KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

BAB KE TUJUH BELAS

Tentang Penanggungan Utang

A. Definisi

Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga

guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi

perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

B. Mengenai Sifat-Sifat Penanggungan

Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang

sah. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk

suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu

tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya

dalam hal kebelumdewasaan. (pasal 1821).

Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa penanggung itu adalah

suatu “perjanjian accessoir”1, seperti halnya dengan perjanjian hipotik dan

pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu

tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang

pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan

itu. Kemudian adanya kemungkinan diadakannya suatu perjanjian

penanggungan terhadap suatu perjanjian pokok, yang dapat dimintakan

pembatalannya (“vernietigbaar”, “voidable”), misalnya suatu perjanjian

(pokok) yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa.

1 Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Seorang penanggung (“borg”, “guarantor”) tidak dapat

mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih

berat daripada perikatannya si berutang. Adapun penanggungan boleh

diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-

syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari

utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu

tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang

diliputi oleh perikatan pokoknya. (pasal 1822). Perikatan dalam suatu

perjanjian yang sifatnya “mengabdi” kepada suatu perjanjian pokok, tidak

bias melebihi perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu.

Seorang dapat memajukan diri sebagai penanggung dengan tidak

telah diminta untuk itu oleh orang untuk siapa ia mengikatkan dirinya,

bahkan di luar pengetahuan orang itu. Adalah diperbolehkan juga untuk

menjadi penanggung tidak saja untuk si berutang utama tetapi juga untuk

seorang penanggung orang itu. (pasal 1823). Menurut ketentuan pasal

1823, diperbolehkan bahwa seorang penanggung bukan si debitur

memenuhi kewajibannya. Orang seperti ini dinamakan sub-penanggung

(“sub-borg”, “sub-guarantor”)

Penanggungan utang tidak dipersangkakan tetapi harus diadakan

dengan pernyataan yang tegas, tidaklah diperbolehkan untuk memperluas

penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat

sewaktu mengadakannya. (pasal 1824). Kewajiban si penanggung tidak

boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok,

meliputi segala akibat utangnya bahkan terhitung biaya-biaya gugatan

yang dimajukan terhadap si berutang utama, dan terhitung pula segala

biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung utama diperingatkan

tentang itu (pasal 1825). Kewajiban yang secara maksimal dapat

dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu: pembayaran seluruh

jumlah utangnya debitur ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan

biaya perkara ditambah lagi dengan biaya peringatan si penanggung dan

lain-lain biaya sampai saat si penanggung itu memenuhi semua

kewajibannya.

Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-

ahli warisnya. (pasal 1826). Menurut asas hukum kewarisan, para ahli

waris mewarisi semua aktiva dan pasiva dari pewaris. Kewajiban seorang

penanggung untuk membayar utangnya seorang debitur termasuk pasiva

dari pewaris.

Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung

harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk

mengikatkan dirinya yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya

dan yang berdiam di wilayah Indonesia. (pasal 1827). Syarat-syarat yang

ditetapkan si penanggung yang harus diajukan oleh debitur itu adalah

wajar karena kalau tidak demikian ada kemungkinan bahwa

penanggungan itu tidak ada artinya.

Pasal 1828 dihapuskan.

Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang

secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu,

maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru. (pasal 1829). Yang

dimaksudkan di sini adalah situasi saat seorang penanggung jatuh pailit.

Barangsiapa yang oleh undang-undang atau karena suatu putusan

hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, diwajibkan memberikan

seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya,

diperbolehkan sebagai gantinya memberikan suatu jaminan gadai atau

hipotik. (pasal 1830).

C. Akibat-Akibat Penanggungan Antara Si Berutang dan Si Penanggung

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si

berpiutang selainjika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang

ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. (pasal

1831). Apabila si penanggung dituntut untuk membayar utangnya debitur

(yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan

lelang-sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur.

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si

berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1o. apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut

supaya

benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.

