buletin kawasan edisi 23-2009

b u l l e t i n P u b l i k a s iD I R E K T O R A T K A W A S A NK H U S U S D A N D A E R A HT E R T I N G G A LD E P U T I P E N G E M B A N G A NR E G I O N A L D A N O T O N O M ID A E R A HB A P P E N A S

ISSN 1693-6957E D I S I 23 • 2 0 0 9

DaerahTertinggalDaerahMaju

Keterangan:

INVESTASIMesin Pendorong Pembangunan

Daerah Tertinggal

PELINDUNG : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H.Pohan;PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI : Direktur Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal, Suprayoga Hadi; DEWAN REDAKSI : Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo,Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Diah Lenggogeni, Rayi Paramita; REDAKTUR: Pringgadi Kridiarto, Rahmi Utamisari, Yelda Rugesty, Yuliawati; KONTRIBUTOR REGULER :Sasli Rais, Putri Ade Gogani, Rudi Pakpahan; KESEKRETARIATAN DAN DISTRIBUSI : Ratri, M.Fadholi, Okta.

Redaksi menerima tulisan dari pembaca. Untuk tulisan, panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.

ALAMAT REDAKSI Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310.Telp. (021) 3926249, 3101984. Faks. (021) 3926249. Situs : http://kawasan.bappenas.go.id

D A R I R E D A K S IFokus• Peran Sektor Swasta dalam

Percepatan Pembangunan EkonomiDaerah Tertinggal, melalui PendekatanProgram P2DTK — 1

• Tata Kelola Ekonomi Daerah Tertinggal,sebagai Upaya dalam MeningkatkanDaya Tarik Investasi — 5

• Strategi Menarik Investasi di DaerahTertinggal, melalui Pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi — 9

Opini• Kerjasama Daerah, sebagai Alternatif

Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal — 13

Daerah• Kabupaten Seram Bagian Barat,

Kebijakan dalam MempercepatPembangunan Daerah Tertinggal —18

Agenda• Pameran Coordination Forum For Aceh

Nias (CFAN) IV — 21• Mid Term Review Mission SPADA-

P2DTK — 22

Pustaka• Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan,

Bagaimana Bisnis Sosial MengubahHidup Kita — 23

Galeri Kawasan — 28

D A F T A R I S I

b u l l e t i n

Pembangunan Nasional yang telah berlangsung selama ini secaraumum telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak dapatdipungkiri bahwa pembangunan tersebut tidak dapat merata di setiap daerah,masih banyak daerah yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Kondisigeografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kondisi prasarana dansarana, bencana alam, dan kebijakan pembangunan, dianggap sebagai faktorpenyebab ketertinggalan suatu daerah. Lantas, di era otonomi seperti sekarangini, ketika setiap daerah diberikan kewenangan dalam membangun daerahnya,apakah daerah tertinggal tersebut akan selalu tertinggal dengan keterbatasandana yang ada?

Secara teoritis dan empiris, investasi diyakini sebagai pemicupertumbuhan ekonomi di daerah, baik investasi kecil dari masyarakat, maupuninvestasi besar dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pada edisi BulletinKawasan ini mengangkat judul “Investasi, Mesin Pendorong PembangunanDaerah Tertinggal”. Pada rubrik Fokus, kami mengulas mengenai peran sektorswasta dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Kamijuga menyajikan gambaran tentang tata kelola ekonomi di daerah tertinggaldan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar daerah tertinggal memiliki tatakelola ekonomi yang baik sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Untukmelengkapi pengetahuan dalam penciptaan iklim investasi yang baik, kamijuga mengulas strategi menarik investasi di daerah tertinggal melaluipengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan peluang pembangunan di era otonomi daerah, yaitubagaimana membangun kerjasama daerah sebagai upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal, termasuk menarik investasi, kami ulas dirubrik Opini. Terakhir, pada rubrik Pustaka, kami mengupas buku MuhammadYunus yang berjudul Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Buku ini patutsekali dibaca, karena memberikan kita ide, pengetahuan, dan semangat dalammengentaskan kemiskinan di daerah dan global.

Pembaca yang budiman, semoga Bulletin Kawasan edisi kali ini dapatmemberikan tambahan informasi yang bermanfaat dalam upaya pengentasanketertinggalan di Indonesia, tanpa selalu menyalahkan kondisi alam. Selamatmembaca!

http://kawasan.bappenas.go.id/

E D I S I N O M O R 2 3 T A H U N 2 0 0 9 B U L L E T I N K A W A S A N 1

Peran Sektor Swasta dalam PercepatanPembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal

Melalui Pendekatan Program P2DTK

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam membangunperekonomian daerahnya masing-masing. Namun, bagaimana dengan daerah tertinggal yang mempunyaiketerbatasan anggaran? Peningkatan peran sektor swasta menjadi salah satu jawabannya, seperti yangdikembangkan oleh Pemerintah melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P2DTK).

Oleh :Sasli Rais

Tim Teknis Project Management Unit PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK – P2DTK)Bappenas

LATAR BELAKANGPembangunan daerah tertinggal

dan khusus merupakan upayaterencana untuk mengubah suatuwilayah yang dihuni oleh komunitasdengan berbagai permasalahan sosial,ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadidaerah yang maju dengan komunitasyang kualitas hidupnya sama denganmasyarakat Indonesia di daerah lainnya.Pembangunan tidak hanya aspekekonomi, juga aspek sosial, budaya, dankeamanan. Namun kesejahteraankelompok masyarakat yang hidup didaerah tertinggal dan khusus jugamemerlukan perhatian dan keber-pihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebutmaka diperlukan program pembangu-nan yang lebih difokuskan pada upayapercepatan pembangunan di daerahyang kondisi sosial, ekonomi, keuang-an daerah, aksesibilitas, serta keter-sediaan infrastruktur masih tertinggal.Kondis i tersebut pada umumnyaterdapat pada daerah yang secarageografis terisolir dan terpencil sepertidaerah perbatasan antar negara,pulau-pulau kecil, pedalaman, sertarawan bencana alam dan bencanasosial.

Program Percepatan Pembangu-nan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK), yang saat ini dikenal jugadengan nama Progam Nasional

Pemberdayaan Masyarakat DaerahTertinggal dan Khusus (PNPM DTK)merupakan salah satu program peme-rintah untuk mempercepat kegiatanpembangunan di daerah tertinggal dankhusus dengan cara mempertemukanpendekatan bottom-up planning yangdilakukan masyarakat dengan peren-canaan pemerintah daerah kabupaten.

Salah satu bidang kegiatanprogram P2DTK adalah Pengembang-an Sektor Swasta (PSS) dalam rangkamenunjang pengembangan ekonomidaerah. Kegiatan PSS akan bekerja-sama dengan pemerintah daerah danlembaga lainnya yang sudah melaksa-nakan program-program spesifik untukmengatasi masing-masing masalah

F O K U S

E D I S I N O M O R 2 3 T A H U N 2 0 0 9 B U L L E T I N K A W A S A N2

infrastruktur, jaringan pemasaran,sumberdaya manusia, akses terhadapmodal, dan regulasi ekonomi sertamemfasilitasi daerah untuk mengatasipermasalahan ekonomi secara terpadu.

Tujuan PSS ini secara umumdalam rangka membantu pemerintahdaerah dan masyarakat dalammemulihkan kondisi pelayanan usaha,membangkitkan kembali iklim usahadan investasi guna mendorong pertum-buhan ekonomi di daerah. Adapun fokuskegiatan PSS adalah pada penguatankapasitas pemerintah daerah dalammemperbaiki iklim usaha agar lebihkondusif, peningkatan keterlibatan sek-tor swasta dalam perumusan kebijakanpengembangan ekonomi daerah danstrategi pengembangan ekonomi lokal,serta peningkatan kuantitas dan kualitassarana pendukung kegiatan ekonomi.Hasil akhir dari serangkaian kegiatan inidiharapkan dapat menjadi pendorongbagi percepatan laju pertumbuhanekonomi daerah.

SASARAN DAN STRATEGITerdapat dua kelompok yang

menjadi sasaran dari kegiatan bidangPSS, yaitu : (1) Pelaku usaha/industrilintas sektoral, terutama Usaha Micro,Kecil, dan Menengah (UMKM)/IndustriKecil Menengah (IKM) dan (2) Institusipemerintah daerah, yang secaralangsung memiliki keterkaitan denganpengembangan ekonomi dan sektorswasta, khususnya dalam hal pengam-bilan kebijakan ekonomi daerah.

Strategi PSS mengutamakanpenguatan kelembagaan pemerintahdaerah dan sektor swasta. Hal inidilakukan dengan mekanisme dialogantara pemerintah dan pelaku sektorswasta yang mengarah pada terciptanyaiklim usaha yang kondusif. Dialog-dialogyang dikembangkan terutama memba-has upaya-upaya untuk mengatasikegagalan pasar, seperti ketidakmam-puan ekonomi menyerap dampakeksternalitas dari suatu aktivitas ekono-mi, rendahnya kapasitas manajerial

stakeholder, rendahnya akumulasimodal, ataupun dikarenakan tidakoptimalnya pemanfaatan sumberdaya.

Adapun strategi yang akandilakukan bidang PSS ini, antara lain:a. Pengadaan dan perbaikan

infrastruktur pendukung kegiatanusaha.

b. Pengembangan mekanisme dialogantara sektor swasta dan peme-rintah daerah dalam perumusanstrategi pengembangan iklimusaha dan investasi.

c. Membangun jaringan kerjasamauntuk pengembangan iklim usahadan investasi.

d. Penguatan kapasitas pemerintahdaerah dalam perumusan regulasi/kebijakan daerah.

e. Peningkatan kualitas sumberdayamanusia yang terlibat dalamkegiatan usaha melalui kerjasamadengan program pelatihan darilembaga-lembaga yang kompeten.

PELAKU DAN MEKANISMEKEGIATAN

Pelaku-pelaku dalam kegiatanbidang PSS pada hakikatnya melibatkansumberdaya manusia yang dimiliki olehdaerah dalam pengelolaan PSS mulaidari tingkat desa (kepala desa, fasilitatordesa, pelaku usaha), tingkat kecamatan(camat, tim koordinasi kecamatan,fasilitator kecamatan, enumerator),tingkat kabupaten (bupati, tim koordinasikabuapaten-bappeda dan dinas terkait,konsultan kabupaten, koordinator PSSkabupaten, analis data), tingkat provinsi(tim koordinasi provinsi—bappeda dandinas terkait, koordinator PSS di provinsi),dan tingkat pusat (tim koordinasi pusat-Bappenas, KPDT dan departemen/lembaga terkait, konsultan PSS,lembaga pelaksana PSS-LPK PSS).

Kegiatan PSS dilakukan pelak-sanaan sosialisasi P2DTK di tingkatprovinsi dan kabupaten. Terdapat empattahapan besar dalam pelaksanaanP2DTK bidang PSS, yaitu melakukanidentifikasi masalah dan kebutuhan,

melakukan studi kebijakan pengem-bangan ekonomi daerah, melakukankegiatan Musyawarah Sektor Swasta(MSS), dan terakhir melakukanpendampingan Forum Sektor Swasta(FSS).

Identifikasi Masalah dan KebutuhanKegiatan identifikasi masalah dan

kebutuhan pengembangan sektorswasta dilakukan melalui baselinesurvey dan focus group discussion(FGD).

Baseline survey merupakan kegiat-an yang dilakukan untuk menyusun datamengenai : (1) Kondisi sektor swasta,seperti bentuk usaha, jumlah tenagakerja, modal usaha, omset usaha,sumber permodalan, sebaran pasar danpemasaran, dan lain-lain; (2) Masalah-masalah yang dihadapi dalam menja-lankan usaha, yaitu masalah di bidangbahan baku, permodalan, pemasaran,infrastruktur, kebijakan ekonomi, keama-nan, dan lainnya; (3) Peran pemerintahdalam pengembangan usaha, sepertijenis program pemerintah yang pernahdiikuti, jenis bantuan diterima, dan lain-lain; serta (4) Data-data terkait lainnyadengan kondisi makro dan mikro ekono-mi bagi sektor swasta di daerah terting-gal dan khusus.

Dalam melakukan survey ini,enumerator yang disediakan oleh LPK-PSS selaku pelaku baseline survey,melakukan pengumpulan data denganwawancara yang menggunakan kuesio-ner serta observasi langsung kepadapelaku usaha dan kegiatan usahanya.Selain berupa data primer, hasil-hasilpenelitian yang pernah dilakukan olehpihak lain juga dikumpulkan sebagaitambahan informasi.

Selain baseline survey, kegiatanidentifikasi masalah dan kebutuhanpengembangan sektor swasta jugadilakukan dengan Focus GroupDiscussion (FGD), yaitu diskusi terfokusyang dilakukan untuk mengidentifikasimasalah dan kebutuhan pengembang-an sektor swasta secara lebih detail.

F O K U S


Adapun hal-hal yang dibahas dalamFGD antara lain mengenai : (1) Perma-salahan yang dihadapi oleh pelakusektor swasta; (2) Potensi dan kekuatanyang dimiliki pelaku sektor swasta dalammengatasi masalah; (3) Pihak lain yangberperan dalam mengatasi masalah; (4)Gagasan pengembangan ekonomi lokalyang menjadi input bagi TKT keca-matan; (5) Alternatif kegiatan yang akandibahas di Musyawarah Sektor Swasta(MSS) untuk mengatasi masalah PSS;(6) Khusus pada kecamatan lokasiP2DTK, pemilihan 2 orang utusan FGDkecamatan untuk mengikuti Musya-warah Kecamatan; dan (7) Pemilihan 2orang utusan FGD kecamatan untukmengikuti Musyawarah Sektor Swasta(MSS). Peserta FGD adalah tiga orangpelaku usaha yang merupakan wakildesa. FGD akan difasili tasi olehenumerator yang dipilih oleh LPK-PSS.

Studi Kebijakan PengembanganEkonomi Daerah

Studi kebijakan pengembnaganekonomi daerah dilakukan untuk menda-patkan informasi tentang kebijakanekonomi dan peraturan daerah terkaitdi bidang pengembangan sektorswasta. Studi ini dilakukan di tingkatprovinsi dan kabupaten oleh LPK-PSS.Selain mendapatkan informasi kebi-jakan ekonomi dan peraturan daerah,studi ini juga dilakukan untuk : (1)Mengidentifikasi kebijakan yang meng-hambat ataupun mendukung perkem-bangan sektor swasta; (2) Mendapatkangambaran penerapan peraturan tentangpenyusunan kebijakan ekonomi; (3)Melakukan analisis efektivitas kebijakandaerah yang meliputi kekuatan,kelemahan, peluang dan tantanganpelaksanaan kebijakan daerah dalampengembangan sektor swasta; (4)Mengetahui dampak dari implementasikebijakan lokal terhadap pengembang-

an sektor swasta; serta (5) Menyusunrekomendasi bagi perbaikan kebijakanekonomi dan pengembangan sektorswasta.

Musyawarah Sektor Swasta (MSS)Tahap selanjutnya dari pelaksana-

an PSS adalah melakukan MusyawarahSektor Swasta (MSS). MSS dilakukandalam dua tahap, yaitu MSS I yang dilak-sanakan dengan tujuan : (1) Melakukanpembahasan kebutuhan dan permasa-lahan sektor swasta di daerah berdasar-kan hasil baseline survey, sintesa FGD,dan studi regulasi kebijakan ekonomidaerah; (2) Mengindentifikasi gagasan-gagasan sebagai solusi pemecahanpermasalahan sektor swasta; (3) Mene-tapkan gagasan yang akan diajukankepada TKT; (4) Mengusulkan daftarcalon perwakilan sektor swasta untukterlibat dalam TKT; dan (5) MembentukForum Sektor Swasta (FSS) untukmelaksanakan rencana kegiatan PSS

Gambar Mekanisme Pelaksanaan PSS-P2DTK

Keterangan:

= Kegiatan yang diimplementasikan oleh LPK-PSS

= Kegiatan yang diimplementasikan oleh KM-Kab dan TK-Kab dalam Mekanisme P2DTK

= Kegiatan Program Lain (NonP2DTK)

Hasil &Rekomendasi

FSS

FGD

Hasil &Rekomendasi

Hasil

MSS II

CapacityBuidling

TKT-Kab

IdeInfrastruktur

MSS I

TKT-Kec

Mkab(Perangkingan)

Mkab(Pendanaan)

Mkab(Pertanggung

jawaban)

MKec(Perangkingan)

MKec(Pendanaan)

Mkec(Pertanggung

jawaban)

Surv

ey

Bas

elin

ese

rta

Stud

i Ke

bij

akan

dan

Perd

a

MKecNon

P2DTK

Kab

Kec

Desa

F O K U S


yang tidak dapat didanai oleh programdan mengawasi pelaksanaan kegiatanPSS yang didanai program. KemudianMSS II yang dilakukan setelahMusyawarah Kabupaten Pendanaandengan tujuan mensosialisasikan hasilMusyawarah Kabupaten Pendanaan danmembahas rencana-rencana kegiatanyang belum didanai oleh program (sisahasil MSS I dan Musyawarah KabupatenPendanaan).

MSS akan difasilitasi KoordinatorPSS Kabupaten bersama Ketua TimKoordinasi Kabupaten. Peserta musya-warah adalah para wakil pelaku usahayang telah dipilih peserta FGD di tingkatkecamatan, wakil dari dinas pemerintahdaerah, perbankan, LSM, perusahaanbesar, pihak donor, dan media massaataupun universitas.

Pendampingan Forum Sektor SwastaPendampingan Forum Sektor

Swasta (FSS) dimaksudkan untukmemperkuat peranan sektor swastadalam pengembangan usaha danpelibatan dalam perumusan kebijakanekonomi daerah. Tujuannya adalahuntuk membantu FSS dalam menyusunrencana-rencana aksi lebih konkrit danterpadu dan meningkatkan kapasitassektor swasta dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi kegiatanpengembangan ekonomi daerahmelalui dialog rutin lintas sektor. Selainitu, pendampingan FSS juga dilakukanguna mendorong keterlibatan FSSdalam monitoring pelaksanaan kegiatan

bidang PSS dan mendorong terbangun-nya strategi bagi keberlanjutan kegiatanFSS. Agar tujuan pendampingan FSStersebut bisa tercapai, Tim Pendam-pingan melakukan kegiatan pertemuanrutin dan memfasilitasi kerjasama antaraFSS dengan pihak lain yang terkaitdengan rencana aksi yang telah disusunoleh FSS.

KENDALA PELAKSANAAN DANHARAPAN KE DEPAN

Pelaksanaan kegiatan bidangPengembangan Sektor Swasta (PSS)dalam progam P2DTK sampai saat inimasih dalam tahap proses perencanaansehingga hasilnya belum terlihat.Namun, dari proses perencanaan inisudah nampak beberapa kendala yangperlu mendapatkan perhatian tersendiribagi daerah-daerah tertinggal dankhusus lainnya yang tidak menjadi lokasiprogam P2DTK. Kendala utama terkaitdengan masih minimnya pemahamanfasilitator pendamping kegiatan PSS inidi lapangan. Hal tersebut disebabkanoleh materi dan proses pelatihan bagifasil i tator/pendamping yang hanyaterfokus pada aspek teknis fasilitasinya,sedangkan substansi dari Pengem-bangan Sektor Swasta itu sendiri men-jadi terabaikan.

