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 22

4. Teknik Analisi Data ........................................................... 25

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN ........................................ 29

A. Sejarah Desa ............................................................................ 29

B. Keadaan Geografis................................................................... 30

C. Pembagian wilayah Desa ......................................................... 32

D. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dadapayu .............................. 35

BAB III ANALISIS DATA KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DESA

DADAPAYU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN

GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ...... 37

A. Deskripsi Informan .................................................................. 37

B. Analisis Data ........................................................................... 39

1. Tangibels atau ketampakan fisik ........................................ 40

2. Reliability .......................................................................... 45

3. Responsiveness .................................................................. 48

4. Assurance atau kepastian ................................................... 51

5. Empati (Empathy) .............................................................. 54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 59

A. Kesimpulan ............................................................................. 59

B. Saran ....................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

xi

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Nama padukuhan di Desa Dadapayu ........................................... 32

Tabel II-2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ............................... 33

Tabel II-3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ....................... 33

Tabel II-4 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian .............................. 34

Table III.I Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .......................... 38

Tabel III.2 Deskrispi Informan Berdasarkan Usia ......................................... 38

Tabel III.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................. 39

Page 12: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

xii

INTISARI

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa masih dihadapkan

pada pelayanan yang belum sepenuhnya diharapkan oleh masyarakat. Hal ini

dapat terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan

public yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan

harapan pengguna pelayanan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana kualitas

pelayanan administrasi kependudukan di desa Dadapayu ?

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan

penentuan informan dengan teknik purposive. Informan penelitian melibatkan 21

(dua puluh satu) orang yaitu pemerintah desa (penyedia layanan) dan masyarakat

(pengguna layanan). Lokasi penelitian yaitu Desa Dadapayu Kecamatan Semanu

Kabupaten Gunungkidul. Kemudian analisis dengan mereduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan Administrasi

Kependudukan di Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul

dinilai dari beberapa dimensi yaitu: 1. Tangible (penampakan fisik) belum

maksimal dalam pengelolaan dan penataan ketersediaan sarana dan prasarana

pelayanan. Masih ada kekurangan seperti, ruangan untuk perangkat desa, ruang

pelayanan sempit, dan penataan parkiran serta kebersihan. 2). Reliability

(kehandalan) kemampuan untuk menyeleggarakan pelayanan yang dijanjikan

secara akurat. Para petugas sudah handal dalam mengurus administrasi,

mempunyai standar pelayanan, dan mampu menggunakan fasilitas- fasilitas

penunjang pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari desa melalui

perangkat desa pada pertemuan RT/RW setempat. 3). Responsiveness (daya

tanggap). Pemerintah desa menyampaikan informasi lewat lisan dan tulisan.

Pemerintah desa menyediakan kotak saran dan penyampaian keluhan dapat

disampaikan langsung kepada pemerintah desa dan RT/RW. Keluhan tersebut

akan dibahas pada rapat koordinasi internal pemerintah desa. 4). Assurance

(jaminan). Pada jaminan ketepatan waktu belum memberikan kepuasan kepada

masyarakat. 5). Empathy (empati). Pemerintah membantu masyarakat desa yang

merasa kesulitan, mampu menjelaskan persyaratan pengurusan Administrasi

Kependudukan demi mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kata kunci : Pelayanan, Pemerintah Desa, Administrasi Kependudukan

Page 13: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik yang mendefinisikan bahwa pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik (public service) merupakan

salah satu cabang yang cukup aktual dalam kajian birokrasi. Pelayanan publik

menjadi ujung tombak interaksi antara masyakat dan pemerintah.

Setiap negara dimanapun serta apapun bentuk pemerintahannya selalu

membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu

keharusan bagi negara atau pemerintahan untuk melayani warga negara.

Pelayanan publik tidak mudah dilakukan, dan banyak negara yang gagal

melakukan pelayanan publik yang baik bagi warganya. Kegagalan dan

keberhasilan suatu pelayanan publik dapat ditentukan oleh kualitas pelayanan

publik tersebut. Pelayanan publik dengan demikian merupakan segala kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap

warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait

dengan kepentingan publik. Adapun penyelenggaranya adalah lembaga dan

Page 14: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

2

petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik

Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima pelayanan publik

adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum

yang memiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-

sama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan dan pihak

yang berkepentingan. Di daerah biasanya dikenal pula apa yang disebut

sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran kepuasan

masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Standar ini merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dalam rangka memenuhi komitmen

penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan

yang berkualitas.

Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan

tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan

pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap negara berusaha

meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kenyataan di lapangan,

pelayanan publik di Indonesia menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan

oleh birokrat kita sangat rumit, prosedural, berbeli-belit, lama, boros atau tidak

efisien dan efektif serta menyebalkan. Adanya struktur yang overlapping

menyebabkan tidak efisien serta tanggung jawab yang tidak jelas.

Page 15: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

3

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk

menjalankan urusan pemerintahan daerah secara mendiri, menunjukan bahwa

daerah dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitas daerah, sehingga

orientasi pembangunan daerah dapat dilakanskana secara maksimal oleh

pemerintah daerah. Nilai- nilai otonomi daerah yang ditansformasi kedalam

kewenangan daerah menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk

membangun sistem dalam pemerintahan daerah yang berlandaskan kepada

sistem pemerintahan daerah yang beroreantasi kepada pelayanan publik

(public service). Pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk

menciptakan good governance, maka perlu adanya sistem yang terpadu,

sehingga sistem tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal

terhadap masyarakat didasarkan kepada standar-standar pelayanan minimal

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

pelayanan publik, dan PP Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-

Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah

penting, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan

dalam bentuk barang publik dapat berupa fasiilitas- fasilitas yang menunjang

kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih, telpon umum dan lain

sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik,

maka kehidupan masyarakat akan baik, artinya tidak ada masalah yang

menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari- hari. Sementara pelayanan

Page 16: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

4

dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat seperti pelayanan kesehatan

dan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. Selain itu, terdapat

komponen pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat

kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan

sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akte Pernikahan, Akte Kematian, Akta

Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Paspor dan sebagainya.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur

pemerintah adalah pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang pengertian Kartu Tanda

Penduduk adalah: “Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk pelaksanaan pemerintahan elektronik

(e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan

suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu

Tanda Penduduk Elektronik.

Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan

pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan

terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi

berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Hal ini

dikarenakan aparat pemerintah desa yang langsung menghadapi berbagai

Page 17: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

5

macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi

perangkat desa dituntut memiliki kemampuan yang optimal, dalam arti mereka

harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah

tingkat atas dan mampu melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat

sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan

tugas-tusgas pemerintah dan pembangunan mempunyai keterpaduan.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26

ayat 4 bagian h mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah

menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini

dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-

undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa,

pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala

desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah

pengelolaan administrasi desa.

Desa kini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dibuktikan

dengan adanya 2 asas penting yaitu, rekognisi dan subsidiaritas. Desa

diberikan pengakuan serta penghargaan untuk mengatur kewenangannya

sendiri sesuai hal- hal strategis yang ada di Desa. Dalam menjalankan roda

pemerintahannya desa mempunyai 4 kewenangan, kewenangan desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan adat

istiadat Desa.

