BAHAN KULIAH HUKUM PERNIAGAAN/PERDAGANGAN INTERNASIONAL

MATCH DAY 7

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

A. Sejarah WTO

World Trade Organization (WTO) adalah suatu organisasi perdagangan antarbangsa-

bangsa dengan kekuasaan regulasi, judicial, review dan pengayoman yang didirikan

berdasarkan Uruguay Round dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dengan

maksud untuk mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, liberal,

transparan dan prediktif dengan sengketa yang dapat diselesaikan secara adil.

Sejarah WTO sebenarnya dimulai dari GATT, yang mana GATT sering mengadakan

putaran-putaran perundingan yang membahas perdagangan dunia. Pada saat Putaran

Kedelapan (the Uruguay Round) yang dilakukan di Punta del Este, Uruguay disepakati untuk

membentuk organisasi perdagangan dunia yang disebut dengan WTO tersebut. Putaran

Uruguay yang semula dimaksudkan untuk jangka waktu 4 tahun, ternyata menghabiskan

waktu tidak kurang dari 7 tahun, yakni yang berakhir pada tanggal 15 Desember 1993

kemudian ditandatangani oleh 125 negara anggotanya pada tanggal 15 Desember 1994 di

Marrakesh, Marocco.

Paket agreement yang dihasilkan oleh Putaran Uruguay ini terdiri dari 2 (dua)

bagian, yaitu sebagai berikut:

1. The Final Act, yang terdiri dari dokumen dengan jumlah halaman lebih kurang 500 (lima

ratus) halaman yang meresmikan berdirinya World Trade Organization (WTO) dan

mengamendir aturan-aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang

sudah ada, dan,

2. Annexed to the Final Act, yang terdiri tidak kurang dari 22.500 (dua puluh dua ribu lima

ratus) halaman, yang merupakan individual national schedule terhadap akses pasar yang

berkenaan dengan barang, jasa dan pertanian.

Sebagaimana diketahui bahwa WTO resminya berdiri pada tanggal 1 Januari 1995

berdasarkan Rekomendasi Uruguay Round yang kemudian diresmikan melalui Perjanjian

Marrakesh, semula dimaksudkan sebagai suatu sekretariat untuk mengatur GATT yang

bermarkas di Geneva, Swiss. Salah satu kelebihan WTO adalah memiliki badan penyelesai

sengketa (Dispute Settlement Body) yang akan mengadili sengketa di antara para

anggotanya dan memberikan sanksi bagi negra anggotanya yang tidak mengindahkan

putusannya. Di samping itu, salah satu kekhasan WTO adalah pengambilan putusannya

yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat (konsensus) dengan segala kelebihan

dan kekurangannya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di dunia telah meratifikasi pendirian

WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57).

Ratifikasi tersebut menandakan bahwa Indonesia menyetujui pembentukan WTO dan

menggabungkan diri, sehingga terikat dengan aturan-aturan perdagangan WTO.

B.Tujuan dan Manfaat WTO

Adapun tujuan dan manfaat WTO antara lain sebagai berikut:

1. WTO menjaga perdamaian

Salah satu penyebab yang memicu Perang Dunia Ke-2 adalah masalah praktek

perdagangan dari negara-negara yang saling memproteksi produknya dan hanya

memperhatikan kepentingannya sendiri serta membangun rintangan-rintangan dagang

(trade barriers) yang memperparah depresi ekonomi (great depresion).

WTO secara konsekuen berusaha untuk menghilangkan trade barriers,

menghilangkan proteksi dan meminimalisir besarnya tariff. Hal ini dapat menstimulasi

timbulnya terus terciptanya perdamaian di antara negara-negara yang saling berinteraksi

dalam bidang perdagangan.

2. WTO menyelesaikan sengketa secara baik

Sebagaimana diketahui WTO mempunyai suatu badan penyelesai sengketa (Dispute

Settlement Body) dengan dilengkapi aturan yang cukup kompetitif.

3. WTO mendasari aksinya kepada aturan main yang jelas

WTO tidak berdasarkan kekuasaan (power) tetapi berdasarkan peraturan.

Agreement-agreement WTO berlaku untuk semua anggota, baik negara besar atau kecil.

4. WTO memangkas biaya-biaya hidup

Salah satu sasaran WTO adalah mendorong perdagangan bebas antara lain dengan

jalan menghapuskan proteksi perdagangan, karena proteksi perdagangan memerlukan biaya

yang mahal, dengan dihapuskannya proteksi, biaya atau harga barang menjadi semakin

murah.

5. WTO melindungi konsumen

Dengan dilaksanakannya prinsip perdagangan bebas, membuat negara-negara

bersaing untuk meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing. Hal ini membuat

konsumen akan mempunyai banyak pilihan dan harga akan semakin kompetitif serta mutu

barang menjadi semakin baik.

