Contoh Surat Perjanjian Sewa

SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH

SURAT PERJANJIAN

SEWA RUMAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                    : USMAN WIRYAWAN

Pekerjaan             : Wiraswasta

Alamat                  : Jln. K. H. Zaenal Mustofa Nomor 12 Tasikmalaya

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama                    : RAMONA KABAN

Pekerjaan             : Pedagang

Alamat                  : Jln. Bhayarangkara Nomor 45 RT 04 / RW 05 Sukabumi

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah setuju untuk menyewakan kepada pihak kedua berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak  diatasnya yang terletk di jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 5 Sukabumi dengan luas tanah 340 meter persegii dan luas bangunan  220 meter persegi, dengan sertifikat hal milik No. 445/Kelurahan Sukamaju, gambar situasi No.112 tanggal 21 April 2016.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini berlaku  sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat serta ketentuan dalam perjanjian ini di atur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menentukan harga sewa atas rumah berrikut pekarangannya tersebut diatas dengan nilai Rp.9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 dan keseluruhan uang sewa tersebut sudah harus

dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ada saat penandatanganan surat perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut diatas berikut semua fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya adalah miliknya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan – persoalan yang dapat menggangu PIHAK KEDUA atas penggunaannya selama jangka waktu berlakunya surat pernjanjian ini. Segala kerugin yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA ini sepenuhnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

 Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan sama sekali untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kepada PIHAK KETIGA tanpa ijin serta persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA

Yang dimaksud dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti pondasi, balok, kolom, lantai dan dinding.

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian

3. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force mejure.

Yang dimaksud dengan force mejure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 6

Dalam perjanjian sewa rumah ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon dan air dari PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban

untuk membayar semua tagihan – tagihan  atas rekening – rekening serta biaya biaya lainnya atas penggunaannya. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian  PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya  sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan – peraturan pemerintah yang menyangkut  perihal pelaksanaan perjanjian ini, semisal: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA) dan lain-lainnya.

Pasal 9

Setalah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai pasal 6 surat perjanjian ini.

Pasal 10

Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing – masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu, minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. PIHAK KEDUA harus mendapat perioritas pertama dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan barang tersebut di atas, sebelum PIHAK PERTAMA menawarkannya kepada calon-calon penyewa lain.

Pasal 11

1. Hal hal yang belum tercamtum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi.

Pasal 12

Surat perjanjian ini ditandatangani di Sukabumi pada hari senin 1 Agustus 2016 dan mulai berlaku tanggal tersebut sampai dengan 31 juli tahun 2019.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani  diatas kertas bermaterai cukup.

 

Sukabum, 1 agustus 2016

PIHAK PERTAMA                              PIHAK KEDUA

 

RAMONA KABAN                             USMAN WIRYAWAN

 

 

Contoh Surat perjanjian sewa Ruko

 

SURAT PERJANJIAN

SEWA RUKO

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                                    : Hendra Kumala

Pekerjaan                             : Karyawan Swasta

Alamat                                  : Jln. Jendral Gator Subroto Nomor 17 Purwokerto

Yang bertindak atas nama sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama                                    : ARI SETIA MUKTI

Pekerjaan                           : Wiraswasta

Alamat                                  : Jln. Dipenogoro Nomor 6 Puworejo

Yang bertindak atas nama sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah berikut bangunan berupa ruko 2 (dua) lantai yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 44 Purworejo dengan luas tanah 226 meter presegi dengan sertifikat hak milik No, 906/Kelurahan Binangun Puworejo, gambar situasi No, 212 tanggal 21 maret 1999.

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam 15 (lima belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 17 juli2016 sampai dengan 16 juli 2018 dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ttuko berikut tanah pekarangannya tersebut diatas dengan nilai harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi sewa sebesar 10%  atau sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 12 juli 2016 dan sisa pembayaran sejumlah Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada waktu penandatanganan surat perjanjian ini. perjanjian sewa rumah

Pasal 3

PIHAK KESARU selaku PIHAK PERTAMA sah bangunan ruko berikut pekarangannya di jalan Jendral Ahmad Yani nomor 44 menjamin bahwa tanah, bangunan ruko berikut semua fasilitas-fasilitasnya yang terdapat didalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KESATU dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 4

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berlaku, PIHAK KESATU tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK KESATU kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak. perjanjian sewa Rumah

Pasal 5

Selama jangka waktu berlakunya surat pernjanjian ini, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk menghalihkan hak atau mengontrakkan kepada PIHAK KETIGA tanpa ijin dan persetujua  tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

1. PIHAK KESATU bertanggung jawab sepenuhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut.

Yang dimaksud dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti pondasi, balok, kolom, lantai dan dinding.