2o. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si

berutang utama secara tanggung-menanggung, dalam hal mana

akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang

ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung.

3o. jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya

mengenai dirinya sendiri secara pribadi.

4o. jika si berutang berada dalam keadaan pailit.

5o. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

(pasal

1832).

Si berpiutang tidak diwajibkan menyita dan menjual lebih dahulu

benda-benda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung

pada waktu ia pertama kali dituntut di muka hakim. (pasal 1833).

Si penanggung yang menuntut supaya benda-benda si berutang

lebih dahulu disita dan dijual diwajibkan menunjukkan kepada si

berpiutang benda-benda si berutang dan membayar lebih dahulu biaya

yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta penjualan tersebut.

Tak diperbolehkan ia menunjuk pada benda-benda yang sedang menjadi

buah persengketaan di muka hakim, maupun yang sudah dijadikan

tanggungna hipotik untuk utang yang bersangkutan, dan yang sudah tidak

ada di tangan si berutang maupun pula benda-benda yang terletak di luar

wilayah Indonesia. (pasal 1834).

Apabila si penanggung, menurut pasal yang lalu, telah

menunjukkan benda-benda si berutang dan telah membayar lebih dahulu

uang yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan benda-benda itu,

maka si berpiutang bertanggung jawab terhadap si penanggung hingga

sejumlah harga benda-benda yang ditunjuk itu, tentang ketidakmampuan

si berutang yang dengan tidak adanya tuntutan, terjadi sesudah itu. (pasal

1835).

Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penangggung

untuk seorang berutang yang sama, lagipula untuk utang yang sama, maka

masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu. (pasal 1836).

Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah

melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemecahan utangnya, pada

pertama kalinya ia digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si

berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya dan menguranginya hingga

bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah. Jika

pada waktu salah seorang penanggung menuntut pemecahan utangnya,

seorang atau beberapa orang teman penanggung berada dalam keadaan tak

mampu, maka si penanggung tersebut diwajibkan membayar untuk orang-

orang yang tak mampu itu menurut imabangan bagiannya, tetapi ia tidak

bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah

pemecahan utangnya. (pasal 1837).

Jika si berpiutang sendiri secara sukarela telah membagi-bagi

tuntutannya, maka tak bolehlah ia menarik kembali pemecahan utang itu

biarpun beberapa orang di antara para penanggung tidak mampu sebelum

ia membagi-bagi utangnya. (pasal 1838).

D. Akibat-Akibat Penanggungan Antara Si Berutang dan Si

Penanggung, dan Antara Para Penanggung Sendiri

Si penanggung yang telah membayar dapat menuntutnya kembali

dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan

maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. Penuntutan kembali ini

dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta

biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat

menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si

berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya di

dalam waktu yang patut. Si penanggung ada juga mempunyai hak

menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, jika ada alas an untuk itu.

(pasal 1839).

Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum

segala hak si berpiutang terhadap si berutang. (pasal 1840). Penggantian

ini adalah apa yang dalam hukum perjanjian dinamakan “subrogasi”2,

dalam hal ini subrogasi menurut undang-undang sebagaimana yang

dimaksudkan dalam pasal 1402 sub 3 KUH Perdata.

Jika beberapa orang berutang utama yang bersama-sama memikul

satu utang, masing-masing terikat untuk seluruh utang itu, maka seorang

yang memajukan diri sebagai penanggung untuk mereka kesemuanya,

dapat menuntut kembali segala apa yang telah dibayarnya dari masing-

masing orang berutang tersebut. (pasal 1841). Penanggung dapat menuntut

kembali apa yang telh dibayarnya dari para debitur itu juga secara

tanggung-menanggung, artinya: ia dapat menuntut masing-masing untuk

mengembalikan seluruh jumlah yang telah dibayarnya.

