juknis bantuan pemerintah tanaman pangan tahun

173

Upload: lamkien

Post on 21-Jan-2017

274 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 2: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 3: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 4: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 5: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 6: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 7: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 8: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 9: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN
Page 10: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................... i DAFTAR ISI ................................................................. ii

DAFTAR TABEL ........................................................... v DAFTAR LAMPIRAN .................................................... vii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................ 1 1.1. Latar Belakang ..................................... 1

1.2. Dasar Hukum ....................................... 4 1.3. Tujuan .................................................. 8 1.4. Sasaran ................................................ 9

1.5. Ruang Lingkup ..................................... 9 1.6. Pemberi Bantuan dan Sumber

Pendanaan ........................................... 10

1.7. Pengertian ............................................ 10

BAB II. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH ............................................... 16

2.1. Tujuan ................................................. 16

2.2. Sasaran ................................................ 16 2.3. Indikator Keberhasilan ......................... 17

BAB III. KEGIATAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH ............ 19

3.1. Kegiatan Bantuan Pemerintah .............. 19 3.2. Persyaratan Penerima Bantuan ............. 24 3.3. Penetapan Penerima Bantuan ................ 44

BAB IV. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH ............... 46

4.1. Pemberian Penghargaan ........................ 46 4.2. Bantuan Sarana/Prasarana .................. 47 4.3. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan

Gedung/Bangunan ............................... 49

Page 11: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

ii

4.4. Bantuan Lainnya Yang Memiliki

Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang

Ditetapkan Oleh PA .............................. 49 BAB V. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH .. 52

5.1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi ............................................. 52

5.2. Pengelolaan Produksi Serealia ................ 54 5.3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan .................................. 65

5.4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI .................. 67

5.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan .................................. 69

5.6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Pada Ditjen Tanaman Pangan ................ 71

BAB VI. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

PEMERINTAH ............................................... 72 6.1. Bentuk Uang ........................................ 72

6.2. Bentuk Barang ..................................... 81

BAB VII. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 83

7.1. Bentuk Uang ........................................ 83 7.2. Bentuk Barang/Jasa ............................ 87

BAB VIII. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN

DAN SANKSI ................................................ 91 8.1. Pertanggungjawaban Bantuan

Pemerintah ........................................ 91

8.2. Ketentuan Perpajakan ....................... 92 8.3. Sanksi ................................................ 92

BAB IX. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ......................................... 94

9.1. Pembinaan .......................................... 94

Page 12: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

iii

9.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 97

BAB X. MEKANISME PENYELESAIAN PEMBAYARAN

TERTUNDA KEGIATAN TAHUN 2016 ............. 108 BAB XI. PENUTUP ..................................................... 111

Page 13: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah

Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017

Tabel 2. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai

Tahun 2017

Tabel 3. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia Tahun 2017

Tabel 4. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Padi

dan Jagung Tahun 2017

Tabel 5. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2017

Tabel 6. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan Desa Mandiri Benih, Penguatan Desa Mandiri Benih dan Bantuan Benih Padi Inbrida Tahun 2017

Tabel 7. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah

Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2017

Tabel 8. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan Pemerintah Kegiatan PPHT, PPDPI dan Pestisida Tahun 2017

Page 14: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

v

Tabel 9. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017

Tabel 10. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan Alsintan Pascapanen dan

Sertifikasi Tahun 2017

Tabel 11. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2017

Page 15: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Program, Kegiatan dan Output Kegiatan

Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jendral Tanaman Pangan

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja

Lampiran 3. Format Lampiran Pertanggung Jawaban

Bantuan Operasional Lampiran 4. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian

Pekerjaan Lampiran 5. Format Berita Acara Serah Terima

Lampiran 6. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

Lampiran 7. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima

Hibah BMN

Lampiran 8. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN

Lampiran 9. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik

Negara

Lampiran 10. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik

Negara Pengadaan Satker Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota

Lampiran 11. Contoh Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Lampiran 12. Alokasi Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2017

Page 16: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor pertanian merupakan

salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi

nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut

digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian

dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri

kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik

Bruto, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja,

sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan,

penyedia bahan pakan dan bio-energi dan berperan dalam

upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Salah satu agenda NAWACITA terkait sektor pertanian

adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,

dimana dua program aksi strategis yang dicanangkan

adalah membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis

kerakyatan dan membangun kedaulatan energi berbasis

kepentingan nasional.

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya

merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh

dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang

mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir.

Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada

peningkatan produksi (ketersediaan) dan peningkatan

pendapatan. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha,

Page 17: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

2

peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha,

serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi

indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi

tersebut.

Subsektor tanaman pangan memiliki keragaman

komoditas yang cukup banyak untuk dapat

ditumbuhkembangkan sebagai sumber kehidupan bagi

rakyat Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Daftar

Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal

Perkebunan, dimana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

memiliki 36 komoditi tanaman pangan sebagai tanggung

jawab binaan.

Arah dan kebijakan Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

diprioritaskan pada padi, jagung, dan kedelai. Peningkatan

produksi komoditas strategis menjadi pilihan kebijakan

nasional subsektor tanaman pangan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan produksi hanya

dapat diupayakan dengan menggerakkan semua sumber

daya yang dimiliki, baik dari kondisi eksisting maupun

melalui pengembangan potensi baru. Mengacu pada realitas

yang ada, pemberian fasilitasi atau bantuan kepada pelaku

usaha (petani) menjadi salah satu langkah strategis untuk

mewujudkan pencapaian sasaran produksi dimaksud.

Page 18: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

3

Dalam hal ini, pencapaian sasaran produksi diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan petani.

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan, sasaran produksi komoditi strategis yang

telah ditetapkan pada tahun 2017 yaitu (a) padi sebesar

78.132.000 ton gabah kering giling, (b) jagung sebesar

25.200.000 ton pipilan kering, dan (c) kedelai sebesar

1.200.000 ton biji kering.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran

produksi tanaman pangan, pemerintah menyalurkan

bantuan untuk peningkatan produksi kepada kelompok

tani/gabungan kelompok tani dan penerima manfaat

lainnya yang dapat memberikan kontribusi peningkatan

produksi tanaman pangan.

Penyaluran bantuan pemerintah secara tepat perlu

diatur secara baik agar pelaksanaannya tertib, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta

mengakselerasi pencapaian sasaran produksi. Terkait hal

tersebut, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 dan Nomor 173/PMK.05/2016

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta

perubahannya, maka disusun Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2017.

Page 19: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

4

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang

Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang

Usaha Budidaya Tanaman.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Pangan dan Gizi.

Page 20: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

5

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

15. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang

Milik Negara.

Page 21: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

6

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

Negara/Lembaga.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung

Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada

Pengguna Barang.

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/

2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015

tentang e-Tendering.

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016

tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing.

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/

OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara

Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin

Budidaya Tanaman.

Page 22: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

7

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/

OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem

Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/

PL.130/5/2008 tentang Pedoman Pengembangan

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian.

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/

OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan

Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan

Yang Baik (Good Manufacturing Practices).

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010

tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan Pertanian.

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/

OT. 140/6 Tahun 2010 tentang Pedoman Perijinan

Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/

OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi

Keuangan Kementerian Pertanian.

32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013

tentang Sistem Pertanian Organik.

33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/

OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/

HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Page 23: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

8

Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/

10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen

Hasil Pertanian Asal Tanaman (Good Handling

Practices).

35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/

RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis

Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian.

37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman

Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan

Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun

Anggaran 2017.

1.3. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

Anggaran 2017 ini adalah untuk:

1. Memberikan acuan dalam melaksanakan penyaluran

program/kegiatan bantuan pemerintah program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bagi petugas dan

stakeholders lainnya baik di Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Page 24: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

9

2. Memberikan petunjuk pemanfaatan dana belanja

Bantuan Pemerintah kepada penerima bantuan.

3. Memberikan petunjuk bagi petugas dalam

pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban

keuangan.

1.4. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

Anggaran 2017 ini adalah terlaksananya penyaluran

bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.

1.5. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017

mengatur mengenai pengalokasian, pencairan,

penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan

Pemerintah yang bersumber dari APBN.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi :

1. Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah.

2. Tujuan penggunaan bantuan pemerintah.

3. Kegiatan, persyaratan dan penetapan penerima

bantuan pemerintah.

4. Bentuk bantuan pemerintah.

5. Rincian jumlah bantuan pemerintah.

6. Tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah.

Page 25: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

10

7. Penyaluran dana bantuan pemerintah.

8. Pertanggungjawaban bantuan pemerintah, ketentuan

perpajakan dan sanksi.

9. Mekanisme tunda bayar dan penyelesaian tunggakan

tahun 2016.

1.6. Pemberi Bantuan dan Sumber Pendanaan

Pemberi bantuan pemerintah adalah Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melalui program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan. Sumber dana adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam

DIPA TA.2017, yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja

Pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan

Tugas Pembantuan Kabupaten tersebar di 127 Satker.

Untuk rincian alokasi anggaran bantuan pemerintah

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seperti

tertera pada Lampiran 1.

1.7. Pengertian

Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai

berikut:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh

Pemerintah kepada perseorangan, kelompok

masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non

Page 26: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

11

Pemerintah.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA

adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung

jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut

Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari

PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

atas beban APBN.

5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang

selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi

kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan

pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan

menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas

untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan,

dan membayar/menyerahkan uang atau surat

berharga atau barang-barang negara.

7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh

karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan,

Page 27: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

12

membayarkan, menatausahakan, dan memper-

tanggungjawabkan uang dan/atau surat-surat

berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN

oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan

kerja selaku PA/KPA.

8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik

penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.

9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut

SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan

oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan

kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.

10. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu

dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan

dana yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain

yang dipersamakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan

oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

(BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban

APBN berdasarkan SPM.

Page 28: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

13

13. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja

sebagai tempat dibukanya rekening atas nama

satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan

Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima

Bantuan Pemerintah.

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan.

16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya

disebut CPCL adalah kelompok tani/Gapoktan

penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan

ditanami dengan menggunakan benih bantuan.

Page 29: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

14

18. Petani adalah orang perseorangan atau korperasi,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum.

19. Kelompok Tani (poktan) adalah kumpulan

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar

kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan

sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas;

dan keakraban untuk meningkatkan serta

mengembangkan usaha anggota.

20. Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) adalah

kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung

dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi

dan efisiensi usaha.

21. UPJA adalah lembaga ekonomi perdesaan yang

bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka

optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian

untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam

maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

22. Brigade adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin

pertanian prapanen dan pascapanen yang dikelola

dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi

mengkoordinir kegiatan prapanen dan pascapanen di

wilayahnya.

23. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan

berlaku secara nasional.

Page 30: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

15

24. Laporan Uji (Test Report) adalah keterangan hasil

pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban

berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian

terhadap alat dan mesin pertanian.

25. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan

dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.

26. Penyelesaian pembayaran tertunda adalah

penyelesaian pembayaran terhadap kegiatan tahun

2016 yang telah selesai pekerjaanya sesuai

kontrak/perjanjian namun belum terbayarkan

sebagian atau keseluruhan yang disebabkan

pemotongan/penghematan anggaran tahun 2016

sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26

Agustus 2016, dan pembayaran dibebankan pada

DIPA Tahun Anggaran 2017.

Page 31: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

16

BAB II

TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

2.1. Tujuan

Mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai

nasional dalam rangka pencapaian swasembada padi

berkelanjutan, swasembada jagung, dan percepatan

peningkatan produksi kedelai tahun 2017.

2.2. Sasaran

1. Mempercepat peningkatan produksi padi, jagung

kedelai untuk mempertahankan swasembada padi,

dan mencapai swasembada jagung, serta mengurangi

impor kedelai.

2. Menyediakan sarana produksi budidaya padi, jagung,

kedelai, berupa benih, pupuk, alat mesin pasca

panen, pestisida bagi kelompok tani/Gapoktan/

LMDH/Koperasi/AsosiasiProfesi/Lembaga Pemerintah

/Non Pemerintah, dan masyarakat/ lembaga lainnya.

3. Meringankan beban biaya usaha tani padi, jagung,

kedelai bagi kelompok tani/Gapoktan/LMDH/

Koperasi/Asosiasi Profesi/Lembaga Pemerintah/Non

Pemerintah, dan masyarakat/lembaga lainnya peserta

program.

4. Meningkatkan minat dan motivasi petani

berusahatani tanaman padi, jagung, kedelai

Page 32: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

17

5. Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya

padi, jagung, kedelai sesuai rekomendasi untuk

mencapai tingkat produktivitas tinggi.

6. Memperbaiki sistem perbenihan dalam upaya

penyediaan benih bermutu.

7. Mengamankan pertanaman dan produksi dari

gangguan OPT dan dampak perubahan iklim.

8. Mengamankan produksi dari susut hasil melalui

pengelolaan pascapanen.

9. Meningkatkan produksi tanaman pangan yang

bermutu.

10. Menambah lapangan kerja, meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan petani.

2.3. Indikator Keberhasilan

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan Bantuan Pemerintah pada program

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil

tanaman pangan, maka perlu ditetapkan indikator

keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan.

Indikator keberhasilan pengelolaan produksi tanaman

pangan mencakup indikator output, outcome dan impact.

Page 33: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

18

Indikator keberhasilan pemberian Bantuan Pemerintah

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

hasil tanaman pangan :

1) Indikator Output

Tersalurnya Bantuan Pemerintah bentuk sarana dan

prasarana berupa benih, pupuk, pestisida, alat dan

mesin pascapanen, serta bantuan lainnya.

2) Indikator Outcome

Meningkatnya produktivitas dan areal tanam padi,

jagung dan kedelai.

3) Indikator Impact

Meningkatnya produksi padi, jagung dan kedelai dan

pendapatan petani.

Page 34: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

19

BAB III

KEGIATAN, PERSYARATAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

3.1. Kegiatan Bantuan Pemerintah

Kegiatan dan output kegiatan Bantuan Pemerintah

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

Anggaran 2017 ditampung pada DIPA Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produksi

dan produktivitas tanaman padi dan jagung. Bantuan

Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penerapan

budidaya padi, fasilitas penerapan budidaya jagung

dan tunda bayar/penyelesaian tunggakan kegiatan

budidaya padi dan/atau jagung tahun 2016.

a. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi

Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penerapan

budidaya padi meliputi :

- Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tadah

Hujan/Lahan Kering

- Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus

- Bantuan Budidaya Padi Hibrida

- Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton

- Bantuan Budidaya Padi Salibu

- Bantuan Budidaya Mina Padi

Page 35: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

20

- Bantuan Budidaya Pengembangan Desa

Pertanian Organik Untuk Padi

- Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

b. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung

- Bantuan Budidaya Jagung Hibrida

- Bantuan Budidaya Jagung Komposit

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan

Umbi

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produksi

kedelai. Bantuan Pemerintah yang diberikan melalui

kegiatan ini antara lain fasilitasi penerapan budidaya

kedelai, dan tunda bayar/penyelesaian tunggakan

PAT/intensifikasi kedelai serta komoditas aneka

kacang dan umbi lainnya tahun 2016.

Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penerapan

budidaya kedelai meliputi:

a. Peningkatan Produksi Kedelai

b. Peningkatan Produksi Kedelai Melalui Budidaya

Jenuh Air (BJA).

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman

Pangan

Kegiatan ini untuk menumbuhkembangkan produsen

benih tanaman pangan dalam rangka mendukung

ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat

melalui bantuan desa mandiri benih, tunda

bayar/penyelesaian tunggakan kegiatan bantuan

Page 36: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

21

benih padi inbrida dan jagung hibrida tahun 2016,

dan pemberian penghargaan Petugas Perbenihan,

Produsen Benih dan Balai Benih Berprestasi.

Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penyediaan benih

bersertifikat meliputi :

a. Penguatan Desa Mandiri Benih

- Bantuan Benih Sumber

- Bantuan Biaya Sertifikasi

b. Pengembangan Desa Mandiri Benih

- Biaya Sarana Produksi dan Lainnya

- Sarana Peralatan Mesin Pengolahan dan

Pengemasan Benih

- Gudang Penyimpanan Benih

- Lantai Jemur

c. Bantuan Benih Padi Inbrida

d. Bantuan Pemerintah untuk Penghargaan Petugas

Perbenihan, Produsen Benih dan Balai Benih

Berprestasi

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari

Gangguan OPT dan DPI

Kegiatan ini untuk memperkuat perlindungan

tanaman pangan dalam rangka mengamankan

pertanaman dari serangan organisme pengganggu

tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam kegiatan

ini adalah kegiatan penerapan pengendalian hama

Page 37: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

22

terpadu (PPHT) dan penerapan penanganan dampak

perubahan iklim (PPDPI).

Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penguatan

perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT

dan DPI meliputi :

a. Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Padi

b. Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Jagung

c. Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Kedelai

d. Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi

(Pembuatan sumur pantek dan pompa air)

e. Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi

(Pembuatan Biopori)

f. Bantuan Sarana Pestisida dan/atau Herbisida

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan produksi

tanaman pangan dari susut hasil dan meningkatkan

daya saing. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu

fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan dan

fasilitas penerapan standardisasi dan mutu hasil

tanaman pangan, termasuk memfasilitasi tunda

bayar/penyelesaian tunggakan sarana tahun 2016.

