1. Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa, bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa, yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa anggota jabatan BPD adalah 6 tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan. Disamping BPD di desa dapat dibentuk lembaga lain, yang dittetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan berupa lembaga kemasyarakatan, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPM). Lembaga kemasyarakatan ini membantu pemeritah desa dalam upaya pemberdayaan masyrakat desa.

2. Keuangan DesaPengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan berupa :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kotac. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

kabupaten/Kotad. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah

Kabupaten/kotae. Hibah dan sumbangan pihak ke-3

Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh kepala desa, yang dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh kepala desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ini sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kerjasama desa

Untuk kepentingan pembentukan, desa dapat mengadakan kerjasama, yang diatur dengan keputusan bersama dan dilakukan yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat. Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga, dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pelaksana dari kerjasama ini dapat dibentuk badan kerjasama.

Pemerintah kabupaten/kota, atau pihak ketiga lainnya, dalam melakukan pembangunan kawasan pedesaan harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan ini diatur dengan perda, dengan memperhatikan:

1. Kepentingan masyarakat desa2. Kewenangan desa3. Kelancaran pelaksanaan investasi4. Pelestarian lingkungan hidup5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan perda, dimana perda dimaksud wajib menghormati hak, asal usul, dan adat istiadat yang berlaku didesa.

Daftar pustaka

http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/12/dpr-ri-kepala-desa-harus-belajar-accounting/#sthash.4spF5lFN.dpufDaeng Sudirwo. Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung Penerbit Angkasa, 1985.hlm.41