46

BAB III

STATUS TANAH TNI DALAM

HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

3.1 Kedudukan Tanah TNI Dalam UUPA

3.1.1 Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah oleh TNI

Hak atas tanah yang dilekatkan pada tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh

TNI adalah hak pakai. Pasal 41 UUPA menerangkan definisi hak pakai, yaitu hak

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh

negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama

tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan cuma-cuma,

dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai

tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Jangka waktu hak pakai ini diterangkan dalam Pasal 43 UUPA, yaitu:

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara maka hak pakai

hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang

berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain,

jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

TNI merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Pertahanan,

hak atas tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan TNI adalah hak pakai.

Didalam pelaksanaannya, tanah yang digunakan TNI berasal dari beberapa

47

departemen dan lembaga pemerintah. Sebagian dari tanah yang telah

dimanfaatkan oleh TNI telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh TNI sejak periode

awal kemerdekaan RI pada tahun 1948 saat agresi militer belanda di Jogjakarta.

Tanah TNI ini langsung diserahkan oleh pemerintah RI dalam keadaan darurat

militer.

TNI merupakan lembaga pertahanan negara yang diatur dalam Pasal 1

Undang-Undang No. 3 tahun 2002, dimana kedudukan TNI dibawah Departemen

Pertahanan. Berikut ini isi dari Pasal mengenai pertahanan negara:

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

bangsa dan negara.

2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang

melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,

serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,

terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan

kebijakan pertahanan negara.

4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan

kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pengendalian pertahanan negara.

5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk

melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk

dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan

dan kemampuan komponen utama.

7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen

cadangan.

48

8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan

sumber daya buatan.

9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan

dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan

pertahanan negara.

10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya

gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat

digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam

rangka mendukung kepentingan nasional.

12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.

13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.

15. Panglima adalah Panglima Tentara Tentara Nasional Indonesia.

16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf

Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

3.1.2 Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Lembaga Pemerintah

Pengaturan pemberian hak suatu tanah untuk lembaga pemerintah

dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah. Tanah yang digunakan seluruh

lembaga pemerintah merupakan tanah negara. Pengaturan pemberian hak atas

suatu tanah negara dilakukan melalui PP No. 40 tahun 1996 tentang hak pakai atas

tanah.

Yang dimaksud dengan tanah negara menurut Pasal 1 Peraturan

Pemerintah No. 24 tahun 1997, adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara,

tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah dimana bidang tanah

adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

Tanah yang diperuntukkan oleh kepentingan negara langsung digunakan negara,

49

melalui surat keputusan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan

Pertanahan Nasional).

Wewenang pemerintah untuk menguasai hak atas tanah yang bersumber

pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, hukum Indonesia yang merdeka,

berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut,

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra (daerah yang

diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri) dan masyarakat-masyarakat

hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3.2 Tanah TNI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

3.2.1 Penata-gunaan Tanah

Penata-gunaan tanah TNI diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 16 tahun

2004 tentang Penata-Gunaan Tanah. Hal ini terkait dengan kewenangan

pemerintah dalam menyediakan tanah bagi terlaksananya seluruh kegiatan TNI.

Pemanfaatan tanah yang digunakan TNI diatur dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum.

Pemanfaatan tanah TNI diatur penata-gunaan tanahnya dalam Peraturan

Pemerintah RI No. 16 tahun 2004. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang

dimaksud dengan:

1. Penata-gunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah

yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui

pengaturan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui

pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai

satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

50

2. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No.5 tahun 1960 Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan

aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

4. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan republik Indonesia yang

terdiri dari Presiden beserta Menteri.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Penata-gunaan tanah ini bertujuan untuk mengatur penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan berabagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Mewujudkan penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Mewujudkan tertib pertanahan yang

meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan

tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Menjamin kepastian hukum untuk

menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang

mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah yang telah ditetapkan. Kebijakan penata-gunaan tanah diselenggarakan

terhadap:

a. Bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum

mendaftar.

b. Tanah negara;

c. Tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tanah yang digunakan TNI termasuk kedalam tanah negara, dan harus

mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan digunakan sebagai tanah TNI.

Kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap Tata Ruang Wilayah sebagaimana

dimaksud di atas ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis

yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pedoman, standar dan kriteria teknis dijabarkan

lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah

51

masing-masing. Departemen Pertahanan dan TNI wajib menggunakan dan

memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta

memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.