1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Bantuan Pemerintah untuk fasilitas sarana

pascapanen tanaman pangan meliputi :

a. Combine Harvester Kecil

b. Combine Harvester Sedang

Page 38: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

23

c. Combine Harvester Besar

d. Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kapasitas

6 Ton/proses

e. RMU Beras Organik

f. RMU + Packing Daerah Perbatasan

g. Sarana Penanganan dan Pengemasan Beras

Bermutu (Grading dan Packing)

h. Corn Combine Harvester

i. Corn Sheller

j. Power Thresher Multiguna

2. Fasilitas Penerapan Standardisasi Dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

Bantuan Pemerintah untuk fasilitas penerapan

standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan

meliputi:

a. Sertifikasi Organik;

b. Sertifikasi Non Organik (Beras Non Organik)

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Bantuan Pemerintah yang diberikan melalui kegiatan

dukungan manajemen dan teknis lainnya adalah

penghargaan untuk Mantri Tani/KCD berprestasi.

Page 39: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

24

3.2. Persyaratan Penerima Bantuan

Secara umum, persyaratan penerima bantuan

pemerintah sangat tergantung pada karakteristik di

lapangan dan diberikan kepada kelompok tani/gapoktan

dan/atau pihak lain yang diatur secara eksplisit.

Pemberian bantuan pemerintah melalui Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan memiliki persyaratan teknis

sebagai berikut:

1. Penerapan Budidaya Padi

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan

produksi padi dan pengembangan UPPO adalah

Kelompok Tani/Gapoktan/lembaga lainnya yang

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Poktan/Gapoktan/Lembaga lainnya yang memiliki

keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang

berwenang dan direkomendasikan oleh Dinas

Pertanian yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan

oleh KPA.

Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok

yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal

dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan

diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD dan

atau Kepala UPTD dan atau Petugas Lapangan/

Penyuluh.

Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan

mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu

Page 40: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

25

minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara

serta memiliki lahan atau pun penggarap/

penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian

kegiatan.

Kelompok tani/gapoktan bersedia melaksanakan

kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia

menambah biaya pembelian sarana produksi dan

biaya operasional/pendukung lainnya, bilamana

bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Seluruh

bantuan yang telah diterima petani pelaksana

kegiatan tidak untuk diperjualbelikan.

Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan

kegiatan bersedia untuk melanjutkan usaha

budidaya tersebut pada musim tanam berikutnya

melalui swadaya atau sumber pendanaan lainnya

sesuai peraturan perundangan.

Penggunaan bantuan diutamakan pada lahan

Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan/atau

Perluasan Areal Tanam (PAT) tanaman pangan

(lahan sawah irigasi, lahan sawah rawa, lahan

sawah tadah hujan, dan lahan kering) dan lahan

non tanaman pangan seperti lahan inhutani,

lahan transmigrasi, dan lain-lain, sedangkan

untuk beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota yang

arealnya sangat terbatas dan tidak

memungkinkan pelaksanaan kegiatan pada lokasi

Page 41: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

26

PIP dan atau PAT, maka dimungkinkan kegiatan

tersebut di alokasikan pada areal eksisting dengan

syarat peningkatan produktivitas menjadi tujuan

utama kegiatan dan memberikan kontribusi yang

signifikan.

Untuk Gapoktan atau Kelompok Tani penerima

bantuan budidaya padi organik/desa pertanian

organik, harus memiliki komitmen mengikuti

proses sesuai dengan SNI 6729 : 2016 tentang

Sistem Pertanian Organik.

Penerima bantuan Unit Pengolahan Pupuk

Organik (UPPO) diutamakan pada lahan Desa

Pertanian Organik tahun 2016, 2017 dan rencana

tahun 2018, Desa Organik Swadaya, Desa Organik

di Daerah Perbatasan, lokasi lainnya yang

mendukung peningkatan produksi padi, jagung

dan kedelai (pajale) atau lokasi lainnya sesuai

rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/

Kota/Provinsi.

Penerima bantuan Unit Pengolahan Pupuk

Organik (UPPO) harus menyediakan lahan sebagai

tempat bangunan/rumah kompos dan kandang

yang dikukuhkan dengan surat pernyataan Hibah

Tanah/Hak Guna Pakai atau dengan perjanjian

lainnya.

Page 42: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

27

Apabila Bantuan Pemerintah disalurkan melalui

Mekanisme Transfer Uang maka kelompok

tani/gapoktan, harus memiliki rekening yang

masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah

(BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat.

Rekening bank dimaksud adalah rekening

kelompok tani/gapoktan penerima bantuan. Jika

menggunakan rekening gapoktan, mekanisme

pengaturan antar kelompok tani agar diatur lebih

lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/

Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

Kelompok tani/gapoktan pelaksana kegiatan,

membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup

menggunakan dana bantuan tersebut sesuai

peruntukannya dan sanggup mengembalikan

dana apabila tidak sesuai peruntukannya.

Mekanisme pengembalian, sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan

bersedia untuk melanjutkan usaha budidaya

tersebut pada musim tanam berikutnya, jika

kegiatan tersebut mencapai tujuan, secara

swadaya atau pendanaan lainnya sesuai

peraturan yang berlaku.

Page 43: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

28

2. Penerapan Budidaya Jagung

Persyaratan penerima bantuan budidaya jagung

sebagai berikut:

Gapoktan/Poktan/LMDH/Koperasi/Asosiasi

Profesi/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non

Pemerintah. Khusus untuk Gapoktan/Poktan/

LMDH yang memiliki keabsahan (pengukuhan)

dari instansi yang berwenang dan

direkomendasikan oleh dinas pertanian, yang

ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Kelompok penerima bantuan yang sudah

terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, dapat

membeli pupuk bersubsidi sesuai harga pupuk

bersubsidi.

Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok

yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal

dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan

diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD

dan/atau Kepala UPTD dan atau Petugas

Lapangan/Penyuluh.

Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan

mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu

minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara

serta memiliki lahan atau pun penggarap/

Page 44: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

29

penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian

kegiatan.

Kelompok penerima bantuan dapat di lahan

perkebunan (BUMN, swasta, perkebunan

rakyat), kawasan hutan (perhutani/inhutani),

lahan milik lembaga pemerintah/lembaga Non

pemerintah, lahan adat/ulayat, lahan

masyarakat, lahan Perluasan Areal Tanam (PAT)

baru/lahan pengembangan 2016 dan lain-lain.

Apabila lahan yang digunakan milik

perusahaan/HGU swasta atau BUMN/BUMD

atau Perum Perhutani/Inhutani, maka Badan

Hukum pemilik lahan tidak berhak mendapat

bantuan benih jagung dan sarana produksi.

Bantuan hanya boleh diberikan kepada petani/

pelaksana.

Apabila Bantuan Pemerintah disalurkan melalui

Mekanisme Transfer Uang

Kelompok tani/gapoktan dan lembaga lainnya,

harus memiliki rekening yang masih

berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN

atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat.

Rekening bank dimaksud adalah rekening

kelompok tani/gapoktan penerima bantuan. Jika

menggunakan rekening gapoktan, mekanisme

pengaturan antar kelompok tani agar diatur

Page 45: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

30

lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian

Provinsi.

Kelompok tani/gapoktan atau lembaga lainnya

pelaksana kegiatan, membuat surat pernyataan

bersedia dan sanggup menggunakan dana

bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan

sanggup mengembalikan dana apabila tidak

sesuai peruntukannya. Mekanisme

pengembalian, sesuai peraturan perundangan

yang berlaku.

3. Penerapan Budidaya Kedelai

Penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi

kedelai dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

adalah kelompok tani/Gapoktan yang telah

ditetapkan sebagai pelaksana program pengelolaan

produksi kedelai. Dana bantuan akan diberikan

dalam bentuk transfer uang. Kelompok tani/

Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah diseleksi

dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan

Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar

untuk pemberian bantuan.

Persyaratan kelompok tani/Gapoktan/LMDH/

Lembaga lainnya penerima Bantuan Pemerintah

Page 46: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

31

pelaksana kegiatan pengelolaan produksi kedelai

adalah sebagai berikut:

Gapoktan/Poktan/LMDH/Koperasi/Asosiasi

Profesi/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non

Pemerintah. Khusus untuk Gapoktan/Poktan/

LMDH yang memiliki keabsahan (pengukuhan)

dari instansi yang berwenang dan

direkomendasikan oleh dinas pertanian.

Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok

yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal

dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan

diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD dan

atau Kepala UPTD dan/atau Petugas

Lapangan/Penyuluh.

Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan

mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu

minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara

serta memiliki lahan ataupun penggarap/

penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian

kegiatan.

Kelompok tani/gapoktan bersedia melaksanakan

kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia

menambah biaya pembelian sarana produksi

dan biaya operasional/pendukung lainnya,

bilamana bantuan yang diberikan tidak

mencukupi. Seluruh bantuan yang telah

Page 47: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

32

diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk

diperjualbelikan.

Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan

kegiatan bersedia untuk melanjutkan usaha

budidaya tersebut pada musim tanam

berikutnya melalui swadaya atau sumber

pendanaan lainnya sesuai peraturan

perundangan.

Kelompok tani/Gapoktan/LMDH/Lembaga

lainnya diutamakan yang dapat melaksanakan

perluasan areal tanam baik di lahan bukaan

baru atau melalui Peningkatan Indeks

Pertanaman (PIP) karena penggunaan lahan

tersebut masih belum optimal dan berpeluang

untuk dapat ditingkatkan.

Kelompok tani/Gapoktan/LMDH/Lembaga

lainnya dengan kemampuan penerapan teknologi

usaha taninya masih belum optimal sehingga

produktivitas yang dihasilkan rendah bila

dibandingkan dengan potensi hasil dari varietas

yang ditanam, namun masih berpeluang untuk

ditingkatkan dengan penerapan teknologi

usahatani yang lebih baik.

Kelompok tani/Gapoktan/LMDH/Lembaga

lainnya penerima Bantuan Pemerintah, harus

mampu mengelola dana Bantuan Pemerintah

Page 48: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

33

meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan

barang secara transparan, efektif dan efisien,

penyaluran bantuan kepada anggotanya, penata

usahaan uang dan barang, penyetoran pajak,

pembuatan laporan dan pertanggung jawaban

pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan

perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat

Komitmen, membuat berita acara serah terima

barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak

dan sisa uang yang tidak dimanfaatkan.

Wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan

mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi

spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis.

4. Desa Mandiri Benih

Persyaratan pemberian bantuan desa mandiri benih

sebagai berikut:

Kelompok penerima bantuan adalah kelompok

tani, kelompok penangkar atau gabungan

kelompok tani dengan kelompok penangkar

penerima kegiatan Desa Mandiri Benih Tahun

Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang memiliki

keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang

berwenang dan direkomendasikan oleh dinas

pertanian, ditetapkan PPK dan disahkan oleh

KPA.

Page 49: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

34

Bersedia melaksanakan kegiatan ini dengan

sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya

sarana produksi apabila bantuan yang diberikan

tidak mencukupi.

Bersedia menyediakan lahan untuk tempat

membangun gudang dan lantai jemur dan lahan

tersebut bukan lahan sengketa.

Memiliki rekening kelompok di Bank Pemerintah

(BUMN, BUMD atau Bank Daerah) terdekat, dan

bagi yang belum memiliki harus membuka

rekening kelompok di Bank tersebut.

Membuat surat pernyataan bersedia dan

sanggup menggunakan dana bantuan sesuai

peruntukannya dan sanggup mengembalikan

dana tersebut apabila tidak sesuai dengan

peruntukannya.

Benih dari hasil kegiatan ini dimanfaatkan oleh

petani/kelompok tani setempat sehingga desa

yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan

benihnya secara mandiri. Mekanisme

pemanfaatan benih tersebut agar

dimusyawarahkan bersama petani/kelompok

tani setempat.

5. Bantuan Benih Padi Inbrida

Persyaratan lokasi dan penerima bantuan benih padi

inbrida sebagai berikut:

Page 50: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

35

Poktan/Gapoktan/Lembaga lainnya yang

memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi

yang berwenang dan direkomendasikan oleh

Dinas Pertanian yang ditetapkan oleh PPK dan

disahkan oleh KPA.

Kelompok tani/gapoktan/Lembaga Pemerintah/

Lembaga Non Pemerintah mendapatkan

rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/

Kota.

Kelompok tani/gapoktan merupakan kelompok

yang dinamis, pro aktif dan bertempat tinggal

dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan

diusulkan oleh Kepala Desa, KCD dan/atau

Petugas Lapangan/Penyuluh.

Kelompok tani/gapoktan adalah petani aktif dan

mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu

minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara

serta memiliki lahan ataupun penggarap/

penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian

kegiatan.

Kelompok tani/gapoktan/lembaga pemerintah/

Lembaga non Pemerintah bersedia

melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya

dan bersedia menambah biaya pembelian sarana

produksi dan biaya operasional/pendukung

lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak

Page 51: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

36

mencukupi. Seluruh bantuan yang telah

diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk

diperjualbelikan.

Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan

kegiatan bersedia untuk melanjutkan usaha

budidaya tersebut pada musim tanam

berikutnya melalui swadaya atau sumber

pendanaan lainnya sesuai peraturan

perundangan.

6. Pemberian Penghargaan Petugas Perbenihan,

Produsen Benih dan Balai Benih Berprestasi

Persyaratan penerima Pemberian Penghargaan

Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan Balai

Benih Berprestasi sebagai berikut:

Diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi

yang membidangi tanaman pangan kepada

Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan Balai

Benih yang diusulkan adalah petugas

perbenihan yang mempunyai prestasi tertinggi

dalam melaksanakan pengawasan mutu benih,

serta produsen benih dan balai benih lingkup

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yang

berprestasi di bidang produksi dan penyaluran

benih.

Page 52: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

37

Belum pernah menjadi juara tingkat nasional

dan tidak sedang dicalonkan dalam lomba

lainnya lingkup Kementerian Pertanian pada

waktu yang bersamaan.

7. Penerapan Penanganan DPI

Persyaratan pemberian bantuan penerapan

penanganan DPI sebagai berikut:

Kelompok Tani/Gapoktan yang memiliki

keabsahan (pengukuhan) dari instansi berwenang

yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan

memiliki motivasi di bidang penanganan DPI.

Kelompok Tani/Gapoktan diutamakan memiliki

5 anggota yang memahami penanganan dampak

perubahan iklim dan menguasai lahan minimal

10 Ha.

Kelompok Tani/Gapoktan diprioritaskan di lokasi

hamparan sawah yang berpotensi mengalami

kebanjiran/kekeringan sebagai akibat Dampak

Perubahan Iklim.

8. Penerapan PHT

Persyaratan pemberian bantuan penerapan PHT

sebagai berikut:

Kelompok Tani yang memiliki keabsahan

(pengukuhan) dari instansi berwenang yang

direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan

memiliki motivasi di bidang penanganan PHT.

Page 53: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

38

Kelompok Tani penerima diprioritaskan di lokasi

endemis atau potensi serangan OPT dengan

luasan minimal 25 Ha untuk padi, 15 Ha untuk

jagung dan 10 Ha untuk kedelai.

Kelompok tani yang memiliki peserta alumni

SLPHT/PPHT minimal 5 orang yang berperan

sebagai petani pengamat.

Berada di daerah potensi tanaman pangan dan

potensi serangan OPT.

9. Pestisida

Persyaratan pemberian bantuan pestisida sebagai

berikut:

Petani/Kelompok Tani/Gapoktan/Dinas Pertanian

Provinsi/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman

Pangan dan Hortikultura.

Bantuan pestisida disediakan sebagai stok dan

dikeluarkan apabila ada permintaan dan atau

keadaan lapangan yang membutuhkan

penanganan segera dan diperkuat dengan laporan

serta rekomendasi petugas POPT-PHP.

Bantuan Herbisida diberikan kepada kelompok

tani yang sudah dikukuhkan oleh Dinas Pertanian

Provinsi pada lokasi percepatan tanam.

Page 54: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

39

10. Bantuan Sarana Pascapanen dan Sertifikasi

a. Persyaratan Penerima Bantuan Sarana

Pascapanen

Pemberian bantuan sarana pascapanen

memperhatikan aspek lokasi dan jenis penerima

bantuan. Hal ini sangat penting karena terkait

dengan persyaratan tata kelola dari bantuan

tersebut.

1. Persyaratan Lokasi

- Memenuhi persyaratan teknis untuk

operasional sarana pascapanen disesuaikan

kondisi spesifikasi lokasi.

- Mendukung program dan kegiatan

pengembangan budidaya padi, jagung dan

kedelai di daerah sentra produksi dan atau

wilayah pengembangan kawasan tanaman

pangan.

- Memperhatikan ketersediaan dan

kebutuhan sarana di wilayah tersebut

dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana

pascapanen tanaman pangan yang masih

rendah (< 80%).

- RMU Beras Organik berlokasi di daerah

potensi beras organik untuk meningkatkan

mutu dalam rangka mendukung ekspor

beras organik.

Page 55: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

40

- RMU wilayah perbatasan berlokasi di daerah

perbatasan untuk mendukung kemandirian

pangan di wilayahnya dan ekspor beras ke

negara tetangga yang berbatasan dengan

wilayah tersebut.

