by siti tri joelyartini

Jakarta, 26 September 2013

1

KADIN SERIES OF ASEAN BUSINESS ROUNDTABLE

Siti Tri Joelyartini

Direktorat Perundingan Perdagangan JasaKementerian Perdagangan

22

Outline Presentasi

1. Perjalanan ASEAN Menuju MEA 2015 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 20153. Pasar Tunggal Jasa ASEAN4. Liberalisasi Jasa Konstruksi, Transportasi di

ASEAN5. Peluang Ekspor Jasa Konstruksi dan

Transportasi Indonesia ke ASEAN

3

PERJALANAN ASEAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015Para Pemimpin ASEAN mensahkan roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 pd 1 Maret 2009 di Hua Hin-Cha am, Thailand, yang memuat 3 (tiga) cetak-biru MasyarakatASEAN: (1) Politik-Keamanan, (2) Ekonomi, dan (3) Sosial-Budaya.

4

ASEAN Vision 2020 Stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang menurun, (KTT ASEAN, Kuala Lumpur, Des 1997)

Bali Concord II 20033 pillar untuk mewujudkan Visi ASEAN: (1) ASEAN EconomicCommunity, (2) ASEAN Security Community, dan (3) ASEAN Socio-Cultural Community (KTT ASEAN, Bali, Oktober 2003)

KRONOLOGI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Pada pilar ekonomi, yang menjadi roadmap adalahASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015;

Implementasi AEC Blueprint dibagi ke dalam empatperiode: (1) 2008 – 2009; (2) 2010 - 2011; (3) 2012 –2013; (4) 2014 – 2015;

Rincian mengenai langkah yang harus diwujudkanpada setiap periode dapat diperiksa pada Strategic Schedule for ASEAN Economic Community yang menjadi bagian integral dari AEC Blueprint;

5

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

6

Memuat rencana aksi dan target waktu hingga tahun 2015:

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional: arus barang, jasa, dan investasi yg bebas, tenaga kerja yang lebih bebas, arus permodalan yang lebih bebas, Priority Integration Sectors (PIS), serta pengembangan sektor food-agriculture-forestry;

2. Kawasan Berdaya-saing Tinggi: kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, perpajakan, e-Commerce;

3. Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata: pengembangan UKM, prakarsa bagi integrasi ASEAN (untukCLMV);

4. Integrasi dengan Perekonomian Dunia: pendekatan koherenterhadap hubungan ekonomi eksternal, partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global.

Implementasi baik tingkat ASEAN maupun tingkat nasional sejak 2008 dan dimonitor dengan mekanisme Scorecard AEC Scorecard.

ELEMEN PILAR AEC BLUEPRINT

7

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

• Arus Bebas Barang: Bebas tarif bea masuk (TBM) kecuali TBM beberapa produk (INA : Beras, Gula dan Minol); Non Tariff Barriers(NTBs) semakin berkurang; SKA/COO; harmonisasi atau saling mengakui standar mutu barang, sistem kepabeanan yang semakin sederhana, Nasional Single Window (NSW)/ASEAN Single Window (ASW); penerapan National Trade Repository (NTR)/ATR); Self Certification (SC)

• Arus Bebas Jasa telekomunikasi, kesehatan, pariwisata, transportasi udara, keuangan, dll: Penyertaan Modal Asing hingga 70%, hambatan perdagangan jasa dihapus secara nyata, mobilitas tenaga kerja professional semakin bebas.

• Arus Bebas Investasi: menghapus hambatan terhadap investasi asing (FDI), promosi investasi.

• Bidang Lainnya: ASEAN memiliki cadangan beras untuk tujuan emergensi (APTERR) dan sistem informasi ketahanan pangan (AFSIS)

