daftar isi -...

Laporan Akh i r Koord inas i S t ra teg is Kawasan St ra teg is Nas iona l (KSN)Perencanaan Program KAPET, KPBPB, KEK , Dan Kawasan Perbatasan Negara 2015

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..................................................................................................................i

DAFTAR GAMBAR.....................................................................................................ii

I. PENDAHULUAN ...............................................................................................1

II. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................6

III. LINGKUP KEGIATAN ......................................................................................7

IV. WILAYAH PULAU JAWA DAN BALI............................................................7

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS...............................................................7

V. WILAYAH PULAU SUMATERA.....................................................................10


2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS......13

3. KAWASAN PERBATASAN.........................................................................15

VI. WILAYAH PULAU KALIMANTAN................................................................27



VII. WILAYAH PULAU SULAWESI.......................................................................45



VIII. WILAYAH PULAU MALUKU .........................................................................50



IX. WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA .........................................................55



X. WILAYAH PULAU PAPUA..............................................................................71




ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi KEK Tanjung Lesung................................................................. 8

Gambar 2 Lokasi KEK Sei Mangkei .................................................................... 12

Gambar 3 Lokasi KEK Sei Mangkei .................................................................... 13

Gambar 4 Konsep Penciptaan Nilai Tambah ........................................................ 15

Gambar 5 Peta Sebaran Lokpri Pulau Sumatera ................................................... 16

Gambar 6 Lokasi KEK MBTK ............................................................................. 27

Gambar 7 Citra Kondisi Existing PLBN Entikong ............................................... 35

Gambar 8 Lokasi KEK Palu.................................................................................. 46

Gambar 9 Lokasi KEK Bitung.............................................................................. 47

Gambar 10 Lokasi KEK Morotai.......................................................................... 51

Gambar 11 Arah Pengembangan PKSN Saumlaki ............................................... 54

Gambar 12 Citra Kondisi Existing PLBN Wini Kabupeten Timor Tengah Utara 63

Gambar 13 Citra Kondisi Existing PLBN Mota’ain ............................................. 66

Gambar 14 Citra Kondisi Existing PLBN Motamasin.......................................... 69


1

LAPORAN AKHIR

KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)PERENCANAAN PROGRAM KAPET, KPBPB, KEK, DAN KAWASAN

PERBATASAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

yang diperjelas dengan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN), menegaskan Kawasan Strategis Nasional

(KSN), merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang

berpengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain

di bidang yang sejenis dan di bidang lainnya,dan atau terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat.Kawasan Strategis Nasionaladalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan,

ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah

ditetapkan sebagai warisan dunia.

Dalam rangka pengembangan KSN, kegiatan tahun 2015 akan

difokuskan pada koordinasi pelaksanaan KSN bidang ekonomi, bidang

pertahanan keamanan, dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lainnya

(KSCT). KSN bidang ekonomi mencakup: (1) Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET); (2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan (3)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KSN bidang

pertahanan keamanan mencakup Kawasan Perbatasan Negara (KPN).

Sedangkan KSCT meliputi kawasan strategis dengan potensi pertumbuhan

tinggi, termasuk di dalamnya Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KSN bidang ekonomi

sejak sewindu terakhir ini, antara lain:

1. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperjelas dengan

PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN) belum mencantumkan KEK ke dalam KSN;


2

2. Belum berfungsinya KAPET sebagai motor penggerak utama sebagai

penyeimbang pertumbuhan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)

dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI);

3. Masih minimnya pembiayaan infrastuktur dalam pengembangan KSN,

baik yang dibiayai melalui tanggung jawab pemerintah maupun

investasi swasta;

4. Kelembagaan KSN di tingkat pusat maupun di tingkat daerah masih

belum efektif. Koordinasi antar lembaga masih lemah, sehingga masih

banyak terjadi ketidaksinkronan informasi;

5. Belum dilimpahkan sepenuhnya kewenangan di bidang perizinan

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UU No. 39 tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus;

6. Lambatnya penetapan KEK Palu dan Bitung, serta cepatnya penetapan

KEK Morotai, Tanjung Api-Api, dan Mandalika menyebabkan

munculnya 5 KEK baru pada tahun 2014, sehingga perlu adanya

koordinasi yang lebih intens dibandingkan tahun 2014;

7. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam KSN masih belum

sesuai standar. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya upah buruh;

8. Keterisolasian infrastruktur dasar wilayah dan pelayanan sosial dasar

KPN;

9. Pusat pertumbuhan lokasi prioritas (lokpri) KPN yang belum

berkembang;

10. Belum terselesaikannya sepuluh segmen batas wilayah (outstanding

boundary problem) dan duaunresolved segments di darat, serta

beberapa segmen batas di wilayah laut perbatasan Negara;

11. Belum optimalnya pengamanan dan pengelolaan batas wilayah darat,

laut, dan udara di KPN;

12. Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan Negara.

Dalam arahan kebijakan Rancangan Teknokratik Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RT RPJMN 2015-

2019), percepatan pengembangan KSN bidang Ekonomidan KSCT


3

dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,

termasuk diantaranya di 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI, terutama

di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku dan Papua. Hal ini dilakukan dengan percepatan pengembangan

klaster-klaster industri pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan

potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai

nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja.

Sedangkan pengembangan KSN bidang pertahanan keamanan

diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di

berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi dan keamanan, serta

menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi

dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan

berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan KSN bidang ekonomi, pertahanan keamanan, dan

KSCT dilakukan melalui strategi-strategi, yaitu:

1. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah

pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor

ekonomi atau antar pulau, antara lain percepatan pembangunan

infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, informasi dan

telekomunikasi, serta air bersih;

2. Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;

3. Debottlenecking/deregulasi peraturan-peraturan yang menghambat

pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;

4. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;

5. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi KPN berdasarkan

karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang

pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur

transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;

6. Membangun SDM yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal,

untuk mewujudkan KPN yang berdaya saing;


4

7. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) dengan lokpri (Kecamatan disekitarnya),

Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional

(Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan

transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan.

Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan

dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai,

laut, dan udara di dalam lokpri dengan jalan/moda/dermaga non status

dan pelayanan keperintisan;

8. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu

Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem

pengelolaan yang terpadu;

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-

prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran

aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;

10. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-

investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM,

penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh

kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi

kelembagaan yang kuat; dan

11. Meningkatkan kerjasama perdagangan (Border Trade Aggreement) dan

kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara

tetangga.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode

ketiga (tahun 2015-2019) mengamanatkan pada RPJMN 2015-2019 dengan

tema “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Terdapat strategi yang berbeda

antara KSN bidang Ekonomi dan KSCT, dengan KSN bidang pertahanan

keamanan dalam mendukung arah tema besar RPJMN 2015-2019.


5

KSN bidang ekonomi dan KSCT menjadi kunci dalam percepatan

pembangunan ekonomi Indonesia serta pemerataan pertumbuhan antara KBI

dengan KTI. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, KSN bidang ekonomi

dan KSCT perlu bersinergi dengan konsep Master Plan Percepatan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang meliputi 6 koridor

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua-

Kepulauan Maluku. KSN bidang ekonomi dan KSCT menjadi alur konsep

konektivitas industri hulu-hilir. Konsep konektivitas indutri hulu-hilir

merupakan konsep produksi yang memproses barang mentah hingga

menjadi barang jadi melalui mata rantai produksi yang terstruktur untuk

memberikan nilai tambah tinggi pada barang hasil produksi. Pengembangan

industri unggulan di tiap daerah menyesuaikan dengan tema koridor MP3EI.

Hasil produksi produk unggulan tersebut kemudian diekspor ke luar negeri

untuk bersaing di pasar global, sekaligus berpotensi meningkatkan cadangan

devisa Negara. Model pengembangan KSN dan KSCT tersebut diprediksi

mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak, sehingga

mampu menarik banyak tenaga kerja.

KSN bidang pertahanan keamanan juga menjadi ujung tombak dalam

melaksanakan amanat UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, telah

disusun dokumen perencanaan pembangunan wilayah perbatasan secara

nasional, telah dihasilkan Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara

(BWN) dan Kawasan Perbatasan (KP) serta Rencana Induk Pengelolaan

BWN dan KP. Kedua dokumen perencanaan tersebut dijadikan instrumen

dalam menyusun kebijakan dan program, fasilitasi koordinasi, serta sebagai

pedoman dalam Penyusunan Rencana Aksi Tahunan pengelolaan BWN dan

KP. Namun demikian, karena pengelolaan dan pengembangan wilayah

perbatasan dilaksanakan melalui pendekatan kawasan berbasis Kecamatan

Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) sebagai lokpri

dalam penanganan wilayah perbatasan, maka dokumen perencanaan

pembangunan perbatasan yang ada tersebut masih bersifat umum dan

kurang implementatif. Dengan demikian, kegiatan koordinasi strategis ini


6

pun dilaksanakan untuk keberlanjutan dalam hal mengawal penyusunan

dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan yaitu Rencana

Induk (Cetak Biru) Berbasis Kecamatan lokpri yang dapat menjadi

acuankoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi bagi

kementerian/lembaga, SKPD dan para pemangku kebijakan untuk

mendorong percepatan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan,

serta sebagai masukan penyusunan RPJMN 2015-2019.

Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan adanya koordinasi

dengan mitra Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, yaitu:(1)

BP Batam; (2) BPK Sabang; dan (3) BNPP. Selain itu diperlukan juga

kordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan daerah untuk

merumuskan kebijakan danmenyusun rencana pengembangan KSNdan

KSCTsebagai upaya peningkatan dan percepatan pembangunan yang

komprehensif dan terintegrasi, pengembangan investasi, sarana dan

prasarana transportasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang

handal dan profesional.

II. TUJUAN DAN SASARAN

Secara umum pembentukan Tim Koordinasi strategis KSNbertujuan

untuk mendukung tersusunnya langkah-langkah penting dalam rangka

meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan program

pengembangan KSN, sehingga dapat menjadi penggerak utama bagi

pengembangan daerah, dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan

pengembangan daerah, dan juga untuk memperkuat kerjasama antara

pemerintah pusat (kementerian/lembaga dan daerah) dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara umum. Strategi yang digunakan dalam

membidik pengembangan KSN dan KSCT adalah melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan upaya-upaya peningkatan

kerjasama K/L dan daerah dalam percepatan pengembangan KSN dan

KSCT;


7

2. Menghidupkan dan mengaktifkan kembali peran koordinasi lintas K/L

dalam rangka memberikan masukan bagi perbaikan pembangunan dan

pengelolaan KSN dan KSCT;

3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan peran K/L dan

pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dan pengembangan

KSN dan KSCT.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan Koordinasi strategis KSN antara lain:

1. Terwujudnya sinergi lintas stakeholders dalam percepatan

pengembangan KSN dan KSCT;

2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang komperhensif guna

mendukung percepatan pengembangan KSN dan KSCT.

III. LINGKUP KEGIATAN

Adapun lingkup kegiatan koordinasi strategis KSN dan KSCT, secara

substansi kegiatan dikelompokkan ke dalam koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, untuk mendukung

pengembangan KSN dan KSCT.

IV. WILAYAH PULAU JAWA DAN BALI

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung ditetapkan melalui

PP Nomor 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di

Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan

luasan lahan pengembangan KEK sebesar 1.500 hektare. KEK Tanjung

Lesung memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi

salah satu destinasi internasional. Pengusul dan pembangun KEK Tanjung

Lesung adalah PT Banten West Java Tourism Development (PT BWJ).


8

KEK Tanjung Lesung telah resmi beroperasi pada tanggal 23 Februari

2015 ditandai dengan adanya ground breaking kawasan Marina dan

terminal cruise. Di dalam KEK Tanjung Lesung telah terdapat beberapa

sarana penunjang seperti Tanjung Lesung Beach Hotel, Kalicaa Villa Estate,

Bluefish Hotel, Sailing Club and Resort, dan Legon Dadap Village.

Rencana pengembangan infrastruktur yang akan mendukung kegiatan

KEK Tanjung Lesung diantaranya adalah 1) Pelabuhan cruise, 2)

Peningkatan kapasitas jalur kereta Jakarta – Rangkasbitung dan reaktivasi

jalur kereta Rangkasbitung – Labuan; 3) Pembangunan Jalan Tol Serang-

Panimbang dan akses jalan alternatif lainnya; dan 4) Pembangunan Bandara

Umum Banten Selatan di Kecamatan Panimbang.

Gambar 1 Lokasi KEK Tanjung Lesung


9

Pengembangan Cruise Terminal dan Marina telah disepakati melalui

memorandum of understanding antara PT BWJ dengan PT. Pelindo II untuk

membangun pelabuhan seluas 100 ha. Pelabuhan ini memiliki nilai invesari

sebesar Rp 586 Miliar dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

wisatawan mancanegara.

Rencana pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang dimaksudkan

sebagai penunjang konektivitas yang menghubungkan Kota Serang (Serang)

dengan KEK Tanjung Lesung (Panimbang) serta menumbuhkan pusat-pusat

kegiatan baru di sepanjang ruas Jalan Tol Serang-Panimbang. Rencana ini

tertuang dalan rencana aksi KEK Tanjung Lesung untuk diwujudkan

selama-lamanya 3 tahun sejak PP tentang KEK Tanjung Lesung ditetapkan.

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, Presiden Jokowi dalam

kunjungannya meyampaikan harapan agar percepatan pembangunan jalan

tol dapat direalisasikan pada tahun 2018. Saat ini, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat masih melakukan review terkait dengan hasil

studi kelayakan pembangunan jalan tol serang-panimbang yang

menyimpulkan hasil bahwa pembangunan jalan tol tersebut layak secara

ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Hingga saat ini, capaian

pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sebagai berikut:

1. Proses Amdal sedang berjalan, konsultan dibantu melalui DIPA

Kementerian Perekonomian sebagaimana hasil tindak lanjut Workshop

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Ratu Hotel

Bidakara tanggal 9 Juni 2015;

2. FS yang telah disampaikan saat ini sedang direview oleh Direktorat

Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Ditargetkan Bulan Oktober telah selesai; dan

3. Pembebasan lahan sepanjang 20 KM dari 25 KM (80%) telah dilakukan

oleh PT. BWJ. Bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU) yang direncanakan adalah Supported Build Operate Transfer (S-

BOT).


10

Pembangunan Bandara Umum Banten Selatan masih dalam tahap

proses pembahasan dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan

investor yang akan membangun. Dalam jangka pendek PT BWJ berencana

untuk membangun Airstrip (bandara khusus) di dalam KEK Tanjung

Lesung untuk mempercepat kepentingan investasi ke dalam kawasan.

Airstrip ini bersifat sementara dan hanya dapat diakses oleh pesawat terbang

dengan kapasitas terbatas (hingga 14 orang).

PT. BWJ juga telah melakukan promosi dan melakukan

penandatanganan MoU dengan calon investor potensial. Beberapa sektor

yang telah memiliki investor adalah:

1. Pusat Kajian Budaya Maritim Nasional oleh President University;

2. Resort di 2 lokasi masing-masing oleh Eastern Latitudes, Ltd. dan Euro

Asia Management (S) Pte, Ltd.;

3. Tanjung Lesung Digital World oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.;

dll.

V. WILAYAH PULAU SUMATERA


Wilayah Pulau Sumatera memiliki 2 KEK yang terletak di Provinsi

Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. KEK yang berada di Sumatera Utara

adalah KEK Sei Mangkei yang ditetapkan melalui PP Nomor 29 Tahun

2012 dengan lokasi di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

KEK Sei Mangkei sudah resmi beroperasi pada bulan Januari 2015. KEK

Sei Mangkei mempunyai rencana pengembangan hingga luas 2.002,77 Ha,

saat ini eksisting pembangunan tahap I seluas 104 Ha. KEK Sei Mangkei

bergerak dibidang industri agro, logistik, dan pariwisata. Komoditi

utamanya adalah sebagai pusat hilirisasi kelapa sawit menjadi Crude Palm

Oil (CPO) dan Oleochemicals.

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) sebagai pengusul dan

pembangun kawasan berkewajiban untuk membangun infrastruktur dasar di


11

dalam kawasan. Adapun beberapa infrastruktur yang sudah dipersiapan

yaitu:

1. WWTP kapasitas 250 m3/jam.

2. Dry Port kapasitas 5.300 TEUs. (Kemenperin)

3. Rel KA sepanjang 2,95 Km. (Kemenperin)

4. Tank Farm kapasitas 2 x 3000 Ton (CPKO) dan 2 x 5000 Ton (CPO).

(Kemenperin)

5. Jalan poros ROW 62, ROW 43 dan ROW 30 sepanjang 4,785 Km serta

saluran induk. (Kemenperin)

Sedangkan rencana pembangunan kawasan untuk tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Tank Farm 6 unit dan tank farm untuk hasil produk turunan sawit.

2. Kolam ROW water dan intake, WTP kap. 500 m3/jam, round tank kap.

500 m3/jam, dan jaringan distribusi air bersih.

3. Jalan kawasan, saluran saluran induk dan pagar Kavling Industri.

4. Dry Port Domestik lengkap dengan sarana penunjang.

5. Kantor Utama kawasan luas 7000 m2 lengkap dengan sarana penunjang.

CPO dan Oleochemicals sebagai bahan dasar dalam pembuatan

berbagai macam produk kosmetik maupun makanan membuat PT Unilever

tertarik untuk menanamkan investasinya di KEK Sei Mangkei. PT Unilever

melalui anak perusahaan PT Unilever Oleochemical Indonesia telah menjadi

achor di KEK Sei Mangkei dan nilai investasi sebesar Rp 2 Triliun.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei

diantaranya:

1. Harga gas yang masih terlalu tinggi membuat investor energi masih

belum dapat berinvestasi di KEK Sei Mangkei.

2. Belum terbitnya surat persetujuan penggunaan lahan untuk pembangunan

(SP2LP) dari Gubernur Sumatera Utara untuk pembangunan Rel Kereta Api di

beberapa ruas.


12

Gambar 2 Lokasi KEK Sei Mangkei

KEK yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah KEK Tanjung

Api Api yang ditetapkan melalui PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang KEK

Tanjung Api Api. Lokasi KEK Tanjung Api Api berada di Desa Muara

Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten

Banyuasin. Gubernur Sumatera Selatan sebagai pengusul diharapkan dapat

mempermudah pembangunan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun

di luar kawasan. KEK Tanjung Api Api bergerak di bidang industri agro,

industri manufaktur, dan logistik sebagaimana terlihat pada gambar ..


