daftar isi 1 - indriarto.files.wordpress.com | diseminasi informasi 1 daftar isi daftar isi 1 1....

Tinjauan | Diseminasi Informasi 1

Daftar Isi

Daftar Isi 1

1. Umum 2

2. Latar lakang 3

3. Tujuan dan Keluaran 4

4. Metodologi Pelaksanaan 4

5. Perkembangan Media komunikasi 5

6. Latar lakang 7

6.1 Kondisi Umum 10

6.1 Kondisi Khusus 15

7. Lingkup Tinjauan 17

8. Langkah Pembangunan Informasi 18

9. Sistem Layanan 19

10. Pendekatan Teknis dan Metodologi 23

11. Program Kerja 27

12. Sistem Pelaporan 28

13. Kebutuhan Tenaga Ahli 29

Daftar Gambar Figure 1-SOA Governance lofe cycle ............................................................... 3

Figure 2-Konsep Piramid pada layanan kolaborasi .......................................... 22

Figure 3-Pendekatan dan Metodologi ............................................................ 26


Perlunya Komunikasi dan Diseminasi Informasi bagi pemerintahan

Daerah sebagai pelaksanaan IT governance

1. Umum

Dunia Informasi dan Teknologi akan selalu berpegang pada

perkembangan teknologi, baik secara internal pemerintah daerah

maupun government atau negara. Terlepas dari hal tersebut perlu

ditinjau kembali bagi aspek komunikasi sebagai penghubung

penyampaian pesaan yang informatif dan effektif, yaitu;

1. Mencapai pengertian satu sama lain baik antara individu dengan

pemerintah, masyarakat dengan pemerintah ataupun dalam

pemerintahan sendiri,

2. Meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antara

individu dan antar unit organisasi atau departemen,

3. Mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam

pelaksanaanpekerjaan dari masing-masing unit organisasi,

4. Mengurangi aspek negatif dan timbulnya konflik maupun

frustasi,

5. Membina kepercayaan, baik antara individu dengan

pemerintahan, masyarakat dengan pemerintahan ataupun dalam

pemerintahan itu sendiri.

Perkembangan dunia IT tidak terlepas dari kebijakan pemerintah

pusat, yaitu perlunya suatu daerah dibangun suatu komunikasi yang

handal, cepat, cepat dan akurat melalui Information and

Communication Technology (ICT), sehingga sebagai daerah yang

memiliki otonomi dapat memberikan layanan informasi kepada

masyarakat baik individu maupun golongan (komunitas) yang

dibarengi dengan pengembangan mengarah Information Technology

(IT) Governance (Tata Kelola IT)


2. Latar lakang Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan bagian dari IT

Governance, yang merupakan siklus kegiatan yang mengelola proses

perencanaan, pengembangan dan pengoperasian layanan Teknologi

Informasi guna:

1. Memastikan layanan tersebut sesuai arah tujuan Organisasi (fingsi

supporting)

2. Mampu menjadi pendorong perbaikan kinerja organisasi yang

pada akhirnya membuat organisasi tersebut menjadi lebih unggul

(fungsi enabler)

3. Mengurangi potensi kerugian atau masalah dari segala resiko yang

timbul akibat kegiatan organisasi dan keberadaan teknologi

(fungsi control)

4. Menjamin seluruh investasi yang dikeluarkan untuk

pengembangan TI memiliki landasan yang kuat (justified) dan

cost effective (fungsi saving)

Figure 1-SOA Governance lofe cycle

IT Governance merupakan pengelolaan TI sesuai dengan fungsi TI dan

kebutuhan dalam pemanfaatan TI dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, sehingga adanya terkaitan antara tujuan (objective)

dengan penggunaan TI sebagai sarana mencapai tujuan di mana TI in-

Line dengan pelaksanaan operasional kegiatan rutinitas.


3. Tujuan dan Keluaran Lingkup tinjauan yang akan dilakukan agar Komunikasi dan Diseminasi

Informasi dapat terwujud dengan biak, meliputi;

1. Kajian Ilmiah Komunikasi pemerintahan daerah dan masyarakat.

2. Kajian regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang Komunikasi

Masyarakat.

3. Survey efektifitas metode komunikasi dan diseminasi informasi

Pemerintahan Daerah dan Publik.

4. Penyusunan strategi dan Rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam

bidang komunikasi dan diseminasi informasi.

Dengan tujuan dan keluaran yang digharapkan berupa;

1. Mendapatkan metode dan strategi komunikasi pemerintahan dan

masyarakat yang efektif, regulasi dan best practiseinya, yaitu berupa

dokumen metode, strategi best practise pemerintahan dan masyarakat

2. Mendapatkan persepsi masyarakat dan ukuran efektifitas program

pemerintahan Daerah dalam bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi,

yaitu berupa dokumen self-evaluation bidang Komunikasi dan Diseminasi

Informasi pemerintahan Daerah

3. Mendapatkan strategi dan rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam

bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yaitu berupa dokumen

strategi dan rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam bidang Komunikasi

dan Diseminasi Informasi.