Kebijakan penata-gunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah sebagai pedoman umum penata-gunaan tanah di daerah,

termasuk aset tanah TNI. Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan

dalam siklus agraria, yang tidak dapat dipisahkan, meliputi pengaturan

penguasaan dan pemilikan tanah, penata-gunaan tanah, pengaturan hak-hak atas

tanah, serta pendaftaran tanah.

Penyelenggaraan penata-gunaan tanah di kabupaten / kota meliputi :

a. Penetapan kegiatan penata-gunaan tanah;

b. Pelaksanaan kegiatan penata-gunaan tanah,

Dalam rangka penetapan kegiatan penata-gunaan tanah dilakukan

inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penetapan neraca

penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penetapan pola penyesuaian

penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah serta kajian kondisi fisik wilayah. Selain menjadi bahan utama dalam

rangka menyusun pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah, hasil inventarisasi yang disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian

berskala lebih besar dari peta Rencana Tata Ruang Wilayah dikelola dalam suatu

sistem informasi manajemen pertanahan antara lain melalui sistem informasi

penggunaan tanah. Penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfatan tanah

dapat dilaksanakan melalui penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan

pelepasan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan penata-gunaan tanah dilaksanakan

pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Pembinaan dilaksanakan

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan. Sedangkan

52

pengendalian dilaksanakan melaului pengawasan yang diwujudkan melalui

supervisi, pelaporan, dan penertiban. Penata-gunaan tanah merujuk pada Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. bagi Kabupaten/Kota

yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, penata-gunaan tanah

merujuk pada recana tata ruang lain yang telah ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan untuk daerah bersangkutan.

Penggunaan tanah oleh TNI mempunyai kekuatan hukum sebagai

kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan

dengan cara:

a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau

b. Pencabutan hak atas tanah

Pengadaan tanah selain bagi pelakasanaan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan

cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara suka rela oleh

pihak-pihak yang bersangkutan. Kepentingan umum yang disebutkan diatas juga

menyangkut fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini termaktub dalam

Pasal 5 Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 yang berbunyi :

Pembangunan kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau

pemerintah daerah meliputi:

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah,

ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih,saluran

pembuangan air an sanitasi.

b. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.

c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat.

d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal,

e. Peribadatan.

f. Pendidikan atau Sekolah.

53

g. Pasar umum.

h. Fasilitas pemakaman umum.

i. Fasilitas keselamatan umum.

j. Pos dan telekomunikasi.

k. Sarana olahraga.

l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya.

m. Kantor pemerintahan, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lembaga-lembaga internasional di

bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian negara Republik

Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan.

p. Rumah susun sederhana.

q. Tempat pembuangan sampah.

r. Cagar alam dan cagar budaya.

s. Pertamanan.

t. Panti sosial.

u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip

penghormatan terhadap hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah berdasarkan

ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah

dan benda-benda yang ada diatasnya. Karena tanah TNI merupakan tanah negara

maka kebijakan pemakaian dan pemanfaatannya pun harus mengacu kepada

kebijakan penata-gunaan tanah negara.

Tanah TNI disediakan melalui mekanisme pengadaan tanah dari

Departemen Pertahanan dibawah direktorat konstruksi. Karena TNI dibawah

Departemen Pertahanan, sehingga penggunaan tanahnya dikenai hak pakai.

Prosedur pemberian tanah untuk TNI adalah melalui persetujuan Departemen

Pertahanan. Departemen Pertahanan mendapatkan izin hak pakai atas tanah untuk

TNI melalui Departemen Dalam Negeri yang izinnya dikeluarkan oleh BPN.

54

3.2.2 Hukum Perdata Yang Mengatur Tanah TNI

Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur

hubungan perorangan, mengatur hak dan kewajiban perorangan baik dalam

hubungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat (Masriyani, 2004).

Hukum perdata dalam arti luas dapat dibedakan menjadi :

1. Hukum perdata material dan hukum perdata formal atau hukum

acara perdata.

2. Hukum perdata (dalam arti sempit) dan hukum dagang;

3. Hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis (hukum

adat).

Tanah yang digunakan oleh TNI termasuk dalam hukum perdata

kebendaan. Hukum kebendaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur

hubungan antara orang dengan kebendaan. Hukum kebendaan menganut sistem

tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru, selain

apa yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hukum kebendaan bersifat

memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi dan dilaksanakan serta tidak

memberikan wewenang lain, selain apa yang telah diatur didalamnya. Hak

kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, hak ini memberikan kekuasaan

langsung atas suatu benda, dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang serta

setiap orang wajib menghormatinya. Benda adalah segala sesuatu yang dapat

menjadi obyek hukum. Pengertian ini lebih luas diabandingkan pengertian secara

yuridis.