2. Pihak kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan isntalasi dari unit rumah susun tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK KESATU

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian

4. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan  dari PIHAK KESATU yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan  oleh force majeure

Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat di atasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang.

Pasal 7

Contoh surat perjanjian sewa rumah - Dalam perjanjian sewa menyewa ini sudah termasuk hak bagi PIHAK KEDUA untuk menggunakan semua fasilitas yag telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa, fasilitas fasiliitas tersebut adalah:

1. Listrik2. Saluran nomor telepon3. Saluran air dari PDAM

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan  tagihan atau rekening- rekening serta biaya – biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas  berlakunya peraturan peraturan pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi  Daerah (IREDA) dan lainnya

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Pasal 10

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA diharuskan segera mengusingkan rumah dan menyerahkannya kemabali kepada PIHAK KESATU serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 7 dan 8 dari surat perjanjian ini.

Pasal 11

Apabila PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak hrus memberiktahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangkwa waktu kontrak berakhir.

Pasal 12

PIHAK KEDUA mendapat Perioritas pertama dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum PIHAK KESATU menwarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal 13

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal hal atau perselisihan  yang mungkin timbul sehubungan dengan surat perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purworejo.

Pasal 14

Surat perjanjian ini di buat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan akal sehat tanpa adaya paksaan maupun tekanan dari pihak – pihak manapun

Pasal 15

Surat perjanjian ini ditandatangani di Purworejo pada haru sabtu  17 juli 2016 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan dengan 16 juli tahun 2018.

 

Puworejo, 17 juli 2016

 

PIHAK PERTAMA                                              PIHAK KEDUA

 

ARI SETIA MUKTI                                              HENDRA KUMALA

 

SAKSI SAKSI

SAKSI I                                                                                  SAKSI II

 

CYNTIA IRWATI                                                 FX.RUDI GUNAWAN

 

 

Contoh Surat perjanjian sewa menyew Rumah Susun

 

SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH SUSUN

CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA (CSB)

SURAT PERJANJIAN

Nomor:023/013/CSB/2331/VI/16

Tentang

SEWA-MENYEWA RUMAH SUSUN SIDOMULYO

PT.CSB DENGAN KARYAWAN PT.CSB YANG BERKELUARGA

Pada hari ini, Rabu tanggal 21(dua puluh satu) bulan juni tahun 2016 (dua ribu enam belas), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. JOKO PRIAMBODO, SE : Kepala departemen personal service berkedudukan di Jl. Gajah Mada No 23 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA disebeut PIHAK PERTAMA

2. ARIS BOEDI PRASETYO : Karyawan PT. CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA divisi Production Enginering (PE) alamat rumah: dusun dusun sidokarto Rt .05 Rw .20 Kecamatan Godean, Sleman Yogyakarta, yang bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah susun yang terletak dikompleks Sidomulyo, Kecematan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perjanjian yang tertuang dalam 15 (lima belas) pasal Yakni sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA bermaksud menyewakan 1 (satu) unit rumah susun:

Type                         : F-36 Blok/Unit/Lantai No : Blok D/Lantai I No.6 Luas Lantai              : 36 m2

Terletak                   : Jln. Sidumulyo Desa/Kelurahan      : Sidomulyo

Kecamatan             : Godean Kabupaten              : Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta

Kepada PIHAK KEDUA satu unit rumah susun tersebut dan PIHAK KEDUA bersedia menempatinya bersama keluarganya atas bersama dengan maksimal 3 (tiga) orang karyawan CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA lainnya yang belum berkeluarga.

Pasal 2

Unit rumah susun tersebut terdiri dari:

Ruang Tama/Keluarga : 3,000 x  3,650 m Ruang Tidur : 3,015 x 6,050 m Dapur dan kamar mandi : 3,000 x 2,850 m

Pasal 3

1. Perjanjian ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

2. Waktu perjanjian seperti tersebut pada ayat 1 di atas dapat dilakukan perpanjangan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak, paling banyak untuk waktu 3 (tiga) kali waktu perpanjangan ini.

