1

Daftar Isi

Daftar Isi......................................................................................................... 1 I. PENDAHULUAN.................................................................................................. 2

1.1. Latar Belakang.. ........................................ ................................................. 2 1.2. Tujuan Kegiatan Sosial........................................ ....................................... 3 1.3. Output Kegiatan Sosial........................ .................................................... ... 3 1.4. Ruang lingkup Kegiatan Sosial ................................................................ ... 4 1.5. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial ..................................................... 4

II. KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL ............................... 5

III. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL .............................................................. 11

3.1. Tahap Perencanaan ........................................................... ........................ 11 3.2. Tahap.Pelaksanaan.................................................................................... 16 3.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi ............................................................ 18

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI ....................................................................... 21 4.1. Pemantauan .............................................................................................. 21 4.2. Mengukur Pelayanan KSM Sosial ............................................................... 22 4.3. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi......... 23 4.4. Pengendalian, Pemantauan dan keberlanjutan............................................ 24

Lampiran Lampiran-1 : Kegiatan Sosial untuk memperkuat SDM (Human Capital)........ 27 Lampiran-2 : Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs................................................. 28 Lampiran-3 : Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial............................................ 30

2

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis kegiatan berbasis modal sosial, kegiatan sosial

memiliki ruang lingkup yang luas, seluas kehidupan masyarakat yang telah memiliki modal sosial

sejak lama. Interaksi masyarakat melalui berbagai jaringan kerjasama yang membudaya

membuktikan bahwa modal sosial telah tumbuh dan berkembang. Modal Social dapat berfungsi

ganda, selain untuk memperlancar pembangunan juga sebagai tujuan pembangunan. Untuk

memperlancar pembangunan, solidaritas sosial sebagai akar modal sosial dapat digunakan untuk

berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan sebagai

tujuan pembangunan, modal sosial merekatkan upaya untuk saling bahu membahu dalam mengatasi

segala persoalan pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan.

Modal sosial menurut Francis Fukuyama, adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh

anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama di antara

mereka didasari oleh tumbuhnya nilai kepercayaan diantara anggota kelompok. Rasa saling percaya

lahir dari norma-norma yang ditumbuhkan di lingkungan keluarga seperti kejujuran, menunaikan

kewajiban, bertanggung jawab dan berlangsung secara timbal-balik. Kepercayaan yang dilandasi oleh

norma-norma tersebut seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan

lebih efisien (Fukuyama; 2005; 21).

Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan sanggup beroperasi

meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa modal sosial. Oleh sebab itu dibentuklah BKM/LKM di

setiap desa/kelurahan untuk mengorganisir modal sosial. Selanjutnya BKM/LKM bersama jaringan

relawan sectoral (kader Posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh

pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan

dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup, seperti yang dicita-

citakan MDGs.

Sedangkan untuk mengukur sejauhmana kualitas manusia telah mencapai kesejahteraan, digunakan

ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup,

pendidikan dan daya beli. Ketiga kebutuhan dasar tersebut didorong untuk dicukupi oleh potensi yang

dimiliki masyarakat sendiri, baik berupa dana, gagasan, tenaga, dan jaringan kerjasama atau yang

disebut sebagai modal sosial.

Peran strategis PNPM Mandiri Perkotaan adalah mengasah potensi modal social agar dapat

dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi

lembaga-lembaga kunci agar terlibat aktif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian,

intervensi kegiatan social tidak hanya untuk menguatkan kapasitas manusia (human capital) tetapi

3

juga menguatkan kapasitas modal sosial (social capital) untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Ciri masyarakat bermodal social kuat ditunjukkan dengan kemampuannya menerapkan jaringan

kerjasama di atas kebersamaan (solidaritas), kejujuran, rasa percaya dan saling bertanggung jawab.

Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti

berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati,

sacral dan dianggap harus dibantu dengan penuh gotong royong, baik pada saat senang maupun

susah. Peristiwa-peristiwa yang mendapat tempat di hati masyarakat tersebut antara lain perkawinan,

khitanan, mendirikan rumah, pesta syukuran atau saat mengalami musibah, sakit, dan meninggal

dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk

menolong.

Untuk itu POB Kegiatan sosial ini hadir untuk membantu melengkapi modal sosial dengan aspek-

aspek teknis agar tujuan masyarakat menuju perubahan yang positif tercapai. Selain itu tujuan PNPM

Mandiri Perkotaan, target IPM dan target MDGs juga semakin mudah tercapai memanfaatkan modal

sosial tersebut. Aspek-aspek teknis yang dimaksud adalah pendampingan teknis (technical

assistance), pendanaan dan peningkatan kapasitas. PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan

mempersempit ruang lingkup modal sosial yang telah tumbuh di masyarakat melainkan

menunjangnya dengan bantuan teknis sesuai kebutuhan masyarakat.

1.2. Tujuan Kegiatan Sosial

1. Menguatkan solidaritas sosial komunitas dan masyarakat

2. Menguatkan jaringan kerjasama relawan sector

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dengan potensi yang

dimiliki

4. Meningkatkan keswadayaan masyarakat

5. Meningkatkan kualitas hidup si miskin dengan meningkatkan angka harapan hidup, daya beli

dan pendidikan.

6. Meningkatkan kesempatan kerja

7. Meningkatkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan sosial

8. Meningkatkan kemitraan dengan Pemda dan Dunia Usaha dalam mengorganisir kegiatan

sosial

1.3. Output Kegiatan Sosial

1. Solidaritas sosial menguat, keswadayaan meningkat

2. Jaringan kerjasama relawan-relawan sector (pendidikan, kesehatan, dsb) semakin menguat

3. Masyarakat semakin mandiri dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan potensi

yang dimiliki

4

4. Masyarakat miskin semakin terlayani kebutuhan infrastruktur, ekonomi, peningkatan

pendapatan, daya beli, angka harapan hidup, kesehatan, serta pendidikan

5. Kesempatan kerja warga PS2 semakin terbuka

6. Kegiatan Sosial makin berkelanjutan karena bermitra dengan Pemda dan Dunia Usaha

7. Kegiatan Sosial yang disupport secara teknis oleh PNPM Mandiri Perkotaan makin relevan

dengan IPM dan MDGs

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

Ruang Lingkup kegiatan sosial dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan meliputi dua hal, yaitu 1)

pendampingan teknis (technical assistance) dan 2) dana BLM untuk kegiatan-kegiatan yang selaras

IPM-MDGs. Melalui pendampingan teknis juga dapat diperoleh sumber-sumber pendanaan diluar

BLM, baik dari APBD maupun CSR.

Pendampingan teknis dilakukan oleh fasilitator di tingkat masyarakat untuk mencapai 7 output utama

di atas. Segala penyelesaian persoalan masyarakat diserahkan kepada masyarakat dan menjadi

otoritas mereka, menggunakan potensi modal sosial yang dipunya. Namun untuk sejumlah sector

yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan taraf hidup, ekonomi,

kesehatan, pendidikan atau penanggulangan resiko bencana (PRB) diarahkan agar sesuai dengan

target IPM-MDGs. Pendanaan dari BLM (APBN) hanya mendukung terlaksananya kegiatan.

Pengelolaan Kegiatan Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan berada dibawah tanggung jawab UPS.

Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, maka ruang lingkup kegiatan Sosial

meliputi (Lihat Gambar 1) :

1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi Balita dan anak-anak usia sekolah,

mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun.

2. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif yang

dibayai BLM berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri dari a)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga,

b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya

seperti pelatihan pertukangan di lokasi-lokasi bencana dsb

3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia

setelah melewati usia produktif, lansia).