Mengingat peran penting PSS yangdapat memberikan kontribusi positif bagipembangunan ekonomi daerah, makastakeholder terkait yang ada di daerah,baik pemerintah daerah, anggota dewan,pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM,

media massa, dan masya-rakatdiharapkan betul-betul memper-hatikantahapan-tahapan pelaksanaan PSS.Para stakeholder juga bersama-samaperlu melakukan monitoring danpelaporan kegiatan PSS secara periodikuntuk memastikan apakah suatukegiatan PSS sudah dilaksanakansesuai dengan rencana, prinsip, danprosedur termasuk kinerja PSS. Sejalandengan kegiatan monitoring, stake-holder juga perlu melakukan evaluasikegiatan PSS untuk menilai hasilpelaksanaan kegiatan. Hasil dari moni-toring dan pengawasan serta laporanrutin dapat dijadikan dasar dalamevaluasi pelaksanaan program bidangPSS guna perbaikan strategi imple-mentasi maupun perubahan kebijakanterkait dengan pelaksanaan kegiatanPSS.

Literatur:Manual dan Panduan Bidang Pengembangan

Sektor Swasta, Progam PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK), Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional– Bappenas dan KPDT, Mei 2007:Jakarta.

Strategi Nasional Pembangunan DaerahTertinggal, Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal(KPDT), 08 Desember 2004: Jakarta.

Tabloid Bulanan DISPARITAS, KementerianNegara Pembangunan DaerahTert inggal (KPDT), Th. I/ EdisiFebruari/ 2008: Jakarta.

F O K U S


F O K U S

Tata Kelola Ekonomi Daerah Tertinggalsebagai Upaya dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Nama Daerah Tertinggal ternyata tidah harus selalu tertinggal dalam segala hal. Dari hasil kajian yang dilakukanoleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengenai Tata Kelola Ekonomi Daerah, terdapatbeberapa Daerah Tertinggal yang masuk dalam peringkat baik dalam indeks tata kelola ekonomi daerah.

KAJIAN TATA KELOLA EKONOMIDAERAH

Kajian mengenai Tata KelolaEkonomi Daerah merupakan kajianyang dilakukan oleh KPPOD dalamrangka mendorong pemerintah daerahdalam merumuskan dan mengimple-mentasikan kebijakan perekonomiandaerahnya untuk pelayanan ekonomi didaerah masing-masing. Otonomi dae-rah yang telah berlangsung selamasepuluh tahun, menciptakan ruang yanglebih leluasa bagi pemerintah daerahdalam merencanakan dan melaksana-kan kebijakan pembangunan daerah-nya sendiri. Pemerintah daerah ditan-tang untuk mampu aktif dan berkreasidalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi pembangu-nan ekonomi daerahnya. Dengan katalain, tata kelola ekonomi daerah meru-pakan tata kelola pemerintahan daerahdalam memberikan pelayanan terhadapaktivitas ekonomi bagi pelaku usaha disetiap daerah. Dengan begitu diha-rapkan, investasi dapat berkembangdengan baik dan mendorong pening-

katan ekonomi daerah dankesejahteraan masyarakat.

Kajian Tata Kelola EkonomiDaerah merupakan kelanjutan darikajian KPPOD tentang Daya TarikInvestasi yang dilakukan sejak tahun2001. Pada tahun 2006, dilakukanperubahan desain kajian yang kemu-dian diimplementasikan di tahun 2007dengan wilayah studi mencakup 243kabupaten/kota di 15 provinsi. Perbe-daan dengan kajian sebelumnya, padakajian Tata Kelola Ekonomi Daerah inilebih meneliti indikator-indikatorkebijakan, yaitu indikator yang merupa-kan indikator ‘proses’ yang menunjuk-kan upaya langsung pemerintah daerahdalam melaksanakan tata kelolaekonomi daerah, bukan merupakanindikator ‘hasil’ yang dipengaruhi olehberbagai hal. Hal ini dimaksudkan agarhasil studi dapat fokus pada sejumlahrekomendasi untuk perbaikan tata kelolaekonomi daerah yang dapat dengansegera dilaksanakan oleh tiap-tiappemerintah daerah yang bersangkutan.

Kajian ini menghasilkan indeks tatakelola ekonomi daerah yang merupakan

penilaian terhadap sembilan indikatorutama. Indikator utama tersebut meru-pakan indikator penentu kinerja pelaya-nan pemerintahan terhadap aktivitasusaha di daerah (Tabel 1). Masing-masing indikator dinilai berdasarkanbeberapa variabel. Pembobotan indika-tor dilakukan untuk melihat perban-dingan derajat pentingnya satu indikatordibandingkan indikator lain. Artinya, tiapindikator mempunyai pengaruh yangberbeda dalam menentukan kinerja tatakelola ekonomi daerah, sehingga hal inibisa menjadi acuan bagi pemerintahdaerah dalam menentukan prioritaskebijakan daerah.

Metodologi yang digunakan adalahmenggabungkan antara data kuantitatifdengan data persepsi, dalam hal iniadalah persepsi pelaku usaha pada ting-kat perusahaan, juga persepsi asosiasiusaha untuk kelengkapan analisis kuali-tatif. Persepsi pelaku usaha merupakaninformasi yang terakurat dalam membe-rikan penilaian mengenai tata kelolaekonomi daerah terkait pengembangansektor swasta daerah. Jumlah


F O K U S

TATA KELOLAEKONOMI DAERAHTERTINGGAL

Kajian Tata KelolaEkonomi Daerah dila-kukan di 243 kabupaten/kota di 15 provinsi. Dari243 daerah tersebut,terdapat 74 daerahtertinggal yang terma-suk di dalamnya. Ber-dasarkan indeks tatakelola ekonomi daerah,sebanyak 13 daerahtertinggal masuk dalamperingkat 50 teratasdaerah yang mempu-nyai tata kelola ekono-mi yang baik denganindeks dari 67,4 hingga72,0 (indeks tertinggisebesar 76,0). Sebalik-nya, terdapat 13 daerahtertinggal yang terma-suk dalam 50 peringkatterbawah dengan in-deks 41,4 hingga 56,8(indeks terendah sebe-sar 41,4).

Dari hasil pemeta-an indeks tata kelolaekonomi daerah ter-t inggal, KabupatenMadiun di ProvinsiJawa Timur, mendu-duki peringkat kedela-pan dengan nilaiindeks sebesar 72,0(Tabel 2). Kecuali indikator programpengembangan usaha swasta (38,2),Kabupaten Madiun dinilai baik diseluruh indikator, yaitu akses terhadaplahan usaha dan kepastian usaha (79,9),izin usaha (66,7), interaksi pemda dan

pelaku usaha (62,3), kapasitas danintegritas bupati/walikota (62,0), biayatransaksi (78,9), kebijakan infrastrukturdaerah (84,2), keamanan danpenyelesaian sengketa (78,1), dankualitas peraturan daerah (94,9). Tidak

mengherankan bila Kabupaten Madiuntelah menerima beberapa prestasidalam penyelenggaraan otonomidaerah, diantaranya Trophy OtonomiAward 2007 Special Category Region InA Leading, Tahun 2007, dari The JakartaPost of Institute Pro-Otonomi (JPIP);

Trophy Grand Otonomi Award 2007Grand Catagory Region In A LeadingProfile On Political Performance, 2007,dari JPIP; dan Penghargaan pelayananpublik “Piala Citra Bhakti Abdi Negara”,Tahun 2006, dari Presiden RI.

Sebaliknya, Kabu-paten Nias Selatan diProvinsi Sumatera Utaramenduduki peringkatterendah dengan nilaiindeks 41,4 (Tabel 3).Kabupaten Nias Selatandinilai memprihatinkanhampir pada semua indi-kator. Responden menilaibahwa kepala daerahtidak memberikan perha-tian memadai untuk ber-bagai hal terkait pengem-bangan aktivitas usaha didaerah. Kabupaten NiasSelatan dinilai baik padaindikator akses lahanusaha dan kapasitas usa-ha (70,4), biaya transaksi(63,1), dan kualitasperaturan daerah (82,2).

Dari hasil pembo-botan indikator (Tabel 1),indikator yang palingpunya pengaruh dalampenciptaan tata kelolaekonomi daerah yangbaik adalah indikatorakses terhadap lahanusaha dan kepastianusaha, indikator programpengembangan usaha,dan indikator pengelo-laan infrastruktur f isikdaerah. Untuk itu, pemba-hasan tata kelola ekonomidaerah tertinggal lebih

difokuskan pada ketiga indikatortersebut.

Indikator program pengembanganusaha swasta merupakan indikator yangsebagian besar merupakan indikatordengan skor terendah dibandingkanindikator lainnya pada sebagian besar

Ta be l 1 Ind ik at or d an Va riab e l Ta ta K e lo la E ko n om i D a era h

In dika tor B o bo t(% ) Va ria bel

Ak se s t er hada pla ha n u s aha danke pas tian us ah a

1 4 a . W aktu ya ng di bu tuh ka n u ntuk pe ng u rus an statu s ta n ahb . Per se psi te nta n g ke mu da h an p e rol eh a n lah anc . Per se psi te nta n g p en gg us ura n l a ha n o le h p em dad . Per se psi te nta n g ke sel u ruh a n p erm asa l ah an la ha n

usa h aPe rizin an us ah a 8 ,8 a . Per se ntas e p eru sa h aa n ya ng p un ya TD P

b . Per se psi kem ud a ha n p ero l eh an T DP d a n ra ta-r atawa ktu p er oleh an T DP

c . Per se psi ti ng ka t b ia ya ya ng m em be ra tkan us ah ad . Per se psi ba hw a p e la yan a n iz in u sa h a a da la h b eb a s

KKN , ef is ie n, da n b e ba s pu n gl ie . Per se ntas e ke b era d aa n me ka ni sm e pe n ga du a nf . Per se psi ti ng ka t h a mb ata n iz in u sa ha terh a da p

usa h an yaIn t er ak si pe md adeng a n p e lak uusa h a

1 0 a . Keb e rad a an fo ru m ko mu ni ka sib . T in gka t pe me ca ha n p er mas al ah a n d un ia usa h a o le h

pe md ac . T in gka t du ku ng an pe md a te rha d ap pe la ku usa h a

da era hd . T in gka t k eb ij ak an no n- di skri m ina ti f pe md ae . T in gka t k on si sten si k eb ijak an p e md a ter kai t d u ni a

usa h af . T in gka t ha mb ata n i nter ak si p em da da n p el ak u u sah a

te rh ad a p kine rja pe ru sa ha anPr og r ampeng e mb a n ganusa h a

1 4 ,8 a . T in gka t k es ad ar an aka n k eh ad ir an pro gr ampe ng em b an ga n u sa ha

b . T in gka t pa rt isipa si p ro gr am p e ng em ba n ga n u sa hac . T in gka t k ep u asa n te rh ad ap pro g ram pe ng e mb an ga n

usa h ad . T in gka t m a nfa at PPU S te rha da p pe la ku u sa hae . T in gka t ha mb ata n PP US te rh ad a p ki ne rja pe ru sa ha an

Ka pas ita s d anin t eg r it asBu pa ti /W alikot a

2 a . T in gka t pe ma ha ma n k ep al a d ae ra h ter ha da p m as alahdu ni a u sa ha

b . T in gka t pro fesi o na lisme bi rok rat d ae ra hc . T in gka t k or up si ke p al a d ae ra hd . T in gka t k ete ga sa n k ep ad a d ae ra h te rha d ap k or up si

bi rok ratn yae . T in gka t k ew ib a wa a n ke pa la da e rahf . T in gka t ha mb ata n ka p asi tas d a n in teg ri ta s ke pa la

da era h te rh ad ap du n ia u sa haBia ya tra n s ak si d idae ra h

9 ,9 a . T in gka t ha mb tan pa ja k da n r etrib u si d ae ra h ter ha d apkin er ja p er us ah aa n

b . T in gka t ha mb ata n b ia ya t ra ns ak si ter ha da p k in er jape rus ah a an

c . T in gka t pe mb ay ara n d o na si te rha d ap p e md ad . T in gka t pe mb ay ara n b ia ya in fo rm al p e la ku u sa ha

te rh ad a p po li si sPe ng e lolaa nin f ra str ukt u r fisikdae ra h

3 5 ,5 a . Tin gka t k ua li tas inf ra stru kturb . La ma pe rba ik an in fras tr uktu r bi la m e ng alam i ke ru sak anc . T in gka t pe ma kaia n g en er atord . La ma ny a p em ad am an li st rike . T in gka t ha mb ata n inf ra struk tur ter ha da p k in erja

pe rus ah a anKe am a nan d a nre so lus i k on fl ik

4 a . T in gka t k ej a dian p e nc urian di te mp at u sa hab . Kau li tas p e na ng a na n m asa la h k rim in al oleh p o li sic . Kua li tas p e na ng a na n m asa la h d em o nst ra si b u ruh oleh

po li sid . T in gka t ha mb ata n ke am a na n d an pe ny eles ai an

ma salah terh a da p ki ne rj a p eru sa ha a nPe ra tura n d ae ra h 1 a . Per ma sal ah a n yu rid is

b . Per ma sal ah a n su bs tan sic . Per ma sal ah a n p rin si p

Su mb er : KPP OD, 2 00 7

responden di seluruh daerah mencapai12.187 orang dengan rata-rata sekitar50 responden di tiap daerah. Sedangkanjumlah responden dari asosiasi usahasebanyak 729 orang atau sekitar 3asosiasi di tiap daerah.


F O K U S

daerah tertinggal. Rendahnya skor padaindikator ini disebabkan sebagian besarpelaku usaha tidak mengetahui programpemerintah daerah mengenai pengem-bangan usaha. Salah satu bahan temuanyang menarik dari kajian ini adalah mes-kipun program pengembangan usahaditujukan untuk pelaku usaha kecil,namun kenyataannya pelaku usahabesar yang lebih banyak memanfaatkanprogram tersebut dibanding pelakuusaha kecil. Pada beberapa daerahtertinggal, program pengembanganusaha swasta belum banyak dirasakankehadirannya oleh pelaku usaha. Bilapun ada, program tersebut tidak berda-sarkan kebutuhan pelaku usaha lokal.Daerah tertinggal yang mempunyai skortertinggi pada indikator programpengembangan usaha swasta adalahKabupaten Gunung Kidul (85,0), Kabu-paten Kulon Progo (76,7), dan Kabu-paten Enrekang (68,1); sebaliknya skorterendah adalah Kabupaten ManggaraiBarat (20,6), Kabupaten Selayar (21,4),Rote Ndao (23,9), Kabupaten Manggarai(26,2), dan Kabupaten Trenggalek(26,3).

Kebutuhan lahan yang semakintinggi di perkotaan sementara sifatluasan lahan yang bersifat stagnan,menyebabkan skor terendah dalamindikator akses terhadap lahan usahadan kepastian usaha didominasi olehkota-kota. Sebagian kota juga dinilaimempunyai waktu yang lama dalampengurusan sertifikat tanah. Daerah

tertinggal yang mempunyai skor tertinggidalam indikator ini adalah KabupatenTimor Tengah Utara (99,4), KabupatenLembata (95,8), Kabupaten LombokTimur (89,6), Kabupaten Rote Ndao(89,2), dan Kabupaten Timor TengahSelatan (87,7); sebaliknya daerahtertinggal dengan skor terendah adalahKabupaten Sumba Barat (48,2),Kabupaten Kulon Progo (53,0),Kabupaten Barru (54,5), KabupatenBima (55,4), dan Kabupaten Samosir(57,7).

Indikator kebijakan infrastrukturdaerah merupakan indikator yang palingberpengaruh dalam tata kelola ekonomidaerah, karena bagi pelaku usaha,kondisi infrastruktur sangat menentukanbiaya distribusi faktor input dan faktoroutput produksi. Dari persepsi pelakuusaha, beberapa daerah tertinggalmasuk dalam penilaian yang buruk.Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupa-

ten Lembata, dan Kabupaten Alormempunyai penilaian terburuk dalamkualitas jalan; Kabupaten Lingga,Kabupaten Lembata, dan KabupatenAlor dinilai buruk dalam kualitas lampupenerangan jalan. Sementara dalam halperbaikan infrastruktur, Kabupaten Niasdan Kabupaten Nias Selatan dinilailamban dalam memperbaiki infrastrukturjalan, juga dalam hal perbaikan lampupenerangan jalan. Secara keseluruhanvariabel, daerah tertinggal yangmempunyai skor tertinggi dalamindikator kebijakan infrastruktur daerahadalah Kabupaten Madiun (84,2),Kabupaten Selayar (82,3), dan Kabu-paten Takalar (78,8); sebaliknya yangterendah adalah Kabupaten Rokan Hulu(28,7), Kabupaten Nias Selatan (31,7),Kabupaten Nias (39,5), KabupatenLembata (41,2), dan Kabupaten Bima(43,7).