3. PIIHAK KEDUA diharuskan mengajukan permohonan tertulis kembali untuk perpanjangan, terhitung 2 (dua) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir.

4. Apabila PIHAK KEDUA membatalkan Permohonan perpanjangan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan gaji PIHAK KEDUA sebesar 1 (satu) bulan uang sewa sebagai denda pembatalan tersebut.

Pasal 5

1. Uang sewa unit rumah susun untuk setiap bulan ditetapkkan sebsar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

2. Pembayaran sewa tersebut dilakukan dengan cara pemotongan gaji PIHAK KEDUA.3. Pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh bendaharawan PIHAK PERTAMA pada

setiap bulan untuk pembaaran sewa bulan berikutnya.4. Surat perjanjian ini dianggap sebagaii surat kuasa dari PIHAK KEDUA untuk

melakukan pemotongan gaji setiap bulan.5. Besarnya uang sewa untuk perpanjangan sewa rumah susun akan ditentukan

selambat-lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir

Pasal 6

Tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan sewa dan penghunian unut rumah susun tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada PIHAK KETIGA.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA memperoleh rumah KPR/BTN atau rumah dari PT. CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA dan rumah tersebut dianggap layak untuk dihuni

menurut standar yang berlaku atau PIHAK KEDUA mendapatkan bantuan uang untuk dari PT. CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA, maka PIHAK KEDUA diharuskan  mengosongkan dan menyerahkan unit rumah susun yang disewa tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah mendapatkan rumah KPR/BTN atau rumah dari PT CAKRAWALA SEJAHTERA BERSAMA tersebut.

Pasal 8

Selama masa perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA diharuskan dan bertanggung jawab untuk:

1. Menjaga kebersihan dan keamanan rumah serta lingkungan.2. Melakukan pemeliharaan sehari-hari atas unir rumah susun tersebut dengan sebaik-

baiknya3. Mentaati peraturan – peraturan penghunian yang disebut dalam peraturan urusan

dalam

Pasal 9

Selama masa perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA diharuskan membayar semua tagihan-tagihan atau rekening rekening atas penggunaan:

1. Listrik2. Air3. Telepon4. Pelaksanaan pengelolaan lingkuangan

Pasal 10

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lainnya.

Pasal 11

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan sturuktur dari unit rumah susun tersebut.

Yang dimaksud denga struktur adalah sistim kontruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti, pondasi, balok, kolom, lantai dan dinding.

2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit rumah susun tersebut tanpa ujin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian

Pasal 12

1. Selama masa perjanjian ini berlaku, jika PIHAK KEDUA bermaksud pindah dari rumah susun tersebut, PIHAK KEDUA diharuskan untuk melaporkan diri secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan langsung memindahkan sewa dan penghunian unit rumah susun tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

3. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksankan kewajiban akan memberikan surat teguran tertulis dan dapat bertindak dengan mengeluarkan PIHAK KEDUA dari rumah susun yang disewanya atau membatalkan perjanjian ini.

Pasal 13

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan bangungan rumah susun  yang di akibatkan oleh force majeure.

Yang dimaksud dengan force majeure adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.

2. Huru hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.3. Peraturan pemerintah dalam bidang moneter dan perburuhan yang mempunyai akibat

langsung terhadap perjanjian ini.

Pasal 14

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan-peringatan  secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati peraturan – peraturan urusan dalam seperti yang dimasud pasal 7 dalam perjanjian ini.

2. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK KEDUA mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA dapat bertindak dengan mengeluarkan PIHAK KEDUA dari rumah susun  yang disewanya atau membatalkan perjanjian ini.

3. Tindakan yang dimaksud pasal 14 ayat tersebut dapat berakibat mempengaruhi pekerjaan PIHAK KEDUA dalam perusahaan.

Pasal 15

1. Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditadatangani di atas kertas bermaterai cukup.