13

Gambar 3 Lokasi KEK Sei Mangkei

Dukungan infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah

adalah pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dan peningkatan jalan

provinsi ruas Palembang – Tanjung Api Api sepanjang 68 Ha. Untuk

infrastruktur di dalam kawasan akan dibangun pada tahun 2016.

2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

UU No. 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

mendefinisikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga

bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan

atas barang mewah, dan cukai. Kelembagaan dalam pengelolaan KPBPB

terdiri atas Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan KPBPB (BP).

DK ditetapkan oleh Presiden atas usulan Gubernur dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). BP selaku organisasi kelembagaan yang ditetapkan

sebagai pengelola. Kepala dan wakil kepala BP ditetapkan oleh Dewan

Kawasan (DK).

Permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah belum jelasnya status

kelembagaan BP Bintan dan Karimun selaku organisasi kelembagaan yang


14

berwenang untuk mengelola masing-masing KPBPB di Bintan dan

Karimun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko

Ekonomi) berusaha untuk menginisiasi kegiatan FGD dari hasil Kajian

Kelembagaan dalam Peningkatan Daya Saing KPBPB Bintan dan Karimun.

Dalam kajian tersebut dapat ditarik beberapa uraian pembahasan sebagai

berikut:

1. KPBPB memiliki ciri khas tersendiri, beberapa isu yang menyarankan

bahwa sebaiknya KPBPB beralih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) merupakan pernyataan yang kurang bijak;

2. BP Batam sebagai amanah dari PP No. 46 tahun 2007 merupakan suatu

benchmark kelembagaan KPBPB, namun sebenarnya konsep tersebut

masih belum sempurna dan masih perlu dikembangkan. PP No. 5 tahun

2011 tentang Perubahan Atas PP No. 46 tahun 2007 tentang KPBPB

Batam mengatur kembali status kelembagaan di BP Batam. PP tersebut

mendasari munculnya PP. No 6 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan pada BP KPBPB Batam, sehingga BP Batam dapat memiliki

Bagian Anggaran mandiri untuk menggunakan dana APBN (BA 112).

Model pengelolaan keuangan seperti ini yang ingin dicapai oleh BP

Bintan dan Karimun;

3. KPBPB memiliki indeks performa kunci untuk meningkatkan investasi

dan ekspor, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kemenko Ekonomi

peningkatan indeks performa kunci ini perlu didukung oleh kemampuan

kelembagaan yang baik;

4. Posisi KPBPB Indonesia saat ini masih dalam tahap memancing

investasi, kawasan sejenis di Malaysia (Penang dan Johor) sudah dalam

tahap memancing inovasi;


15

5. Rantai penciptaan nilai tambah dapat dilihat dalam skema berikut:

Gambar 4 Konsep Penciptaan Nilai Tambah

KPBPB masih mengambil peranan sebagai pengolah dan perakitan.

Pada peranan ini nilai tambah yang dihasilkan hanya sebesar 20%.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang KPBPB dapat mengambil

peran sebagai perancang dan pengembangan produk baru (inovasi),

sehingga nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai 70%;

6. Peletakan anggaran BP Bintan dan Karimun dalam anggaran

terprogram BA BUN (BA 999.08) akan menjadi temuan oleh BPK

karena diletakkan pada pos yang tidak seharusnya. Apabila menjadi

temuan BPK, maka anggaran BP Bintan dan Karimun harus dipisahkan

menjadi BA mandiri.

3. KAWASAN PERBATASAN

Wilayah Pulau Sumatera memiliki profil yang cenderung berelief

bergunung di wilayah barat. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya barisan

pegunungan di sepanjang wilayah barat Pulau Sumatera atau yang lebih

sering disebut sebagai Pegunungan Bukit Barisan. Adanya pegunungan

yang membentang dari Aceh hingga Lampung sejauh 1650 Km tersebut


16

kemungkinan dipengaruhi oleh zona adanya subduksi di sebelah barat Pulau

Sumatera yang mengakibatkan munculnya gunung – gunung sebagai efek

dari bertumbukanya dua lempeng. Wilayah timur dari Pulau Sumatera

relatif datar dengan sebaran bukit – bukit. Melihat pada kondisi fisiografi

wilayah makrto tersebut. Pulau Sumatera tentunya memiliki persediaan air

yang cukup tinggi untuk sepanjang tahun. Dengan adanya catchment area

yang tersebar dari ujung utara hingga ujung timur Pulau Sumatera dijanjikan

dengan cadangan air dan lahan yang subur. Oleh karena itu Pulau Sumatera

sejatinya memiliki potensi yang tinggi dalam sektor pertanian.

Gambar 5 Peta Sebaran Lokpri Pulau Sumatera

Wilayah perbatasan di Pulau Sumatera tersebar di wilayah barat pulau,

yaitu di Provinsi Nangro Aceh Darusalam, Sumatera Utara , Riau, dan

Kepulauan Riau. Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Pulau Sumatera

sebenarnya sangat strategis dengan adanya Selat Malaka sebagai jalur

strategis pelayaran perdanganan internasional. Selain itu Wilayah Pulau

Sumatera memiliki tiga jalur tol laut, yaitu sisi utara, tengah dan selatan. Hal

tersebut tentunya merupakan peluang besar bagi pengembangan ekonomi di

setiap daerah di dalam Pulau Sumatera. Namun begitu adanya Selat Malaka


17

dan jalur tol laut mendatangkan tantangan besar juga bagi daerah,

khususnya Kawasan Perbatasan Negara agar dapat menyiapkan diri untuk

ikut serta dalam aktivitas ekonomi di wilayah yang strategis tersebut. Perlu

adanya penyiapan infrastruktur wilayah dan sumberdaya manusia untuk

dapat menyeimbangi peluang yang ada. Tanpa adanya usaha pengimbangan,

maka Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Sumatera hanya akan jadi pasar

atau bahkan penonton dalam aktivitas perdagangan di Selat Malaka.

Pulau Sumatera sendiri memiliki perbatasan dii wilayah laut dengan

Negara Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Vietnam. Wilayah paling

utara berbatasan dengan India dimana di dalam perbatasannya masih sering

terjadi aktivitas ilegal seperti ilegal fishing, trafficking,dan penyelundupan

narkoba. Hal terse. Batas wilayahnya sendiri yang sudah disepakati adalah

berupa Batas Landas Kontinen, sementara untuk Batas Zone Ekonomi

Ekslusif hingga saat ini masih dalam proses perundingan. Hal ini perlu

segera disepakati untuk mempertahankan wilayah negara dan potensi yang

ada di dalamnya. Kemudian untuk perbatasan dengan Thailand, hampir

sama dengan India, yaitu belum disepakatinya Batas Zona Ekonomi

Eksklusif. Namun begitu dalam pengelolaan dan pengamanan perbatasan,

Indonesia dan Thailand memiliki hubungan yang baik dengan kerjasama

yang terjalin dalam penanganan isu terorisme, kerjasama pertahanan dan

pertukaran informasi. Perbatasan Indonesia dengan Vitenam berada di

Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna. Terdapat multi klaim Zona

Ekonomi Ekslusif antar dua negara terhadap wilayah Laut Cina Selatan

yang menimbulkan konflik sumberdaya maritim. Meskipun Batas Landas

Kontinen sudah disepakati, perlu upaya perundingan untuk segera

menyelesaikan permasalahan tersebut. Wilayah konflik Laut Cina Selatan

memang perlu untuk segera diperjelas batas wilayahnya. Namun begitu

upaya tersebut mengalami kesulitan karena letak batas yang berada di

tengah Laut Cina Selatan. Sulitnya membuat tanda atau monumen tertentu

di wilatah batas tersebut menjadikan banyak masyarakat sekitar tidak

mengetahui batas wilayah antar negara. Kondisi Laut Cina Selatan yang


18

tidak stabil juga menyulitkan upaya pengamanan batas negara di kawasan

tersebut. Akibatnya banyak aktivitas ilegal yang kurang mendapat tindak

hukum.

Batas Negara Indonesia dengan Malaysia sendiri di Pulau Sumatera ada

di wilayah sekitar Selat Malaka dan sedikit wilayah Laut Cina Selatan.

Batas antar kedua negara masih dalam proses perundingan. Masalah yang

timbul akibat dari ketidakjelasan batas bukan hanya sebatas pada aktivitas

ilegal dan penangkapan nelayan Indonesia, tetapi juga menyangkut masalah

klaim terhadap wilayah laut dan pulau – pulau di Indonesia. Untuk batas di

Selat Malaka sendiri sudah disepakati dan meliputi Batas Zona Ekonomi

Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Batas Laut Kontinen yang tersebar di

beberapa titik di Selat Malaka. Namun begitu untuk pemeliharaan dan

penegasan batas memerlukan adanya upaya yang lebih. Hal tersebut

dikarenakan adanya ancaman abrasi dan banjir yang dapat merusak tanda

batas wilayah. Kemudian untuk Batas Indonesia dengan Singapura masih

dalam proses perundingan terutama di sisi timur Singapura untuk beberapa

segmen batas.

Kota Sabang, Provinsi NAD merupakan wilayah paling utara di

wilayah Pulau Sumatera. Posisinya yang strategis dilewati oleh rute

perdagangan internasional memberikan potensi yang baik bagi Kota Sabang

untuk berkembang. Melihat pada potensi sektor yang ada Kota Sabang

adalah sektor jasa. Fungsi Kota Sabang sebagai PKSN menjadikan Kota

Sabang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Karena PKSN dan lokpri

di wilayah Kota Sabang langsung berhadapan dengan kawasan perbatasan

maka PKSN Sabang selain sebagai pusat kegiatan juga difungsikan sebagai

pusat pelayanan perbatasan dan gerbang perdagangan internasional. Oleh

karena itu pembangunan infrtastruktur terutama terkait dengan infrastruktur

kemaritiman dan konektivitas harus segera dibangun untuk dapat

menunjang pengembangan wilayah Kota Sabang. Kota Sabang sebagai

PKSN hendaknya dapat menjadikan ruang singgah bagi pedagnan yang

berlayar melewati Kota Sabang. Selain sebagai gerbang perdangan


19

internasional dan pelayanan perbatasan, Kota Sabang hendaknya dapat

dijadikan sebagai pusat kegiatan pariwisata di wilayah Iboih yang dapat

menarik dunia internasional. Dalam pengembangan Kawasan Strategis

Nasioanal. Kota Sabang memiliki fungsi strategis sebagai Kawasan

Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB). Sementara untuk Kapet

dipindahkan ke Aceh Besar dan Pidie Jaya. Isu strategis dalam

pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas

Perdagangan Bebas adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tata kelola kelembagaan Badan Pengelola (BP) KPBPB;

2. Kurang harmonisnya peraturan perundangan nasional terhadap KPBPB,

terutama terkait pelimpahan kewenangan ijin investasi dan status hutan

lindung dalam rencana tata ruang wilayah;

3. Kurang harmonisnya hubungan kelembagaan antara perusahaan dengan

tenaga kerja;

4. Kurang baiknya pengelolaan infrastruktur sarana dan prasarana

pendukung kawasan;

5. Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan bebas sebagai bisnis.

Dari isu strategis tersebut dapat diketahui bahwa Kota Sabang masih

memerlukan persiapan untuk dapat menunjang fungsi Kota Sabang sebagai

KPBPB, yaitu melalui peningkatan kelembagaan, sistem ketenaga kerjaan

dan pembangunan infrastruktur dasar.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki satu lokasi prioritas di

Kecamatan Tanjung Beringin sebagai Kawasan Perbatasaan Negara.

Perbatasan yang ada termasuk perbatasan laut yang berada di Selat Malaka.

Tidak jauh berbeda dengan Kota Sabang, Kabupaten Serdang Bedagai pun

memiliki potensi dari adanya jalur pelayaran perdaganan internasional.

Potensi yang ada adalah berupa pertanian dan industri mengingat kontribusi

yang besar pada sektor tersebut dalam PDRB Kabupaten Serdang Bedagai.

Sektor pertanian Kabupaten Sedang Bedagai banyak didukung oleh sub

sektor perikanan dengan berbagai macam hasil tangkapan baik dari

perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Kabupaten Serdang


20

Bedagai dapat berfungsi sebagai Kawasan Industri dengan mengandalkan

pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Hasil dari industri tersebut dapat

kemudian dipasarkan melalui PKSN Sabang atau melalui lokasi prioritas

Kecamatan Tanjung Beringin langsung. Untuk mendukung kegiatan

perdagangan di kawasan perbatasan tersebut dapat ditunjang dengan adanya

pembangunan pelabuhan yang dapat menampung kapal – kapal pedagang di

Selat Malaka.

Provinsi Riau memiliki 6 (enam) Kabupaten yang memiliki lokasi

priortias penanganan Kawasan Perbatasan Negara. Pada tahun 2015 fokus

penanganan hanya berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten

Bengkalis saja. Penanganan kabupaten lain akan dimulai pada tahun – tahun

berikutnya. Beberapa isu strategis yang ditangkap dalam pembangunan

kawasan perbatasan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana dan prasarana penyebrangan (pelabuhan) yang

ada ditargetkan dapat melayani hingga ke Malaka, tidak hanya

menghubungkan ke Bengkalis saja.

2. Pembangunan pelabuhan internasional di Muara Tanjung diintegrasikan

dengan pembangunan kawasan industri dan juga pembangunan

ekonomi perbatasan khususnya Riau untuk menjadikan Riau dan Kep.

Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang unggul.

3. Kecepatan pembangunan tol laut di tahun 2015 masih tersendak karena

tidak adanya master plan. Karena lambatnya laju pembangunan

tersebut, beberapa sabuk tol laut di wilayah utara dan selatan masih

belum disambung. Pada akhir 2019 targetnya akan disambungkan.

4. Strategi dalam pembangunan konektivitas darat yang dapat diterapkan

adalah menghubungkan Riau dengan Padang sebagai alternatif akses

Riau dan Padang yang terkendala topografi wilayah. Hal tersebut akan

memfasilitasi penguatan hubungan kerja sama ekonomi antar ke dua

wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

5. Pembangunan sektor pariwisata saat ini jarang disentuh karena terpencil

dan membutuhkan akses ke wilayah tersebut. Dengan adanya UU 23


21

tahun 2014, hal tersebut bisa menjadi peluang untuk mengembangkan

kawasan pariwisata di perbatasan dengan pembangunan jalan nasional

yang dapat membuka akses ke wilayah tersebut.

6. Wilayah perbatasan seyogyanya memiliki alokasi DAK yang sangat

tinggi, tetapi karena DAK ini mempunyai unsur politik, DAK yang

masuk ke daerah belum bisa masuk sesuai target. Kedepannya akan

diusahakan bottom up Proposal based agar DAK dapat sesuai target dan

sesuai kebutuhan daerah. Untuk tahun 2016 terdapat 3 jenis DAK :

DAK Reguler, IPD dan DAK Transformasi. Secara kriteria Kawasan

perbatasan masuk ke dalam ketiga DAK tersebut.

7. Selat malaka merupakan selat yang diandalkan dari tiga ALKI yang

ada. Pembangunan Dermaga di wilayah tersebut (Kuala Tanjung) pada

awalnya untuk menyaingi Singapura. Seharusnya pembangunan yang

ada bersifat komplementari baik antar negara dan antar wilayah agar

wilayah dapat maju bersama.

8. Kebijakan pemerintah pusat saat ini masih sangat berorientasi ke

Kawasan Timur Indonesia karena hanya melihat data kuantitatif yang

ada dan kurang mempertimbangkan fakta lapangan. Namun jika melihat

pada kenyataan di lapangan pada tiap – tiap kawasan perbatasan

perbedaanya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu pembangunan kawasan

perbatasan sebaiknya tidak fokus ke Kawasan Timur Indonesia saja,

tetapi dapat merata ke seluruh wilayah.

9. Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah aksi dari setiap konsep dari

pembangunan yang ada karena konsep pembangunan sudah jelas. Aksi

yang ada harus tidak mengandung unsur ego sektoral agar

pembangunan dapat terintegrasi dengan baik.

10. Permasalahan Perbatasan Provinsi Riau :

a. Kemajemukan Masyarakat

b. Kesra

c. Disintegrasi NKRI

d. Wilayah perbatasan internasional


22

e. Illegal logging dan Fishing

f. Perampokan di laut

g. Penyelundupan Narkotika, Senjata Api dan Sembako

11. Tol Laut Selat Malaka sudah selesai. Hal ini harus menjadi strating

point pembangunan wilayah di sekitar tol tersebut dengan membangun

SDM, infrastruktur dan sektor lainnya di kawasan perbatasan sekitar

tol.

12. RTRW menjadi isu khusus di Riau karena dengan tidak adanya RTRW

Pemda tidak bisa memfasilitasi (menunjuk lahan yang di luar kawasan

lindung) investasi dari swasta.

13. Terdapat perbedaan lokpri antara Raperpres Kawasan Perbatasan

Negara oleh satker ATR daerah dengan Lokpri yang ada di RPJMN

2015 - 2019. Pada akhirnya untuk mengatasi masalah tersebut tetap

digunakan daftar lokpri yang berada di dalam RPJMN 2015 – 2019.

14. Perlu adanya penyampaian Renaksi Indragiri Hilir yang telah

disampaikan dalam Rakorbangtas tahun 2015 karena adanya perubahan

renaksi setelah adanya upaya verivikasi.

15. Pemda Kabupaten Indragiri Hilir sudah berencana membangun jalan Ke

Pelalawan yang dapat mempersingkat waktu tempuh, tetapi proses

pembangunan terkendala masalah kawasan hutan. Tindak lanjut dari

masalah tersebut adalah dengan melakukan deliniasi ulang dengan

penegasan kawasan hutan agar pembangunan dapat segera berlangsung.

Skema pendanaan bisa menggunaan DAK tergantung dengan status

jalan dan fungsi dari jalan tersebut. Untuk sementara pembangunan

jalan tidak bisa dilaksanakan karena tidak berprinsip clean celar and

clear dan justru dapat menimbulkan masalah lain karena ketidakjelasan

lahan.