Page 18: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

6

Pelayanan publik dalam hal ini pelayaan yang dilakukan oleh

pemerintah desa untuk melayani masyarakat perlu memperhatikan kebutuhan

pelanggan yaitu masyrakat. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika

pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi indikator

pelayanan yang baik yaitu kepastian waktu pelayanan, kesopanan dan

keramahan, tanggung jawab, kelengkapan serta kemudahan mendapatkan

pelayanan seperti yang amantkan pada keputusan Mentri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomer 63 Tahun 2003. Jika pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah desa telah memenuhi kriteria tersebut maka dapat dikatakan

kebutuhan masyrakat telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan

kepada masyrakat.

Pelayanan didalam bidang administrasi kependudukan merupakan

salah satu bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pelayanan

administrasi kependudukan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan

yang cepat, tepat, jelas, dan ramah seperti yang diatur dalam keputusan Mentri

Negara Pemberdayaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang

Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik.

Pelaksanan administrasi ditingkat desa atau kelurahan diatur dalam

pengaturan Mentri Dalam Negri Nomer 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi

Pemerintah Desa. Pada Pasal 2 mengatakan administrasi pemerintah desa

meliputi administrasi umum; administrasi pembangaun; administasi lainnya.

Keberadaan pemerintah desa yang diserahkan tugas dalam bidang

administrasi kependudukan menduduki posisi yang sangat penting karena

Page 19: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

7

sebagai unit pemerintahan yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan

permasalahan yang ada diwilayah, maka input kepada pemerintah kecamatan

yang menyangkut berbagai keterampilan dan informasi sangatlah dibutuhkan

dalam mengambil kebijakan daerah maupun nasional untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan secarah menyeluruh. Dengan demikian aparat desa

dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan

administrasi penduduk semakin dituntut bekerja keras dalam memiliki

kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas

pemerintahan.

Pada dasarnya penyelenggaraan administrasi kependudukan

mempunyai peran dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Sejalan

dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub- sub sistem pilar administrasi

kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam

pembangunan menuju tata pemerintahan yang baik.

Kejelasan prosedur dan persyaratan dalam pengurusan administrasi

kependudukan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat desa. Sehingga

proses pelayanan pengurusan administrasi kependudukan seringkali

mengalami kendala. Kendala- kendala yang bermula dari ketidakpahaman

masyarakat tentang prosedur dan persyaratan dalam mengurus administrasi

kependudukan didesa akan menjadi masalah yang berkepanjangan jika tidak

segera diatasi.

Page 20: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

8

Masalah lain yang sering ditemukan di kantor desa terkait dengan

informasi pelayanan administrasi kependudukan yaitu bahwa belum ada

pemasangan gambar alur atau tata cara pengurusan surat- surat seperti untuk

mengurus Surat Pengantar kartu tanda penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga

(KK), Surat Pengantar Nikah, Surat Pengantar Cerai. Surat Keterangan Tidak

Mampu, Surat Keterangan Pindah, yang ditempel dipapan pengumuman

hanyalah syarat untuk membawa surat pengantar dari RT, RW dan Dukuh. Hal

ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak mengetahui tata cara untuk

mengurus surat- surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.

Dari beberapa permasalahan yang ada di desa Dadapayu bahwa dalam

memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan ternyata masih

belum memuaskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh aparat pemerintah desa yang

belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana yang ada dikantor desa juga belum memadai, sehingga

proses pelayanan menjadi tidak optimal.

Sebagai aparatur pemerintah desa Dadapayu, pelayanan kepada

masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindarkan kerana

merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan memberikan

pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Akan tetapi masih dijumpai

kelemahan secara umum terkait dengan pelayanan aparatur pemerintah desa

yang belum efektif. Hasil observasi yang dilakukan di kantor desa Dadapayu

tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tidak ditemukannya

Page 21: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

9

gambar- gambar, informasi, dan syarat- syarat pengurusan surat administrasi

kependudukan yang dipasang pada papan informasi. Kelemahan tersebut

diantaranya pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurangnya

keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, kurang efisien.

Adanya beberapa factor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu

sendiri antara lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang

diterapkan, dan fasilitas yang mendukung proses pelayanan. Kelemahan-

kelemahan yang ada didesa sendiri berasal dari aparat pemerintah desanya.

Aparat pemerintah desa dalam melayani masyarakat akan mengurus

administrasi kependudukan masih belum optimal diakrenakan masih ada

warga yang mengeluh pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu, masyarakat

kurang memahami persyaratan pengurusan surat administrasi kependudukan.

Oleh karena itu peran para aparat pemerintah desa Dadapayu semakin penting

dan sangat menentukan kemajuan suatu unit pemerintahan. Fakta diperlukan

aparat pemerintah desa yang benar- benar mampu dan dapat bekerja sama

dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Pemerintah desa Dadapayu adalah penyelenggara di desa paling dekat

dengan masyarakat. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

pengguna. Sebagai penyedia layanan ditingkat paling bawah tentunya

berupaya memberikan pelayanan yang memuaskan, mudah, tidak berbelit-

berbelit, biaya terjangkau, ramah, sopan tanggap dan lain- lainnya. Demi

peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain

kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan public

Page 22: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

10

yang diberikan oleh pemerintah desa, oleh karena itu pelayanan public harus

difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ini, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitan yang berkaitan dengan “Kualitas Pelayanan

Administrasi Kependudukan di Desa Dadapayu Kecamatan Semanu,

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya

ialah: Bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa

Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa

Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan

Untuk mendeskripsikan bagaimana Kualitas Pelayanan

administrasi kependudukan di desa Dadapayu Kecamatan Semanu

Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada

pemerintah desa Dadapayu Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa

Yogyakarta.

D. Kerangka Konseptual

Page 23: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

11

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah symbol formal dalam kesatuan masyarakat

desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang

kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili

masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat

yang bersangkutan. (Saparin 2009:19 dalam Umar Naim, 2017:35-36).

Dalam undang- undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ditegaskan bahwa pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggara

urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini

menunjukan pemerintahan desa tidak hanya menyelenggarakan urusan

desa saja, tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan diatasnya

yang terkait dengan desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh

pemerintah desa. Adapaun yang dimaksud dengan pemerintah desa

adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan (Umar Nain, 2017:36)

Pemerintah desa sebagai pelayanan masyarakat ditingkat desa

adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta

mensejahterakan masyarakat desanya. Kesejahteraan masyarakat akan

terwujud apabila kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhinya hak-

haknya sebagai warga masyarakatnya, yaitu bebas berpendapat dan

menyampaiakan aspirasi serta mendapatkan pelayanan yang maksimal

dari pemerintah desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat desa.

dalam kinerjanya, pemerintah desa harus professional, efisien dan

Page 24: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

12

efektif, terbuka serta bertanggung jawab, seperti yangsudah dijelaskan

didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24

yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan proporsonalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan local,

keberagaman,dan partisipatif, dengan demikian diharapkan pelayanan

didesa mengalami peningkatan dan juga dapat mensejahterkan

masyarakatnya.