 

Yogyakarta, 21 juni 2016

 

PIHAK PERTAMA                                                 PIHAK KEDUA

ARIS BUDI PRASETYO                                     JOKO PRIAMBODO, SE

 

 

 

Contoh Surat Perjanjian KerjaSama dalam Bidang Bisnis

 

Contoh SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :012/SPKJ-KPB-MK/IX/05

Pada hari ini selasa tanggal 20 September 2016, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : IMRAN ALI AKBAR

Jabatan                : Ketua Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA

Alamat                  : Kampung Nagrag, Plaret, PURWAKARTA

2. Nama : MUHAMMAD ILHAM

Jabatan                :Wakil  Ketua Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA

Alamat                  : Jln. Tuparev 16 PURWAKARTA

3. Nama : NENDEN FATIMAH

Jabatan                : Sekretaris Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA

Alamat                  : Kampung Sukamamah, Plaret,  PURWAKARTA

Bersama sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA  dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

 

4. Nama : EFENDI YUSUF LUBIS

Jabatan                : Direktur CV. SAKTI MULIA JAYA

Alamat                  : Jln. Muhammad Toha Nomor 147 BANDUNG

Bertindak untuk dan atas nama CV. SAKTI MULYA JAYA dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pemasaran boneka – boneka hasil produksi Kelompok Pengrajin boneka MUKTI KARSA yang tertuang dalam 14 (empat belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK KESATU mewakili Kelompok Pengrajin Boneka MUKTI KARSA menyetujui untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai distributor utama atau agen tunggal oleh PIHAK KESATU untuk memasarkan boneka-boneka produksi Kelompok Pengrajin Boneka MUKTI KARSA sesuai surat penunjukan nomor : 025/SP-PKB-MK/VIII/16 tertanggal 30 agustur 2016

Pasal 2

JENIS BARANG

PIHAK KESATU merupakan kelompok perajin yang khusus membuat boneka-boneka, yang meliputi:

1. Boneka dengan model beruang berukuran besar, sedang dan kecil dengan kapasitas produksi masing-masing sebanyak 200 buah setiap minggu.

2. Boneka dengan model harumau lucu berukuran besar, sedang dan kecil, dengan kapasitas produksi masing masing sebanyak 200 buah setiap minggu.

3. Boneka dengan model ikan berukuran besar, sedang, dan kecil dengan kapasitas produksi masing masing sebanyak 200 buah setiap minggu.

4. Boneka dengan model kura-kura berukuran besar, sedang dan kecil, dengan kapasitas produksi masing masing sebanyak 250 buah setiap minggu

5. Boneka boneka lainnya dengan modek yang terus disesuaikan trend model yang sedang berlaku.

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk memasarkan keseluruhan barang barang produksi PIHAK KESATU.

Pasal 3

SASARAN PANGSA PASAR

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan boneka boneka PIHAK KESATU tersebut keseluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui rekanan bisnis PIHAK KEDUA di luar negeri dan PIHAK KESATU telah menyetujuinya.

Pasal 4

WILAYAH PASAR

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasar 3 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA memilih pasar Indonesia selaku perioritas utama dan PIHAK KESATU telah menyetujuinya

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 1 (satu) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 1 Oktober 2016 hingga 30 September 2017.

2. Setelah masa percobaan tersebut PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK dan SARAN

1. PIHAK KEDUA akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA mengenai produksi boneka yang dihasilkan PIHAK KESATU.

2. PIHAK KESATU berusaha menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serrta bimbingan PIHAK KEDUA tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Selama masa percobaan seperti yang dimaksud pasal 5 surat perjanjian ini, sebelum PIHAK KEDUA berhasil memasarkan boneka-boneka produksi PIHAK KESATU tersebut atau PIHAK KEDUA belum memberikan pesanan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak menjual produksinya kepada PIHAK KETIGA, da atau bila memungkinkan, PIHAK KESATU akan mengarahkan PIHAK KETIGA tersebut untuk membelinya melalui PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENGADAAN

PIHAK KESATU sepenuhnya akan melayani pemasaran PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU bertanggung jawab penuh atas pengadaan pengiriman boneka-boneka tersebut hingga sampai ditempat PIHAK KEDUA.