4. Kegiatan santunan dalam keadaan tertentu seperti bencana (disaster) atau santunan untuk

pemanfaat usia tidak produktif

1.5. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial

a. Memanfaatkan Jaringan

Strategi pendampingan kegiatan sosial menggunakan modal sosial yang telah tumbuh dan

berkembang di masyarakat. Modal sosial tersebut terbangun dalam bentuk jaringan-jaringan

kerjasama komunitas berdasarkan kepercayaan (trust), terutama dalam komunitas kecil. Dalam

5

komunitas kecil seperti RT, jorong, karang taruna, PKK, posyandu, PAUD, paguyuban maupun

kelompok tani interaksi antar anggotanya berlangsung tiap hari, intensif dan sangat komunikatif.

Sehingga terjalin keakraban yang menumbuhkan tenggang rasa dan saling percaya. Berawal dari

saling percaya inilah muncul solidaritas untuk saling menaungi, saling memenuhi tanggung jawab

sebagai menunaikan kewajiban memajukan komunitasnya hingga akhirya tumbuhlah jaringan-

jaringan kerjasama diantara mereka. Secara tradisional jaringan ini disebut gotong royong.

Awalnya jaringan-jaringan kerjasama tersebut bersifat sectoral dan spesialis dalam batas komunitas

mereka saja. Aktivitas yang ditekuni sehari-hari adalah aktivitas yang sesuai kemampuan mereka

seperti merawat anak-anak tidak mampu, mengasuh dan membantu peningkatan gizi balita, mendidik

melalui sekolah-sekolah informal seperti PAUD, mendorong terlaksananya pendidikan dasar (SD-

SMP), memberikan informasi pelayanan kesehatan, menolong tetangga yang sakit, menjalankan

pengobatan gratis, mengatur pemakaian air melalui berbagai regulasi yang disepakati sendiri,

mengorganisir diri dengan teman-teman seprofesi untuk meningkatkan posisi tawar, dsb.

Gambar 1 Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor

6

Dari komunitas-komunitas tersebut maka lahirlah relawan-relawan sector yang memiliki kemampuan

sangat spesialis sesuai dengan pengalaman mereka, sehingga layak dinobatkan sebagai relawan

pendidikan, relawan kesehatan, relawan pertanian, relawan petani pemakai air, relawan PKK, kader

BKKBN, relawan paguyuban pedagang pasar dsb. Mereka tumbuh dan dibesarkan di dalam

komunitasnya masing-masing. Mereka ditempa melalui berbagai pengalaman pendampingan yang

mereka geluti selama ini. Sehingga masing-masing komunitas tersebut memiliki soliditas dan

solidaritas yang makin menguat.

b. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK)

Seiring dinamika jaman, komunitas –komunitas tersebut niscaya memiliki keinginan untuk

mengembangkan diri dan memperluas ruang aktualisasi. Meskipun waktu dan tempat sering menjadi

kendala namun tidak mampu menghalangi keinginan komunitas untuk mengasah diri, belajar dan

mendapatkan informasi baru dari dunia luar. Sehingga lahirlah utusan-utusan informal dari masing-

masing komunitas itu yang berperan saling menjembatani kebutuhan informasi. Kebutuhan masing-

masing komunitas untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kebutuhan yang belum terpenuhi

dijembatani oleh relawan-relawan yang disebut relawan bridge, yang menghubungkan antara satu

komunitas dengan komunitas yang lain. Lambat laun, study banding (baca: lesson learn) antar

komunitas tersebut melahirkan jaringan-jaringan sosial yang saling bekerjasama. Pada gilirannya

jaringan-jaringan kerjasama tersebut akan mampu menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama

masyarakat di kelurahan (ilustrasi jaringan kerjasama relawan sector lihat pada Gambar 1). Secara

kolektif juga jaringan kerjasama tersebut akan mengakses kemitraan dengan berbagai pihak, baik

Pemda maupun Dunia Usaha.

PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan proses pembelajaran di berbagai level: Komunitas Belajar

Kelurahan/Desa (KBK/KBD), Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Komunitas Belajar Nasional (KBN)

dan Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK). Proses belajar di masing-masing level tersebut

serupa, namun dalam KBK persoalan yang dihadapi lebih nyata dan peserta belajar (relawan-relawan)

lebih kaya pengalaman lapang.