16. Isu kelembagaan mengenai lembaga – lembaga pengelola perbatasan di

kawasan perbatasan sudah dijelaskan dengan baik, tetapi dalam usaha

perbaikannya sepertinya belum optimal dilakukan. Progres – progres

tusi dari setiap lembaga pun belum jelas. Output kegiatan yang ada


23

seharusnya tidak hanya dokumen – dokumen laporan saja, melainkan

capaian – capaian dan dampak dari pembangunan kawasan perbatasan

yang ada. Dari segi kelembagaan memang hanya sedikit lembaga yang

bekerja sesuai dengan Nawa Cita.

17. Kondisi saat ini, Titik Referensi yang berada di pulau Batu Manggi

berbatasan langsung dengan perbatasan Malaysia. Diharapkan usulan

reklamasi pembangunan TR sudah difasilitasi ke BNPP. Hasil survey

ke lapangan terdapat temuan kapal asing yang sedang memetakan

wilayah kawasan perbatasan yang ada. Usulan yang ada sepertinya

belum terakomodir Bappenas.

18. Sepertinya pembangunan saat ini hanya mengarah ke timur saja. Belum

jelas waktu pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan di wilayah

barat Indonesia, padahal saat ini isu masuknya narkoba karena

lemahnya perbatasan menjadi isu utama yang harus segera ditangani

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 6 lokpri, yaitu Merbau,

Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, dan Rangsang Pesisir.

Penanganan 2015 fokus pada Kabupaten Rangsang Barat dan Rangsang

Pesisir. Potensi pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten

Kepulauan Meranti lebih variatif. Hal tersebut dikarenakan proporsi

kontribusi sektor dalam PDRB yang relatif terdistribusi untuk sektor

pertanian, pertambangan, perdagangan, dan industri. Potensi – potensi

tersebut sudah didukung dengan adanya Pelabuhan Tanjung Harapan yang

merupakan Pelabuhan untuk rute domestik dan internasional. Harapanya

pelabuhan tersebut dapat memberikan pemicu pembangunan kawasan

perbatasan dengan mengandalkan komoditas lokal dan industri lokal sebagai

pencipta nilai tambah. Infrastruktur yang perlu diperbaiki adalah

konektivitas darat wilayah. Hal tersebut dikarenakan sekitar 50% jalan di

Kabupaten Kepulauan Meranti masih berupa jalan tanah. Beberapa masalah

dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah mengenai Kabupaten

Meranti yang memiliki resoko abrasi yang besar sehingga wilayah

pesisirnya semakin tergerus. Hal tersebut dapat berdampak pada aktivitas


24

sosial ekonomi masyarakat kepesisiran Kabupaten Meranti. Kemudian

untuk telekomunikasi, beberapa wilayah tidak menerima siaran televisi dan

radio Indonesia. Setiap hari yang masyarakat perbatasan Kabupaten Meranti

lihat dan dengar adalah acara milik Negara Malaysia. Hal tersebut tentu

dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan wawasan nusantara

masyarakat perbatasan Kabupaten Meranti.

Kabupaten Bengkalis meliputi wilayah Pulau Sumatera dan wilayah

Pulau Bengkalis. Potensi unggulan dari Kabupaten Bengkalis adalah dari

sektor pertambangan minyak bumi. Selain itu karena tanah di Kabupaten

Bengkalis kaya akan kandungan organik maka sektor pertanian di wilayah

ini dapat dikembangkan. Komoditas yang ada di dalam wilayah seharusnya

dapat didukung oleh industri pengolahan untuk memberikan nilai tambah

dari komoditas yang ada terutama pertambangan. Hal ini telah dibuktikan

dengan adanya Pengembangan Kawasan Industri Bukit Batu yang tetap

berwawasan lingkungan dan mensinergiskan beberapa kawasan perbatasan

sekaligus. Namun begitu saat ini pembangunan kawasan industri tersebut

belum ada progres yang signifikan. Pengembangan kawasan industri akan

sangat bergantung pada RTRW untuk memperhatikan kawasan lindung

yang ada di dalam wilayah. Kaitanya dengan pengembangan wilayah

Kabupaten Bengkalis, tedapat beberapa isu strategis yang menjadi

perhatian, yaitu :

1. Kawasan konservasi ikan terumbu yang dapat dijadikan sebagai basis

pariwisata bahari wilayah.

2. Sarana dan prasarana di Pulau Rupat untuk mengawasi kegiatan di

kawasan perbatasan karena selama ini rawan akan kegiatan illegal

fishing.

3. Lahan – lahan yang ada di Kabupaten Bengkalis terlalu sempit untuk

pengembangan pertanian. Luas lahan yang ada tidak memenuhi standar

kriteria pertanian.

4. Potensi wisata belum pernah disentuh oleh pemerintah pusat.


25

Lokasi prioritas untuk pembangunan Kawasan Perbatasan di Provinsi

Kepulauan Riau untuk tahun 2015 befokus di Kabupaten Bintan

(Kecamatan Tembalan) dan Kota Batam (Kecamatan Belakang Padang).

Wilayah perairan sebelah timur Kabupaten memerlukan penanganan karena

adanya wilayah perairan yang belum memiliki perjanjian batas laut. Hal

tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan kawasan

perbatasan laut Indonesia – Singapura dan mencegah adanya kegiatan ilegal

serta penangkapan nelayan dari ke dua negara. Dari sisi pertahanan,

diketahui Kabupeten Bintan juga belum memiliki PLBN yang dapat

mendukung pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan. Kabupaten

Bintan akan direncanakan sebagai kawasan perdagangan bebas. Oleh karena

itu diperlukan sarana prasarana penunjang keamanan yang dapat

mendukung aktivitas perdagangan bebas. Selain sarana keamanan berupa

pos lintas batas, diperlukan juga sarana prasarana konektivitas dalam

wilayah dan ke luar wilayah (antar pulau). Untuk mengimbangi Kota Batam

yang sudah relatif berkembang perlu adanya kebijakan afirmatif yang dapat

berpihak dan mengimbangi pembangunan sarana prasana di Kabupaten

Bintan khususnya untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah. Melihat

pada proporsi PDRB yang ada, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bintan

merupakan Kabupaten yang didominasi sektor industri pengolahan dan

pertambangan. Selain itu sektor pertanian meskipun bukan sektor unggulan

mempunuayai potensi untuk berkembang karena adanya pertumbuhan

ekonomi dari sektor tersebut, khususnya dalam sub sektor peternakan dan

perikanan. Kabupaten Bintan memiliki kawasan industri yang merupakan

hasil kerjasama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Namun begitu

dalam kawasan industri dominasi industri yang ada masih berupa industri

barang elektronik. Perlu adanya pengembangan industri pengolahan untuk

dapat menekan produski pengolahan komoditas lokal sebagai bentuk

peningkatan nilai jual. Hal – hal penting dalam pengelolaan kawasan

perbatasan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Perbatasan agar dapat segera diselesaikan.


26

2. Pengusulan titik – titik penangkapan ikan yang aman.

3. Mengusulkan kawasan konservasi penyu.

Kota Batam memiliki fungsi strategis untuk wilayah itu sendiri dan

wilayah di sekitarnya. Kota Batam merupakan Pusat Kawasan Strategis

Nasional dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdaganan Bebas. Melalui

fungsi Kota Batam dapat dikembangkan sebagai ujung tombak perdagangan

internasional. Dominasi PDRB Kota Batam berada di sektor industri.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang relatif mendukung industri di

Kota Batam telah menjadi suatu kawasan yang mampu menarik banyak

masyarakat dari luar daerah untuk datang ke wilayah tersebut. Hal tersebut

bisa menimbulkan efek negatif pada wilayah di sekitarnya jika tidak

dilakukan upaya perimbangan pembangunan infrastruktur di wilayah selain

Kota Batam. Kota Batam sebagai PKSN tentunya harus memiliki potensi

yang menunjang agar wilayahnya dapat berkembang. Namun fungsi PKSN

juga tidak terlepas untuk dapat mendorong pengembangan wilayah di

sekitarnya. Kawasan Industri Kota Batam harapannya dapat menjadi

indsutri hulu dari komoditas yang ada di wilayah sekitarnya dan kemudian

industri hilir dapat dikembangkan di wilayah luar Kota Batam untuk

meningkatkan daya saing wilayah. Kawasan Industri Kota Batam selain

memiliki dampak positif terhadap wilayahnya, juga memiliki dampak

negatif, yaitu pencemaran lingkungan dari aktivitas bongkar muat kapal

pengangkut barang hasil atau input industri. Pencemaran lingkungan

tersebut kemudia dapat berakibat buruk pada kesejahteraan nelayan karena

laut yang tercemar. Selain sebagai pusat aktivitas ekonomi kawasan, Kota

Batam juga difungsikan sebagai pusat pertahanan keamanan kawasan

perbatasan dengan adanya Titik Dasar di Pulau Nipa yang merupakan

penegas batas wilayah laut Indonesia dengan Singapura. Kondisi dari Pulau

Nipa tersebut saat ini masih sangat memerlukan perhatian. Hal tersebut

dikarenakan adanya ancaman erosi yang dapat membuat monumen

perbatasan hancur. Untuk saat ini pengelolaan keamanan di Pulau Nipa

ditunjang dengan adanya Posal yang dilengkapi menara pengawasan untuk


27

mencegah adanya aktivias ilegal di kawasan perbatasan laut Indonesia –

Singapura.

VI. WILAYAH PULAU KALIMANTAN


KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) ditetapkan melalui PP

No. 85 Tahun 2014 tentang KEK MBTK yang berlokasi di Kecamatan

Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK

MBTK memiliki luas 557,34 ha dengan potensi unggulan adalah

pengolahan kelapa sawit dan logistik. Terdapat 4 zona pengembangan

industri di kawasan KEK MBTK yaitu industri oleokimia dasar, industri

berbasis makanan, industri non-makanan, dan industri lainnya. Rencana

pengembangan KEK MBTK dalam jangka panjang seluas 32.800 ha yang

terdiri dari: KIPI Maloy seluas 5.305 ha, Batuta Chemical Industrial Park

seluas 1.000 ha, dan Trans Kalimantan Economic Zone seluas 26.500 ha.

Gambar 6 Lokasi KEK MBTK


28

PT Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai pengusul mempunyai

tanggung jawab untuk mempersiapkan infrastruktur dalam kawasan dan

Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur disekitar kawasan. Adapun

dukungan Pemerintah Daerah yang sudah terbangun adalah:

1. Pembangunan akses jalan menuju kawasan KEK MBTK.

Perkembangan saat ini adalah jalan yang sudah terbangun sepanjang

17,5 km menggunakan pembiayaan dari APBN sebesar 375 Milyar.

Jalan ini terbagi atas 2 jalur dengan 4 lajur dan konstruksi beton.

2. Pembangunan jalan di dalam kawasan menggunakan pembiayaan

APBD sebesar 305 Milyar. Saat ini sudah terbangun 7,14 km dengan

permukaan tanah dan 1,7 km rigid.

3. Pembangunan pelabuhan terminal CPO sisi darat terdiri atas kantor

badan pengelola yang sudah terbangun dan cause way yang masih

dalam tahap pembangunan. Panjang cause way yang sudah terbangun

adalah 425 m dari total 700 m.

4. Pembangunan pelabuhan terminal CPO sisi laut sudah terbangun

pondasi untuk dermaga (trestle) sepanjang 1,5 km dengan kedalaman

15 – 20 meter sehingga mampu dilalui oleh kapal bermuatan 100.000

DWT.

5. Pembangunan SPAM Maloy. Gedung pengelola SPAM sudah

terbangun beserta dengan bendungannya. Pipa transmisi yang sudah

terbangun sepanjang 1,2 km dari total 24,2 km.

6. Pembangunan tangki timbun CPO. Luas lahan yang sudah dibebaskan

untuk pembangunan tangki timbun CPO seluas 4 ha dari total

kebutuhan 10 ha. Jumlah tangki yang dapat dibangun dalam fase

pertama adalah 19 unit dengan tinggi 16 meter dan diameter 16 meter.

7. Pembangunan rel kereta Ma. Wahau – Lubuk Tutung dalam tahap

penyipan lahan. Rel ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi

dengan Ras Al-Khaimah investment group.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan KEK MBTK adalah sebagai berikut:


29

1. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang belum

ditetapkan berimplikasi kepada pembangunan tangki timbun CPO yang

sudah di anggarkan oleh Kementerian Perindustrian tidak dapat berjalan.

Perusahaan pemenang tender belum dapat melakukan pembangunan

karena terkendala amdal dan alih fungsi penggunaan hutan mangrove.

2. Pelabuhan Maloy hanya menjadi feeder di dalam program

pengembangan tol laut sehingga perlu dikaji ulang untuk dapat

meningkatkan kapabilitas pelabuhan.

3. Belum adanya pembangunan ketenagalistrikan untuk memenuhi

kebutuhan industri. Diharapkan dapat memanfaatkan energi terbarukan.

4. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dengan industri yang

akan dilaksanakan di dalam KEK MBTK.


Wilayah Pulau Kalimantan memiliki tiga provinsi dengan kawasan

perbatasan dimana di dalamnya hampir seluruh kabupaten kawasan

perbatasan ditangani mulai tahun 2015. Arah pengembangan kawasan

perbatasan di Pulau Kalimantan difokuskan dalam peningkatan peran

wilayah sebagai beranda depan negara dengan pengembangan Pusat

Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan lokasi prioritas. Wilayah Pulau

Kalimantan memiliki perbatasan darat dan laut khususnya dengan Malaysia.

Perbatasan darat membentang sepanjang 2.000 Km dari Kabupaten Sambas

(Tanjung Datu, Kecamatan Paloh) hingga Kabupaten Nunukan (Pulau

Sebatik). Kabupaten – kabupaten yang menjadi kawasan perbatasan adalah

Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau,

Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Mahakam Ulu,

Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Kesemuanya merupakan kabupaten yang ditangani mulai dari tahun 2015

kecuali Kabupaten Berau yang ditangani mulai pada tahun 2016.

Batas wilayah antar negara Indonesia dengan Malaysia khususnya di

Wilayah Pulau Kalimantan merupakan salah satu isu strategis dalam


30

pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, terutama setelah adanya Nawa

Cita Presiden ke 3 yang mengamanatkan pembangunan dari pinggiran.

Setelah adanya Nawa Cita tersebut kementrian/lembaga banyak memberi

perhatian di perbatasan Indonesia – Malaysia khususnya di Kecamatan

Entikong. Keberadaan patok batas merupakan salah satu aspek penting

dalam penegasan batas antara Indonesia dengan Malaysia. Patok batas antar

ke dua negara di Wilayah Pulau Kalimantan memiliki permasalahan karena

seringnya terjadinya penggeseran patok secara sengaja. Hal tersebut

mencerminkan bahwa pengamanan batas negara di sekitar patok belum

berjalan secara optimal, selain itu kesadaran masyarakat di sekitar patok

batas akan batas wilayah masih belum baik. Selain kurang pengawasan,

pilar batas yang ada juga memiliki jarak yang cukup jauh sedangkan tidak

semua bentuk pilar batas mudah untuk dilihat dari jarak yang jauh sehingga

menyulitkan pengawasan dari pilar batas tersebut. Kondisi fisik pilar batas

yang sangat kecil mendatangkan resiko hilang, dipindahkan, rusak, atau

tidak dilihat oleh masyarakat sekitar. Selain karena dipindahkan oleh pihak

– pihak yang kurang bertanggung jawab, pilar batas yang rusak diakibatkan

oleh ketidaksengajaan masyarakat sekitar seperti aktivitas pertanian atau

perkebunan.

Permasalahan batas memang belum memiliki kesepakatan untuk

seluruh segmen batas. Dalam upaya penanganannya dibentuk kerja sama

antar dua negara untuk dapat mempercepat penyelesaian batas wilayah.

Namun begitu tidak jarang pula kerja sama tersebut tidak membuahkan

kesepakatan antar ke dua negara. Sebagai contoh dalam pelaksanaan suvey

bersama terhadap tanda batas wilayah di Jagoi Babang. Negara Malaysia

tidak mengakui gadanya garis batas di Gunung Raya 2 dan Gunug Raya 1.

Meski begitu pada tahap awal kerja sama tersebut telah menyepakati lima

permasalahan perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah. Tindak lanjut dari

kesepakatan yang adalah dengan melakukan pemetaan kawasan perbatasan

darat. Peta tersebut dapat berguna bagi pemerintah dan stakeholder dalam

mengelola kawasan perbatasan. Hal yang perlu dilakukan kedepannya


31

adalah pemetaan wilayah yang rawan akan aktivitas ilegal. Hal tersebut

dilakukan untuk upaya pencegahan aktivitas ilegal di kawasan perbatasan.

Melalui pemetaan dapat diketahui wilayah – wilayah mana yang

memerlukan perhatian khusus dalam penanganan aktivitas ilegal di kawasan

perbatasan. Selama ini kawasan perbatasan di Wilayah Pulau Kalimantan

rentan akan aktivitas ilegal, seperti perdagangan ilegal, ilegal logging,

pembalakan liar, TKI ilegal, dan human traficking. Untuk mencegah

aktivitas tersebut pemerintah Indonesia belum memiliki kesiapan yang

cukup karena banyak sarana prasarana penunjang seperti PLBN terpadu dan

instansi – instansi penunjang kegiatan CIQS yang diperlukan.

Kabupaten Sambas merupakan kabupaten diujung barat Kalimantan

yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia. Kabupaten tersebut

memiliki 1 lokasi prioritas dan 1 kecamatan PKSN yang berbatasan

langsung dengan Negara Malaysia. Sajingan Besar merupakan lokpri

sedangkan Paloh merupakan PKSN. Aksesibilitas wilayah dari Pontianak ke

Kabupaten Sambas sudah relatif baik. Aksesibilitas tersebut dapat

menunjang untuk distribusi produk dari atau ke arah Pontianak. Namun

begitu jalan menuju lokpri perbatasan dan PKSN masih sangat kurang. Jalan

yang ada masih berupa jalan tanah yang belum diperkeras dan berpontesi

tergenang saat hujan. Hal tersebut mengakibatkan wilayah tersebut terisolir.