Pasal 9

HARGA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat menetapkan harga boneka-boneka termasuk biaya pengiriman higga sampai ditempat PIHAK KEDUA, dengan perincian harga sebagai berikut:

1. Boneka dengan model beruang berukuran besar, harga per buah RP.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

2. Boneka dengan model beruang berukuran sedang, harga per buah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

3. Boneka dengan model beruang berukuran kecil, harga perbuah Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)

4. Boneka dengan model harimau lucu berukuran besar, harga per buah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

5. Boneka dengan model harimau lucu berukuran sedang, harga per buah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

6. Boneka dengan model harimau lucu berukuran kecil, harga per buah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

7. Boneka dengan model ikan berukuran besar, harga per buah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

8. Boneka dengan model ikan berukuran sedang, harga per buah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

9. Boneka dengan model ikan berukuran kecil, harga per buah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

10. Boneka dengan model kura-kura berukuran besar, harga per buah Rp.60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah)

11. Boneka dengan model kura-kura berukuran sedang, harga per buah Rp.45.000,00 ( empat puluh lima ribu rupiah)

12. Boneka dengan model kura-kura berukuran kecil, harga per buah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Harga -  harga tersebut diatas berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatangani surat perjanjian ini serta tidak dapat berubah, kecuali jika terdapat perubahan ketetapan  pemerintah dibidang moneter.

Selama masa 6 (enam) bulan berlalu sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan peninjauan kembali perihal harga awal yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dan jika perlu akkan dilakukan penyesuaian  kembali dengan harga produksi yang ada. Untuk setiap pemesanan, PIHAK KEDUA akan menginformasikan kembali harganya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10

PEMBAYARAN 

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KESATU, atas pemesanan harga barang-barang dengan syarat pembayaran seperti berikut:

1. Uang muka atau tanda Down Payment sebesar 25% (dua puluh lima persen)2. Sisa pembayaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) akan dibayarkan setelah

boneka-boneka tersebut diterima dengan baik PIHAK KEDUA.

Pasal 11

LAIN_LAIN

1. Setelah PIHAK KEDUA dapat memesarkan barang-barang produksi PIHAK KESATU, maka PIIHAK KESATU tidak dibenarkan untuk memasarkan atau menjual sendiri kepada PIHAK KETIGA manapun juga kecuali jika pembelian tersebut melalui PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menjual barang barang produksi lain yang sejenis dengan produksi PIHAK KESATU sebagaimana yang dimaksud pasal 2 surat perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA  manapun selain barang-barang produksi  PIHAK KESATU.

3. Apabila PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menjual pada sasaran pasar wilayah seperti yang dimaksud pasal 4 surat perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu kompensasi retribusi bagi PIHAK KEDUA.

4. Kompensasi retribusi tersebut 10% (sepuluh persen) dari keseluruha nilai penjualan.

Pasal 12

PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh PIHAK KEDUA untuk produksi terdapat  kesalahan teknis, kerusakan atau penolakan dari konsumen  pemakai karena kesalahan produksi, misalnya kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka PIHAK KESATU bersedia untuk meggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

Pasal 14

PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua , bermaterai cukup dan masing masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK KESATU dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.

3. Surat perjanjian Ini berlaku sejak ditandatangani bersama

 

PIHAK KEDUA                                                                    PIHAK KESATU

 

 

EFENDY YUSUF LUBIS                                                    IMRAN AKBAR

 

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Olahraga

 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

DALAM BIDANG OLAHRAGA

Pada hari ini senin tanggal 3 Oktober 2016, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AMPUH BERSAMA, produsen serbuk minuman berkhasiat dengan merek JOSS TNAN, berkedudukan di Jalan Jendral Urip Sumoharjo Nomor 44 Surakarta dalam hal ini di wakili oleh Bapak EDDY WONGSO selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan  terbatas tersebut yang selanjutnya disebut PIIHAK PERTAMA.

2. JOKO SUMBARTO, Pebulutangkis, bertempat tinggal di kompleks Perumahan Alam Segar Blok G-2, Perengsari, Kartasura, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka membina olah raga bulu tangkis, khususnya di Indonesia dan untuk menjalin serta meningkatkan kerja sama sebaik-baiknya antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak dengan ini mengadakan perjanjian – perjanjian dengan syarat-syarat yang diatur dalam 15 (lima belas) pasal sebagai berikut:

(contoh surat Perjanjian kerjasama kesepakatan)

Pasal 1

PENGERTIAN OLAH RAGA BULU TANGKIS

Olahraga bulu tangkis yang dimaksud adalah olah raga yang terorganisir dan diijinkan oleh instansi atau organisasi  yang berwenang, baik organisasi di Indonesia maupun dunia internasional, dalam hal ini PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Indonesia) serta WBF (Word Badminton Federation).