2. Persyaratan Penerima

Penerima bantuan sarana pascapanen meliputi

Kelompok tani/Gapoktan, UPJA, Lembaga

Lainnya, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk

Brigade dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga

Lainnya

- Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA atau

Lembaga Lainnya yang memiliki keabsahan

(pengukuhan) dari instansi yang berwenang,

dan direkomendasikan oleh Dinas

Pertanian.

- Bersedia memanfaatkan, mengelola dan

mampu mengoptimalkan bantuan, serta

bertanggungjawab dalam memanfaatkan

dan merawat bantuan sarana pascapanen

yang diterimanya dengan baik.

- Kelompok penerima dalam memanfaatkan

bantuan harus berintegrasi dengan unit

pengelola alsintan/UPJA dalam atau di luar

Page 56: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

41

kelompok dan bersedia memobilisasi sarana

yang diterima secara bersama untuk

mendukung panen secara serentak.

- Khusus penerima bantuan sarana pengering

(dryer) dan RMU harus mampu

menyediakan lahan untuk menempatkan

dryer dan RMU, yang dikukuhkan dengan

surat pernyataan hibah atau hak guna

pakai.

- Penerima RMU beras organik harus

menyusun RUK sesuai dengan anggaran

yang tersedia.

- Memiliki komitmen yang kuat dalam

mendukung program peningkatan produksi

pertanian.

- Penerima bantuan bersedia memasarkan

sebagian hasil produksi kepada Pemerintah

untuk mendukung stok pangan nasional.

- Bersedia menandatangani Pakta Integritas

dalam rangka mempergunakan dan

mempertanggungjawabkan hibah dari

Pemerintah.

b) Pemerintah Daerah

- Penerima dan pengelola sarana alsintan

adalah Pemerintah Daerah Provinsi/

Page 57: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

42

Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas

Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Pengelolaan alsintan dalam bentuk

Brigade dan harus dilengkapi struktur

organisasi pengelolaan brigade.

- Bantuan alsintan mendukung Brigade

dalam operasionalnya diatur lebih lanjut

dalam Petunjuk Pelaksanaan yang

diterbitkan oleh Dinas Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Pengelolaan Brigade oleh Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan

berkoordinasi dengan Dinas Pertanian

Provinsi.

- Bersedia menyediakan biaya operasional

pelaksanaan brigade alsintan baik di tingkat

Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara

lain:

(1) gudang/garasi penyimpanan dan

perawatan alsintan; (2) kemampuan

memobilisasi alsintan dan (3) kemampuan

membiayai pemeliharaan alsin.

- Pengelolaan sarana pascapanen oleh

Brigade diatur oleh Dinas Pertanian Provinsi

/Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang

berlaku.

Page 58: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

43

b. Persyaratan Penerima Bantuan Sertifikasi

Kelompoktani yang memiliki keabsahan

(pengukuhan) dari instansi yang berwenang

dan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian

Bersedia, mau dan mampu mendorong akses

pasar, baik domestik maupun ekspor.

Memiliki komitmen untuk mengembangkan

sistem pertanian organik diwilayah sekitarnya.

Memiliki komitmen dalam melakukan

kerjasama atau kemitraan.

11. Pemberian Penghargaan Mantri Tani Berprestasi

Kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan

mantri tani berprestasi yaitu :

Mantri Tani yang berprestasi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya terutama dalam

koordinasi pelaksanaan pembangunan pertanian

di wilayahnya, pengumpulan, pencatatan dan

pelaporan data statistik pertanian. Dalam

melaksanakan tugas, mantri tani dikukuhkan

berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang

berwenang di wilayahnya.

Telah menduduki jabatan sebagai mantri tani

minimal 3 tahun terakhir.

Tidak sedang diusulkan sebagai calon penerima

penghargaan yang sejenis pada saat yang

bersamaan.

Page 59: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

44

3.3. Penetapan Penerima Bantuan

Tahapan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah

meliputi:

a. PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah

berdasarkan kriteria /persyaratan yang telah

ditetapkan. Seleksi penerima Bantuan Pemerintah

dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran

berjalan.

b. PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan

Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat keputusan

tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan

Pemerintah.

c. Surat Keputusan dibuat dengan ketentuan sebagai

berikut :

- Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk

barang/jasa paling sedikit memuat :

Identitas penerima bantuan

Jumlah barang/jasa

Nilai nominal barang/jasa

- Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang

paling sedikit memuat :

Identitas penerima bantuan.

Nominal uang

Page 60: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

45

Nomor rekening penerima bantuan untuk

Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang

disalurkan melalui mekanisme transfer.

Page 61: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

46

BAB IV

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk Bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dapat diberikan berupa uang dan

barang/jasa yang meliputi bantuan sebagai berikut :

a. Pemberian Penghargaan

b. Bantuan sarana/prasarana

c. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan

d. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan

pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

4.1. Pemberian Penghargaan

Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan

kepada penerima penghargaan diberikan dalam bentuk

uang, barang dan/atau jasa. Penghargaan adalah

sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi dan

keunggulan tertentu yang dapat diberikan oleh

Pemerintah kepada perorangan, petani/kelompok tani

dan Gabungan Kelompok Tani. Penghargaan diberikan

agar mereka bekerja dan berdedikasi tinggi serta

berprestasi dalam mencapai tujuan swasembada pangan

dan kemajuan pertanian Indonesia.

Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan

prestasi dalam bidang pangan dan pertanian, dan

membuat upaya untuk mempertahankan petani/

Page 62: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

47

kelompok tani dan Gabungan kelompok tani yang

berpotensi dari alih profesi. Fungsi Penghargaan

terpenting bagi pembentukan perilaku perorangan,

petani/kelompok tani dan kelompok tani yang

diharapkan adalah kebanggaan terhadap profesi yang

ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar

mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan

pertanian.

Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan

meliputi pemberian penghargaan mantri tani berprestasi

dan pemberian penghargaan Petugas Perbenihan,

Produsen Benih dan Balai Benih Berprestasi.

4.2. Bantuan Sarana/Prasarana

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana

diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga

Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan pada Lembaga

Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima

Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk

uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk Kelompok/gabungan

kelompok/lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok

masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian

yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan

Page 63: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

48

kelompok/lembaga dan pelaku Agribisnis. Bantuan

Sarana/Prasarana dimaksudkan sebagai upaya

meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu

memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan

usahataninya.

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana

meliputi bantuan budidaya padi inbrida sawah/tadah

hujan/lahan kering, bantuan budidaya padi hibrida,

bantuan benih sumber untuk penguatan desa mandiri

benih, sarana peralatan mesin pengolahan dan

pengemasan benih untuk pengembangan desa mandiri

benih, bantuan benih padi inbrida, bahan dan/ atau

alat pendukung PPHT padi, bahan dan/atau alat

pendukung PPHT jagung, bahan dan/atau alat

pendukung PPHT kedelai, bahan dan/atau alat

pendukung PPDPI padi (pembuatan sumur pantek dan

pompa air), bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi

(pembuatan biopori), bantuan sarana pestisida, bantuan

sarana herbisida, dan bantuan sarana pascapanen

(Combine Harvester Kecil, Combine Harvester Sedang,

Combine Harvester Besar, Vertikal Dryer Padi Kapasitas

6 Ton/proses, RMU Beras Organik, RMU + Packing

Daerah Perbatasan, Sarana Penanganan dan

Pengemasan Beras Bermutu (Grading dan Packing),

Corn Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher

Multiguna).

Page 64: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

49

4.3. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan

Gedung/Bangunan

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi

dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat

diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau lembaga

Non Pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang

dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi peningkatan

kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani

didaerah.

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi

dan/atau pembangunan gedung/bangunan meliputi

gudang penyimpanan benih dan lantai jemur untuk

pengembangan desa mandiri benih, bangunan vertikal

dryer padi, dan bangunan RMU Beras Organik, serta

bangunan RMU Daerah Perbatasan.

4.4. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik

Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh PA

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan

dalam bentuk uang atau barang/jasa. Bantuan

sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada

perseorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani,

kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah atau

Lembaga Non Pemerintah.

Page 65: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

50

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan

petani/kelompok tani sebagai stimulan usaha, motor

penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan

dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan

atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana

kekeringan dan Puso.

Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha

ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, on

farm, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian.

Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan

pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang

dituangkan dalam proposal RUK. Diarahkan untuk

menggerakkan usaha tani (on-farm), jaringan usaha

kelompok tani, kelembagaan SDM, pemanfaatan

sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan

tambahan pangan dan gizi keluarga dengan

mengutamakan efisiensi usaha produksi pertanian.

Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok

diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus

kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan

menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya

sehingga tercapai kemandirian kelompok tani.

Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang

memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang

ditetapkan oleh PA meliputi peningkatan produksi

Page 66: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

51

kedelai, peningkatan produksi kedelai melalui budidaya

jenuh air (BJA), bantuan budidaya pengembangan padi

khusus, bantuan budidaya padi hazton, bantuan

budidaya padi salibu, bantuan budidaya mina padi,

bantuan budidaya pengembangan desa pertanian padi

organik, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO),

bantuan budidaya jagung hibrida, bantuan budidaya

jagung komposit, sertifikasi organik, dan sertifikasi non

organik (beras non organik).

Page 67: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

52

BAB V

RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan tahun 2017 senilai Rp6.017.096.855.000,00

atau 90% dari alokasi total anggaran Ditjen TP, termasuk

alokasi anggaran untuk penyelesaian tunda bayar dan

penyelesaian pembayaran tunggakkan. Rincian alokasi

kegiatan tersebut sebagai berikut:

5.1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan

pengelolaan produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun

2017 senilai Rp362.131.177.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017

NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

Rp.(000) 1 Peningkatan Produksi Kedelai 200.000 Hektar 310.000.000

2

Peningkatan Produksi Kedelai

Melalui Penerapan Budidaya

Jenuh Air (BJA)

10.000 Hektar 42.700.000

3Fasilitasi Penyelesaian Tunda

Bayar Tahun 2016 *)9.431.177

362.131.177 Jumlah*) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan

Page 68: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

53

Untuk Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan

produksi kedelai diberikan berupa bantuan paket sarana

produksi meliputi benih, Rhizobium dan pupuk organik

dan atau kapur pertanian yang disalurkan melalui

transfer uang ke rekening kelompok tani. Jenis, volume

dan harga patokan bantuan sarana produksi per hektar

per kegiatan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) Satuan Kerja (Satker) masing-masing daerah,

sesuai kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi teknis

setempat (spesifik lokasi), dengan nilai maksimal per

hektar sesuai alokasi pada DIPA dan POK. Sebagai bahan

acuan/referensi, penyusunan jenis, volume, harga

bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan.

Tabel 2. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan per hektar Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2017

NO JENISBIAYA SATUAN

(Rp)JUMLAH (Rp)

1 Peningkatan Produksi Kedelai

Benih 50 Kg 17.000 850.000

Pupuk Organik/ Anorganik/Pestisida/

Herbisida1 Pkt 700.000 700.000

1.550.000

2Peningkatan Produksi Kedelai Melalui

Budidaya Jenuh Air

Benih 50 Kg 17.000 850.000

Pupuk Anorganik 200 Kg 2.025 405.000

Rhizobium 1 Pkt 150.000 150.000

Pestisida/Herbisida 5 Ltr 125.000 625.000

Kapur Pertanian 1 Pkt 1.240.000 1.240.000

Pengelolaan Saluran 1 Pkt 1.000.000 1.000.000

4.270.000

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

VOLUME

Page 69: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

54

5.2. Pengelolaan Produksi Serealia

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan

pengelolaan produksi serealia tahun 2017 senilai

Rp3.742.436.486.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia Tahun 2017

NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

Rp.(000) 1 Budidaya Padi Inbrida 731.925 Hektar 197.619.750

2 Budidaya Padi Hibrida 60.000 Hektar 67.500.000

3Budidaya Padi Sub

Optimal/Teknologi Hazton50.000 Hektar 119.600.000

4 Budidaya Padi Teknologi Salibu 10.000 Hektar 26.000.000

5 Budidaya Mina Padi 4.000 Hektar 20.460.000

6Budidaya Padi Organik/Desa

Pertanian Organik4.000 Hektar 9.992.000

7 Budidaya Padi/Beras Khusus 75 Hektar 196.125

8 Budidaya Jagung Hibrida 2.600.000 Hektar 2.106.000.000

9 Budidaya Jagung Komposit 400.000 Hektar 186.000.000

10Pengembangan Unit

Pengelola Pupuk Organik 1.500 Unit 262.500.000

11Fasilitasi Penyelesaian Tunda

Bayar Tahun 2016 *)746.568.611

3.742.436.486 Jumlah

Ket : *) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan

Page 70: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

55

Tabel 4. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan per hektar

Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2017

NO JENIS

BIAYA SATUAN

(Rp)JUMLAH (Rp)

1 Budidaya Padi Inbrida

Benih 25 Kg 10.800 270.000

270.000

2 Budidaya Padi Hibrida

Benih 15 Kg 75.000 1.125.000

1.125.000

3 Budidaya Padi Sub Optimal/Teknologi Hazton

Benih 40 Kg 10.800 432.000

Pupuk Organik Padat/Granul 1.000 Kg 1.500 1.500.000

POC 2 Ltr 150.000 300.000

Pembenah tanah 4 Sachet 40.000 160.000

2.392.000

4 Budidaya Padi Teknologi Salibu

Urea 200 Kg 5.000 1.000.000

NPK 150 Kg 6.000 900.000

Alat Bantu Multiguna Budidaya Salibu 1 Unit/5 Ha 3.500.000 700.000

2.600.000

5 Budidaya Mina Padi

Benih Padi 25 Kg 10.800 270.000

Bibit Ikan Nila 6.000 ekor 250 1.500.000

Pakan Ikan 250 Kg 3.000 750.000

Pupuk Urea Subsidi 400 Kg 1.800 720.000

Insektisida 10 Ltr 120.000 1.200.000

Pupuk Organik 450 Kg 1.500 675.000

5.115.000

6 Budidaya Padi Organik/Desa Pertanian Organik

Benih 10 Kg 10.800 108.000

Pupuk Organik Padat/Granul 1.500 Kg 1.500 2.250.000

Pestisida Nabati 10 Lt 5.000 50.000

MOL 30 Lt 3.000 90.000

2.498.000

7 Budidaya Padi/Beras Khusus

Benih 25 Kg 20.000 500.000

Pupuk Organik Padat/Granul 1.000 Kg 1.500 1.500.000

Urea 150 kg 1.800 270.000

NPK 150 Lt 2.300 345.000

2.615.000

8 Budidaya Jagung Hibrida

Benih 15 Kg 48.000 720.000

Urea 50 Kg 1.800 90.000

810.000

9 Budidaya Jagung Komposit

Benih 25 Kg 15.000 375.000

Urea 50 Kg 1.800 90.000

465.000

10 Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

UPPO 1 unit/20 Ha 175.000.000 175.000.000

175.000.000

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per 20 Hektar

Total Biaya per Hektar

VOLUME

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

Total Biaya per Hektar

Page 71: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

56

Rincian jumlah bantuan pemerintah yang diberikan kepada

penerima bantuan, disesuaikan dengan budidaya yang akan

dilaksanakan. Secara umum sebagai berikut :

1. Budidaya Padi Inbrida (Sawah/Tadah Hujan/Lahan

Kering)

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi inbrida

sebesar Rp270.000,00/ha, untuk pembelian/

pengadaan benih padi inbrida bermutu (varietas unggul

dan bersertifikat) dengan harga non subsidi (tidak

diperkenankan membeli benih bersubsidi yang

disediakan Pemerintah).

Untuk benih padi inbrida yang ditanam di lahan

kering apabila varietas unggul padi gogo bersertifikat

tidak tersedia maka dapat menggunakan varietas

unggul lainnya yang biasa ditanam di lahan kering,

sesuai dengan kebiasaan petani dan diketahui oleh

Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas

Provinsi atau BPTP atau UPTD BPSBTPH.

Jika benih bermutu dari padi varietas unggul lainnya

tidak tersedia maka dapat digunakan varietas unggul

lokal namun anggaran yang disediakan tidak dapat

digunakan untuk itu.

Page 72: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

57

2. Budidaya Padi Hibrida

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi hibrida

sebesar Rp1.125.000,00/ha untuk pembelian/

pengadaan benih padi hibrida.

3. Budidaya Padi Sub Optimal/Teknologi Hazton

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi sub

optimal/teknologi hazton sebesar Rp2.392.000,00/ha,

untuk pembelian/pengadaan benih padi bermutu

(varietas unggul dan bersertifikat) dengan harga non

subsidi (tidak diperkenankan membeli benih

bersubsidi yang disediakan Pemerintah). Disamping

itu digunakan pula untuk pembelian/pengadaan

sarana produksi lainnya yaitu: pupuk organik, pupuk

hayati, agensia hayati, pupuk organik cair/POC dan

pembenah tanah/dekomposer.

4. Budidaya Padi Teknologi Salibu

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi teknologi

salibu sebesar Rp2.600.000,00/ha, untuk pembelian/

pengadaan pupuk Urea dan NPK serta alat bantu

multiguna yang digunakan untuk memotong bagian

tanaman padi untuk disalibukan. Untuk 1 (satu) unit

alat bantu multiguna digunakan untuk areal seluas

5 (lima) hektar. Untuk itu perencanaan dan

Page 73: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

58

identifikasi calon penerima dan calon lokasi menjadi

hal yang penting untuk diperhatikan guna

memudahkan operasional di lapangan.