Adanya DAK SPKP pada tahun 2014 sangat bermanfaat dalam

pembangunan jalan di kawasan perbatasan. Namun begitu karena DAK

SPKP sudah tidak ada di tahun 2015 pembangunan konektivitas di lokpri

perbatasan menjadi terhambat lagi. Dalam kaitannya dengan pembangunan

Kawasan Perbatasan Negara di berbagai bidang di Kabupaten Sambas

melalui DAK terdapat beberapa catatan penting sebagai berikut

1. Kawasan perbatasan sangat jauh, jika dibandingkan dengan Malaysia,

pendapatan daerah 10 kali dari kawasan perbatasan Kabupaten Sambas

2. Ada blue print pembangunan kawasn perbatasan yang dapat digunakan

dalam pembangunan kawasan perbatasan.


32

3. Prioritaskan daerah dalam Musrenbangnas lebih banyak. Dalam

Musrenbangnas yang dominan sepertinya hanya provinsi karena saat

penyampaian perencanaan sudah dipaparkan oleh K/L akan membuat

apa.

4. Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh merupakan kawasan

perbatasan di Kabupaten Sambas. Jalan di Temajuk jika banjir akan

dialiri air, penyebrangan menggunakan kapal kayu. Perlu adanya

perkerasan jalan.

5. Kondisi DAK sampai tanggal 2 Desember, untuk total 4 DAK baru

teralisasi 46,92% (keuangan), untuk kondisi fisik (40,23%) dalam

triwulan ke tiga. Secara umum tidak ada hambatan dalam realisasi

penggunaan DAK. Hanya DAK Pasar saja yang mengalami kesulitan

dalam realisasinya.

6. Totalan bobot dari DAK yang ada sangat susah direalisasikan untuk

bidang jalan. Namun begitu pada akhir tahun kemungkinan sudah dapat

dicapai targetnya.

o Untuk kelanjutannya dapat diserap pada tahun beriktunya dengan

memberikan surat Kepala Daerah ke PMK dan K/L teknis terkait

dengan menjelaskan kronologis mengapa tidak bisa direalisasikan.

7. Pelaksanaan pembangunan daerah masih terlalu banyak regulasi

sehingga koordinasi dan sinkronisasi susah dilaksanakan.

8. Harapnnya di daerah dapat diberi payung hukum dalam pelaksanaan

penggunaan anggaran dan pembangunan.

9. Regulasi yang ada membuat daerah bingung, bagaimana sebenarnya

bentuk koordinasi dan sinkronisasi daerah dan K/L dalam

perencanaanya. Bagaimana koordinasi dan singkronisasi daerah dan

K/L dapat berjalan sementara regulasi yang ada dapat berbeda – beda.

10. Alat kesehatan sangat diperlukan di rumah sakit, tetapi alat kesehatan

(ventilator) tersebut susah untuk dapat dikirimkan ke daerah. Padahal

alat tersebut memiliki nilai strategis.


33

11. Masalah kesehatan adalah banyak orang miskin kurang terjamin

bantuan – bantuan yang sudah terprogramkan pemerintah. Hal tersebut

dikarenakan masalah data yang tidak tepat. Selain itu juga sarana

prasarana kesehatan kurang memihak pada orang miskin dalam

menangani kesehatan. Perlu adanya perimbangan antara pembangunan

infrastruktur ksehata daerah dengan akses kesehatan daerah tersebut.

(Direktur Rumah Sakit Kab. Sambas)

12. Dalam perwujudan realisasi DAK untuk alat peraga pendidikan, sampai

saat ini belum diterima bentuk alatnya.

13. Ada Sistem Informasi DAK dari Kemendikbud, tetapi sampai saat ini

belum berjalan dengan optimal.

14. Temajuk : Ada beberapa sekolah (SD dan SMA) dengan kondisi yang

sangat kurang apabila dibandingkan dengan Malaysia, kondisi fisik

bangunan sekolah masih sangat kurang. Pembangunan fasilitas

pendidikan di wilayah tersebut harus segera dilakukan untuk mencegah

masyarakat Indonesia yang justru akan ke Malaysia untuk mendapatkan

pendidikan yang lebih layak.

15. Sajingan Besar : Fasilitas sekolah sudah cukup baik, tetapi perelatan

(komputer, laptop, dan alat peraga lainnya) dalam sekolah tersebut yang

belum terlengkapi.

16. Untuk SMK dan SMP DAKnya tidak jelas. Berdasarkan konfirmasi

dengan Kemendikbud, DAK tersebut ditunda (menunggu hingga bulan

Februari). Keberadaan DAK untuk pendidikan sangat membantu

terutama dalam perbaikan fisik bangunan sekolah.

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Sambas

memerlukan adanya kebijakan afirmatif seperti DAK SPKP yang dapat

membantu dalam pengadaan kawasan perbatasan. Namun karena adanya

perubahan dalam bidang DAK alokasi untuk kawasan perbatasan beresiko

menjadi menurun karena bidang yang ada sifatnya lebih umum.

Kabupaten Bengkayang merupakan hasil pemekaran Kabupaten

Sambas. Kabupaten Bengkayang berada di sebelah timur Kabupaten


34

Sambas dengan lokasi prioritas Siding dan Jagoi Babang. Kecamatan Jagoi

Babang juga difungsikan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional.

Kabaten Bengkayang dapat diakses melalui Kota Singkawang yang juga

terhubungkan langsung ke Pontianak. Letak Kabupaten Bengkayang yang

dilalui dua kota dapat menjadi potensi kabupaten untuk dapat berkembang

mengikuti perkembangan Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Potensi

yang ada di dalam daerah diantaranya adalah Lada, Jagung, Karet dan

Durian. Namun begitu distribusi komoditas tersebut di lokpri masih sangat

kurang. Perlu adanya distribusi produksi dari komoditas yang ada.

Kecamatan lokpri di Kabupaten Bengkayang memiliki alokasi fungsi lahan

sebagai kawasan pertanian lahan kering dan kawasan hutan produksi

terbatas. Dari fungsi lahan tersebut dengan didukung sarana irigasi yang

mendukung dapat dilakukan pengembangan pertanian di kecamatan

perbatasan tersebut. Untuk masalah keamanan batas perlu adanya usaha

peningaktan pengamanan kawasan perbatasan. Hal tersebut dikarenakan

sering hilangnya pilar batas yang ada di kecamatan – kecamatan lokpri

Kabupaten Bengkayang. Untuk penanganan pos lintas batas, Kabupaten

Bengkayang bukan merupakan prioritas penangan di tahun 2015. Oleh

karena itu untuk kegiatan lintas batas Kabupaten Bengkayang masih perlu

penanganan lebih lanjut. Kegiatan lintas batas tidak berbatas pada

pengamanan batas saja, tetapi juga pelayanan sosial ekonomi bagi

masyarakat di dua negara. Hal tersebut dikarenakan letak PKSN dan lokpri

yang ada bersebelahan dan berhadapan dengan perbatasan Negara Indonesia

dan Malaysia.

Kabupaten Sanggau memiliki 1 lokasi prioritas dan 1 PKSN, yaitu

Sekayam dan Entikong. Akses ke wilayah Kabupaten Sanggau dapat

diakses dari Pontianak. Kondisi jalan dari Pontianak tersebut kondisinya

diketahui kurang baik karena permukaannya yang belum 100% diperkeras.

Profil wilayah yang bervariasi dan jalan yang kurang mendukung

mengakibatkan akses wilayah menjadi kurang baik. Jalan yang ada sangat

perlu untuk diperbaiki karena kondisi permukaan jalan yang sudah tidak


35

jelas antara pengerasan dan tanah. Jalan yang rusak berada di sekitar

wilayah Kecamatan Sosok hingga Simpang Tanjung. Jalan ke arah pusat

kegiatan kabupaten pun masih banyak terdapat kerusakan dan perlu

pengerasan. Sementara itu jalan menuju kawasan perbatasan, yaitu ke arah

Sekayam dan Entikong kondisinya sudah relatif baik. Kecamatan Entikong

merupakan kecamatan yang sangat strategis di tahun 2015 mengingat

semakin intensifnya pembangunan dan perhatian pemerintah pusat di

kawasan tersebut. Kegiatan pembangunan terutama dalam rangka

percepatan pembangunan pos lintas batas diketahui semakin intensif

terutama setelah adanya Inrpres Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu.

Kondisi existing dari PLBN Entikong dapat dilihat pada gamber berikut.

Gambar 7 Citra Kondisi Existing PLBN Entikong

Kecamatan Entikong menjadi fokus pembangunan di PLBN di tahun

2015 bersamaan dengan pembangunan PLBN Mota’ain. Isu – isu strategis

dalam pembangunan PLBN Entikong adalah sebagai berikut :

1. Masterplan PLBN terpadu sudah disahkan dalam Perka BNPP No. 5

Tahun 2015 Tentang Masterplan PLBN Entikong Kab. Sanggau,

Kalbar.


36

2. Belum pernah ada renovasi sekalipun, kondisi fisik bangunan masih

relatif baik.

3. Kondisi jaringan Jalan Lintas Malindo sudah baik, didekat PLBN ada

penambahan jalur jalan. Jaringan jalan Simpang Tanjung - Entikong

sudah baik, perlu perbaikan untuk jalan dari arah Sosok.

4. Tersedia jaringan listrik tanpa adanya sumber pendukung (cadangan).

5. Tidak ada (menggunakan dua mata uang).

6. Sumber air dari sungai kecil (menampung), tidak ada aliran dari

PDAM/

7. Ada jaringan provider Telkomsel dengan sinyal internet H+.

8. Lalu lintas orang sekitar 1000 - 3000 orang per bulan dengan

kepentingan, yaitu belanja, wisata, kerja (TKI), dan hubungan

kekeluargaan.

9. Ada kantor karantina dan kantor kesehatan terletak di selatan PLBN. Di

dalam PLBN terpadu juga terdapat pos karantina dan kesehatan.

10. Ada pasar terletak 350 meter dari PLBN.

11. Terdapat aktivitas cut and fill di timur PLBN (mulai September), judul

pekerjaan yang dipublikasikan "Pengembangan Pos Lintas Batas

Negara" Entikong Kabupaten Sanggau oleh Dirjen Cipta Karya,

Kementrian PUPERA. Belum ada aktivitas pembangunan fisik.

Beberapa petugas masih belum tahu arah pembangunan PLBN.

12. Aktivitas PLBN sudah relatif terpadu dengan didukung peralatan CIQS

serta kantor untuk karantina, imigrasi dan karantina.

13. Pos Pamtas terletak jauh di selatan PLBN dekat dengan kantor

Kecamatan Entikong.

14. Produk di Supermarket Tebedu lebih menarik dibanding dengan pasar

tradisional yang ada.

15. Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban prosedur pemeriksaan di

PLBN masih kurang dengan adanya jalan tikus di jalan ladang sawah

yang kerap dilalui masyarakat Indonesia membawa barang dari

Malaysia.


37

16. Lalu lintas orang sekitar 1000 - 3000 orang per bulan dengan

kepentingan, yaitu belanja, wisata, kerja (TKI), dan hubungan

kekeluargaan.

Sementara itu dalam pengembangan kawasan perbatasan diluar dari

pembangunan pos lintas batas, terapat isu penting sebagai berikut :

1. Pembangunan Kabupaten Sanggau khususnya tema perbatasan berfokus

pada pengembangan PKSN dengan mengembangan Kawasan Industri

di dalamnya yang berbasis pada komoditas lokal.

2. Kabupaten Sanggau perlu peningkatan pelayanan dasar terutama

pendidikan dan kesehatan.

3. Biaya pembangunan sarana prasara kelistrikan sangat besar,

diperkirakan 30 juta untuk 1 tiang listrik di Kabupaten Sanggau.

4. Pemanfaatan industri Kelapa Sawit sudah ada industri hulunya (13

Pabrik CPO), tetapi belum ada industri hilir yang dapat memberikan

nilai tambah dan diversivikasi produk.

5. Rencana pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Sanggau tidak

dilaksanakan.

6. Jalan Nasional saat ini sedang dibangun, jalan rusak yang ada berada di

Simpang Tanjung hingga Simpang Empat (Sosok).

7. 13 Kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat jalannya sudah baik

hanya Sanggau saja yang belum baik.

8. Kawasan Wisata Danau Lait tidak ada keberlanjutan penanganan

apabila dibiarkan, maka kawasan tersebut dapat berubah menjadi lahan

sawit baru.

9. Jaringan Komunikasi masih sangat kurang dengan total pencapaian

layanan sampai pada persentasi 64% penduduk terlayani.

10. Wilayah Tayan memiliki potensi untuk dikembangkan water plant.

11. Pembangunan jaringan jalan terkendala dengan adanya hutan lindung.

12. APBD saat ini mecapai 1,6 T hal tersebur dinilai kurang memadai

untuk pembangunan infrastruktur.


38

13. Kecamatan Tayan memiliki wilayah dengan erosi 10 hingga 15 meter

pertahun yang dapat merusak konstruksi jembatan yang ada.

14. Ada kecamatan yang sebenarnya merupakan daerah tertinggal akibat

adanya hutan lindung yang harus dijaga dan menjadi pembatas

pembangunan.

15. Pembangunan tdak dapat mengandalkan DAU, perlu adanya prioritas

dana dari pusat ke Kabupaten Sanggau.

16. Perlu adanya pengadaan guru di Kabupaten Sanggau untuk

pembangunan SDM karena telah banyak guru pensiun.

17. Terdapat dominasi pasar oleh swasta yang lebih dominan dibanding

pasar tradisional.

18. Dalam pembangunan kawasan industri, bisa diusulkan KEK oleh

daerah ke BNPP agar dapat difasilitasi.

19. Alokasi DAK Kabupaten Sanggau pada tahun 2016 akan lebih baik.

20. Pembangunan Kabupaten Sanggau perlu mengaktifkan kembali Sungai

Kapuas sebagai solusi transportasi air dari Pontianak hingga Putu

Sibau.

21. Pembangunan sumberdaya manusia kurang didukung dengan tidak

keberadaan universitas dan ketidakberlanjutan program pelatihan.

22. Kecamatan – kecamatan lain di luar Kecamatan Entikong kurang

mendapat perhatian.

23. Pembinaan dinas pertanian ke petani kurang optimal harapannya

program – protam pengembangan pertanian dapat dibantu oleh pusat.

24. Sanggau sudah memiliki perda mengenai pertanian dan ketahanan

pangan yang dapat diacu dalam pembangunan Kabupaten Sanggau.

25. Kabupaten Sanggau kekurangan anggaran dalam membangun kawasan

perbatasan.

26. Kabupaten Sanggau kurang memiliki komoditas lain yang dapat

digunakan sebagai cadangan apabila komoditas karet dan sawit sedang

tidak produktif atau jatuh di pasaran.

27. Pembangunan PLTN diperlukan agar listrik dapat masuk ke desa.


39

Kabupaten Sintang memiliki dua kecamatan prioritas, yaitu Ketungau

Hulu dan Ketungau Tengah. Komoditas yang ada di perbatasan adalah

Kelapa Sawit dan Jagung. Untuk dapat memberikan nilai tambah pada

komoditas tersebut perlu adanya pengembangan industri hulu – hilir

didukung dengan adanya sarana – prasarana yang menungkang. Dalam

pengembangan kawasan perbatasan terdapat beberapa catatan penting

sebagai berikut :

1. Konektivitas antar desa nyaris 100% tidak terealisasi

2. Pembangunan Jalan di daerah dibangun oleh investor yang melakukan

investasi di daerah tersebut.

3. Pelayanan kesehatan masih belum adil harus merujuk 460 km untuk

sampai ke RSUD yang berada di Pontianak

4. Terdiri dari 1 Pusat Kegiatan Wilayah (Kecamatan Sintang), 4 Pusata

Kegiatan Lokal (Sepauk, Merakai, Kayan Hilir dan Serawai) dan 1

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Jasa)

5. Masih terdapat 41 Desa yang berada pada wilayah hutan

6. Pembangunan Jalan poros perbatasan 222,96 Km akan dilakukan dari

mulai tugu beji yang ada di kecamatan ketungau hulu sampai ujung

ketungau tengah. Namun masuk dalam kawasan hutan

7. Permasalahan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal ada di semua

bidang kehidupan. Namun ada beberapa yang menjadi prioritas

pembangunan yaitu :

o Infrastruktur Jalan Perbatasan maupun daerah tertinggal;

o Sumberdaya Manusia berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan;

o Ekonomi menyangkut Tenaga Kerja

o Pengelolaan Sumberdaya Alam berkaitan dengan keterampilan

masyarakat

o Ideologi

8. Upaya yang akan dilakukan :

o Mengapresiasi pembuatan masterplan/rinduk dalam membangun

kawasan perbatasan dan daerah tertinggal,


40

o Reform regulasi/kebijakan pembangunan daerah.

o Penguatan kelembagaan

o Koordinasi dan sinergisitas antar instansi/kelembagaan dalam

menangani pembangunan di kawasan perbatasan

o Masalah infrastruktur/konektivitas daerah

9. Keterbatasan pelayanan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat yang

rendah, serta ancaman pertahanan, keamanan dan kedaulatan RI

10. Masyarakat perbatasan mayoritas melakukan kegiatan ekonomi di

wilayah Malaysia disebakan jarak ke Pasar Malaysia yang lebih dekat

disbanding ke pasar Indonesia

11. Sebagaian besar melakukan transaksi jual beli di Malaysia, ada juga

yang menjadi Buruh sadap Karet perkebunan Malaysia

12. Pemasukan dari kawasan perbatasan (Ketungau Hulu dan Ketungau

Tengah) mencapai 700-800 M pertahun dari hasil investasi yang ada

disana.

13. Terdapat 8 jalan lintas batas tradisional/jalan tikus di Lokpri

14. Prioritas pembangunan jembatan rangka baja Ketungau II di Nanga

Merakai

15. Jembatan rangka baja untuk akses di ketungau hulu sudah diberikan

bantuan, seperti di RB Kapuas, RB Sungai Saih, RB Empunak, dan RB

Ketungau I

16. Akses Jasa (Sintang-Batas Serawak) sepanjang 206,25 Km merupakan

jalan nonstatus

17. Kondisi kecamatan Ketungau Tengah dan Hulu terdapat Hutan Lindung

yang 57314 Ha, Hutan Produksi Terbatas +/- 67.000 Ha, Hutan

Produksi 78.681,1 Ha, APL 20165,75 Ha,

18. 6 Perkebunan Sawit, PT Permata Lestari Jaya, PT Permindo Lestari,

Kiara sawit Abadi, Prima Jaya Grup, PT Permata Lestari Jaya, PT Duta

Agro Prima. 2 Konsesi HTI Unggul Inti Jaya (Total 130.000 Ha).