6. WTO menaikan pendapatan

Banyak angka statistik menunjukkan bahwa income negara atau individu semakin

tinggi setelah dibukanya perdagangan bebas.

7. WTO merangsang pertumbuhan ekonomi

Sering dikatakan bahwa perdagangan bebas dapat merangsang pertumbuhan

ekonomi yang berarti juga memperluas lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dalam hal ini jika

negara yang bersangkutan tidak dapat menyesuaikan diri akan terjadi hal sebaliknya.

Misalnya pekerjaan dalam negeri akan banyak hilang karena masuknya barang impor atau

industri padat teknologi yang mematikan industri dalam negeri.

8. WTO memangkas biaya perdagangan

WTO memperlakukan beberapa prinsip perdaganngan seperti nondiskriminasi,

transparansi, meningkatkan kepastian, penyederhanaan dan standarisasi prosedur pabean,

menghilangkan red tape, data base informasi yang tersentralistik, fasilitas perdagangan dll.

Pemberlakuan prinsip tersebut akan banyak memangkas biaya-biaya perdagangan yang

tidak diperlukan, sehingga membuat sistem perdagangan menjadi semakin efisisen.

9. WTO menghindari kepentingan sempit dari kelompok tertentu

Bisa jadi ada kepentingan sempit dari kelompok tertentu yang menginginkan agar

dilakukannya pembatasan impor atau hambatan dagang lainnya. Bila hal tersebut dilakukan

akan dihukum bersalah oleh WTO, dengan begitu negara-negara anggota WTO terhindar

dari kepentingan-kepentingan sempit seperti itu.

10. WTO mendorong terciptanya pemerintahan yang baik

Banyak ketentuan dalam WTO yang mendorong secara langsung atau tidak langsung

bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Contohnya WTO menganjurkan adanya

transparansi bagi pengaturan perdagangan di setiap negara anggota dan pemberlakuan hak

yang sama antara masing-masing negara anggota atau mempersamakan kedudukan

produsen dalam negeri dengan luar negeri. Prinsip-prinsip seperti itu akan memotong jalur

korupsi sekiranya ada di kalangan pengambil kebijaksanaan dari suatu negara.

Di samping manfaat WTO sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa

kebijaksanaan WTO yang mensuport daya guna dan manfaat dari WTO. Kebijaksanaan-

kebijaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- membantu melakukan promosi ekspor;

- mendukung perkembangan ekonomi yang sedang berkembang atau ekonomi dalam masa

transisi;

- bekerjasama dalam pembuatan kebijaksanaan ekonomi global;

- memberikan akses informasi kepada publik

- notifikasi rutin jika ada anggota yang melakukan trade measure yang baru atau

mengubah yang lama.

Sedangkan yang menjadi fungsi dari WTO adalah seperti yang terdapat dalam Article

III dari Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia), yaitu sebagai berikut:

� Memfasilitasi implementasi, administrasi, operasi, dan menjalankan tujuan-tujuan dari

agreement pendirian WTO dan multilateral trade agreements.

� Menyediakan framework dalam rangka implementasi, administrasi, dan operasi dari

plurilateral trade agreements.

� Menyediakan forum untuk negosiasi di antara para anggotanya terhadap masalah yang

berkenaan dengan hubungan dagang multilateral berdasarkan agreement pendirian WTO.

� Menyediakan framework terhadap implementasi dari hasil-hasil negosiasi di antara para

anggotanya terhadap masalah yang berkenaan dengan hubungan dagang multilateral.

� Menatausahakan the understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of

Disputes.

� Menatausahakan the Trade Policy Review Mechanism.

� Bekerjasama secara patut dengan badan-badan internasional khususnya dengan

International Monetary Fund (IMF) dan the International Bank.

� Menyelesaikan sengketa perdagangan dengan menatausahakan Dispute Settlement

Understanding (DSU).

� Memonitor kebijaksanaan perdagangan internasional.

C. Perjanjian-perjanjian Dalam WTO

Banyak perjanjian atau kesepakatan yang tela dibuat dan diberlakukan oleh WTO

kepada negara-negara anggotanya. Secara garis besar perjanjian dan kesepakatan yang

dibuat antara lain tentang:

1. Kesepakatan pembentukan WTO.

2. Perdagangan barang (basic principles-General Agreement on Tariff And Trade (GATT)).

3. Perdagangan jasa (basic principles-General Agreement in Services (GATS)).

4. Pengaturan tentang Hak Milik Intelektual (basic principles-Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)).

5. Prosedur penyelesaian sengketa.

6. Perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang.

7. Prinsip-prinsip perdagangan bebas lainnya.

D. Prinsip-prinsip Dasar WTO

Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya free trade yang tertib

dan adil, WTO memberlakukan beberapa prinsip, yang terpenting ada 4 prinsip utama,

yaitu:

1. Prinsip Most Favoured Nations

Prinsip ini maksudnya adalah bahwa suatu perdagangan mestilah dijalankan

berdasarkan asas nondiskriminasi, yakni tidak membeda-bedakan antara satu anggota

GATT/WTO dan anggota lainnya.