2 Ibid.,p.1.

Si penanggung yang sekali telah membayar utangnya tidak dapat

menuntutnya kembali dari si berutang utama yang telah membayar untuk

kedua kalinya, jika ia tidak telah memberitahukan kepadanya tentang

pembayaran yang telah dilakukannya dengan tidak mengurangi hak-

haknya untuk menuntutnya kembali dari si berpiutang. Jika si penanggung

telah membayar tanpa digugat untuk itu, sedangkan ia tidak

mmberitahukannya kepada si berutang utama, maka ia tidak dapat

menuntutnya kembali dari si berutang utama ini, manakala si berutang

pada waktu dilakukannya pembayaran mempunyai alasan-alasan untuk

menuntut dinyatakannya batal utangnya dengan tidak mengurangi tuntutan

si penanggung terhadap si berpiutang. (pasal 1842).

Si penanggung dapat menuntut si berutang untuk diberikn ganti

rugi untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar

utangnya:

1o. apabila ia digugat di muka hakim untuk membayar.

2o. dihapuskan.

3o. apabila si berutang telah berjanji untuk membebaskannya dari

penanggungannya di dalam suatu waktu tertentu.

4o. apabila utangnya dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu

yang

telah ditetapkan untuk pembayarannya.

5o. setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatan pokok

tidak

mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk

pengakhirannya, kecuali apabila perikatan pokok sedemikian

sifatnya, hingga ia tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya suatu

waktu tertentu, seperti suatu perwalian. (pasal 1843).

Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung

untuk seorang berutang yang sama, lagipula untuk utang yang sama, maka

si penanggung yang telah melunasi utangnya dalam hal yang teratur dalam

nomor 1o dari pasal yang lalu, begitu pula apabila si berutang telah

dinyatakan pailit, mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dari orang-

orang penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.

Ketentuan ayat kedua dari pasal 1293 adalah berlaku dalam hal ini. (pasal

1844).

E. Hapusnya Penanggungan Utang

Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-

sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-

perikatan lainnya. (pasal 1845).

Percampuran yang terjadi di antara pribadinya si berutang utama

dan pribadinya si penanggung utang, sekali-kali tidak mematikan tuntutan

hukum si berpiutang sebagai penanggungnya si penanggung. (pasal 1846).

Si penanggung utang dapat menggunakan terhgadap si berpiutang

segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai

utangnya yang ditanggung itu sendiri. Namun tak bolehlah ia memajukan

tangkisan-tangkisan yang melulu mengenai pribadi si berutang. (pasal

1847).

Si penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang

tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-

hak istimewanya dari si berpiutang itu. (pasal 1848).

Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak

bergerak maupun suatu bend lain sebagai pembayaran atas uang pokok

maka si penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian

karena suatu putusan hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada

seorang lain. (pasal 1849).

Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang

diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang,

namun si penanggung utang dalam hal ini dapat menuntut si berutang

dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan

si penanggung dari penanggungannya. (pasal 1850).

F. Kesimpulan

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak

ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi

perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu

perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau

dijamin dengan perjanjian penanggungan itu. Kemudian adanya

kemungkinan diadakannya suatu perjanjian penanggungan terhadap suatu

perjanjian pokok, yang dapat dimintakan pembatalannya (“vernietigbaar”,

“voidable”), misalnya suatu perjanjian (pokok) yang diadakan oleh

seorang yang belum dewasa. Seorang penanggung (“borg”, “guarantor”)

tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat

yang lebih berat daripada perikatannya si berutang.

G. Saran

Dibentuk sedemikian rupa peraturan-peraturan mengenai

penanggungan dengan tidak merugikan pihak manapun, baik pihak yang

berutang, yang berpiutang maupun pihak penanggung. Sehingga

pelaksanaan penanggungan utang dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan pula tindakan tegas pejabat hukum dalam mengawasi dan

menangani masalah penanggungan utang, jangan sampai terjadi

penyelesaian masalah yang berbuntut kepada suatu tindakan pidana.

H. Daftar Pustaka

Subekti, R. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT.

Pradnya Paramita.

Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. 2008. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT.

Intermasa.