8

PILAR 1: INTEGRASI PILAR PASAR TUNGGAL DAN BERBASIS PRODUKSI

9

AEC Scorecard

79,40%Periode 1 Januari 2008 — Juli 2013

83,30%Periode 1 Januari 2008 — Juli 2013

PERANAN JASA DALAM PEREKONOMIAN DUNIA, ASEAN DAN INDONESIA

10

MENGAPA JASA PENTING BAGI ASEAN SEKTOR JASA MEMBERIKAN KONTRIBUSI SEBESAR

41,5% DARI TOTAL PDB ASEAN PADA TAHUN 2009. INVESTASI JASA DI ASEAN PADA TAHUN 2009

MENCAPAI 50% DARI TOTAL INVESTASI. KONTRIBUSI EKSPOR JASA ASEAN MENCAPAI 12%

DARI TOTAL GDP TAHUN 2011. TOTAL PERDAGANGAN JASA INTRA ASEAN MENCAPAI

US$ 44,4 MILYAR LEBIH KECIL DIBANDINGPERDAGANGAN JASA EXTRA ASEAN SEBESAR US$ 216,5 MILYAR.

SUMBER: ASEAN INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES 2005-2011 ASEAN STATISTICAL YEAR BOOK 2010 ASEANSTATS, ASEAN SECRETARIAT 2011

11

Figure 1. GDP by industrial origin

Source: BPS (accessed on 13 February 2013)

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

CONTRIBUTION TO EMPLOYMENT

15

Integrasi sektor jasa dimulai sejak ditandatanganinya AFAS pada 15 Desember 1995

Komitmen sektor jasa dinegosiasikan ke dalam paket-paket komitmen (Protocol to Implement AFAS). Hingga saat ini ASEAN telah menyelesaikan delapan paket komitmen AFAS, dan akan menyelesaikan dua paket berikutnya di tahun 2013 dan 2015.

Tujuan AFAS: Meningkatkan kerja sama dibidang jasa diantara negara-negara ASEAN

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, divesifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa, baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN. Memfasilitasi pertumbuhan sektor barang, jasa dan investasi (sektor jasa

sebagai “pelumas” pertumbuhan sektor jasa sendiri maupun sektorlainnya). Menghapus hambatan perdagangan jasa secara substansial antara

anggota ASEAN.

Liberalisasi jasa dilakukan secara progresif sesuai dengan roadmapyang telah disepakati.

Pada tahun 2015, sebanyak 128 sektor jasa (ditambah sektorkeuangan bank dan non bank serta jasa angkutan udara) akan terbukadengan kepemilikan ASEAN (Foreign Equity Participation/FEP)maksimum sebesar 70%, serta tidak adanya hambatan maupundiskriminasi untuk cross border supply dan consumption abroad.

Telah ditandatangani Protokol Implementasi AFAS Paket 8 oleh Menteri Perdagangan (tanggal 28 Oktober 2010) AFAS Paket 8: sebanyak 80 sub-sektor dengan ambang batas mode

1 dan 2 none dan mode 3 untuk PIS 70% dan non PIS 51%. Catatan: Indonesia menggunakan fleksibilitas untuk FEP di 22 sub-

sektor.

16

17

Catatan: Mode 1 = cross border supply/Mode 2 = consumption abroad/Mode 3 = commercial presence/Mode 4 = presence of natural person

• Kerangka waktu integrasi sektor jasa ASEAN:- Tahun 2010 : 4 sektor jasa prioritas (air transport, e-ASEAN, healthcare

& tourism): Mode 3, Foreign Equity Participation (FEP) 70%

- Tahun 2013 : Sektor logistik (jasa pergudangan, pengepakan, kargo, kurir, jasa pengiriman barang): Mode 3, FEP 70%

- Tahun 2015 : Semua sektor: Mode 3, FEP 70%, no barriers untukMode 1 & 2

Revisi target integrasi sub-sektor:- Tahun 2010 : AFAS-8 : 80 sub-sektor, baru tercapai 2012, belum semua

negara ASEAN meratifikasinya termasuk Indonesia - Tahun 2013 : AFAS-9 : 104 sub-sektor- Tahun 2015 : AFAS-10: 128 sub-sektor

• Saat ini mulai dilakukan persiapan pembahasan Enhancement of AFAS menjadi ASEAN Trade in Services Agreement.

Dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil telahditandatangani Perjanjian Perpindahan Tenaga Kerja (Movement ofNatural Person) ASEAN di Cambodia bulan November 2012.