19. Pembangunan Hutan Rakyat didalam maupun diluar kawasan.


41

20. Kegiatan yang sedang di proses, Hutan Desa 5000 Ha dibantu oleh

NGO

21. Proses untuk APL dikembalikan kepada Bappeda, Namun yang

berbasis kawasan sesuai dengan keputusan Kementerian Kehutanan.

Kami berharap jika ada regulasi pemanfaatan yang lebih baik.

o Pencapaian Swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat perbatasan

o Program pengembangan peternakan untuk memenuhi kebutuhan

protein hewani masyarakat perbatasan

o Program perikanan Budidaya

22. Program/Kegiatan bidang yang akan dilaksanakan :

o Penyediaan prasarana pertanian dan infrastruktur pertanian

o Penyebaran bibit ternak, pengadaan dan penyaluran bibit ternak

kepada masyarakat dan petani

o Pengadaan sarana perikanan

23. Pertambangan yang ada di perbatasan yaitu batubara, belum ada

aktivitas yang berarti baru pada tahap eksplorasi saja

24. Secara umum rasio elektrifikasi 51% Potensi Sumberdaya Energi

Listrik di perbatasan : PLTA, PLTS, Mikro Hidro.

25. Potensi Pertambangan : Batubara, Bauksit, Emas, (Tidak ada batu

menyulitakan dalam pembangunan jalan)

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki lokasi prioritas Puring Kencana

sebagai fokus penanganan di tahun 2015. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki

masyarakat yang berhubungan relatif baik dengan masyarakat perbatasan di

Malaysia. Terdapat hubungan mulai dari hubungan persaudaraan hingga

hubungan perdagangan. Selain itu terdapat juga kerjasama sosial budaya

yang masih sangat kuat di dua negara. Sama dengan kawasan perbatasan di

Kalimantan Barat lainnya. Lokpri yang ada bersebelahan dengan PKSN

yang langsung berhadapan dengan perbatasan Malaysia di Badau. Isu – isu

strategis dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas

Hulu adalah sebagai berikut :


42

1. Potensi tinggi untuk komoditas tanaman sawit.

2. Wacana dan rencana pengembangan pusat niaga terpadu.

3. Belum berkembangnya potensi wisata.

4. PPLB Internasional Nanga Badau belum diresmikan.

5. Masih rendahnya sarana dan prasarana umum di PKSN.

6. Aktivitas ekonomi menuju Malaysia lebih intensif.

7. Rendahnya kualitas SDM.

8. Tingginya human trafficking dan illegal loging.

9. Menurunnya kualitas dan luas hutan.

10. Rendahnya kualitas komoditas perkebunan.

11. Lemahnya keterkaitan industri hulu - hilir dan keterkaitan petani-

produsen-konsume.

12. Pemenuhan energi berasal dari Malaysia (Sarawak Energy) yang

melayani 24 jam. Terdapat juga solar cell di sekitar PPLB.

PKSN Nanga Badau merupakan PKSN yang menjadi konsentrasi

pengembangan di tahun 2015 – 2019. Dalam pengembangan kawasan

perbatasan di Kapuas Hulu dapat digunakan pendekatan pembangunan

PKSN untuk pengolahan industri sawit dengan tetap menjaga kualitas hutan

agar daya dukung lingkungan tidak menurun dan ekonomi wilayah tetap

dapat berkembang. PKSN yang ada dapat dimanfaatkan sebagai pusat

kegiatan ekonomi dan pelayanan lintas batas sedangkan lokpri perbatasan

sebagai produsen komoditas dan industri pengolahan awal.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki dua lokasi prioritas, yaitu Long

Apari dan Long Pahangai. Long Pahangai sendiri difungsikan sebagai

PKSN, tetapi masih dalam tahapan persiapan pengembangan. Komoditas

yang ada di dalam lokpri adalah karet, sawit, ternak sapi dan ternak ayam.

Saat ini dominasi penggunaan lahan masih berupa hutan hujan tropis. Hal

tersebut berarti belum begitu banyak kegiatan yang ada di dalam wilayah.

Sementara itu kondisi konektivitas wilayah di Mahakam Hulu sendiri masih

sangat terisolir terutama di kecamatan kawasan perbatasan. Kecamatan yang

terisolir tersebut menyebabkan wilayah distribusi barang kebutuhan sehari –


43

hari dan aktivitas antar wilayah menjadi terhambat. Selain sarana prasarana

konektivitas, Kabupaten Mahakam Ulu masih sangat membutuhkan

pembangunan infrastruktur untuk dapat menunjang aktivitas dalam maupun

ke luar wilayah.

Kabupaten Malinau memiliki dua lokasi prioritas yang menjadi fokus

penanganan mulai dari tahun 2015 dari 5 lokasi prioritas di Malinau, yaitu

Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Kayan Hulu. Dalam pengembangan

kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau terdapat beberapa gagasan yang

menjadi perhatian, yaitu :

1. Perlu ada kebijakan pemerintah untuk membuka keterisolasian

masyarakat perbatasan yang berada di kawasan Taman Nasional

Mentarang

2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan maka di

butuhkan infrastruktur yang memadai.

3. Wilayah yang menjadi tolak ukur kemajuan kawasan perbatasan adalah

Negara tetangga Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah

Kalimantan Utara sehingga perlu usaha ekstra dalam pembangunan

kawasan perbatasan tersebut.

4. Perlu adanya MoU antara Badan Perbatasan dengan Pusat diklat dalam

meningkatan SDM pengelola badan perbatasan.

5. Keberadaan Camat di Perbatasan Menjadi Hoteline/Menjadi Agent

Informasi Khusus/ Sebagai Wakil dari Pemerintah.

6. Anggaran Pembangunan disesuaikan dengan kondisi giografis wilayah

perbatasan.

7. Perlu adanya pengembangan komoditas sehingga wilayah tidak sekedar

mengekspor bahan mentah saja ke negara tetangga.

Dalam pengembangannya, yang diperlukan adalah pembangunan

infrastruktur konektivitas dan penunjang kegiatan ekonomi sosial

masyarakat kawasan perbatasn. Komoditas yang ada tidak terlalu banyak

tersebar di lokasi prioritas. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar lokasi

prioritas di Kabupaten Malinau sebagian besar difungsikan sebagai taman


44

nasional. Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan

industri pengolahan di Kayan Hulu dan Kayan Selatan untuk dapat

memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara tetangga.

Kabupaten Nunukan memiliki 10 lokasi prioritas sebagai Kawasan

Perbatasan Negara. Salah satu lokpri yang ada adalah Sebatik. Sebatik

merupakan salah satu kecamatan yang memerlukan penanganan dengans

segera. Hal tersebut dikarenakan kondisi yang kontras antara wilayah

Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Hal tersebut dapat mempengaruhi

rasa kebangsaan masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik. Pemerintah

setempat menyatakan bahwa wilayah Indonesia di Pulau Sebatik ibaratkan

warna abu – abu dibandingkan warna – warna yang indah yang ada di

Malaysia. Dalam pembahasan mengenai Sebatik dan Kabupaten Nunukan

secara umum terdapat isu – isu stretegis, sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat c.q Tim Perunding Joint Indonesia Malaysia

Boundary Committee On The Demarcation And Survey Of The

International Boundary Between Indonesia Malaysia (JIM) dan JWG-

OBP baru menyelesaikan SOP penyelesaian OBP.

2. Masyarakat Pulau Sebatik meminta agar diikutsertakan dalam

perundingan batas wilayah dan menyarankan penentuan patok-patok

batas Negara RI-Malaysia agar mempertimbangkan pula fakta sejarah

Indonesia (peta kuno).

3. Pos Lintas Batas Negara/PLBN di sepanjang darat dan laut di wilayah

Provinsi Kaltara sangat terbatas, hanya ada di PLBL Liem Hie Djung,

Kab. Nunukan

4. Kawasan sepanjang garis batas Negara RI-Malaysia termasuk di Pulau

Sebatik masih terdapat banyak jalur-jalur tikus (jalur C) yang

digunakan untuk kegiatan lintas batas ilegal (orang dan barang)

5. Pemerintah Kerajaan Malaysia sering melakukan deportasi/pemulangan

TKI illegal/ bermasalah melalui Kab. Nunukan

6. Kondisi sarana dan prasarana Posal Sei Pancang dan Pos

Pamtas/POSAL lainnya(Tanjung Aru, Aji Kuning, Gunung Kramat dan


45

Bambangan), Sei Nyamuk, Sei Taiwan, Tembaring dan Bambangan,

Balansiku, Sei Bajo, Tanjung Aru masih belum sesuai standar.

7. Pada tanggal 4 Mei 2015 Pemerintah Kerajaan Malaysia telah menutup

peredaran bahan pokok bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat dari

Malaysia ke wilayah RI khususnya Kec. Krayan dan Krayan Selatan

sebagai kawasan perbatasan yang sangat terisolir (hanya bisa dijangkau

dari wilayah RI dengan jalur udara yang volume dan frekuensinya

sangat terbatas).

8. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial dan

pengembangan ekonomi masyarakat belum memenuhi harapan.

9. Aspirasi warga masyarakat Pulau Sebatik yang menghendaki agar 5

(lima) kecamatan di Pulau Sebatik untuk ditingkatkan atau dimekarkan

menjadi Pemerintah Kota.

VII. WILAYAH PULAU SULAWESI


Wilayah Pulau Sulawesi memilik 2 KEK yang terletak di Provinsi

Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. KEK yang berada di Sulawesi Tengah

adalah KEK Palu. KEK Palu ditetapkan melalui PP Nomor 31 Tahun 2014

tentang KEK Palu. Lokasi KEK Palu berada di Kecamatan Tawaeli, Kota

Palu dengan rencana pengembangan hingga 1.500 ha. Saat ini lahan yang

sudah dibebaskan seluas 400 ha dengan penyiapan pembangunan Tahap I

100 ha. KEK Palu bergerak dalam bidang industri manufaktur (assembling

Volvo, Sino Truck, electricity product), industri pengolahan tambang

(pengolahan dan pemurnian bijih besi, nikel, emas), industri agro

(pengeolahan rumput laut, kakao, rotan), dan logistik (pengecekan dan

pengepakan).


46

Gambar 8 Lokasi KEK Palu

Kondisi infrastruktur KEK Palu masih dalam penyiapan pembangunan

tahap I. Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk pembangunan jalan akses

menuju kawasan dan jalan utama dalam kawasan. Melalui kerjasama

dengan PT Pertamina, suplai gas untuk KEK Palu akan diprioritaskan.

KEK yang terletak di Sulawesi Utara adalah KEK Bitung. KEK Bitung

ditetapkan melalui PP Nomor 32 Tahun 2014 tentang KEK Bitung. Lokasi

KEK Bitung berada di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. KEK Bitung

memiliki potensi unggulan bidang logistik dan industri agro.

KEK Bitung mendapatkan bantuan dari Pemerintah Korea terkait

dengan penyempurnaan masterplan KEK Bitung. Pada masterplan tersebut

disebutkan bahwa tahapan pembangunan KEK Bitung hingga 4 tahap.

Tahap I seluas 123,4 Ha untuk persiapan dan pembangunan kawasan

industri perikanan, fasilitas logistik baik pelabuhan maupun kereta api, dan

beberapa infrastruktur dasar lainnya. Tahap II seluas 130,8 Ha untuk

lanjutan pembangunan fasilitas logistik pelabuhan, penyiapan kawasan

industri manufaktur, dan fasilitas perumahan. Tahap III seluas 194,9 ha


47

untuk penambahan fasilitas industri manufaktur dan fasilitas publik lainnya.

Tahap IV adalah peningkatan investasi kawasan.

Gambar 9 Lokasi KEK Bitung

Infrastruktur di luar kawasan yang akan dibangun adalah sebagai

berikut:

1. Tol Manado – Bitung, yang saat ini menjadi prioritas utama di tahun

2015.

2. Pembangunan bendungan Kuwil sebagai sarana untuk meningktkan air

baku.

3. Pengembangan pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional.


Arah kebijakan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah

Pulau Sulawesi difokuskan dalam peningkatan peran halaman depan negara

dengan mengembangkan Pusat Kawasan Strategi Nasional Tahuna dan

Melonguane melalui produksi komoditas perikanan laut. Kawasan


48

Perbatasan Wilayah Pulau Sulawesi memiliki dua kabupaten yang

berbatasan dengan wilayah laut Negara Filipina, yaitu Kabupaten Sangihe

dan Kabupaten Talaud. Perbatasan yang ada telah melalui tahap

pembahasan dan penentuan dan telah disepakati untuk Batas Laut ZEE.

Beberapa permasalahan dalam penentuan batas wilayah antara Indonesia

dengan Filipina di Kawasan Perbatasan Negara Pulau Sulawesi adalah

sebagai berikut :

1. Penentuan batas Filipina tidak menganut prinsip jarak dari garis

pangkal yang dijelaskan dalam hukum internasional.

2. Dasar hukum penentuan batas yang berbeda menyulitkan proses

perundingan batas antar dua negara.

3. Klaim terhadap kepemilikan pulau.

Hal yang perlu menjadi tindak lanjut dari kesepakatan batas adalah

dengan memperjelas batas negara. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah

timbul nya masalah – masalah seperti saat belum adanya kesepakatan.

Selain itu dengan adanya batas wilayah yang jelas, pengelolaan wilayah dari

segi keamanan akan lebih mudah dilakukan. Tanda batas yang sudah ada

pun perlu dilakukan pemeliharaan untuk mencegah hilangnya tanda batas.

Namun untuk pemeliharaan tanda batas akan sulit dilakukan mengingat

perbatasan yang ada berada di tengah Samudera Pasifik.

Aktivitas ilegal di kawasan perbatasan wilayah laut antara Indonesia –

Filipina bukan merupakan aktivitas ilegal yang sangat berdampak buruk

pada ke dua negara. Aktivitas ilegal yang ada berupa pelintas batas ilegal

dari Filipina yang bertujuan untuk bertemu saudaranya di Indonesia atau

sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh hubungan persaudaraan antar dua

negara yang sangat baik. Hubungan persaudaraan antar dua negara di

wilayah tersebut diperkuat dengan adanya kesamaan budaya, yaitu Tulude

yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai tanda syukur atas hasil pertanian

dan perikanan yang didapat. Namun hal tersebut juga membawa dampak

buruk juga karena terkadang beberapa orang yang memanfaat hubungan

kekerabatan tersebut untuk melakukan aktivitas ilegal seperti illegal


49

fishing, penyelundupan barang, dan imigran gelap. Oleh karena itu

pengamanan perbatasan perlu di lakukan di wilayah ini. Salah satunya

dengan upaya patroli bersama dan pembangunan pos lintas batas negara.

Tidak semua kegiatan di perbatasan laut Indonesia – Filipina bersifat ilegal.

Terdapat beberapa aktivitas mulai dari barter hingga jual beli barang

komoditas tertentu. Jalinan hubungan perdaganan antara Indonesia dan

Filipina sendiri sangat kuat dengan adanya ketergantungan dari masyarkat

Indonesia terhadap kebutuhan – kebutuhan pokok yang memang lebih

murah di Filipina. Dalam aktivitas perdagangannya pun digunakan mata

uang rupiah. Sementara itu masyarakat di Kepulauan Sangihe dan Talaud

juga banyak memberikan pasokan hasil laut dan pertanian ke Negara

Filipina. Hasil perikanan tangkap di sekitar Sangihe banyak didistribusikan

di General Santos dengan keuntungan harga jual yang lebih tinggi. Selain

komoditas perikanan terdapat juga barang lain yang menjadi barang ekspor

Indonesia ke Filipina, yaitu barang pecah belah.

Kabupaten Sangihe dan Talaud merupakan dua Kawasan Strategis

Nasional yang menjadi fokus penanganan mulai dari tahun 2015. Kedua

wilayah berupa kepulauan terluar yang langsung berbatasan langsung

dengan laut Negara Tetangga. Lokasi prioritas yang ada sendiri masuk

kedalam pulau – pulau kecil terluar (Miangas dan Nanusa). Penanganan

yang ada sulit dilakukan karena wilayahnya yang kecil dan jauh dari pulau

utama Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud. Kabupaten Sangihe dan

Talaud memiliki PKSN yang terletak di pulau utama ke dua kabupatent

tersebut. Tentunya hal tersebut akan semakin menyulitkan dalam usaha

pembangunan kawasan perbatasan yang saling terkait antara wilayah satu

dan wilayah lainnya. Fungsi PKSN sebagai pusat kegiatan akan sulit

dilakukan mengingat akses ke PKSN yang sulit dan jarak ke Filipina yang

lebih dekat dengan harga barang yang ditawarkan lebih murah. Apabila

melihat pada kondisi existing wilayah, sebagian besar tutupan lahan di

lokasi prioritas ke dua kabupaten masih sangat didominasi oleh vegetasi.

Lahan terbangun terkonsentris di sekitar pelabuhan di wilayah selatan pulau.


50

Dalam pembangunan kawasan perbatasan di ke dua wilayah terdapat

beberapa catatan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembangunan kantor Pemda, peningkatan jalan dan status

jalan, industri kecil kreatif, dan pengembangan minapolitan.

2. Pembangunan destinasi wisata Beo, Tule, Miangas, dan patung Yesus,

dan pemindahan makam, bantuan pembangunan gedung ibadah mesjid,

gereja, dan bantuan keluarga miskin.

3. Belum terealisasinya BCA ke BTA, kurangnya akses telekomunikasi

(tower).

4. Maraknya ilega fishing, belum fokusnya industri perikanan laut, cold

storage.

5. Terbatasnya kuota BBM subsidi/ belum ada SPBU.

6. Belum terpenuhi guru sekolah dasar.

7. Ancaman kekeringan panjang yang berdampak pada pertanian.

8. Sangat jarang ada koordinasi pemerintah pusat ke daerah.

9. Permasalahan khusus lama yang kini belum terpecahkan yaitu BBM,

Talaud satu2nya yg tidak punya SPBU; memerlukan daya ungkit power

supply yaitu energi, sedang dibangun PLTU dengan harapan invetor

masuk, industri masyarakat berkembang

10. Persoalan kesehatan yang ada, yaitu ketika ada pasien yang perlu

dirujuk, harus menunggu kapal, upaya pengadaan kapal keliling rujukan

telah dilakukan namun terbentur pemeliharaan dan operasional yang

mahal. Diusulkan agar Puskesmas dapat ditingkatkan menjadi

Puskesmas perawatan di Nanusa.