MENUJU TATA KELOLA EKONOMIDAERAH TERTINGGAL YANG LEBIHBAIK

Indikator kebijakan infrastrukturdaerah, indikator program pengem-bangan usaha, dan indikator aksesterhadap lahan usaha dan kepastianusaha merupakan indikator denganbobot tertinggi dalam tata kelolaekonomi daerah. Artinya, ketiga indikatortersebut mempunyai pengaruh palingpenting dalam menentukan tata kelolaekonomi daerah, termasuk daerahtertinggal. Mengingat keterbatasan

Tabel 2 Perin gkat dan In deks Daerah Terting gal yang Masuk dalamPeringkat 50 Teratas Tata Kelola Ekonomi Daerah

Peringkat Indeks Provinsi Kabupaten8 72,0 Jawa Timur Madiun

1 6 70,9 Jawa Timur Situ bondo1 7 70,6 Jawa Timur Bondowoso2 2 69,9 Su lawesi Selatan Sela yar2 3 69,9 Nusa Teng gara T imur Timor Tengah Selatan3 0 68,6 Nusa Teng gara T imur Manggarai3 3 68,4 Gorontalo Goronta lo3 5 68,3 Nusa Teng gara T imur Rote Ndao3 9 68,0 Nusa Teng gara T imur Timor Tengah Utara4 0 67,9 Su lawesi Selatan Takalar4 6 67,7 Daerah Ist ime wa Yogyakarta Gunung Kidul4 9 67,4 Jawa Teng ah Banjarnegara5 0 67,4 Jawa Teng ah Rembang

Sumber : KPP OD, 2007

Tabel 3 Perin gkat dan In deks Daerah Terting gal yang Masuk dalamPering kat 50 T erbawah Tata Kelola Ekono mi D aerah

Peringkat I ndeks Provinsi Kabupa ten193 56,8 Nusa Tenggara Timur Alor196 56,7 Jawa Timur Sampa ng201 56,3 Nusa Tenggara Ba rat Lom bok Barat206 55,7 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat207 55,6 Sumatera Utara Pakpak Bhara t210 55,1 Riau Kuntan Sing ingi216 53,7 Nusa Tenggara Timur Manggara i Barat221 52,7 Sumatera Utara D air i233 49,4 Nusa Tenggara Timur Belu238 48,2 Nusa Tenggara Ba rat Bima239 47,7 Riau R okan Hulu240 45,3 Sumatera Utara N ias243 41,4 Sumatera Utara N ias Selatan



F O K U S

ekonomi yang dimil iki oleh daerahtertinggal, penyusunan skala prioritasdalam menciptakan tata kelola ekonomidaerah menjadi hal penting. Untuk itu,dalam menuju tata kelola ekonomidaerah tertinggal yang lebih baik,perbaikan kebijakan infrastruktur daerahdan program pengembangan usaha,serta peningkatan akses terhadap lahanusaha dan kepastian usaha, perludilakukan. Beberapa langkah yang dapatdilakukan oleh pemerintah daerahadalah :

Pengembangan energi alternatifyang murah dan ramah bagi ling-kungan guna menambah kapasitaslistrik di daerah tertinggal, sepertipengembangan PLTA dan mikrohidro, PLTU, dan PLTS. Pengenaan retribusi genset yangle-bih murah bagi pelaku usaha,karena pada prinsipnya, penggu-naan genset dalam usaha sebagaiakibat kurangnya pasokan listriksudah memberatkan pelaku usaha.

Peningkatan manajemen BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) yangmenangani infrastruktur, misalnyaPDAM, untuk meningkatkan pela-yanan air bersih bagi masyarakatdan pelaku usaha.Penyusunan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) yang terintegrasidengan RTRW Provinsi danNasional, disertai dengan pene-

gakan dalam implementasinyaguna mengurangi risikopenyalahgunaan dan penggusuranlahan sehingga memberikankepastian lahan bagi pelaku usaha.

Program pengembangan usahaperlu dilakukan secara terfokus dansesuai dengan kebutuhan pelakuusaha. Program ini juga disosiali-sasikan kepada seluruh masya-rakat, sehingga program ini dapatdimanfaatkan oleh UKM.

Penciptaan tata kelola ekonomidaerah tertinggal yang lebih baik tidakhanya dilakukan oleh pemerintahdaerah, namun juga perlu didukung oleh

Diolah dari Kajian Tata Kelola Ekonomi Daerah,2007 yang dilakukan oleh Komite PemantauanPelaksanaan Otonomi Daerah, dibantu oleh TheAsia Foundation dan USAID.

pemerintah pusat. Kebijakan BBM tentuberpengaruh pada kemampuan pelakuusaha dalam menggunakan genset didaerah dengan pasokan listrik yangmasih terbatas. Demikian halnya denganpermasalahan pelimpahan kewenang-an. Badan Pertanahan Nasional perlumelakukan pelimpahakan kewenangandalam pelayanan administrasi sertifikasitanah kepada pemerintah daerah.Kemampuan pemerintah daerah dalammengelola ekonomi daerahnya yangdidukung oleh kebijakan pemerintahpusat, diharapkan dapat mendorongpercepatan pembangunan daerah,terutama di daerah tertinggal. (RH)


F O K U S

Strategi Menarik Investasi di Daerah Tertinggalmelalui Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

LATAR BELAKANGDaerah tertinggal adalah daerah

yang masyarakat serta wilayahnya relatifkurang berkembang dibandingkandengan daerah lain dalam skala nasio-nal. Terdapat enam aspek yang menjadipemicu ketertinggalan suatu daerah,yaitu : (1) Geografis, yaitu daerah yangsulit terjangkau, seperti di daerah pe-gunungan dan pulau-pulau terpencil,sehingga sulit diaksesoleh jaringan transportasidan media komunikasi;(2) Sumberdaya alam, ya-itu daerah yang tidak me-miliki potensi sumberdayaalam yang besar, atau bilapun memiliki, daerah ter-sebut termasuk daerahyang dilindungi; (3) Sum-berdaya manusia, yaitudaerah yang mempunyaimasyarakat dengan ting-kat pendidikan dan kete-rampilan yang rendah; (4)Prasarana dan sarana,yaitu daerah yang mempu-nyai keterbatasan prasa-rana dan sarana dasarsehingga sulit melakukanaktivitas ekonomi dansosial; (5) Bencana dankonflik sosial, yaitu daerahyang mengalami bencanaalam dan konflik sosialsehingga mengganggukegiatan pembangunan ekonomi dansosial; dan (6) Kebijakan pembangunan,yaitu daerah tertinggal sebagai akibatpenerapan kebijakan yang tepat.

Dengan keterbatasan yang dimilikioleh daerah tertinggal tersebut, bukanberarti daerah tersebut harus selalu ter-puruk dengan ketertinggalannya. Dalamrangka percepatan pembangunan dae-rah tertinggal, investasi mempunyai

peran yang penting. Baik secara teoritismaupun empiris, investasi diyakini men-jadi syarat untuk terjadinya pertumbuhanekonomi. Investasi dari sektor swastamelalui pembukaan suatu industri,menggerakkan sektor hulu dan hilirnya,membuka lapangan kerja, menghidup-kan transfer teknologi dan pengetahuandi kalangan tenaga kerja, serta mening-katkan pendapatan masyarakat. Dam-

pak gandanya, tumbuh industri-industribaru di sektor hulu dan hilir, serta industrisejenis dari tenaga kerja yang terlahirdari pengalaman dalam bekerja diindustri tersebut. Dari sisi pemerintah,investasi sektor swasta dapat mening-katkan pendapatan daerah melalui ber-bagai pajak yang diterimanya sehinggamengisi pundi-pundi keuangan daerah,termasuk nasional melalui devisa. Inves-

tasi menjadi salah satu sumber penda-naan pembangunan, terutama padadaerah tertinggal yang mempunyaiketerbatasan anggaran.

PERAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI DALAM MENARIKINVESTASI

Otonomi daerah yang berlangsungselama satu dasawarsa ini memacu

setiap daerah untuk man-diri dan cerdas dalam me-nentukan nasibnya sen-diri. Keterbatasan sum-berdaya yang dimiliki tidakdijadikan alasan daerahtertinggal untuk bergerakcepat mengejar keterting-galan. Seiring denganperubahan global, para-digma kekuatan ekonomisaat ini tidak hanya ber-tumpu pada unsur wilayahdan kekayaan alam, na-mun lebih ke arah padakekuatan ilmu pengeta-huan dan teknologi. Dae-rah yang memiliki dasarilmu pengetahuan danteknologi yang kuat, dapatmempercepat pem-bangunan daerahnya.

Berkaitan denganinvestasi, pengembanganilmu pengetahuan danteknologi harus dikaitkan

dengan strategi menarik investasi.Strategi menarik investasi dalam daerahtertinggal, seperti yang diarahkan dalamkebijakan Kementerian Negara Pem-bangunan Daerah Tertinggal (KPDT),diantaranya : pemanfaatan potensi dae-rah, membuka keterisolasian wilayah,pemberdayaan masyarakat, danpeningkatan kapasitas kelembagaan.


F O K U S

Pertama, ilmu pengetahuan danteknologi dalam strategi pemanfaat-an potensi daerah. Papua merupakanpulau yang sangat kaya akan sumber-daya alam, mulai dari perikanan, kehu-tanan, pertambangan dan mineral, sertapariwisata. Namun pada kenyataannya,sebagian besar daerah Papua tergolongdaerah tertinggal. Fenomena ini jugadialami oleh beberapa daerah lainnya.Hal ini mengindikasikan bahwakekayaan alam yang dimiliki oleh daerahtertinggal belum terkola dengan baik.

Kehadiran teknologi knowledge-based expert system yang fokus padapemrosesan pengetahuan merupakanparadigma baru dalam memberi solusipengelolaan sumberdaya alam. Tekno-logi ini diterjemahkan ke dalam teknologipenginderaan jauh yang terbagi dalamtiga tahap. Pada tahap identifikasi obyek,satelit penginderaan jauh membantudalam mengidentifikasi obyek di permu-kaan, seperti hutan, sumberdaya air,lahan pertanian, sumberdaya kelautan,mineral, tambang, dan lain-lain. Selan-jutnya pada tahap permodelan, obyekidentifikasi ini dianalisis dengan meng-gunakan kalibrasi model matematikayang merupakan model estimasi untukpengelolaan dan perencanaan sumber-daya alam. Terakhir, tahap optimasi,merupakan tahapan untuk pemanfaatanoptimal sumberdaya alam denganmemformulasikan sebuah fungsi obyek-tif biaya minimum.

Sebagai contoh dalam pengelo-laan sumberdaya perikanan. Penggu-naan teknologi penginderaan jauhmembantu nelayan dalam menemukanlokasi yang surplus ikan. Teknologi inisudah banyak dikembangkan olehnegara maju. Maka jangan heran, bilakarena keterbatasan informasi danteknologi yang dialami oleh kebanyakannelayan menyebabkan suatu areamenjadi overfishing karena nelayan tidakmengetahui area penangkapan ikanyang lain, sementara di daerah yangsurplus ikan terjadi illegal fishing olehkapal penangkap asing karena memiliki

teknologi penginderaan jauh. Selainpenginderaan jauh, ilmu pengetahuandan teknologi dalam pengelolaan sum-berdaya perikanan juga harus dikem-bangkan dalam perangkutan dan peng-olahannya. Armada kapal asing telahmemiliki teknologi penangkapan yanglebih canggih, bahkan dalam kapaltersebut telah tersedia sarana penga-lengan ikan sehingga kualitas ikannyasangat terjaga. Sangat jauh dibanding-kan dengan nelayan Indonesia yangmasih menggunakan kapal tradisional,baik ukuran maupun teknologi penang-kapan dan pengolahan ikan masihsangat minim sehingga tidak bisamelaut lebih jauh dan mutu ikan kurangterjaga.

Ilmu pengetahuan dan teknologipada pengelolaan sumberdaya alamjuga diterapkan dalam budidaya perta-nian. Dengan memanfaatkan teknologirekayasa genetik yang banyak dikem-bangkan oleh lembaga penelitan danpengembangan pertanian di Indonesia,diperoleh bibit pertanian dengan kuali-tas prima. Hasilnya, pertanian daerahdapat menghasilkan kualitas produkyang baik, serta panen yang lebih banyak/sering.

Mengapa menjaga mutu produkpertanian, termasuk perikanan, menjadipenting dalam strategi menarik inves-tasi? Salah satu alasan investor dalammemilih lokasi industri adalah dekatdengan bahan baku. Daerah yangmemiliki bahan baku yang berkualitasbaik dan supply yang mencukupi men-jadi daya tarik investasi. Industri pengo-lahan pertanian akan menghasilkanproduk olahan yang bermutu baik biladitunjang oleh bahan baku yang bermutubaik pula. Kapasitas dan pasokannyajuga harus jelas untuk keberlanjutanindustri tersebut. Jika hal ini tidak dipe-nuhi, maka tidak mungkin bila pasokanbahan baku didatangkan dari luardaerah, bahkan impor dari negara lain,sehingga manfaat keberadaan industripengolahan pertanian kurang dirasakanoleh masyarakat di daerah tertinggal.

Kedua, ilmu pengetahuan danteknologi dalam strategi membukaketerisolasian daerah. Keterbatasanprasarana dan sarana transportasi yangdimiliki oleh daerah tertinggal, menye-babkan daerah tertinggal sulit diaksesdan menjadi hambatan dalam berinves-tasi. Walaupun daerah tersebut memilikipotensi sumberdaya alam yang besar,namun bila terisolasi, investor engganuntuk berinvestasi karena itu berartiharus menambah cost yang harus dike-luarkan untuk produksi dan distribusi.Untuk itu, pembukaan keterisolasianwilayah dapat dilakukan dengan penye-diaan teknologi infrastruktur. Kondisijalan yang baik ditunjang oleh angkutanbarang yang baik dapat mempermudahpengakutan produk industri sertamenjaga kualitas produk tersebut untuktetap baik hingga ke daerah pemasaran.Selain teknologi transportasi, teknologikomunikasi dalam bentuk informasi jugadapat membuka keterisolasian daerahtertinggal. Dengan adanya teknologiinformasi yang melintasi dimensi ruangdan waktu, daerah tertinggal juga dapatmempromosikan daerahnya hingga keluar negeri dalam waktu singkat. Cukupmengakses alamat website daerah diinternet, investor dari dalam dan luarnegeri, dapat mengetahui kondisi suatudaerah, seperti potensi ekonomi, kebi-jakan pemerintah daerah, dan kondisilingkungan, sosial, dan politik daerahdalam waktu singkat. Website daerahmenjadi sarana yang sangat baik dalammempromosikan daerah dengan biayayang relatif lebih murah dibandingkanpromosi langsung dengan mendatangidaerah dan negara lain, dan juga lebihcepat.

Ketiga, ilmu pengetahuan danteknologi dalam strategi pemberda-yaan masyarakat. Promosi investasiyang dilakukan oleh pemerintah daerah,baik dengan mengunjungi daerah dannegara lain maupun mengundanginvestor untuk datang ke daerahnya,harus menjadi satu paket dengan strate-gi lain. Salah satunya dengan


F O K U S

pemberdayaan masyarakat. Beberapakasus di daerah tertinggal, masyarakatlokal tidak terlibat dan menikmatilangsung investasi yang ada di daerah-nya sebagai akibat rendahnya ilmupengetahuan yang dimiliki olehmasyarakat tersebut. Masyarakat lokalakhirnya menjadi penonton ketika indus-tri berkembang di daerahnya, tidak men-jadi buruh apalagi menduduki jabatanstrategis, karena industritersebut merekrut tenagakerja dari luar daerahyang lebih berkualitas di-bandingkan tenaga kerjalokal. Kondisi yang dapatmemacu timbulnya kon-flik ini dapat diantisipasioleh pemerintah daerahdengan meningkatkankapasitas masyarakatlokal melalui pendidikan,baik melalui jenjang for-mal maupun nonformalseperti pelatihan danpenyuluhan.

Pendidikan danpelatihan yang diberikanoleh pemerintah daerahjuga berperan stratregisdalam menumbuhkem-bangkan jiwa-jiwa kewi-rausahaan di masyara-kat. Hal ini penting, meng-ingat banyak yang peme-rintah daerah terjebakbahwa investasi harusberasal dari luar daerah/negeri dan dalam jumlahbesar. Padahal, investasimasyarakat melaluiusaha kecil dan menengah (UKM) jugamempunyai efek pengganda yang baikbagi perekonomian daerah, yaitumenyerap tenaga kerja, meningkatkanpendapatan masyarakat, dan mening-katkan pendapatan daerah. Pember-dayaan masyarakat juga penting ketikapemerintah menerapkan strategikemitraan antara industri besar denganusaha kecil dan menengah (UKM) yang

dikembangkan oleh masyarakat. Kemi-traan sulit terjalin apabila UKM mengha-silkan produk berkualitas rendah yangtidak sesuai dengan kriteria industribesar.

Belajar dari keberhasilan di negaraCina. Peningkatan ilmu pengetahuandan teknologi bagi tenaga kerja jugadilakukan dengan mengirimkan paratenaga kerja industri ke negara lain untuk

mempelajari proses produksi produkberbasiskan teknologi t inggi dankeahlian dalam bidang riset danrekayasa industri. Dengan begitu,sekembalinya ke negaranya, tenagakerja tersebut dapat menerapkan ilmupengetahuannya di industri asalnya, jugadapat menumbuhkan industri-industribaru sejenis.

Keempat, ilmu pengetahuan danteknologi dalam strategi pening-katan kapasitas kelembagaan.Perkembangan ekonomi global yangsangat dinamis menuntut pemerintahdaerah sebagai regulator dan fasilitatorharus bertindak cepat jika ingin menang-kap peluang-peluang ekonomi danmemenangkan persaingan. Stigmakinerja pemerintah daerah yang malas,

kurang kreatif, t idakinovatif, tidak proaktif, danberbelit dalam birokrasidan pelayanan publik ha-rus diganti dan melaku-kan reformasi birokrasi.

Salah satu daerahyang telah berhasil mere-formasi birokrasi padapemerintah daerahnyaadalah KabupatenSragen. Kabupaten yangberada di selatan ProvinsiJawa Tengah merupa-kan kabupaten yangkurang beruntung darisumberdaya maupunposisi geografis. Namundari keterbatasan inilah,menyebabkan pemerin-tah daerah setempatyang dimotori oleh BupatiSragen untuk berpikir le-bih cerdas dan kreatifdalam mencari alternatiflain dalam mengem-bangkan ekonomi dae-rahnya, t idak sematamengandalkan potensisumberdaya alam. Lang-kah yang dilakukan

adalah dengan mengembangkanBadan Pelayanan Terpadu (BPT) sejaktahun 2002 yang dikelola secaraprofesional, artinya pelayanan perizinantidak lagi menjadi kewenangan Bupatidan dinas teknis, melainkan sudahsepenuhnya dilimpahkan kepada BPT.BPT menjadi satu-satunya lembagayang memberikan pelayanan perizinan,dari menerima berkas, melakukan


F O K U S

koordinasi dengan dinas terkait, mela-kukan assesment, dan mengesahkanizin yang diajukan. Beberapa perizinanjuga tidak dibebani biaya, termasuk SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) danTanda Daftar Perusahaan (TDP) untukpengusaha pemula, serta semuaperizinan di kawasan industri untukpengusaha kecil dan besar. Reformasibirokrasi juga dilakukan denganmendesentralisasikan kewenangan ketingkat kecamatan dan desa. Terdapat59 perizinan dan 10 non perizinan yangdilayani oleh BPT, serta 18 perizinanyang dilayani di tingkat kecamatan dan9 perizinan di tingkat desa.

Dalam strategi peningkatankapasitas kelembagaan, KabupatenSragen memanfaatkan teknologikomunikasi dan informasi, yaitu denganmenerapakan e-government yangmemakai teknologi internet dan networkoperating center (NOC)/PDE, jugaSragen Online. Sistem online inimelayani dari Bupati, dinas dan satuankerja, kecamatan, hingga ke desa. PadaBPT telah diterapkan sistem laporanbisa dipantau melalui SMS dan internetonline, dan pengawasan dengan

menggunakan CCTV, sehinggamenghilangkan berbagai pungutan liar.Peningkatan fasilitas lainnya adalahtelepon free dan video conference. Untukmenunjangnya, setiap pegawai peme-rintah daerah (PNS) diwajibkan dapatmengoperasikan komputer, terutamayang masih muda.