Tujuan MNP Agreement: Menyediakan hak dan kewajiban terkait dengan perpindahan tenaga

kerja terampil di antara negara anggota ASEAN. Memfasilitasi perpindahan tenaga kerja terampil yang terkait dengan

kegiatan perdagangan dan investasi di antara negara anggotaASEAN.

Membangun prosedur yang transparan dan efisien dalam aplikasiformalitas keimigrasian terkait ijin tinggal sementara dari tenaga kerjaterampil dimana perjanjian ini berlaku.

Melindungi integritas perbatasan negara anggota dan melindungitenaga kerja terampil domestik dan tenaga kerja terampil permanen didalam teritori negara anggota.

18

Apa saja yang difasilitasi:

Transparansi dalam pemberian Visa untuk kategori natural personyaitu:- kunjungan bisnis,- perpindahan tenaga kerja antar perusahaan (intra corporatetransferee khusus untuk Executive, Manager dan specialist),- penyedia jasa yang dikontrak tanpa adanya keberadaan secarakomersial (Contractual Services Supplier).- kategori lainnya seperti yang ditetapkan dalam Schedule ofCommitments.

Pemberian fasilitas tersebut diberikan bagi penyedia jasa di sektoratau sub-sektor jasa sesuai dengan yang telah dikomitmenkan padaAFAS 8 atau di ASEAN FTA lainnya.

19

Dalam rangka memfasilitasi pergerakan penyedia jasaterampil di Kawasan ASEAN telah ditandatanganikesepakatan saling pengakuan (Mutual RecognitionAgreements) untuk 8 (delapan) jenis tenaga terampilsebagai berikut

20

No M R A Tempat dan TanggalPenandatanganan

1234

5678

MRA on Engineering ServicesMRA on Nursing ServicesMRA on Architectural ServicesFramework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying QualificationMRA on Tourism ProfessionalMRA on Accountancy ServicesMRA on Medical PractitionersMRA on Dental Practitioners

Kuala Lumpur, 9 Desember 2005Cebu, Filipina, 8 Desember 2006Singapura, 19 November 2007Singapura, 19 November 2007

Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009

21

JASA KONSTRUKSI INDONESIA DI ASEAN

Perkembangan Jasa & Komponennya

22

Hampir semua komponen jasa mencatat defisit kecuali jasa perjalanan (travel), jasa komunikasi danjasa pemerintah. Jasa konstruksi pada tahun 2011 mulai menunjukan surplus. (Juta USD)

Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jasa-Jasa -9.122 -9.874 -11.841 -12.998 -9.741 -9.324 -11.822

A. Jasa Transportasi -4.606 -6.079 -7.294 -11.094 -4.083 -6.007 -8.714B. Jasa Perjalanan (Travel) 938 418 442 1.823 282 563 673

C. Jasa Komunikasi 504 531 702 320 578 579 617

D. Jasa Konstruksi -241 -529 -282 -83 -213 -72 59E. Jasa Asuransi -324 -352 -645 -663 -1.298 1.131 -1.267

F. Jasa Keuangan -172 -163 -84 -37 -227 -118 -227

G. Jasa Komputer dan Informasi -414 -477 538 -536 -516 -471 -512

H. Royalti dan Imbalan Lisensi -698 -859 -1.055 -1.300 -1.492 -1.557 -1.710

I. Jasa Bisnis Lainnya -4.141 -2.522 -3.195 -1.645 -2.998 -1.147 -747

J. Jasa Personal, Kultural & Rekreasi -109 -50 52 -49 -51 -29 -56

K. Jasa Pemerintah 143 208 160 264 277 65 56

Sumber: Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia

Indonesia memiliki keunggulan pada tenaga kerja semi-terampil dan berketerampilan menengah untuk diekspor.

Kebutuhan infrastruktur yang cukup tinggi di beberapanegara anggota ASEAN seiring dengan pertumbuhanpenduduk, menjadi peluang bagi perusahaan/tenaga kerjakonstruksi nasional untuk masuk ke pasar negara lain.

Membangun kompetensi perusahaan dan tenaga kerjanasional melalui alih pengetahuan dengan perusahaankonstruksi asing.

Mengembangkan jejaring yang kuat dengan perusahaankonstruksi asing dalam rangka berpartisipasi dalam proyek-proyek global, melalui perusahaan patungan.