Benda yang menjadi objek dari suatu hubungan hukum, dapat dibedakan

menjadi (Masriyani,2004):

1. Benda yang bewujud dan benda yang tidak berwujud atau yang

berupa hak.

2. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang

masih akan ada ini dapat dibedakan menjadi : yang sifatnya

55

absolut, karena barangnya memang belum ada, misalnya benda

untuk musim panen yang akan datang ; dan ada yang sifatnya

relatif, barangnya sebenarnya sudah ada tetapi bagi orang-orang

tertentu dianggap belum ada, misalnya barangnya sudah dibeli

tetapi belum diserahkan.

3. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat

diperdagangkan atau di luar perdagangkan.

4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

5. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak masih

dapat dibedakan menjadi benda yang dapat dipakai habis dan

benda yang tidak dapat dipakai habis.

TNI tunduk dan patuh kepada hukum perdata umum. Dalam Pasal 65 ayat

2 UU No. 3 tahun 2002 tentang TNI dinyatakan bahwa, penegakan hukum perdata

dilakukan oleh peradilan umum dan bukan oleh peradilan militer. Sehingga

masalah penetapan tanah yang digunakan TNI diatur dalam undang-undang

perdata umum bukan undang-undang militer. Dalam Pasal 65 ayat 2 UU No. 3

tahun 2002 tentang TNI, selanjutnya disebut UU TNI, prajurit tunduk kepada

kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan

tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana

umum yang diatur dengan undang-undang. Jika hukum perdata umum tidak

berfungsi maka TNI mengikuti hukum peradilan yang diatur undang-undang. Hal

ini sesuai Pasal 65 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002 disebutkan apabila kekuasaan

peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, maka

prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal diatas menjelaskan bahwa TNI tunduk kepada peraturan peradilan umum

mengenai tindak perdata. Lembaga hukum TNI mengatur mengenai tindak pidana

yang dilakukan oleh anggota dan lembaga TNI.

56

3.2.3 Hak Pakai Atas Tanah TNI

Hak atas tanah yang digunakan oleh TNI merupakan hak pakai yang

diberikan oleh negara melalui Departemen Pertahanan. Hak pakai yang digunakan

oleh TNI merupakan aplikasi dari ketentuan UUPA tentang pertanahan, yang

mengatur hak penggunaan tanah bagi instansi pemerintah. Hak pakai atas tanah

yang digunakan TNI diterangkan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun

1996, tentang terjadinya hak pakai. Hak pakai atas tanah negara diberikan dengan

keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak pakai atas

pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat

yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. Ketentuan mengenai

tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak pakai atas tanah negara dan

tanah hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Hak pakai atas tanah negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak

didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 43 PP No. 40 tahun 1996 tentang

Hak pakai dijelaskan bahwa hak pakai wajib didaftarkan dalam buku tanah pada

kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak pakai diberikan

serifikat hak atas tanah. Dalam Pasal 44 PP No. 40 tahun 1996 tentang

Pendaftaran Hak pakai dijelaskan mengenai :

1. Hak pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah

oleh pemegang hak Milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat

Pembuat Akta Tanah.

2. Pemberian hak pakai atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor

Pertanahan.

3. Hak pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat

pendaftarannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2.

4. Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak

pakai atas tanah hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden.

57

Sebagian besar tanah yang digunakan TNI berasal dari aset tanah negara,

dan tanah departemen lain yang diberikan untuk TNI. Contohnya tanah yang

digunakan Markas Komando Badan Intelijen Stategis TNI (Bais TNI), tanah

seluas 3,5 hektar, merupakan tanah yang diperoleh dari departemen keuangan.

Departemen keuangan memberikan tanah kepada Bais TNI melalui Surat

Keputusan Menteri Keuangan.

Hak atas tanah yang digunakan TNI merupakan hak pakai dari negara

yang diberikan oleh Departemen Pertahanan untuk disalurkan penggunaannya

kepada jajaran TNI Angkatan Darat, TNI angkatan Laut, dan TNI Angkatan

Udara, melalui pejabat yang berwenang.

Jangka waktu hak pakai yang diberikan telah diatur pada Pasal 45 PP No.

40 tahun 1996 tentang hak pakai, yaitu:

1. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun

dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun

atau diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan tertentu.