4. Metodologi Pelaksanaan Gambaran yang dituangkan dalam perencanaan pada metodologi

pelaksanaan adalah acuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan dalam

penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Daerah

sebagai metode dalam penyelesaian pekerjaan secara sistematis, procedural,

akuntable “dipertanggungjawabkan” dan terukur sehingga dapat

dipertanggungjawabkan. Metode pelaksanaan yang dilakukan mengacu pada

tujuan dan keluaran yang dicapai.


5. Perkembangan Media komunikasi

Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat di Indonesia

masih menjadikan media sebagai salah satu jembatan informasi

tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, baik yang

sedang menjadi perhatian maupun yang luput dari perhatian

mereka. Kenyataan menunjukkan, keterlibatan media dalam

membentuk suatu opini publik adalah sebuah kekuatan tersendiri

yang dimilikinya dan itu sangat berpengaruh dalam tatanan

kehidupan di masyarakat. Namun, seiring dengan kebebasan pers

yang didengungkan dalam reformasi 1998 silam membuat

sebagian media kebablasan menyikapi euforia kebebasan

tersebut. Independensi dan kode etik kadang telah tertutupi oleh

orientasi bisnis dan keuntungan, sehingga saat ini ¨dapur¨ media

telah dimasuki pengaruh kekuasaan, finansial dan kepentingan

politik.

Media sangat memberi andil dan peran penting dalam

memberikan informasi terhadap masyarakat, kecenderungan ini

kadang membuat media dalam menyajikan informasinya bisa saja

membuka peluang dramatisasi, manipulasi, spekulasi ataupun

juga menyingkap kebenaran sesuai fakta sesungguhnya. Olehnya,

segelintir masyarakat berusaha memanfaatkan media untuk suatu

tujuan sesuai kepentingannya, hingga kemudian media menjadi

sangat sulit memisahkan antara independensi dan keuntungan

bisnis, dan terkadang dua kepentingan tersebut membuat media

terperosok ke dalam penyajian informasi yang tidak berimbang

dan cenderung berpihak pada golongan tertentu.

Dalam pengertiannya, independensi diartikan sebagai

kemandirian, dalam artian melepaskan diri dari berbagai


kepentingan, mengungkapkan fakta dengan sesungguhnya dan

tidak ada bentuk intervensi dari pihak tertentu dalam penyajian

informasi. Sehingga dalam membangun suatu independensi,

media harus menyadari bahwa loyalitas utama adalah kepada

masyarakat, dan intisari informasi adalah verifikasi data yang

akurat, menghindari terjadi benturan kepentingan yang berpotensi

kepada pembohongan publik1. Olehnya sangat diharapkan agar

media informasi dalam menjalankan publikasinya haruslah

dibarengi sikap kejujuran dalam komitmen, informasi haruslah

tersaji dalam konteks kebenaran, mengetahui urutan sumber

berita, transparansi dalam informasi, dan verifikasi berita secara

aktual sebelum menyajikannya ke masyarakat. Bila hal tersebut

dapat diwujudkan maka media telah melakukan independensi

dalam penyampaian informasi.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan Diseminasi

Informasi Daerah, dalam mencapai tujuan pemerintahan yaitu

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa

kesamaan persfektif, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah;

1. Perlu dilakukan assessmen terhadap regulasi yang ada, baik di

pemerintahan daerah mapun pusat,

2. Evaluasi potensi masyarakat bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya,

ekonomi dan Keamanan

Tim konsultan menyajikan 3 (tiga) komponen dalam struktur dokumen ini,

adalah:

1. Diaknostik, yang meliputi Assessmen

2. Penyusunan strategi Rencana Aksi metode Pemerintahan Daerah

3. Institutional Assessment, regulasi dalam tatakelola Informasi dan

Komunikasi

1 NOMOR 11 TAHUN 2008 - Informasi dan Transaksi Elektronik


6. Latar lakang

Saat ini, ancaman independensi media komunikasi sangat

beragam, namun yang menjadi ancaman serius antara lain :

1. Kekuasaan tidak sepenuhnya dapat di kontrol oleh media

sehingga seringkali berbagai kasus penyimpangan yang

terjadi hanya dapat diketahui bila ada di antara mereka

(dalam lingkup kekuasaan) yang membeberkan kepada

media.

2. Adanya konglomerasi atau kepemilikan media yang

bersentuhan dengan penguasa, sehingga informasi yang

disajikan hanya berdampak pada keuntungan pihak media

dan yang bersentuhan langsung dengannya.

3. Kewenangan kehumasan dalam mempublikasikan berita yang

diperoleh dari sumber kadang menimbulkan munculnya

intervensi kepada pihak kehumasan oleh orang-orang

tertentu yang menganggap pemberitaan tersebut

menyudutkan diri atau lingkup sosialnya.

4. Masih maraknya tindak kekerasan dan pengerahan massa

oleh kelompok tertentu, sehingga kalangan kehumasan

masih khawatir akan keselamatan dirinya dalam peliputan.

5. Terjalinnya hubungan emosional antara

kehumasan/jurnalis/wartawan dengan sumber berita, baik

hubungan pertemanan, kekeluargaan, suku, maupun profesi

sehingga bila ada pemberitaan yang menyudutkan sumber

tersebut berusaha untuk segera di tutup tutupi.

6. Masih maraknya budaya amplop dan telepon, utamanya bagi

golongan masyarakat yang mapan dari segi finansial,

sehingga mampu mengunci akses pemberitaan.

7. Upah tenaga ahli penyampai berita dan informasi

(humas/jurnalis/wartawan) yang tidak sebanding dengan


resiko pekerjaan, hingga kadang narasumber melakukan

penyuapan kepada mereka.

8. Adanya jurnalis/wartawan yang kurang profesional, baik dari

segi penyajian berita ataupun pengolahan kata, sehingga

masyarakat tidak memahami alur informasi yang diberikan

dan bisa menimbulkan adanya kesalahan persepsi dan

penafsiran.

9. Masih ditemukannya oknum jurnalis/wartawan yang

menganggap profesi jurnalis/wartawan sebagai ladang

mencari nafkah, sehingga kadang dalam peliputan berita

sering melakukan "penjualan" berita kepada narasumber.

10. Adanya sikap masa bodoh jurnalis/wartawan tentang

kebenaran dan sumber berita (pokoknya yang penting ada

berita) menyebabkan seringnya muncul sistem ¨copy paste¨

berita oleh sesama jurnalis/wartawan.

Bertolak dari hal tersebut, seyogyanya dalam membangun suatu

idealisme dan independensi media komunikasi, media dituntut

untuk menyajikan suatu informasi yang berimbang, tidak memihak

apalagi memicu keresahan di masyarakat, tidak mengakomodasi

suara-suara yang berbau kekerasan, pesimistis, menghujat, dan

mencela golongan tertentu. Menyajikan informasi sesuai fakta

sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat

latar belakang sumber berita. Manajemen media haruslah

memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis,

sehingga menghindari adanya intervensi pemberitaan karena

faktor bisnis, dan tidak kalah pentingnya adalah media harus pula

memperhatikan kesejahteraan karyawan

kehumasan/jurnalis/wartawan, sehingga idealisme mereka tidak di

kotori oleh kepentingan tertentu. Jika ini telah di lakukan, maka

yakinlah kekuatan media akan menjadi sebuah kekuatan besar

yang sangat disegani oleh semua pihak, dan masyarakat akan


semakin menaruh kepercayaan penuh pada keberadaan sajian

informasi media.

Pada era otonomi sesuai dengan UU Pemerintah No 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Inpres No 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan

Strategi Nasional pengembangan e-Government, seiring pesatnya

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah

proses bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan

kepada warganya. E-Government adalah salah satu sarana dalam upaya

untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

(menggunakan) teknologi elektronik dan teknologi informasi dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa

dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang

sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan desentralistis yang lebih

demokratis, serta terjadinya perimbangan kewenangan pusat dan daerah

otonom secara nyata. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut

terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu

menjawab tuntutan perubahan secara simultan.

Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki

kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus

dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat

memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang

kendali.

Dalam suatu organisasi membutuhkan sebuah perencanaan terkait dengan

strategi pengembangan sistem dan teknologi informasinya. Dengan adanya

perencanaan yang baik, maka diharapkan teknologi informasi yang

dihasilkan dapat memberikan sejumlah value kepada organisasi yang

bersangkutan, seperti: optimalisasi penyampaian informasi dan

implementasi; sejalannya fungsi teknologi informasi dengan kebutuhan

organisasi (alignment); berkurangnya resiko kegagalan implementasi;

terhindarnya pengembangan sistem yang tambal sulam dan redundan;

dimilikinya bahasa yang sama dalam mengembangkan sistem; dan


terdefinisinya standar arsitektur pengembangan teknologi informasi yang

berkutalitas.

6.1 Kondisi Umum Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara dari tahun 2005

diarahkan pada upaya peningkatan kinerja birokrasi agar birokrasi mampu

menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan

masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur

pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan:

a) mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan

masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan;

b) menyusun indikator pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang

baik;

c) telah dilaksanakannya survei mengenai pemahaman aparatur

pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good public governance di

berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah;

d) melakukan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip good coorporate governance di lingkungan badan usaha milik negara/daerah;

e) melakukan ujian sertifikasi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa

pemerintah; dan

f) menyempurnakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa dengan menyiapkan pula tata cara pengadaan barang

dan jasa melalui elektronik (e-procurement).

Selain itu, untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia

aparatur (PNS), pemerintah juga telah melakukan upaya antara lain:

a) melakukan seleksi PNS yang lebih transparan dan akuntabel;


b) menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) baik

struktural, fungsional maupun diklat teknis; dan

c) melakukan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat PNS. Sedangkan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menyusun

RUU tentang Pelayanan Publik, dan telah menerbitkan berbagai

peraturan pemerintah dan pedoman teknis pengelolaan pelayanan publik.

Adapun, hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah dalam rangka peningkatan

kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, antara lain:

a) tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan mengenai

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai penyempurnaan

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

b) telah dilaksanakannya sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah/Pusat (SAKD/P) dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

c) telah dilakukannya audit atas pengadaan barang/jasa di lingkungan

instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD/Badan Usaha Lainnya (BUL) yang

sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN, APBD, dan kekayaan yang

dipisahkan;

d) telah dilakukannya secara bertahap ujian dan sertifikasi bagi pejabat

pengadaan barang dan jasa;

e) telah diserahkannya hasil pemeriksaan investigatif BPKP mengenai

kasus-kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada

instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) periode Januari hingga Desember 2005, sebanyak 157

Kasus;

f) BPKP telah melakukan tugas bantuan perhitungan kerugian keuangan

negara kepada instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 218 kasus;

g) dikembangkannya penerapan pemeriksaan berbasis kinerja;

h) mulai dilakukannya secara bertahap reformasi sistem audit publik; dan


i) telah dikeluarkannya 200 Surat Izin Pemeriksaan oleh Presiden terhadap

para pejabat negara yang terindikasi tersangkut kasus korupsi dari 228

permintaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.

Kemudian, dalam rangka penataan sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan, hasil yang telah dicapai terutama dalam bentuk beberapa

peraturan perundangan, antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas

Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND);

2. Peraturan Presiden No. 10 dan 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi

dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPND;

3. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Kebijakan

Pertimbangan Otonomi Daerah;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 06 Tahun 2005

tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan

Dokumen/Arsip Vital Negara.

Di samping itu, juga telah dilaksanakannya evaluasi implikasi penerapan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah; dan telah dilaksanakannya berbagai kajian/evaluasi,

antara lain,

a) standarisasi kompetensi pegawai;

b) mekanisme penyusunan dan pengundangan peraturan perundang-

undangan; dan


c) naskah akademik dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Namun demikian, walaupun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan

terhadap birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, pada

kenyataannya kinerja birokrasi masih belum optimal, antara lain

dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik

menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta

masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan, dan

masih kurang profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai

penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu, pada tahun 2006 pembangunan bidang penyelenggaraan negara

diprioritaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi

terutama mencakup:

a) percepatan terwujudnya aparatur negara yang profesional, partisipatif,

berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan

bebas dari KKN;

b) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui

penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia,

dan penerapan e-services;

c) meningkatkan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan

masyarakat, serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan

dan pemeriksaan.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus

berupaya agar Rancangan Undang-undang tentang Pelayanan Publik yang

telah disampaikan Pemerintah kepada DPR segera ditetapkan sebagai

undang-undang. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga akan terus diupayakan

peningkatan kualitas pengawasan baik internal, ekternal maupun

masyarakat sehingga tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk

korupsi dapat dikurangi, dan kinerja aparatur negara dapat ditingkatkan.

Dalam rangka penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah

tidak pandang bulu untuk menindak tegas sesuai hukum terhadap para


pejabat negara di pusat dan daerah serta masyarakat dan dunia usaha yang

terlibat tindak pidana korupsi.

Kemudian, pada tahun 2007 pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan

reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diharapkan

mampu menghasilkan birokrasi yang dapat berperan sebagai dinamisator

pembangunan dan mampu menciptakan iklim ekonomi, sosial dan politik

yang kondusif bagi lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan,

serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas

berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.

Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan kepada upaya-upaya: (1)

melanjutkan penataan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan

NKRI dan mempercepat proses desentralisasi melalui upaya pembenahan

sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

kebijakan dan program pembangunan; (2) melanjutkan pembenahan

manajemen sumber daya manusia aparatur (kepegawaian) mencakup

sistem remunerasi, peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan karier

berdasarkan prestasi kerja, dan penerapan reward dan punishment dalam

pembinaan pegawai; (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi (e-services) dalam pelayanan publik terutama di bidang

Penyampaian Informasi.

Selain prioritas di atas, penyelenggaraan aparatur negara juga akan tetap

melanjutkan berbagai penyempurnaan lainnya yang diperlukan dalam

rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, baik

dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia maupun

pembenahan sistem pengawasan internal, eksternal dan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih akan dihadapkan

oleh berbagai permasalahan dan tantangan.

