KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 63 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN

AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI201 0

ti.lIt:.li.

Daftar isi

PERATURAN MENTERIDA1AMNEGERtNOMOR63TAHUN2010............ ...................1

BAB I

KETENTUAN UMUM .,....................5

BAB IITUJUAN PENANGGULANGAN GAKY.......... .....,............"...7

BAB IIIPERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY ....,......,......7

BAB IVPELAKSANAAN ........... ......"........8

BAB VPERAN SERTA MASYARAKAT ....................13

BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN ..............14

BAB VIIPE1APORAN................ ............18

BAB VIIIPENDANAAN ................ ............16

BAB IXKETENTUAN PENUTUP 16

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 63 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUANAKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah melaksanakanpenanggulangan gangguan akibatkekurangan yodium sebagai bagian dariurusan pemenintahan bidang kesehatansebagai urusan pemerintahan yang bersifatwajib serta diarahkan untuk peningkatanindeks pembangunan manusia;

b. bahwa kekurangan yodium secara terusmenerus di dalam tubuh manusia akanmengakibatkan terganggunya kesehatan,sehingga perlu dilakukan penanggulangansecara cepat dan terpadu denganmengikutsertakan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Dalam Negeri tentang PedomanPenanggulangan Gangguan AkibatKekurangan Yodium di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999tentang Perlindungan konsumen(Lembaran Negara Republik lndonesiafahun 1999 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik lndonesiaNomor 3821);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 20A4Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah di ubah beberapa kali,

i?#: I ?r1?1y"iffi ?: y',l:il? Hr"jAtas Undang-Undang Nonror 32 Tahun2044 tentang Pemerintahan Daerah(Lernbaran Negara Republik lndonesiaIahun 2008 Nomor 59, TambahanLen'rbaran Negara Republik lndonesiaNomor $aa);

3. Undang-Undang Nonror 39 Tahun 2008tentang Kementerian Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2008Nonror 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor a916);

4',i

I

]1

':irrl

I

Iil

.1

J

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 200g Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1gg1tentang Standar Nasional lndonesia (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 19g1 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3434);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi pangan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2004 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4424);

7 " Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005tentang Pedoman penyusunan danPenerapan Standar pelayanan Minirnal(l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun2005 Nomor 1S0, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 45g5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor Zg Tahun 2005tentang Pedoman pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNega, a Republik lndonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007tentang Pembagian Urusan pemerintahanAntara Pernerintah, pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82.,

Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor a737);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2008 Nornor 19, TambahanLembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4815);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 Nomor 21 ,

Tarnbahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4817);

1 2.Keputusan Presiden Republik lndonesiaNomor 69 Tahun 1994 tentang PengadaanGaram Konsumsi Beryodiunn;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Berita Negara Republik lndonesiaTahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PEDOMAN PENANGULANGAN GANGGUAN AKIBAT

KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh penrerintah daerah dan DPRD menurutasas otononni dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndotlesiaTahun 1945"

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

3. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnyadisingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbulkarena tubuh menderita kekurangan zat yodium secaraterus menerus dalam waktu yang lama.

4. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalamrangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsigaram beryodium pada masyarakat.

5. Garam beryodiurn adalah garam konsumsiyang komponenutamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandungsenyawa iodium (KlOo ) melalui proses iodisasi sertamemenuhi Standar Nasional lndonesia (SNl).

G. Produsen garam adalah setiap orang, pelaku usaha ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupunbukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau prosesmenghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubahbentuk barang.

7. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yangmenggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusiamaupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolongindustri pangan.

8. Fengolahan garam beryodium adalah proses pencuciandan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium yangmemenuhi SNl.

9. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam gararn.

10. Petani garam adalah orang yang terlibat langsung dalamkegiatan proses pernbuatan garam dari penguapan dan/atauperebusan air laut menjadi garam sebagai bahan baku.

11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu prosespenyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkanberbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian surnber daya yang adadalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalamsuatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktutertentu.