VIII. WILAYAH PULAU MALUKU


KEK Morotai ditetapkan melalui PP Nomor 50 Tahun 2014 tentang

KEK Morotai yang berlokasi di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten

Pulau Morotai dengan pengusul dari PT Jababeka Morotai. KEK Morotai

memiliki potensi unggulan pada bidang industri pengolahan ikan,


51

manufaktur, pariwisata, dan logistik. Luas KEK Moroatai direncanakan

seluas 1.101,76 Ha, saat ini pembebasan lahan masih sekitar 200 ha.

Gambar 10 Lokasi KEK Morotai

Adapun dukungan dari Pemerintah Daerah diantaranya adalah

pembangunan jalan dan jembatan Daruba – Daeo serta adanya pasokan

energi listrik sebesar 1,5 Mw di Pulau Morotai.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan KEK

Morotai adalah:

4. Kewenangan di dalam kawasan masih belum dilimpahkan dari

Kementerian/Lembaga terkait.

5. Bandara Leo Wattimena masih menjadi bandara militer, perlu

pembangunan bandara baru untuk dapat meningkatkan akses ekonomi.

6. Delineasi wilayah KEK Morotai tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten

Pulau Morotai sehingga dibutuhkan revisi RTRW Kabupaten Pulau

Morotai.


Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Maluku diarahkan

dalam peningkatan kualitas dan kuantitas dari produksi perikanan tangkap


52

dan sumberdaya kelautan melalui pengembangan sarana dan prasarana

produksi. Komoditas – komoditas yang ada dikelola dan dipasarkan di Pusat

Kawasan Strategis yang ada, yaitu PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan

PKSN Morotai. Selain itu potensi pariwisata bahari dapat menjadi alternatif

strategi pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Maluku. Dalam

pengembangan PKSN yang ada zonasinya diarahkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya

saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu

gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina,

dan keamanan.

2. Pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain

secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan

sosial budaya masyarakat.

Sedangkan isu – isu strategis kawasan perbatasan adalah sebagai berikut :

1. Keterisolasian kawasan perbatasan negara di Maluku karena

keterbatasan infrastruktur transportasi perairan antar pulau,

menyebabkan lambannya perkembangan kegiatan ekonomi, dan

terhambatnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan

kesehatan.

2. Belum adanya acuan operasional untuk pengembangan Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) terutama Saumlaki sebagai pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi di perbatasan di MTB dan sekitarnya.

3. Pengamanan dan pengelolaan batas wilayah laut, darat, dan udara di

kawasan perbatasan negara belum optimal, sehingga masih banyak

terdapat aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia.

4. Pengelolaan perbatasan negara belum terintegrasi antar sektor, sehingga

pembangunan perbatasan masih dominan dengan pendekatan

parsial/sektoral.

5. Potensi SDA belum mampu memberikan andil yang besar bagi

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (perikanan, pertanian,

pertambangan dan gas, industri kreatif).


53

6. Interaksi dengan negara tetangga Australia melalui MTB masih terbatas

dalam bidang wisata bahari, dan belum dalam kerjasama ekonomi

secara luas.

Kawasan Perbatasan di Wilayah Pulau Maluku berbatasan dengan

Negara Filipina, Palau, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia.

Kesemuanya kawasan perbatasan berupa perbatasan laut. Perbatasan

Indonesia dengan Filipina di Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Maluku

terletak di Laut Sulawesi. Jika melihat pada kedekatan pulau maka Kawasan

Perbatasan yang ada di Nanusa dan Miangas tentunya lebih dekat

dibandingkan dengan Morotai. Sementara perbatasan dengan Negara Palau

hampir sama dengan di wilayah Papua dimana tidak ada interaksi yang

terjalan antar dua wilayah yang ada. Berbeda dengan perbatasan Indonesia

dan Palau, perbaasan antara Indonesia dengan Negara Australia dan Timor

Leste mempunyai beberapa kerjasama kegiatan seperti adanya Darwin-

Saumlaki Sail yang merupakan kerjasama pengadaan festival pelayaran

antara Indonesia dengan Australia. Hubungan kerjasama antar dua negara di

wilayah Kawasan Perbatasan Negara Wilayah Pulau Maluku di sebelah

selatan lebih ke arah kerjasama budaya dan pariwisata sebagai bentuk

promosi kawasan timur Indonesia.

Tantangan sektor di tahun 2016 dalam membangun kawasan perbatasan

di Wilayah Pulau Maluku adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan

2. Percepatan perluasan pembangunan ekonomi, pengembangan investasi

dan perbaikan iklim usaha

3. Infrastruktur, sarana dan prasarana pemerintahan, lingkungan hidup dan

sarana penanggulangan bencana

4. Kehidupan beragama dan kebudayaan

5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Sementara itu lokas prioritas yang ditangani di tahun 2015 untuk

kawasan perbatasan di Wilayah Pulau Maluku adalah Kabupaten Morotai,


54

Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru. Pada tahun berikutnya tantangan

yang ada harapannya dapat tercapai dan diterapkan dalam lokpri yang ada.

Kabupaten Morotai memiliki lokasi prioritas di seluruh wilayahnya

mengingat lokasinya yang langsung berhadapan dengan Samedera Pasifik

dan berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Filipina dan Palau.

Kabupaten Morotai sebagai kawasan perbatasan belum memiliki pos lintas

batas yang dapat mengakomodasi kegiatan lintas batas negara ke wilayah

tersebut. Kabupaten Morotai yang semakin maju seiring dengan

berkembangnya sektor pariwsata memerlukan pos lintas batas dengan

kelengkapan CIQS untuk mencegah penyelundupan barang atau manusia ke

dalam wilayah tersebut yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan di

Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Morotai. Dilihat dari segi fisik

wilayahnya Kabupaten Morotai termasuk ke dalam wilayah kepesisiran

dimana 89% desa yang ada berada di dalam wilayah pesisir. Hal tersebut

menunjukan potensi sumberdaya kepesisiran dan maritim dapat menjadi

basis yang kuat untuk mengembangkan Kabupaten Morotai apabila dikelola

dengan baik.

Gambar 11 Arah Pengembangan PKSN Saumlaki


55

Wilayah Pulau Maluku sebelah selatan (Provinsi) memiliki dua

Kabupaten yang ditangani mulai dari tahun 2015 yaitu Maluku Barat Daya

dan Kepulauan Aru. Keduanya dapat dikembangkan dengan basis pertanian

dengan mengandalkan PKSN yang ada untuk memberikan nilai tambah.

PKSN Ilwaki dan PKSN Dobo masih dalam tahap persiapan

pengembangan. Kedepannya pengembangan akan diarahkan dalam

konektivitas hubungan ekonomi inter dan antar wilayah dimana PKSN

Ilwaki dan Dobo berorientasi hubungan ke arah PKSN Saumlaki dan

kemudian PKSN Saumlaki menjadi gerbang hubungan internasional ke arah

Republik Demokratik Timor Leste dan Australia.

IX. WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA


Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (RPJMN)

mengamanatkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Luar

Jawa. Salah satu bentuk pengembangannya adalah melalui konsep Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Hingga tahun 2014, telah ditetapkan 8 lokasi

KEK, yaitu: (1) KEK Sei Mangkei; (2) KEK Tanjung Lesung; (3) KEK

Palu; (4) KEK Bitung; (5) KEK Morotai; (6) KEK Tanjung Api-Api; (7)

KEK Mandalika; dan (8) KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

RPJMN menargetkan hingga tahun 2019 minimal ditetapkan 7 lokasi KEK

Baru, yaitu: (1) KEK MIFEE di Merauke; (2) KEK di KI Arar Kabupaten

Sorong; (3) KEK di Nusa Tenggara Timur; (4) KEK di Sulawesi Selatan;

(5) KEK di Maluku; (6) KEK di Kalimantan Utara; dan (7) KEK di

Kalimantan Barat. Atas arahan tersebut, kunjungan lokasi sebagai persiapan

pengusulan KEK tersebut kami lakukan di Kabupaten Lembata, Provinsi

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu potensi lokasi KEK.

Kunjungan lapangan kami laksanakan selama 3 hari dengan melakukan

survei lokasi dan diskusi terfokus. Tim tiba di Kota Kupang, Provinsi Nusa

tenggara Timur pada tanggal 11 Maret 2015 malam. Tim bermalam di


56

Kupang untuk menunggu penerbangan ke Kabupaten Lembata pagi hari

berikutnya. Kemudian, pada tanggal 12 Maret 2015 tim berangkat ke

Kabupaten Lembata dan langsung melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang

akan diusulkan menjadi KEK. Malam harinya, tim berkesempatan untuk

menyampaikan paparan terkait dengan proses pengusulan KEK (oleh

Sekdenas KEK) dan perencanaan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan

baru (oleh Bappenas). Keesokan harinya, tim kembali ke Kota Kupang

untuk melakukan diskusi terfokus di Kantor Bappeda Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Beberapa informasi yang bisa dirangkum sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Lembata terdapat beberapa potensi yaitu: (1) Potensi

tambang emas; (2) potensi wisata religi di bukit doa; (3) potensi

perikanan di perairan Lembata Selatan (Lamalera); (4) potensi pertanian

dan perkebunan; serta portensi wisata di Pantai Bean. Lokasi yang

diusulkan sebagai awal lokasi KEK adalah wilayah sepanjang Pelabuhan

Lewoleba hingga Bukit Doa.

2. Beberapa inti bisnis yang sudah siap dikembangkan di lokasi adalah: (1)

Sudah terdapat pabrik pengolahan ikan; (2) Sudah beroperasi pabrik

pembuatan es; (3) Sudah berjalan proses pembangunan resort di pesisir

pantai; dan (4) Sedang diselesaikannya wisata religi “Seribu Tangga”.

3. Jarak antara pusat kota menuju usulan lokasi KEK diperkirakan antara

10-15 km.

4. Untuk pengusulan KEK, Pemda telah memiliki lahan siap seluas 138,24

hektar. Saat ini, 40 hektar diberikan kepada swasta untuk dikelola

menjadi kebun jati. Sebagian besar lahan lain masih dalam tahap

sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional. Diperkirakan luas lahan yang

akan diusulkan bisa lebih besar dari 300 hektar.

5. Fasilitas runway Bandara Wunopito di Lewoleba saat ini sepanjang 1.200

m, kebutuhan minimal untuk bisa didarati oleh pesawat tipe ATR adalah

1.400 m.


57

6. Frekuensi penerbangan di Bandara Wunopito saat ini adalah 40-50

penerbangan per bulan yang dioperatori oleh Transnusa dan Susi Air.

Jumlah penumpang per bulan diperkirakan antara 1.000-1.470 orang.

7. Fasilitas dermaga pelabuhan di Lewoleba terdapat satu dermaga seluas

200x6 meter, dengan kapasitas kapal berlabuh antara 1.000-3.000 DWT.

8. Untuk sumber air bersih, terdapat bendungan yang dapat melayani 1 kota

dan 2 kecamatan yang berjarak kurang lebih 80 km dari lokasi

bendungan. Kapasitas air 10 liter/detik. Namun saat ini saluran belum

mencapai keseluruhan lokasi. Tahun 2015 dianggarkan Rp. 2,6 Milyar

untuk menyelesaikan saluran air bersih.


Nusa Tenggara Timur mempunyai wilayah laut yang lebih luas

dibandingkan dengan luas wilayah darat, yaitu 200.000 Km2. Berdasarkan

hal terserbut dapat diketahui bahwa NTT memiliki potensi yang tinggi akan

sumberdaya kelautan dan kepesisiran. Potensi tersebut mendatangkan

tantangan yang besar bagi masyarakat NTT khususnya. Sumberdaya yang

begitu besar, tetapi kurang didukung pengelolaannya oleh mayarakat lokal

tentunya justru mendatangkan berbagai hambatan dalam pembangunan.

Sumberdaya tersebut justru akan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak asing

dan tidak memberikan manfaat pada wilayah itu sendiri. Selain itu wilayah

laut yang begitu luas mengharuskan pengamanan yang begitu ketat di

sepanjag garis batas wilayah laut NTT. Terdapat dua negara yang

berbatasan langsung, yaitu Republik Demokratik Timor Leste dan Australia.

Untuk dapat mengelola wilayah laut sekaligus mengamankan batas wilayah

khususnya di wilayah laut, pengelolaan kawasan perbatasan dengan

pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelingkungan perlu dilakukan.

NTT memiliki profil wilayah yang cenderung datar di wilayah

pesisirnya dan semakin bergelombang dan bergunung di wilayah tengah

NTT. Kupang sebagai ibu kota provinsi memiliki wilayah yang relatif datar

dan sangat cocok untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan dan pusat


58

pemerintahan. Fungsi Kupang sebagai pusat pertumbuhan wilayah memiliki

kesulitan karena adanya pemisah wilayah berupa keadaan relief di tengah

wilayah NTT yang sangat berbukit dan bergunung. Perbatasan antara

Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Timor

Tengah Selatan merupakan wilayah yang sangat bervariasi profil

topografinya. Tentunya hal tersebut dapat menyulitkan konektivitas antar

wilayah. Namun begitu setiap pusat kabupaten tersebut dapat memfungsikan

wilayahnya sesuai fungsi masing – masing dan konektivitas antar wilayah

sudah didukung dengan adanya Jalan Nasional Trans Timor dan jalan –

jalan lainnya yang menghubungkan antar wilayah.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari sekian provinsi yang

memiliki Kawasan Perbatasan Negara di dalamnya. Terdapat 7 kabupaten

yang memiliki kawasan perbatasan, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten

Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote

Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor. 30 lokpri yang ada

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten – Kabupaten tersebut. Kawasan

Perbatasan Negara di Nusa Tenggara Timur meliputi perbatasan darat dan

laut dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Permasalahan

perbaasan darat dan laut sangat berkaitan satu sama lain. Hal tersebut

dikarenakan batas laut sangat mempertimbangkan batas darat yang ada.

Sementara batas darat juga memperhatikan potensi laut yang ada untuk

dapat dijadikan dasar pengelolaan potensi sumberdaya kepesisiran. Terdapat

beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam pembahasan perbatasan

Indonesia dengan RDTL dan Australia, yaitu :

1. Perbatasan darat yang berada di perbatasan Kabupaten Belu dengan

Distrik Bobonaro memiliki panjang sekitar 70 Km dan sedang diadakan

pembangunan Jalan Pararel Perbatasan yang dapat menghubungkan

semua PLBN yang ada dan mempermudah akses serta pengawasan

kawasan perbatasan di wilayah ini.

2. Perbatasan darat ke dua berada di Kabupaten Malaka. Distrik Covalima

berada di sebelah timur kabupaten ini. Panjang batas ini sekitar 80 Km.


59

Jalan darat dari kawasan perbatasan ini banyak ditemui rusak begitu

juga dengan jembatannya. Perlu perhatian khusus pada kawasan ini.

3. Perbatasan darat berikutnya berada di sebelah Barat Kabupaten Timur

Tengah Utara. Distrik yang berbatasan langsung adalah Distrik Oecussi.

Panjang garis batas yang ada adalah 119.7 Km dengan dominasi

pembatas berupa sungai.

4. Semua kawasan perbatasan darat memiliki PLBN yang strategis dan

dibahas dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2015 tentang Percepatan

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana

Penunjang di Kawasan Perbatasan, yaitu PLBN Mota’ain, PLBN

Motamasin dan PLBN Wini. Pada tahun 2015 fokus pengerjaan PLBN

ada di PLBN Entikong dan PLBN Mota’ain. Bulan Oktober pekerjaan

pembangunan PLBN terpadu sudah mencapai tahap 4.7 %.

5. PLBN Mota’ain dan PLBN Wini dihubungkan dengan Jalan Wini –

Jalan Raya Atambua Sekato – Jalan Ki Hadjar Dewantara – Jalan Trans

Timor. Jalan tersebut ditargetkan karena menjadi jalan internasional

karena melayani langsung aktivitas dua negara yang intensif di kawasan

perbatasan. Selain itu Jalan tersebut terhubung langsung dengan

Bandara Internasional Nicolau Lobato milik Republik Demokratik

Timor Leste.

6. Batas darat yang ada kebanyakan berupa sungai kering saaat musim

kemarau sehingga memicu timbulnya jalur tikus di kawasan perbatasan

yanga ada.

7. Penetapan batas maritim mempertimbangkan faktor geografis wilayah

yang unik dan rumit karena letak Republik Demokratik Timor Leste

yang berada di sebelah Indonesia dan juga sekaligus berada di seberang

Indonesia.

8. Dua wilayah Timor Leste yang terpisah, tetapi masih berada di dalam

satu pulau sehingga kawasan maritime Republik Demokratik Timor

Leste menjadi terpisah. Hal ini memaksa Indonesia untuk menjaga

wilayah perairan Indonesia yang berada di antara dua wilayah perairan


60

Repubik Demokratik Timor Leste agar tidak terjadi kegiatan ilegal di

kawasan tersebut.

9. Batas laut Indonesia – Australia merupakan wilayah perairan yang

sangat luas sehingga akan mempersulit proses penjagaanya.

10. Perjanjian Indonesia – Australia terkait batas laut sudah disepakati

meskipun belum berlaku secara resmi karena belum adanya ratifikasi

dalam peraturan nasional. Namun begitu sejak kemerdekaan Republik

Demokratik Timor Leste, perundingan perbatasan laut masih harus

dirundingkan karena wilayah laut Indonesia yang berkurang dengan

adanya wilayah laut Republik Demokratik Timor Leste.

Kabupaten Kupang sebagai kabupaten dengan kawasan perbatasan

memiliki akses yang paling dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi NTT.

Akses yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan kegiatan provinsi

idealnya dapat memudahkan Kabupaten Kupang untuk berkembang sebagai

efek dari urban sprawl Kota Kupang. Potensi Kabupaten Kupang meliputi

potensi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor pertanian menyumbang

45.26% PDRB Kabupaten Kupang. Komoditas yang menjadi unggulan

untuk sektor pertanian adalah padi dengan hasil tertinggi di Kecamatan

Kupang Timur, yaitu sekitar 17.800 ton per tahun. Potensi padi tersebut

seharusnya dapat diolah menjadi bentuk produk turunan yang dapat

memberikan nilai tambah dari produksi padi yang ada. Konsumen padi tidak

datang dari wilayah itu saja, tetapi juga dari Timor Leste. Namun begitu

alokasi fungsi lahan di Kabupaten Belu tidak terlalu luas untuk pertanian.