Sumber: Kajian AIPEG 2010 23

Indonesia telah memberikan komitmen subsektor jasakonstruksi dan teknik terkait lainnya dalam AFAS sbb:

1. Pekerjaan Konstruksi Umum untuk Gedung (CPC 512)2. Pekerjaan Konstruksi Umum untuk Teknik Sipil (CPC 513)3. Pekerjaan Instalasi dan Perakitan (CPC 514 dan CPC 516)4. Pekerjaan Penyelesaian dan Penataan Gedung (CPC 517)5. Lainnya (CPC 511, CPC 515 dan CPC 518) Indonesia mengizinkan perusahaan konstruksi ASEAN

untuk masuk dan mendirikan perusahaan (Joint Venture)dengan kepemilikan modal asing maksimal 55%, danmelakukan Joint Operation dengan mendirikanRepresentative Office.

24

Terdapat dua hal yang menjadi tujuanIndonesia dalam liberalisasi jasaKonstruksi dan Transportasi di ASEAN sbb:

1.Memperbaiki akses pasar untukperusahaan (Mode 3)

2.Memperbaiki akses pasar untuk tenagakerja terampil (Mode 4)

25

Indonesia dapat meningkatkan akses pasar Mode 3-nyamelalui langkah-langkah sbb:Menggunakan jalur diplomasi perdagangan

internasional.Mengembangkan kemampuan perusahaan konstruksi

nasional.Menyediakan bantuan keuangan bagi perusahaan

konstruksi nasional untuk mendukung ekspor jasaperusahaan nasional.

Menyediakan pengamatan pasar (market intelligence).Menyediakan bantuan pemasaran melalui partisipasi

di pameran-pameran internasional.26

27

No Aspek Daya Saing Penilaian

1 Kapasitas teknis Baik

2 Pengelolaan konstruksi Baik

3 Akses terhadap modal Lemah

4 Akses terhadap jaminan bank Lemah (mahal)

5 Biaya uang (bunga jaminan bank) Tinggi

6 Pemahaman terhadap pasar internasional

Lemah

7 Pemahanan terhadap bahasa asing Lemah

Sumber: Sumaryanto 2010

28

Kategori Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Jumlah

Ahli Bersertifikat Junior 81.452

Ahli Bersertifikat Junior Lanjut 26.470

Ahli Bersertifikat Senior 3.093

Spesialis terampil bersertifikat Tingkat 3 31.233



Sumber: Sumaryanto 2010

29Sumber: Sumaryanto 2010

• Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang tersebardari Sabang-Merauke sebanyak 177. 754

Sumber: LPJKN

PELUANG EKSPOR JASA KONSTRUKSI INDONESIA KE NEGARA ASEAN

31

Sector or Subsector Limitation onMarket Access

Limitation onNational Treatment

AdditionalCommitments

Pre-erection Work at Construction Site (CPC511),Construction Work for Buildings (CPC512),Construction Work for Civil Engineering (CPC513),Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC514),Special Trade Construction (CPC515),Installation Work (CPC516),Building Completion and Finishing Work (CPC517). Renting services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works with operator (CPC 518)

(1) Unbound * (1) Unbound*

(2) None (2) None

(3) Foreign Citizen registered may hold up to maximum 55% equity

(3) Unbound

(4) Unbound, except as indicated in the horizontal section

(4) Unbound

32




General Construction Work for Buildings (CPC 512), General Construction Work for Civil Engineering (CPC 513), Install-ation and Assembly Work (CPC 514, CPC 516), Building Completion and Finishing Work (CPC 517), Other (CPC 511, 515, 518)

(1) Unbound * (1) Unbound*

(2) None (2) None

(3) None (3) None



33




Pre-erection Work at Construction Site (CPC 511)

Construction Work for Buildings (CPC 512)

Construction Work for Civil Engineering (CPC 513)

Assembly and Erection of Prefabricated Constructions (CPC 514)

Special Trade Construction(CPC 515)

Installation Work (CPC 516)

Building Completion and Finishing Work (CPC 517)