Diawali dengan identifikasi kebutuhan belajar, satu per satu kebutuhan dikupas. Setelah

kebutuhan berhasil diidentifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan. Menggunakan potensi yang

dimiliki, kebutuhan dan persoalan tersebut dibahas bersama untuk dicari satu per satu upaya

pemenuhannya. Bagi permasalahan atau kebutuhan yang tidak dapat terjangkau penyelesaiannya

maka dapat dikesampingkan dulu untuk dicarikan jalan keluar bersama mitra diluar komunitas

nantinya. Langkah ini disebut dengan Perencanaan. Setelah ditemukan alternative solusi, kemudian

solusi tersebut diterapkan bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Setelah diterapkan

kemudian dievaluasi kelebihan dan kelemahannya. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut

kelemahan diperbaiki, sementara kelebihan dipertahankan dan dituangkan ke dalam rencana kerja

7

selanjutnya. Demikian daur belajar ini berjalan terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan

multidimensi. .

Gambar 2

Proses Belajar dalam KBK

Gambar diadaptasi dari Membangun Masyarakat Pembelajar, Panduan Metodologi Pendidikan Non formal untuk fasilitator Lapang, SPPM; 2003

8

II. KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL

Kegiatan sosial adalah inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan

dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada pencapaian target IPM dan MDG’s. Seluruh

prakarsa masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya

bagaimana mekanisme pendanaannya dan bersumber dari mana saja. Oleh sebab itu meskipun tidak

mengikat, kegiatan sosial yang didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan perlu memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

1. Kegiatan sosial yang dilakukan memiliki potensi untuk bersinergi dengan kegiatan

lingkungan dan ekonomi.

2. Pendanaan BLM diprioritaskan untuk membiayai pelatihan peningkatan kapasitas bagi

warga PS-2 usia produktif, mencakup Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan

Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, pelatihan pertukangan, pelatihan bidang jasa maupun

pelatihan-pelatihan untuk mitigasi bencana

3. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu kegiatan social mesti menunjang

kegiatan ekonomi, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah

pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses

kegiatan ekonomi produktif

4. Bentuk-bentuk pelatihan lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM

untuk kepentingan safeguard, merespon pemulihan bencana atau Penanggulangan Resiko

Bencana (PRB)

5. KSM Sosial yang memfasilitasi pelatihan kegiatan sosial adalah KSM yang menjadi

penyelenggara pelatihan (training provider), untuk itu perlu mendapatkan peningkatan

kapasitas dalam mengelola pelatihan melalui coaching maupun on the job training

6. Biaya pelatihan bagi peserta dan instruktur, meliputi sewa tempat, modul pelatihan, dan

training kit. Peralatan “berat” praktek dapat diperoleh dengan jalan menyewa.

7. Memperhatikan keberlanjutan, dengan menjadikan pelatihan bekerjasama dengan

dinas/instansi/lembaga mitra seperti CSR Perusahaan. Lembaga Mitra bisa menjadi

Penyelenggara Pelatihan, bisa juga hanya sebatas menjadi narasumber

8. Pembelian alat bukan untuk dijadikan sebagai asset atau modal usaha bagi individu

maupun KSM yang dilatih.

9. Magang (OJT) di perusahaan/IKM (Industri Kecil Menengah), disertai skema pembiayaan

yang disepakati antara BKM/UPS dengan Perusahaan/IKM.

9

Gambar 3 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya

10

Gambar 4 Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial

11

III. Pelaksanaan Kegiatan Sosial

3.1. Perencanaan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat

bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi

seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam

proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas

sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM,

UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan

pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan

KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6)

Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi

penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen

program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka

mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.

Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial 1

Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/

LKM + UPS

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/Panitia

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan

2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2)

3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)

4. Keberlanjutan5. Penggalangan Swadaya6. Kerjasama Kemitraan7. Transparansi & Akuntabilitas

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan

9

8

7

6

5

Perbaikan usulan kegiatan (Belum

Layak)

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial

Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan

Kegiatan dan Laporan

2

3

4

KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Sosial

10

11

12

1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social

o Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll.

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Bahan sosialisasi

2

Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pokok-pokok pesan yang perlu untuk dipahami oleh peserta adalah :

§ Penjelasan tentang tujuh prinsip-prinsip pengeloaan kegiatan sosial

§ Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial § Alur pelaksanaan kegiatan Catatan : kegiatan ini dilakukan di tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh BKM/LKM dan relawan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan warga

Pelaksana : Lurah/Kades

Peserta : BKM/LKM+UPS relawan(KBK), Aparat Kel/Desa, Warga Miskin PS-2 (lk/pr), ormas, lembaga sosial, yayasan, dll.

Fasilitator : Fasilitator Kelurahan

Daftar hadir sosialisasi dan catatan proses tanya jawab

3 Buat berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Berita Acara hasil sosialisasi

4

Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, tetapkan waktu dan tempatnya

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya

2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1 Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, seperti menyiapkan bahan, format, koordinasi dengan BKM/LKM, memilih waktu yang tepat, dll.

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.

13

2 BKM/LKM mengundang anggotanya berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan bimbingan pengelolaan Kegiatan sosial

Pelaksana : BKM/LKM

Undangan kegiatan

3 Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan masyarakat khususnya seluruh warga miskin yang ada di PS-2.

Menjelaskan detail delapan prinsip pengelolaan kegiatan sosial dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

Membimbing dan simulasi pengisian format-format: usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, RAB dan laporan keuangan. Penugasan kepada peserta untuk pengisian format-format agar semakin terampil.

Pelaksana : BKM/LKM

Peserta : LKM/BKM, UPS

Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Daftar hadir undangan

Berita acara pelaksanaan kegiatan

4 Pendampingan intensif (interpersonal/ group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam memahami konsep, dan menggunakan alat kerja

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Format terisi dengan benar, prinsip diterapkan.

3) Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan yang sudah masuk program sosial dalam Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan akan KSM/Panitia pelaksananya Identifikasi KSM sosial yang sudah ada dan pernah menjadi pelaksana kegiatan. Identifikasi lembaga/ organisasi sosial yang petensial untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial

Pelaksana : UPS

LKM/BKM

Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Didapatkanya data tentang jumlah kegiatan, jumlah KSM sosial yang ada, dan jumlah lembaga/org potensial menjadi KSM

2

Melakukan penguatan terhadap KSM yang sudah ada agar semakin kuat dan mantab sesuai dengan prinsip pembangunan KSM dari sisi kelembagaan, anggota, acuan dan pola kerja yang dikembangkan.

Pelaksana : UPS

LKM/BKM, Relawan

Peserta :

KSM melakukan penguaan lembaga, anggota, acuan dan pola kerja .

14

Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Relawan(KBK), Pengurus dan anggota Warga miskin (PS-2)

Fasilitator : Fasilitator kelurahan

KSM paham dan mau menerapkan prinsip

3

Membangun KSM baru (bila diperlukan) dengan pola:

• menggunakan lembaga/ organisasi sosial yang sudah ada dan petensial

• KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial

Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Pelaksana : UPS

LKM/BKM/ relawan

Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM (khususnya Miskin PS-2)

Fasilitator : Fasilitator kelurahan

KSM paham dan mau menerapkan prinsip

4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

Memberikan pendampingan kepada pengurus KSM/panitia untuk memperkenalkan/meningkatkan kemampuan teknis dalam pengisian format-format:

• usulan kegiatan, • RAB • laporan hasil kegiatan, • laporan keuangan.