6

BAB IITUJUAN PENANGGULANGAN GAKY

Pasal 2

Tujuan penanggulangan GAKY di daerah:

a. meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagiaparat pemerintah daerah, produsen dan konsumenpentingnya penanggulangan GAlfl;

b. meningkatkan kualitas sumber daya manusiaIndonesia sesuai sasaran di dalam tujuan Fembangunan

millenium (millenium development goals) danRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

c. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusiakhususnya dibidang kesehatan dan pendidikanmasyarakat;

d. n'lemudahkan masyarakat mendapatkan gararnberyodium; dan

e. mempercepat pencapaian konsumsi garam beryodiumuntuk semua.

BAB III

PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY

Pasal 3

(1 ) Dalam rnencapai tujuan penanggulangan GAKY, pemerintahdaerah menyusun perencanaan penanggulangan GAKY.

(2) Perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah daerah menyusun program dan kegiatanpenanggulangan GAKY sesuai dengan RPJMD dan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Penencanaan penanggulangan GAKY sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tahapan tatacara penyusunan rencana sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 5

Perencanaan penanggulangan GAKY dituangkan dalamRencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) memuat antara lain:

a. kondisi daerah;

b. data dan lnformasi;

c. hambatan;

d. kebutuhan biaya;

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab;dan

f. target waktu pelaksanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan penanggulangan GAKY di provinsi.

(2)Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

I

menyiapkan kebijakan tentang penangulanan GAKymulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsigaram beryodium;koordinasi penanggulangan GAKy denganbupati/walikota;

fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruhpemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKy;

1e9qi1"gi pengawasan terhadap garam yang beredardr pasar termasuk pelarangan garam tidJk bEryodiumdan garam beryodiurn yang tidak memenuhi SNI;koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaankegiatan penanggulangan GAKy di kabupatenlkota;dan

koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaankegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan penanggulangan GAKysebagaimana dimaksud dalam pasal 6, gubernurmembentuk rim Koordinasi penanggurangan GAKY diprovinsi.

(2) fim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diketuai Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerahdan beranggotakan satuan Kerja perangkat Daerahdan/atau lembaga terkait daram penanggurJngan GAKY.

(3) fim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 8

(1 ) Bupati/walikota meraksanakan penanggurangan GAKydi kabupaten/kota.

d.

b.

c.

d.

e.

{t,

(2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. menyiapkan kebijakan tentang penangulanan GAKYmulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsigaram beryodium;

b. mendorong produsen garam untuk melakukanfortifikasi garam;

c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untukmengkonsumsi garam beryodium;

d. mendorong ketersediaan garam beryodium yangmemenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atauperedaran sampai keseluruh pelosok wilayahkabupaten/kota;

e. mendorong produsen garam untuk melakukanpengolahan garam beryodium;

f. pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedaganggaram, serta industri garam

g. pengawasan terhadap petanigaram, produsen, pedaganggaram, serta industri garam; dan

h. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar;dan

i. perlarangan garam tidak beryodium dan garamberyodium yang tidak memenuhi SNl.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan penanggulangan GAKYsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bupati/walikotamembentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di

kabupaten/kota.

10

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diketuai Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerahdan beranggotakan Satuan Kerja perangkat Daerahdan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY.

(3) fim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 10

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat (1) dan Pasal g ayat (1) membantu gubernur danbupati/walikota dalam mengkoordinasikan :

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pembinaan dan pengawasan; dand. pelaporan penanggulangan GAKY.

Pasal 11

(1) Camat rnelaksanakan penanggulangan GAKy dikecamatan.

(2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud padaayat(1) antara lain:

a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsigaram beryodium;

b. memantau ketersediaan garam beryodium yangmemenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atauperedaran di wilayah kerjanya;

c. pembinaan terhadap petanigaram, produsen, pedaganggaram, serta industri garam;

d. pengawasan terhadap petani garam,produsen,pedaganggaram, serta industri garam; dan

11

e. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.

(3) Dukungan pembiayaan penanggulangan GAKYdikecamatan dimasukan kedalam Rencana Ker.1a dan

Angaraan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.

Pasal 12

(4) Kepala desa/lurah melaksanakan penanggulangan GAKY

. didesa/kelurahan.