Pelaksanaan administrasi ditingkat desa atau kelurahan diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang

Administrasi Pemerintah Desa Pada pasal 2 mengatakan administrasi

pemerintah desa meliputi administrasi umum; administrasi penduduk;

administrasi keuangan; administrasi pembangunan; administrasi lainnya.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah

meningkatkankesejahteraan masyarakat, hingga tugas pemerintah

termasuk pemerintahan desa adalah pemberian layanan (services),

pemberdayaan (empowerman), serta pembangunan (development) yang

diseuruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat (Rasyid, 1996:37-

38. Dalam Umar Naim, 2017:37).

Keberadaan pemerintah desa yang diserahkan tugas dalam bidang

administrasi kependudukan menduduki posisi yang sangat penting

karena sebagai unit pemerintahan yang mengetahui pasti segala kondisi

dan permasalahan yang ada diwilayahnya, maka input kepada

Page 25: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

13

pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterampilan dan

informasi sangatlah dibutuhkan dalam mengambil kebijakan daerah

maupun nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan secara

menyeluruh. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya,

terutama yang berhubungan dengan penggunaan adminsitrasi penduduk

semakin dituntut bekerja keras dalam memiliki kemampuan yang

optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut

dengan nama lain. Selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan tugas kepala

Desa.

1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

melaksanakan Pembangunan Desa. Pembinaan Kemasyarakatan

Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1). Kepala Desa berwenang

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa

d. Menetapkan Peraturan Desa

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

f. Membina kehidupan masyarakat desa.

Page 26: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

14

g. Membina ketentraman dan ketertiban desa.

h. Membina dan meningkatkan perekonomiaan skala produktif

untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa.

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna

m. Mengordinasilkan Pembangunan Desa secara partisipatif.

n. Mewakili desa didalamdan diluar pengadilan atau menunjuk

kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangandan;

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dilihat dari kewenangan pemerintahan desa sudah jelas

penyelengaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh

Kepala Desa yang berperan dalam pembentukan dan

penetapan peraturan Desa yang dalam prosesnya yang

dibantu oleh perangkat desa beserta lembaga masyarakat

serta didukung partisipasi dari masyarakat juga berperan

dalam membantu pembentukan Peraturan Desa sehingga

adanya aspirasi dalam pembentukan Peraturan Desa dan

Page 27: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

15

diharapkan hasilnya bisa sesuai dengan kualitas produk

hukum desa yang baik dan tidak ada pihak yang dirugikan

dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut.

Karena dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, desa bukan sekedar pemerintahan Desa, dan

bukan sekedar Kepala Desa Namun peran Kepala Desa

harus menempatkan posisi paling penting dalam kehidupan

dan penyelenggaraan desa Karena Kepala Desa

mendapatkan mandate poliik rakyat Desa melalui sebuah

pemilihan langsung, karena itu deagan semangat baru

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menempatkan

Kepala Desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah

melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua

masyarakat berhara kepada Kepala Desa bukan sebagai

mandor maupun komprador seperti di masa lalu sebagai

pemimpin lokal yang mengkar pada rakyatnya. Dalam

artian bahwa Kepala Desa harus mengakar dengan

masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan

melayani warga desanya.

(2). Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah Peraturan Desa merupakan

peratura perudang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Page 28: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

16

Permusyawaratan Desa (BPD) Peraturan Desa merupakan

satu dari tiga peraturan yang ada di desa, Peraturan Antar

Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa Peraturan Kepala

desa menjadi peraturan pelaksana dan Peraturan Desa

(https. Sekolahdesa or, id/ sekilas-tentang-peraturan-

desa/).

Dalam pasal 69 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 regulasi

Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan

Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersam BPD sebagai sebuah

kerangka hokum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemeritahan Desa

dan pembangunan Desa.

Penyusunan Peraturan Desa yang aspiratif dan partisipatif

hendaknya menerima komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades),

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa. Komitmen

besama ini diharapkan jadi proses demokrasi yang baik dalam kehidupan

bermasyarakat. Apalagi masyarakat Desa sedah diberi wewenang oleh

pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Peraturan Desa mempunyai tiga aspek yang perlu

diperhatikan dalampembentukan Peraturan Desa meliputi:

a. Aspek Filosofis

Page 29: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

17

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam program

pembangunan desa, maka harus mendapat dukungan dari

masyarakat. Karena itu, maka proses pembangunan yang dihawali

dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

akan lebih baik apabila melibatkan masyarakat tuntutan ke arah itu

semakin lama semakin nyaring terdengar di tengah era keterbukaan

sekarang ini, dan oleh karena itu tuntutan tersebut sebaiknya

disambut oleh penyelenggara pemerintahan desa dan dipayungi oleh

sebuah regulasi (perdes).

b. Aspek yuridis

Payung hukum pelaksanaan pembangunan desa adalah dengan

dikeluarkannya UU no 6/2014 Tentang Desa sebagai regulations

partner dari UU no 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

mewarnai kehendak masyarakat untuk melaksanakan otonomi

dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan memperhatikan

tingkat kemampuan sumber daya manusia perdesaan. Implementasi

dari kehendak masyarakat tersebut sebaiknya diatur dalam sebuah

regulasi dalam bentuk peraturan desa, agar masyarakat dapat

dengan leluasa berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan

tidak keluar dari koridor regulasi tersebut.

c. Aspek sosiologis

Kawasan perdesaan dengan karakter masyarakatnya yang tergolong

memiliki tantangan untuk melakukan perubahan diri dan

Page 30: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

18

keluarganya. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat bahwa

sebagian besar wilayahnya memiliki struktur lahan yang kering dan

keras kultur keras dan kering tersebut dijawab oleh masyarakat desa

dengan spirit perubahan dan cenderung ingin melakukan perubahan

melalui jalur pendidikan pertisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara

optimal adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat desa untuk

melakukan perubahan.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting harus

sungguh-sungguh memperhatikan asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undagan yang baik, meliputi :

1. Asas Kejelasan Tujuan setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan

hendak dicapai

2. Asas Kelembagaan atau Orang Pembentuk yang Tepat setiap

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan

yang berwenang Peratuaran perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh

lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tingi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

Page 31: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

19

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan

perundang-undangannya.

4. Asas Dapat Dilaksanakan setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,

baik secara filosifis, yuridis maupun sosiologis

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan setiap pembentukan

peraturan perudang-undangan yang dibuat memang karena

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan Rumusan setiap peraturan perudang-undangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perudang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menumbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan mulai perncanaan, penyusunan, dan

pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan

perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi

populis dan efektif.

Page 32: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

20

Prinsip dalam penerapan hokum meliputi Akuntabilitas merupakan landasan

dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat mendorong

perilaku pemerintah, baik secara individu maupun secara kelembagaan, untuk

melakukan tanggung jawab kepada publik dan menegakkan hokum Akuntabilitas

penting dilakukan untuk mengatasi inefisiensi dan mendorong pengambilan

keputusan secara lebih dewasa.