(1) Unbound* (1) Unbound*

(2) None (2) None(3) None except through a

representative office, regional office or locally incorporated joint venture corporation with Malaysian individuals or Malaysian controlled corporations or both. Aggregated foreign shareholding in the joint venture corporation shall not exceed 51per cent

(3) None

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section

(4) Unbound except as indicated in the horizontal section

34






Construction Work for Civil Engineering(CPC5 13)





Renting services related to equipment for construction or demolition of building or civil engineering works with operator (CPC 518)

(1) Unbound due to technical feasibility

(1) None

(2) None (2) None

(3) commercial presence of foreign service suppliers and/or providers are permitted in accordance with the Union of Myanmar Foreign Investment Law 1988 and the Myanmar Companies Act 1914 under this law:

100 % foreign Investment orJoint venture with a Myanmar citizen or enterprises with a Minimum of 35 % equity is permitted.

(3) As indicated in market access column

(4) Subject to the Union of Myanmar Foreign Investment Law, Myanmar Labour Laws and Immigration Laws. Management, Professional and Technical Experts unless mentioned otherwise are allowed to stay up to one year and extendable there on.

(4) a. As indicated in market access column

b. Unskilled labour is not allowed in Myanmar

c. The government needs to regulate the flow of foreign workers to ensure social cohesion in Myanmar

35



AdditionalCommitme

ntsA.General construction work for buildings (CPC 512)

B. General construction work for civil engineering

(CPC 513)

C. Installation and assembly work (CPC 514+CPC 516)

D. Building completion and finishing work (CPC 517)

E. Other (CPC 511+ CPC 515)

(1) Unbound due to lack of technical feasibility


(2) None (2) None(3) a) 40% foreign

equity for construction of locally funded private projectsb) 100% foreign equity for foreign-funded/ assisted internationally-bid construction projects

(3) a) Unboundb) Foreign Contractors are required to secure a Special Contractor’s License form the Philippine Contractors Accreditation Board on a per project basis Foreign Contractors are required to employ qualified Filipino Sustaining Technical Employees (STE) who meet the minimum requirements for the category and classifications applied forForeign Contractors are required to have a Resident Alien Representative (RAR) in the Philippines who is a holder of an Alien Certificate of Registration (ACR) and a working visa to receive summons and act for and in behalf of the company


(4) Unbound, except that foreign engineers or architects to be involved in undertaking construction and related activities must register/secure the necessary permit from the Phil Regulation Commission, the Bureau of Immigration and the Department of Labour and Employment

36




Renting services related to equipment for const. or demolition of building or civil engineering works, with operator (CPC 518)

(1) None (1) None

(2) None (2) None

(3) Maximum 40% Foreign Equity

(3) All executives and managing officers must be Filipino citizens


(4) Unbound

37




Construction Services(CPC 511 – 518)

(1) None (1) None

(2) None (2) None

(3) None (3) None


(4) Unbound

38






Construction Work for Civil Engineering (CPC 513)





Renting Services Related Equipment for Construction or Demolition of Building or Civil Engineering Works with Operator (CPC 518)with operator(CPC 518)



(2) None (2) None

(3) None, except: since 11 January 2010, branching is allowed.

(3) None, except that the chief of the branch has to be a resident in Viet Nam.

(4) aForeign construction contractor can bring into Viet Nam only management, technical personnel and foremen that Viet Nam cannot provide.Others as indicated in the Horizontal Measures.

(4) Unbound except as indicated in the Horizontal Measures

PELUANG EKSPOR JASA TRANSPORTASI INDONESIA KE NEGARA ASEAN

Sektor Transportasi Angkutan Laut

Negara Sub sektor Limitation on Market Access Limitation on National Treatment

Indonesia Maintenance and repair of vessels

Joint venture with foreign equity participation up to 51% , for Eastern part of Java and eastern part of Indonesia, with vessels clasification500 DWT above.

As indicated in the horizontal section

Malaysia Maintenance and repair of vessels

Only through a representative office, regional office or locally incorporated joint venture corporation with Malaysian individuals or Malaysian controlled corporations or both. Foreign equity allowable up to maximum of 51 per cent.