(5) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain:

a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsigaram beryodium;

b. memantau ketersediaan garam beryodium yangmemenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atauperedaran di wilaYah kerjanYa; dan

c. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.

Pasal 13

(1) Produsen harus mendukung penanggulangan GAKY.

(2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. melakukan fortiflkasigaram untuk konsumsi masyarakat;

b. mendistribusikan garam beryodium kepada konsumen; dan

c. mendorong masyarakat mengkonsumsi garam beryodium.

12

Pasal 14

(1) Dalam menjamin pelaksanaan penanggulangan GAKYsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 8,pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentangpenanggulangan GAKY.

(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat:

a. pengaturan tentang pencegahan peredaran garam nonyodium;

b. langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakatdalam mengkonsumsi garam beryodium;

c. pemantauanproduksi;

d. pemantauan peredaran garam dan konsumsi garamberyodium;

e. peran serta rnasyarakat dan produsen;

t. larangan dan kewajiban; dan

g. Sanksi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1)Dalam rnelakukan penyLlsunan perencanaanpenanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, pemerintah daerah dapat mengikutsertakanmasyarakat.

(2) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatanyang tidak sesuai dengan rencana penanggulanganGAKY yang telah ditetapkan kepada bupati/walikota ataucamat atau kepala desa/lurah,

13

(3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) harus disertaidengandata dan informasi Yang cukuP.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY

di provinsi.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.

(3) BupatiAffalikota melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKYdi desa/kelurahan.

(4) Bupati/Walikota dalam pembinaan dan penqawasan

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan

kepada carnat.

Pasal 17

Menteri Dalann NeEeri dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) berkoordinasi dengan rnenteri teknis/kepala lembaga

pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 18

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) dan aYat (2) meliPuti:

a. koordinasi pelaksanaan penanggulangan GAKY;

14

b. pemberian pedoman;

c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dand. monitoring dan evaluasi.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasar 16ayat (2) disertai dengan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 19

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud daram pasar 16ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dansinkronisasi dengan pemerintah provinsi.

(2)Pengalvasan sebagaimana dimaksud daram pasar 16ayat (2) dilakukan nrelalui koordinasi, integrasi dansinkronisasi dengan pemerintah kabupaien/kota.

(3) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) berdasarkan pada:

a. peraturan daer-ah mengenai penanggulangan GAKy;b. pengintegrasian perencanaan penanggulangan

GAKY dalann dokumen perencanaan;

c. ketersediaan dan peredaran garam beryodium; ataud. tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam beryodium.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

(1) Kepala desa/lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaanpenanggulangan GAKY kepada bupati/walikota melaruicamat.

(2)Camat menyampaikan laporan hasil pelaksanaanpenanggulangan GAKY kepada bupatiAffalikota melalui rimpenanggulangan GAKY di kabupaten/kota.

15

(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaanpenanggulangan GAKY kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaanpenanggulangan GAKY kepada Menteri Dalam Negerimelalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(5) Laporan sebagaimana dimakSud pada ayat (1), ayal (2),

dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekalidan/atau sewaktu-waktu apabila diperl ukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penanggulangan GAKY di bebankan padaAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi,Anggaran Pendapatan Dan Belan1a Daenah kabupaten/kota, AngEaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan sumberpendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalarn Negeri ini,

maka lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997

tentang Penanggulangan Gangguan Akibat KekuranganYodiurn di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

16

Agar setiap orang mengetahuinya, mrm:::l:11""pengundangan Peraturan Menteri ini dengan panerilPatannYadalam Berita Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Ja(afta - - - -

Pada tangg ul Z' Out"mber 2010

MENTERI DALAM NEGERI'

ttd

GAMAWAP FAUZI

Diundangkan di Jakartapada tanggal 2g Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAMREPUBLIK INDONESIA,

trd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESI6 fAHUN 2O1O

NOMOR 67s

yai dengan aslinyaBIRO HUKUM

(IV/a)ri:::l

.L

ti:\d!

':4,l::{&;

,^&;ffiffi

4 199903 1 001

17