Bersama-sama dengan penerap-an kebijakan lain investasi lainnya, hasilstrategi peningkatan kapasitas kelemba-gaan yang diterapkan di KabupatenSragen sungguh luar biasa : pening-katan PDRB hingga 57,48% dari 2002sampai 2007; penerimaan daerah me-ningkat dari Rp 7.330.050.000 di tahun2000 menjadi Rp 98.091.219.820 ditahun 2007; penurunan jumlah KKmiskin dari 75.368 KK tahun 2000 men-jadi 52.665 KK di tahun 2007; pening-katan investasi dari Rp 420 milyar ditahun 2001 menjadi Rp 1,3 triyun ditahun 2007.

PENUTUPKeterbatasan-keterbatasan yang

dimiliki oleh daerah tertinggal bukanmenjadi hambatan bagi daerah terting-gal dalam mengejar ketertinggalan.

Keterbatasan anggaranyang dimiliki oleh peme-rintah daerah dalampengembangan daerah,bisa diatasi melalui inves-tasi. Namun strategipenciptaan iklim investasiyang kondusif harus diba-rengi dengan pengem-bangan i lmu pengeta-huan dan teknologi, kare-na perubahan paradigmaekonomi saat ini tidak lagiberbasis pada unsur wila-yah dan kekayaan alam,namun pada ilmu penge-tahuan dan teknologi.Daerah yang menguasaiilmu pengetahuan danteknologi akan mempu-nyai perekonomian yangkuat. (RH)

PustakaIr. Rachmat Tatang Bachrudin. Strategi

Pengembangan di Daerah Tertinggal.Paparan pada Seminar TerbatasStrategi Pengembangan Investasi diDaerah Tertinggal – Bappenas,Oktober 2008 : Jakarta.

H. Untung Wiyono. Strategi Pemerintah Daerahdalam Peningkatan Iklim Kondusif bagiInvestasi sebagai Upaya PeningkatanDaya Saing Indonesia di dalamPerekonomian Internasional. Paparanpada Seminar Terbatas PeningkatanDaya Saing Kawasan Strategis danKhusus – Bappenas, Oktober 2008 :Jakarta.

__, Kajian Pemanfaatan Teknologi Knowledge-Based Expert System di dalamPengelolaan Sumberdaya Alam. April2008.

Penerimaan Daerah Kabupaten Sragen


O P I N I

Kerjasama Daerahsebagai Alternatif Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Oleh :Jayadi, SSi

Staf Fungsional Perencana Pertama di Direktorat Otonomi Daerah,Kementerian Negara PPN/Bappenas

KEBIJAKAN KERJASAMA DAERAHDI ERA REFORMASI

Reformasi membawa semangatbaru dalam memulai kebijakan desen-tralisasi dan otonomi daerah di Indo-nesia. Kebijakan tersebut berpengaruhbesar pada perubahan format hubunganantar level pemerintah. Pemerintahdaerah lebih memiliki kewenanganuntuk mengurus dan mengelola rumahtangganya sendiri. Sementara dalamkonteks hubungan antarpemerintahdaerah, masing-masing pemerintahdaerah bersifat otonom terhadappemerintah daerah yang lainnya.Perubahan pola hubungan ini tentumemiliki implikasi pada persoalanbagaimana mengelola hubungan-hubungan tersebut menjadi lebih efektifdan efisien. Lantaran pergeseran polahubungan yang diakibatkan olehkebijakan desentralisasi yang bersifatlebih otonom aktor-aktornya, lebih cair(fluid) hubungannya, dan lebih bervariasikepentingannya, maka kompleksitasdinamika tersebut harus dijawab olehpemerintah daerah dalam fenomenaentitas politik yang relatif otonom untukmengambil kebijakan (localized) danpada saat yang bersamaan pemerintahdaerah juga dituntut pada berbagaikepentingan dan pelaku yang lebih luasdan lebih kompleks hingga di level lokal(globalized). Dalam konteks duakepentingan inilah pemikiran mengenaikerjasama antar daerah menjadi sangatpenting.

Kerjasama daerah yang secaralegal diartikan sebagai sebuah bentuk

kesepakatan antara gubernur dengangubernur; atau gubernur dengan bupati/walikota; atau antara bupati/walikotadengan bupati/walikota yang lain, danatau gubernur, bupati/walikota denganpihak ketiga, yang dibuat secara tertulisserta menimbulkan hak dan kewajiban,menjadi peluang besar bagi daerahdalam mewujudkan percepatan prosesdesentralisasi dan penguatan otonomiyang lebih baik. Desentralisasi danotonomi semakin mendorong alternatifkerjasama daerah dalam upayapeningkatkan kemandirian dankesejahteraan daerah ke depan. Muarabesar kemandirian dan kesejahteraandalam proses penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunandaerah, selalu dimulai pada prosespeningkatan pelayanan publik melaluipengembangan kerjasama daerah.

PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DALAM FORMATDESENTRALISASI DAN OTONOMIDAERAH

Masalah disparitas pembangunanantarwilayah sebagai trigger pemben-tukan daerah-daerah tertinggal diIndonesia masih merupakan bebanbesar bagi pembangunan bangsa ini.Kebijakan desentralisasi dan otonomidaerah yang dimulai pada era reformasi,masih perlu dimanfaatkan secaraoptimal bagi setiap daerah tertinggal diIndonesia untuk mengejar keterting-galannya dalam proses percepatanpembangunan. Perhatian pembangu-

nan daerah tertinggal yang lebihmenitikberatkan pendekatan kesejahte-raan masyarakat, diharapkan mamputerus mengembangkan potensi ekono-mi lokal antardaerah pada pola keter-batasan pengelolaan sumber daya lokalpengintegrasian terhadap berbagaikawasan pusat pertumbuhan. Desentra-lisasi dan otonomi daerah harus mampupeningkatan kualitas sumberdayamanusia termasuk penguatan kemam-puan kelembagaan aparat danmasyarakat. Pola hubungan kewenang-an antarpemerintahan harus mampumenjawab urgensi percepatan pem-bangunan sarana dan prasarana didaerah tertinggal dalam membuka luasketerisolasian daerah tersebut dalampembangunan.

Percepatan pembangunan daerahtertinggal saat ini, memerlukan polamanajamen pembangunan dalamaspek kebijakan, perencanaan, peng-anggaran, pelaksanaan, koordinasi, danpengendalian yang baik. Keselarasandan keterpaduan di antara levelpemerintahan, mulai dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten dalam penentuan agendakegiatan, perencanaan, pelaksanaan,dan monitoring dan evaluasi pembangu-nan daerah tertinggal sangat diperlukan.Program dan instrumen pelaksanaanserta alokasi anggaran dari Pemerintahmelalui Kementerian/Lembaga terkaitdiharapkan memadai bagi pemenuhankebutuhan pembangunan daerah ter-tinggal.


O P I N I

Unit Kerjasam a Penje lasan Co nto h Bentu k/ Mo del Ker ja samaKerjasam a AntarDaerah

Kerjasama an tar daerah yangd ilakukan anta ra G ubernur denganG ubernur atau Gubernu r denganBupati/W alik ota atau anta raBupati/W alik ota denganBupati/W alik ota y ang lain, yang dibuatsecara t ertu lis serta menimbulkan hakdan k ewa jiban.

1. Ke rjasama Pelayanan Be rsama adalah ke rjasama antar dae rah untukmemberikan pe lay anan be rs ama kepada masy arakat yang be rtempattinggal di wilayah yang merupakan ju risdiksi dari dae rah yangbeke rjasama, un tuk membangun fasilitas dan memberikan pelayananbersama.

2. Ke rjasama Pelayanan Ant ar D aerah ada lah k erjas ama antar daerah untu kmemberikan pe lay anan t erten tu bagi sua tu wilayah masy arakat yangmerupakan jurisdiks i daerah yang bekerjasama, dengan kewa jiban bagidaerah yang menerima pe layanan un tuk memberikan suatu kompensasitert entu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

3. Ke rjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia ada lah k erjas amaanta rdaerah untuk meningkat kan k apasitas sumberdaya manusia dankualitas pelayanannya me lalui a lih pengetahuan dan pengalaman , dengankewajiban bag i dae rah yang m enerima pelayanan untuk memberikan suatukompensasi t ertentu kepada daerah yang memberik an pelayanan.

4. Ke rjasama Pelayanan dengan pembayaran retribus i ada lah ke rjasamaanta rdaerah untu k memberikan pelay anan publik terten tu denganmembayar ret ribusi ata s jasa pe lay anan.

5. Ke rjasama Perencanaan dan Pengurusan ada lah kerjasama anta rdaerahuntu k mengembangkan dan/a tau men ingkatkan layanan publik t ertent u,dengan mana mereka menyepaka ti renc ana dan prog ramnya, te tap imelaksanakan sendiri-sendiri rencana dan p rog ram yang berkait denganjurisd ik si masing -masing; Kerjasama te rsebu t membag i kepemilik an dantanggungjawab a tas p rog ram dan kont ro l ata s imp lement asinya .

6. Ke rjasama Pembelian Penyediaan Pe lay anan ada lah kerjasamaanta rdaerah untu k menyediak an layanan kepada daerah lain denganpembaya ran sesuai dengan pe rjan jian .

7. Ke rjasama Pertukaran Layanan adalah ke rjasama antar dae rah melalu isuatu mekanisme pertuka ran layanan (imbal layan).

8. Ke rjasama Pemanfaatan Pe rala tan adalah kerjasama anta rdaerah untukpengadaan/penyed iaan perala tan yang b isa d igunakan be rsama.

9. Ke rjasama Kebijakan dan Pengatu ran adalah k erjas ama ant ar d aerahuntuk menyelaraskan kebijakan dan pengatu ran terka it dengan suatuurusan a tau layanan umum te rten tu.

Kerjasam a Pemerin tahDaerah Den ganDepartem en/LPND

O by ek kerjasama dae rah yang dapatd itawarkan kepada pemerintah adalahdalam rangka pengembangan sektorunggulan te rten tu a tau penge lolaankawasan st rat egis yang menurutpera turan telah dite tapkan menjadikewenangan dae rah o tonom. P raka rsake rjasama daerah denganDepartemen /LPN D beras al daripemerintah dae rah .O by ek kerjasama be rupa pe layananpublik, tidak dapat dike rjasamak andengan Depa rtemen /LPND, kecualidalam sit uasi d imana pemerin tahdaerah t idak mempunyai kapasitasyang cuk up untuk memenuh i standa rpelayanan umum, dan untuk ini perlud ilakukan ev aluasi terdahu lu olehMent eri Dalam Negeri bila terjadi dip rovinsi a tau oleh Gubernur bila it ut erjad i d i kabupat en/kota . A pab ilase telah d iev aluas i memang terbukt ibahwa daerah yang be rsangkut ant idak mampu , maka penyelengga raanse lanju tnya dilaksanakan be rdasa rkanazas Dekonsetrasi a tau/dan TugasPemban tu an atau bila itu menyangku tu rusan wajib akan menggunakananggaran pendapa ta n belanja dae rahbersangkutan.

1 . Ke rjasama Kebijakan dan Pengatu ran , y aitu k erjas ama daerah denganDepartemen/LPND untuk merumus kan tujuan bersama berka it dengansuatu urusan a tau layanan umum terten tu yang d ilak ukan denganmenyelaras kan kebijakan, rencana strat egis, perat uran un tuk mendukungpelak sanaanny a, sert a upaya imp lemen tasiny a.

2 . Ke rjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitukerjasama daerah dengan Depart emen/ LPND un tu k meningk at kankapasitas SDM dan kualit as pe lay anannya mela lui a lih penge tahuan,pengalaman dan te knologi dengan sua tu kompensasi te rte ntu.

3 . Ke rjasama Perencanaan dan Pengu rusan , yaitu ke rjasama dae rah denganDepartemen/LPND untuk mengembangkan dan/at au meningk atkanlayanan pub lik tertentu. Mereka menyepaka ti rencana dan programnya ,tetap i me laks anak an sendiri-s endir i renc ana dan prog ram yang berkaitdengan kewenanganny a masing-masing .

Tabel Bentuk/Model Kerjasama Daerah yang Bisa Dikembangkan di Daerah Tertinggal Berdasarkan PermendagriNo. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah


O P I N I

Unit Ker jasama Penjelasan Contoh Bentuk/Model KerjasamaKerjasama yang diprakarsai olehDepartemen/LPND dalam rangkapenyelenggaraan urusan pemerintahandilaksanakan berdasarkan azasDekonsentrasi atau/dan TugasPembantuan

Kerjasama PemerintahDaerah Dengan BadanHukum

Untuk menyelenggarakan urusanpemerintahan yang telah menjadikewenangan otonom atau dapat berupapelayanan publik, pemerintah daerahdapat bekerjasama dengan badanhukum. Pengertian Badan Hukumadalah perusahaan swas ta , BadanUsaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, koperasi, yayasan, danlembaga lain di dalam negeri lainnyayang berbadan hukum.Pemerintah daerah perlumempertimbangkan untuk bekerjasamadengan badan hukum apabilamenghadapi situasi sebagai berikut :1. Suatu pelayanan publik tidak dapat

disediakan oleh pemerintah daerahkarena pemerintah daerahterkendala dengan sumberdayakeuangan daerah atau keahlian.

2. Pelibatan badan hukum diyakinidapat meningkatkan kualitaspelayanan atau/dan mempercepatpembangunan daerah serta dapatmeningkatkan pendapatan aslidaerah dibandingkan bila ditanganisendiri oleh pemerintah daerah.

3. Ada dukungan dari pihakkonsumen/pengguna pelayananpublik tersebut atas keterlibatanbadan hukum.

4. Keluaran dari pelayanan publiktersebut dapat terukur dan terhitungtarifnya, sehingga biaya penyediaanpelayanan publik tersebut dapattertutupi dari pemasukan tarif .

5. Ada badan hukum yang sudahmempunyai “track-record” baikdalam bekerjasama denganpemerintah daerah.

6. Ada peluang terjadinya kompetisidari badan hukum yang lain.

7. Tidak ada peraturan yang melarangbadan hukum untuk terlibat dalampelayanan publik tersebut.

Apabila tidak ada faktor-faktor tersebutdi atas, maka kerjasama dengan badanhukum dipertimbangkan untuk tidakdilakukan karena tidak ada manfaatnyabagi masyarakat dan pembangunandaerah.

1. Bentuk Kontrak Pelayanan:a. Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk

mengoperasikan/ memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.b. Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk

mengelola suatu prasarana /sarana yang dimiliki PemerintahDaerah.

c. Badan hukum menyewakan suatu fasilitas inf rastruktur tertentuatas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikandan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka wak tutertentu.

d. Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untukmenyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sis teminfrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaanfasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat danpenyediaan modal kerjanya.

2. Bentuk Kontrak Bangun:a. Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun

suatu fasilitas /infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan denganpengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktutertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dankeuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badanusaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

b. Badan usaha bertanggung jawab untuk membanguninfrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesaipembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkanpenguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepadabadan usaha untuk dikelola selama wak tu tertentu untukpengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntunganyang wajar.

c. Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membanguninfrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudianmenyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepadabadan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangkawaktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaandan kepemilikan infrastruktur tersebut.

3. Bentuk Kontrak Rehabilitasi:a. Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk

memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usahamengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjianselanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badanusaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profitpada tingkat yang wajar.

b. Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintahdaerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publikyang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelolabangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperolehpengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

c. Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatubadan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangunatau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaanpatungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkupusaha perusahaan patungan.

Tabel...(sambungan)


O P I N I

Hal yang tidak kalah pentingnyadalam konteks kemandirian daerahotonom saat ini adalah bagaimanasetiap daerah tertinggal di Indonesiadidorong dalam mengembangkan ini-siasi daerahnya, baik pada level provinsimaupun kabupaten dalam menanganiketertinggalan daerahnya sesuai poten-si, masalah, dan kewenangan yangdimiliki. Dalam konteks pengembangankemandirian, inovasi, kreativitas daerahtertinggal terhadap penguatan eko-nomi daerah, peningkatan investasi,dan pembangunan bidang strategislainnya, perlu dibangun sebuahskema kebijakan kerjasama daerahyang sudah diatur secara baik dalamregulasi turunan dari UU No. 32Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, yaitu PP No. 50 Tahun2007 tentang Tata Cara Pelaksa-naan Kerjasama Daerah.

Dil ihat dari segi integrasisemangat kebangsaan, kerjasamadaerah juga merupakan saranaefektif untuk lebih memantapkanhubungan dan keterikatan daerahyang satu dengan daerah yang laindalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia, menyerasikanpembangunan daerah, mensinergi-kan potensi antardaerah dan/ataudengan pihak ketiga, serta mening-katkan pertukaran pengetahuan,teknologi dan kapasitas fiskal. Mela-lui kerjasama daerah diharapkandapat mengurangi kesenjangandaerah dalam penyediaan pelaya-nan umum khususnya yang ada didaerah tertinggal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKANKERJASAMA DAERAH BAGIPEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL

Pola pengembangan kerjasamadaerah di daerah tertinggal diupayakandalam semangat pengembanganpotensi daerah, peningkatan investasi,mengatasi permasalahan pembang-unan, dan menutupi kekurangan

sumber daya yang dimiliki. Aspekkerjasama daerah yang perlu disepakatiantar subyek kerjasama di daerahtertinggal, baik oleh kepala daerah dan/atau pihak ketiga yang akan melakukankerjasama, harus secara rinci memper-hatikan bagian objek kerjasama, ruanglingkup kerjasama, hak dan kewajibanpara pihak yang akan melakukan kerja-sama, jangka waktu kerjasama,pengakhiran kerjasama, serta proses

penyelesaian perselisihan/sengketakerjasama, apabila suatu saat diper-lukan.

Berbagai kebijakan kerjasamadaerah tertinggal, secara tegas dapatmengikuti berbagai kebijakan yangdiatur dalam Permendagri No. 22 Tahun2009 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraKerjasama Daerah. Berbagai bentuk/model kerjasama daerah yang akandilakukan oleh daerah tertinggal tergan-tung pada kebutuhan nyata terhadappola pengembangan kerjasama daerah

dalam konteks percepatan pembang-unan daerah tertinggal.

Untuk mendukung jalannya kerja-sama daerah yang efektif, setiap aktoryang bekerjasama harus mengetahuidan mengidentifikasi diri, apa yang harusmereka lakukan. Kemudian masing-masing nantinya bisa mengembangkansimpul-simpul kerjasama antar daerahitu dengan lebih laus. Dalam konteks ini,ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh

banyak pihak untuk mendukungproses pengembangan kerjasamaantar daerah di Indonesia. Dalammengembangkan kerjasama dilevel lokal, terkait dengan formatkelembagaan dan mekanismekerja, Pemerintah bisa menyedia-kan pilihan-pilihan model kerjasa-ma dan mekanisme kerja yangmungkin dilakukan oleh daerahsehingga bisa efektifitas kerjasamabisa dicapai. Dalam tahap awalpengembangan kerjasama daerah,insentif pendanaan juga diperlukandalam pola investasi yang salingmenguntungkan antara investordan pemerintah daerah itu sendiri.Dukungan juga penting untukdiberikan dalam bentuk penyedia-an program-program pengem-bangan staf kerjasama dan setupsistem pendukung di daerahtertinggal. Selain itu, peran pentinglain yang harus dilakukan adalahpembuatan peraturan perundang-an yang menjamin daerah-daerahbisa membangun kerjasama

dengan tetangganya sesuai dengankebutuhan lokal.