Unbound

Thailand Maintenance and repair of vessels exceeding 100.000 DWT

Foreign equity participation must not exceed 51 per cent of the registered capital and shall only operate through joint-venture with a juridical person of Thai national

None

Sektor Transportasi Angkutan Darat

Negara Sub sektor Limitation on Market Access Limitation on National Treatment

Indonesia Freight Transportation Joint venture company with foreign equity participation up to 49%

As indicated in the horizontal section

Malaysia Private services provided by car parks, parking lots and parking garages, whether or not roofed

Foreign equity shall not exceed 51 per cent

None

Thailand Rental services of passenger cars with operator

Foreign equity participation must not exceed 49 per cent of the registered capital; and b. The number of foreign shareholders must be less than half of the total number of shareholders of the company concerne

None

TANTANGANBERDASARKAN HASIL PERTEMUAN DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT

DALAM RANGKA PEMENUHAN AEC 2015, TERDAPAT BEBERAPA TANTANGAN

SEBAGAIMANA BERIKUT:

TOTAL SUBSEKTOR YANG AKAN DIINTEGRASIKAN SEBANYAK 128 SUBSEKTOR.

HAL INI DIRASAKAN CUKUP SULIT BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN

PERTIMBANGAN APA YANG SUDAH DIKOMITMENKAN SAMPAI DENGAN AFAS

PAKET 8, BELUM DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA BAGI SEKTOR JASA

DOMESTIK.

PEMBUKAAN MARKET ACCESS DENGAN KEPEMILIKAN MODAL ASING SAMPAI

DENGAN 70% DI TAHUN 2015 AKAN MENGHADAPI KESULITAN MENGINGAT

PERATURAN DI MASING-MASING SEKTOR SEPERTI UNDANG-UNDANG ADVOKAT,

UNDANG-UNDANG PELAYARAN, UNDANG-UNDANG PENYIARAN, UNDANG-

UNDANG POS MEMBATASI KEPEMILIKAN MODAL ASING DIBAWAH DARI

THRESHOLD YANG DITETAPKAN DI ASEAN.

PEMAHAMAN PERATURAN BISNIS BIDANG JASA DI PASAR NEGARA-NEGARA

ASEAN 42

INTEGRASI ASEAN DAN DAMPAKNYA

SEKTOR KONSTRUKSI DAN TRANSPORTASI

INDONESIA

Dampak bagi Pelaku Usaha

Kompetitor semakin banyak

Dampak bagi Konsumen

DAMPAK LAINNYA

• Terpenuhinya demand jasa pada sektor transportasi yang belum termanfaatkan pelaku usaha dalam negeri.

• Berkembangnya sektor transportasi di daerah tertinggal di Indonesia (khususnya daerah timur Indonesia)

STRATEGI

INTERNAL ASEAN:–MENYELESAIKAN ISU-ISU

IMPLEMENTASI –MEMPERKUAT KOORDINASI

DITINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL–MENDORONG PARTISIPASI AKTIF

SEKTOR SWASTA DALAM PROSES PENCAPAIAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

46

STRATEGIINTERNAL INDONESIA:

–MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DENGAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG JASA TERMASUK INSDUSTRI JASA–MEMPERKUAT SEKTOR PEMBINA DALAM MEMPERSIAPKAN PERATURAN DOMESTIK TERMASUK PERANGKAT HUKUM LAINNYA YANG MENDORONG PENGGIATAN PEREKONOMIAN DI BIDANG JASA–MENSTIMULASI PELAKU BIDANG JASA UNTUK MELAKUKAN JOINT VENTURE DENGAN PELAKU JASA NEGARA-NEGARA ASEAN YANG AKAN MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK, PENYERAPAN TENAGA KERJA, TRANSFER TEKNOLOGI, DLL–MEMPERSIAPKAN BERBAGAI INFORMASI PERATURAN DAN PASAR JASA NEGARA-NEGARA ASEAN–MEMPERSIAPKAN SUMBERDAYA INDONESIA UNTUK BERKOMPETISI DALAM MEA 2015– MEMPERKUAT INDUSTRI JASA DOMESTIK TERUTAMA UNTUK

MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MELALUI PENINGKATAN EFISIENSI, KUALITAS, SIZE ATAU KAPASITAS, DLL.

47

TERIMA KASIH

by siti tri joelyartini

Documents