Pelaksana : UPS

LKM/BKM/ relawan

Peserta : pengurus KSM Sosial

Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Pengurus KSM mampu mengisi format-format kegiatan sosial dengan benar

2

UPS memastikan KSM mampu mengisi format secara mandiri, dan memberikan waktu konsultasi khusus untuk pengisian format.

Pelaksana : UPS

LKM/BKM/ relawan

Peserta : pengurus KSM Sosial

Format usulan KSM tidak perlu revisi perbaikan.

15

5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1 Pengurus menyusun usulan kegiatan dan RAB secara mandiri

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : Relawan

Ada usulan kegiatan dan RAB KSM yang terisi benar.

2

Usulan kegiatan juga memuat rencana kerja masing-masing prinsip pengelolaan kegiatan sosial.

Rencana kerja harus jelas, terukur, terjadwal, dan ada penanggung jawabnya.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : UPS BKM/LKM dan

KSM memahami detail kegiatan yang akan dilakukan.

3

KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan dan RAB kepada BKM/LKM:

• persyaratan KSM sudah lengkap • persyaratan Usulan kegiatan dan RAB

sosial sudah lengkap

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Resi penerimaan usulan kegiatan KSM dari BKM/LKM

6) Verifikasi & keputusan BKM/LKM No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

UPS menerima usulan dan meregister usulan KSM/panitia sosial dengan buku khusus. UPS melakukan verifikasi usulan KSM berdasarkan format yang ada untuk memastikan:

• Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas.

• Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan.

• Keterpenuhan syarat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan

Pelaksana : UPS BKM/LKM

KSM mendapatkan no register

Usulan KSM dinyatakan layak atau belum layak

2

KSM yang dinyatakan layak oleh UPS maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM untuk diambil keputusan pimpinan kolektif.

Pelaksana : UPS dan BKM/LKM

KSM layak dan belum layak diproses lebih lanjut

16

KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya.

3

BKM/LKM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan: menentukan skala prioritas dan alokasi dana untuk masing-masing KSM-KSM Tridaya

Pelaksana : BKM/LKM dan UPS

Surat keputusan BKM/LKM tentang usulan KSM/

BAPPUK

7) Pencairan dana ke KSM No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat mempersiapkan dana untuk pencairan kepada UPS BKM/LKM. UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan.

Pelaksana : UPS, sekretariata dan BKM/LKM

Dokumen pencairan dana siap

2

Pencairan dana dilakukan kepada KSM sosial yang besarnya sesuai dengan keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa dilakukan termin dalam pencairan sebagai pengendalian.

Pelaksana : UPS, sekretariat dan BKM/LKM

Dana diterima KSM

Bukti pencairan lengkap

3.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke

dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan

seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya

dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat

dicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya

berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana

BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan

tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun

tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat

dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal

utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan

kegiatan sosial oleh panitia.

17

8) Persiapan pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi kegiatan awal/persiapan, antara lain:

• Diutamakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (cek PJM Pronangkis)

• recek pemanfaat/peserta yang direncanakan sudah ada dalam daftar war ga miskin (PS-2)

• Memastikan rencana kegiatan memberi kemanfaatan langsung bagi warga miskin.

• Jika terkait dengan mata pencaharian diprioritaskan kegiatan yang menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)

• Rencana kerja untuk melembagakan kegiatan agar keberlanjutan terjamin

• Rencana kerja penggalangan swadaya masyarakat: uang, material, dll.

• Rencana kerja Kerjasama dan kemitraan

• Rencana kerja penerapan transparansi & akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kepada publik.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Fasilitator Kelurahan

Implementasi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan sosial

Kegiatan terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (MDGs)

Diperoleh kegiatan yang sesuai dengan target IPM dalam peningkatan daya beli, pendidikan dan angka harapan hidup

Kualitas kegiatan meningkat dengan adanya proses penguatan pada persiapan.

Pelaksanaan membutuhkan untuk melibatkan komunitas dan warga miskin yang semakin luas.