Pertanaman yang akan diterapkan dengan teknologi

salibu dapat menggunakan pertanaman swadaya

petani/poktan/gapoktan dan atau pertanaman yang

mendapatkan bantuan pemerintah sebelumnya.

5. Budidaya Mina Padi

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya mina padi

sebesar Rp5.115.000,00/ha, untuk pembelian/

pengadaan: benih padi bermutu (varietas unggul dan

bersertifikat dengan harga non subsidi/tidak

diperkenankan membeli benih bersubsidi yang

disediakan Pemerintah), bibit ikan, pakan ikan,

pupuk Urea, pupuk organik dan atau insektisida, jika

diperlukan. Bibit ikan yang digunakan adalah bibit

ikan yang bersertifikat atau mempunyai surat

keterangan sehat dari Balai Benih/Instansi lembaga

yang memproduksi benih (Pemerintah/Swasta).

Ukuran benih ikan yang digunakan disesuaikan

dengan kondisi spesifik lokasi baik secara teknis,

ekonomis dan budaya masyarakat setempat.

Pemilihan varietas padi untuk kegiatan tersebut harus

memperhatikan beberapa hal seperti: perakaran

dalam, cepat beranak/bertunas, batang kuat/tidak

Page 74: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

59

mudah rebah, tahan genangan, daun tegak dan tahan

OPT.

6. Budidaya Padi Organik/Desa Pertanian Organik

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi

organik/desa pertanian organik sebesar

Rp2.498.000,00/ha, untuk pembelian/pengadaan benih

padi bermutu dengan harga non subsidi (tidak

diperkenankan membeli benih bersubsidi yang

disediakan Pemerintah).

Penggunaan benih padi pada budidaya padi organik

mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016.

Penggunaan benih diuraikan sebagai berikut:

a) Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat

organik dan memiliki izin edar.

b) Bila benih sertifikat organik tidak tersedia dapat

menggunakan benih hasil budidaya tanaman

organik.

c) Bila benih hasil budidaya tanaman organik tidak

tersedia, dapat menggunakan benih non organik

untuk tahap awal, selanjutnya harus

menggunakan benih organik.

d) Bila butir (a), (b) dan (c) tidak tersedia, dapat

menggunakan benih yang diperdagangkan. Benih

dimaksud selanjutnya harus dilakukan pencucian

untuk menghilangkan kontaminan pada benih.

Page 75: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

60

e) Benih hasil rekayasa genetik (GMO) tidak

diperkenankan.

Disamping itu, fasilitasi dana bantuan pemerintah

digunakan pula untuk pembelian sarana produksi

lainnya yaitu: pupuk organik, pestisida organik dan

MOL (Mikro Organisme Lokal). Penggunaan pupuk

organik dan pestisida pada budidaya padi organik

mengikuti ketentuan pada SNI 6729:2016.

Penggunaan pupuk organik yang berasal dari produk

pupuk organik komersil yang beredar di pasaran

harus bersertifikat organik dan memiliki izin edar.

Pupuk organik yang proses pembuatannya dengan

pemanasan buatan dan sulit terurai pada aplikasinya

(granul) tidak diizinkan digunkan dalam sistem

pertanian organik. MOL yang digunakan bukan hasil

rekayasa genetik (GMO). Pupuk organik atau pupuk

organik produksi petani (in situ) dan atau hasil UPPO

yang memanfaatkan bahan baku di sekitar lokasi,

dapat digunakan sepanjang proses pembuatan pupuk

organik tersebut mengikuti ketentuan pada SNI

6729:2016.

Apabila komponen sarana produksi tersebut diatas

dapat disediakan sendiri oleh Kelompok Tani/

Gapoktan penerima bantuan dan sepanjang proses

produksinya/cara perolehannya mengikuti ketentuan

pada SNI 6729:2016 maka fasilitasi dana bantuan

Page 76: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

61

tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain

sesuai spesifik lokasi dan secara teknis disesuaikan

dengan tingkat perkembangan pertanian organik di

lokasi masing-masing dengan terlebih dahulu

disetujui dan atau diketahui oleh Petugas

Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/

Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan atau BPTP

setempat.

7. Budidaya Padi/Beras Khusus

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi khusus

sebesar Rp2.615.000,00/ha, untuk pembelian/

pengadaan benih padi bermutu dengan harga non

subsidi (tidak diperkenankan membeli benih

bersubsidi yang disediakan Pemerintah).

Varietas padi yang dibudidayakan adalah varietas

untuk konsumen tertentu, atau varietas lainnya yang

selama ini kebutuhan padi/beras tersebut

didatangkan dari luar negeri seperti Thai Hom Mali,

Kwao Dwak Mali, Basmati, Japonica, ketan hitam dan

beras kukus atau lainnya. Jika benih bermutu

(bersertifikat) dari varietas tersebut belum tersedia

maka dapat digunakan benih lainnya dengan

sepengetahuan dari Balai Besar Padi Sukamandi dan

atau BPTP setempat. Untuk itu, koordinasi dan

Page 77: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

62

kerjasama dengan instansi tersebut sangat

diharapkan dalam upaya penyediaan benihnya.

Disamping itu, fasilitas dana bantuan pemerintah

digunakan pula untuk pembelian/pengadaan sarana

produksi lainnya yaitu: pupuk organik padat, pupuk

Urea dan NPK.

8. Budidaya Jagung Hibrida

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya jagung hibrida

sebesar Rp810.000,00/ha, untuk pembelian/

pengadaan benih jagung hibrida dan pupuk Urea.

9. Budidaya Jagung Komposit

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan budidaya jagung hibrida

sebesar Rp465.000,00/ha, untuk pembelian/

pengadaan benih jagung komposit dan pupuk Urea.

10. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Fasilitasi atau stimulan yang diberikan pemerintah

untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan unit

pengolahan pupuk organik sebesar Rp175.000.000,00

per unit, untuk pembelian/pengadaan: rumah kompos,

mesin alat pengolah pupuk organik (APPO), ternak dan

obat-obatan, kandang komunal dan bak permentasi,

pakan ternak dan atau kendaraan roda tiga, jika

anggaran memungkinkan.

Page 78: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

63

Pengadaan bangunan, peralatan dan ternak dan

pendukung lainnya disesuaikan dengan

standar/spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh

instansi yang berwenang sedangkan pengadaan

ternak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan

Hewan dari instansi yang berwenang/Dinas

Peternakan setempat.

Disamping itu, penerima bantuan UPPO harus

menyediakan lahan sebagai tempat bangunan/rumah

kompos dan kandang, yang dikukuhkan dengan surat

pernyataan Hibah/Hak Guna Pakai atau perjanjian

lainnya.

Komponen sarana produksi (benih padi, benih ikan,

benih jagung hibrida, benih jagung komposit, pupuk

anorganik, pupuk organik, alat dan mesin pertanian,

ternak, bangunan dan lain sebagainya), hendaknya

digunakan sesuai SOP teknologi masing-masing

kegiatan agar hasil yang diperoleh sesuai yang

diharapkan.

Khusus jumlah dan varietas padi dan ikan serta

jumlah sarana produksi lainnya yang akan digunakan

disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi)

dan secara teknis disesuaikan dengan anjuran

teknologi di masing-masing lokasi, tercantum dalam

blanko Rencana Usaha Kelompok (RUK), disetujui

dan/atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh

Page 79: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

64

/Mantri Tani, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

dan/atau BPTP setempat. Sedangkan untuk benih

jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha, benih jagung

komposit 25 kg/ha serta pupuk urea disesuaikan

dengan ketersediaan anggaran.

RUK disusun oleh penerima bantuan yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat

serta hasil survei.

Benih, bibit dan sarana produksi lainnya dapat

diperoleh di kios, penangkar benih/bibit, produsen

(BUMN/BUMD/ Swasta), distributor dan atau tempat-

tempat lain yang jelas keberadaannya. Selanjutnya

kemasan dan label agar disimpan dengan baik untuk

keperluan monitoring/pemeriksaan.

Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya

yang tidak dapat difasilitasi melalui bantuan

pemerintah (APBN Tahun 2017) maupun

kekurangannya, agar ditanggung dan diusahakan

secara swadaya oleh anggota kelompok

tani/gabungan kelompok tani atau dari sumber

lainnya yang sah dan tidah saling tumpangtindih

dengan maksud mendapatkan hasil pekerjaan yang

lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar

petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani

mempunyai rasa ikut memiliki sehingga mempunyai

tanggung jawab moral untuk menyukseskan kegiatan

Page 80: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

65

tersebut dalam rangka mendukung upaya

peningkatan produksi padi tahun 2017. Apabila

terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari

DIPA APBN Tahun 2017 tersebut, maka sisa dana

dikembalikan ke kas Negara melalui mekanisme dan

peraturan perundangan yang berlaku.

5.3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman

Pangan

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

tahun 2017 senilai Rp303.673.209.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2017

NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

Rp.(000)

1

Pengembangan Desa Mandiri

Benih 200 Unit 44.000.000

2

Fasilitas Penguatan Desa

Mandiri Benih 1.102 Unit 5.482.200

3Pengadaan dan Penyaluran

Bantuan Benih500.000 Hektar 135.000.000

11 Orang

3 Balai

5Fasilitasi Penyelesaian Tunda

Bayar Tahun 2016 *)118.981.009

303.673.209

Pemberian Penghargaan

Petugas Perbenihan, Produsen

Benih, dan Balai Benih

4 210.000

Jumlah Ket : *) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan

Page 81: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

66

Tabel 6. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan Desa Mandiri Benih, Penguatan Desa Mandiri Benih dan Bantuan

Benih Padi Inbrida Tahun 2017

NO JENISBIAYA

SATUAN (Rp)JUMLAH (Rp)

1 Desa Mandiri Benih

a Sarana Produksi dan Lainnya 10 Ha 37.000.000

(Benih Pokok, Biaya Sertifikasi, Pupuk,

Bantauan Biaya Prosesing, Ongkos

Tenaga Kerja/Prosesing) Benih Pokok 250 Kg 15.000 3.750.000

Biaya sertifikasi 10 Ha 35.000 350.000

Biaya sarana produksi (Pupuk Organik) 10.000 Kg 500 5.000.000

Bantuan Biaya Prosesing 10 Paket 790.000 7.900.000

Bantuan sarana pelengkap gudang

(stapel/rak benih), karung, plastik dll

1 Paket 20.000.000 20.000.000

b Sarana/Peralatan Pengolahan dan

Pengemasan *)

1 Paket 40.000.000 40.000.000

(Seed cleaner, box driyer, sealer, troly,

mesin jahit, dll)

c Gudang 1 Unit 80.000.000 80.000.000

(Minimal : Luas 40 M2, Tinggi 4 M)

d Lantai Jemur 1 Unit 45.000.000 45.000.000

(Minimal 80 M2)

eJasa Konsultan (perencanaan dan

pengawasan)

1 Paket 8.000.000 8.000.000

210.000.000

2 Penguatan Desa Mandiri Benih

Benih Pokok 250 Kg 15.000 3.750.000

Biaya sertifikasi 10 Ha 35.000 350.000

4.100.000

3 Bantuan Benih Padi Inbrida

Benih 25 Kg 10.800 270.000

270.000

Total Biaya per unit (10 Hektar)

Total Biaya per unit (10 Hektar)

Total Biaya per Hektar

VOLUME

Page 82: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

67

5.4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari

Gangguan OPT dan DPI

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan

OPT dan DPI tahun 2017 senilai Rp83.105.375.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan

Pemerintah Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan

DPI Tahun 2017

NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

Rp.(000)

1 PPHT Padi, Jagung dan Kedelai 16.750 Hektar 12.712.000

2PPDPI Pembuatan Biopori dan

Sumur Pantek350 Hektar 389.825

3 Pestisida -

- Insectisida 297.512 Kg/Ltr 22.550.159

- Fungisida 68.475 Kg/Ltr 8.346.764

- Bakterisida 78.500 Kg/Ltr 10.028.629

- Rodentisida 1.062.900 Kg/Box 9.074.449

- Herbisida 400.000 Kg/Ltr 20.000.000

83.101.825 Jumlah

Page 83: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

68

Tabel 8. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan PPHT, PPDPI dan Pestisida Tahun 2017

NO JENISBIAYA

SATUAN (Rp)JUMLAH (Rp)

1 PPHT Padi

Pupuk Organik 25.000 Kg 600 15.000.000

Agens Pengendali Hayati (APH) 100 Kg 35.000 3.500.000

Benih Refugia 25 Kg 20.000 500.000

19.000.000

2 PPHT Jagung

Pupuk Organik 15.000 Kg 600 9.000.000

Agens Pengendali Hayati (APH) 60 Kg 35.000 2.100.000

11.100.000

3 PPHT Kedelai

Pupuk Organik 10.000 Kg 600 6.000.000

Agens Pengendali Hayati (APH) 40 Kg 35.000 1.400.000

7.400.000

PPDPI (Pembuatan Biopori)

Pipa PVC (4") 50 271.000 13.550.000

Pipa Fiting Cup PVC 200 10.000 2.000.000

15.550.000

PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek)

Paralon (2,5") 25 110.000 2.750.000

Slang Hisap 15 m 15 67.000 1.005.000

Paralon (2") 20 61.000 1.220.000

Elbow 30 11.000 330.000

Lem Paralon 10 11.000 110.000

Slang Paralon 25 46.000 1.150.000

Pompa Air 1 3.660.000 3.660.000

10.225.000

4 PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek Maluku)

Paralon (2,5") 25 165.000 4.125.000

Slang Hisap 15 m 15 73.000 1.095.000

Paralon (2") 20 125.000 2.500.000

Elbow 30 12.000 360.000

Lem Paralon 10 17.000 170.000

Slang Paralon 25 53.000 1.325.000

Pompa Air 1 4.200.000 4.200.000

13.775.000

5 Pestisida 70.000.000.000

a Insektisida 22.550.158.500

Karbofuran 59.452 kg/L 869.245.900

Imidakloprid 11.820 kg/L 1.317.602.000

Dimehipo 27.750 kg/L 1.663.822.500

Buprofezin 80.300 kg/L 7.501.935.500

BPMC 56.100 kg/L 1.926.014.300

MIPC 42.500 kg/L 1.781.228.500

Fipronil 15.750 kg/L 3.244.001.300

Flubendiamida 3.840 kg/L 4.246.308.500

b Fungisida 8.346.763.500

Metil Tiofanat 50.525 kg/L 2.957.896.000

Mankozeb dan Trisiklazol 17.950 kg/L 5.388.867.500

c Bakterisida 10.028.629.000

Tembaga Oksi Sulfat 40.550 kg/L 4.727.664.000

Tembaga Oksida 37.950 kg/L 5.300.965.000

d Rodentisida 9.074.449.000

Brodifakum 174.000 kg/L 5.074.399.000

Bahan Asap 888.900 kg/L 4.000.050.000

e Herbisida 20.000.000.000

Parakuat Diclorida kg/L

Ametrin kg/L

Isopropil Amina Glifosat kg/L

Total Biaya per 15 Hektar

Total Biaya per 10 Hektar

Total Biaya per 10 Hektar

Total Biaya per 10 Hektar

VOLUME

Total Biaya per 25 Hektar

Total Biaya per 10 Hektar

Page 84: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

69

5.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun

2017 senilai Rp1.525.680.408.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan

Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017

NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

Rp.(000)

1 Combine Harvester Kecil 610 Unit 71.691.750

2 Combine Harvester Sedang 672 Unit 98.638.000

3 Combine Harvester Besar 2.702 Unit 1.158.107.500

4 Corn Combine Harvester 100 Unit 33.000.000

5 Corn Sheller 1.506 Unit 38.519.000

6 Power Thresher Multiguna 605 Unit 14.734.200

7 Vertical Dryer Padi+Bangunan 2 Paket 1.500.000

8RMU dan Packing Daerah

Perbatasan+Bangunan20 Paket 11.600.000

9 RMU Beras Organik 1 Paket 1.780.000

10

Sarana Penanganan dan

Pengemasan Beras Bermutu

(Grading dan Packing)

6 Paket 1.800.000

11 Sertifikasi Organik 30 Unit 900.000

12Sertifikasi Non Organik (Beras

Non Organik6 Unit 180.000

13Fasilitasi Penyelesaian Tunda

Bayar Tahun 2016 *)93.229.958

1.525.680.408 Jumlah

*) Nilai yang dibayarkan sesuai hasil verifikasi BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementan

Page 85: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

70

Tabel 10. Komponen Bantuan dan Biaya Satuan Bantuan

Pemerintah Kegiatan Alsintan Pascapanen dan Sertifikasi Tahun 2017

NO JENIS SATUAN BIAYA SATUAN

(Rp) KETERANGAN

1

Combine Harvester Kecil (Daya

Motor minimal 7 kW atau 9,38

HP)

Unit 124.400.000 Harga rata-rata (range

107.250.000 s/d 153.250.000)

2

Combine Harvester Sedang

(Daya Motor minimal 11,1 kW

atau 14,87 HP)

Unit 151.171.000 Harga rata-rata (range

133.000.000 s/d 179.000.000)

3

Combine Harvester Besar

(Daya Motor minimal 31,1 kW

atau 41,67 HP)

Unit 406.171.000 Harga rata-rata (range

352.500.000 s/d 476.000.000)

4

Corn Combine Harvester

(Daya Motor minimal 20 kW

atau 28 HP)

Unit 330.000.000

5

Corn Sheller (kapasitas min. 1

ton/jam) dengan kelengkapan

2 unit terpal ukuran minimal

6 x 6 m

Unit 27.200.000 Harga rata-rata (range

23.500.000 s/d 36.000.000)

6

Power Thresher Multiguna

(kapasitas min. 500 kg/jam)

dengan kelengkapan 2 unit

terpal ukuran minimal 6 x 6 m

Unit 25.540.000 Harga rata-rata (range

21.000.000 s/d 36.033.000)

7Dryer Padi (3-6 ton/proses) +

Bangunan Paket 750.000.000

8RMU Wilayah Perbatasan +

BangunanPaket 580.000.000

9RMU Beras Organik +

BangunanPaket 1.780.000.000

10 Sarana Grading & Packing Paket 300.000.000

11 Sertifikasi Organik Unit 30.000.000

12Sertifikasi Non Organik (Beras

Non-Organik)Unit 30.000.000

Page 86: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

71

5.6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan senilai Rp73.750.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Volume dan Anggaran Bantuan Pemerintah Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman

Pangan Tahun 2017

NO JENIS BANTUAN VOLUME SATUAN ANGGARAN

Rp.(000)

1Pemberian Penghargaan Mantri

Tani/KCD Berprestasi5 Orang 73.750

73.750 Jumlah

Page 87: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

72

BAB VI

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

6.1. Bentuk Uang

6.1.1. Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan dalam bentuk uang dapat

diberikan melalui mekanisme:

a. Pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima

penghargaan atau ke rekening bendahara

pengeluaran; atau

b. Uang Persediaan (UP)

6.1.2. Pemberian bantuan sarana/prasarana

1. Pemberian bantuan sarana/prasarana dilakukan

secara langsung dari rekening Kas Negara ke

rekening penerima bantuan sarana/prasarana.

2. Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang dengan penerima bantuan sarana/prasarana

yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan yang

ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

3. Perjanjian kerjasama memuat:

a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/

dibeli;

Page 88: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

73

c. Jenis dan spesifikasi barang yang akan

dihasilkan/dibeli;

d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

e. tata cara dan syarat penyaluran;

f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan

untuk menghasilkan/membeli barang sesuai

dengan jenis dan spesifikasi;

g. pengadaan akan dilakukan secara transparan

dan akuntabel;

h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan

untuk menyetorkan sisa dana yang tidak

digunakan ke Kas Negara;

i. sanksi; dan

j. penyampaian laporan pertanggungjawaban

bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai

atau akhir tahun anggaran.

4. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam

bentuk uang, untuk barang bantuan yang dapat

diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima

bantuan yang nilai bantuannya

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas,

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari

keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana

setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh

penerima bantuan dan PPK.

Page 89: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

74

b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana,

apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%

(lima puluh persen).

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana

dalam bentuk uang Tahap I:

Penerima bantuan sarana/prasarana

mengajukan permohonan pembayaran tahap I

dengan dilampiri:

- perjanjian kerjasama yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan

sarana/prasarana;

- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan

sarana/prasarana.

PPK melakukan pengujian permohonan

pembayaran tahap I bantuan sarana/

prasarana sesuai dengan petunjuk teknis

penyaluran Bantuan Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerja sama

dan mengesahkan bukti penerimaan uang

untuk pembayaran tahap I serta menerbitkan

SPP setelah pengujian telah sesuai dengan

petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

Page 90: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

75

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan

petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi

kepada penerima bantuan untuk melengkapi

dan memperbaiki dokumen permohonan.

SPP disampaikan kepada PP-SPM dilampiri:

- perjanjian kerjasama yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan dan

PPK;

- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan dan

disahkan oleh PPK.

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana

dalam bentuk uang Tahap II:

Penerima bantuan sarana/prasarana

mengajukan permohonan pembayaran tahap

II dengan dilampiri:

- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan;

- laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan

yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan

penerima bantuan sarana/prasarana.

PPK melakukan pengujian permohonan

pembayaran tahap II bantuan sarana/

Page 91: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

76

prasarana sesuai dengan petunjuk teknis

penyaluran Bantuan Pemerintah.

PPK mengesahkan bukti penerimaan uang

untuk pembayaran tahap II serta

menerbitkan SPP setelah pengujian telah

sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran

Bantuan Pemerintah.

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan

petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi

kepada penerima bantuan untuk melengkapi

dan memperbaiki dokumen permohonan.

SPP disampaikan kepada PP-SPM dilampiri:

- kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan

dan disahkan oleh PPK;

- laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan

yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan

penerima bantuan.

5. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dibuat

sesuai format yang tertera pada lampiran 4.

6. Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang secara sekaligus untuk barang yang nilai per

jenis barang bantuan yang dapat dilaksanakan oleh

penerima bantuan sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

Page 92: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

77

barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau

dihasilkan nilainya sampai dengan

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengajukan

permohonan pencairan dana kepada PPK dengan

dilampiri:

a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani

oleh penerima bantuan; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan.

7. PPK melakukan pengujian permohonan yang

diajukan penerima bantuan sesuai petunjuk teknis

penyaluran Bantuan Pemerintah.

8. PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai

dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

9. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk

teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK

menyampaikan informasi kepada penerima bantuan

untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen

permohonan.

10. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:

a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani

oleh penerima bantuan dan PPK;

Page 93: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

78

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan dan

disahkan oleh PPK.

6.1.3. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh

Pengguna Anggaran

1. Pencairan bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara

sekaligus atau bertahap.

2. Penentuan pencairan secara sekaligus atau

bertahap ditetapkan oleh KPA dengan

mempertimbangkan jumlah dana dan waktu

pelaksanaan kegiatan.

3. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada

perseorangan dilaksanakan berdasarkan Surat

Keputusan.

4. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA yang diberikan kepada Kelompok

Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga

Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau

bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan

Page 94: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

79

Perjanjian Kerjasama antara penerima bantuan

lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan PPK.

Perjanjian kerjasama memuat:

a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b. jumlah bantuan yang diberikan;

c. tata cara dan syarat penyaluran;

d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan

Pemerintah untuk menggunakan bantuan

sesuai rencana yang telah disepakati;

e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan

Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang

tidak digunakan ke Kas Negara;

f. sanksi; dan

g. penyampaian laporan pertanggungjawaban

bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai

atau akhir tahun anggaran.

5. Pembayaran bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA yang diberikan kepada perseorangan yang

dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan surat

keputusan, disalurkan secara langsung dari

rekening kas negara ke rekening penerima bantuan

melalui mekanisme LS.

6. Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau

lembaga non pemerintah penerima bantuan

Page 95: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

80

mengajukan permohonan pembayaran dengan

dilampiri dokumen pencairan dana sesuai dengan

perjanjian kerjasama.

7. Pengajuan permohonan pembayaran secara

sekaligus atau Tahap I dilampiri :

a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani

oleh penerima bantuan; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan .

8. Pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dan

selanjutnya dilampiri:

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan; dan

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang

ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima

bantuan .

9. PPK melakukan pengujian permohonan

pembayaran sesuai dengan Petunjuk Teknis

Penyaluran Bantuan Pemerintah .

10. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dan

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai

dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan

Pemerintah.

11. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk

Teknis, PPK menyampaikan informasi kepada

Page 96: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

81

penerima bantuan untuk melengkapi dan

memperbaiki dokumen permohonan.

12. SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap

pertama disampaikan kepada PP-SPM dengan

dilampiri :

a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani

oleh penerima bantuan dan PPK;

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan dan

disahkan oleh PPK.

13. SPP untuk pembayaran tahap kedua dan

seterusnya disampaikan kepada PP- SPM dengan

dilampiri :

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani oleh penerima bantuan dan

disahkan oleh PPK;

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang

ditandatangni oleh Ketua/Pimpinan penerima

Bantuan Pemerintah.

6.2. Bentuk Barang

6.2.1. Pemberian Penghargaan

Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang dan/

atau Jasa yang akan disalurkan kepada penerima

Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:

Page 97: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

82

a. LS ke rekening penyedia barang/jasa; atau

b. Uang Persediaan (UP).

6.2.2. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam

rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk

penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung

dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang

melalui mekanisme LS .

6.2.3. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau

Pembangunan Gedung/Bangunan

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau

pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan

barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan

Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas

Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS .

6.2.4. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh

Pengguna Anggaran

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA

dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan

secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening

penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme

Pembayaran Langsung (LS).

Page 98: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

83

BAB VII

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan tahun 2017 kepada penerima bantuan

diberikan dalam bentuk uang dan barang/jasa.

7.1. Bentuk Uang

7.1.1. Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan

Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan

disahkan oleh KPA.

7.1.2.Bantuan Sarana/Prasarana

1. Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang

diberikan dengan ketentuan :

a. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau

dihasilkan oleh penerima bantuan; atau

b. Nilai per jenis barang bantuan di bawah

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang

dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

2. Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam

bentuk uang dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Secara bertahap, untuk barang bantuan yang

dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh

penerima bantuan.

Page 99: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

84

b. Secara sekaligus, untuk barang yang nilai per

jenis barang bantuan yang dapat dilaksanakan

oleh penerima bantuan sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Dalam hal barang bantuan yang dapat diproduksi

dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan,

nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah), pemberian bantuan sarana/prasarana

dilakukan secara sekaligus.

7.1.3. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik

Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh

Pengguna Anggaran

1. Penetapan bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA dalam bentuk uang atau barang dan/atau

jasa ditetapkan oleh KPA dengan memperhatikan

sifat dan karakteristik bantuan.

2. Pemberian bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA kepada penerima bantuan diberikan

berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh

PPK dan disahkan oleh KPA.

3. Pencairan bantuan ini dapat dilakukan secara

sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat

Keputusan dan perjanjian kerjasama antara

Page 100: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

85

penerima bantuan lainnya yang memiliki

karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan

oleh PA dengan PPK. Perjanjian kerjasama tersebut

memuat :

a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b. Jumlah bantuan yang diberikan;

c. Tata cara dan syarat penyaluran;

d. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan

Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai

rencana yang telah disepakati;

e. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan

Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang

tidak digunakan ke Kas Negara;

f. Sanksi;

g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban

bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai

atau akhir tahun anggaran.

4. Penentuan pencairan sekaligus atau bertahap

ditetapkan oleh KPA dengan kerjasama yang telah

ditandatangani jumlah dana dan waktu

pelaksanaan kegiatan.

5. Pembayaran bantuan ini disalurkan secara

langsung dari rekening kas negara ke rekening

penerima bantuan melalui mekanisme LS.

Page 101: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

86

6. Penerima bantuan mengajukan permohonan

pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan

dana sesuai perjanjian kerjasama.

7. Pengajuan permohonan pembayaran secara

sekaligus atau tahap I dilampiri perjanjian

kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan uang

yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

8. Pengajuan permohonan pembayaran tahap II dan

selanjutnya dilampiri kuitansi bukti penerimaan

uang yang telah ditandatangani penerima bantuan

dan laporan kemauan penyelesaian pekerjaan yang

ditandaatangani oleh ketua/pimpinan penerima

bantuan.

9. PPK melakukan pengujian permohonan

pembayaran, menandatangani perjanjian

kerjasama, mengesahkan kuitansi bukti

penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk

kemudian disampaikan kepada PP-SPM.

10. Laporan penerima bantuan harus menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

dengan dilampiri :

a. Berita Acara Serah Terima

b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah

diselesaikan.

Page 102: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

87

11. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban PPK

melakukan verifikasi dan kemudian mengesahkan

BAST setelah hasil verifikasi sesuai dengan

perjanjian kerjasama.

7.2. Bentuk Barang/Jasa

7.2.1. Pemberian Penghargaan

1. Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang dan/

atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme

pengadaan barang dan jasa dengan cara:

a. Kontraktual; atau

b. Swakelola.

2. Pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan

disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah

dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang

dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh

penerima Bantuan Pemerintah.

4. Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan

dalam bentuk barang dan/atau Jasa kepada

penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:

a. PPK; atau

b. Penyedia barang dan/atau jasa perjanjian/

kontrak.

Page 103: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

88

7.2.2. Bantuan Sarana/Prasarana

1. Pengadaan barang untuk bantuan

sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk

barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK

menandatangani kontrak pengadaan barang

dengan penyedia barang.

2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan

penyaluran barang sampai dengan diterima oleh

penerima Bantuan Pemerintah.

4. Pencairan dana bantuan dilakukan secara

langsung dari rekening kas negara ke rekening

penyedia barang melalui mekanisme LS.

5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan

oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa

sesuai kontrak.

7.2.3. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan

Gedung/Bangunan

1. Pengadaan bantuan Rehabilitasi dan/atau

Pembangunan Gedung/Bangunan yang

disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima

Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani

Page 104: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

89

kontrak pengadaan barang dengan penyedia

barang.

2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

7.2.4. Dana Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik

Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh Pengguna

Anggaran

1. Pengadaan Bantuan Lainnya Yang Memiliki

Karakteristik Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh

Pengguna Anggaran yang disalurkan dalam bentuk

barang dan/atau jasa kepada penerima Bantuan

Pemerintah, PPK menandatangani kontrak

pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia

barang.

2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. Pengadaan barang dan/atau jasa dapat termasuk

pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa

sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan

Pemerintah.

4. Pencairan dana bantuan dilaksanakan secara

langsung dari rekening kas negara ke rekening

Page 105: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

90

penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme

LS.

5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan oleh

PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai

kontrak.

Page 106: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

91

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

8.1. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

8.1.1. Bantuan Dalam Bentuk Uang

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian

kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun

Anggaran, dengan dilampiri: a) Berita acara penyelesaian

pekerjaan yang ditandatangani oleh dua orang saksi; b) Berita

acara serah terima barang yang ditandatangani oleh

ketua/pimpinan penerima bantuan; c) Foto/film barang yang

dihasilkan/dibeli; d) Daftar perhitungan dana awal,

penggunaan dan sisa dana; e) Surat Pernyataan bahwa bukti-

bukti pengeluaran telah disimpan; f) Bukti surat setoran sisa

dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

8.1.2. Bantuan Dalam Bentuk Barang

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

a. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara

sederhana;

b. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok

dibukukan;

Page 107: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

92

c. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin

penggunaan barang kepada PPK;

d. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.

8.2. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan

pemerintah tahun anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait

perpajakan.

8.3. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat

merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok

tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang

berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada

oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam

berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dana bantuan pemerintah yang diterima Kelompok

tani/gapoktan atau lembaga lainnya apabila tidak digunakan

sesuai peruntukannya dan tidak mengembalikan sisa dana

bantuan tersebut, maka kelompok penerima tersebut akan

dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bantuan

pemerintah pada tahun berikutnya dan atau sanksi lainnya

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Page 108: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

93

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana yang

tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan, maka Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota dapat merealokasi sarana tersebut

ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar

kecamatan. Apabila diperlukan realokasi antar

Kabupaten/Kota, maka menjadi kewenangan Kepala Dinas

Pertanian Provinsi. Kelompok penerima bantuan dapat

dikenakan sanksi apabila melanggar pakta integritas yang

sudah ditandatangani.

Page 109: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

94

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

9.1. Pembinaan

Pembinaan kepada penerima bantuan harus dilakukan

secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga penerima

bantuan mampu mengembangkan usahanya atau fungsi yang

dimiliki secara mandiri. Untuk mengoptimalkan keberhasilan

pembinaan tersebut, diperlukan komitmen dan dukungan

dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah

pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang

baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean

government), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi

prinsip­prinsip, sebagai berikut:

a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan;

b. Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN);

c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi

dan demokratisasi;

d. Memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada

pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung

jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas

Page 110: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

95

lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung

jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon I

memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas

Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan

kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional

difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran

pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat

Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat

Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

1. Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memfasilitasi

koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi kegiatan bantuan pemerintah antara lain:

a. Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan

yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan

dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana

strategis yang ditetapkan;

b. Menggalang koordinasi dan sinergitas dengan provinsi

dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan,

pengendalian, dan evaluasi kegiatan;

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan

program dan anggaran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Page 111: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

96

2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas Pertanian, dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian seperti Balai

Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai

Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB),

perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani

dan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketersediaan

anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh

Gubernur setempat atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi

yang mempunyai tugas yaitu:

a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada

pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh

Pusat;

b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi

ditingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis

Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan

pengendalian, serta membantu mengatasi

permasalahan dilapangan; dan

d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan

pengendalian serta menyampaikan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan ke tingkat Pusat.

Page 112: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

97

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas

Pertanian, lembaga penyuluhan pertanian

Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi

petani/petani ahli/asosiasi petani, serta instansi terkait

lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh

Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) dengan

mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan

pemerintah atau pedoman pelaksanaan kegiatan

yang disusun oleh Pusat, dan petunjuk pelaksanaan

(juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan

dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha

yang dikembangkan;

b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok

sasaran;

c. Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan

evaluasi;

d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan

kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.

9.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Page 113: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

98

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, beberapa hal yang

perlu diperhatikan adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen

yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu

program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang ditetapkan (tercapainya tujuan dan sasaran

yang ditetapkan). Pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan

(monitoring) dan pengawasan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi

serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau

akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini

mungkin.