Untuk itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan

tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan komitmen moral

segenap aparatur negara dan dunia usaha serta masyarakat untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik; meningkatkan efektivitas sistem

pengawasan dan mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan dan

pemeriksaan; meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia aparatur


melalui penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) baik

struktural, fungsional, maupun diklat teknis yang diikuti dengan

peningkatan kesejahteraan PNS dan pembenahan manajemen

kepegawaian; melakukan penataan sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan birokrasi pemerintahan; serta mendorong percepatan

penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan publik. Semua upaya tersebut harus

dilaksanakan dengan baik, terencana, dapat dipertanggungjawabkan dan

berkesinambungan agar penciptaan tata pemerintahan yang baik dan

berwibawa (good public governance) pada semua tingkatan dan lini

pemerintahan dan semua kegiatan baik di pusat maupun daerah dapat

segera diwujudkan.

6.1 Kondisi Khusus Berbagai permasalahan tersebut dikarenakan antara lain:

Belum tertatanya dengan baik manajemen penyusunan dan/atau pencairan

anggaran, yang berakibat akan memberi peluang terjadinya inefisien dan

penyimpangan yang tidak dikehendaki;

a) masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah

ditandai dengan masih lemahnya sistem koordinasi pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program

pembangunan, yang berpengaruh kepada kinerja aparatur dan kualitas

pelayanan publik;

b) masih lemahnya penerapan aturan disiplin dan penjatuhan sanksi

terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran;

c) masih belum, efektif dan efisiensinya birokrasi pemerintahan sebagai

akibat dari masih tumpang-tindihnya berbagai peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan

aparatur negara;

d) masih belum tertatanya sistem pencatatan registrasi vital kependudukan

yang berakibat pada penyalahgunaan identitas ataupun pembuatan

identitas ganda;


e) ketidakjelasan koordinasi dan masih tumpang tindihnya pelaksanaan

pengawasan dan audit pemerintah; dan

f) masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana serta profesionalitas

operator pelayanan publik.

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

a) belum terbangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap

unsur aparatur negara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik

(good governance);

b) masih lemahnya manajemen internal di berbagai instansi pemerintah;

c) belum memadainya upaya peningkatan kesejahteraan PNS;

d) belum terlaksananya penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

penyelenggaraan negara secara komprehensif yang berakibat pada

belum tercapainya produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja, dan

sekaligus berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik;

e) masih lemahnya pemahaman dan keterampilan para aparatur negara

untuk menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip good public governance dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan

f) belum terjalinnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan

masyarakat dalam upaya membangun tata kepemerintahan yang baik;

serta

g) masih lemahnya koordinasi antar unit pengawasan fungsional internal

pemerintah maupun dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga

terjadi tumpang tindih (duplikasi pemeriksaan). Di samping itu, birokrasi

juga dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi akibat

globalisasi yang kemudian mempengaruhi sistem birokrasi pemerintahan

saat ini.

Maka tahun 2008 dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang

Keterbukaan Informassi Publik, yaitu undang-undang nomor 14. Ada

beberapa faktor pertimbangan undang-undang ini dikeluarkan, yaitu;


a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang

bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta

merupakan bagian pent ing bagi ketahanan nasional;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi

manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah

satu ciri pent ing negara demokrat is yang menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan

Negara yang baik;

c. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam

mengopt imalkan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala

sesuatu yang berakibat pada kepent ingan publik;

d. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu

upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

7. Lingkup Tinjauan Lingkup tinjauan yang akan dilakukan agar diseminasi Komunikasi dan

Diseminasi Informasi dapat terwujud dengan biak, meliputi;

1. Kajian Ilmiah Komunikasi pemerintahan daerah dan masyarakat. Kajian

ini mencakup aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan,

dan Pertahanan Keamanan

2. Kajian regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang Komunikasi

Masyarakat. Regulasi yang dimaksud yaitu institution assessment, yaitu

asesmen terhadap institusi yang terkait dalam layanan Komunikasi dan

diseminasi Informasi sebagai Layanan public (Service Oriented) yang

akan membuka kerja sama kelembagaan dalam penyediaan informasi

3. Survey efektifitas metode komunikasi dan diseminasi informasi

Pemerintahan Daerah dan Publik. Seperti halnya kajian yang tak terlepas

dalam melakukan assessmen awal yaitu melakukan survey yang meliputi

aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan, dan Pertahanan

Keamanan

4. Penyusunan strategi dan Rencana aksi Pemerintahan Daerah dalam

bidang komunikasi dan diseminasi informasi Daerah. Penyusunan


strategis ini akan menjadi indicator keberhasilan Diseminasi informasi

Daerah, sehingga akan menjadi peta jalan “Road Map” bagi pelaksanaan

teknis.

8. Langkah Pembangunan Informasi Langkah awal dalam pembangunan e-Government bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Daerah adalah dengan melakukan

penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan

dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mencakup 2

(dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu:

1. Pengolahan data/informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara

elektronis;

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah

negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, pembangunan e-Government di

Indonesia telah terarah kepada 5 (lima) langkah, yaitu:

1. Landasan pembangunan dengan adanya “Rencana Strategi” yang tertuang

didalam sebuah “Master Plan” Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik “Online”

yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat

luas serta dapat terjangkau dari seluruh wilayah Indonesia, dengan biaya

yang terjangkau.

3. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat

kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan

internasional/global.

4. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-

lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat

agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.


5. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan

efisien serta memperlancar transaksi serta layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dari hal tersebut maka, sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi memiliki

kedudukan, tugas dan fungsi sebagai;

1. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi adalah unsur

pelaksanan tugas dan fungsi badan/unit di bidang Sarana Komunikasi dan

Diseminasi Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan/Unit;

2. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi harus memiliki

pimpinan yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini, yaitu oleh seorang

Kepala Bidang dari Badan/Unit tersebut.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi

Informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas

tersebut, bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan Diseminasi

informasi;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana komunikasi dan Diseminasi

informasi;

c. Penyusunan standar, koordinasi, monitoring, di bidang sarana komunikasi

dan Diseminasi informasi;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaporan.

9. Sistem Layanan

Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan bagian dari IT Governance,

yang merupakan siklus kegiatan yang mengelola proses perencanaan,

pengembangan dan pengoperasian layanan Teknologi Informasi guna:


1. Memastikan layanan tersebut sesuai arah tujuan Organisasi (fingsi

supporting)

2. Mampu menjadi pendorong perbaikan kinerja organisasi yang pada

akhirnya membuat organisasi tersebut menjadi lebih unggul (fungsi

enabler)

3. Mengurangi potensi kerugian atau masalah dari segala resiko yang

timbul akibat kegiatan organisasi dan keberadaan teknologi (fungsi

control)

4. Menjamin seluruh investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan TI

memiliki landasan yang kuat (justified) dan cost effective (fungsi saving)

IT Governance merupakan pengelolaan TI sesuai dengan fungsi TI dan

kebutuhan dalam pemanfaatan TI dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, sehingga adanya terkaitan antara tujuan (objective) dengan

penggunaan TI sebagai sarana mencapai tujuan di mana TI in-Line dengan

pelaksanaan operasional kegiatan rutinitas.

Dalam kaitan pelayanan pada masyarakat sebagai operasional pencatatan

data kependudukan, ada beberapa hal yang menjadi target dalam layanan,

yaitu;

4. Mendapatkan metode dan strategi layanan pemerintahan dan masyarakat

yang efektif, regulasi dan best practiseinya, yaitu berupa dokumen

metode, strategi best practise pemerintahan dan masyarakat

5. Mendapatkan persepsi masyarakat dan ukuran efektifitas program

pemerintahan kabupaten Bekasi dalam bidang Administrasi Kependudukan

serta Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yaitu berupa dokumen self-

evaluation bidang Kependudukan melalui Komunikasi dan Diseminasi

Informasi pemerintahan kabupaten Bekasi

6. Mendapatkan strategi dan rencana aksi pemerintahan kabupaten Bekasi

dalam bidang Administrasi Kependudukan serta Komunikasi dan

Diseminasi Informasi, yaitu berupa dokumen strategi dan rencana aksi

Pemerintahan kabupaten Bekasi dalam bidang Komunikasi dan Diseminasi

Informasi.


Dari ke tiga hal tersebut, maka perlu disusun arsitektur layanan aplikasi

berbasis Services Oriented Architecture (SOA).

SOA pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan untuk

membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat. Memberikan semua orang

di dalam organisasi yang jelas untuk memahami apa keputusan harus dibuat

dan siapa yang dapat membuat mereka, menghapuskan kebingungan dan

ketidakpastian, dan meningkatkan kerja sama.

SOA pemerintahan memungkinkan operasional pencataatn kependudukan

untuk mewujudkan keunggulan layanan kembali, oleh mitigating risiko kontrol

dan memaksimalkan pelayanan penciptaan dan kembali proses. Dengan tata

pemerintahan yang baik, semua akan memahami peran dan tanggung jawab

mereka dalam keseluruhan proses. Hal ini memungkinkan orang dan tim

untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, dan

memungkinkan untuk komunikasi yang lebih baik dan kerja sama antara

bisnis dan TI.

Pembangunan yang mengadopsi Kerangka Pengembangan kerangka yang

dipilih sebagai yang terbaik untuk mengadopsi Interoperabilitas eGovernment

disebut Layanan-Oriented Architecture (SOA). Perangkat lunak yang lain

adalah pengembangan metode tradisional cukup monolitis. Hal ini karena

monolitis membangun aplikasi dalam pertemuan dengan persyaratan dan

modular. Biasanya, kode aplikasi sangat ketat digabungkan dengan sistem.

SOA didasarkan pada layanan - pendekatan dan leverages berorientasi pada

layanan Web. SOA dapat memperluas dari sistem lainnya pengembangan

metodologi. Ini berarti bahwa dengan menggunakan perangkat lunak

pengembangan kerangka SOA, layanan dapat berasal dari sistem yang ada.

Layanan dapat menggabungkan dan bekerja sebagai komposit layanan. SOA

jenis aplikasi kompleksitas arsitektur yang prevails di sektor publik.