Fungsi lahan Kabupaten Kupang diarahkan pada Hutan Lindung dan Hutan

Produksi. Hal tersebut melihat pada wilayah timur yang topografinya

bervariasi. Wilayah tersebut dijadikan sebagai catchment area untuk air

hujan di wilayah tersebut dan menjadi cadangan persediaan air di wilayah

sekitarnya. Potensi lainnya berada di sub sektor perkebunan dengan jenis

komoditas yang dominan adalah kapuk, jambu mete dan kelapa. Komoditas

unggulan berupa kelapa dan jambu mete. Komodita jambu mete sendiri

didukung dengan adanya sentra produksi jambu mete dan adanya jangkauan


61

pasar hingga ke India. Potensi yang ada di kawasan perbatasan sendiri

berbeda dengan potensi Kabupaten Kupang pada umumnya. Komoditas di

Kawasan Perbatasan Amfoang Timur adalah sayuran, ubi kayu, jagung dan

padi. Kabupaten Kupang seharusnya dapat memfasilitasi produk – produk di

kawasan perbatasan agar dapat memiliki nilai tambah dan dapat bersaing

dengan produk Republik Demokratik Timor Leste. Kondisi akses di

Kabupaten Kupang sendiri sudah relatif baik dengan jaringan jalan yang

dapat menghubungkan hingga wilayah yang sangat terpencil sekalipun.

Tentunya hal tersebut dapat mendukung dalam mengembangkan wilayah

perbatasan di Kabupaten Kupang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan

kawasan perbastasan Kabupaten Kupang dapat bergerak bersama dengan

Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperkuat perekonomian di

kawasan perbatasan. Hal tersebut dikarenakan ke dua kabupaten berdekatan

dan berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi sepanjang 15,2 Km dan

114,9 Km. Sarana pengamanan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kupang

sendiri didukung dengan adanya 3 (tiga) Pos Pamtas, yaitu Pos Oepolo, Pos

Oepoli Sungai dan Pos Oepolo Pantai dan juga 1 (satu) Pos Lintas Batas

Oepolo. Pos Lintas Batas Oepolo sendiri seifatnya masih tradisional dengan

pengecekan dokumen – dokumen biasa. Pada tahun 2015 sendiri

pembangunan Pos Lintas Batas Terpadu difokuskan di wilayah Mota’ain

dengan adanya Inpres No. 6 tahun 2015. Pos Lintas Batas di Kabupaten

Kupang sendiri masih belum menjadi prioritas untuk tiga tahun ke depan.

Kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara. Potensi

dari Kabupaten ini sedikit berbeda dengan potensi di Kabupaten Kupang.

Sektor yang unggul masih berupa sektor pertanian. Komoditas yang

diunggulkan adalah komoditas jagung dan kedelai dengan produksi yang

dapat mencapai 50.000 ton. Lahan yang ada di Kabupaten Timor Tengah

Utara memang sangat cocok untuk kegiatan pertanian lahan kering. Sub

sektor yang menjadi unggulan adalah sub sektor peternakan dengan jenis

ternak sapi, kambing, babi, kuda dan domba. Produksi dari sub sektor

peternakan tersebut banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah


62

di sekitarnya. Jenis yang paling banyak dihasilkan adalah sapi dan babi yang

dapat mencapai 100.000 ekor dan 75.000 ekor. Dilihat dari persebaran

komoditas unggulannya, Kawasan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah

Utara berada di Kecamatan Insana Timur, Naibenu, Bikomi Utara, Bikomi

Tengah, Bikomi Nilulat, Maomaffo Barat, dan Mutis. Untuk tahun 2015

fokus penanganan berada di Kecamatan Insana Utara, Bikomi Utara,

Bikomi Niluat dan Mutis. Komoditas yang ada adalah kelapa, jagung,

kedelai, jambu mete, ternak sapi, ternak babi, ternak kambing, dan

komoditas perikanan dari wilayah pesisir Kabupaten Timor Tengah Utara.

Alokasi fungsi lahan sendiri lebih banyak berupa Hutan Lindung dan Hutan

Produksi Tetap sebagai kawasan penyangga wilayah di sekitarnya.

Pertahanan keamaan di Timor Tengah Utara didukung dengan 14

(empat belas) Pos Pamtas, yaitu Kefamenanu, Napan Bawah, Wini, Nino,

Inbate, Baen, Haumeniana, Ninulat, Haumeni, Ainan, Eban, Manusasi,

Olbinose, dan Alpal. Kemudian terdapat 2 (dua) Pos Lontas Batas, yaitu

Napan dan Wini. Kedua pos merupakan Pos Lintas Batas yang masih

bersifat tradisional. Sifat bangunan gedung Pos Lintas Batas belum

menunjukan keterpaduan fungsi dengan tidak adanya bangunan khusus yang

langsung dapat memeriksa kelengkapan dokumen imigrasi,

kesehatan/karantina, bea cukai, keuangan dan keamanan. Semua bangunan

yang berkaitan dengan fungsi imigrasi, kesehatan/karantina, bea cukai,

keuangan dan keamanan dipisahkan dalam gedung untuk tiap – tiap fungsi.


63

Gambar 12 Citra Kondisi Existing PLBN Wini Kabupeten Timor TengahUtara

Pos Lintas Batas Wini merupakan Pos Lintas Batas yang menjadi

prioritas penanganan tiga tahun ke depan sesuai amanant yang tertuang

dalam Inpres No. 6 tahun 2015. Kondisi Pos Lintas Batas Negara Wini

adalah sebagai berikut :

1. Jalan di sekitar PLBN baik karena menghubungkan langsung dengan

bandara internasional yang ada di NTT. Jalan menuju PLBN dari

Kefamenanu beberapa memerlukan perbaikan karena kerusakan.

2. Listrik : 24 Jam dengan dukungan solar cell (cadangan)

3. Sumber air : Air sumur yang dipompa(bergantung pada listrik); Ada

sistem pengelolaan air bersih untuk langsung minum.

4. Telekominikasi : Menggunakan operator Telkomsel

5. Money Changer : Bank Mandiri

6. Ketersediaan Pasar : Ada dibuka hanya hari Senin untuk dua negara

7. Terdapat dokter di balai kesehatan.

8. Peralatan CIQS : Tidak ada penunjang CIQS (X ray, scanner, dan lain-

lain). Pemeriksaan masih tradisional sebatas pengecekan dokumen.


64

9. Kendala pengamanan perbatasan adalah proses pemeriksaan yang

tradisonal pada orang dan dokumen sementara proses penggeledahan

tidak bisa dilakukan

10. Jalan disekitar Wini diwacanakan difungikan sebagai jalur internasional

sehingga sebagai konsekuensinya harus ada penyesuaian kondisi jalan

dan lingkungan di sekitar jalan tersebut sesuai dengan kelas jalan

11. Kebersihan kawasan PLBN sangat kurang (pengelolaan sampah belum

baik);

Langkah penataan kawasan Pos Lintas Batas Wini yang saat ini sedang

diusahakan adalah upaya pembebasan lahan untuk pembangunan Pos Lintas

Batas Negara Terpadu dan penunjukan lokasi relokasi Pos Pamtas. Pos

Pamtas akan ditarik keluar dengan jarak minimal 2 Km dari Kawasan Pos

Lintas Batas Wini. Hal tersebut ditujukan agar nantinya Pos Lintas Batas

Wini lebih menunjukan sifat Indonesianya, bukan sifat pertahanan militer.

Jarak 2 Km sudah dianggap paling efektif untuk mengantisipasi apabila

terjadi insiden di kawasa perbatasan. Alternatif lokasi yang ditunjuk antara

lain adalah di sekitar pantai, di sekitar sungai, dan di areal perkebunan.

Penunjukan lokasi mempertimbangkan faktor pengamanan perbatasan,

penutupan jalur tikus, dan montoring kawasan perbatasan.

Kabupaten dengan Kawasan Perbatasan Negara berikutnya adalah

Kabupaten Belu. Kabupaten Belu merupakan Kabupaten yang memiliki

Pusat Kawasan Strategis Nasional yang diharapkan dapat memicu

pembangunan kawasan perbatasan di sekitarnya. Pusat Kawasan Strategis

Nasional yang ada di Kabupaten Belu berada di Kota Atambua. Jika melihat

pada terminologi fungsi hubungan Pusat Kawasan Stretegis Nasional

dengan lokpri. Pusat Kawasan Strategis Nasional Atambua tidak

difungsikan sebagai pusat pelayanan lintas batas negara. PKSN Atambua

lebih difungsikan sebagai pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi

kawasan perbatasan. Harapannya PKSN Atambua dapat menjadi hulu dari

setiap kegiatan di kawasan perbatasan dan dapat mengalirkan nilai tambah


65

dari setiap komoditas wilayah khususnya di kawasan perbatasan (hilir).

Sementara untuk pelayanan lintas batas dapat memfungsikan lokpri – lokpri

yang ada di Kabupaten Belu. PKSN Atambua banyak menerima dan

mendistribusikan komoditas – komoditas yang ada di wilayah maupun dari

luar wilayah. Hal tersebut dikarenakan karena adanya dukungan Pelabuhan

Atapupu yang relatif padat dan intensif kegiatannya. PKSN Atambua sendiri

selama ini juga menjadi alternatif pasar bagi penduduk Republik

Demokratik Timor Leste. Barang yang dijualbelikan untuk masyarakat

Timor Leste antara lain adalah alat – alat rumah tangga dan makanan

kebutuhan pokok sehari – hari. Masyarakat Timor Leste juga banyak yang

memiliki keluarga yang tinggal di Atambua. Oleh karena itu kunjungan ke

Atambua biasanya selain aktivitas jual beli juga adalah aktivitas

kekerabatan.

PKSN Atambua memiliki konektivitas yang relatif baik untuk menuju

Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Belu maupun ke luar wilayah.

Namun begitu yang harus diperbaiki adalah akses menuju Kabupaten

Malaka yang masih sangat kurang diakibatkan oleh adanya kerusakan jalan

di banyak ruas jalan dan jembatan yang masih sangat kurang kondisinya.

Pengembangan konektivitas akan masih terus berlanjut dengan membangun

Jalan Pararel Perbatasan (Sabuk Perbatasan) di perbatasan Kabupaten Belu

dan Kabupaten Malaka dengan Republik Demokratik Timor Leste. Lokasi

Prioritas di sekitar PKSN Atambua Kabupaten Belu, yaitu Tasifeto Timur,

Lamaken Selatan, Atambua, Lamaknen, Lasiolat, Raihat, Tasifeto Barat dan

Nanaet. Komoditas berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan

banyak tersebar di luar wilayah PKSN. Hal tersebut dikarenakan PKSN

Atambua difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial saja.

Sektor perdagangan dan jasa lebih intensif di wilayah PKSN Atambua. Hal

tersebut juga dibuktikan dengan kontribusi sektor Jasa yang mencapai

24,18% Perdaganan, Restoran dan Hotel yang mencapai 19,12% dalam

PDRB Kabupaten Belu. Komoditas yang ada antara lain adalah padi, kemiri,

kelapa, jambu mete, dan hasil laut.


66

Pengamanan perbatasan Kabupaten Belu didukung dengan 32 Pos

Pamtas yang ada di seluruh kecamatan lokpri Kawasan Perbatasan Negara

Kabupaten Belu. Kemudian ada pula 2 PLBN, yaitu PLBN Mota’ain dan

Turiskain. PLBN Mota’ain sendiri sudah bersifat internasional dan memiliki

bangunan yang relatif terpadu dengan dilengkapi kawasan penunjang

kegiatan PLBN.

Gambar 13 Citra Kondisi Existing PLBN Mota’ain

Namun begitu untuk saat ini PLBN Mota’ain belum bisa berfungsi

secara optimal. Selain karena adanya pembangunan PLBN terpadu di

Mota’ain, ketidaklancaran kegiatan di PLBN Mota,ain dikarenakan

kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur pemeriksaan

yang benar. Hasil evaluasi menyatakan saat ini aktivitas di PLBN Mota’ain

sedang terfokus pada pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara

Terpadu dengan target sementara pada pembangunan kawasan inti, yaitu

gerbang lintas batas yang memiliki fasilitas CIQS. Kondisi existing dari

PLBN Mota’ain adalah sebagai berikut :


67

1. Pembangunan sudah terlaksana dengan target pada bulan April 2016

sudah selesai untuk pembangunan bordergate, gerbang keberangkatan,

dan gerbang kedatangan.

2. Pembangunan pasar dua negara dikoordinasi oleh Disperindag tetapi

hingga saat ini belum ada koordinasi. Info saat ini lelang terhadap

pengerkaan proyek sedang berlangsung.

3. Kondisi jalan di sekitar PLBN baik karena menghubungkan langsung

dengan bandara internasional yang ada di NTT. Jalan dari Wini ke

Mota'ain masih tergolong baik.

4. Listrik 24 jam aliran dari PLTD Atambua.

5. Sumber air : Ada dan beberapa terkontaminasi kapur.

6. Telekomunikasi : Telkomsel dengan sinyal bagus dan dukungan

jaringan internet hingga H+.

7. Money Changer : Bank Mandiri

8. Ketersediaan Pasar : Pasar pindah ke pesisir pantai karena proses

pembangunan PLBN terpadu.

9. Terdapat dokter di pos karantina.



11. Kondisi existing saat ini terdapat toko suvernir dan restauran di sekitar

gerbang PLBN;

12. Jalan disekitar Mota'ain diwacanakan difungikan sebagai jalur

internasional sehingga sebagai konsekuensinya harus ada penyesuaian

kondisi jalan dan lingkungan di sekitar jalan tersebut sesuai dengan

kelas jalan;

13. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang sehingga kadang terdapat

pelintas yang tidak mematuhi prosedur pemeriksaan;

14. Kondisi bangunan existing saat ini sudah relatif terpadu dengan

dukungan bangunan dengan fungsi CIQS lain di lokasi berbeda.


68

15. Kendala dalam pengamanan perbatasan adalah dalam kawasan PLBN

tidak steril, susah membedakan masyarakat asli dengan masyarakat dari

Timor Timur;

16. SDM pengelola terbatas dibandingkan dengan pelintas batas yang dapat

mencapai 100 orang perhari;

17. Kendala pos : fasilitas dalam proses pemeriksaan masih kurang;

PLBN Mota’ain pada tahun 2016 ditargetkan sudah selesai dibangun

dan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan lintas batas dan kegiatan

ekonomi – sosial kawasan perbatasan.

Kabupaten selanjutnya adalah Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka

memiliki aksesibilitas yang sangat kurang dibandingkan semua Kabupaten

dengan Kawasan Perbatasan Negara yang ada di Pulau Timor Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Kabupaten Malaka memiliki lokpri di Kecamatan

Kobalima Timur, Malaka Barat, Kobalima, Mala Tengah, Wewiku, Malaka

Timur, Weliman, Rinhat dan Botin Leolele. Potensi yang ada di lokas

prioritas kawasan perbatasan antara lain Jagung, Padi, Kelapa, Ubi, Kayu,

Kakao, Kacang Hijau, Ternak Kerbau, Kuda, Babi, dan Kambing. Alokasi

fungsi lahan sebenarnya berupa lahan tanaman keras. Namun begitu potensi

yang ada masih kurang memperhatikan fungsi lahan tersebut. Dengan begitu

penggunaan lahan yang ada banyak ditemui berupa vegetasi non komoditas

sebagai ruang hijau wilayah.

Kegiatan di perbatasan ditunjang dengan Pos Lintas Batas Motamasin.

Kawasan PLBN Motamasin memiliki potensi banjir apa bila musim hujan

datang. Kondisi PLBN terpadu yang dibangun oleh BNPP diketahui saat ini

dalam kondisi yang rusak parah dan tidak bisa dimanfaatkan. Hal tersebut

dikarenakan bangunan PLBN terkena dampak banjir dari sungai yang ada di

sekitar kawasan PLBN. Bentuk penanggulangan banjir dilakukan dengan

pembuatan tanggul dengan pengerasan semen untuk menahan luapan air.

Dengan begitu pemeriksaan lintas batas banyak dilakukan di sekitar Pos

Pamatas di kawasan PLBN Motamasin.


69

Gambar 14 Citra Kondisi Existing PLBN Motamasin

Kondisi existing Pos Pamtas masih berada di dalam kawasan PLBN.

Fungsi PLBN didukung dengan bangunan – bangunan dengan fungsi terkait

Custom, Imigration, Quarantine dan Security. Terdapat bebrapa bangunan

yang tidak terawat dan tidak dimanfaatkan di area sekitar PLBN. Bangunan

pasar sudah tidak berfungsi selama lebih dari 3 bulan. Beberapa bangunan

bahkan sudah rusak dan tidak terlihat digunakan untuk kegiatan terkait

CIQS. Kondisi existing PLBN Motamasin adalah sebagai berikut :

1. Kondisi jalan di sekitar PLBN relatif baik, tetapi untuk jalan dari Belu

menuju kawasan PLBN Motamasin masih sangat kurang. Banyak

jembatan yang rusak sehingga mengurangi aksesibilitas wilayah.

2. Listrik : 24 Jam dengan dukungan solar cell (cadangan)

3. Sumber air : Ada

4. Telekominikasi : Telkomsel dengan harus dibantu penguat jaringan

(jika listrik mati maka sinyal hilang). Internet harus mencari lokasi

tertentu yang terdapat jaringan.

5. Money Changer : Tidak ada


70

6. Ketersediaan Pasar : Ada bangunan tetapi sudah sekitar sebulan tidak

ada aktivitas jual beli

7. Terdapat petugas perawat di balai kesehatan.



9. Lalulintas penduduk di PLBN hingga 20 pelintas perhari;

10. Kepentingan melintas batas adalah berbelanja atau menjenguk saudara

yang ada di Indonesia;

11. Perlu penanganan untuk segera membangun jalan;

12. Banyak bangunan tidak terpakai dengan kondisi yang sangat buruk;

13. Terdapat ancaman banjir di sungai sekitar PLBN, untuk saat ini sudah

diantisipasi dengan pembangunan tanggul sungai;

14. Bangunan PLBN terpadu yang dibangun BNPP tahun 2013 saat ini

telah rusak karena banjir;

15. Ditemukan jalur tikus di sekitar sungai yang mengering di hutan

sebelah utara PLBN;

16. Renovasi bangunan akan berlangsung pada akhir tahun 2015;

17. Kendala pengamanan perbatasan adalah proses pemeriksaan yang

tradisonal pada orang dan dokumen sementara proses penggeledahan

tidak bisa dilakukan

Pembangunan kawasan PLBN terpadu pada tahun 2016 akan berfokus

pada perbaikan PLBN yang rusak karena terjadinya banjir di kawasan

tersebut.