Dalam hal penentuan formatkelembagaan simpul kerjasamadaerah, Pemerintah harus memfasilitasilembaga-Iembaga kerjasama antardaerah dalam menemukan format yangfisibel. Model yang bisa ditawarkanadalah merancang kelembagaankerjasama dengan mengambil inspirasidari model federasi (subsidiarity)ataukah mengikuti disain kelembagaannetworking. Penentuan format tersebut


O P I N I

akan berkonsekuensi pada modelmekanisme kerja. Apapun mekanismekerja yang dirancang, harus dipastikanbahwa lembaga tersebut harus bisamemainkan fungsi sebagai simpuljaringan kerjasama daerah yang baik.

Konteks peluang dan tantangankerjasama di daerah tertinggal harusdiorientasikan pada pola penguatankapasitas tawar menawar (bargainingcapacity) daerah tertinggal dalam mem-bangun jaringan (networking) denganaktor-aktor pembangunan yang lainnya,terutama calon investor. Pengembangandaerah tertinggal diharapkan tidakmelulu mendasarkan pendananaanyapada beban anggaran APBN maupunAPBD, tapi bagaimana sebuah peluangbaru diciptakan dalam iklim investasidaerah yang baik dan menjanjikan.Pengembangan alternatif pengelolaandaerah tertinggal melalui kerjasamayang berbasis pada pengembangannetwork governance ini menjadi relevan,terutama untuk keluar dari keterbatasan-keterbatasan pengelolaan hubunganantarlapis pemerintah yang berbasispada paksaan, hierarkis, dan legal-formal. Dalam pengelolaan kerjasamayang berbasiskan pada jejaring (network)ini posisi antar aktor yang saling berhu-bungan, baik dari komponen pemerin-tah, pasar, maupun civil society itu bersi-fat sederajat, otonom, dan sukarela(voluntary) tanpa ada paksaan, serta ter-dapat kesepahaman bersama. Intervensikerjasama dari Pemerintah terhadappengembangan kerjasama di daerahtertinggal juga perlu dilakukan denganporsi yang disesuaikan dengankebutuhan daerah dalam menjunjungtinggi kemandirian daerah tertinggal.

PENUTUPMengingat semakin pentingnya

pengembangan kerjasama daerah dansudah berkembangnya embrio-embriolembaga kerjasama di Indonesia sertabanyaknya pengalaman-pengalamankeberhasilan (good practices) praktik-praktik kerjasama baik di luar negeri

maupun di Indonesia, maka dibutuhkansebuah pemahaman yang lebihmendalam dan komprehensif mengenaipentingnya kerjasama daerah di daerahtertinggal dalam konteks desentralisasidan otonomi daerah yang lebih terarah.Tentunya, dalam upaya membangundan mengembangkan kerjasama dae-rah tertinggal yang kokoh, harus adamekanisme yang memastikan dan men-jamin bahwa semua level pemerintahanserta kekuatan civil society dan privatesector dapat terlibat dalam setiapagenda kerjasama yang baik.

Peningkatan kerjasama daerahharus diupayakan dengan sinergisitaskebijakan antara pemerintah, pemerin-tah daerah, universitas, swasta, investor,dan pihak lain yang berupaya mening-katkan manfaat berarti dari sebuah kerja-sama. Pemerintah harus terus mendo-rong peran pemerintah provinsi dalamrangka peningkatan pelayanan publikdan kesejahteraan masyarakat di daerahtertinggal, melalui sosialisasi regulasidan keabijakan mengenai kerjasamaantar daerah, khususnya PP No. 50Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksa-naan Kerjasama Antar Daerah. Selainitu, proses optimalisasi dan peningkatanefektivitas Sistem Informasi Profil Daerah(SIPD) untuk memperkuat kerjasama didaerah tertinggal harus terus dilakukan.Dalam pelaksanaan kerjasama daerahyang akan dilakukan oleh daerahtertinggal juga harus sejalan denganprinsip-prinsip: transparansi, akuntabi-litas, partisipatif, saling menguntungkandan memajukan, berorientasi kepen-tingan umum, keterkaitan yang dijalinatas dasar saling membutuhkan, kebera-daan yang saling memperkuat, kepas-tian hukum, serta tertib penyelenggaraanPemerintah Daerah. Prinsip kerjasamadaerah yang harus dipegang teguh da-lam upaya pelaksanaannya harus mam-pu menjadi obat mujarab bagi peme-cahan persolaan percepatan pembang-unan dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat di daerah tertinggal secarabersama-sama.

Disadari bahwa masih terdapatbanyak potensi kerjasama daerah yangdapat dilakukan di daerah tertinggalyang mampu menarik minat interaksikerja sama dengan calon investor. Obyekkerjasama yang potensial untuk dikem-bangkan baik yang berasal dari kebu-tuhan mendasar, pengembangan poten-si daerah, pemenuhan kualitas SDM,keterbatasan sumberdaya, sampai padamanajemen konflik antardaerah, dapatdijadikan embrio pengembangankerjasama. Berkah kebijakan otonomidaerah jangan sampai terus dipandangsebelah mata oleh para pengambil kebi-jakan di daerah dalam mengejar prosespemekaran daerah yang terkesan tidakberkesudahan. Bagaimana kerjasamadaerah dijadikan alternatif yang elegandan tepat bagi daerah tertinggal dalammembangun komitmen dan kerjasamamembangun daerah ke depan. Kelebih-an dan keterbatasan yang pasti dimilikioleh setiap daerah harus menjadi baro-meter baru dalam memulai kebijakankerjasama di bidang pemerintahan danpembangunan. Semangat saling mem-bantu, saling memberi, dan saling me-lengkapi, agaknya cukup mumpuniuntuk terus membangun daerah terting-gal di Indonesia dalam kerangka pem-bangunan yang lebih baik.

Daftar PustakaUndang – Undang Republik Indonesia No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanKerjasama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun2009 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraKerjasama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun2009 tentang Tata Cara Pembinaan danPengawasan Kerjasama Antardaerah.

Dadang Solihin dan Deddy SupriyadyBratakusumah, Otonomi PenyelenggaraanPemerintah Daerah, Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001

Tim KPPOD, Sewindu Otonomi Daerah,Persepektif Ekonomi, Jakrta: PenerbitKPPOD, 2009.

Tim LIPI, Membangun Format Baru OtonomiDaerah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007.


D A E R A H

Kabupaten Seram Bagian BaratKebijakan dalam Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Maluku dantermasuk ke dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan indikator ketertinggalan daerah yangdisusun oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Bagaimana sebenarnya kondisidaerah Seram Bagian Barat dan kebijakan apa yang disusun oleh Pemerintah Daerah setempatdalam mempercepat pembangunan daerahnya? Berikut adalah sekilas mengenai gambaran daerahdan kebijakan pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Seram Bagian Barat seperti yang tertuangdari Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada PDT) Kabupaten Seram Bagian Barat .

GEOGRAFISKabupaten Seram Bagian

Barat merupakan salah satu daerahpemekaran di wilayah ProvinsiMaluku berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2003.Membentang antara 2,5° - 7,5° LSdan 126,5°- 132° BT, wilayahKabupaten Seram Bagian Baratmempunyai luas sebesar 84.181km2, terdiri dari 5.176 km2 luasdaratan (6,15%) dan 79.005 km2

(93,85%). Jumlah pulau yangmasuk dalam wilayah KabupatenSeram Bagian Barat sebanyak 32pulau. Namun yang berpenghunihanya 9 pulau, selebihnya belumberpenghuni.

Pada beberapa tahun terakhir,wilayah Kabupaten Seram Bagianbanyak mengalami pemekaran. Berda-sarkan data Strada PDT, jumlah keca-matan, desa, dan dusun di KabupatenSeram Bagian Barat tahun 2004 adalah4 kecamatan, 89 desa, dan 122 dusun.Hingga pemekaran pada tahun 2008,jumlah tersebut bertambah menjadi 11kecamatan, 92 desa, dan 103 dusun.

POTENSIKabupaten Seram Bagian Barat

mempunyai potensi sumberdaya alamyang dapat dibanggakan, terutama untukbidang kelautan dan perikanan. Perban-dingan luas wilayah lautan (93,85%) dariwilayah daratan (6,15%), sangat me-mungkinkan sektor kelautan dan peri-

kanan menjadi andalan bagi KabupatenSeram Bagian Barat. Ikan pelagis besardan kecil, ikan hias, moluska, ikan kecildemersal, udang, kerapu, kakap, danlobster, adalah jenis-jenis ikan yangpotensial ditangkap dan dibudidayakandi Kabupaten Seram Bagian Barat, jugamutiara, teripang, dan rumput laut.

KENDALA PEMBANGUNANDaerah Kabupaten Seram Bagian

Barat terdiri dari deretan pulau yangtersebar dengan jarak yang berbeda-beda. Letak antardesa juga tersebar,banyak diantaranya berada pada daerahpedalaman, pegunungan, dan daerahpesisir. Dengan kondisi daerah sepertiini, menyulitkan Kabupaten Seram

Bagian Barat dalam menyediakanprasarana dan sarana dasar danekonomi, baik dari sisi teknologimaupun biaya pembangunan.Hal inilah yang menjadi perma-salahan dasar pembangunan diKabupaten Seram Bagian Barat.

Keterbatasan prasarana dansarana tersebut menjadi salahsatu faktor kurang tertariknyainvestor dalam mengelola sum-berdaya alam yang ada diKabupaten Seram Bagian Baratkarena harus mengeluarkan biayaproduksi lebih besar dan waktuyang lebih lama dalam mempro-duksi dan memasarkan produkolahan. Akibatnya, sumberdayaalam yang dapat meningkatkan

ekonomi masyarakat dan daerah, tidakterkelola dengan baik. Sebagai contoh,listrik belum menjangkau seluruh desa,kapasitasnya pun masih terbatas, hanyamampu sebagai penerangan rumah,belum mampu menjalankan mesin-mesin pengolah. Jaringan irigasi hanyaterdapat di beberapa kecamatan,sehingga banyak lokasi pertanian lahanbasah yang hanya menggunakan irigasisederhana.

Keterbatasan prasarana dansarana juga menjadi salah satu faktorrendahnya kualitas SDM KabupatenSeram Bagian Barat. Indeks Pembangu-nan Manusia (IPM) Kabupaten SeramBagian Barat tahun 2007 sebesar 68,5.Walaupun mengalami peningkatan


D A E R A H

dibandingkan tahun 2006 sebesar 67,8,namun ini masih dibawah IPM ProvinsiMaluku yang sebesar 70,4. Jumlahsarana pendidikan di Kabupaten SeramBagian Barat masih sangat terbatas danpenyebarannya belum merata di setiapdesa/dusun. Untuk tingkatan SMP danSMU hanya terdapat di kota kecamatanatau di pusat-pusat kegiatan. Kondisi initentu menyulitkan masyarakat yang inginmelanjutkan sekolahnya ke jenjang yanglebih tinggi. Selain itu, fasilitas pendu-kung juga minim, seperti laboratorium,perpustakaan, alat peraga, dan lain-lain.Sebagian sarana sekolah juga meng-alami kerusakan. Selain karena faktorusia, disebabkan pula oleh konflik sosialyang terjadi sekitar 10 tahun silam.Kondisi yang sama juga terjadi padaprasarana dan sarana kesehatan.Rumah Sakit Umum hanya ada satu unit,selebihnya puskesmas sebanyak 15 unit,puskesmas pembantu 52 unit, poliklinikdesa 82 unit, dan posyandu 197 unit.

Konflik sosial yang terjadi di KotaAmbon pada tahun 1999 silam, jugaberimbas pada daerah-daerah lain diProvinsi Maluku, tidak terkecualiKabupaten Seram Bagian Barat. Hal inijuga yang menyebabkan terkendalanyapembangunan di Kabupaten SeramBagian Barat.

KEBIJAKAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL

Berdasarkan kondisi daerah, visipembangunan daerah tertinggalKabupaten Seram Bagian adalah“Terwujudnya Kabupaten Seram BagianBarat yang maju dan setaraf dengandaerah lain di Indonesia”. Untukmewujudkan visi di atas, maka misi

pembangunan daerah tertinggalKabupaten Seram Bagian Barat adalah:

1. Mengembangkan perekono-mian lokal melalui peman-faatan sumberdaya lokal,khususnya bidang kelautandan pertanian, yang ditunjangdengan pemanfaatan potensisumberdaya lahan lainnya.

2. Memberdayakan masyarakatmelalui peningkatan aksesmasyarakat terhadap layananpembangunan, pemerintahandan fasilitas publik, penciptaanlapangan kerja, peningkatanakses modal usaha, teknologi,pasar dan informasi.

3. Meningkatkan kapasitaskelembagaan pemerintahdaerah dan masyarakat.

4. Memutuskan keterisolasiandaerah melalui pembangunandan peningkatan prasaranadan sarana transportasi dankomunikasi.

5. Mempercepat rehabilitasi danpemulihan daerah-daerahpasca bencana alam danpasca konfl ik, sertapencegahan bencana.

Adapun sasaran pembangunandaerah tertinggal jangka menengah2007-2009 Kabupaten Seram BagianBarat adalah sebagai berikut :

a. Membuka aksesibilitas daerahsecara internal dan eksternalmelalui pembangunanprasarana dan saranatransportasi dan komunikasi.

b. Mengembangkan sentra-sentra produksi, terutama dibidang perikanan dan

pertanian, juga sentra-sentrapendukung seperti pariwisata,perindustrian, danpertambangan.

c. Meningkatkan laju pendapatanpenduduk melalui penciptaanlapangan kerja.

d. Meningkatkan pelayanan dasardi bidang sosial ekonomidalam upaya meningkatkanpendapatan per kapita.

e. Mengembangkan pusat-pusatpertumbuhan baru padakawasan sesuai tata ruangyang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut,kebijakan pembangunan yangditetapkan dalam mempercepatpembangunan daerah tertinggal adalahpemihakan, percepatan, dan pember-dayaan masyarakat, melalui :

1. Meningkatkan kualitas SDMmelalui pemenuhan kebutuhandasar masyarakat sesuaidengan standar pelayananminimum di daerah tertinggalsehingga setara dengan rata-rata masyarakat Indonesia.

2. Meningkatkan ketersediaanprasarana dan sarana eko-nomi.

3. Meningkatkan akses masya-rakat kepada sumber-sumberpermodalan, pasar, informasi,dan teknologi.

4. Mencegah dan mengurangirisiko gangguan keamanan danbencana melalui pengem-bangan sistem deteksi dini.

5. Merehabilitasi kerusakan fisikserta pemulihan sosial budaya

Karakteristik Pulau Jumlah Pulau Nama Pulau

Pulau berpenghuni 9 Manipa, Kelang, Buano, Kasuari, Pua, Babi/Yana, Osi, Buntal, TikusPulau tidak berpenghuni 23 Tuban Kecil , Nine, Kasar, Tatumbu, Burung, Marsegu, Asaude, Ayer, Nununan,

Kasumba, Kecil/Pasir, Batu, Tuban Besar, Masawoy, Suanggi, Luhu, Serami,Nodman, Kelapa, Assamorugu, Sirih, Soanwela

Sumber : Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Seram Bagian Barat

Tabel 1 Pulau-Pulau yang Ada di Kabupaten Seram Bagian Barat


DAERAH

dan ekonomi akibat bencanaalam dan konflik.

6. Membuka semua akses jalanke daerah-daerah terisolir danmembuka akses jalan ke pusat-pusat pasar dan pertokoan.

7. Memberdayakan KomunitasAdat Terpencil (KAT) melaluipeningkatan akses kepadapelayanan sosial, ekonomi, danpolit ik, serta wilayah disekitarnya.

8. Meningkatkan kerjasamaantardaerah dalam rangkapercepatan pembangunandaerah tertinggal.

Untuk mengimplementasikankebijakan pembangunan daerahtertinggal secara terpadu dan tepatsasaran serta tepat kegiatan, makaprogram-program pembangunandengan kegiatan prioritas diarahkanuntuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapai didaerah.

1. Program PemberdayaanMasyarakatProgram pemberdayaanmasyarakat mempunyai kegi-atan prioritas sebagai berikut :(1) Mengupayakan peme-nuhan kebutuhan sosial dasrmasyarakat; (2) Meningkatkankemampuan dan ketrampilanmasyarakat; (3) Pengelom-pokan permukiman untukmeningkatkan efisiensi danefektivitas penyediaan pela-yanan umum, khususnya untukkomunitas adat terpencil; (4)Meningkatkan kepastian

hukum pertanahan yang adildan transpararan secara kon-sisten; (5) Menumbuh kem-bangkan partisipasi masyarakatselaku pelaku pembangunan;(6) Menumbuhkembangkandinamika kelompok masya-rakat.

2. Pengembangan Infra-strukturPengembangan infrastrukturkegiatan prioritasnya meliputi :(1) Membuka keterisolasianantar desa; (2) Membuka aksesjalan ke pusat- pusat pasar danpertokoan; (3) Pemeliharaaninfrastruktur yang telahdibangun.

3. Program PengembanganPrasarana dan SaranaProgram pengembanganprasarana dan sarana, kegiatanprioritasnya meliputi: (1)Pengembangan sarana danprasarana sosial dasar, teru-tama bidang pendidikan dankesehatan; (2) Meningkatkanketersediaan sarana danprasarana ekonomi antara laintelekomunikasi, transportasi,dan listrik masuk desa;

4. Program PengembanganEkonomi LokalKegiatan prioritas dari programpengembangan ekonomi lokal,meliputi: (1) Meningkatkankemampuan dan keterampilanmasyarakat; (2) Meningkatkanmodal sosial yang ada dalammasyarakat; (3) Mendorongtumbuhnya pusat kegiatan eko-nomi baru, dengan memper-

hatikan produk andalan daerah;(4) Meningkatkan aksesmasyarakat dan usaha mikro,kecil, dan menengah kepadapermodalan, pasar, informasi,dan teknologi; (5) Mening-katkan keterkaitan ekonomikepulauan dengan pusat-pusatpertumbuhan; (6) Mengem-bangkan kerjasama danketerkaitan kegiatan ekonomiantardaerah dalam kegiatanekonomi lokal; (7) Penguatandan penataan kelembagaanpemerintahan daerah danmasyarakat; (8) Menumbuhkembangkan kemandiriankoperasi – koperasi di pedesaan; (9) Menumbuh kembangkanhasil – hasil industri di per-desaan

5. Program Pencegahan danRehabilitasi BencanaProgram pencegahan danrehabilitasi bencana, kegiatanprioritasnya meliputi: (1)Rehabili tasi sarana danprasarana sosial-ekonomi yangrusak akibat bencana; (2)Percepatan proses konsiliasiantar masyarakat yang terlibatkonflik dan pemulihan mentalmasyarakat akibat traumakonflik; (3) Peningkatan rasasaling percaya dan harmoniantar kelompok; (4) Sosialisasipenerapan spesifikasi bangun-an yang memiliki ketahananterhadap bencana, dan (5)Menerapkan sistem deteksi diniterjadinya bencana.