2. Prinsip Tariff Binding

Setiap negara anggota WTO terikat dengan berapapun besarnya tariff yang telah

disepakati. Yang dimaksud dengan tariff tidak lain dari suatu pajak yang ditarik oleh

pemerintah atas barang-barang impor, yang menyebabkan menjadi semakin tingginya harga

barang tersebut di pasar domestik.

Tariff impor mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Tariff sebagai pajak.

b) Tariff untuk melindungi produk domestik.

c) Tariff untuk membalas negara pengekspor yang memproteksi produk yang diekspor

tersebut.

d) Tariff sebagai redistribusi yang terselubung.

3. Prinsip National Treatment

Prinsip perlakuan yang sama terhadap pelaku bisnis domestik dan non domestik.

4. Prinsip Non-Tariff Barriers

Prinsip non-tariff barriers atau non-tariff measures adalah tindakan dari negara-

negara tertentu anggota WTO yang dengan maksud melindungi industri dalam negerinya,

melakukan perlindungan-perlindungan tertentu yang dilakukan tidak dengan cara yang

bersifat tariff measures. Hal ini tidaklah dapat dibenarkan, jika harus memberikan

perlindungan haruslah dengan perlindungan tariff. Model-model perlindungan yang bersifat

non-tariff sangat beragam, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

a) sistem quota (restriksi

kuantitatif);

b) regulasi kesehatan, hewan,

tanaman, hak buruh, HAM,

keamanan nasional;

c) arbutrary technical standards;

d) kurangnya transparansi;

e) technical standards;

f) subsidi ekspor;

g) subsidi produksi;

h) credit guarantees;

i) tax incentive;

j) custom inspections;

k) custom duty and other charge

of imports;

l) marks of origin;

m) state trading;

n) import or export licenses;

o) melanggar freedom of transit;

p) dumping;

q) fees and formalities yang

berkenaan dengan ekspor-

impor;

r) consular transaction;

s) licensing;

t) pembatasan exchange control;

u) statistical services;

v) documentation and certification;

w) analysis and inspection;

x) guarantine, sanitation and

fumigation;

y) Dll

Karena sangat beragamnya model perlindungan yang bersifat non-tariff, maka

sangatlah sulit untuk diatasi masalah ini. Karena itu sangat diharapkan kesadaran dari

masing-masing anggota untuk bersikap fair untuk sama-sama menunjang pemberlakuan

prinsip perdagangan dunia yang bebas ini.

E. Kontroversial Terhadap WTO

Walaupun banyak orang di banyak negara dapat merasakan faedah dari eksistensi

WTO, tetapi banyak juga yang mengajukan kritik baik oleh pengamat ataupun oleh pihak

pelaku perdagangan. Kelemahan-kelemahan mendasar yang sering dianggap merupakan

kontroversial dari WTO adalah sebagai berikut:

1. WTO melanggar otoritas nasional suatu negara.

2. WTO tidak transparan dalam mengambil keputusan.

3. Putusan WTO tidak dapat dipaksakan berlakunya.

4. WTO memaksakan kehendak kepada negara-negara anggotanya.

5. WTO menciptakan perdagangan bebas at any cost.

6. WTO hanya berkepentingan dengan kepentingan komersil dan tidak memprioritaskan

pembangunan.

7. WTO hanya berkepentingan dengan kepentingan komersil dan tidak memprioritaskan

proteksi lingkungan hidup.

8. WTO hanya berkepentingan dengan kepentingan komersil dan tidak memikirkan

masalah keamanan makanan, kesehatan dan keamanan manusia.

9. WTO berakibat pada hilangnya pekerjaan banyak orang dan memperlebar jurang antara

yang kaya dan yang miskin.

10. Negara kecil kurang berperan di WTO.

11. WTO menjadi alat lobi bagi negara besar.

12. Negara yang lemah tidak punya pilihan selain bergabung dengan WTO.

13. WTO tidak demokratis.

Catatan: semua materi dalam bab ini disarikan dari Munir Fuady, 2004, Hukum Dagang

Internasional (Aspek Hukum dari WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-81.

Perkembangan terkini WTO dapat diakses melalui website resmi WTO http://www.wto.org

MP7™