Kabupaten dengan lokpri Provinsi NTT lainnya adalah Kabupaten Rote

Ndao dan Kabupaten Alor yang berada di luar Pulau Lor. Kabupaten Rote

Ndao memiliki fungsi yang penting dalam pengamanan dan pertahanan

kawasan perbatasan laut antara Indonesia dengan Australia. Penetapan

Kabupaten Rote Ndao sebagai kawasan strategis bidang pertahanan adalah

sebagai langkah untuk mencegah adanya aktivitas ilegal di wilayah

perbatasan laut Indonesia – Australia. Diketahui bahwa di sekitar wilayah

tersebut merupakan wilayah yang ramai dengan kapal pengangkut. Selain


71

itu fungsi pertahanan dan keamanan juga dimaksudkan untuk melindungi

masyarakat Indonesia, khususnya nelayan yang dijadikan sasaran oleh pihak

keamanan Australia. Sementara itu Kabupaten Alor sendiri merupakan

Kabupaten yang berbasan dengan wilayah laut Republik Demokratik Timor

Leste. Konektivitas dalam wilayah ini sangat kurang karena hampir

setengah dari jaringan jalan dalam kondisi yang kurang baik. Namun begitu

aksesibilitas ke luar wilayah telah didukung dengan adanya bandara dan

pelabuhan laut. Dalam usaha pengembangan kawasan perbatasan di

Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Alor diperlukan adanya

pembangunan konektivitas dalam wilayah untuk dapat memperkuat

ekonomi di Kabupaten tersebut. Selain itu perlu adanya peninjauan terhadap

Titik Referensi yang ada untuk dapat menjaga wilayah perbatasan laut

sehingga masyarakat juga tahu batasan wilayah Indonesia dan terhindarkan

dari usaha penagkapan nelayan. Pembangunan posal dan PLBN juga dapat

menjadi solusi dalam usaha menjaga keamanan dan kedaulatan kawasan

perbatasan laut di Kabupaten Rote Ndao dan Alor.

X. WILAYAH PULAU PAPUA

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUSKomitmen Pemerintah untuk membangun Kawasan Timur Indonesia

ditunjukkan dengan mendukung rencana pengembangan KEK di Wilayah

Papua, yaitu KEK Merauke (Provinsi Papua) dan KEK Sorong (Provinsi

Papua Barat), sesuai dengan komoditas unggulan yang potensial untuk

dikembangkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Merauke saat ini telah

mengajukan dokumen pengusulan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

di Merauke di sektor pangan, yang salanjutnya disebut sebagai KEK Pangan

Merauke, dengan misi menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada

beras dan negara eksportir beras. Pemerintah Kabupaten Merauke telah

mencanangkan lahan seluas 1,2 juta hektar lahan sebagai sentra pangan

nasional (namun akan dibatasi seluas 250 ribu hektar mengingat


72

keterbatasan infrastruktur dan kompleksitas lahan). Dalam rencana tersebut,

sawah pertanian akan dikelola dengan pendekatan mekanisasi dimana setiap

hektar lahan sawah berpotensi memiliki tingkat produktifitas gabah sebesar

8 ton per hektar atau sekitar 5 ton padi per hektar.

Untuk mewujudkan misi swasembada tersebut, berbagai industri

pengolahan produk pangan dan industri pendukungnya akan dibangun

dalam kawasan industri ini. Beberapa industri pengolahan pangan yang akan

dibangun di dalam KEK Merauke, antara lain:

1. Rice husking;

2. Industri pengolahan beras lanjutan (kristalisasi beras); dan

3. Industri pengolahan pangan dari produk sampingan beras;

4. Industri pengolahan daging.

Selain menghasilkan beras baik kualitas sedang maupun kualitas tinggi,

industri gabah memiliki beberapa produk sampingan lain yang memiliki

nilai jual cukup tinggi. Untuk lebih meningkatkan nilai jual tersebut, perlu

adanya dukungan dalam bentuk pengembangan industri pengolahan produk

sampingan dari beras yang bersifat non pangan. Pabrik pengolahan produk

sampingan beras non pangan lainnya, yaitu:

1. Industri pengolahan pakan ternak berbasis jerami dan kawul;

2. Industri pengolahan pakan ternak berbasis bekatul; dan

3. Industri pengolahan minyak bekatul.

Sedangkan industri pendukung khususnya terkait penyediaan sarana

produksi yang akan dibangun di dalam KEK Merauke ini antara lain:

1. Industri peralatan pertanian (bengkel dan retailer);

2. Industri pengemasan

3. Industri pupuk

4. Industri logistik

Sedangkan terkait KEK Sorong, pembangunan Kawasan Ekonomi

Khusus berawal dari pembangunan Kawasan Industri Arar Sorong dan

sejalan dengan Program Pemerintah Pusat terkait Tol Laut. Pembangunan

infrastruktur pabrik beserta fasilitas penunjang berupa pelabuhan menjadi


73

faktor penarik (pull factor) kalangan industri membangun industri di

kawasan ini. Kabupaten Sorong memiliki potensi potensi minyak dan gas

bumi yang cukup besar. Hingga saat ini, beberapa kegiatan investasi telah

berjalan di Kabupaten Sorong, yaitu pada sektor Migas, Kehutanan,

Perkebunan, Perindustrian, dan Kelautan. Lahan yang akan disiapkan bagi

pembangunan KEK Sorong yaitu seluas ± 7000 Ha, dengan luas lahan pada

kawasan ini yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Sorong yaitu seluas ± 1000 Ha. Perkembangan pembangunan KEK saat ini

yaitu masih berada pada tahap penyusunan Dokumen Pengusulan KEK

Sorong oleh Pemerintah Daerah dengan fokus kegiatan usaha pada industri

minyak dan gas, serta industri semen.


Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Papua

diarahkan pada peningkatan fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda

depan yang manu dan berdaulat dengan mengembangkan Pusat Kawasan

Strategis Nasional Jayapura, Tanah Merah, Merauke dan lokpri – lokpri

yang ada. Kawasan perbatasan di Wilayah Pulau Papua meliputi perbatasan

laut dan perbatasan darat. Perbatasan darat, yaitu dengan Negara Papua

Nugini sedangkan perbatasan laut berbatasan dengan Papua Nugini,

Australia dan Palau. Untuk perbatasan laut Palau wilayah laut yang menjadi

kawasan perbatasan sangat luas dan menjadi tantangan dalam

pengelolaanya. Perbatasan darat di Wilayah Pulau Papua membentang dari

Skouw hingga Merauke sepanjang 820 Km. Kabupaten yang berada di

sekitar garis batas tersebut, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke,

Kabupaten Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan Kota Jaya Pura.

Sedangkan Raja Ampat (Papua Barat) merupakan kawasan perbatasan yang

berbatasan dengan wilayah laut Negara Palau. Sepanjang garis perbatasan

tersebut ditandai dengan 55 monumen berupa tugu utama dan 1792 tugu

perapatan yang dapat menjadi tanda bagi masyarakat sekitar yang akan

beraktivitas di sekitar kawasan perbatasan. Namun begitu, diketahui bahwa


74

monumen yang ada belum mampu memperjelas batas wilayah. Hal tersebut

dikarenakan terdapat wilayah Indonesia yang di dalamnya terdapat fungsi

pemerintahan Negara Papua Nugini (Warasmoll dan Marantikin).

Sementara itu untuk pos perbatasan terdapat di Kabumaten Merauke (Sota,

Erambu, Bupul, Kondo), Boven Digoel (Mindiptana Waropko), Kota

Jayapura (Skouw), Keerom (Waris), dan Pegunungan Bintang (Okyok,

Battom, Iwur). Pemeliharaan batas dan monumen batas sendiri pada awal

tahun masih belum optimal dimanfaatkan, tetapi saat ini Skouw sudah relatif

berkembang dan lebih dimanfaatkan. Proses Pengembangan PLBN Terpadu

masih berjalan meskipun terdapat kegiatan lintas batas. Tidak semua pilar

batas berupa monumen bangunan fisik yang jelas. Beberapa pilar batas

berupa patok kayu, terutama di perbatasan yang berada di wilayah hutan.

Perlu adanya pembangunan fisik terhadap pilar – pilar batas agar tidak

terjadi pemindahan atau kehilangan pilar batas.

Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini berupa garis lurus

dari utara hingga selatan meskipun tedapat perbatasan yang mengikuti alur

sungai di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Akibat dari

perbatasan yang berupa garis lurus tersebut wilayah di sekitar garis batas

dibagi tanpa melihat perbedaan unsur manusianya sehingga di dalam

wilayah yang terdapat tanah yang masih menjadi tanah adat warisan nenek

moyang. Hal positif dari pembagian wilayah tersebut adalah hubungan erat

antar dua masyarakat adat di sekitar perbatasan. Dampak negatif yang ada

adalah sengketa tanah antar dua kelompok masyarakat yang mendiami tanah

di atas tanah adat yang mempunyai asal usul sama. Beberapa masyarakat

dari Negara Papua Nugini bahkan berada di dalam wilayah Indonesia karena

kepemilikan tanah yang ada (Muara Tani dan Sota). Sementara itu untuk

perbatasan laut dengan Negara Papua Nugini batas landas kontinental telah

disepakati 100%. Sedangkan batas ZEE masih dalam proses pembahasan.

Batas laut Indonesia dan Palau hingga saat ini masih dalam proses

perundingan untuk batas – batas ZEE di Samudera Pasifik. Hubungan

diplomatik yang kurang baik mengakibatkan ke sulitnya proses perundingan


75

batas wilayah yang ada. Meski begitu Indonesia memiliki wilayah laut yang

lebih luas karena sudah menyatakan klaimnya terlebih dahulu. Batas yang

ada masih berupa klaim sepihak perlu adanya kesepakatan antar ke dua

belah pihak untuk menghindari aktivitas ilegal di kawasan perbatasan

tersebut. Jarak antara Indonesia dengan Palau yang jauh tidak kemudian

menjadi pembenaran untuk tidak menaruh perhatian pada kawasan

perbatasan Indonesia – Palau. Sementara itu perbatasan Indonesia dengan

Australia di Negara Papua, perlu adanya patroli dan penegasan batas

wilayah yang melibatkan masyarakat lokal. Dengan begitu harapanny

masyarakat sekitar menjadi tahu akan batas wilayah dengan negara tetangga

dan terhindarkan dari penangkapan oleh Negara Australia.

Dalam pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Papua

terdapat Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang tertuang

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2015.

Didalamnya telah jelas bagaimana pembagian fungsi daerah dan kawasan

yang menunjang dalam pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di

Wilayah Pulau Papua. Dalam pengembangan Kawasan Perbatasan Negara di

Wilayah Papua terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi bersama, yaitu :

1. Perlunya penyesuaian kembali Rancangan Awal RPJMN 2015-2019,

khususnya bidang pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah

Tertinggal (KKDT) untuk wilayah Pulau Papua.

2. Pentingnya masukan/aspirasi masukan pemerintahan daerah (Pemda)

dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, mengingat arah kebijakan yang

selama ini disusun oleh Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan apa

yang menjadi prioritas di di Daerah.

3. Pentingnya peninjauan kembali program transmigrasi di Papua, yaitu

bagaimana evaluasi program/kegiatan tersebut selama ini masih ada

beberapa kekurangan, termasuk isu konflik horisontal antara warga

pendatang (transmigran) dengan masyarakat lokal yang ada di wilayah

transmigrasi.


76

4. Berbagai saran untuk keberlanjutan program transmigrasi di Papua,

antara lain: melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam

pengembangan transmigrasi. Selama ini warga pendatang (transmigran)

diberikan ekslusifitas (sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi,

pendampingan, lahan, dan fasilitas lainnya), sehingga masyarakat lokal

merasa ketidakadilan.

5. Dalam konteks pengembangan wilayah Papua, perlu ada kekhususan

termasuk dalam pengembangan wilayah berbasis adat. Regulasi

berbasis tanah/hak ulayat perlu didorong. Pola-pola pengembangan

wilayah ini yang perlu didorong kedepannya, agar masyarakat lebih

merasakah penghargaan dari pembangunan itu sendiri.

6. Dalam rangka pengembangan wilayah di wilayah Papua, peran swasta

dalam pengembangan wilayah juga menjadi isu penting. Dalam

penyusunan perencanaan pembangunan harus mendukung

pengembangan wilayah yang inklusif. Swasta harus melibatkan peran

serta masyarakat lokal dalam pembangunan. Pola bagi hasil/mixed

sharing, sewa tanah/lahan, maupun pola yang tidak hanya

menguntungkan swasta tetapi juga masyarakat lokal, juga dinilai tepat,

mengingat selama ini masyarakat lokal “tergusur di tanahnya” sendiri

dan acapkali menjadi penonton dari pembangunan. Simbiosis

mutualisme antara pendatang (transmigran) dan masyarakat lokal harus

terjadi untuk pembangunan yang berkelanjutan.

7. Dalam konteks pengembangan wilayah perbatasan di Papua, isu-isu

aktivitas lintas batas negara dengan PNG, erat kaitannya dengan isu

keamanan. Perdagangan lintas batas misalnya, akan erat berpengaruh

dengan lingkungan keamanan yang kondusif. Maka, dalam

pengembangan wilayah perbatasan tidak lepas dari integrasi antara

dimensi pertahanan/keamanan, ekonomi, serta lingkungan.

Kota Jayapura merupakan daerah paling utara yang berbasan langsung

dengan Negara Papua Nugini. Kota Jayapura tidak memiliki lokasi prioritas

sebagai daerah yang harus segera ditangani. Namun begitu Kota Jayapura


77

memiliki PKSN Skouw yang menjadi fokus penanganan 2015- 2019.

Pembangunan PKSN Skouw sudah dimulai tahun ini. Untuk PLBN Skouw

sendiri saat ini diketahui sudah dapat beroperasi meski belum seefisien pos

lintas batas yang ada di Entikong. Masih perlu adanya peningkatan sarana

dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan lintas batas. Pelintas batas

yang menggunakan PLBN Skouw selain untuk kepentingan ekonomi,

biasanya melintas untuk keperluan kekeluargaan. PKSN Skouw selain

sebagai gerbang pelintas batas antar dua negara dapat menjadi hulu dalam

pengolahan komoditas wilayah yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu

adanya pengembangan jaringan jalan pararel perbatasan yang melintang dari

Kota Jayapura hingga ke Merauke.

Lokasi prioritas yang menjadi fokus penanganan di tahun 2015 adalah

Kabupaten Kereom, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.

Kabupaten Keerom memiliki satu lokasi prioritas yang ditangani pada tahun

2015, yaitu Distrik Arso Timur. Komoditas unggulan yang ada di distrik

tersebut adalah Sapi dan Kelapa. Letaknya yang berdekatan dengan PKSN

Skouw dapat memberikan akses terhadap pembangunan kawasan

perbatasan. Namun begitu perlu adanya peningkatan konektivitas antar

wilayah untuk dapat memudahkan dalam mobilitas barang dan jasa.

Kabupaten Keerom sendiri memiliki potensi di dalam pengembangan

industri mineral emas dan tembaga. Namun begitu potensi tersebut berada di

luar lokasi prioritas yang ada. Distrik Astro Timur sendiri merupakan

Kawasan Pengembangan Hutan Produksi.

Kabupaten Boven Digoel memiliki lokpri kawasan perbatasan di dua

kecamatan untuk fokus penanganan pada tahun 2015, yaitu Waropko dan

Kombut. Komoditas yang unggul di Kabupaten Boven Digoel adalah sawit

dan karet. Namun begitu komoditas tersebut kurang terdistribusi ke wilayah

utara kawasan perbatasan Kabupaten Boven Digoel. Isu – isu perbataasan

pada distrik - distrik tersebut adalah :


78

1. Masyarakat Indonesia yang tinggal di Papua Nugini. Aktivitas lintas

batas dari masyarakat yang tinggal di Papua Nugini cukup dengan

melapor kepada petugas dan kepala distrik atau kampung.

2. Tingkat pendidikan rendah.

3. Mobilitas penduduk yang kurang baik karena jaringan jalan yang buruk.

4. Potensi sektor pertanian dan perkebunan.

Kabupaten Merauke memiliki dua lokasi prioritas yang menjadi

penanganan mulai dari tahun 2015, yaitu Distrik Naukenjerai dan Distrik

Sota. Ke dua distrik tersebut memiliki potensi komoditas unggulan masing –

masing adalah sawit dan kelapa. Sementara itu di distrik lainnya terdapat

komoditas unggulan padi dan kelapa yang merupakan unggulan Kabupaten

Merauke. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Merauke menjadi produsen

padi terbesar yang ada di Provinsi Papua. Sementara itu untuk sub sektor

perkebunan komoditas yang diunggulkan adalah kelapa. Kabupaten

Merauke juga merupakan salah satu dengan PKSN di dalamnua. Meski

begitu PKSN Merauke masih dalam tahap pengembangan. Isu – isu

perbatasan pada distrik – distrik yang menjadi lokpri adalah :

1. Selain sumber daya pertanian Distrik Sota memiliki kekayaan di dalam

sumber daya alam di sungai beruoa ikan – ikan yang ada di dalamnya.

Hal tersebut banyak menjadi magnet masyarakat dari wilayah lain.

2. Sota dalam pengembangannya berfungsi sebagai pusat permikiman.

3. Masih perlunya pembangunan pasar sebagai katalisator pengembangan

ekonomi kawasan.

4. Keterkaitan antar masyarakat Papua Nugini dengan masyaakat

Naukenjerai.

5. Abrasi di pesisir pantai.

6. Jaringan jalan masih perlu pengerasan dan perbaikan.

7. Adanya taman nasional justru menjadi pembatas pemanfaatan SDA

yang ada.

daftar isi -...

Documents