Pengawasan dapat dilakukan oleh unsur internal unit

kerja dan menggunakan unit pengawasan pembangunan

seperti Inspektorat Jenderal atau institusi lainnya. Tata

cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan

yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga

/SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Tindaklanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah

operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil

pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin

agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan

Page 114: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

99

rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain;

melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan,

akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun

klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Titik kritis pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah

lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017 yaitu :

1. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksana

Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan.

2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim

Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis

di Kabupaten/Kota.

3. Persiapan pelaksanaan seleksi CPCL yang dilakukan

oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, dilanjutkan

penetapan CPCL oleh PPK dna pengesahan oleh KPA.

4. Transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan

Pemerintah ke rekening penerima Bantuan

Pemerintah dalam bentuk uang.

5. Pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh

penerima bantuan.

6. Pelaksanaan pengadaan barang dan penyaluran

bantuan sampai kepada penerima bantuan.

7. Kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang

dilakukan oleh penerima bantuan.

Page 115: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

100

8. Pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun

anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan.

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pertanggungjawaban output, benefit, dan impact.

10. Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan

Bersedia menerima hibah.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan

realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi

dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui

dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana

pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk

perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa

yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran

(outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari

pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam

pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan

pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu

evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana

pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan

menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif

dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah

Page 116: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

101

dirumuskan sebelumnya;

Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu

evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana

pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan

pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya, dan

Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post),

yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan

rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat

apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program

mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin

dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai

efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),

efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran),

ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari

suatu program.

Terkait dengan pemberian bantuan pemerintah, mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun

2015, pasal 43 diamanatkan agar KPA bertanggung jawab

atas hal-hal sebagai berikut:

a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan

penyaluran bantuan pemerintah.

b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan

pemerintah.

c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan

Page 117: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

102

pemerintah.

Dalam menjamin pelaksanaan tanggung jawab di atas,

KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan

menitik beratkan pada:

- Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan

pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk

teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan

terkait lainnya.

- Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut sebagai acuan bagi

KPA untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut

untuk memperbaiki penyaluran bantuan pemerintah.

Dalam hal ini, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, unit

kerja pusat dan pimpinan SKPD perlu melakukan

evaluasi kinerja.

2. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat

penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan

sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi

yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku

kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai

dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan

yang relevan.

Mengingat kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi

saat ini, pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara

Page 118: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

103

berkala dan berjenjang yaitu bulanan, triwulanan,

semesteran dan tahunan. Sedangkan, pelaporan berjenjang

dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah

dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan

organisasi, dengan alur sebagai berikut:

Penerima bantuan Dinas Kabupaten/Kota Dinas

Provinsi Pemerintah Pusat

Pelaporan harus dilakukan kepada masyarakat baik

dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara

aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi

menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas

melalui media cetak/elektronik. Sedangkan, pelaporan

secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu

mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui

situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat

luas.

Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain

pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran),

permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian yang

dibutuhkan, serta kemajuan pencapaian indikator kinerja.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup

pertanian provinsi dan kabupaten/kota penanggungjawab

kegiatan belanja Bantuan Pemerintah, kelompok tani yang

sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan di-entry ke

database penerima dalam e-proposal.

Page 119: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

104

2.1. Laporan perkembangan kegiatan

Pelaporan dilakukan rutin sesuai jadwal waktu yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan secara berjenjang.

Provinsi akan melaporkan laporan perkembangan

kegiatan setiap bulan, triwulan dan tahunan ke unit

kerja Eselon I, laporan triwulan dan tahunan dari

unit kerja Eselon I ke Menteri Pertanian c.q Biro

Perencanaan Kementerian Pertanian, dan disamping

itu terdapat laporan perkembangan kegiatan triwulan

dan tahunan dari Kementerian Pertanian kepada

Kantor Staf Presiden (KSP) setiap triwulan dan

tahunan.

2.2. Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara

Sesuai Bagan Akun Standar (BAS), bahwa

penggunaan Akun 526 (Belanja yang diserahkan

kepada Masyarakat/Pemda) harus dicatat sebagai

aset persediaan pada Neraca Laporan Keuangan.

Terkait pemberian Bantuan Pemerintah, sesuai PMK

Nomor 173/PMK.05/2016 pasal 53A bahwa Tata

Cara Penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari

pemberi bantuan kepada penerima bantuan

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang

mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan

Page 120: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

105

Barang Milik Negara, dalam hal ini Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 111/2016.

2.2.1. Bantuan Pemerintah Berupa Barang pada DIPA

Kantor Pusat

Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam

bentuk barang yang bersumber dari DIPA Pusat,

mekanismenya sebagai berikut:

1. Pada saat penyerahan barang, kelompok penerima

menandatangani:

a. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah

BMN bermaterai (Lampiran 7);

b. Naskah Perjanjian Hibah BMN (Lampiran 8);

c. Berita Acara Serah Terima Hibah BMN

(Lampiran 9);

d. Foto Fisik Barang.

2. Petugas Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP) di daerah memeriksa kelengkapan dan

kesesuaian pengisian formulir tersebut diatas,

selanjutnya disampaikan kepada PPK Pusat

bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima

Barang (BAST).

3. PPK Pusat berkoordinasi dengan Sekretaris

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q. Bagian

Keuangan dan Perlengkapan untuk proses

penandatanganan oleh Direktur Jenderal Tanaman

Pangan pada formulir (Lampiran 7,8,9 yang sudah

Page 121: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

106

ditandatangani Kelompok Penerima). Selanjutnya

Pengajuan proses hibah ke Sekretariat Jenderal

Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.

4. Petugas SIMAK BMN dan SAIBA Satker Pusat

melakukan pencatatan pada neraca Laporan

Keuangan dari mulai proses pencairan SP2D

sampai persetujuan Hibah/ Serah Terima BMN.

2.2.2. Bantuan Pemerintah pada DIPA Tugas

Pembantuan/Dekonsentrasi

Untuk bantuan pemerintah (Akun 526) yang

bersumber dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, mekanismenya sebagai berikut :

1. Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang,

setelah terbit SP2D, Satker mencatat pada aplikasi

persediaan;

2. Setelah barang diterima oleh Penerima Bantuan

yang dibuktikan dengan BAST (Penerima Bantuan,

Penyedia, PPK), segera Kepala Satker mengusulkan

permohonan Hibah kepada Direktur Jenderal

Tanaman Pangan dengan dilampirkan Berita Acara

Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) yang

sudah ditandatangani Kepala Satker

(c.q.Pemerintah Daerah) menggunakan Kop Surat

Garuda berikut lampiran rekap jenis barang,

volume, nilai, penerima bantuan (Lampiran 10).

Page 122: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

107

3. Setelah Berita Acara Serah Terima Barang Milik

Negara (BMN) tersebut ditandatangani oleh Dirjen

Tanaman Pangan (a.n. Menteri Pertanian), Satker

segera mengeluarkan Saldo Persediaan dari

Neraca Laporan Keuangan

4. Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam

bentuk transfer uang, setelah terbit SP2D

dilakukan pencatatan pada aplikasi persediaan

secara kolektif per paket bantuan atau per

kontrak.

5. Untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang,

tidak perlu dibuat Berita Acara Serah Terima

Barang Milik Negara (BMN) antara Kepala Satker

(a.n. Pemda) dengan Eselon I.

6. Setelah dilakukan pembelian barang oleh Penerima

Bantuan, dibuat Berita Acara Serah Terima Barang

(BAST) yang ditandatangani oleh Penerima

Bantuan, Supplier dan diverifikasi oleh PPK. BAST

tersebut sebagai dasar untuk mengeluarkan saldo

persediaan dari Neraca Laporan Keuangan.

Page 123: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

108

BAB X

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBAYARAN TERTUNDA KEGIATAN TAHUN 2016

Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus

2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja

Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran

2016 bahwa dalam melakukan penghematan,

Menteri/Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program

prioritas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam rangka pelaksanaan penghematan tersebut, terdapat

kegiatan yang sudah dikontrakkan/perjanjian namun

dilakukan selfblocking (blokir mandiri) sehingga pembayaran

dilakukan di tahun 2017 melalui tunda bayar/pembayaran

tunggakan.

Mekanisme penyelesaian pembayaran tertunda tersebut

antara lain :

1. Seluruh pekerjaan selesai pada TA 2016 dibuktikan dengan

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).

2. Kegiatan dan anggaran dialokasikan pada DIPA TA 2017,

memuat catatan Tunda Bayar/Tunggakan pada Halaman

IV DIPA.

3. Mengacu PMK Nomor 15/PMK.02/2016, dilakukan

verifikasi dokumen sesuai kewenangan berdasarkan nilai

tunda bayar/tunggakan per Satker/per DIPA: (a) sampai

Page 124: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

109

dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilampirkan

Surat Pernyataan KPA; (b) diatas Rp200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar

rupiah) verifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian (APIP); (c) diatas Rp2.000.000.000 (dua miliar

rupiah) verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

4. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pembayaran,

antara lain: (a) Dokumen Kontrak/perjanjian, Addendum

Kontrak (b) SPM, SP2D yang sudah dibayar ditahun 2016

(c) SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah; (d)Berita

Acara Serah Terima Barang/pekerjaan (BASTB)

(e) Dokumen lainnya terkait syarat-syarat pembayaran

APBN sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi

dituangkan dalam Berita Acara atau Laporan Hasil

Verifikasi dan dilaporkan kepada Sekretaris Ditjen

Tanaman Pangan paling lambat satu minggu setelah

verifikasi selesai.

5. KPA mencatat tunda bayar/tunggakan pada Neraca

Laporan Keuangan Semester II (Desember 2016) sebagai

Hutang dengan menggunakan akun “Belanja yang Masih

Harus Dibayar” menggunakan Jurnal Manual.

6. Berdasarkan DIPA TA 2017, KPA/PPK melalui PPSPM

mengajukan tagihan SPM Non Kontraktual kepada KPPN.

7. Setelah dilakukan pembayaran, KPA menghapus

pencatatan hutang akun belanja yang masih harus dibayar

Page 125: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

110

pada neraca Laporan Keuangan Semester I Tahun

Anggaran 2017 dengan membuat jurnal manual.

8. KPA menyampaikan laporan hasil verifikasi BPKP atau

Inspektorat Jenderal serta laporan penyelesaian

pembayaran tunda bayar/tunggakan.

9. KPA menyampaikan Laporan penyelesaian pembayaran

kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

paling lambat satu minggu setelah terbit SP2D.

Page 126: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

111

BAB XI

PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi bagi

pelaku usaha tanaman pangan dalam meningkatkan

kemampuan produksi dan mendorong usahatani yang mandiri.

Hal ini menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan untuk

meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan,

dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2017, pelaksanaan program

pembangunan tanaman pangan kaitannya dengan dukungan

dalam bentuk bantuan pemerintah dapat dilaksanakan

secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun

harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Petunjuk Teknis ini harus ditindaklanjuti daerah juga

dengan menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai bahan acuan

dalam pelaksanaan bantuan pemerintah secara lebih lengkap

dan rinci, serta harus pula mempertimbangkan kebijakan lokal

dan spesifikasi daerah.

Dengan telah tersusunnya Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2017, diharapkan kegiatan Bantuan

Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

berlaku dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Page 127: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

112

LAMPIRAN

Page 128: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

111

Lampiran 1. Matrik Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

1 Pengelolaan Produksi

Tanaman Serealia

1. Fasilitas penerapan

budidaya padi

Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tdh

Hujan/Lahan Kering

Ha 270 33 Prov/388 Kab

√ - - √ - √

Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus Ha 2.615 1 Prov/3 Kab- - √ √ - -

Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Hibrida Ha 1.125 21 Prov/83 Kab √ - - √ - √Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton Ha 2.392 23 Prov/129 Kab - - √ √ - -Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Padi Salibu Ha 2.600 6 Prov/26 Kab - - √ √ - -Gapoktan / Poktan Bantuan Budidaya Mina Padi Ha 5.115 6 Prov - - √ √ - -Desa Organik Padi Bantuan Budidaya Pengembangan Desa Pertanian

Organik Untuk Padi

Ha 2.498 31 Prov/162 Kab- - √ √ - -

Gapoktan / Poktan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Unit 175.000 33 Prov/276 Kab - - √ √ - -2. Fasilitas penerapan

budidaya jagung

Gapoktan /Poktan /LMDH /

Koperasi /Asosiasi / Profesi /

Lembaga Pemerintah / Lembaga

Non Pemerintah

Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Ha 810 31 Prov

- - √ √ - √

Gapoktan / Poktan / LMDH /

Koperasi /Asosiasi / Profesi /

Lembaga Pemerintah / Lembaga

Non Pemerintah

Bantuan Budidaya Jagung Komposit Ha 465 27 Prov/4 Kab

- - √ √ - √

2 Pengelolaan Produksi

Tanaman Aneka Kacang

dan Umbi

Fasilitas penerapan

budidaya kedelai

Petani/Poktan Peningkatan Produksi Kedelai Ha 1.550 18 Prov/127 Kab

- - √ √ - -

Peningkatan Produksi Kedelai Melalui Teknologi

Budidaya Jenuh Air (BJA)

Ha 4.270 7 Prov/14 Kab- - √ √ - -

SATUANBIAYA SATUAN

(Rp.000)KET

Bantuan

Sarana/Prasara

na

Bantuan

Rehabilitasi/Pemban

gunan

Gedung/Bangunan

Bantuan lainnya yang

memiliki karakteristik

bantuan pemerintah yang

ditetapkan oleh PA

Uang Jasa Barang

Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah

Pemberian

Penghargaan

Bentuk Bantuan Pemerintah

NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH

Page 129: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Pengelolaan Sistem

Penyediaan Benih

Tanaman Pangan

Fasilitas penyediaan benih

bersertifikat

Kelompok Tani/Kelompok

Penangkar atau Gabungan

Kelompok Tani dengan

Kelompok Penangkar

Penguatan Desa Mandiri Benih

- bantuan benih sumber Kg 15 √ - - √ - -- bantuan biaya sertifikasi Ha 350 - - √ √ - -

Pengembangan Desa Mandiri Benih

- biaya sarana produksi dan lainnya Ha 37.000 √ - - √ - -- sarana peralatan mesin pengolahan dan

pengemasan benih

Unit 40.000 √ - - √ - -

- gudang penyimpanan benih Unit 80.000 - √ - - - √- lantai jemur Unit 45.000 - √ - - - √

Petani/kelompok tani/kelompok

masyarakat/ lembaga

pemerintah/ lembaga non

pemerintah

Bantuan Benih Padi Inbrida (Pusat) Kg 10,8 30 Prov

√ - - - - √

Dokumen Pengelolaan

Sistem Penyediaan Benih

Tanaman Pangan

Petugas Perbenihan, Produsen

Benih dan Balai Benih

Berprestasi

Penghargaan Petugas Perbenihan, Produsen

Benih dan Balai Benih Berprestasi

Paket 15.000 11 Orang dan 3 Balai

Benih √ √ √

4 Penguatan Perlindungan

Tanaman Pangan dari

Gangguan OPT dan DPI

Fasilitas penguatan

perlindungan tanaman

pangan dari gangguan OPT

dan DPI

Petani/Poktan/Gapoktan yang

wilayahnya berpotensi terkena

serangan OPT

Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Padi Hektar 19.000 31 Prov

√ - - √ √

Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Jagung Hektar 11.100 19 Prov√ - - √ √

Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Kedelai Hektar 7.400 13 Prov √ - - √ √Petani/Poktan/Gapoktan yang

wilayahnya di daerah rawan DPI

(banjir/kekeringan)

Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi

(Pembuatan sumur pantek dan pompa air)

Hektar 10.225 13 Prov

√ - - √

Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi

(Pembuatan Biopori)

Hektar 15.550 2 Prov

√ - - √

Petani/Poktan/

Gapoktan/BPTPH/ Dinas

Pertanian Provinsi

Bantuan Sarana Pestisida/Herbisida Paket 70.000.000 33 Prov

√ - - √

NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH

Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah

Pemberian

Penghargaan

Bentuk Bantuan Pemerintah

31 Prov

SATUANBIAYA SATUAN

(Rp.000)KET

Bantuan

Sarana/Prasara

na

Bantuan

Rehabilitasi/Pemban

gunan

Gedung/Bangunan

Bantuan lainnya yang

memiliki karakteristik

bantuan pemerintah yang

ditetapkan oleh PA

Uang Jasa Barang

Page 130: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Fasilitas sarana

pascapanen tanaman

pangan

Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda

/Lembaga Lainnya

Combine Harvester Kecil (Pusat) Unit 125.000 16 Prov

√ - - √

Poktan/Gapoktan Combine Harvester Kecil Unit 115.884 15 Prov/130 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan Combine Harvester Sedang Unit 146.783 24 Prov/124 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda

/Lembaga Lainnya

Combine Harvester Besar (Pusat) Unit 450.000 28 Prov√ - - √

Poktan/Gapoktan Combine Harvester Besar Unit 408.779 22 Prov/196 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 6 Ton/Proses Paket 770.000 1 Prov/2 Kab

√ √ - √Gapoktan RMU Beras Organik Unit 1.800.000 1 Prov/1 Kab √ √ - √Poktan/Gapoktan RMU + Packing Daerah Perbatasan Unit 600.000 11 Prov/15 Kab √ √ - √Poktan/Gapoktan Sarana Penanganan dan Pengemasan Beras

Bermutu (Grading dan Packing)

Paket 300.000 6 Prov √ - - √

Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda

/Lembaga Lainnya

Corn Combine Harvester (Pusat) Unit 330.000 16 Prov√ - - √

Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda

/Lembaga Lainnya

Corn Sheller (Pusat) Unit 28.000 16 Prov√ - - √

Poktan/Gapoktan Corn Sheller Unit 25.206 23 Prov/175 Kab √ - - √Poktan/Gapoktan/UPJA/Pemda

/Lembaga Lainnya

Power Thresher Multiguna (Pusat) Unit 28.000 15 Prov √ - - √

Poktan/Gapoktan Power Thresher Multiguna Unit 22.554 13 Prov/73 Kab √ - - √Fasilitas penerapan

standardisasi dan mutu

hasil tanaman pangan

Poktan/Gapoktan Sertifikasi Organik Paket 30.000 17 Prov

- - √ √

Poktan/Gapoktan Sertifikasi Non Organik (Beras Non Organik) Paket 30.000 6 Prov - - √ √

6 Dukungan Manajemen

dan Teknis Lainnya

pada Ditjen Tanaman

Pangan

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Mantri Tani Penghargaan Mantri Tani berprestasi bidang

Tanaman Pangan

Paket 73.750 5 Orang

√ √ √

NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH

Ruang Lingkup Bantuan Pemerintah

Pemberian

Penghargaan

Bentuk Bantuan Pemerintah

SATUANBIAYA SATUAN

(Rp.000)KET

Bantuan

Sarana/Prasara

na

Bantuan

Rehabilitasi/Pemban

gunan

Gedung/Bangunan

Bantuan lainnya yang

memiliki karakteristik

bantuan pemerintah yang

ditetapkan oleh PA

Uang Jasa Barang

Page 131: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

114

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

< KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : ................................................