2

Rencana kerja untuk memperjelas target, tahapan kegiatan, penanggung jawab kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diencanakan.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

Rencana pelaksanaan matang terjadwal dan jelas penanggung

Jawabnya

3 BKM/LKM dan UPS membantu dengan Pelaksana : UPS BKM/LKM dan

BKM/LKM mendukung

18

mengambil peran-peran strategis untuk fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia seperti kerja sama dan kemitraan, dll.

Fasilitator Kelurahan

strategi dan pendekatan

9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1

KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan persiapan dengan baik, rencana kegiatan yang tersusun diimplementasikan.

KSM/Panitia mengundang, mengumpulkan calon peserta untuk dilakukan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan, tahapan dan proses, tanggung jawab masing-masing pihak, dll.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

Calon peserta siap mengikuti kegiatan sosial yang difasilitasi oleh KSM/Panitia

2

KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi komunitas dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari penggalangan swadaya, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

Partisipasi warga terwujud dalam pelaksanaan kegiatan

3

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan bakuan seperti yang tercantum dalam usulan kegiatan yang telah disetujui oleh BKM/LKM.

UPS mendampinggi, memantau, membimbing KSM/Panitia agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai aturan main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Partisipan: Warga miskin PS 2

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

Kegiatan terlaksana sesuai bakuan kegiatan dan terpantau oleh BKM/LKM melalui UPS

4

KSM/Panitia mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan dengan baik sehingga bahan penyusunan laporan tersedia dengan baik dan cukup.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Data dan bahan untuk pelaporan kegiatan siap

3.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress,

maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan

19

keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau

sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK

miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output

dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah

konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak,

baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai

pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi

laporan.

10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1 Mengundang anggota KSM/panitia pelaksana kegiatan sosial untuk bersama; melakukan evaluasi, konsolidasi data hasil, menyusunan draft laporan hasil

Pelaksana: Ketua KSM/Panitia

Peserta: Anggota KSM/Panitia

Ada catatan evaluasi, data terolah, draft laporan jadi

2 Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan minimal sesuai format yang telah disiapkan. Laporan juga dilampiri foto-foto kegiatan, laporan keuangan.

Pelaksana: KSM/Panitia

Dokumen laporan dan lampiran tersusun

3 Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sosial yang lengkap termasuk penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM.

Pelaksana: KSM/Panitia

Tanda terima penyerahan laporan hasil

11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output

1 Persiapkan dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan salin bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buatlah ringkasan, kemudian salin dan gandakan sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksana : BKM/LKM dan UPS

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

Bahan untuk sosialisasi hasil kegiatan sosial

2 Tempelkan beberapa informasi penting hasil kegiatan sosial di lima titik papan informasi dan pengumuman yang strategis lainnya.

Pelaksana : BKM/LKM dan UPS

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

Info hasil pelaksanaan sudah tertempel

20

3 Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sosial, dengan menyampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelaksana : UPS BKM/LKM

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

Berita acara dan daftar nama peserta

4 Sosialisasi dilakukan ditingkat basis minimal tiga titik utamanya kantong warga miskin, bisa dilakukan melalui pertemuan yang sudah ada di masyarakat.

Pelaksana : relawan

Berita acara dan daftar nama peserta

5 Memberikan salinan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada pihak terkait seperti: Lurah/kades.

Pelaksana : UPS BKM/LKM

Progres kegiatan sosial terpublikasi

21

IV. Pemantauan dan Evaluasi

4.1. Pemantauan

a. Substansi yang dipantau

KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan

memastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepada

penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen

atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat

pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin).

Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip good

governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan

pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan

keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawaban

pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk

mensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial

membutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan

berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah

satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir

kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini dibawah koordinasi

tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja

sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan dalam menentukan masa

depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran tersebut bisa dipegang

oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan Pendidikan Anak Usia Sekolah

(PAUD) dsb.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan

program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas

sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian

tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya

adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses

pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk

menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?

22

Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan

sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini

ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin

tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan

kebersamaan kuat semacam ini.

BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung

jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan

Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar

sesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSM

Sosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user

(pemanfaat keluarga miskin).

b. Mengukur Pelayanan Sosial KSM

Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasi

kemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayanan

yang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM)

kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikator-

indikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis dan

Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-

pendekatan yang berbeda seperti:

i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur

keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal :

• ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usia

sekolah, produktif dan tidak produktif

• peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan

kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.

• Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan

kapasitas melalui kegiatan sosial?

ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur

keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal :

• jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai

pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani

masyarakat miskin,

• jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang

menguasai hajat hidup orang banyak,

23

iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti sejauh

mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien.

• Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang

baik?

• Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?

• Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?

• Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara

periodic?

• Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana

pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?

• Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana

pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan

kesehatan?

• Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan

kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas

kegiatan sosialnya?

• Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiatan

infrastruktur dan kegiatan ekonomi?

Gambar 6 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSM

Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)

Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber

bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang

dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk

mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang

tinggi.

4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi

Sistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur.

Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social

24

berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiatan

infrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihan peningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah

pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan ekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihan

dilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untuk

mempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untuk menerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran.

Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambil langkah berikut :

1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompok pemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluan

pendidikan maupun layanan kesehatan. 2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggota-

anggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernah

mendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untuk mengakses dana bergulir.

3. Menganjurkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikuti pelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga

akan memeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJM Pronangkis.

Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktur social terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, Pos Kesehatan Desa, sarana air

bersih, instalasi pengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana

penunjangnya.

Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi dengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam

kegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalan

tersistem.

Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosial

salah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya juga

kurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupun

sebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.

4.3. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan

Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi

pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga

Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuai

koridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang

pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab

25

IV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang

menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan

cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah

untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga

Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan

Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf

Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak

hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan

berkesinambungan.

Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sector-

sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan program

berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan program-

program daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social

yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih

terpelihara masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk

membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh sebab

itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya

maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi yang jelas dalam

pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program Sosial. Berikut ini

hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi.

Gambar 7 Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial

26

Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga

ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk

(perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis

(sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

27

Lampiran 1.

Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital) Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis. Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social Development); sebab tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat. Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan social yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital).Dalam Pentagon peningkatan akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).

Gambar 2 Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya

Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang

Bersama dengan Kegiatan Ekonomi, dan Infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modal sosial, human capital dan jaringan sosial agar

28

dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Lampiran 2

Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs

A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium. Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu : 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 2. Pemerataan pendidikan dasar 3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Sebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan.(pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan. B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPM IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India

29

Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :

1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua

per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk social. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan modal social.

30

Lampiran 3 Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial Responden Tiap Kelurahan : 1 BKM 2 UPS 3 KSM Sosial 4 Aparat Desa V. SKPD No

Ya Tidak Keterangan Ya Tidak Score1 5 02 1 03 5 04 5 05 1 06

a. kader BKKBN 1 0b. kader posyandu 2 0c. kader PKK 1 0d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya 2 0e. kelompok tani 1 0f. kelompok nelayan 1 0g. RT/RW 1 0h. lainnya..... 1 0

7 5 0B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM)

8 5 09 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: 0

a. pendidikan 2 0b. kesehatan 2 0c. kebersihan/lingkungan 2 0d. pertanian 1 0e. peternakan 1 0f. kelautan 1 0g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif 2 0h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) 1 0i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, 0 0j. santunan usia tidak produktif 1 0k. lainnya..... 0 0

10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 2 011 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 5 012 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 5 013 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 5 014 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 5 015 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? 5 0

16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 5 017 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 5 018 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 5 019 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? 5 0

20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial 3 0

Bobot

D. Kemitraan

C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan

E. Pengendalian

Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat

Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs?

Pertanyaan Jawaban

Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya?Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin?

Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa?Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin?

Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana?Apakah dalam KSM Sosial terlibat:

A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial