BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DODI RIYADMADJI

Kepala BPP KEMENDAGRI

UU No. 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Psl 209 (1); Psl 219 (1) dan (2); Psl 374 (4)

Psl 386 s.d Psl 390

UU No.18 thn 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (Psl 6 (1); Psl 18 (1) dan Psl 21 (2)

DASAR PELAKSANAAN KELITBANGAN & INOVASI DAERAH

Perber Menristek dan Mendagri No.03 & 36 thn 2012

Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Psl 16 (2)

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri

PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Permendagri No. 17 thn 2016 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah

PP No. 18 thn 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat

Daerah

UU No 12 thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Ketentuan Umum dan

Lampiran tentang Penyusunan Naskah Akademik)

Perpres No 11 thn 2015 tentang Kementerian Dalam

Negeri Psl 32 (1); Psl 33 (1) dan (2)

URGENSI INOVASI DAERAH Tidak ada bangsa atau industri yang maju dan

mampu bersaing tanpa adanya inovasi.

Inovasi adalah cara untuk memenangkan persaingan baik dikalangan masyarakat maupun pemerintah.

Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yang lebih cepat.

Inovasi bermakna perlawanan terhadap kemapanan (comfort zone) yang kadang-kadang tidak mudah untuk diterima.

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi

Dan Menteri Dalam Negeri no 03 dan no 36 TAHUN 2012

Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

UU 18 Tahun 2002

Tentang Sinas Iptek

UU 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Pembinaan

Umum Pembinaan

Teknis

Peraturan Pemerintah

tentang Inovasi Daerah

Permendagri tentang

Inovasi Daerah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POSISI SUATU

KEBIJAKAN

Posisi

Kebijakan

Nilai-nilai

(Values)

Tujuan

Keyakinan

(Benefits)

Fakta

Struktur umum Kebijakan

Kebijakan sbg

pernyataan, penyikapan,

dan tindakan pemerintah

u/tujuan tertentu dengan

mengubah/mempengaru

hi faktor tertentu (atau

menetapkan hal

tertentu).

• Bertujuan

(Purposive)

• Kontekstual

• Paradigma –

norma ideal,

keyakinan, fakta

Piranti Hukum (Legal devices)

Alat Institusional /Organisational

(Institutional /Organizational

Devices)

Mekanisme Operasional

(Operational Mechanism)

Tatanan Sosial (Social Arrangements)

Regulasi

Deregulasi

Penyediaan Infrastruktur (Infrastructur Provisions)

Insentif Keuangan / Pembiayaan / Pajak

(Incentives / Rewards)

Informasi & Bimbingan

(Information &

Guidance)

Prakarsa

u/Mempengaruhi

(Influencing Initiatives)

Dampak (Effects)

“Aspek” Instrumen Kebijakan

Kelompok “Bentuk” Alat/Instrumen

Kebijakan (Forms of Policy Tools)

Kebijakan Inovasi

Kebijakan inovasi (innovation policy), merupakan kelompok kebijakan yangmempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk

inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan :

Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” fungsi/ kegiatan/proses)dalam sistem inovasi;

Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/prosesdalam sistem inovasi (ini juga berarti

meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem);dan

Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar-fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi

dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi. Kebijakan inovasi secara

“konsep” bertumpu pada pendekatan sistem terhadap proses inovasi(memanfaatkan pendekatan/kerangka sistem inovasi untuk

menterjemahkan implikasi kebijakannya).Dalam perkembangan praktiknya, kebijakan inovasi bukan saja menjadi kebijakan

horisontal yang terkait dengan bidang “tradisional” lainnya seperti kebijakan ekonomi (secara umum), kebijakan industri (dalam

arti sektoral) dan kebijakan iptek. Simplifikasi dari pengertian cakupan kelompok kebijakan inovasi (dalam konteks sistem

inovasi) adalah seperti diilustrasikan pada slide selanjutnya.

Kerangka Kebijakan Inovasi

Kebijakan Inovasi

Kebijakan Pendidikan :

• Pengetahuan &

Keterampilan; • Kreatifitas; • Profesionalisme; dan • Kewirausahaan

Kebijakan Ekonomi Makro : • Moneter;

• Fiskal; • Perdagangan

Kebijakan Industri :

• Investasi;

• Perpajakan – Subsidi; • Insentif;

• Regulasi - Deregulasi

Kebijakan Daerah

Kebijakan Teknologi

Kebijakan Litbang

Kebijakan Sains

Kemajuan Industri : Daya Saing, Kapasitas

Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan

Perbaikan Bisnis yg ada

Perkembangan

Investasi

Perkembangan Bisnis

Pemula yg Inovatif

INOVASI DAERAH

1. PENINGKATAN EFISIENSI;

2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS; 3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; 4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;

5. BERORIENTASI KEPADA

KEPENTINGAN UMUM;

6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN

7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.

APABILA

APARATUR

APABILA

INOVASI

TIDAK

INOVASI

GAGAL

DIPIDANA,

TERSEBUT

BERDASARKAN DILAKUKAN

PRINSIP2 DALAM UU DAN

DITETAPKAN OLEH PERATURAN

KEPALA DAERAH SERTA DILAPORKAN KEPADA MENDAGRI

SEMUA BENTUK PEMBARUAN DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN

PERATURAN KEPALA DAERAH

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN

PENYELENGARAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD

RINCIAN INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH

INDEKS INOVASI DAERAH

Input Proses Output Outcome

• Visi;Misi • Lembaga

Kelitbangan • Penghargaan Bagi

Inovator • Regulasi • Kepedulian SDM • Dukungan Anggaran • Optimalisasi CSR • Penggunaan TI • Pengelola Inovasi

• Sosialisasi Kebijakan • Bimtek Inovasi • Inovasi Di RPJMD • Program Dan

Kegiatan Di Renstra OPD

• Jejaring Inovasi • Replikasi • Pedoman Teknis • Tingkat Partisipasi

Stakeholder

• Jumlah inovasi

yang dihasilkan • Jumlah

Pendapatan Perkapita

• Jumlah Lapangan Kerja

• Jumlah Peningkatan Investasi

• Jumlah Peningkatan PAD

• Opini BPK • Nilai Capaian Lakip • Nilai IPM

• Kualitas

peningkatan perizinan

• Kualitas Inovasi • Ketersediaan

Informasi Layanan • Penyelesaian

Layanan Pengaduan • Kemudahan

Informasi Layanan • Kemudahan Proses

Inovasi Yang Dihasilkan • Online Sistem • Kecepatan Inovasi • Kemanfaatan Inovasi • Tingkat Kepuasan Inovasi

Indikator Inovasi Daerah

Keterangan

Indeks Inputan Satuan Pemda

Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah

NILAI KOMPOSIT

• Inovasi per satuan + Inovasi seluruh pemda = inovasi daerah

PEMDA YANG MENGIKUTI IGA 2017

Provinsi • 15 Pemda

Kota • 30 Pemda

kabupaten • 65 Pemda

120 Pemda

INOVASI DALAM DATABASE KEMENDAGRI

Tata Kelola Pemerintahan

107

Pelayanan Publik 273

Inovasi Bentuk Lainya 194

574 INOVASI DAERAH

Kantor: Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat - Telp/Fax: (021) 3923445 / 3924628 - Website: http://litbang.kemendagri.go.id

Terima Kasih