Pemerintah memiliki birokasi yang sangat kompleks perusahaan sebagai

arsitektur tradisional; investasi dan ICT sistem informasi dilakukan dalam


mode otonom oleh unit kerja untuk melaksanakan kebutuhan atau tujuan

lembaga 'operasi. SOA cocok untuk bangunan interoperable eGovernment

karena dapat mendukung lingkungan yang heterogen.

SOA merupakan evolusi dalam sistem pembangunan yang membawa sebuah

paradigma beralih ke sistem bagaimana harus dikembangkan. SOA tampak

memenuhi persyaratan bisnis baru dari perspektif pelayanan. Fungsi yang ada

dari sistem yang dapat terkena badan sebagai layanan. Baru persyaratan oleh

badan dapat diatasi dengan membuat layanan baru. Ini merupakan layanan

dan dapat diintegrasikan antar beberapa operasi aplikasi. Hal ini

memungkinkan untuk sebuah konsep baru layanan komposit yang

menggabungkan layanan ini dipaparkan dari berbagai lembaga orchestrated

dalam menyelesaikan alur proses. Mengadopsi SOA sebagai kerangka

pengembangan sistem, layanan eGovernment dapat dilakukan terpadu dan

antar beroperasi oleh hampir mengeluarkan batas organisasi. eGovernment

membuat layanan lebih mudah mendukung kolaborasi semua berbagai di

dalam sistem badan-badan lintas dan kolaborasi.

Figure 2-Konsep Piramid pada layanan kolaborasi


SOA di lingkungan pemerintahan memiliki dua komponen utama -

pembangunan dan pemantauan proses SOA pemerintahan dan Layanan

Lifecycle Management menggunakan proses pemerintahan.

10. Pendekatan Teknis dan Metodologi

Dalam rangka memenuhi ruang lingkup kegiatan, maka dalam

kegiatan ini perlu dilakukan tahapan pelaksanaan yang kemudian

akan datur dalam rencana kerja dan agenda serta responsibility

dari setiap penanggung jawab operasional kegiatan.

Sebelum tanggapan terhadap metodologi pelaksanaan pekerjaan, gambar

berikut merupakan Komponen Struktur Komunikasi dan diseminasi Informasi

sebagai framework pelaksanaan metodologi.

Dari frame work kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan

Diseminasi Informasi Daerah, maka metodologi yang akan dilakukan oleh

kami sebagai pelaksana pekrjaan tersebut yaitu:

1. Dokumen strategi dan best practise;

a. Melakukan survey dan studi literatur pada lapisan masyarakat,

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, yang meliputi aspek;

Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan, dan Pertahanan

Keamanan

b. Melakukan studi regulasi, yang meliputi; Peraturan daerah dan

perundang-undangan lainnya yang terkait

c. Mengumpulkan best practise, yaitu isu-isu berkaitan dengan

informasi

Ketiga hal tersebut menjadi dokumen diaknostik dan selanjutnya

dilakukan evaluasi dan analisis

2. Dokumen self-evaluation;

a. Melakukan survey terhadap persepsi masyarakat berlatar belakang

Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan, dan Pertahanan

Keamanan


b. Melakukan identifikasi permasalahan

c. Melakukan analisa hasil survey dan identifikasi

d. Dokumen hasil kompilasi

3. Strategi dan Rencana Aksi

a. Penetapan sasaran, tujuan program kerja

b. Penetpan indikator kinerja, yang meliputi;

i. Indikator internal, yaitu; berupa regulasi (Peraturan daerah

dan perundang-undangan)

ii. Indikator kinerja, yaitu; Pemerintahan tingkat Propinsi,

Kabupaten dan Kecamatan

c. Membuat base-line terhadap indikator, yaitu berupa institution

assessment

d. Menyusun Matrik rencana Kerja melalui final assessment

e. Dokumen final

Selain yang tertuan dalam guide line PERENCANAAN , beberapa hal

tambahan yaitu;

1. Mobilisasi tenaga ahli

2. Pendampingan kepada pengguna daerah

3. Evaluasi kondisi yang berjalan, baik kondisi normal maupun

kondisi terjadi masalah

4. Melakukan prosedur perbaikan jika terjadi masalah dan di log

dalam catatan

5. Melakukan edukasi terhadap pelaksana di daerah untuk problem

solves

6. Monitoring aktifitas perangkat yang aktif dengan tools dan

melakukan evaluasi atas kondisi perangkat aktif

7. Rekomendasi dan pelaporan untuk disampaikan pada

penanggung jawab kegiatan.


Secara detail pendekatan dan metodologi kerja yang akan kami lakukan

sesuai dengan acuan yang tertuang dalam Perencanaan pada metodologi

pelaksanaan adalah acuan pekerjaan yang dilaksanakan konsultan dalam

penyusunan Rencana Aksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Daerah

sebagai metode dalam penyelesaian pekerjaan secara sistematis, procedural,

akuntable “dipertanggungjawabkan” dan terukur sehingga dapat

dipertanggungjawabkan. Metode pelaksanaan yang dilakukan mengacu pada

tujuan dan keluaran yang dicapai.