NO. INDIKATOR/KOMPONEN 2005 2006 2007

1 Angka Harapan Hidup 65,2 66,1 66,62 Angka Melek Huruf 98,0 98,0 98,03 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,0 8,0 8,24 Pengeluaran per kapita yang disesuaikan 581,2 584,3 587,5

IPM Kabupaten Seram Bagian Barat 67,1 67,8 68,5IPM Provinsi Maluku 69,2 69,7 70,4

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2007


AGENDA

Coordination Forum for Aceh Nias(CFAN) adalah forum tingkat t inggitahunan yang mengajak seluruh mitrapermulihan, donor, LMS lokal daninternasional, pemerintah daerah danpusat, serta pemangkau kepentinganlainnya yang bekerja untuk pemulihanProvinsi NAD dan Nias ProvinsiSumatera Utara setelah bencanagempa dan tsunami, untuk membahasbersama mengenai kemajuan dantantangan yang dihadapi selama prosespemulihan. Tema-tema yang diusungoleh CFAN terfokus pada isu-isu yangberhubungan dengan para mitrapemulihan di masa itu.

Forum ini menjadi wadah pentingdalam menciptakan kebijakan danstrategi guna memastikan keberlanjutandan percepatan pemulihan NAD danNias. Forum ini juga menjadi wadahyang sesuai dalam mengelola kekayaanpengetahuan dan keahlian selamabekerja bagi pemulihan di NAD danNias, serta mengumpulkan pembela-jaran untuk memberikan abadi dariupaya pemulihan.

Untuk CFAN IV kali ini, menye-diakan sebuah forum untuk memberikanrekomendasi kepada kesinambungankoordinasi pasca-BRR. Dengan berte-

makan “A Celebration for Humanity”,CFAN IV diselenggarakan di JakartaConvention Center pada tanggal 13-14 Februari 2009. Target pameranCFAN IV ini adalah para pelaku yangterlibat dalam pemulihan di NAD danNias, baik pemerintah, lembagadonor, lembaga internasional, sektorswasta, dan masyarakat. Namuntidak tertutup untuk masyarakatumum, pelajar, serta media sebagaimitra dalam pemulihan untuk bertu-kar informasi dan pengalaman dalampelaksanaan pemulihan dan sasarandalam menyebarluaskan informasiterkait aspek-aspek penguranganrisiko bencana.

Sebagaimana CFAN yang telahlalu, Bappenas turut berpartisipasidalam menyebarluaskan pengala-man dan pembelajaran serta keter-libatannya dalam pemulihan NAD danNias, khususnya dalam penang-gulangan bencana dan pemulihanberbagai wilayah pasca bencanaalam di Indonesia pada umumnya.Melalui dukungan Safer throughDisaster Risk Reduction (SCDRR)terhadap Sekretariat Perencanaandan Pengendalian Penanganan

Bencana (P3B) dalam mengkampanyekandan menyebarluaskan informasi kepadamasyarakat umum perihal kebencanaan,terutama aspek pengurangan risiko, diha-rapkan melalui pameran ini, masyarakatterinformasikan dengan baik akan aspekpengurangan risiko bencana.

Bentuk informasi yang diberikankepada masyarakat berupa brosur, CD,buku, dan poster yang menggambarkanperanan, kebijakan, dan program/kegiatanyang dilaksanakan oleh Bappenas bersa-ma mitra terkait. Selain itu, dibagikan pulaaksesoris pendukung, seperti kalender, pin,pulpen, bloknote mini, dan stiker, sebagaimedia penyebaran informasi penguranganrisiko bencana yang dibagi-bagikan secaragratis kepada pengunjung pameran.Disamping itu, penyebaran informasi jugadilakukan melalui media audio dan video.Selain memperoleh informasi dari mediacetak, audio, dan video yang disediakanoleh panitia, pengunjung pameran jugadapat berkomunikasi langsung kepadapelaku-pelaku yang terlibat langsungdalam pemulihan di NAD dan Nias.

Setiap hari, jumlah pengunjung yangdatang mencapai 450-500 orang dariberbagai kalangan, termasuk masyarakatumum dan pelajar. (YS)

PAMERAN COORDINATION FORUM FOR ACEH NIAS (CFAN) IVJakarta Convention Center, 13-14 Februari 2009


A G E N D A

MID TERM REVIEW MISSION SPADA-P2DTKProvinsi NAD dan Provinsi NTT

Dalam rangka mel ihat kembalitujuan dan desain Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK), pada bulan Februarilalu dilakukan Misi Mid Term Review(MTR) di dua daerah, yaitu KabupatenAceh Besar dan Pidie, Provinsi NanggroeAceh Darussalam (NAD), dan Kabu-paten Belu dan Kabupaten Timor TimurSelatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT).

Provinsi NADPelaksanaan kegiatan Misi MTR di

Provinsi NAD dilaksanakan padatanggal 17-21 Februari 2009 yangdiikuti oleh perwakilan dari KPDT, PMUP2DTK, PIU KPDT, NMX, dan MTRMission Team of World Bank. Selainmeninjau kembali tujuan dan desainprogram, kegiatan misi MTR ke ProvinsiNAD juga dilakukan untuk : (1) Menge-tahui proses pengadaan dan kendala-kendala yang dihadapi; (2) Mengetahuiperkembangan perencanaan danpelaksanaan program dari tahun 2006hingga saat ini; (3) Mengetahui tatakelola pemerintah yang baik dan sinergiantara perencanaan dan sinergi antaraperencanaan program dengan prosesMusrenbang; (4) Melihat perencanaankabupaten; dan (5) Melihat prosesperalihan P2DTK NAD-Nias dari BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) keKementerian Percepatan Pembangu-nan Daerah Tertinggal (KPDT).

Selama tiga hari kerja, kegiatanmisi MTR melakukan kunjungan keBappeda Provinsi NAD untuk berdiskusiterhadap perkembangan pelaksanaan,kendala, dan peralihan P2DTK NAD-Nias, terutama dalam hal pembentukanSatker. Selanjutnya, Tim melakukankunjungan ke Bappeda Pidie, serta keDinas Pendidikan, Kantor KonsultanManajemen Kabupaten, dan lokasipelaksanaan pelatihan guru di SDN 1,

Lampoih Saka. Pada hari terakhir, Timberkunjung ke kantor Konsultan Mana-jemen Provinsi P2DTK NAD denganmelakukan diskusi tentang perkem-bangan program P2DTK, kendala yangdihadapi, dan koordinasi denganlembaga partner program P2DTK yangada di Aceh dan kantor BRR untukberdiskusi tentang peralihan P2DTKNAD-Nias kepada KPDT.

Secara keseluruhan, kegiatanpelaksanaan kegiatan Misi MTR keProvinsi NAD cukup berjalan lancar dansesuai dengan jadwal dan tujuan yangtelah disusun. Namun, terdapat bebe-rapa narasumber yang tidak dapatditemui sehubungan dengan perma-salahan konfirmasi, sehingga beberapadata yang diperlukan tidak dapatdiperoleh.

Provinsi NTTPelaksanaan kegiatan misi MTR di

Provinsi NTT dilaksanakan pada 15-21

Februari 2009 yang diikuti oleh MTRMission of World Bak, PIU, PMU, NMC,PMC, LPK-PSS, dan DMC. Berbedadengan kegiatan misi MTR di ProvinsiNAD, kegiatan misi MTR di Provinsi NTTdilakukan untuk : (1) Melakukan kajianterhadap disain dan tujuan originalpelaksanan program P2DTK, mengeva-luasi capaian terhadap indikator kinerja,dan mengkaji potensi kebutuhan restruk-turisasi disain pelaksanaan program;(2) Mengevaluasi capaian indikatorkinerja; (3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhipelaksanaan proyek dan hasilnya; (4)Merekomenda-sikan rencana aksiuntuk memperbaiki pengelolaan dankinerja proyek; dan (5) Mengidentifikasilesson learned yang terjadi.

Kegiatan misi MTR ke ProvinsiNTT diisi dengan melakukan pertemu-an koordinasi dengan KM Kabupatendan PPK P2DTK Kabupaten Belu danDinas terkait, menghadiri MusyawarahPendanaan Kabupaten, mengunjungike kecamatan yang menjadi lokasi bagiwarga baru (eks pengungsi TimorLeste), mengunjungi pelaku usahasektor swasta, dan mengunjungi UPKKecamatan Lasiolat.

Secara keseluruhan, kegiatanpelaksanaan kegiatan Misi MTR keProvinsi NTT berjalan cukup baik. Ke

depan, untuk perbaikan pelaksanaanprogram P2DTK, perlu dilakukanlangkah perbaikan, diantaranya : (1)Updating penyebaran informasi/sosiali-sasi prorgam P2DTK kepada pelaku didaerah; (2) Peningkatan kapasitaspelaku daerah; (3) Peningkatan kualitaspendampingan; (4) Peningkatan kapa-sitas konsultan pendamping melaluirefresh training; dan (5) Penyusunanpanduan-panduan yang lebih aplikatifdan mudah dipahami oleh pelakuP2DTK. (PG)


PUSTAKA

Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan,Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita

Nama Muhammad Yunus tiba-tibamencuat di permukaan dunia ketika diBulan Oktober 2006 Panitia NobelPerdamaian Norwegia mengumumkannamanya sebagai pemenang hadiahNobel Perdamaian Tahun 2006.Siapakah Muhammad Yunus sebe-narnya? Lahir di tahun 1940 di BengaliTimur, Bangladesh (dulu termasukwilayah India), Yunus terkenal sebagaiseorang bankir untuk orang miskin(banker for the poor).

Dalam bukunya ini, Yunusmengisahkan ihwal dan perjuangannyamenjadi bankir untuk orang miskin.Yunus yang sebenarnya merupakanprofesor ekonomi merasa hampa dantidak berdaya ketika teori-teori ekonomiyang diajarkan kepada mahasiswaUniversitas Chittagong dihadapkanpada bencana kelaparan hebat tahun1974 di Bangladesh. Kemiskinan ada disekelilingnya sehingga mustahil bagiYunus untuk berpaling darinya, termasukDesa Jobra yang memang berada dilingkungan sekitar universitas. Rasakemanusiaan yang mendalam mendo-rong Yunus terlibat program perbaikanproduktivitas pertanian melalui irigasi,dan ini berhasil. Tapi Yunus tidak puas.

Butuh solusi yang lebih langsung ke akarmasalah. Yunus bersama beberapamahasiswa akhirnya melakukan pene-litian. Hasilnya sungguh mengejutkan.Fakta di lapangan mengemukakanbahwa hidup mati seorang perempuandi Desa Jobra ditentukan oleh pinjamanrentenir kurang dari US$ 1. Pada tahapawal, Yunus menawarkan uangnyasendiri untuk mengentaskan empatpu-luh dua korban rentenir yang terdaftar diDesa Jobra. Sadar akan pentingnyakredit mikro, Yunus mencoba menga-jukan program kredit mikro kepada bankdekat kampus. Namun hal itu gagal.Meminjamkan uang kepada orangmiskin yang buta huruf dan dan takpunya agunan merupakan pelanggaranperaturan bagi perbankan. Yunus tidakberputus asa dan mencari jalan lain.Menjadi penjamin pinjaman untukorang miskin dilakukannya. Bankmeminjamkan uangnya kepada Yunusdan Yunus akan meminjamkan kepadaorang miskin. Hasilnya sungguh di luardugaan. Orang miskin mengembalikanpinjaman mereka selalu tepat waktu.Berdasarkan pengalaman inilah, Yunusakhirnya mendirikan Grameen Bank,sebuah bank untuk kaum miskin

perdesaan (grameen artinya desa) yangmempunyai peraturan-peraturan di luarperaturan perbankan pada umumnya.

“Jika bank membuat pinjamanbesar, ia membuat pinjaman kecil. Jikabank butuh formulir dan surat perjanjian,pinjamannya untuk kaum buta huruf. Apapun yang dilakukan bank, ia melakukankebalikannya”, komentar Sam Daley-Harris, seorang Direktur MicrocreditSummit Campaign, atas programpinjaman kredit mikro yang dilakukanGrameen Bank.

“Fakta bahwa saya bukan bankirterlatih dan kenyataan bahwa saya belumpernah kursus mengelola bank, mem-buat saya bebas berpikir tentang prosespinjam memimjam tanpa prasangka,”ungkap Yunus dalam bukunya.

Setelah lebih dari 30 tahun,Grameen Bank berevolusi tidak hanyamenjadi sebuah bank. Terdapat dua-puluh lima organisasi yang secarakolektif disebut sebagai “PerusahaanKelompok Grameen”, mulai dari perusa-haan yang berkecimpung di bidangpelatihan usaha, hingga penyedia jasatelepon seluler. Dampaknya sungguhluar biasa, tidak hanya dirasakan olehorang-orang yang bersentuhan langsung

Judul Buku : Menciptakan Dunia tanpa Kemiskinan, Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita

Judul Asli : Creating a World Without Poverty : Social Business and The Future of Capitalism

Penulis : Muhammad YunusPenerjemah : Rani R MoediartaPenerbit : Gramedia, JakartaEdisi : Pertama, 2008Tebal : 262 halaman


PUSTAKA

dengan Grameen Bank dan kelompokperusahaannya, namun dirasakan lebihluas. Walaupun Bangladesh masihtergolong sebagai negera termiskin,namun tren sosial ekonomi bergerak kearah yang tepat. Pengukuran BankDunia menunjukkan bahwa terjadipenurunan angka kemiskinandari sekitar 74% di tahun 1973-1974 menjadi 57% di tahun 1991-1992, 49% di tahun 2000, danmenjadi 40% di tahun 2005.Penurunan tajam kemiskinan initerlihat di berbagai perubahanpertumbuhan ekonomi. Pertum-buhan mencapai rata-rata 5,5%sejak tahun 2000, dibandingkanhanya 4% pada tahun 1980-an;pertumbuhan per kapita sudahnaik dari 1% pada tahun 1980-anmenjadi 3,5% saat ini.

Apakah Yunus berpuas diridengan kemajuan yang luar biasaseperti itu? Tidak. Yunus tidakberhenti sampai disitu. Yunusbercita-cita ingin memu-siumkankemiskinan di seluruh dunia,meninggalkan kemiskinan jauh dibelakang dan menjadikannyahanya menjadi bagian darisejarah masa lalu. Yunus inginberbuat lebih lagi. Dalam bukuCreating World Without Poverty,Yunus ingin menciptakan duniatanpa kemiskinan melaluipengembangan bisnis sosial.

Bermula dari ketertarikanFranck Riboud, ketua dan CEOGroupe Danone, sebuah korporasibesar dunia yang berpusat di Perancis,akan upaya-upaya yang dilakukanMuhammad Yunus dalam memerangikemiskinan. Pertemuan makan siangantara Yunus dengan Franck Riboudmenghasilkan kesepakatan untukmengembangkan sebuah bisnis sosial,yaitu mendirikan perusahaan bersamayang memproduksi makanan sehat yangdapat memperbaiki makanan orangpedesaan Bangladesh, khususnya anak-

anak, sehingga nantinya dapat mem-perbaiki gizi anak-anak.

Apakah bisnis sosial itu? Dalambuku ini, Yunus mengeluarkan ide-ideinovatifnya untuk menghapus kemis-kinan melalui bisnis sosial denganmemanfaatkan sifat kedermawanan

manusia yang merupakan sifat dasarmanusia sebagai makhluk sosial. Bisnissosial pada dasarnya sama denganbisnis yang mencari keuntungansebesar-besarnya (profit maximizingbusiness-PMB), namun mempunyaitujuan yang berbeda. Bisnis ini tetapmempunyai pegawai, memproduksibarang dan jasa, dan menawari calonpembeli dengan harga pantas, namuntujuan dasar dan kriteria penilaiannyaadalah memberi manfaat sosial bagi

mereka yang hidupnya bersentuhandengan bisnis ini. Perusahaan itu sendirimungkin mendapat keuntungan, tetapiinvestor yang menopang tak mengambilkeuntungan perusahaan. Bisnis sosialsangat berbeda dengan amal, pundengan organisasi nirlaba. Bisnis sosial

bisa berwujud sebagai bisnispengembangan sistem energiyang dapat diperbarui dan dijualdengan harga terjangkau padamasyarakat desa yang sulit men-dapat akses energi, atau bisajuga berwujud bisnis yang mem-produksi dan menjual makananbergizi kualitas tinggi denganharga murah pada target pasarorang miskin dan anak-anakkurang makan seperti yangdikembangkan oleh MuhammadYunus melalui Grameen bekerja-sama dengan perusahaanDanone.

Ungkapan Ludwig Mies vander Rohe, seorang arisetekJerman-Amerika, “Tuhan adadalam rincian”, sekitar lima puluhtahun lalu, menggambarkanbagaimana kerja keras BankGrameen dan Groupe Danonedalam mewujudkan sebuahbisnis sosial. “Grameen DanoneFoods’, demikian perusahaanyang didirikan antara BankGrameen dan Groupe Danoneyang memproduksi Shokti Doi,yoghurt fortifikasi, sebagai produkpertama mereka. Cerita-cerita

seputar produksi Shokti Doi di buku inidiungkapkan sangat menarik, lugas, dankadang terselip keharuan. KeseriusanGroupe Danone tergambar dariberbagai penelitian yang dilakukan olehmereka, mulai dari penentuan produkmakanan yang akan diproduksi, labelmakanan, rasa makanan, harga, hinggapemilihan lokasi. Ide-ide segar dalammengatasi keterbatasan dan kendalayang dihadapi oleh Bank Grameen danGroupe Danone dalam memproduksi


PUSTAKA

Shokti Doi, memberi insipirasi bahwasetiap masalah ada solusinya. Sepertibagaimana memasarkan Shokti Doidengan keterbatasan infrastruktur usahanamun tetap menjaga kualitas rasa, ataubagaimana memasarkan Shokti Doiyang harganya murah agar tepat sasaranke anak-anak miskin, tidak ke anak-anakgolongan ekonomi menengah atas yangmempunyai daya beli yang lebih tinggi.