Kepastian hukum adalah jantung dari aturan hukum dan tata kelola pemerintahan

yang baik Kepastian hukum sangat penting untuk sitem pemerintahan yang baik

dan efisien. Kepastian hukum juga akan memberikan jaminan keamanan terhadap

investasi Kepastian hukum akan memberikan persamaan secara sosial dan

mencegah timbulnya konfik dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian

hukum tidak saja penting bagi pemerintah, melainkan juga bagi dunia usaha dan

masyarakat.

Keleluasaan administratif telah lama digunakan dalam penyusunan perundangan.

Tidak satunpun peraturan yang dapat efektif memprediksi semua kegiatan, fakta,

dan situasi yang dibutuhkan. Keleluasaan dapat dituangkan secara ekplisit dan

implisit dalam suatu peraturan.

Pemenuhan tingkat keadilan seringkali dipandang semu, sulit diukur, dan berbeda

antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Namun demikian, setiap

warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak

mendapat keadilan. Prinsip keadilan sesungguhnya keterkaitan erat dengan

supremasi hukum. Supremasi hukumlah yang menentukan arah dan menjamin

kepastian hukum, keadilan, dan pembelahan hak asasi manusia Hukum ditegakkan

Page 33: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

21

bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu,

melainkan demi nama keadilan. Keadilan tidak semata ditegakkan hanya demi

mewujudkan aturan hukum secara adil Keadilan harus didukung oleh keberadaan

institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, professional dan tidak

terpengaru oleh golongan manapun.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang menyebutkan tahapan

dalam pembentuk sebuah peraturan desa yang baik dan benar.

Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wjib

dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat di konsultasikan kepada camat

untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan

diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung

dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat,

Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan dan disampaikan Kepala

Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Tahap Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan

menyepakati rancagan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan

Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk

dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan

Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala

Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Namun Rancangan

Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul

Page 34: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

22

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali

atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD Rancangan Peraturan

Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan

Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan

Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan

peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda

tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan

peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahap Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan

disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa

tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa

tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Tahap pengundangan sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam

lembaran desa. Peraturan Desa diyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Tahap Penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan oleh Pemeritah Desa dan BPD

sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan

Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga

Pengundangan Peraturan Desa Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan

informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku

kepentingan.

Page 35: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

23

Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telsh dibahas dan

disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, dismpaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak

disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil

evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan

tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil

evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki

rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil

evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan

peraturan desa. hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota melalui camat dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil

evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupatu/Walikota

membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Klarifikasi Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk

diklarifikasi Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan

membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Hasil

klarifikasi dapat berupa hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan

Page 36: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

24

umum, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam

hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota

menerbitkan surat hasil klarifikasi yang beris hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota

membatalkan peraturan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan

Bupati/Walikota.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki

oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari

pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya

sematamata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun

harus juga memperhatikan subjekyang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya kewenangan yang dimiliki desa

meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintaha desa,

kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang

pelaksaan dibidang pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan

kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat

desa yang berdasarkan prakarsa masyrakat atau yang berdasarkan hak asal-

usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Page 37: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

25

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa dalam pasal 6

yang menyebutkan jenis kewenangan desa meliputi:

d. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,

e. Kewenagan local berskala Desa

f. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan

g. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Daerah keempat kewenangan tersebut, pada kewenangan pertama yaitu

kewenangan asal- usul dan kewenangan local berskala desa, terdapat

beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Melainkan, sesuai dengan asas

rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan

ditetapkan langsung oleh undang- undang dan dijabarkan oleh peraturan

pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan

warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat

desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan

kewenangan local berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau

mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena

Page 38: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

26

perkembangan desa dan praksarsa masyarakat desa kedua kewengan ini

merupakan harapan menjadikan desa berdaulat,mandiri. Dan berkepribadian.

Dengan kedua kewenangan ini desa mempunyai hak “ mengatur”

dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang- undang

Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa maupun Desa Adat mempunyai

kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan) tentang

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga mengikat kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan menjalankan aturan tersebut. Atau

bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan

kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masaah yang

muncul.

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf (a) UU

Desa mencakup pengertian dimana hak- hak asli masa lalu yang telah ada

sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh

desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Di samping itu, hak- hak asli yang

munculdari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat

setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku

Kewenangan asal usul yang diakui oleh negara meliputi

pengelolaan asset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam

wilayah yuridiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan desa, dengan

mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan

melestarikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Page 39: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

27

Kewenangan asal usul desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a)

UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1)PP NO. 43 Tahun 2014, yang paling

sedikit kewenangan tersebut terdiri atas system organisasi masyarakat adat,

pembinaan kelembagaan masyarakat Desa. Dan ruang lingkup

kewenangannya dibeberkann lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa

PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.

Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul,

secara khusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang

diantaranya meliputi, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan

susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan

pelestarian nilai social budaya desa adat. Yang operasionalnya dieperjelas

dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015.

Dengan frasa”pengaturan” dan pelaksanaan pemerintahan

berdasarkan susunan asli”dalam Pasal 103 UU Desa diatas berarti, bahwa

negara harus memperhatikan dan menghormati kewenangan- kewenangan

asal- usul yang terkait dengan nomeklatur dan institusi atau organisasi desa.

Misalnya sebutan local untuk istilah “desa” yang didaerah tertentu

diistilahkan dengan Pakraman, Kampong, Gampong, Nagari, Banua, atau

Lembang. Juga sebutan untuk istilah “diskusi” atau “musyawarah” yang di

berbagai local daerah di Indonesia ada yang menggunakan istilah Kerapatan

di Sumatera Barat, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali Gawe Rapah di

Lombok, Saniri di Maluku. Maupun beragam sebutan untuk perangkat desa

Page 40: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

28

yang berbagai daerah mempunyai istilah sendiri- sendiri, misalnya

kewang,pecalang, jogoboyo, kebayan, carik, dan sebagainya. Istilah- istilah

tersebut tidak hanya bermakna nomeklatur, melainkan bisa mengandung

pengetahuan, nilai dan jati diri suatu masyarakat.

Dan dengan frasa “ pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah

adat” menunjukan, bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan atau

mengambil alih terhadap tanah- tanah desa sebagai hak asal- usul desa.

walaupun begitu, negara tetap masih bisa melakukan pembinaan atas

pengaturan dan pengelolaan serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk

menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan. Hal ini karena tidak

sedikit desa adat atau desa di Indonesia yang mempunyai tanah desa sebagai

aset desa yang dijaga dan diwariskan secaraturun temurun. Tanah desa

merupakan hak asal- usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset

(kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan

masyarakat. Oleh karena itu negara perlu memberikan pengakuan dan

penghormatan (rekognisi) terhadap tanah sebagai hak asal- usul desa.