2. Sesudah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat 1 habis, kepada pemegang hak dapat diberikan

pembaharuan Hak pakai atas tanah yang sama.

3. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

selama dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada:

a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

Pemerintah Daerah;

b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;

c. Badan keagamaan dan badan sosial.

Alokasi waktu hak pakai atas tanah untuk TNI telah diatur dalam PP No.

40 tahun 1996. Dalam Pasal 46 PP No. 40 tahun 1996 dijelaskan mengenai

alokasi waktu pemakaian tanah hak pakai:

58

1. Hak pakai atas tanah negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas

permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat sebagai pemegang hak,

jika memenuhi syarat tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai

dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.

2. Hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau

diperbaharui atas usul pemegang hak pengelolaan.

Tanah yang digunakan oleh TNI merupakan hak pakai yang berbeda

dengan hak pakai biasa karena hak pakainya memiliki atribut sebagai berikut:

Hak untuk memanfaatkan tanah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan

tugasnya atas dasar Hak Menguasai oleh Negara.

Jangka waktunya tidak terbatas selama masih dipergunakan untuk

pelaksanaan tugasnya tersebut.

Subyek dari hak pakai ini adalah:

a. Publiekrechtelijk, maka di sini adalah departemen, direktorat

jenderal dan sebagainya.

b. Publiekrechtelijk internasional, maka disini adalah perwakilan

negara-negara asing, untuk kantor dan rumah delegasinya.

c. Publiekrechtelijk agama dan sosial, tentunya dengan rekomendasi

dari departemen agama.

Hak atas tanah hak pakai ini tidak dapat dialihkan dan juga tidak dapat

digunakan sebagai obyek hak tanggungan.

Dasar hukum pemberian hak ini diatur oleh Pasal 49 UUPA, Ketentuan

Konversi Pasal 1 ayat 2 PMA 9 tahun 1995, PMDN 1 tahun 1977 dan

Pasal 5 ayat b PMDN 6 tahun 1972. Pasal 49 UUPA menjamin kepada

organisasi keagamaan dan sosial selain hak milik juga hak pakai.

Sedangkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 Ketentuan Konversi UUPA

bahwa Hak Eigendom pemerintah negara asing untuk keperluan rumah

kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan diberikan hak pakai

untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berlangsung selama

59

melaksanakan tugasnya. Tentu juga hak-hak tanah yang kemudian mereka

kuasa untuk gedung-gedung perwakilannya.

Pasal 5 PMA 9 tahun 1995, menyatakan tanah-tanah untuk yang berasal

dari hak penguasaan yang khusus dipergunakan sendiri untuk pelaksanaan

tugasnya dari daerah-daerah otonom seterusnya dikonversi menjadi hak

pakai.

Pasal 4 ayat 5c PMDN 6 tahun 1972, memberikan Hak pakai ini untuk

keperluan Departemen, Direktur Jenderal, Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Pemerintah Daerah.

Hak pakai harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 6 tahun 1979 tentang pedoman penetapan uang

administrasi dan biaya pendaftaran tanah dalam rangka pemberian Hak

pakai atas tanah negara untuk instansi pemerintah.

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa untuk pemberian hak atas tanah yang

dikuasai negara kepada instansi-instansi pemerintah c.q. Lembaga

Tertinggi Negara, Departemen-departemen dan Lembaga Non

Departemen, kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara.

Pemberian hak tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah

tersebut dipergunakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang

bersangkutan.

Pemberian hak pakai serta penentuan besarnya biaya administrasi

ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menurut Pasal 5b PMDN No. 6

tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan

dinyatakan di dalam surat keputusan pemberian hak pakainya.

Hak pakai tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Hak ini berakhir, jika tidak dipergunakan lagi oleh instansi yang

bersangkutan.

Wewenang memberikan hak pakai ini ada pada Kanwil BPN yang dapat

kita simak Pasal 5 ayat b PMDN 6/1972.

Dan akhirnya hak ini seperti tersebut di atas tidak dapat dialihkan kepada

swasta, karena memang tidak ada right of disposalnya dan jika hak ini

akan dialihkan kepada sesama instansi pemerintah maka dengan mencabut

60

SK pemberian hak yang pertama kemudian membuat SK baru dengan

memberikan kepada instansi lain.

Alas hak ini harus dilakukan pendaftaran dan membayar uang

administrasi.

Sehubungan dengan hak pakai, Pasal 45 PP No. 40 tahun 1996

menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek dari hak pakai ini adalah:

a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah

Daerah.

b. Perwakilan Negara Asing dan perwakilan badan internasional.

c. Badan Keagamaan dan Badan Sosial.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Hak pakai ini tidak dapat dijadikan

jaminan hutang.