Diakui bahwa bisnis sosialmenawarkan solusi baru dalam meng-entaskan kemiskinan. PengalamanMuhammad Yunus dalam bergelutdengan kemiskinan dan kredit mikroselama lebih dari tigapuluh tahun, mem-berikan pemahaman kepada kita bahwapenghapusan kemiskinan tidak hanya

Gambar Persentase Populasi yang Hidup Kurang dari US$ 1 per Hari Tahun 2007-2008

melalui derma dan dilakukan parsial,tapi perlu langkah serius, tepat sasaran,dan realistis. Berbagai upaya pengen-tasan kemiskinan yang dilakukan olehpemerintah, organisasi nirlaba, maupunorganisasi multilateral, mendapat kritikdari Muhammad Yunus, pun teori-teoriekonomi yang berkembang. Bahwamenciptakan lapangan kerja bukansatu-satunya solusi dalam membantuorang miskin, seperti yang dilakukanoleh kebanyakan program pemerintahdan lembaga multilateral. Bagi Yunus,orang miskin laksana bonsai. Benihmereka baik-baik saja. Hanya lingkung-an sekitar yang tidak memberikandukungan untuk tumbuh. Orang miskinbukanlah orang yang malas dan meraka

tahu bagaimana cara bertahan hidup.Mereka hanya perlu diberikan kesem-patan untuk mencurahkan energi dankreativitas. Itulah tugas utama pem-bangunan, yaitu menyalakan mesinkreativitas dalam diri manusia.

Kehadiran buku ini dirasakan tepatdi Indonesia yang tengah berusahakeluar dari krisis multidimensi yangmenyebabkan semakin terpuruknyakaum miskin. Buku ini memberikanmotivasi kepada kita untuk tidakmenyalahkan nasib, alam, maupunTuhan atas suatu musibah. Untuk itu,sangat perlu dibaca oleh pengambilkebijakan, polit isi, aktivis sosial,pengusaha, ekskutif perusahaan, danseluruh lapisan masyarakat yang peduliterhadap pengentasan kemiskinan.

PERSENTASEPOPULASI NEGARA

Kurang dari 2% Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, negara-negara di Benua Eropa, Rusia, Mesir, Iran, Jepang, Korea Selatan, Chili, Uruguay, Thailand, Malaysia,Singapura, Australia

2%-5% Argentina, Maroko, Kostarika, Republik Dominika, Tunisia, Turki, Gabon, Kazakhstan6%- 20% Guatemala, Elsavador, Nikaragua, Panama, Kolombia, Venezuela, Guyana, Brazil, Paraguay, Bolivia, Peru, Ekuador, Aljazair, Yaman, Djiboiti, Kenya,

Georgia Armenia, Pakistan, China21%-40% Honduras, Mauritania, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Togo, Kamerun, Bostwana, Afrika Selatan, Ethiopia, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgyzstan,

Mongolia, Vietnam, Indonesia, Papua Nugini41%-60% Siera Liane, Mali, Burkina Faso, Benin, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Angola, Namibia, Uzbekistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan,

Laos, Kamboja61%-80% Guinea, Nigeria, Chad, Afrika Tengah, Madagaskar, Mozambik, Malawi, Zambia, Tanzania, Rwanda, Burundi


GALERI KAWASAN

Sumber : www.sripoku.com

Sumber : www.edubenchmark.com

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat. Namun karena kondisi topografi di beberapa daerah,menyebabkan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas sulit dilakukan. Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan puskesmasterapung untuk melayani masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Prasarana dan sarana listrik sangat penting bagi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial di suatu daerah. Namun, akibat keterbatasan dana, seringkaliprasarana dan sarana ini belum tersedia dalam jumlah yang memadai, terutama di daerah tertinggal. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dapatmenggunakan potensi yang ada, seperti air sungai yang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik mikro hidro di atas.

Sumber : http://zamrud-khatulistiwa.or.id

Kabupaten Nias Selatan, salah satu daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi pariwisata yang besar dan telah terkenal hingga mancanegara,seperti Hombo (Lompat) Batu dan Pantai Sorake. Potensi ini bila dikelola dengan baik, dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian masyarakat dan daerahsetempat.

http://www.sripoku.com/

http://www.edubenchmark.com/

http://zamrud-khatulistiwa.or.id/


Peran Sektor Swasta dalam PercepatanPembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal

Melalui Pendekatan Program P2DTK

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam membangunperekonomian daerahnya masing-masing. Namun, bagaimana dengan daerah tertinggal yang mempunyaiketerbatasan anggaran? Peningkatan peran sektor swasta menjadi salah satu jawabannya, seperti yangdikembangkan oleh Pemerintah melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P2DTK).

Oleh :Sasli Rais

Tim Teknis Project Management Unit PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK – P2DTK)Bappenas

LATAR BELAKANGPembangunan daerah tertinggal

dan khusus merupakan upayaterencana untuk mengubah suatuwilayah yang dihuni oleh komunitasdengan berbagai permasalahan sosial,ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadidaerah yang maju dengan komunitasyang kualitas hidupnya sama denganmasyarakat Indonesia di daerah lainnya.Pembangunan tidak hanya aspekekonomi, juga aspek sosial, budaya, dankeamanan. Namun kesejahteraankelompok masyarakat yang hidup didaerah tertinggal dan khusus jugamemerlukan perhatian dan keber-pihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebutmaka diperlukan program pembangu-nan yang lebih difokuskan pada upayapercepatan pembangunan di daerahyang kondisi sosial, ekonomi, keuang-an daerah, aksesibilitas, serta keter-sediaan infrastruktur masih tertinggal.Kondis i tersebut pada umumnyaterdapat pada daerah yang secarageografis terisolir dan terpencil sepertidaerah perbatasan antar negara,pulau-pulau kecil, pedalaman, sertarawan bencana alam dan bencanasosial.

Program Percepatan Pembangu-nan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK), yang saat ini dikenal jugadengan nama Progam Nasional

Pemberdayaan Masyarakat DaerahTertinggal dan Khusus (PNPM DTK)merupakan salah satu program peme-rintah untuk mempercepat kegiatanpembangunan di daerah tertinggal dankhusus dengan cara mempertemukanpendekatan bottom-up planning yangdilakukan masyarakat dengan peren-canaan pemerintah daerah kabupaten.

Salah satu bidang kegiatanprogram P2DTK adalah Pengembang-an Sektor Swasta (PSS) dalam rangkamenunjang pengembangan ekonomidaerah. Kegiatan PSS akan bekerja-sama dengan pemerintah daerah danlembaga lainnya yang sudah melaksa-nakan program-program spesifik untukmengatasi masing-masing masalah

F O K U S


infrastruktur, jaringan pemasaran,sumberdaya manusia, akses terhadapmodal, dan regulasi ekonomi sertamemfasilitasi daerah untuk mengatasipermasalahan ekonomi secara terpadu.

Tujuan PSS ini secara umumdalam rangka membantu pemerintahdaerah dan masyarakat dalammemulihkan kondisi pelayanan usaha,membangkitkan kembali iklim usahadan investasi guna mendorong pertum-buhan ekonomi di daerah. Adapun fokuskegiatan PSS adalah pada penguatankapasitas pemerintah daerah dalammemperbaiki iklim usaha agar lebihkondusif, peningkatan keterlibatan sek-tor swasta dalam perumusan kebijakanpengembangan ekonomi daerah danstrategi pengembangan ekonomi lokal,serta peningkatan kuantitas dan kualitassarana pendukung kegiatan ekonomi.Hasil akhir dari serangkaian kegiatan inidiharapkan dapat menjadi pendorongbagi percepatan laju pertumbuhanekonomi daerah.

SASARAN DAN STRATEGITerdapat dua kelompok yang

menjadi sasaran dari kegiatan bidangPSS, yaitu : (1) Pelaku usaha/industrilintas sektoral, terutama Usaha Micro,Kecil, dan Menengah (UMKM)/IndustriKecil Menengah (IKM) dan (2) Institusipemerintah daerah, yang secaralangsung memiliki keterkaitan denganpengembangan ekonomi dan sektorswasta, khususnya dalam hal pengam-bilan kebijakan ekonomi daerah.

Strategi PSS mengutamakanpenguatan kelembagaan pemerintahdaerah dan sektor swasta. Hal inidilakukan dengan mekanisme dialogantara pemerintah dan pelaku sektorswasta yang mengarah pada terciptanyaiklim usaha yang kondusif. Dialog-dialogyang dikembangkan terutama memba-has upaya-upaya untuk mengatasikegagalan pasar, seperti ketidakmam-puan ekonomi menyerap dampakeksternalitas dari suatu aktivitas ekono-mi, rendahnya kapasitas manajerial

stakeholder, rendahnya akumulasimodal, ataupun dikarenakan tidakoptimalnya pemanfaatan sumberdaya.

Adapun strategi yang akandilakukan bidang PSS ini, antara lain:a. Pengadaan dan perbaikan

infrastruktur pendukung kegiatanusaha.

b. Pengembangan mekanisme dialogantara sektor swasta dan peme-rintah daerah dalam perumusanstrategi pengembangan iklimusaha dan investasi.

c. Membangun jaringan kerjasamauntuk pengembangan iklim usahadan investasi.

d. Penguatan kapasitas pemerintahdaerah dalam perumusan regulasi/kebijakan daerah.

e. Peningkatan kualitas sumberdayamanusia yang terlibat dalamkegiatan usaha melalui kerjasamadengan program pelatihan darilembaga-lembaga yang kompeten.

PELAKU DAN MEKANISMEKEGIATAN

Pelaku-pelaku dalam kegiatanbidang PSS pada hakikatnya melibatkansumberdaya manusia yang dimiliki olehdaerah dalam pengelolaan PSS mulaidari tingkat desa (kepala desa, fasilitatordesa, pelaku usaha), tingkat kecamatan(camat, tim koordinasi kecamatan,fasilitator kecamatan, enumerator),tingkat kabupaten (bupati, tim koordinasikabuapaten-bappeda dan dinas terkait,konsultan kabupaten, koordinator PSSkabupaten, analis data), tingkat provinsi(tim koordinasi provinsi—bappeda dandinas terkait, koordinator PSS di provinsi),dan tingkat pusat (tim koordinasi pusat-Bappenas, KPDT dan departemen/lembaga terkait, konsultan PSS,lembaga pelaksana PSS-LPK PSS).

Kegiatan PSS dilakukan pelak-sanaan sosialisasi P2DTK di tingkatprovinsi dan kabupaten. Terdapat empattahapan besar dalam pelaksanaanP2DTK bidang PSS, yaitu melakukanidentifikasi masalah dan kebutuhan,

melakukan studi kebijakan pengem-bangan ekonomi daerah, melakukankegiatan Musyawarah Sektor Swasta(MSS), dan terakhir melakukanpendampingan Forum Sektor Swasta(FSS).

Identifikasi Masalah dan KebutuhanKegiatan identifikasi masalah dan

kebutuhan pengembangan sektorswasta dilakukan melalui baselinesurvey dan focus group discussion(FGD).

Baseline survey merupakan kegiat-an yang dilakukan untuk menyusun datamengenai : (1) Kondisi sektor swasta,seperti bentuk usaha, jumlah tenagakerja, modal usaha, omset usaha,sumber permodalan, sebaran pasar danpemasaran, dan lain-lain; (2) Masalah-masalah yang dihadapi dalam menja-lankan usaha, yaitu masalah di bidangbahan baku, permodalan, pemasaran,infrastruktur, kebijakan ekonomi, keama-nan, dan lainnya; (3) Peran pemerintahdalam pengembangan usaha, sepertijenis program pemerintah yang pernahdiikuti, jenis bantuan diterima, dan lain-lain; serta (4) Data-data terkait lainnyadengan kondisi makro dan mikro ekono-mi bagi sektor swasta di daerah terting-gal dan khusus.

Dalam melakukan survey ini,enumerator yang disediakan oleh LPK-PSS selaku pelaku baseline survey,melakukan pengumpulan data denganwawancara yang menggunakan kuesio-ner serta observasi langsung kepadapelaku usaha dan kegiatan usahanya.Selain berupa data primer, hasil-hasilpenelitian yang pernah dilakukan olehpihak lain juga dikumpulkan sebagaitambahan informasi.

Selain baseline survey, kegiatanidentifikasi masalah dan kebutuhanpengembangan sektor swasta jugadilakukan dengan Focus GroupDiscussion (FGD), yaitu diskusi terfokusyang dilakukan untuk mengidentifikasimasalah dan kebutuhan pengembang-an sektor swasta secara lebih detail.

F O K U S


Adapun hal-hal yang dibahas dalamFGD antara lain mengenai : (1) Perma-salahan yang dihadapi oleh pelakusektor swasta; (2) Potensi dan kekuatanyang dimiliki pelaku sektor swasta dalammengatasi masalah; (3) Pihak lain yangberperan dalam mengatasi masalah; (4)Gagasan pengembangan ekonomi lokalyang menjadi input bagi TKT keca-matan; (5) Alternatif kegiatan yang akandibahas di Musyawarah Sektor Swasta(MSS) untuk mengatasi masalah PSS;(6) Khusus pada kecamatan lokasiP2DTK, pemilihan 2 orang utusan FGDkecamatan untuk mengikuti Musya-warah Kecamatan; dan (7) Pemilihan 2orang utusan FGD kecamatan untukmengikuti Musyawarah Sektor Swasta(MSS). Peserta FGD adalah tiga orangpelaku usaha yang merupakan wakildesa. FGD akan difasili tasi olehenumerator yang dipilih oleh LPK-PSS.

Studi Kebijakan PengembanganEkonomi Daerah

Studi kebijakan pengembnaganekonomi daerah dilakukan untuk menda-patkan informasi tentang kebijakanekonomi dan peraturan daerah terkaitdi bidang pengembangan sektorswasta. Studi ini dilakukan di tingkatprovinsi dan kabupaten oleh LPK-PSS.Selain mendapatkan informasi kebi-jakan ekonomi dan peraturan daerah,studi ini juga dilakukan untuk : (1)Mengidentifikasi kebijakan yang meng-hambat ataupun mendukung perkem-bangan sektor swasta; (2) Mendapatkangambaran penerapan peraturan tentangpenyusunan kebijakan ekonomi; (3)Melakukan analisis efektivitas kebijakandaerah yang meliputi kekuatan,kelemahan, peluang dan tantanganpelaksanaan kebijakan daerah dalampengembangan sektor swasta; (4)Mengetahui dampak dari implementasikebijakan lokal terhadap pengembang-

an sektor swasta; serta (5) Menyusunrekomendasi bagi perbaikan kebijakanekonomi dan pengembangan sektorswasta.

Musyawarah Sektor Swasta (MSS)Tahap selanjutnya dari pelaksana-

an PSS adalah melakukan MusyawarahSektor Swasta (MSS). MSS dilakukandalam dua tahap, yaitu MSS I yang dilak-sanakan dengan tujuan : (1) Melakukanpembahasan kebutuhan dan permasa-lahan sektor swasta di daerah berdasar-kan hasil baseline survey, sintesa FGD,dan studi regulasi kebijakan ekonomidaerah; (2) Mengindentifikasi gagasan-gagasan sebagai solusi pemecahanpermasalahan sektor swasta; (3) Mene-tapkan gagasan yang akan diajukankepada TKT; (4) Mengusulkan daftarcalon perwakilan sektor swasta untukterlibat dalam TKT; dan (5) MembentukForum Sektor Swasta (FSS) untukmelaksanakan rencana kegiatan PSS

Gambar Mekanisme Pelaksanaan PSS-P2DTK

Keterangan:

= Kegiatan yang diimplementasikan oleh LPK-PSS

= Kegiatan yang diimplementasikan oleh KM-Kab dan TK-Kab dalam Mekanisme P2DTK

= Kegiatan Program Lain (NonP2DTK)

Hasil &Rekomendasi

FSS

FGD

Hasil &Rekomendasi

Hasil

MSS II

CapacityBuidling

TKT-Kab

IdeInfrastruktur

MSS I

TKT-Kec

Mkab(Perangkingan)

Mkab(Pendanaan)

Mkab(Pertanggung

jawaban)

MKec(Perangkingan)

MKec(Pendanaan)

Mkec(Pertanggung

jawaban)

Surv

ey

Bas

elin

ese

rta

Stud

i Ke

bij

akan

dan

Perd

a

MKecNon

P2DTK

Kab

Kec

Desa

F O K U S


yang tidak dapat didanai oleh programdan mengawasi pelaksanaan kegiatanPSS yang didanai program. KemudianMSS II yang dilakukan setelahMusyawarah Kabupaten Pendanaandengan tujuan mensosialisasikan hasilMusyawarah Kabupaten Pendanaan danmembahas rencana-rencana kegiatanyang belum didanai oleh program (sisahasil MSS I dan Musyawarah KabupatenPendanaan).

MSS akan difasilitasi KoordinatorPSS Kabupaten bersama Ketua TimKoordinasi Kabupaten. Peserta musya-warah adalah para wakil pelaku usahayang telah dipilih peserta FGD di tingkatkecamatan, wakil dari dinas pemerintahdaerah, perbankan, LSM, perusahaanbesar, pihak donor, dan media massaataupun universitas.

Pendampingan Forum Sektor SwastaPendampingan Forum Sektor

Swasta (FSS) dimaksudkan untukmemperkuat peranan sektor swastadalam pengembangan usaha danpelibatan dalam perumusan kebijakanekonomi daerah. Tujuannya adalahuntuk membantu FSS dalam menyusunrencana-rencana aksi lebih konkrit danterpadu dan meningkatkan kapasitassektor swasta dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi kegiatanpengembangan ekonomi daerahmelalui dialog rutin lintas sektor. Selainitu, pendampingan FSS juga dilakukanguna mendorong keterlibatan FSSdalam monitoring pelaksanaan kegiatan

bidang PSS dan mendorong terbangun-nya strategi bagi keberlanjutan kegiatanFSS. Agar tujuan pendampingan FSStersebut bisa tercapai, Tim Pendam-pingan melakukan kegiatan pertemuanrutin dan memfasilitasi kerjasama antaraFSS dengan pihak lain yang terkaitdengan rencana aksi yang telah disusunoleh FSS.

KENDALA PELAKSANAAN DANHARAPAN KE DEPAN

Pelaksanaan kegiatan bidangPengembangan Sektor Swasta (PSS)dalam progam P2DTK sampai saat inimasih dalam tahap proses perencanaansehingga hasilnya belum terlihat.Namun, dari proses perencanaan inisudah nampak beberapa kendala yangperlu mendapatkan perhatian tersendiribagi daerah-daerah tertinggal dankhusus lainnya yang tidak menjadi lokasiprogam P2DTK. Kendala utama terkaitdengan masih minimnya pemahamanfasilitator pendamping kegiatan PSS inidi lapangan. Hal tersebut disebabkanoleh materi dan proses pelatihan bagifasil i tator/pendamping yang hanyaterfokus pada aspek teknis fasilitasinya,sedangkan substansi dari Pengem-bangan Sektor Swasta itu sendiri men-jadi terabaikan.