Pasal 2

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN

PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan kewajibannya yang dibebankan kepadanya, sebagai berikut:

1. Mengikuti pertandingan bulu tangkis, baik dalam maupun luar negeri, seperti yang diminta atau ditentukan oelh PIHAK PERTAMA secara terlebih dahulu.

2. Tetap berlatih dengan serius untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri.3. Turut mendidik dan membina calon-calon pebulutangkis, terutama kepada calon-

calon yang terdaftar serta tergabung dalam Klub Persatuan Bulu Tangkis JAYA ABADI Surakarta yang dimiliki PIHAK PERTAMA

4. Mengikuti kegiatan – kegiatan sales promotion dan kegiatan – kegiatan lainna sesuai petunjuk dan pengarahan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

LARANGAN_LARANGAN

PIHAK KEDUA berjanji untuk tidak melakukan yang terlarang baginya, seperti:

1. Mengikuti pertandingan bulu tangkis tanpa sepengatahuan atau persetujuan  tertulis dari PIHAK PERTAMA

2. Meyampaikan hal-hal yang bersifat rahasia, baik yang menyangkut PIHAK PERTAMA maupun hal yang terjadi di antara ke dua belah pihak yang seharusnya patut atau wajib untuk dirahasiakan.

3. Melakukan atau mengadakan perjanjian lain, baik tertulis maupun lisan dengan PIHAK KETIGA berupa perjanjian yang sama atau menyerupai perjanjian ini selama PIHAK KEDUA masih terikat  dalam perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA.

4. Pelanggaran atas larangan tersebut akan menyebabkan PIHAK KEDUA dikenakan sangsi pelanggaran seperti tertulis dalam pasal 12 perjanjian ini.

Pasal 4

IMBALAN JASA

contoh surat Perjanjian kerjasama- Untuk imbalan jasa, PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama masa perjanjian ini  berlaku, dengan cara pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah penandatangan surat perjanjian ini.

2. Pembayaran kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiaha) dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah penandatangan surat perjanjian ini atau selambat-lambatnya 5 januari 2017.

3. Pembayaran ketiga sebesar 30% (tiga puluh perse) atau sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah pembayaran kedua atau selambat-lambatnya tanggal 5 april 2017.

4. Pembayara ke empat sebesar 25% ( dua puluh lima persen) atau sebesar Rp.62.500.000,00 ( enam puluh dua juga lima ratus ribu rupiah) dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah ditandatanginanya pembayaran ke tiga atau selambat-lambatnya tanggal 5 juli 2017.

Pasal 5

PENYEDIAN SARANA

PIHAK PERTAMA akan memberikan semua peralatan bulu tangkis yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama berlangsungnya pernjian ini. Peralatan –peralatan tersebut adalah:

1. Raket bulu tangkis sebanyak 15 (lema belas) buah per bulan dengan merk dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA

2. Shuttle cock sebanyak 100 (seratus) slop atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) per bulan dengan merk dan spesifikasi sesuai standar peraturan yang berlaku dalam dunia internasional bulu tangkis.

3. Pakaian dan sarana olah raga lainnya:

Sepatu olahraga sebanya 10 (sepuluh) pasang per tiga bulan Kaos kaki sebanyak 12 (dua belas) pasang per tiga bulan Kaos berlengan pendek sebanyak 25 (dua puluh lima ) buah per tiga bulan Celana pendek sebanyak 25 (dua puluh lima) buah per tiga bulan Hand band sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang per tiga bulan Jaket olahraga sebanyak 10 (sepuluh) buah per tiga bulan Celana panjang sebanyak 5 (lima) buah per tiga bulan.

Pasal 6

SARANA KHUSUS 

1. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan sarana khusus untuk menunjang peningkatan kemampuan dan keterampilanny.

2. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan sarana yang diminta secara detail dan memberikan alasan.