2. Nama Pimpinan Lembaga : ................................................

3. Alamat Lengkap : ................................................

4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional ..............

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor .................. dan Perjanjian

Kerjasama Nomor ........................... mendapatkan Bantuan

Operasional ........................ sebesar ...........................

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan ................. telah terima pencairan Tahap Ke -

.................. dengan nilai nominal sebesar Rp. ......... ( ....... ), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah di terima : Rp ....................... ( ...... )

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ....................... ( ...... )

c. Jumlah total sisa dana : Rp ....................... ( ...... )

2. Persentase jumlah dana bantuan operasional .................. yang telah digunakan adalah sebesar................ ( ............. ).

3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas

kepada pihak yang berhak menerima.

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja

yang telah dilaksanakan.

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan

kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian

negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.........................................

.........................................

.........................................

Materai

Rp. 6.000

Page 132: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

115

Lampiran 3. Format Lampiran Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional

<KOP SURAT>

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : ................................................

2. Nama Pimpinan Lembaga : ................................................

3. Alamat Lengkap : ................................................

4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional ..............

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor .................. dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ........................... mendapatkan Bantuan

Operasional ........................ dengan nilai nominal sebesar sebesar

Rp ...........................

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang telah di terima : Rp ....................... ( ...... )

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ....................... ( ...... )

c. Jumlah total sisa dana : Rp ....................... ( ...... )

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan

Operasional ......................... berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan

sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran pengunaan dan Bantuan

Operasional .......................... sebesar Rp .................. ( ..... ) telah kami

simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara

sebesar ................... ( .......... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara

(BPN).

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional .................. mengakibatkan kerugian Negara maka saya

bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat

dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

.........................................

.........................................

.........................................

Materai

Rp. 6.000

Page 133: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

116

Lampiran 4. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

<KOP SURAT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR...............................

Pada hari ini ....................... tanggal ....................... bulan ...............

tahun................, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..................................................

Jabatan : Pimpinan Lembaga ....................

Alamat : ..................................................

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..................... dan Perjanjian

Kerjasama nomor ...................... mendapatkan bantuan ................

berupa .............. dengan nilai bantuan sebesar ............. ( ...... ). 1. Sampai dengan tanggal ........................, kemajuan penyelesaian

pekerjaan ............... sebesar.................%.

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang

telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia untuk

dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........................................

Pimpinan/Ketua Lembaga .......

.........................................

Materai Rp. 6.000

Page 134: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

117

Lampiran 5. Format Berita Acara Serah Terima

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR..................................

Pada hari ini ...................... tanggal ................... bulan ................. Tahun................. yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ........................................................................ Jabatan : Pimpinan/Ketua ............................................. Alamat : ........................................................................ Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama : ........................................................................

NIP : ........................................................................ Jabatan : PPK Satker ...................................................... Alamat : ........................................................................ Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan

berupa ............................. sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ............... dan Perjanjian Kerjasama Nomor .................

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : .................... ( ..... ) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .................... ( ..... ) c. Jumlah total sisa dana : .................... ( ..... )

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan ................. sebesar ................ ( ..... ) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan adminitrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa .................. dengan nilai ........................

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar................... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir *).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ............................. PPK Satker................ ............................. ................................. NIP ...........................

Keterangan : *) angka nomor 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Page 135: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 6. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG TANAMAN PANGAN

PADA DINAS PERTANIAN ..........................

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ............... DENGAN

PENERIMA BANTUAN .............................

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA ...................

DALAM RANGKA KEGIATAN ...............................

Pada hari ini …………………… tanggal …… bulan …… tahun ….. bertempat

di Dinas Pertanian Provinsi/Kabuapten/Kota ………………… Jalan ……………………………, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ................................ Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Tanaman

Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota …………….. atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota ………………………………… sebagai pelaksana DIPA

Tahun 2016 Nomor SP DIPA-................./2017 tanggal

..... Desember 2016.

Alamat : ...................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ................................

Jabatan : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan

Pemerintah pada Kelompok Tani/Gapoktan ..............

selaku penanggungjawab keuangan untuk mendukung

kegiatan ............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani/Gapoktan

...........................................

Alamat : .................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk

melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa ................

untuk mendukung kegiatan ................ dengan ketentuan sebagai berikut :

Page 136: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan; Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4816);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor

35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

dan Dana Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor .............. tentang

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/

Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas

Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

Page 137: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

13. Peraturan lainnya yang terkait.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK

KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan

Pemerintah berupa .................... (sebutkan volumenya) untuk mendukung kegiatan ...................... sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

yaitu berada di Dusun ............... Desa/Kelurahan .............. Kecamatan

................ Kabupaten /Kota ............ provinsi ....................

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal

ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal ........... sampai dengan tanggal ............. (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal

31 Desember tahun yang bersangkutan).

PASAL 5

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah

diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh

Koordinator Lapangan/Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita

Acara.

2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan:

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua)

orang saksi.

b Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh

Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.

c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli. d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.

e. Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.

f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Page 138: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

PASAL 6

SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas

Pembantuan Bidang Tanaman Pangan Dinas ........... Tahun Anggaran .......... Nomor DIPA : .......... Tanggal ..... Desember .......

2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA

adalah sebesar Rp............. (terbilang : ..................... rupiah)

PASAL 7 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 ayat

(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Setelah perjanjian kerjasama ini

ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp .............. (terbilang....................) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

........................ dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA

pada Bank .................. Nomor Rekening : .................

2. Cara pembayaran bantuan pemerintah dibawah Rp 50 Juta dilakukan sekaligus sebesar Rp ................................. (terbilang

..............).

3. Cara pembayaran bantuan diatas Rp 50 Juta dilakukan secara

bertahap sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar ......

b. Tahap II sebesar ...... dst...

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCEMAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah

suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap

pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK

PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar

kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang

mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan

pekerjaan.

Page 139: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan

Moneter olehPemerintah.

c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA

yang didukung dengan bukti bukti yang sah serta Surat

Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK

KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4

(empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 9 S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana

bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka

PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan

kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan

mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang

telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum

dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu

penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan

perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............. sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN –LAIN

1. Bea materai yang timbul Karena pembuatan perjanjian kerjasama ini

menjadi beban PIHAK PERTAMA. 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama.

Page 140: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali

terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak

dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari

manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Unit Pengelola Keuangan Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen

( ...............................................) ( ................................. )

NIP ........................

Mengetahui : Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Kepala Dinas Pertanian

Provinsi/Kaupaten/Kota

( ........................................ ) ( ................................ ) NIP ...........................

Page 141: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 7. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA

Nomor :……………………..

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………….

Jabatan : ………………………………………….

Alamat : ………………………………………….

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara

yang berasal dari kegiatan …………………….. Tanaman Pangan APBN Pusat

TA. 2017 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa …………………..

dengan nilai Rp ………………...… -( ………………………… ) sebagaimana

tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan poktan dibidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

NOKODE

BARANG

JENIS

BARANG

MERK /

TYPE /

VARIETAS

TAHUN JUMLAHNILAI

PEROLEHAN

NILAI

BUKUKONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAIK

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

………….., .……..… 2017

Ketua …………..

……………………………….

Materai

Rp. 6.000

Page 142: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 8. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA

BERUPA …………………………………………………..

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN PENERIMA ………………………………………..

Nomor : ……………………………….

Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ...................., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :

NIP :

Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian

Pertanian Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian

berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama …………………………

berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

dengan memperhatikan :

1. Surat Permohonan ………………..… Kabupaten …………………… Nomor :

………………… tanggal …………………. hal Permohonan Persetujuan

hibah berupa ………………….. Kepada Penerima ……………………………

Page 143: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang

berasal dari Kegiatan Pengadaan……………………………………. APBN TA.

2017 dari Kelompok Tani/Gapoktan Nomor : …………………………………

3. Surat Menteri Pertanian Nomor : ………………….. tanggal …………… hal

Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti

persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor

:………………………….…….. tanggal ……………..……. dan Sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang

Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan

kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian

Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

(081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan ………………………….. APBN

Pusat TA. 2017 berupa …………………………. Senilai Rp ………………….-

(………………………. ) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian

Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

(018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada

PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp …………………………,-

(………………………………..) Barang Milik Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan

tugas dan fungsi.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;

Page 144: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan

SIMAK - BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)

3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini

menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;

4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU

terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan

monitoring tersebut pada ayat (3).

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;

2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan

tujuan hibah;

3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan adminitrasi, fisik dan pengamanan hukum.

PASAL 4

SERAH TERIMA

Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri

Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan……………………………………

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian

Hibah ini.

PASAL 5

LAIN-LAIN

1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;

2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-

masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris

Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh

PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

Page 145: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Penerima a.n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

…………..………… ………….…………………

NIP.

Page 146: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Nomor :

Tanggal :

NOKODE

BARANG

JENIS

BARANG

MERK /

TYPE /

VARIETAS

TAHUN JUMLAHNILAI

PEROLEHAN

NILAI

BUKUKONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAIK

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Penerima a.n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

…………..………… ………….…………………

NIP.

Page 147: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 9. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

PENERIMA ……………………………………….. Nomor : ……………………………….

Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ....................,

kami yang bertandatangan dibawah ini : I. Nama :

NIP :

Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian

Pertanian Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian

berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :

Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama ………………………… berkedudukan di Jalan ………………………………….…. selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa ………………………………….. dengan nilai sebesar Rp

…………………………. ( ……………………………………………………………… )

yang terletak di …………………………………………. sebagaimana

tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Page 148: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian

Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada

………………………………. sesuai persetujuan Nomor

………………………………… tanggal …………………….. bulan

…………………………… tahun 2017 3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya

…………………………… berdasarkan ……………………………….

4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka

seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap

BMN berupa …………………………………….. sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah

Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Penerima a.n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

…………..………… ………….…………………

NIP.

Page 149: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Nomor :

Tanggal :

NOKODE

BARANG

JENIS

BARANG

MERK /

TYPE /

VARIETAS

TAHUN JUMLAHNILAI

PEROLEHAN

NILAI

BUKUKONDISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAIK

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Penerima a.n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

…………..………… ………….…………………

NIP.

Page 150: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 10. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Pengadaan Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA

PENGADAAN SATKER DINAS PERTANIAN ……………..

KABUPATEN/KOTA ……………. (KODE SATKER)

DARI

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPADA

BUPATI KABUPATEN/KOTA …………………..

C.Q KEPALA DINAS PERTANIAN …………………

KABUPATEN/KOTA …………………… (KODE SATKER)

NOMOR :

Pada hari ini ……….. tanggal …………bulan…………….. tahun ....................,

kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : NIP :

Pangkat :

Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan untuk dan atas nama

Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3

Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

NIP :

Page 151: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ………….…

bertindak untuk dan atas nama Bupati ……………..

berkedudukan di Jalan ……………………… selanjutnya

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya dengan mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala

Badan Dilingkungan Kementerian Pertanian Untuk dan Atas Nama

Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang

Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima

Barang Milik Negara pengadaan Dinas ………………………………. yang

diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2017 dengan

syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara

Pengadaan Satker Dinas ……………….... Kabupaten/Kota ………………….

(kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA

TA. 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini

PASAL 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan

Satker Dinas Dinas ……………….... Kabupaten/Kota ……………………. (kode

satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA. 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU untuk

digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

………………………….

PASAL 3

(1) Kementerian Pertanian melalui Satker Dinas Dinas ………….... Kabupaten/Kota …………………. (kode satker) selaku Kuasa Pengguna

Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang

tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutasi kurang

Page 152: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan

(2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …………………

menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca

Kabupaten/Kota ……………………..

PASAL 4

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah

pihak, maka tanggung jawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut

beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat), masing-

masing 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ………………………….

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA a.n. Gubernur/Bupati/Walikota Asal a.n Menteri Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota ……… Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kepala Dinas Nama Satker

Nama Kepala Dinas ……..………… Nama Direktur Jenderal TP ………… NIP. NIP

Page 153: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 11 Contoh Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Page 154: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

Lampiran 12. Alokasi Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan TA 2017

NO PROVINSI

PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI BUDIDAYA

JENUH AIR (BJA)

PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH 10.000

15.500.000

2 BALI 1.000

1.550.000

3 BANTEN 4.000

6.200.000

4 BENGKULU 2.000

3.100.000

5 DI YOGYAKARTA 1.500

2.325.000

6 JABAR 22.000

34.100.000

7 JAMBI

600 2.562.000 9.400

14.570.000

8 JATENG 19.500

30.225.000

9 JATIM 70.000

108.500.000

10 KALSEL

700 2.989.000 4.300

6.665.000

11 KALTARA

1.000 4.270.000

12 KALTENG

3.800 16.226.000 1.200

1.860.000

13 KALTIM

14 LAMPUNG

1.000 4.270.000 2.000

3.100.000

15 NTB 15.000

23.250.000

Page 155: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI BUDIDAYA

JENUH AIR (BJA)

PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

16 NTT 5.500

8.525.000

17 RIAU

500 2.135.000 1.000

1.550.000

18 SULBAR

19 SULSEL 20.000

31.000.000

20 SULUT 4.000

6.200.000

21 SUMSEL

2.400 10.248.000 7.600

11.780.000

22 PAPUA

JUMLAH

10.000 42.700.000 200.000

310.000.000

Page 156: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN BUDIDAYA PADI HIBRIDA

BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA LAHAN SUB OPTIMAL/HAZTON

BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA SAWAH/LAHAN KERING/TADAH HUJAN

BANTUAN BUDIDAYA PADI KHUSUS

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH 1.200 1.350.000

26.450 7.141.500 2 BABEL

1.600 432.000

3 BALI

8.550 2.308.500 4 BANTEN

150 358.800 12.050 3.253.500

5 BENGKULU 550 618.750 200 478.400 9.400 2.538.000 6 DI YOGYAKARTA 250 281.250

2.000 540.000

7 GORONTALO

125 299.000 2.400 648.000 8 JABAR 5.500 6.187.500 125 299.000 79.325 21.417.750 75 196.125

9 JAMBI 100 112.500

15.420 4.163.400 10 JATENG 2.000 2.250.000

44.950 12.136.500

11 JATIM 11.000 12.375.000 200 478.400 53.250 14.377.500 12 KALBAR 2.000 2.250.000 28.000 66.976.000 70.050 18.913.500 13 KALSEL 4.500 5.062.500 500 1.196.000 82.500 22.275.000 14 KALTARA

1.630 440.100

15 KALTENG 5.000 5.625.000 11.850 28.345.200 23.900 6.453.000 16 KALTIM 1.000 1.125.000 500 1.196.000 18.850 5.089.500 17 KEPRI

150 40.500

18 LAMPUNG 6.400 7.200.000 4.000 9.568.000 32.150 8.680.500

Page 157: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN BUDIDAYA PADI HIBRIDA

BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA LAHAN SUB OPTIMAL/HAZTON

BANTUAN BUDIDAYA PADI INBRIDA SAWAH/LAHAN KERING/TADAH HUJAN

BANTUAN BUDIDAYA PADI KHUSUS

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

19 MALUKU 250 281.250 100 239.200 2.950 796.500 20 MALUT 250 281.250 50 119.600 2.450 661.500 21 NTB 1.500 1.687.500 100 239.200 21.200 5.724.000 22 NTT 1.000 1.125.000 600 1.435.200 6.800 1.836.000 23 PAPUA

100 239.200 4.950 1.336.500

24 PAPUA BARAT

5.400 1.458.000 25 RIAU

500 1.196.000 16.500 4.455.000

26 SULBAR 500 562.500 125 299.000 8.700 2.349.000 27 SULSEL 5.250 5.906.250 250 598.000 17.000 4.590.000 28 SULTENG 1.000 1.125.000 175 418.600 11.400 3.078.000 29 SULTRA

100 239.200 7.200 1.944.000

30 SULUT 750 843.750 750 1.794.000 7.450 2.011.500 31 SUMBAR

25.500 6.885.000

32 SUMSEL 10.000 11.250.000

76.750 20.722.500 33 SUMUT

1.500 3.588.000 33.050 8.923.500

34 PENGADAAN PUSAT TOTAL 60.000 67.500.000 50.000 119.600.000 731.925 197.619.750 75 196.125

Page 158: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN BUDIDAYA PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN

ORGANIK UNTUK PADI

UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO)

BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH 200 499.600 60 10.500.000 60.000 48.600.000

2 BABEL 20 49.960 6 1.050.000 5.000 4.050.000

3 BALI 120 299.760 14 2.450.000 8.000 6.480.000

4 BANTEN 100 249.800 41 7.175.000 25.000 20.250.000

5 BENGKULU 40 99.920 33 5.775.000 20.000 16.200.000

6 DI YOGYAKARTA 3 525.000 14.500 11.745.000

7 GORONTALO 80 199.840 7 1.225.000 125.500 101.655.000

8 JABAR 520 1.298.960 163 28.525.000 155.000 125.550.000

9 JAMBI 160 399.680 30 5.250.000 21.100 17.091.000

10 JATENG 60 149.880 56 9.800.000 145.000 117.450.000

11 JATIM 180 449.640 42 7.350.000 104.000 84.240.000

12 KALBAR 140 349.720 260 45.500.000 24.000 19.440.000

13 KALSEL 80 199.840 28 4.900.000 45.000 36.450.000

14 KALTARA 40 99.920 2 350.000 1.000 810.000

15 KALTENG 120 299.760 65 11.375.000 11.500 9.315.000

16 KALTIM 60 149.880 15 2.625.000 18.000 14.580.000

17 KEPRI 40 99.920 2 350.000

18 LAMPUNG 100 249.800 38 6.650.000 175.000 141.750.000

Page 159: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN BUDIDAYA PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN

ORGANIK UNTUK PADI

UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK (UPPO)

BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

19 MALUKU 80 199.840 11 1.925.000 34.000 27.540.000

20 MALUT 60 149.880 26 4.550.000 30.000 24.300.000

21 NTB 60 149.880 23 4.025.000 210.000 170.100.000

22 NTT 360 899.280 80 14.000.000 72.500 58.725.000

23 PAPUA 40 99.920 18 3.150.000

24 PAPUA BARAT 31 5.425.000

25 RIAU 160 399.680 23 4.025.000 4.400 3.564.000

26 SULBAR 100 249.800 23 4.025.000 40.000 32.400.000

27 SULSEL 240 599.520 57 9.975.000 161.500 130.815.000

28 SULTENG 60 149.880 13 2.275.000 40.000 32.400.000

29 SULTRA 100 249.800 42 7.350.000 25.000 20.250.000

30 SULUT 220 549.560 100 17.500.000 230.000 186.300.000

31 SUMBAR 140 349.720 29 5.075.000 55.000 44.550.000

32 SUMSEL 160 399.680 22 3.850.000 130.000 105.300.000

33 SUMUT 160 399.680 137 23.975.000 110.000 89.100.000

34 PENGADAAN PUSAT 500.000 405.000.000

TOTAL 4.000 9.992.000 1.500 262.500.000 2.600.000 2.106.000.000

Page 160: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG KOMPOSIT

BANTUAN BUDIDAYA MINA PADI BANTUAN BUDIDAYA PADI SALIBU

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH

2 BABEL 3.000 1.395.000

3 BALI 2.000 930.000 1.000 2.600.000

4 BANTEN 5.000 2.325.000 300 1.534.500

5 BENGKULU 4.000 1.860.000

6 DI YOGYAKARTA 27 138.105

7 GORONTALO 27.500 12.787.500

8 JABAR 10.000 4.650.000 2.360 12.071.400 2.000 5.200.000

9 JAMBI 5.000 2.325.000

10 JATENG 20.000 9.300.000 355 1.815.825 2.000 5.200.000

11 JATIM 26.000 12.090.000 2.000 5.200.000

12 KALBAR 8.000 3.720.000

13 KALSEL 5.000 2.325.000

14 KALTARA

15 KALTENG 2.000 930.000

16 KALTIM 5.000 2.325.000

17 KEPRI

18 LAMPUNG 15.000 6.975.000

19 MALUKU 6.000 2.790.000

20 MALUT 5.000 2.325.000

Page 161: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN BUDIDAYA JAGUNG KOMPOSIT

BANTUAN BUDIDAYA MINA PADI BANTUAN BUDIDAYA PADI SALIBU

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

21 NTB 40.000 18.600.000 490 2.506.350

22 NTT 27.500 12.787.500

23 PAPUA

24 PAPUA BARAT

25 RIAU 4.500 2.092.500

26 SULBAR 18.250 8.486.250 468 2.393.820

27 SULSEL 26.250 12.206.250 1.000 2.600.000

28 SULTENG 9.900 4.603.500

29 SULTRA 5.000 2.325.000

30 SULUT 85.100 39.571.500

31 SUMBAR 5.000 2.325.000 2.000 5.200.000

32 SUMSEL 20.000 9.300.000

33 SUMUT 10.000 4.650.000

TOTAL 400.000 186.000.000 4.000 20.460.000 10.000 26.000.000

Page 162: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH BARU

FASILITAS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH

PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME ( UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH

7 1.470.000

62 449.500

2 BABEL

4 840.000

10 72.500

3 BALI -

6 43.500

4 BANTEN

6 1.260.000

19 137.750

5 BENGKULU

8 1.680.000

27 195.750

6 DI YOGYAKARTA

4 840.000

15 108.750

7 GORONTALO

5 1.050.000

30 217.500

8 JABAR

8 1.680.000

59 427.750

9 JAMBI

6 1.260.000

27 195.750

10 JATENG

10 2.100.000

53 384.250

11 JATIM

7 1.470.000

60 435.000

12 KALBAR

7 1.470.000

42 304.500

13 KALSEL

6 1.260.000

51 369.750

14 KALTARA

2 420.000 -

Page 163: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH BARU

FASILITAS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH

PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME ( UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

15 KALTENG 6 1.260.000

39 282.750

16 KALTIM

4 840.000

31 224.750

17 LAMPUNG

4 840.000

57 413.250

18 MALUKU

6 1.260.000

12 87.000

19 MALUT

4 840.000

24 174.000

20 NTB

8 1.680.000

35 253.750

21 NTT

7 1.470.000

36 261.000

22 PAPUA

5 1.050.000

20 145.000

23 PAPUA BARAT

4 840.000

17 123.250

24 RIAU

6 1.260.000

30 217.500

25 SULBAR

5 1.050.000

24 174.000

26 SULSEL

9 1.890.000

57 413.250

27 SULTENG

6 1.260.000

33 239.250

28 SULTRA

6 1.260.000

27 195.750

Page 164: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH BARU

FASILITAS PENGUATAN DESA MANDIRI BENIH

PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME ( UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (HEKTAR)

ANGGARAN (Rp.000)

29 SULUT

6 1.260.000

38 275.500

30 SUMBAR

6 1.260.000

65 471.250

31 SUMSEL

13 2.730.000

50 362.500

32 SUMUT

15 3.150.000

46 333.500

33 PENGADAAN PUSAT 500.000 135.000.000

TOTAL

200 42.000.000

1.102 7.989.500 500.000 135.000.000

Page 165: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

COMBINE HARVESTER KECIL COMBINE HARVESTER SEDANG COMBINE HARVESTER BESAR CORN COMBINE HARVESTER

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH

58 20.619.000 2 BABEL

3 BALI 16 1.860.000 4 568.000 4 BANTEN 18 1.930.500 22 2.926.000 12 4.230.000

5 BENGKULU 21 2.567.250 6 DI YOGYAKARTA 32 3.560.000 7 GORONTALO

7 1.099.000 41 15.580.000

8 JABAR 57 6.284.250 51 6.936.000 6 2.250.000 9 JAMBI

18 2.628.000 19 6.878.000

10 JATENG 86 9.223.500 107 14.231.000 14 6.244.000 11 JATIM 118 12.891.500 123 16.605.000 20 7.500.000 12 KALBAR 35 4.453.750 33 5.049.000 8 2.844.000 13 KALSEL 14 1.781.500 32 4.896.000 28 9.940.000 14 KALTARA 10 1.272.500

15 KALTENG 21 2.672.250 29 4.437.000 5 1.850.000 16 KALTIM 25 3.100.000 21 3.465.000 19 6.650.000 17 KEPRI

18 LAMPUNG

36 5.112.000 125 43.125.000 19 MALUKU

15 2.325.000 27 12.312.000

20 MALUT

15 2.325.000 35 15.960.000 21 NTB

10 1.460.000 104 36.972.000

22 NTT

10 3.930.000 23 PAPUA

41 7.339.000 24 9.000.000

24 PAPUA BARAT 16 2.452.000 25 4.475.000 20 9.520.000 25 RIAU 18 2.290.500 9 1.377.000 20 7.600.000 26 SULBAR

19 2.926.000 73 25.915.000

27 SULSEL

16 2.528.000 252 116.172.000 28 SULTENG

10 1.560.000 126 58.086.000

Page 166: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

COMBINE HARVESTER KECIL COMBINE HARVESTER SEDANG COMBINE HARVESTER BESAR CORN COMBINE HARVESTER

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

29 SULTRA

10 1.580.000 50 22.800.000 30 SULUT

42 14.616.000

31 SUMBAR 13 1.602.250

1 375.000 32 SUMSEL

10 1.450.000 206 91.876.000

33 SUMUT

9 1.341.000 57 20.263.500 34 PUSAT 110 13.750.000

1.300 585.000.000 100 33.000.000

TOTAL 610 71.691.750 672 98.638.000 2.702 1.158.107.500 100 33.000.000

Page 167: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

CORN SHELLER SARANA PENANGANAN DAN

PENGEMASAN BERAS BERMUTU (GRADING DAN PACKING)

POWER THRESHER MULTIGUNA VERTICAL DRYER PADI +

BANGUNAN KAP 6 TON/PROSES

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH 15 405.000

6 152.100 2 BABEL

24 561.600

3 BALI 46 1.196.000

38 843.980 4 BANTEN 22 517.000

18 390.600

5 BENGKULU 35 927.500 6 DI YOGYAKARTA 45 1.035.000

40 879.600 7 GORONTALO 40 1.060.000

8 JABAR 94 2.209.000 1 300.000 78 1.723.800 2 1.540.000

9 JAMBI 30 840.000 10 JATENG 119 2.737.000 1 300.000 90 1.949.400

11 JATIM 231 5.313.000 1 300.000 73 1.605.270 12 KALBAR 43 1.118.000

10 264.450

13 KALSEL 26 676.000 14 KALTARA 13 338.000 15 KALTENG 17 459.000 16 KALTIM 20 520.000

8 240.000 17 KEPRI

18 LAMPUNG 52 1.326.000 19 MALUKU 20 720.000 20 MALUT

21 NTB 59 1.593.000 22 NTT

23 PAPUA 24 PAPUA BARAT 25 RIAU 26 SULBAR 24 648.000

27 SULSEL 103 2.729.500 1 300.000 20 523.400

Page 168: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

CORN SHELLER SARANA PENANGANAN DAN

PENGEMASAN BERAS BERMUTU (GRADING DAN PACKING)

POWER THRESHER MULTIGUNA VERTICAL DRYER PADI +

BANGUNAN KAP 6 TON/PROSES

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

28 SULTENG

1 300.000 29 SULTRA

30 SULUT 31 SUMBAR 46 1.196.000

32 SUMSEL 120 3.120.000 1 300.000 33 SUMUT 86 2.236.000

34 Pusat 200 5.600.000

200 5.600.000 TOTAL 1.506 38.519.000 6 1.800.000 605 14.734.200 2 1.540.000

Page 169: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

SERTIFIKASI ORGANIK PENERAPAN SNI BERAS NON ORGANIK RMU DAN PACKING DAERAH PERBATASAN RMU BERAS ORGANIK

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH 2 1.160.000

2 BABEL

3 BALI 2 60.000

4 BANTEN 1 30.000

5 BENGKULU

6 DI YOGYAKARTA 1 30.000

7 GORONTALO 1 30.000

8 JABAR 7 210.000 1 30.000 1 1.800.000

9 JAMBI

10 JATENG 3 90.000 1 30.000

11 JATIM 2 60.000 1 30.000

12 KALBAR 1 30.000 5 2.900.000

13 KALSEL 1 30.000

14 KALTARA 1 30.000 1 580.000

15 KALTENG

16 KALTIM

17 KEPRI 1 400.000

18 LAMPUNG 1 30.000

19 MALUKU 2 1.160.000

20 MALUT 2 1.160.000

21 NTB

22 NTT 2 60.000 1 580.000

23 PAPUA 2 1.200.000

24 PAPUA BARAT 1 600.000

25 RIAU 2 1.200.000

26 SULBAR

27 SULSEL 1 30.000 1 30.000

28 SULTENG 1 30.000

Page 170: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

SERTIFIKASI ORGANIK PENERAPAN SNI BERAS NON ORGANIK RMU DAN PACKING DAERAH PERBATASAN RMU BERAS ORGANIK

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (PAKET)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (UNIT)

ANGGARAN (Rp.000)

29 SULTRA

30 SULUT 1 30.000 1 600.000

31 SUMBAR 2 60.000

32 SUMSEL 2 60.000 1 30.000

33 SUMUT 1 30.000

34 Pusat

TOTAL 30 900.000 6 180.000 20 11.540.000 1 1.800.000

Page 171: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN SARANA PESTISIDA/ HERBISIDA

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT

JAGUNG

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT

KEDELAI

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPDPI PADI (PEMBUATAN BIOPORI)

BANTUAN SARANA PESTISIDA/HERBISIDA

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Paket)

ANGGARAN (Rp.000)

1 ACEH 825 627.000 15 11.100 30 22.200 20 31.100 - -

2 SUMUT 625 475.000 15 11.100 - - 10 10.225 - -

3 SUMBAR 875 665.000 45 33.300 - - 40 40.900 - -

4 RIAU 300 228.000 45 33.300 - - 10 10.225 - -

5 JAMBI 500 380.000 - - 10 7.400 10 10.225 - -

6 SUMSEL 825 627.000 - - 10 7.400 30 30.675 1 20.000.000

7 BENGKULU 175 133.000 - - - - 10 10.225 - -

8 LAMPUNG 575 437.000 - - 10 7.400 20 20.450 - -

9 BABEL 50 38.000 - - - - - - - -

10 KEPRI - - - - - - - - - -

11 BANTEN 400 304.000 15 11.100 20 14.800 20 20.450 - -

12 DKI JAKARTA - - - - - - - - - -

13 JABAR 1.350 1.026.000 45 33.300 30 22.200 30 30.675 - -

Page 172: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN SARANA PESTISIDA/ HERBISIDA

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT

JAGUNG

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT

KEDELAI

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPDPI PADI (PEMBUATAN BIOPORI)

BANTUAN SARANA PESTISIDA/HERBISIDA

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Paket)

ANGGARAN (Rp.000)

14 JATENG 1.350 1.026.000 45 33.300 40 29.600 40 62.200 - -

15 DI.YOGYAKARTA 325 247.000 - - 10 7.400 10 10.225 - -

16 JATIM 1.525 1.159.000 45 33.300 30 22.200 40 40.900 - -

17 BALI 300 228.000 - - - - - - - -

18 NTB 325 247.000 30 22.200 30 22.200 - - - -

19 NTT 275 209.000 45 33.300 - - - - - -

20 KALBAR 625 475.000 15 11.100 - - - - - -

21 KALTENG 175 133.000 - - - - - - - -

22 KALSEL 675 513.000 45 33.300 - - - - - -

23 KALTIM 300 228.000 - - - - - - - -

24 SULUT 400 304.000 15 11.100 10 7.400 - - - -

25 SULTENG 525 399.000 30 22.200 - - - - - -

26 SULSEL 1.100 836.000 30 22.200 20 14.800 40 40.900 - -

Page 173: JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH TANAMAN PANGAN TAHUN

NO PROVINSI

BANTUAN SARANA PESTISIDA/ HERBISIDA

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT

JAGUNG

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPHT

KEDELAI

BAHAN DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG PPDPI PADI (PEMBUATAN BIOPORI)

BANTUAN SARANA PESTISIDA/HERBISIDA

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Ha)

ANGGARAN (Rp.000)

VOLUME (Paket)

ANGGARAN (Rp.000)

27 SULTRA 400 304.000 90 66.600 20 14.800 20 20.450 - -

28 GORONTALO 150 114.000 30 22.200 - - - - - -

29 SULBAR 400 304.000 15 11.100 - - - - - -

30 MALUKU 150 114.000 - - - - - - - -

31 MALUKU UTARA 100 76.000 - - - - - - - -

32 PAPUA BARAT 125 95.000 15 11.100 - - - - - -

33 PAPUA 125 95.000 - - - - - - - -

34 PENGADAAN PUSAT 1 50.000.000

Jumlah 15.850 12.046.000 630 466.200 270 199.800 350 389.825 2 70.000.000