Mengingat peran penting PSS yangdapat memberikan kontribusi positif bagipembangunan ekonomi daerah, makastakeholder terkait yang ada di daerah,baik pemerintah daerah, anggota dewan,pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM,

media massa, dan masya-rakatdiharapkan betul-betul memper-hatikantahapan-tahapan pelaksanaan PSS.Para stakeholder juga bersama-samaperlu melakukan monitoring danpelaporan kegiatan PSS secara periodikuntuk memastikan apakah suatukegiatan PSS sudah dilaksanakansesuai dengan rencana, prinsip, danprosedur termasuk kinerja PSS. Sejalandengan kegiatan monitoring, stake-holder juga perlu melakukan evaluasikegiatan PSS untuk menilai hasilpelaksanaan kegiatan. Hasil dari moni-toring dan pengawasan serta laporanrutin dapat dijadikan dasar dalamevaluasi pelaksanaan program bidangPSS guna perbaikan strategi imple-mentasi maupun perubahan kebijakanterkait dengan pelaksanaan kegiatanPSS.

Literatur:Manual dan Panduan Bidang Pengembangan

Sektor Swasta, Progam PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK), Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional– Bappenas dan KPDT, Mei 2007:Jakarta.

Strategi Nasional Pembangunan DaerahTertinggal, Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal(KPDT), 08 Desember 2004: Jakarta.

Tabloid Bulanan DISPARITAS, KementerianNegara Pembangunan DaerahTert inggal (KPDT), Th. I/ EdisiFebruari/ 2008: Jakarta.

F O K U S


F O K U S

Tata Kelola Ekonomi Daerah Tertinggalsebagai Upaya dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Nama Daerah Tertinggal ternyata tidah harus selalu tertinggal dalam segala hal. Dari hasil kajian yang dilakukanoleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengenai Tata Kelola Ekonomi Daerah, terdapatbeberapa Daerah Tertinggal yang masuk dalam peringkat baik dalam indeks tata kelola ekonomi daerah.

KAJIAN TATA KELOLA EKONOMIDAERAH

Kajian mengenai Tata KelolaEkonomi Daerah merupakan kajianyang dilakukan oleh KPPOD dalamrangka mendorong pemerintah daerahdalam merumuskan dan mengimple-mentasikan kebijakan perekonomiandaerahnya untuk pelayanan ekonomi didaerah masing-masing. Otonomi dae-rah yang telah berlangsung selamasepuluh tahun, menciptakan ruang yanglebih leluasa bagi pemerintah daerahdalam merencanakan dan melaksana-kan kebijakan pembangunan daerah-nya sendiri. Pemerintah daerah ditan-tang untuk mampu aktif dan berkreasidalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi pembangu-nan ekonomi daerahnya. Dengan katalain, tata kelola ekonomi daerah meru-pakan tata kelola pemerintahan daerahdalam memberikan pelayanan terhadapaktivitas ekonomi bagi pelaku usaha disetiap daerah. Dengan begitu diha-rapkan, investasi dapat berkembangdengan baik dan mendorong pening-

katan ekonomi daerah dankesejahteraan masyarakat.

Kajian Tata Kelola EkonomiDaerah merupakan kelanjutan darikajian KPPOD tentang Daya TarikInvestasi yang dilakukan sejak tahun2001. Pada tahun 2006, dilakukanperubahan desain kajian yang kemu-dian diimplementasikan di tahun 2007dengan wilayah studi mencakup 243kabupaten/kota di 15 provinsi. Perbe-daan dengan kajian sebelumnya, padakajian Tata Kelola Ekonomi Daerah inilebih meneliti indikator-indikatorkebijakan, yaitu indikator yang merupa-kan indikator ‘proses’ yang menunjuk-kan upaya langsung pemerintah daerahdalam melaksanakan tata kelolaekonomi daerah, bukan merupakanindikator ‘hasil’ yang dipengaruhi olehberbagai hal. Hal ini dimaksudkan agarhasil studi dapat fokus pada sejumlahrekomendasi untuk perbaikan tata kelolaekonomi daerah yang dapat dengansegera dilaksanakan oleh tiap-tiappemerintah daerah yang bersangkutan.

Kajian ini menghasilkan indeks tatakelola ekonomi daerah yang merupakan

penilaian terhadap sembilan indikatorutama. Indikator utama tersebut meru-pakan indikator penentu kinerja pelaya-nan pemerintahan terhadap aktivitasusaha di daerah (Tabel 1). Masing-masing indikator dinilai berdasarkanbeberapa variabel. Pembobotan indika-tor dilakukan untuk melihat perban-dingan derajat pentingnya satu indikatordibandingkan indikator lain. Artinya, tiapindikator mempunyai pengaruh yangberbeda dalam menentukan kinerja tatakelola ekonomi daerah, sehingga hal inibisa menjadi acuan bagi pemerintahdaerah dalam menentukan prioritaskebijakan daerah.

Metodologi yang digunakan adalahmenggabungkan antara data kuantitatifdengan data persepsi, dalam hal iniadalah persepsi pelaku usaha pada ting-kat perusahaan, juga persepsi asosiasiusaha untuk kelengkapan analisis kuali-tatif. Persepsi pelaku usaha merupakaninformasi yang terakurat dalam membe-rikan penilaian mengenai tata kelolaekonomi daerah terkait pengembangansektor swasta daerah. Jumlah


F O K U S

TATA KELOLAEKONOMI DAERAHTERTINGGAL

Kajian Tata KelolaEkonomi Daerah dila-kukan di 243 kabupaten/kota di 15 provinsi. Dari243 daerah tersebut,terdapat 74 daerahtertinggal yang terma-suk di dalamnya. Ber-dasarkan indeks tatakelola ekonomi daerah,sebanyak 13 daerahtertinggal masuk dalamperingkat 50 teratasdaerah yang mempu-nyai tata kelola ekono-mi yang baik denganindeks dari 67,4 hingga72,0 (indeks tertinggisebesar 76,0). Sebalik-nya, terdapat 13 daerahtertinggal yang terma-suk dalam 50 peringkatterbawah dengan in-deks 41,4 hingga 56,8(indeks terendah sebe-sar 41,4).

Dari hasil pemeta-an indeks tata kelolaekonomi daerah ter-t inggal, KabupatenMadiun di ProvinsiJawa Timur, mendu-duki peringkat kedela-pan dengan nilaiindeks sebesar 72,0(Tabel 2). Kecuali indikator programpengembangan usaha swasta (38,2),Kabupaten Madiun dinilai baik diseluruh indikator, yaitu akses terhadaplahan usaha dan kepastian usaha (79,9),izin usaha (66,7), interaksi pemda dan

pelaku usaha (62,3), kapasitas danintegritas bupati/walikota (62,0), biayatransaksi (78,9), kebijakan infrastrukturdaerah (84,2), keamanan danpenyelesaian sengketa (78,1), dankualitas peraturan daerah (94,9). Tidak

mengherankan bila Kabupaten Madiuntelah menerima beberapa prestasidalam penyelenggaraan otonomidaerah, diantaranya Trophy OtonomiAward 2007 Special Category Region InA Leading, Tahun 2007, dari The JakartaPost of Institute Pro-Otonomi (JPIP);

Trophy Grand Otonomi Award 2007Grand Catagory Region In A LeadingProfile On Political Performance, 2007,dari JPIP; dan Penghargaan pelayananpublik “Piala Citra Bhakti Abdi Negara”,Tahun 2006, dari Presiden RI.

Sebaliknya, Kabu-paten Nias Selatan diProvinsi Sumatera Utaramenduduki peringkatterendah dengan nilaiindeks 41,4 (Tabel 3).Kabupaten Nias Selatandinilai memprihatinkanhampir pada semua indi-kator. Responden menilaibahwa kepala daerahtidak memberikan perha-tian memadai untuk ber-bagai hal terkait pengem-bangan aktivitas usaha didaerah. Kabupaten NiasSelatan dinilai baik padaindikator akses lahanusaha dan kapasitas usa-ha (70,4), biaya transaksi(63,1), dan kualitasperaturan daerah (82,2).

Dari hasil pembo-botan indikator (Tabel 1),indikator yang palingpunya pengaruh dalampenciptaan tata kelolaekonomi daerah yangbaik adalah indikatorakses terhadap lahanusaha dan kepastianusaha, indikator programpengembangan usaha,dan indikator pengelo-laan infrastruktur f isikdaerah. Untuk itu, pemba-hasan tata kelola ekonomidaerah tertinggal lebih

difokuskan pada ketiga indikatortersebut.

Indikator program pengembanganusaha swasta merupakan indikator yangsebagian besar merupakan indikatordengan skor terendah dibandingkanindikator lainnya pada sebagian besar

Ta be l 1 Ind ik at or d an Va riab e l Ta ta K e lo la E ko n om i D a era h

In dika tor B o bo t(% ) Va ria bel

Ak se s t er hada pla ha n u s aha danke pas tian us ah a

1 4 a . W aktu ya ng di bu tuh ka n u ntuk pe ng u rus an statu s ta n ahb . Per se psi te nta n g ke mu da h an p e rol eh a n lah anc . Per se psi te nta n g p en gg us ura n l a ha n o le h p em dad . Per se psi te nta n g ke sel u ruh a n p erm asa l ah an la ha n

usa h aPe rizin an us ah a 8 ,8 a . Per se ntas e p eru sa h aa n ya ng p un ya TD P

b . Per se psi kem ud a ha n p ero l eh an T DP d a n ra ta-r atawa ktu p er oleh an T DP

c . Per se psi ti ng ka t b ia ya ya ng m em be ra tkan us ah ad . Per se psi ba hw a p e la yan a n iz in u sa h a a da la h b eb a s

KKN , ef is ie n, da n b e ba s pu n gl ie . Per se ntas e ke b era d aa n me ka ni sm e pe n ga du a nf . Per se psi ti ng ka t h a mb ata n iz in u sa ha terh a da p

usa h an yaIn t er ak si pe md adeng a n p e lak uusa h a

1 0 a . Keb e rad a an fo ru m ko mu ni ka sib . T in gka t pe me ca ha n p er mas al ah a n d un ia usa h a o le h

pe md ac . T in gka t du ku ng an pe md a te rha d ap pe la ku usa h a

da era hd . T in gka t k eb ij ak an no n- di skri m ina ti f pe md ae . T in gka t k on si sten si k eb ijak an p e md a ter kai t d u ni a

usa h af . T in gka t ha mb ata n i nter ak si p em da da n p el ak u u sah a

te rh ad a p kine rja pe ru sa ha anPr og r ampeng e mb a n ganusa h a

1 4 ,8 a . T in gka t k es ad ar an aka n k eh ad ir an pro gr ampe ng em b an ga n u sa ha

b . T in gka t pa rt isipa si p ro gr am p e ng em ba n ga n u sa hac . T in gka t k ep u asa n te rh ad ap pro g ram pe ng e mb an ga n

usa h ad . T in gka t m a nfa at PPU S te rha da p pe la ku u sa hae . T in gka t ha mb ata n PP US te rh ad a p ki ne rja pe ru sa ha an

Ka pas ita s d anin t eg r it asBu pa ti /W alikot a

2 a . T in gka t pe ma ha ma n k ep al a d ae ra h ter ha da p m as alahdu ni a u sa ha

b . T in gka t pro fesi o na lisme bi rok rat d ae ra hc . T in gka t k or up si ke p al a d ae ra hd . T in gka t k ete ga sa n k ep ad a d ae ra h te rha d ap k or up si

bi rok ratn yae . T in gka t k ew ib a wa a n ke pa la da e rahf . T in gka t ha mb ata n ka p asi tas d a n in teg ri ta s ke pa la

da era h te rh ad ap du n ia u sa haBia ya tra n s ak si d idae ra h

9 ,9 a . T in gka t ha mb tan pa ja k da n r etrib u si d ae ra h ter ha d apkin er ja p er us ah aa n

b . T in gka t ha mb ata n b ia ya t ra ns ak si ter ha da p k in er jape rus ah a an

c . T in gka t pe mb ay ara n d o na si te rha d ap p e md ad . T in gka t pe mb ay ara n b ia ya in fo rm al p e la ku u sa ha

te rh ad a p po li si sPe ng e lolaa nin f ra str ukt u r fisikdae ra h

3 5 ,5 a . Tin gka t k ua li tas inf ra stru kturb . La ma pe rba ik an in fras tr uktu r bi la m e ng alam i ke ru sak anc . T in gka t pe ma kaia n g en er atord . La ma ny a p em ad am an li st rike . T in gka t ha mb ata n inf ra struk tur ter ha da p k in erja

pe rus ah a anKe am a nan d a nre so lus i k on fl ik

4 a . T in gka t k ej a dian p e nc urian di te mp at u sa hab . Kau li tas p e na ng a na n m asa la h k rim in al oleh p o li sic . Kua li tas p e na ng a na n m asa la h d em o nst ra si b u ruh oleh

po li sid . T in gka t ha mb ata n ke am a na n d an pe ny eles ai an

ma salah terh a da p ki ne rj a p eru sa ha a nPe ra tura n d ae ra h 1 a . Per ma sal ah a n yu rid is

b . Per ma sal ah a n su bs tan sic . Per ma sal ah a n p rin si p

Su mb er : KPP OD, 2 00 7

responden di seluruh daerah mencapai12.187 orang dengan rata-rata sekitar50 responden di tiap daerah. Sedangkanjumlah responden dari asosiasi usahasebanyak 729 orang atau sekitar 3asosiasi di tiap daerah.


F O K U S

daerah tertinggal. Rendahnya skor padaindikator ini disebabkan sebagian besarpelaku usaha tidak mengetahui programpemerintah daerah mengenai pengem-bangan usaha. Salah satu bahan temuanyang menarik dari kajian ini adalah mes-kipun program pengembangan usahaditujukan untuk pelaku usaha kecil,namun kenyataannya pelaku usahabesar yang lebih banyak memanfaatkanprogram tersebut dibanding pelakuusaha kecil. Pada beberapa daerahtertinggal, program pengembanganusaha swasta belum banyak dirasakankehadirannya oleh pelaku usaha. Bilapun ada, program tersebut tidak berda-sarkan kebutuhan pelaku usaha lokal.Daerah tertinggal yang mempunyai skortertinggi pada indikator programpengembangan usaha swasta adalahKabupaten Gunung Kidul (85,0), Kabu-paten Kulon Progo (76,7), dan Kabu-paten Enrekang (68,1); sebaliknya skorterendah adalah Kabupaten ManggaraiBarat (20,6), Kabupaten Selayar (21,4),Rote Ndao (23,9), Kabupaten Manggarai(26,2), dan Kabupaten Trenggalek(26,3).

Kebutuhan lahan yang semakintinggi di perkotaan sementara sifatluasan lahan yang bersifat stagnan,menyebabkan skor terendah dalamindikator akses terhadap lahan usahadan kepastian usaha didominasi olehkota-kota. Sebagian kota juga dinilaimempunyai waktu yang lama dalampengurusan sertifikat tanah. Daerah

tertinggal yang mempunyai skor tertinggidalam indikator ini adalah KabupatenTimor Tengah Utara (99,4), KabupatenLembata (95,8), Kabupaten LombokTimur (89,6), Kabupaten Rote Ndao(89,2), dan Kabupaten Timor TengahSelatan (87,7); sebaliknya daerahtertinggal dengan skor terendah adalahKabupaten Sumba Barat (48,2),Kabupaten Kulon Progo (53,0),Kabupaten Barru (54,5), KabupatenBima (55,4), dan Kabupaten Samosir(57,7).

Indikator kebijakan infrastrukturdaerah merupakan indikator yang palingberpengaruh dalam tata kelola ekonomidaerah, karena bagi pelaku usaha,kondisi infrastruktur sangat menentukanbiaya distribusi faktor input dan faktoroutput produksi. Dari persepsi pelakuusaha, beberapa daerah tertinggalmasuk dalam penilaian yang buruk.Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupa-

ten Lembata, dan Kabupaten Alormempunyai penilaian terburuk dalamkualitas jalan; Kabupaten Lingga,Kabupaten Lembata, dan KabupatenAlor dinilai buruk dalam kualitas lampupenerangan jalan. Sementara dalam halperbaikan infrastruktur, Kabupaten Niasdan Kabupaten Nias Selatan dinilailamban dalam memperbaiki infrastrukturjalan, juga dalam hal perbaikan lampupenerangan jalan. Secara keseluruhanvariabel, daerah tertinggal yangmempunyai skor tertinggi dalamindikator kebijakan infrastruktur daerahadalah Kabupaten Madiun (84,2),Kabupaten Selayar (82,3), dan Kabu-paten Takalar (78,8); sebaliknya yangterendah adalah Kabupaten Rokan Hulu(28,7), Kabupaten Nias Selatan (31,7),Kabupaten Nias (39,5), KabupatenLembata (41,2), dan Kabupaten Bima(43,7).

MENUJU TATA KELOLA EKONOMIDAERAH TERTINGGAL YANG LEBIHBAIK

Indikator kebijakan infrastrukturdaerah, indikator program pengem-bangan usaha, dan indikator aksesterhadap lahan usaha dan kepastianusaha merupakan indikator denganbobot tertinggi dalam tata kelolaekonomi daerah. Artinya, ketiga indikatortersebut mempunyai pengaruh palingpenting dalam menentukan tata kelolaekonomi daerah, termasuk daerahtertinggal. Mengingat keterbatasan

Tabel 2 Perin gkat dan In deks Daerah Terting gal yang Masuk dalamPeringkat 50 Teratas Tata Kelola Ekonomi Daerah

Peringkat Indeks Provinsi Kabupaten8 72,0 Jawa Timur Madiun

1 6 70,9 Jawa Timur Situ bondo1 7 70,6 Jawa Timur Bondowoso2 2 69,9 Su lawesi Selatan Sela yar2 3 69,9 Nusa Teng gara T imur Timor Tengah Selatan3 0 68,6 Nusa Teng gara T imur Manggarai3 3 68,4 Gorontalo Goronta lo3 5 68,3 Nusa Teng gara T imur Rote Ndao3 9 68,0 Nusa Teng gara T imur Timor Tengah Utara4 0 67,9 Su lawesi Selatan Takalar4 6 67,7 Daerah Ist ime wa Yogyakarta Gunung Kidul4 9 67,4 Jawa Teng ah Banjarnegara5 0 67,4 Jawa Teng ah Rembang


Tabel 3 Perin gkat dan In deks Daerah Terting gal yang Masuk dalamPering kat 50 T erbawah Tata Kelola Ekono mi D aerah

Peringkat I ndeks Provinsi Kabupa ten193 56,8 Nusa Tenggara Timur Alor196 56,7 Jawa Timur Sampa ng201 56,3 Nusa Tenggara Ba rat Lom bok Barat206 55,7 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat207 55,6 Sumatera Utara Pakpak Bhara t210 55,1 Riau Kuntan Sing ingi216 53,7 Nusa Tenggara Timur Manggara i Barat221 52,7 Sumatera Utara D air i233 49,4 Nusa Tenggara Timur Belu238 48,2 Nusa Tenggara Ba rat Bima239 47,7 Riau R okan Hulu240 45,3 Sumatera Utara N ias243 41,4 Sumatera Utara N ias Selatan