3.3 Peraturan Dephan dan TNI Tentang Penggunaan Tanah TNI

3.3.1 Pembinaan Kemampuan Pertahanan

Tanah merupakan alat pertahanan yang mendukung kemampuan

pertahanan suatu negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 tahun 2002

tentang pertahanan negara disebutkan bahwa pertahanan negara mempunyai

komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung dalam

pelaksanaannya. Komponen utama pertahanan negara adalah Tentara Nasional

Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Sedangkan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan

memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung

adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan

dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan sumber

daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya

buatan.

61

Dalam sistem pertahanan yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah

potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud

aslinya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Tanah

termasuk dalam salah satu sistem pertahanan negara. Pembinaan kemampuan

pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan

negara. Segala sumber daya nasional (termasuk tanah di dalamnya) yang berupa

sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan

dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara

yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan

prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang pertahanan negara

disebutkan bahwa wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan

kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan

perundang-undangan. Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan

latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah. Pasal 23 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang pertahanan

negara menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan

negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan

teknologi di bidang pertahanan.

3.3.2 Peraturan TNI Tentang Penggunaan Tanah TNI

Pengaturan penggunaan tanah oleh TNI diatur oleh peraturan menteri

dalam negeri, menteri pertahanan, serta perangkat pimpinan TNI yang terdiri atas

Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Pusat pemberi keputusan pada

pengalokasian tanah di lingkungan TNI adalah Mabes TNI. Peraturan TNI

mengenai pengalokasian penggunaan tanah ditetapkan oleh surat keputusan

Menteri Pertahanan atau surat keputusan Panglima TNI. Berikut ini beberapa

contoh pengalokasian tanah bagi TNI yang ditetapkan oleh Surat Keputusan

Menteri Pertanahan atau Surat Keputusan Panglima TNI:

62

1. Tukar menukar sebidang persil/ tanah berikut 30 (tiga puluh) gudang TNI-

AL/ kko di cilandak jakarta dengan sebidang persil/ tanah yayasan sosial

bhumiamca pusat (jakarta) di sungai bambu wilayah jakarta utara, yang

ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan / Panglima

Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP / 02 /1 /1975;

2. Penyerahan areal tanah dephankam yang terkena proyek yang ditetapkan

melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan

Bersenjata Nomor : SKEP/1227/XI /1975;

3. Penggunaan tanah dan bangunan untuk instalasi KORMA HANKAM yang

ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan-

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP/1228/XI/1975.

Surat keputusan ini berisi pemindahan kantor & instalansi korma hankam

dari kompleks Gereja Room. Menggunakan bangunan-bangunan koompleks

cawang untuk instalansi Pemeliharaan dan perbaikan Korma Hankam.

4. Penukaran tanah dan bangunan di lingkungan kodam IX/Lambung

Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata

Nomor : SKEP/1231/XI /1975.

Tanah TNI tidak dapat digunakan untuk keperluan ekonomi. Hal ini diatur

oleh Pasal 39 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yang isinya mengatur bahwa

prajurit TNI dilarang terlibat dalam :

1. Kegiatan dalam menjadi anggota partai politik.

2. Kegiatan politik praktis.

3. Kegiatan bisnis.

Induk koperasi angkatan sebagai lembaga TNI yang bergerak dibidang

ekonomi tidak diperkenankan menjalankan kegiatan bisinisnya. Tanah yang

dipakai oleh TNI tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan ekonomi TNI atau

dialih fungsikan untuk kegiatan bisnis. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 dan

2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu :

63

(1) Dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya undang-undang ini,

pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki

dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat 1 diatur

dalam keputusan presiden.

Dengan berlakunya undang-undang ini maka TNI tidak dapat melakukan

penggunaan aset yang dimilikinya untuk kegiatan ekonomi/bisnis. TNI tidak dapat

menjual, mengalihkan atau bekerjasama dengan pihak lain utuk melakukan

transaksi jual beli tanah dengan status hak pakai yang diberikan oleh BPN. TNI

mengalami limitasi dalam bidang penggunaan tanah sejak adanya undang-undang

TNI tahun 2004. Undang-Undang TNI tahun 2004 berlaku surut sejak

ditetapkannya pada tanggal 16 Oktober 2004. Pengawasan jalannya peraturan

tersebut dilaksanakan oleh peradilan umum/peradilan tata usaha negara.

\