Kewenangan local berskala desa desa sebagaimana Pasal 33 huruf

(h) Undang- Undang Desa, adalah kewenanganuntuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat desa yang telh dijalankan oleh desa atau mampu dan

efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan

prakarsa masyarakat desa. Kewenangan tersebut digambangkan lagi dalam

Pasal 14 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah pengolaan

Page 41: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

29

pasar desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan

masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan local berskala desa, sebagaimana penjelasan

Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sebagai

berikut:

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat.

b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturandan kegiatan hanya di

dalam wilayah dan masyrakat desa yang mempunyai dampak internal desa.

c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari

masyarakat desa.

d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.

e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.

f. Kewenangan local berskala desa yang telah diatur dalam peraturan

perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan local beskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu bidang

pemerintahan desa. bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa,

dan bidang pembangunan masyrakat desa.

Kewenangan lokal bersekala desa haruslah kewenangan yang mucul dari

prakarsa masyrakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal

desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan

Page 42: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

30

masyrakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja,

kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyrakat secara langsung ini

mempunyai cakupan yang relative kecil dalam lingkup desa. Apalagi

kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari

warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan

marko yang luas.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap

masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa

menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal bersekala Desa (sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

huruf (a) dan (b) UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa pasal ini terkait

dengan pasal 81 ayat (4 dan 5);

“Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa” dan

“ Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan

kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan

Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal

bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral)

melainkan menjadi kewenangan desa. Karena selama ini hampir setiap

kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa

perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan

usaha agribisnis perdesaan (pertanian) , desa siaga (kesehatan) dan lainnya.

Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal

Page 43: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

31

berskala desa yang diamandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh

Desa. Dengan demikian, diharapakan bisa mendorong desa untuk berdaulat,

mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini.

Desa berdaulat, merupakan pengenjawantahan asas rekognisi dan juga Pasal 5

dalam UU Desa, dimana desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan

begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa

mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki

kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini

juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.

3. Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata "layan" yang artinya menolong

menyediakan segala hal apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3)

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas

orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17). Membicarakan pelayanan

berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada

hal yang abstrak (intangible). Pelayanan adalah meurpakan suatu proses

tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian

diberikan kepada pelanggan.

Page 44: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

32

Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan

diantaranya adalah Moenir (dalam Harbani Pasolong, 2007:128). Harbani

Pasolong (2007:4) pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai

aktivitas seseorang, sekelompok dan/ atauoraganisasi baik langsung maupun

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.Sedangkan definsi yang lebih

rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2) yaitu pelayanan

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang besifat tidak kasat mata

yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau

hak- hak lain yang disediakan oleh perusahan pemberi pelayanan yang

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan ialah

suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan

orang lain. Dalam pelayanan yang disebut konsumen (customer) adalah

masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas yang dilakukan oleh

organisasi atau petugas organisasi pemberi pelayanan.

4. Pelayanan Publik

Agung kurniawan (dalam Harbani Pasolong, 2007:128) mengatakan

bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan

orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi.

Menurut Santosa, (2008:55) Pelayanan publik adalah pemberian

jasa,baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak

Page 45: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

33

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003,

pelayanan publik terdiri dari:

a. Pelayanan administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat

kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan

sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan

(KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor

(STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan

atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Pelayanan barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang

yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga

listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Page 46: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

34

Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat

menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam

beberapa jenis pelayanan yaitu:

a. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat

dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu

Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.

b. Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait

dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada

masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan

jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

c. Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon,

dan transportasi.

d. Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-

bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti

penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

e. Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan

sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial

kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,

penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana

pelayanan antara lain:

1) Mempercepat prtoses pelaksanaan kerja (hemat waktu);

2) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa;

Page 47: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

35

3) Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin peneyerahan gerak pelaku

pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup;

4) Menimbulkan rasa kenyamanan;

5) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional penyelenggara.

Pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan

umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan

kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan

permasalahan yang sangat kompleks dan Karena itu membutuhkan perhatian

semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun

dari masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

Sinambela (2010:106) mengatakan bahwa salah satu peranan

pemimpin dalam meningkatkan pelayanan publik adalah melalui

pemotivasian bawahan. Tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang pegawai

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan tempat kerja.

Oleh sebab itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang harmonis

yang dapat menciptakan, mendorong atau menimbulkan motivasi kerja yang

tinggi. Lingkungan yang dapat menciptakan motivasi kerja seseorang adalah

hubungan antara atasan dengan bawahan yang lazim disebut hubungan

vertikal dan hubungan antar sesama bawahan atau sering disebut hubungan

horizontal.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

pelayanan Publik yang mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah

Page 48: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

36

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. nisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Sedangkan dalam rumusan undang-undang tentang pelayanan publik,

pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap

warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan publik

merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap manusia sebagai

penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

5. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Hardiyansyah (2011:93) persepsi dan harapan inilah yang

mendasari munculnya dan digunakan sebagai dasar skala SERVQUAL, yang

didasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu:

a. Tangibility, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana

komunikasi;

b. Realibility, kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan.

Page 49: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

37

c. Responsiveness, yaitu kemampuan para staff untuk membantu pengguna

pelayanan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d. Assurance mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang

dimiliki para staff, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

e. Emphaty, mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi

yang baik dan memahami kebutuhan para pengguna pelayanan (eJournal

Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 4, 2015: 964-975 968).

Crosby, Lethimen dan Wyckoff, mendefinisikan kualitas pelayanan

sebagai “penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to

specification) dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang

ingin dicapai.” Dilakukannya kontrol terus-menerus dalam mencapai

keunggulan tersebut dalam tangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Secara substansial kualitas pelayanan didefinisikan sebagai bentuk siap, yang

diperoleh dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang

nyata-nyata mereka terima (performance/perceived service) dengan layanan

yang mereka harapkan (expetation/expeted service). Jika kenyataan

(performance) lebih besar dari yang diharapkan (expetation), maka layanan

dapat dikatakan bermutu (ideal) sedangkan jika kenyataan kurang dari apa

yang diharapkan, maka layanan tidak bermutu (buruk), dan jika kenyataan

sama dengan harapan maka layanan disebut baik dan memuaskan (Nurman,

2005).

Dengan demikian kualitas pelayanan (service quality) dapat

didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan (performance)

Page 50: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

38

dengan harapan (exppetation) para pelanggan atas pelayanan yang mereka

terima.

Berdasarkan pendapat diatas, dua faktor dalam pengukuran kualitas

pelayanan adalah kinerja pelayanan (service performance) dan pelayanan

yang diharapkan pelanggan (service expetation). Agar pelanggan mempunyai

persepsi yang baik terhadap kualitas jasa yang diberikan, maka penyedia jasa

herus mengetahui apa yang menjadi harapan konsumen, sehingga tidak terjadi

perbedaan (gap) antara kinerja yang diberikan dengan harapan pelanggan,

yang akhirnya pelanggan merasa puas dan mempersepsikan secara baik atas

kualitas jasa yang diterima.

6. Indikator Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Lenvine (dalam Dwiyanto, 2008:145), maka produk dari

pelayanan publik di dalam negara demokrasi paling tidak harus mempunyai

tiga indikator, yakni:

1. Responsiveness, atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan

terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.