Figure 3-Pendekatan dan Metodologi


11. Program Kerja

Program kerja yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan ini adalah

meliputi:

1. Inventarisasi data pendukung kegiatan, yang meliputi;

Dokumen data tekhnis

Lokasi kegiatan

Kebutuhan sumberdaya manusia

Dokumen terhadap masalah yang sering timbul

2. Evaluasi atas data pendukung

Dokumen pendukung data tekhnis

Pendampingan dalam assessmen

Lokasi kegiatan dan target diseminasi

Kebutuhan sumberdaya manusia

Dokumen terhadap masalah yang sering timbul

3. Mobiliasi

Pengiriman tenaga ahli ke tiap-tiap lokasi proyek

4. Evaluasi lanjutan

Adalah evaluasi terhadap kebutuhan data pendukung yang

mungkin akan digunakan

5. Pendampingan

Dalam melakukan edukasi (capacity building) yang mengacu

pada trained to training yang meliputi:

Pelatihan bagi pendamping survey lapangan (pemahaman

kegiatan bagi tenaga pendamping dan metode yang

digunakan)

Kemampuan keahlian, yaitu pelatihan untuk pengambilan

data (penanganan masalah data teknis yang komplek)


6. Evaluasi Akhir

Adalah evaluasi terhadap kematangan dan kesiapan dari

pelaksanaan kegiatan baik untuk saat ini maupun saat

mendatang.

12. Sistem Pelaporan

Untuk melengkapi administrasi kegiatan dalam pertanggung

jawaban baik saat pelaksanaan kegiatan maupun akhir kegiatan,

maka akan dibuat sistem pelaporan yang yang meiputi:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi;

a. Rencana kerja,

b. Mobilisasi tenaga ahli,

c. Jadwal kegiatan,

d. Program kerja dan metodologi pendekatan

e. Sistem prosedur

b. Laporan antara

Laporan antara, antara lain berisi;

a. Progres penyusunan metode, strategi dan best practise

b. Self-evaluation

c. Strategi dan Rencana Aksi

3. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report)

Laporan Akhir Sementara berisi

a. Uraian kegiatan yang telah dilakukan,

b. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan,

c. Saran-saran dan tindak lanjut

4. Laporan Akhir (Final Report)

Laporan akhir, antara lain berisi


a. Ringkasan kegiatan yang telah dilakukan

b. Saran – saran dan tindak lanjut

c. Justifikasi dan bantuan teknis yang telah dilakukan

d. Evaluasi kegiatan yang dilakukan

13. Kebutuhan Tenaga Ahli

Tenaga ahli dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam kegiatan ini

adalah :

a. Ketua Tim (Team Leader) (1 orang)

1 (Satu) orang ketua tim yang memiliki wawasan yang luas

dalam komunikasi dan hubungan masyarakat, pengumpulan

data, evaluasi serta tindak lanjut penanganan dan prosedur

kegiatan dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di

bidang Komunikasi dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh)

tahun.

Tugas dan tanggung jawab ketua Tim antara lain :

Bertanggung jawab atas semua layanan jasa konsultasi

sesuai dengan kerangka acuan tugas

Memimpin dan mengkoordininasikan seluruh kegiatan

anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai

dengan pekerjaan dinyatakan selesai

Bersama dengan Tenaga Ahli akan memberikan masukan-

masukan yang bersifat konstruktif dan komprehensif guna

pelaksanaan kegiatan bidang telematika di lingkungan kerja

selama masa pelaksanaan pekerjaan.

b. Tenaga Ahli Sistem Informasi (3 orang)

Tenaga Ahli di bidang ini adalah orang yang berpengalaman

dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang informasi khususnya

informasi bidang telematika, dengan pengalaman kerja minimal

5 (lima) tahun.


c. Asisten Tenaga Ahli Telekomunikasi (2 orang)

Tenaga Ahli yang akan melakukan kegiatan ini adalah orang

yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di

bidang perencanaan/operasional jaringan komunikasi Data,

denganpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun.

d. Tenaga Pendukung (minimal 11 orang) untuk surveyor

Tenaga pendukunga yang bersifat administratif dan operasional

kegiatan di lapangan ini akan ditempatkan di kantor pusat yaitu

di provinsi kota NAD yang terdiri dari:

2 1 orang di Propinsi

2 10 orang untuk survey lapangan

e. Tenaga Pendukung (minimal 3 orang) untuk administrasi kantor

Tenaga pendukunga yang bersifat administratif dan

operasional kegiatan di lapangan ini akan ditempatkan di

kantor pusat yaitu di provinsi kota NAD yang terdiri dari:

2 1 orang office manager/sekretaris

2 1 orang operator komputer

2 1 orang office boy/pelayan

daftar isi 1 - indriarto.files.wordpress.com | diseminasi informasi 1 daftar isi daftar isi 1 1....

Documents