3. PIHAK PERTAMA berhak menyetujui atau menolak permintaan PIHAK KEDUA tersebut dengan memberikan alasan maupun saran.

Pasal 7

BANTUAN KEPELATIHAN DAN PSIKOLOG

1. Selama berlangsugnya pernjanjian ini dan demi meningkatkannya kualitas permainan bulu tangkis PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan mendapat bantuan kepelatihan dari PIHAK PERTAMA

2. Untuk pelatih Fisik PIHAK KEDUA ditunjuk Sdr. RUDI SURYANTO3. Untuk pelatih Strategi permainan ditunjuk Sdr IMAM HAFIDZ4. PIHAK KEDUA wajib mengikuti dan menuruti saran para pelatihnya dan apabila

ditemukan ketidakcocokan diantara pelatih dan PIHAK KEDUA, maka akan

diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan denan melibatkan PIHAK PERTAMA.

5. Biaya latihan resmi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan permintaan anggaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum latihan resmi dimulai, PIHAK PERTAMA akan mengutus petugasnya sebagai penanggung jawab.

6. Biaya latihan rutin menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA  sendiri7. Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan

mengajukan tenaga psikolog untuk PIHAK KEDUA.

Pasal 8

BIAYA_BIAYA PERTANDINGAN

(contoh surat Perjanjian kerjasama kesepakata) - Apabila PIHAK KEDUA mengikuti pertandingan bulu tangkis atas petunjuk PIHAK PERTAMA, baik  yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri, maka biaya pendaftaran, ongkos perjalanan, uang saku dan akomodasi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PERTANDINGAN KHUSUS

1. Apabila PIHAK KEDUA akan mengikuti pertandingan khusus yang tidak dalam agenda yang telah diketahui PIHAK PERTAMA  sebelumnya, PIHAK KEDUA harus memberiitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA  selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pertandingan dimulai.

2. Apabila PIHAK PERTAMA menyetujui permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan sesuai pasal 7 perjanjian ini.

3. PIHAK PERTAMA berhak melarang keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam suatu pertandingan dengan mengemukakan berbagai alasan dan pertimbangan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA.

4. Tanpa ijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan.

Pasal 10

HADIAH_HADIAH KEJUARAAN

Hadiah – hadiah kejuaraan yang diperoleh PIHAK KEDUA dalam ikut sertaannya dengan ijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA diatur sebagai berikut:

1. Hadiah – hadiah berupa piala atau piagam harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberik hak penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan piala kejuaraan tersebut untuk saran promosi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA tanpa sesuatu hak kompensasi.

2. PIHAK PERTAMA akan memberikan duplikat untuk PIHAK KEDUA3. Hadiah-hadiah berupa uang dan barang barang lainnya sepenuhnya menjadi hak

PIHAK KEDUA

4. Demikian pula setiap kemenangan dalam rangka perlombaan bulu tangkis yang diperoleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA memberi hak penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan kesempatan kemenangan tersebut untuk alat atau sarana promosi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA

Pasal 11

TUNTUTAN

1. Apabila terjadi cedera, cacat atau kematian yang diakibatkan keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam suatu pertandingan, maka PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, baik dari PIHAK KEDUA sendiri maupun pihak-pihak lainnya.

2. PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan pengobatan jika PIHAK KEDUA mengalami sakit atau cedera akibat pertandingan yang diikutinya, sebanyak-banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan biaya pengobatan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memebuhi perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhannya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan keseluruhan imbalan jasa yang didapatnya sesuai pasal 4 perjanjian ini secara sekaligus ditambah denda sebanyak 2 (dua) kali keseluruhan imbalan jasa.

2. Sehubungan dengan pembatalan perjanjian ini maka PIHAK KEDUA melepaskan ketentuan-ketentuan yang temaktub dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 13

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2016 hingga 2 Oktober 20172. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis

dari kedua belah pihak

Pasal 14

HAL_HAL LAIN

1. Hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak

2. Mengenai perjanjian ini berikut segala akbiatnya bagi kedua belah pihak akan diselesaikan scara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Apabila ayat 2 pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 15

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing masing berkekuatan hukum yang sama, satu pasa PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.

3. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK KEDUA                                                    PIHAK PERTAMA

1. AMPUH BERSAMA

JOKO SUMBARTO                                            EDDY WONGSO

                                                                                Direktur Utama