2. Respinbility atau responbilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang

benar dan telah ditetapkan.

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan

stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Page 51: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

39

Gibson, Ivancevich & Donnelly (dalam Dwiyanto, 2008:144)

memasukkan dimensi waktu, yaitu mengguanakan ukuran jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang dalam melihat kinerja organisasi

publik. Dalam hal ini kinerja pelayanan publik terdiri dari:

a. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk

menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungannya.

b. Mutu adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan

clients.

c. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran (output) dan masukan

(input)

d. Fleksibilitas adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi

terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal. Fleksibilitas berhubungan

dengan kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumberdaya dari aktivitas

yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan produk dan pelayanan

baru yang berbeda dalam rangka menanggapi permintaan pelanggan.

e. Kepuasan menunjuk pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan peran

mereka di dalam organisasi.

f. Persaingan menggambarkan posisi organisasi didalam berkompetisi dengan

organisasi lain yang sejenis.

g. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan

tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya

unruk berkembang melalui investasi sumberdaya.

Page 52: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

40

h. Kelangsungan hidup adalah kemampuan organisasi untuk tetap eksis didalam

menghadapi segala perubahan.

Sedangkan Zeithaml, Parasuraman & Berry (dalam Dwiyanto

20008:145) menggunakan ukuran sebagai berikut:

1. Tangiable, atau ketampakan fisik, artinya petyampakan fisik dari gedung,

peralatan, pegawai, dan fasilitas- fasilitas lain yang memilki oleh providers.

2. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan

pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers

dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan

kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.

5. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh

providers kepada customers.

Menurut KepMenPan 81/1995, kinerja organisasi publik dalam

memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator- indikator, seperti

berikut:

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus didesain

sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum menjadi mudah,

lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, rincian biaya layanan dan cara

pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau

Page 53: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

41

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan

pelayanan umum.

3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada

pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Proses serta hasil

pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat

memberikan kepastian hukum.

4. Keterbukaan, yaitu behwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi

yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi tata

cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain.

5. Efisien, yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik

yang diberikan. Disamping itu, juga harus dicegah adanya pengulangan

didalam pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu mempersyaratkan

kelengkapan peryaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang

terkait.

6. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar

dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk

membayar.

7. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan umum harus diusahakan

seluas mungkin dengan distribusi merata dan diperlakukan secara adil.

8. Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Page 54: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

42

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kualitas

pelayanan publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap

manusia sebagai penerima pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara

Negara harus lebih berkualitas berdasarkan indicator- indikator yang dipakai

sebagai ukuran dalam memberi pelayanannya yang berkualitas.

4. Administrasi Kependudukan

Suwarno Handayaningrat (1990:2) mengatakan bahwa administrasi secara

sempit berasal dari kata administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi

kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik,

agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi

tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam artisempit merupakan kegiatan

ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat,

pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan

untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi

kembali jika dibutuhkan.

Menurut The Liang Gie (Inu Kencana Shafiie, 1999:23) mengatakan

administrasi secara luas adalah serangkai kegiatan yang dilakukan oleh

sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua

mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya

manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.

Page 55: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

43

Pendapat lain mengenai administrasi ditemukan oleh Sondang P.Siagia

(1994:3) mengemukakan administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama

antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapa diambil kesimpulan

bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui

kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan

untuk mencapai tujuan.

Menurut Peraturan mendagri No. 32 Tahun 2006 tentang pedoman

Administrasi Desa, administrasi kependudukan meliputi:

a. Buku Data Induk Penduduk

b. Buku Data Mutasi Penduduk

c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan

d. Buku Data Penduduk Sementara

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, adapun ruang lingkup dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Tangibles atau penampakan fisik, yang meliputi

a. petampakan fisik gedung perkantoran yang dipakai oleh Pemerintah

Desa Dadapayu dalam melakukan pelayanan administrasi;

Page 56: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

44

b. peralatan-peralatan pegawai yang dipakai Pemerintah Desa Dadapayu

dalam pelayanan ialah komputerisasi administrasi, ruang tunggu,

tempat informasi.

c. pegawai-pegawai atau Perangkat Desa Dadapayu yang bertugas

melakukan pelayanan administrasi kependudukan; dan

d. fasilitas-fasilitas lain antara lain tempat informasi yang dimilki oleh

Pemerintah Desa Dadapayu dalam melakukan pelayanan administrasi.

2. Reliability atau reliabilitas, yakni kemampuan Pemerintah Desa Dadapayu

untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa

(customers) secara akurat.

3. Responsivenesss atau responsivitas, yakni kerelaan Pemerintah Desa

Dadapayu untuk menolong masyarakat Desa (customers) dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi secara ikhlas.

4. Assurance atau kepastian, yakni pengetahuan dan kesopanan Pemerintah

Desa Dadapayu dan kemampuannya dalam memberikan kepercayaan

kepada masyarakat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan.

5. Emphaty, yakni perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh

Pemerintah Desa Dadapayu kepada masyarakat desa (customers) dalam

melakukan pelayanan admnistrasi kependudukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Page 57: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

45

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga

harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti

sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman meotde

penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti,

kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik

maupun logistiknya. Yang mrlakukan validasi adalah peneliti sendiri,

melalui evalusai diri sejauh pemahaman terhadap bidang yang diteliti,

serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selanjutnya menurut

Nasution (1998), dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain

daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama,

Asalannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang

pasti. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan jelas itu, tidak ada pilihan

lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat

mencapaianya.

2. Unit Analisis

a. Objek yang diteliti dalam penelitian ini ialah “Kualitas Pelayanan

Administrasi Kependudukan Di Desa Dadapayu Kecamatan Semanu

Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta”.

b. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Dadapayu,

Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa

Page 58: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

46

Yogyakarat. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan

dengan teknik purposive yaitu mengambil sampel sumber data

berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan

informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi

mengenai kualitas pelayanan e-KTP di Desa Dadapayu. Adapun

narasumber/informan dalam penelitian ini terdiri dari 21 orang yaitu:

1. Kepala Desa : 1 Orang

2. Sekertaris Desa : 1 Orang

3. LPMD : 3 Orang

4. BPD : 3 Orang

5. KAUR : 3 Orang

6. Masyarakat :10 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan (Sugiyono, 2018:224). Dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang dipakai peneliti meliputi observasi, wawancara,

dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:226) menyatakan

bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan

Page 59: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

47

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

kenyataan yang diperoleh melalui observasi, Data itu dikumpulkan dan

sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga

benda- benda yang sangat kecil (proton dan electron) aupun yang

sangat jauh (benda ruag angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, the

researcher learn about behavior and the meaning attached to those

behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan

makna dari perilaku tersebut. Sanafiah (1990) mengklasifikasikan

observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation),

observasi yang secara terang- terangan dan tersamar (over observation

dan sovert observation) dan observasi yang tak berstruktur

(unstructured observation). Dalam penelitian ini, peneliti akan

mengobservasi langsung proses pelayanan admnistrasi kependudukan

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadapayu, kondisi

gedung/ruangan yang dipakai untuk melakukan pelayanan administrasi

kependudukan, peralatan-peralatan dan fasilitas-fasilitas lain yang

dipakai dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

Page 60: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

48

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri

sendiri atau self-report, atau setidaknya- tidaknya pada pengetahuan

dan atau keyakinan pribadi. Susan Stainbcak (1998) mengemukan

bahwa: Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper

understanding of how the participant interpret a situation or

phenomenon than can be gained trought observationalon. Jadi dengan

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih

mendalam tentang pastisipan dalam menginterpretasikan situasi dan

fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui

observasi. Selanjutnya Esterberg (2002) menyatakan bahwa

“ interviewing is at the heart of social research. If you look through

almost any sociological journal. You will find that much social

research is based in interview, either standardized or more in- depth”.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa

narasumber, yakni Kepala Desa Dadapayu, Sekretaris Desa Dadapayu,

anggota LPMD, anggota BPD, Kepala Urusan dan masyarakat Desa

Dadapayu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita,

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,

Page 61: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

49

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain- lain. Dokumen yang

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar

patung, film, dan lain- lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penilitian

kualitatif. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen

memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang

tidak mencerminkan keadaaan aslinya. Karena foto dibuat untuk

kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk

dirinya sendiri, sering subjektif. Untuk mendukung kredibilitas dan

validitas data, peneliti akan mengumpulkan juga data-data sekunder

berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan fokus

penelitian. Adapun dokumen-dokumen tersebut yakni profil Desa

Dadapayu khususnya data mengenai jumlah penduduk Desa Dadapayu

secara umum, dokumen tentang indeks kepuasan masyarakat desa

terhadap pelayanan Pemerintah Desa Dadapayu khususnya mengenai

pelayanan administrasi kependudukan, dokumen mengenai jumlah

penduduk Desa Dadapayu yang memiliki dan yang tidak/belum

memiliki administrasi kependudukan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber,

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(triangulasi), dan dilakukan secara terus- menerus sampai datanya jenuh.

Dengan pengamatan yang terus- menerus tersebut mengakibatkan variasi

Page 62: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

50

data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umunya adalah data kualitatif

(walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data

yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering

mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Analisis memerlukan daya

kreatif serta kemapuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu

yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti

harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat

penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti

yang berbeda. Adapun teknik analisis data yang dipakai untuk

menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di

lapangan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246-253),

yakni data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan

penarikan kesimpulan.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyk,

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah

dikemukakan, semakin lma peneliti kelapangan, maka jumlah data

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

Page 63: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

51

selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh

tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif

adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan

penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak

dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan

penelitian dihutan, maka pohon- pohon atau tumbuh- tumbuhan dan

binatang- binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan

foksu untuk pengamatan selanjutnya. Reduksi data merupakan proses

berpikir sensistif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan

kedalaman wawasan tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam

mereduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan

berkembang, sehingga dapat mereduksi data- data yang memiliki nilai-

nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

Flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984)

menyatakan “the most frequent from of display data for qualitative

research data in the past has been narrative text” Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka

Page 64: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

52

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencankan

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

“looking at displays help us to understand what is happening and to

do something-futher analysis or caution on that understanding”. Miles

And Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan

display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik,

matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles

dan Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifata sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapanagan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada

dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

berupa deskrispsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

Page 65: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

53

remang- remang atau gelap sehinggga setelah diteliti menjadi jelas,

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Page 66: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

54

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Pada tahun 1940 desa Dadapayu terbagi menjadi dua desa yaitu desa

Dayakan dan desa Ngenep. Kepala Desa Ngenep bernama Pak Senen

sedangkan kepala desa Dayakan bernama bapak Sapto Supardio. Desa Ngenep

terdiri dari sebelas padukuhan sedangkan desa Dayakan terdiri dari sembilan

Padukuhan. Pada awal proses penyatuan dua desa ini ada ketidak setujuan dari

salah seorang warga yang bernama Sontoloyo. Padahal semua warga

masyarakat menyetujui adanya penyatuan dua desa tersebut. Tetapi walaupun

demikian pada akhirnya desa Dayakan dan desa Ngenep dijadikan satu karena

Lurah desa Dayakan diberhentikan. Karena sang kepala desa di duga menjadi

pengikut PKI dalam kurun waktu tahun 1946-1948.

Pada saat itu jabatan kepala desa Ngenep lowong, sedangkan desa

Dayakan kepala desanya ada tetapi diberhentikan tidak dengan hormat. Untuk

mengisi kekosongan jabatan maka warga memiliki inisiatif untuk

menyelenggarakan Pilkades. Demi mengisi kekosongan tampuk kekuasaan di

desa Ngenep dan Dayakan. Letak balai desa berada di padukuhan Pokdadap,

yang di kemudian hari di beri nama kelurahan Dadapayu sampai dengan saat

ini.

Page 67: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

55

B. Keadaan Geografis

1. Batas wilayah

Letak dan keadaan lingkungan alam suatu wilayah merupakan

salah satu faktor utama penentu baik kondisi sosial, ekonomi, budaya,

kesehatan, maupun kelembagaan bagi masyarakat. Bermacam-macam

karakter dan kebudayaan menunjukkan kearifan lokal manusia sebagai

individu maupun sebagai kesatuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Desa Dadapayu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan

Semanu. Jarak dari desa ke kecamatan Semanu sejauh 10 Km. Jarak dari

desa ke Ibukota kabupaten Gunung Kidul sekitar 17 Km dan jarak ke

Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 60 Km. Adapun batas desa

Dadapayu adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: desa Gombang dan desa Ngepo Sari

b. Sebelah Selatan: desa Giri Panggung

c. Sebelah Barat: desa Candi Rejo

d. Sebelah Timur: desa Pucang Anom dan desa Petir

Page 68: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

56

2. Peta desa Dadapayu

Gambar II-1

Sumber: monografi desa Dadapayu, 2018

Page 69: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

57

Luas wilayah Desa Dadapayu sebesar 22.244.404 Ha. Secara

administratif desa Dadapayu terbagi ke dalam 20 pedukuhan serta 20 RW dan

86 RT.

C. Pembagian wilayah Desa

Luas wilayah desa Dadapayu yaitu 2.224.4404 Ha. Secara

administratif desa Dadapayu terbagi dalam 20 padukuhan yang terbagi dalam

20 RW dan 86 RT. Informasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel II-1 Nama padukuhan di Desa Dadapayu

No Nama Padukuhan Luas Wilayah (Ha)

1 Dayakan Kulon 1.216.632

2 Dayakan Tengah 1.220.668

3 Kepuh 946.760

4 Kerdon 928.000

5 Pelem 1.026.378

6 Sempon Wetan 1.094.953

7 Sempon Kulon 1.046.100

8 Dedel Wetan 1.003.867

9 Dedel Kulon 916.730

10 Pokdadap 1.128.425

11 Ploso 1.077.057

12 Pomahan 846.320

13 Karang Tengah 1.250.285

14 Sendang 1.700.141

15 Nogosari 1.178.935

16 Sembuku 1.103.160

17 Kauman 1.245.597

18 Mojo 1.763.255

19 Nongko Singit 782.980

20 Ngalang Ombo 768.161

Sumber: monografi desa Dadapayu, 2018

Dusun terluas yang ada di desa Dadapayu adalah dusun Dayakan

Tengah yang memiliki luas sebesar 1.220.668 Ha dan dusun paling kecil dari

Page 70: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

58

segi luas wilayah adalah dusun Ngalang Ombo yang hanya memiliki luas

sebesar 768.161 Ha.

D. Demografi

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel II-2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

(Org)

Persentase

(%)

1.

2.

Laki-laki

Perempuan

3.944

4.091

49

51

Jumlah 8.035 100

Sumber: monografi desa Dadapayu, 2018

Berdasarkan tabel II-2 di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah

penduduk desa Dadapayu sebesar 8.035 jiwa dan mayoritas berjenis

kelamin perempuan dengan jumlah 4.091 jiwa atau 51,0 % dari total

jumlah penduduk secara keseluruhan.

2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II-3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No Tingkat pendidikan Jumlah

(Org)

Persentase

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tidak sekolah

TK

SD/Sederajat

SMP

SMA

D-1-D-3

S-1

S-2

161

628

2.333

3.452

1.187

163

108

3

1,94

7,92

29,42

43,54

14,97

1,42

0,73

0,03

Jumlah 8.035 100

Sumber: monografi Dadapayu, 2018

Page 71: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

59

Berdasarkan tabel II-3 di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah

penduduk desa Dadapayu yang pernah mengenyam pendidikan sebesar

8.035 jiwa dan mayoritas hanya pernah menikmati pendidikan sampai ke

jenjang SMP dengan jumlah sebesar 3.452 orang atau 43,54 %. Dari total

jumlah penduduk secara keseluruhan. Pemerintah desa Dadapayu perlu

membuat sebuah terobosan baru berupa program kejar paket C bagi warga

yang masih memiliki ijazah SMP dengan cara mengalang kerja sama

dengan lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan legalitas dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel II-4 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No Jenis mata

pencaharian

Jumlah

(Org)

Persentase

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PNS

Swasta

Pedagang

Petani

Tukang

Buruh tani

Pensiunan

Peternak

Jasa

Pengrajin

Masih sekolah

Tidak bekerja

30

368

264

6.168

540

53

18

4

52

46

44

448

0,36

4,53

3,25

76,98

6,65

0,65

0,22

0,04

0,64

0,56

0,64

5,52

Jumlah 8.035 100

Sumber: monografi Dadapayu, 2018

Berdasarkan tabel II-4 di atas dapat kita simpulkan bahwa

mayoritas penduduk desa Dadapayu memiliki mata pencaharian sebagai

petani yang merupakan pekerjaan khas dari desa agraris. Jumlah petani

Page 72: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

60

mencapai 6.168 orang atau 76,98 % dari total jumlah penduduk secara

keseluruhan.

E. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dadapayu

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Definisi dari Lembaga

Kemasyarakat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra

pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Beberapa

jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa;

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebuah lembaga lokal

yang bertugas menyusun, menggerakkan dan melaksanakan proses

pemberdayaan masyarakat desa;

3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah lembaga lokal yang

bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan

program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan warga

masyarakat;

4. Karang Taruna adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan mengembangkan jiwa

kepemimpinan para anak muda;

Page 73: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

61

5. RT dan RW adalah sebuah lembaga lokal yang bertugas untuk

menampung dan menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa serta

menjadi pihak pertama yang menjadi mediator dalam menangani

perselisihan antar warga.

Page 74: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

89

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Ahmad Ainur rohman, M. Mas’ud Sa’id, Saiful Arif, Purnomo. 2008. Reformasi

Pelayanan Publik, Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS (Public policy

Analysis and Community Development Studies). Malang: Averroes Press.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep Dimensi, Indikator dan

Implementasi. Yogyakarta: Gave Media, Pustaka Pelajar

Ratminto Dan Atik Septi Winarsi. 2018. Manajemen Pelayanan, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Naim, Umar.(2017).Relasi Pemerintah Dan Supra Desa Dalam Perencanaan Dan

Penganggaran Desa.Yogyakartaa: Pustaka Pelajar.

Sinambela, L.P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik; Teori, kebijakan, dan

implementasi Cetakan Ke-5 Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Perundang- undangan

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Pengertian Kartu Tanda Penduduk

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Public

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Standar

Pelayanan Publik

Keputusan MENPEN Nomor 63 Tahun 2004, dikutip oleh Ratminto Dalam Buku

Yang Berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006:20) Tetang Jenis Pelayanan

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 yang dikutip oleh Ratminto dalam

buku yang berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006:24) Tentang Standar

Pelayanan

Page 75: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

91

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH DESA DADAPAYU

KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Biodata Informan

Nama :

Umur :

Jabatan/ Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

1. Tangibles atau ketampakan fisik, yang meliputi

a. Penampakan fisik gedung yang dipakai oleh Pemerintah Desa Dadapayu

dalam melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan;

b. Peralatan-peralatan yang dipakai Pemerintah Desa Dadapayu dalam

pelayanan Administrasi;

c. Pegawai-pegawai atau Perangkat Desa Dadapayu yang bertugas

melakukan pelayanan Administrasi; dan

d. Fasilitas-fasilitas lain yang dimilki oleh Pemerintah Desa Dadapayu dalam

melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan.

2. Reliability atau reliabilitas, yakni kemampuan Pemerintah Desa Dadapayu

untuk menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada

masyarakat desa (customers) secara akurat.

3. Responsivenesss atau responsivitas, yakni kerelaan Pemerintah Desa

Dadapayu untuk menolong masyarakat Desa (customers) dan

menyelenggarakan pelayanan Administrasi secara ikhlas.

4. Assurance atau kepastian, yakni pengetahuan dan kesopanan Pemerintah Desa

Dadapayu dan kemapuannya dalam memberikan kepercayaan kepada

masyarakat desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.

5. Emphaty, yakni perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh

Pemerintah Desa Dadapayu kepada masyarakat desa (customers) dalam

melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Page 76: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

92

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto bersama Kepala Desa Dadapayu

Foto bersama KAUR Desa Dadapayu

Foto bersama Staf Pelayanan Adminitrasi Desa

Page 77: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

93

Foto Bersama Bapak SURAHMAD Ketua LPMD

Foto Bersama Bapak Dukuh Dedel Wetan

Foto bersama warga desa Dadapayu

Page 78: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan

94

Foto Bersama Warga Desa Dadapayu

Foto Bersama salah satu Warga sebagai Pengguna layanan Administrasi

di Desa Dadapayu

Page 79: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan
Page 80: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan
Page 81: DAFTAR ISIrepo.apmd.ac.id/1340/1/SKRIPSI TEO LEO MARCO DIMARA.pdfvii KATA PENGANTAR Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan