KONFIDENSIAL

SISTEM PEMBINAAN LOGISTIK TNI AD

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum .

a. Penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD pada dasarnya ditujukan

untuk mewujudkan kesiapsiagaan TNI AD dalam menanggulangi ancaman

dari luar maupun dari dalam negeri dalam rangka pertahanan Negara.

Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan semakin

meningkatnya kualitas teknologi ancaman dimasa datang, menuntut postur

TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern. Tuntutan tersebut

mengharuskan tersedianya dukungan logistik yang memadai sehingga dapat

dicapai tingkat kesiapsiagaan operasional setiap saat.

b. Menyadari bahwa kemampuan negara dalam penyediaan sumber daya

dan dana masih terbatas namun tuntutan perwujudan TNI AD yang mampu

menghadapi berbagai bentuk ancaman tetap harus dapat dipenuhi, diperlukan

upaya pembinaan logistik yang terarah, tertib dan berlanjut.

c. Materi naskah ini menguraikan tentang pembinaan logistik TNI AD

sebagai bagian dari pembinaan TNI AD secara keseluruhan termasuk

pembinaan logistik wilayah yang berorientasi kepada penyelesaian tugas

pokok dengan tetap mengedepankan hukum dan peraturan-peraturan yang

berlaku. Naskah ini bersifat sementara dan hanya berlaku di lingkungan

Seskoad untuk keperluan pendidikan.

KONFIDENSIAL

2

2. Maksud dan Tujuan . Maksud penyusunan naskah ini memberi

pengetahuan dasar tentang sistem pembinaan logistik TNI AD kepada perwira siswa

sebagai kader pimpinan TNI AD dengan tujuan agar perwira siswa dapat

menjabarkannya dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI AD di lapangan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Uraian naskah ini membahas tentang

pembinaan logistik TNI AD dan logistik wilayah dengan lingkup bahasan

dititikberatkan pada Pembinaan Logistik pada masa damai dengan tata urut sebagai

berikut :

a. Pendahuluan.

b. Pokok-pokok Logistik Pertahanan Negara.

c. Pembinaan Logistik TNI AD.

d. Pola Dukungan Logistik.

e. Perencanaan, Program dan Anggaran Logistik.

f. Pengorganisasian Logistik TNI AD.

g. Pokok-pokok Logistik Wilayah.

h. Evaluasi Akhir Pelajaran.

i. Penutup.

4. Dasar.

a. Pedoman Pengadaaan Barang dan Jasa Kepres 80 / 2003.

b. Bujukin Log Skep Kasad / 56 / III / 2004 tanggal 9 - 3 – 2004

c. Bujukmin tentang Pengadaan Barang / Mat dan Jasa di Lingkungan

TNI AD Perkasad / 90 / XVII / 2008 tanggal 12 - 12 – 2008

d. Bujuk tentang Sisbinlog Skep Kasad / 62 / I / 1978

e. Bujuk tentang Binlogwil Skep Kasad / 402 / IX / 1998

f. Bujuk Bin tentang Log Perkasad / 144 / X / 2007

g. Bujuk Induk Ter Skep Kasad / 384 / X / 2002

3

5. Pengertian-pengertian.

a. Sistem . Adalah suatu rangkaian proses atau tatanan dari

beberapa bagian atau subsistem yang satu sama lain saling berkaitan

sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Pembinaan. Suatu proses kegiatan pencapaian tujuan dalam

menyelenggarakan tanggung jawab dan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang

berlanjut berupa perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian,

pengendalian, pengawasan serta penelitian dan pengembangan dalam

penggunaan waktu, tenaga, dana, materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka

menyelesaikan suatu tugas pokok. Pembinaan tak dapat dipisahkan dari

komando, walaupun wewenang dan tanggung jawabnya tidak seluas

komando.

c. Sistem Pembinaan. Hubungan integratif antara kebijakan,

ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, prosedur-prosedur, cara-cara,

praktek-praktek, kebijaksanaan dan personel yang diperlukan bagi seorang

pemimpin dalam perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian

dan pengendalian suatu organisasi.

d. Logistik.

1) Dalam arti yang luas logistik dapat diartikan sebagai suatu

“proses” perencanaan dan penyediaan sumber-sumber nasional

berupa alokasi materiil, fasilitas dan pelayanan jasa untuk mencapai

tujuan Pertahanan Negara. Dengan demikian logistik berkedudukan

sebagai jembatan antara ekonomi dengan Pertahanan Negara.

4

2) Logistik dapat pula diartikan sebagai “ilmu” yang mempelajari

perencanaan dan pelaksanaan pembekalan, pemindahan dan

pemeliharaan kekuatan.

3) Disamping itu, logistik dapat pula diartikan sebagai “seni” yang

mengandung kemampuan mengembangkan kondisi dalam

perencanaan dan penyediaan logistik.

Dalam pengertian lebih terperinci, maka logistik meliputi kegiatan-

kegiatan baik dalam rangka pembinaan maupun operasi-operasi militer

yang berhubungan dengan :

1) Perencanaan kebutuhan, penciptaan dan pengembangan,

pengadaan atau pengusahaan, pengurusan perbendaharaan,

standarisasi, katalogisasi, mobilisasi, demobilisasi, penyimpanan atau

penggeseran, distribusi, pemeliharaan, penyingkiran, serta

penghapusan materiil.

2) Pemindahan, penyingkiran (evakuasi) dan perawatan kesehatan

(hospitalisasi) personel.

3) Pengadaan/pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan/peng-

hapusan fasilitas.

4) Pengadaan pelayanan jasa.

e. Sistem Pembinaan Logistik (Sisbinlog). Hubungan integratif,

serasi dan berdaya guna serta berhasil guna antara unsur-unsur pembinaan

logistik yang disusun guna menjamin kontinuitas fungsional yang diperlukan

untuk menyelenggarakan pembinaan logistik.

5

f. Pembinaan Logistik (Binlog). Segala usaha, pekerjaan dan

kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan, penyusunan,

pengarahan, pengendalian, pengkordinasian, pengawasan, penelitian dan

pengembangan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi Pembinaan Logistik

dimana fungsi-fungsi ini dapat dikelompokkan dalam :

1) Pembinaan Materiil (Binmat).

2) Pembinaan Fasilitas (Binfas).

3) Pembinaan Jasa (Binjas).

g. Pelayanan Jasa Angkutan. Segala usaha, pekerjaan dan

kegiatan mengenai pemindahan personel/materiil dari suatu tempat ke tempat

lain.

h. Pengendalian Jasa Angkutan. Segala usaha, pekerjaan dan

kegiatan mengenai perencanaan, pengaturan rute, penjadwalan dan

pengendalian dari pelayanan jasa angkutan dengan berbagai model angkutan.

i. Logistik Pertahanan Negara. Adalah semua logistik yang sudah

dimiliki dan digunakan oleh TNI serta logistik lain yang secara langsung belum

digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat

dikerahkan melalui mobilisasi dalam rangka Pertahanan Negara.

j. Logistik Pasukan. Adalah logistik yang dimiliki dan digunakan oleh

TNI untuk mendukung operasi militer.

k. Logistik Wilayah. Adalah logistik secara langsung belum digunakan

oleh TNI namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat

digunakan melalui atau tanpa mobilisasi dalam rangka Pertahanan Negara.

6

l. Pelayanan. Adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi :

1) Perawatan dari penyingkiran alat peralatan militer.

2) Angkutan.

3) Pemeliharaan.

4) Perbaikan kerusakan terhadap barang yang digunakan.

m. Pembinaan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan yang mencakup

pencegahan penyakit dan derita, peningkatan derajat kesehatan dan

memperpanjang masa hidup dengan cara pemeliharaan, pemulihan

(rehabilisasi) dan peningkatan secara umum dengan maksud untuk mencapai

daya guna yang setinggi-tingginya (optimal) dari personel (dan keluarganya

yang berhak) agar terbina daya pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya setiap

waktu. Dalam pengertian ini termasuk pembinaan kesehatan hewan yang

digunakan TNI AD.

n. Bantuan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan kesehatan,

mencakup dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan.

o. Dukungan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan kesehatan yang

ditujukan kepada satuan operasional TNI AD dalam rangka mendukung tugas-

tugas satuan operasional.

p. Pelayanan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan kesehatan yang

ditujukan kepada semua personel TNI AD dan keluarganya yang berhak agar

tercapai derajat kesehatan yang optimal.

7

q. Penyelenggaraan Kelaikan Materiil. Penyelenggaraan kalaikan

materiil adalah suatu rangkaian kegiatan penilaian keadaan (status) laik suatu

materiil yang akan dioperasikan/digunakan.

r. Pembantu Ordonatur Materiil. Pembantu ordonatur materiil adalah

pejabat yang bekerja untuk kepentingan ordonatur.

s. Kepala Gudang Bukan Bendaharawan. Kepala gudang bukan

bendaharawan adalah seseorang yang karena jabatannya diangkat dan diberi

tanggung jawab oleh Ordonatur Materiil Pembantu untuk mengurus materiil

dalam ruangan khusus yang dipakai untuk tempat penyimpanan materiil.

p. Kepala Gudang Sebagai Bendaharawan. Kepala gudang sebagai

bendaharawan adalah seorang Kepala Gudang yang diangkat dan

diberhentikan oleh Ordonatur Materiil sebagai Bendaharawan Materiil.

u. Bekal. Bekal adalah setiap jenis materiil yang diperlukan untuk

mengoperasikan, memelihara, melengkapi dan mendukung satuan-satuan TNI

dimana materiil tersebut dapat rusak, aus, hilang, hancur atau habis dalam

pemakaian dan harus disediakan gantinya.

v. Mobilisasi dan Demobilisasi.

1) Mobilisasi. Adalah tindakan pengerahan dan penggunaan

secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana

nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen

kekuatan pertahanan keamanan Negara untuk digunakan secara tepat,

terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari

luar negeri maupun dari dalam negeri.

8

2) Demobilisasi. Adalah pemulihan kembali hasil-hasil

mobilisasi kedalam tatanan kehidupan sesuai fungsi dan status semula.

w. Anggaran Pembangunan . Yaitu anggaran yang diperlukan untuk

mendukung kegiatan pembangunan kekuatan dalam rangka investasi yang

bertujuan menambah atau meningkatkan kemampuan.

x. Anggaran Rutin. Yaitu anggaran yang diperlukan untuk mendukung

kelangsungan kegiatan pembinaan kekuatan yang ada secara berlanjut dan

kegiatan penggunaan kekuatan dalam rangka kegiatan latihan satuan, latihan

matra, latihan gabungan, latihan bersama, operasi, Bhakti TNI dan kerja sama

internasional.

y. Anggaran Induk. Yaitu anggaran pembangunan dan anggaran rutin

yang disediakan untuk mendukung program Pertahanan Negara pada tahun

anggaran berjalan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam

Undang-undang APBN.

z. Anggaran Belanja Tambahan. Yaitu anggaran belanja yang

disediakan untuk mendukung program pada tahun anggaran berjalan akan

tetapi belum termasuk dalam program dan anggaran Pertahanan Negara yang

telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

aa. Anggaran Program Suplisi. Yaitu sisa anggaran rutin tahun

anggaran yang lalu karena satu dan lain hal pelaksanaan kegiatannya dapat

dilanjutkan atas dasar keputusan Menteri Pertahanan.

ab. Anggaran Program Lanjutan. Yaitu sisa anggaran pembangunan

tahun anggaran yang lalu, karena satu dan lain hal pelaksanaan proyeknya

dapat dilanjutkan atas keputusan Menteri Pertahanan.

9

BAB II

POKOK-POKOK LOGISTIK PERTAHANAN NEGARA

6. Umum. Pembinaan logistik Pertahanan Negara ditujukan untuk

mewujudkan kesiapan logistik komponen Pertahanan Negara baik komponen utama

maupun komponen cadangan yang berada dalam lingkup pengelolaan Departemen

Pertahanan Negara. Pembinaan logistik TNI AD merupakan subsistem atau sistem

didalam sistem pembinaan logistik Pertahanan Negara. Kebijakan dasar yang

berlaku dalam pembinaan logistik Pertahanan Negara digunakan sebagai pedoman

dasar dalam pembinaan logistik TNI AD. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari

perkembangan TNI / TNI AD sebagai organisasi militer yang dipengaruhi

perkembangan lingkungan strategis.

7. Latar Belakang Pemikiran.

a. Paham Perang. Perang berarti mengundang bencana yang akan

membawa bangsa ke dalam kondisi kesengsaraan yang berkepanjangan.

Karenanya, perang bagi bangsa Indonesia merupakan jalan terakhir apabila

dipaksa oleh keadaan dimana jalan damai tidak mungkin lagi memberikan

kondisi aman dan sejahtera. Bangsa Indonesia sungguh cinta damai, namun

sejarah dunia membuktikan bahwa apabila suatu negara ingin hidup damai

maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Fenomena dunia ini

memberi pelajaran bahwa upaya membina logistik menjadi mesin perang

dapat mencegah niat musuh untuk berperang. Dengan demikian maka

pembinaan logistik pada hakekatnya bukan ditujukan untuk berperang tetapi

untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian yang abadi.

10

b. Wawasan Sejarah. Logistik berasal dari bahasa Yunani yang

berarti Ilmu Menghitung. Logista adalah Pejabat administrasi Tentara

Romawi sedangkan Loger adalah Pemberi gaji tentara. Marshal de logers

adalah perwira Staf penampungan/pemindahan pasukan pada Militer

Perancis. Sehingga timbul kata Logistik dimana Baron Jomini mengartikan

sebagai Seni/Keterampilan menggerakkan, memindahkan pasukan dengan

tujuan mencapai mobilitas taktis, strategis dan surprise. Masalah logistik

semakin populer setelah perang Dunia II. Pada era revolusi, bangsa

Indonesia dapat memenangkan perang mengusir penjajah karena ditunjang

oleh logistik wilayah yang terus mengalir mendukung perang gerilya, begitu

pula keberhasilan Indonesia merebut Irian Barat kembali kepangkuan Ibu

pertiwi ditunjang oleh kemampuan mengkombinasi logistik pasukan dengan

logistik wilayah. Pada era teknologi dewasa ini, Amerika dapat

memenangkan perang melawan Irak karena kemampuannya memindahkan

mesin perang dengan sarana logistiknya yang handal. Memang benar,

logistik tidak pernah memenangkan perang, tetapi perang tanpa logistik tidak

mungkin menang.

c. Strategi Pertahanan Negara. Strategi Pertahanan Negara dalam

menghadapi ancaman militer dari dalam negeri dan dari luar negeri

menempatkan TNI sebagai komponen utama. Menghadapi ancaman militer

yang lebih besar dan tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur TNI maka kekuatan

TNI dapat digandakan oleh komponen cadangan yang telah dipersiapkan

bahkan dapat pula dilipatgandakan oleh komponen pendukung yang dapat

membantu baik langsung maupun tidak langsung. Pembinaan komponen

cadangan dan komponen pendukung menjadi kekuatan pertahanan pada

dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya,

pemerintah mengandalkan TNI AD melalui pembinaan teritorial dengan tetap

11

melibatkan fungsi-fungsi pemerintah lainnya dalam hal ini Sisbinlog TNI AD

harus mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan

prasarana nasional aspek darat baik sebagai komponen cadangan maupun

sebagai komponen pendukung menjadi dukungan serba guna dan pelayanan

jasa untuk kepentingan Pertahanan Negara yang dilakukan secara lintas

sektoral, lintas bidang baik di pusat maupun di daerah.

d. Pelibatan TNI AD dalam Sishanneg. Pada dasarnya, prinsip dari

Pertahanan Negara adalah adanya kekuatan seimbang antara unsur darat,

laut dan udara. Dalam pola operasi militer untuk perang, kemampuan

pertahanan laut dan udara strategis masih sangat terbatas. Keterbatasan

tersebut berangkat dari kemampuan ekonomi nasional. Kondisi ini

menjadikan TNI AD sebagai pemeran utama dalam sistem Pertahanan

Negara. Dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia menimbulkan

konsekuensi yang berhak untuk melaksanakan pertahanan pulau demi pulau.

Karena itu strategi yang ditempuh adalah strategi pertahanan pulau besar.

Dalam pelaksanaan strategi tersebut, wilayah nasional dibagi dalam beberapa

Kodam sebagai kompartemen strategis yang dituntut mampu melaksanakan

pertahanan wilayahnya secara mandiri. Namun demikian prinsip pertahanan

tetap berpegang pada prinsip pertahanan terpadu dimana seluruh wilayah

negara merupakan satu kesatuan pertahanan sehingga ancaman terhadap

suatu wilayah merupakan ancaman seluruh wilayah nasional dengan

menempatkan TNI AD sebagai penjuru. Tantangan Sisbinlog TNI AD adalah

pendistribusian yang unik dalam wilayah yang unik.

e. Pola Operasi . TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi

ancaman militer dituntut mampu memprediksi ancaman yang membahayakan

kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan kelangsungan hidup bangsa.

12

Pada dasarnya ancaman militer bermula dari adanya persaingan, kemudian

menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga memicu konflik yang tidak

dapat diselesaikan secara damai. Strategi Pertahanan Negara yang bersifat

defensif strategis dan opensif strategis mengutamakan tindakan pencegahan

sebelum ancaman berkembang menjadi suatu kekuatan yang besar.

Kalaupun harus dilakukan aksi penindakan, dilakukan di luar wilayah nasional.

Untuk meniadakan ancaman tersebut dengan berbagai bentuk dan

manifestasinya dikembangkan konsep pelibatan TNI dalam bentuk pola

operasi baik pada masa damai maupun pada masa perang yaitu pola operasi

militer untuk perang dan pola operasi militer selain perang. Dalam

mendukung kedua pola operasi tersebut dengan berbagai jenis operasi yang

dilaksanakan, Sisbinlog TNI AD harus mengejawantah disamping sebagai

proses, sebagai ilmu, juga sebagai “seni” yang dituntut mampu

mengembangkan kondisi baik pada masa damai maupun pada masa perang.

f. Faktor Manusia (Etika Pembinaan). Unsur Sisbinlog yang

terpenting adalah unsur manusia. Seperti apa kata pepatah “the man behind

the gun” ; bagaimanapun baiknya perangkat pembinaan, faktor manusia juga

yang menentukan karena manusia berfungsi disamping sebagai objek juga

sebagai subjek dalam sistem pembinaan logistik, manusia yang

mengendalikan baik ia berperan sebagai pembina logistik maupun sebagai

pengguna logistik. Terpenuhinya kebutuhan logistik TNI AD sesuai tuntutan

tugas yang dihadapi bukan satu-satunya ukuran profesionalisme dalam

penyelenggaraan pembinaan logistik. Profesionalisme penyelenggaraan

pembinaan logistik juga diukur dari bagaimana manusia menjabarkan azas-

azas dan prinsif-prinsif pembinaan logistik ke dalam suatu sikap mental yang

didasari oleh jiwa kejuangan yang tinggi untuk kepentingan organisasi.

13

Disadari atau tidak pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kelemahan-

kelemahan Sisbinlog tertelak pada faktor manusia yang pada umumnya

belum berhasil menerapkan sepenuhnya apa yang sebenarnya diketahui

tentang pembinaan logistik.

g. Pengaruh Lingkungan.

1) Geografi dan demografi. Konstelasi geografi Indonesia dengan

posisi silangnya merupakan daerah pertemuan dari bermacam-macam

potensi serta kekuatan dan sepanjang sejarahnya selalu merupakan

perhatian Internasional. Dengan kekayaan alamnya yang melimpah,

Indonesia senantiasa merupakan daya tarik bagi negara-negara besar

baik dalam arti positif maupun negatif. Dalam arti negatif mengandung

ancaman multi dimensi apalagi Indonesai mengharuskan membuka 3

Alki alur lalu lintas laut Internasional. Melihat luasnya wilayah

Indonesia yang terdiri dari 2/3 lautan dan 1/3 daratan sedangkan

wilayah daratan sendiri terdiri dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau-

pulau kecil menjadi sulit untuk dipertahankan. Luasnya wilayah lautan

dan selat yang menghubungkan garis-garis pantai yang panjang

menyulitkan distribusi logistik. Keadaan medan dan cuaca dibeberapa

daerah yang berpariasi menyulitkan penentuan modus angkutan serta

menyulitkan standarisasi fungsi-fungsi logistik. Disamping itu

penyebaran penduduk yang tidak merata mempengaruhi kemampuan

dukungan logistik.

2) Kondisi Ekonomi Nasional. Kondisi suatu negara sangat

menentukan tingkat kemampuan pertahanan negaranya. Suatu negara

yang ekonominya maju akan lebih menjamin kesejahteraan warganya.

14

Apabila suatu negara memiliki warga negara dengan tingkat

kesejahteraan yang tinggi maka negara tersebut memiliki ketahanan

nasional yang tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan

potensi ekonomi nasional yang terbatas berdampak terhadap

terbatasnya anggaran pembangunan sektor Pertahanan Negara

sementara disisi lain kondisi lingkungan semakin berkembang menjadi

ancaman nyata yang kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar. Kondisi

tersebut menuntut kesiapsiagaan TNI AD setiap saat dengan dukungan

logistik yang memadai.

3) Kemajuan Iptek. Pesatnya perkembangan Iptek terutama

teknologi pertahanan berdampak semakin pesat pula peningkatan

kualitas ancaman dalam arti luas. Presepsi ancaman yang diprediksi

baik dari dalam maupun dari luar negeri mencakup pula tingkat

penguasaan teknologi yang digunakan calon lawan. Hal tersebut

berdampak terhadap kesiapan Alut Sista TNI AD yang berorientasi

teknologi canggih agar seimbang, sepadan teknologi ancaman.

4) Supremasi Hukum. Dengan semakin mengedepannya

supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka

pola sikap dan pola tindak seluruh komponen bangsa yang secara

langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupan

masyarakat dalam arti luas, harus dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum. TNI AD sebagai penegak kedaulatan negara di wilayah

daratan, dalam melaksanakan pembinaan logistik senantiasa

bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan

Sisbinlog harus sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan

yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

15

h. Masalah Perbendaharaan Materiil dalam Pembinaan Log istik.

Undang-undang Pembendaharaan Indonesia (UUPI) hingga kini masih

berlaku. Pada awalnya TNI menggunakan “Reglement Voor Materieel

Beheer” sebagai perincian dari UUPI. Pada tahun 1958 Kasad

mengeluarkan Pntp 0-5 yang memuat dasar-dasar pembinaan materiil TNI

AD. Kemudian pada tahun 1964 UUPI disempurnakan dalam bentuk

Peraturan Menteri Koordinator Kompartemen Hankam No M/A/21a/ 1964

tantang Pembinaan Materiil ABRI Pemab PM.1. Selanjutnya Kasad

memandang perlu untuk meninjau kembali penyusunan sistem dan prosedur

logistik TNI AD dengan dihasilkannya rumusan Sisbinlog dan Sisbinmat.

Dalam rangka Litbang dengan dasar pemikiran bahwa Sisbinmat adalah

bagian integral dari Sisbinlog maka tidak dikeluarkan lagi naskah Sisbinmat

yang terpisah sesuai Keputusan Kasad No Skep/ 62 / I / 1978 tanggal 25

Januari 1978. Mengingatkan hukum pembendaharaan materiil dalam rangka

pembinaan materiil dalam mendukung Pertahanan Keamanan Negara perlu

perhatian khusus maka atas dasar saran Panglima TNI, Menhankam

mengeluarkan keputusan No Kep/ 09 / M / XII / 1984 tentang pokok-pokok

pembinaan materiil dalam mendukung pertahanan keamanan negara dimana

masalah pembendaharaan materiil menjadi salah satu fungsi dalam

penyelenggaraan pembinaan materiil serta merupakan bagian dari pembinaan

logistik. Sisbinlog TNI AD harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat

didalamnya.

8. Azas-azas dan Prinsip-prinsip.

a. Azas-azas dan Prinsip-prinsip Pembinaan Logistik. Latar be-

lakang pemikiran seperti diuraikan di atas sejalan dengan azas-azas dan

prinsip-prinsip dalam pembinaan logistik. Azas-azas dan prinsip-prinsip yang

dianut sebagai berikut :

16

1) Azas-azas Pembinaan Logistik .

a) Terarah pada tugas pokok. Pembinaan logistik harus

diarahkan pada tercapainya tugas pokok dan harus menjamin

pengintegrasian fungsi-fungsi dari unsur-unsur logistik. Dalam

hubungannya dengan pembinaan, pertimbangan dasar dari

pembinaan logistik dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas

didasarkan pada efisiensi dan penghematan. Dengan demikian

pembinaan logistik harus sinkron dengan pembinaan terutama

dengan pembinaan keuangan.

b) Kelancaran dan kontuinitas. Pembinaan logistik harus

dapat menjamin kelancaran pembinaan dan kemampuan

pembinaan secara berlanjut sehingga unsur-unsur logistik yang

telah tersusun dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Kesederhanaan. Pembinaan logistik harus sederhana,

dengan menggunakan hasil efektifitas pembinaan itu sendiri dan

penghematan dalam penggunaan sumber dan sarana.

d) Ketepatan. Pembinaan logistik harus dapat menjamin

pengamanan dan ketetapan data / informasi dalam perencanaan

dan pelaksanaan logistik, agar dalam proses pembinaan logistik

dapat digunakan data/informasi yang dapat diper-

tanggungjawabkan.

17

e) Kekenyalan. Pembinaan logistik harus menjamin agar

pelaksanaan fungsi logistik selalu dapat menyesuaikan diri pada

kebutuhan dan perubahan keadaan operasi serta kegiatan fungsi

utama lainnya.

2) Prinsip-prinsip Pembinaan Logistik.

a) Pemanfaatan sumber yang terbatas. Kebutuhan dan

permintaan akan sumber-sumber logistik selalu lebih dari yang

dapat disediakan, yang berarti bahwa penggunaan sumber-

sumber yang dapat disediakan hendaklah didasarkan pada

pencapaian tugas pokok secara menyeluruh dan optimal.

b) Penentuan kualitas dan kuantitas yang tepat.

Keanekaragaman dukungan logistik adalah akibat dari berbagai

macam tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

masing-masing unsur, sehingga dukungan logistik diatur dengan

memilih dan menentukan kualitas dan atau kuantitas yang tepat.

c) Hubungan integrasi bidang strategi / taktik dan logistik.

Harus disadari bahwa ada hubungan antara kemampuan taktis

dan kemampuan dukungan logistik, yang berarti bahwa disatu

pihak keputusan taktis harus menentukan keputusan yang

diambil di bidang logistik; dilain pihak, kemampuan logistik dapat

mempengaruhi keputusan taktis.

d) Integrasi tanggung jawab dan kewenangan.

Kewenangan di bidang taktis dalam pembinaan kekuatan harus

tetap berada ditangan pimpinan yang bertanggung jawab atas

pembinaan kekuatan secara keseluruhan.

18

Ini berarti bahwa aspek teknis merupakan unsur yang terintegrasi

dengan aspek-aspek pembinaan kekuatan lainnya.

e) Pengembangan sistem. Penyusunan Sisbinlog harus

berdasarkan pada pemanfaatan maksimal sumber logistik yang

tersedia, serta menggunakan cara-cara penentuan standardisasi

dan keseragaman, dengan mempertimbangkan “cost effectifity”

tanpa mengurangi kemampuan pelaksanaan tugas.

b. Azas-azas dan Perinsip-prinsip Pembinaan Materiil. Norma

pembinaan materiil adalah penilaian baik buruknya pembinaan materiil beserta

argumentasinya. Dalam pembinaan materiil norma tersebut bersumber pada

hakekat pengadaan materiil yang diperoleh dari jerih payah rakyat. Materiil

yang dimiliki dan digunakan TNI / TNI AD dimaksudkan untuk melindungi

rakyat sesuai dengan peran dan tugas pokok TNI dalam sistem Pertahanan

Negara. Kepercayaan yang diberikan rakyat melalui negara untuk

menggunakan materiil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan

dibina sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang berhasil guna sesuai

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1) Azas-azas Pembinaan Materiil. Pembinaan materiil adalah

salah satu unsur pembinaan logistik sehingga azas-azas dalam

pembinaan logistik adalah juga azas-azas dalam pembinaan materiil.

2) Prinsip-prinsip pembinaan Materiil.

a) Pembinaan materiil harus dapat mendukung pembinaan

logistik dalam rangka pelaksanaan tugas walaupun dalam

pelaksanaannya pembinaan logistik tetap harus memperhatikan

ketentuan-ketentuan pembinaan materiil.

19

b) Setiap materiil harus ada pembinaannya.

c) Kesadaran menjaga dan memelihara materiil milik negara

harus dipupuk.

d) Pemisahan antara fungsi-fungsi Pre – audit (ordonatur),

Current audit (comptable), dan Post – audit (pengawasan

materiil) harus jelas.

e) Pelaksanaan pembinaan materiil harus bermanfaat untuk

kepentingan Negara.

f) Pembinaan materiil tidak berdiri sendiri tetapi harus

sinkron dengan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan

pembinaan keuangan.

g) Materiil yang kritis dan vital harus mendapat perhatian

yang khusus.

h) Standarisasi dan normalisasi merupakan salah satu usaha

menuju kesederhanaan dan efisiensi.

9. Bantuan Logistik Antar Angkatan dan Pembinaan Tungg al.

a. Bantuan Logistik Antar Angkatan.

1) Bantuan Logistik (Banlog) antar Angkatan adalah suatu kegiatan

yang dilakukan oleh salah satu komponen Angkatan atau unsur dari TNI

untuk menyediakan bantuan materiil atau pelayanan jasa bagi

20

terselenggaranya tugas Pertahanan Negara oleh komponen / unsur

Angkatan lainnya.

2) Banlog Antar Angkatan dapat terjadi sekali saja atau secara

berulang disertai dengan ataupun tanpa perhitungan kembali biaya,

diselenggarakan baik pada instalasi / fasilitas daerah dalam batas

wilayah tertentu atau pada tingkat pusat baik dalam lingkup wilayah

tertentu ataupun dalam lingkup wilayah nasional.

3) Tujuan utama dari program Banlog antar Angkatan adalah untuk

memanfaatkan pelayanan silang antar Angkatan dalam bantuan materiil

dan jasa logistik agar dapat dicapai penghematan dan efektifitas yang

sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan tugas Pertahanan Negara.

4) Setiap komponen Dephan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Banlog bagi masing-masing kekuatan / pasukannya

sendiri sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

5) Pengaturan penyediaan Banlog untuk komponen Angkatan lain

didasarkan atas kemampuan-kemampuan khusus dan sumber yang

tersedia pada komponen / Angkatan yang bersangkutan.

6) Banlog antar Angkatan hendaknya dapat diselenggarakan

sampai pada tingkat Komando utama yang diberi wewenang otorisasi

dan mempunyai kemampuan sumber-sumber yang dibutuhkan.

21

b. Pembinaan Tunggal .

1) Banlog antar Angkatan dilakukan melalui pembinaan tunggal

yang memusatkan tugas dan tanggung jawab atas barang sama pakai

atau fungsi pelayanan bagi seluruh Angkatan.

2) Penugasan pembinaan tunggal ini diberikan kepada salah satu

badan atau Angkatan untuk kebutuhan semua Angkatan. Pembinaan

tunggal dijabat oleh Kepala Badan Pelaksana Tingkat Pusat (TNI) atau

Kepala Staf salah satu Angkatan yang ditunjuk oleh Panglima TNI

berdasarkan kriteria konsepsi pemakai utama diantara Angkatan yang

memiliki pengetahuan, skill, fasilitas serta pengalaman / sejarah yang

paling luas dan mendalam.

3) Untuk pelaksanaan tugas pembinaan tunggal ini, maka Kepala

Staf yang bersangkutan menunjuk pelaksana pembina tunggal yang

akan melaksanakannya secara khusus. Karena sifat tugas ini teknis,

maka pembinaan tunggal menunjuk dan menetapkan salah satu badan

teknis dalam lingkungan Angkatannya sebagai badan pelaksana

pembinaan tunggal.

4) Pembinaan ini memusatkan pengendalian atas perhitungan dan

persediaan, menghapuskan duplikasi dalam pergudangan barang yang

sama pada gudang-gudang yang berdekatan milik beberapa Angkatan,

menghemat waktu dan memperpendek jarak dalam melayani tempat-

tempat perbekalan dan satuan-satuan pemakai, memudahkan

pelayanan antar Angkatan, menjamin koordinasi dari kegiatan-kegiatan

perencanaan pengadaan, jadwal pengadaan dan pelaksanaan kontrak-

kontrak, memungkinkan peningkatan pemanfaatan fasilitas masing-

masing Angkatan secara luas untuk kepentingan semua Angkatan.

22

5) Masing-masing Angkatan mengajukan kebutuhan sesuai

program kepada pembinaan tunggal, yang selanjutnya mengerjakan

penghitungan kebutuhan-kebutuhannya untuk rencana pengadaan

lokasi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut serta penyelesaian

administrasi pengadaan. Pembinaan tunggal mengatur penyimpanan /

penimbunan, menentukan gudang-gudang distribusi wilayah dan

mengatur distribusi / penyaluran langsung kepada unsur-unsur satuan

pemakaian semua Angkatan di dalam wilayah distribusi tersebut.

Pembinaan tunggal juga menyelenggarakan pengendalian inventaris.

Instalasi distribusi wilayah diberi tugas untuk melayani semua unsur

Angkatan yang berkedudukan di dalam wilayah tanggung jawab

pelayanannya. Instalasi distribusi wilayah ini termasuk dalam

rangkaian saluran pembekalan dari pembinaan tunggal, dapat juga

milik dari Angkatan lain dan penyelenggaraannya tetap dilaksanakan

oleh pemilik tersebut.

6) Pembina materiil TNI bina tunggal Angkatan dapat mencakup

seluruh atau sebagian kegiatan fungsional mulai kegiatan Litbang dan

uji coba materiil, pengadaan, pengendalian inventaris, distribusi,

pemeliharaan, pembinaan materiil lebih dan penghapusan.

7) Dibidang angkutan, pembinaan tunggal, dapat dilaksanakan

melalui sistem pembinaan angkutan militer khususnya subsistem

angkutan darat militer dan subsistem pengaturan dan pengendalian

angkutan militer termasuk penentuan pola, sarana / prasarana dan

prosedur yang meliputi :

a) Pembinaan tunggal fungsi teknis dan penyelenggaraan

angkutan darat.

23

b) Pembinaan tunggal fungsi pengaturan dan pengendalian

angkutan serta sarana / fasilitasnya.

8) Masing-masing Angkatan lainnya membantu dengan pemberian

nasehat teknis kepada pembina tunggal lewat suatu kelompok

penasehat serta memberikan bantuan “skill” dan fasilitas yang ada dan

yang diperlukan oleh pembina tunggal.

10. Stratifikasi Pembinaan Logistik.

a. Dipandang dari segi keseluruhan ruang lingkup pembinaan logistik,

stratifikasi pembinaan logistik sebagai berikut :

1) Pembinaan Logistik Strategis, ialah pembinaan logistik pada

tingkat Mabes TNI dengan titik berat pada perencanaan strategis

beserta pemograman dan penganggarannya.

2) Pembinaan Logistik Pendukung, ialah pembinaan logistik yang

diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Pusat (Angkatan) melalui

sistem instalasi logistik yang terbesar diseluruh wilayah nasional untuk

melayani Satuan pemakai dan lebih berorientasi teknis.

3) Pembinan Logistik Operasi, ialah pembinaan logistik yang

diselenggarakan pada tingkat daerah / lapangan oleh unsur-unsur

logistik satuan-satuan pemakai dan yang lebih berorientasi taktis.

b. Ditinjau dari sifat kegiatan sebagai berikut :

1) Logistik penghasil, yang berhubungan dengan soal-soal ekonomi

negara dan yang menyangkut produksi kebutuhan-kebutuhan militer.

24

2) Logistik pemakai, yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil

logistik penghasil untuk pelaksanaan tugas pokok.

11. Fungsi-fungsi Logistik. Untuk melaksanakan tugas pokok Sisbinlog maka

tugas pokok tersebut diurai kedalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Pembekalan; meliputi kegiatan penentuan kebutuhan, pengadaan /

pengusahaan, penimbunan / penyimpangan dan distribusi, pemeliharaan

dalam penyimpanan serta pemungutan dan penghapusan.

b. Pemeliharaan; Meliputi kegiatan pemeliharaan pencegahan,

perbaikan, modifikasi, pembangunan kembali (rebuild dan overhaul) serta

penentuan kondisi dan klasifikasi.

c. Pengangkutan; Meliputi kegiatan angkutan dengan modus angkutan

darat, angkutan laut, angkutan udara dan saluran pipa.

d. Perawatan Kesehatan; Meliputi kegiatan pemeliharaan, pengobatan,

hospitalisasi, evakuasi, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan

umum. Peningkatan kesehatan umum dimaksudkan untuk mencapai daya

guna yang setinggi-tingginya dari unsur tenaga personel TNI AD beserta

keluarganya yang berhak, agar terbina daya pelaksanaan tugas yang sebaik-

baiknya setiap waktu.

e. Konstruksi . Adalah pekerjaan pembangunan atau perbaikan fasilitas

untuk keperluan personel dan materiil meliputi kegiatan pembangunan,

pemeliharaan, rehabilitas dan penghapusan.

f. Pelayanan Jasa-jasa Logistik Lainnya .

25

12. Pokok-pokok Perbendaharaan Materiil. Penyelenggaraan perbendaharaan

materiil dalam Sisbinlog adalah wujud pertanggungjawaban pengunaan kekayaan

Negara yang dijabarkan dalam pembinaan fungsi-fungsi logistik. Dilingkungan

Dephan dan TNI perbendaharaan materiil meliputi kegiatan-kegiatan utama yang

dimulai sejak pengadaan sampai dengan penghapusannya. Sedangkan kegiatan-

kegiatan pendukungnya dimulai sejak pemeriksaan sampai dengan kodifikasi dan

standardisasi materiil. Fungsi-fungsi perbendaharaan terdapat dalam keordonaturan

dengan lingkup perencanaan, pengendalian, penatabukuan, pengawasan,

pengkomisian dan kebendaharaan.

a. Pejabat Dalam Penyelenggaraan Perbendaharaan . Pejabat dalam

penyelenggaraan perbendaharaan materiil disusun dalam tataran kewenangan

masing-masing dipegang oleh Ordonatur Materiil, Bendaharawan Materiil,

Komisi Pemeriksa Materiil serta Pengawas dan pemeriksa materiil.

Kewenangannya diberikan sesuai jalur struktur organisasi TNI.

1) Ordonatur Materiil. Ordonatur materiil dijabat oleh Menteri

Pertahanan ditingkat Departemen Pertahanan, Panglima TNI ditingkat

Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan ditingkat Angkatan. Pejabat

tersebut dapat memindahkan atau menyerahkan keordonaturannya

kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara pemberian wewenang atau

penyerahan wewenang. Sebagai pemegang kekuasaan atas

perbendaharaan materiil dijajarannya, menetapkan kebijakan, aturan-

aturan serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan dengan tetap

berpedoman kepada undang-undang perbendaharaan materiil.

2) Bendaharawan Materiil. Bendaharawan Materiil dijabat oleh

Kepala Gudang persediaan Pusat dan Kepala Gudang persediaan

daerah. Pengangkatan dan pemberhentian Bendaharawan Materiil

dilaksanakan oleh Ordonatur Materiil dengan surat keputusan yang

26

tembusannya dikirim sesuai jejang hirarkhis sampai kepada BPK.

Pengangkatan dan pemberhentian dilaksananakan oleh Ordonatur

Materiil. Jabatan Bendaharawan tidak dirangkap oleh pejabat yang

melaksanakan fungsi pengawasan. Sebagai bendaharawan yang

bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan materiil serta

mempertanggungjawabkannya kepada ordonatur materiil.

3) Komisi Pemeriksa Materiil. Adalah Tim / panitia yang dibentuk

oleh Ordonatur untuk mengadakan pemeriksaan materiil. Dipimpin

oleh seorang Perwira dan dibantu oleh seorang ahli dalam bidang yang

diperiksa. Bendaharawan Materiil tidak dibenarkan duduk dalam

kepanitiaan.

4) Pengawas dan pemeriksa materiil. Pengawasan dan

pemeriksaan materiil dilakukan oleh badan yang berada dilingkungan

Dephan dan TNI serta Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

Dilingkungan Dephan dan TNI dilaksanakan dengan cara pengawasan

melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional

dilakukan ditingkat Inspektorat sedangkan pengawasan melekat

dilaksanakan sebagai berikut :

a) Ditingkat pimpinan oleh Menteri Pertahanan, Panglima

TNI, Kepala Staf Angkatan dan Panglima Kotama dengan tugas

menentukan kebijaksanaan umum sesuai lingkup

kewenangannya.

b) Ditingkat Staf oleh Staf sebagai unsur pembantu

pimpinan sesuai kewenangan masing-masing.

27

c) Ditingkat Direktorat oleh Direktur pembina materiil selaku

staf khusus pimpinan melaksanakan pengendalian dan

pengawasan teknis sesuai Lapangan Kekuasaan Teknisnya

(LKT).

b. Pengelompokan Materiil . Penyelenggaraan perbendaharaan materiil

didasarkan atas pengelompokan materiil sebagai berikut :

1) Menurut tatanan penyelenggaraan :

a) Materiil Comptable. Yaitu materiil persediaan yang ada di

gudang persediaan dan dikelola oleh bendaharawan materiil.

b) Materiil Non-Comptable. Yaitu materiil yang berada diluar

gudang persediaan dan digunakan untuk operasional, terdiri

dari :

(1) Materiil inventaris.

(2) Materiil dipakai habis.

2) Menurut sifat materiil. Pengelompokan menurut sifat karena

didasarkan atas perbedaan dalam perlakuan pembinaannya; terdiri dari

materiil bergerak, materiil tidak bergerak dan hewan.

a) Materiil tidak bergerak, meliputi tanah, gedung,

perumahan, jalan, jembatan, dermaga, Air Port termasuk kapal

laut dan pesawat udara.

28

b) Materiil yang bergerak, terdiri dari :

(1) Materiil bekal umum, meliputi kelompok materiil dari

jenis barang pembekalan yang sama-sama digunakan

oleh semua Angkatan.

(2) Materiil bekal kesehatan, meliputi jenis barang

perlengkapan dan bekal yang bersifat materiil.

(3) Materiil alat perlengkapan, meliputi komoditi

perlengkapan, perkakas dan bekal.

c) Hewan.

3) Menurut Katagori.

a) Materiil Utama, adalah jenis barang jadi lengkap dan

barang pengganti (assembly) yang sedemikian pentingnya,

sehingga dalam teknik pembinaannya perlu dipusatkan

pengendaliannya, baik selama dalam persediaan tingkat pusat

dan daerah maupun selama berada dalam penggunaan

kesatuan pemakai.

b) Materiil pembantu, adalah jenis barang jadi, barang

pengganti, suku cadang (spare dan repair part) dan jenis barang

habis pakai yang tidak termasuk barang utama.

29

4) Pengelompokan menurut kmoditi, dimana jenis barang tertentu

beserta kelengkapannya yang homogin dikelompokkan sebagai satu

komoditi materiil, untuk lebih memudahkan pembinaannya karena

kesamaan sifat, penggunaan, dan keahlian tehnis yang dibutuhkan.

5) Pengelompokan menurut harga. Jenis barang pada umumnya

dapat dipisahkan dalam kelompok jenis barang yang mempunyai nilai

harga tinggi, sedang dan rendah. Dalam pengelompokkan ini juga

sering dipertimbangkan faktor hubungannya dengan kepentingan tugas

TNI AD, jenis barang yang kritis dan bernilai harga tinggi, yang

biasanya dalam pembinaannya merupakan jenis barang yang diawasi

atau diatur. Tetapi jenis barang yang mempunyai nilai harga sedang

dan rendah pun, menurut derajat hubungannya dengan kepentingan

tugas, dapat dipilih sebagai jenis barang yang diawasi atau diatur.

6) Pengelompokan lainnya.

a) Pengelompokan menurut barang yang bersifat khusus

militer (Almil) dan barang bersifat sipil (Alsip).

b) Pengelompokan dalam kelas bekal yang disesuaikan

dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan fungsi pembekalan,

meliputi :

(1) Bekal kelas I : Semua bekal yang habis dipakai

dengan jumlah yang relatif tetap dalam segala keadaan

seperti bahan pangan (Beras, lauk pauk).

(2) Bekal kelas II : Semua bekal yang diberikan

sebagai permulaan pembekalan kepada perorangan/

30

satuan sesuai TOP/DSPP atau daftar alokasi lain seperti

pakaian, senjata, kendaraan, alat satuan lain.

(3) Bekal kelas III : Semua bekal perminyakan kecuali

untuk pesawat terbang, bekal perminyakan tersebut

seperti bahan bakar, minyak dan pelumas. Sedangkan

untuk pesawat terbang digunakan klasifikasi kelas II.A,

III.A, IV.A dan V.A.

(4) Bekal kelas IV : Semua bekal yang tidak termasuk

dalam kelas lain yang dikeluarkan dengan cara khusus

seperti alat perkuatan medan, alat konstruksi dan lain-lain.

(5) Bekal kelas V : Semua jenis munisi, kecuali jenis

bom.

c) Pengelompokan menurut nilai setelah penghapusan terdiri

dari materiil rahasia, berbahaya dan tidak berbahaya/tidak laku

dijual.

d) Pengelompokan menurut klasifikasi/kondisi/kelaikan

setelah komisi pemeriksaan materiil sebagai berikut :

(1) Baik. Adalah materiil yang masih memenuhi

syarat pemakaian sebagaimana ditentukan dalam

peraturan.

31

(2) Rusak Ringan. Adalah materiil yang tidak

memenuhi syarat pemakaian tetapi masih dapat

diperbaiki sehingga laik untuk dipergunakan lagi.

(3) Rusak Berat. Adalah materiil yang tidak

memenuhi syarat pemakaian dan tidak dapat diperbaiki.

13. Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT). Lapangan Kekuasaan Teknis adalah

wewenang dan tanggung jawab teknis yang dimiliki oleh pembina komoditi dalam

melaksanakan pembinaan fungsi teknis terhadap materiil, fasilitas dan jasa.

Keberhasilan Sisbinlog dipengaruhi oleh dalam dan luasnya LKT para Pembina

fungsi teknis tersebut. LKT dikembangkan berdasarkan ketentuan teknis untuk

mendukung tugas pokok Komando dari segi opersional dan taktis yang diterapkan

dari mulai tingkat pimpinan atas sampai kepada satuan, untuk menerapkan disiplin

berdasarkan norma teknis managemen. Menjadi kewajiban para pejabat ditiap

eselon baik pejabat pemegang fungsi Kodal maupun pejabat fungsional dibidang

logistik untuk dapat menyerasikan antara LKT dengan wewenang Kodal sehingga

menjamin kelancaraan dukungan logistik. Dengan demikian penerapan LKT oleh

para Pembina fungsi logistik harus mewujudkan keserasian antara kekuasaan dan

kewajiban yang dapat menunjang kebijaksanaan operasional dalam arti ;

a. Memperlancar dukungan logistik sampai kepada satuan pemakai.

b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi teknis dukungan logistik.

c. Menertibkan administrasi pembinaan (kebenaran hukum

perbendaharaan).

d. Mengurangi beban administrasi satuan pemakai.

e. Tidak menimbulkan perbedaan prioritas dukungan antara satuan

organik dan non organik.

32

14. Evaluasi .

a. Apa yang melatar belakangi perlunya Pasis mempelajari Sisbinlog

TNI AD ?

b. Sebutkan dan jelaskan salah satu azas pembinaan logistik yang Pasis

ketahui !

c. Sebutkan dan jelaskan salah satu prinsip pembinaan logistik yang Pasis

ketahui !

d. Sebutkan stratifikasi logistik baik ditinjau dari keseluruhan ruang lingkup

pembinaan maupun ditinjau dari sifat kegiatannya !

e. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi logistik !

f. Apa yang Pasis ketahui tentang Pembinaan tunggal !

g. Apa yang Pasis ketahui tentang Bantuan Logistik Antar Angkatan !

h. Mengapa dalam Sisbinlog aturan perbendaharaan materiil ? Jelaskan !

i. Apa yang Pasis ketahui tentang LKT dan mengapa LKT itu diperlukan

dalam Sisbinlog ?

33

BAB III

PEMBINAAN LOGISTIK TNI AD

15. Umum .

a. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Sisbinlog TNI AD

merupakan bagian dari Sisbinlog TNI, segala aturan-aturan/pedoman dasar

yang berlaku dalam Sisbinlog TNI berlaku pula dalam Sisbinlog TNI AD.

Disamping itu Sisbinlog TNI AD juga merupakan bagian dari Sisbin TNI AD.

Agar Sisbin TNI AD dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka

unsur/subsistem-subsistem dalam Sisbin TNI AD harus saling mendukung.

Sisbinlog TNI AD harus memberi kontribusi kepada Sisbin-sisbin lain dalam

Sisbin TNI AD.

b. Penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD, tidak sekedar ditujukan

untuk mewujudkan dukungan logistik tetapi juga harus dapat menjamin

tegaknya prosedur dengan memperhatikan hukum dan aturan-aturan lain

yang berlaku sehingga penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memudahkan pembinaannya, fungsi-fungsi logistik dikelompokkan

dalam wujud materiil, fasilitas dan jasa. Pengelompokan tersebut didasari

adanya perbedaan perlakuan dalam pembinaannya.

c. Dalam pembinaan logistik TNI AD, tidak dapat dihindari adanya

pengerahan atau penggunaan sumber-sumber logistik yang tersedia diwilayah

secara serentak, cepat, tepat, terpadu dan terarah guna menghadapi keadaan

darurat. Sumber-sumber logistik tersebut harus dibina agar dapat didaya

gunakan untuk kepentingan TNI AD. Pembinaan dan penggunaan

sumber-sumber logistik tersebut akan dibahas secara lebih rinci dalam bab

tersendiri tentang Logistik Wilayah.

34

16. Hubungan Sisbinlog Dalam Sisbion TNI AD. Hubungan Sisbinlog TNI AD

dengan Sisbin-sisbin lain dalam Sisbin TNI AD perlu dipahami dalam rangka

memperoleh suatu pemahaman yang holistik tetang Sisbinlog TNI AD.

a. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinpers. Hubungan Sisbinlog

dengan Sisbinpers adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan personel.

Kebutuhan personel tersusun secara hirarkhis dari kebutuhan yang paling

mendasar yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian meningkat kepada kebutuhan

keamanan dan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis sampai

kepada kepuasan/aktualisasi diri. Sisbinlog dengan Sisbinpers bekerja sama

untuk memenuhi kebutuhan personel dengan melihat personel dalam 2 (dua)

dimensi yaitu personel sebagai pembina dan pengguna logistik serta personel

sebagai individu-individu dan organisasi. Sisbinlog memberi dukungan

logistik untuk memenuhi kebutuhan personel sebagai pengguna dalam kaitan

sebagai organisasi dengan memberi dukungan logistik untuk memenuhi

kebutuhan personel yang paling mendasar seperti kebutuhan makan, pakaian,

perumahan dan kesehatan. Karena kebutuhan tersebut sifatnya mendasar

maka orientasi Sisbinlog adalah kepada siklus pembinaan personel yaitu mulai

pengadaan, pemeliharaan/peningkatan, kekuatan/kemampuan, perawatan

sampai kepada pemisahan. Siklus pembinaan tersebut bersifat konstan/

tetap dan berlanjut sehingga wujud dukungan logistikpun bersifat tetap dan

berlanjut.

b. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinstru . Salah satu unsur

/subsistem dari Sisbinlog adalah pengorganisasian logistik. Wujud organisasi

logistik adalah instalasi/depo/lumbung-lumbung/produksi dan badan/institusi

logistik. Organisasi Sisbinlog disusun sedemikian rupa dari mulai tingkat

pusat sampai ketingkat daerah. Tujuan pengorganisasian yaitu untuk

menggerakan Sisbinlog itu sendiri.

35

Begitu pula halnya dengan Sisbinstru, salah satu unsur/subsistem dari

Sisbinstru adalah pengorganisasian. Sisbinstru merumuskan organisasi

satuan-satuan TNI AD melalui gelar satuan dari tingkat pusat sampai ketingkat

daerah termasuk proses pengembangan kekuatan dan kemampuannya.

Sisbinlog merumuskan/menyusun badan/instalasi logistik tingkat pusat

maupun tingkat daerah baik badan/instalasi logistik pada organisasi satuan

intelejen, satuan tempur, satuan teritorial maupun satuan pendukung untuk

menjamin agar Sisbinlog dapat bergerak mengalir memberi dukungan logistik

dari daerah belakang/pangkalan /sumber-sumber logistik ke daerah/satuan

terdepan sehingga menjamin terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AD

yang tersusun dalam gelar satuan yang dikelola oleh Sisbinstru.

c. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinrengar. Wujud dukungan

logistik berupa benda dan kegiatan. Baik berupa benda atau kegiatan,

sumbernya diperoleh dari dukungan satuan atas yang berasal dari

kemampuan sendiri. Untuk keperluan pembinaan, sumber logistik tersebut

dapat berupa biaya (untuk mewujudkan suatu benda), benda/materiil/bekal

(hasil pengadaan atau rekayasa) dan kegiatan (dalam bentuk jasa). Sumber

logistik berupa biaya tersusun dalam suatu rencana anggaran baik jangka

pendek, jangka sedang maupun jangka panjang yang dikelola oleh

Sisbinrengar mencakup rencana anggaran seluruh TNI AD yang dikemas

dalam Sisbin TNI AD. Pada dasarnya titik berat keberhasilan pembinaan TNI

AD tergantung dari kemampuan logistiknya. Sisbinlog TNI AD berperan

memberi masukan dalam bentuk rencana kebutuhan anggaran baik kebutuhan

rutin maupun kebutuhan pembangunan, baik jangka pendek, jangka sedang

maupun jangka panjang secara tepat dan akurat termasuk kebutuhan

cadangan dalam mengantisipasi ketidak pastian kondisi lingkungan.

36

d. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinpinak. Konsep Sisbinlog TNI

AD adalah sebuah piranti lunak yang bersifat sementara, berlaku untuk kurun

waktu tertentu selama konsep tersebut masih dianggap relevan sesuai kondisi

lingkungan yang berkembang. Karena sifatnya sangat rentang dengan

kondisi lingkungan yang selalu berubah maka konsep Sisbinlog TNI AD harus

kenyal dan luwes sehingga pengertian “sementara” dapat berlaku untuk jangka

panjang demi memelihara kesinambungan pembinaannya. Konsep Sisbinlog

pada dasarnya menjelaskan tentang mekanisme pembinaan logistik secara

garis besar, berpedoman pada konsep strata yang lebih tinggi dan masih

harus dijabarkan lebih lanjut sampai kepada yang bersifat teknis. Konsep

Sisbinlog harus mengikuti disiplin dalam Sisbinpinak karena pembinaan

konsep-konsep tersebut merupakan bagian dari Sisbinpinak. Sisbinpinak

merumuskan buku petunjuk mulai dari level strategis sampai kepada level

operasional, taktis dan teknis yang bersusun secara hirarkhis, saling menjiwai

dan dijiwai. Hal tersebut dimaksud agar pelaksanaan pada level teknis tidak

menyimpang dari kebijakan pada level strategis. Konsep Sisbinlog adalah

petunjuk pembinaan yang berada pada level operasional yang masih perlu

penjabaran dalam bentuk Buku Petunjuk Administrasi pada level taktis serta

Buku Petunjuk Teknis pada level teknis. Keberadaan maupun relevansi buku-

buku petunjuk tersebut menjadi keharusan dalam Sisbinlog agar

kesinambungan pembinaan logistik tidak terganggu oleh proses alih generasi.

e. Hubungan Sisbinlog dengan Sistem Informasi Pembinaa n TNI AD.

Keberhasilan Sisbinlog dalam memberi dukungan logistik kepada satuan

pemakai sangat ditentukan oleh tingkat perencanaan kebutuhan.

Perencanaan kebutuhan dalam Sisbinlog bersifat kombinasi antara Top-Down

dengan Buttom-up. Top Down karena sangat tergantung kepada sumber

dana, kebijakan pimpinan serta persediaan yang ada, sedangkan bottom up

karena harus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan satuan pemakai.

37

Prinsip dukungan logistik yang diberikan kepada satuan pemakai adalah tepat

waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Kekeliruan / keterlambatan satuan

pemakai memberi masukan tentang kebutuhan logistiknya atau kekeliruan /

keterlambatan badan-badan logistik mengolah data berdampak terhadap keliru

/ terlambatnya keputusan yang diambil oleh pimpinan. Dalam kondisi

lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan disamping besar dan

tersebarnya organisasi TNI AD yang syarat dengan data logistik diperlukan

suatu proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Sistem

Informasi Pembinaan TNI AD berperan dalam pembinaan informasi yang

dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih. Sistem Informasi Pembinaan

TNI AD bertugas mengolah data menjadi informasi dengan jaringan yang

cukup luas dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Sisbinlog melalui badan-

badan logistik baik di daerah maupun di pusat berkewajiban mendayagunakan

simpul-simpul Sistem Informasi Pembinaan TNI AD yang ada di

lingkungannya. Masukan data kepada Sistem Informasi Pembinaan TNI AD

selanjutnya diolah menjadi informasi untuk disampaikan kepada pimpinan

dalam rangka pengambilan keputusan sehingga dukungan logistik memenuhi

prinsip-prinsip yang dikehendaki.

17. Pembinaan Materiil. Pembinaan materiil mempunyai tugas pokok

menjamin dan mempertahankan kesiapan materiil yang dimiliki dan digunakan oleh

TNI AD sehingga memiliki kehandalan yang tinggi, berdaya dan berhasil guna,

dengan menggunakan sumber daya optimal yang dapat dipertanggungjawabkan

secara teknis dan administratif untuk mendukung tugas-tugas TNI AD. Tugas pokok

ini harus dilaksanakan disemua eselon TNI AD yang dalam implementasinya

diselenggarakan melalui fungsi-fungsi pembinaan materiil secara langsung meliputi

Penentuan Kebutuhan, Penelitian dan Pengembangan, Pengadaan, Distribusi,

Pembinaan materiil lebih, persediaan mati dan penghapusan serta fungsi-fungsi

38

pendukung meliputi pengendalian Inventory, Standardisasi, Katalogisasi, Sistem

Informasi Pembinaan Materiil, Administrasi perbendaharaan Materiil, mobilisasi dan

demobilisasi. Sedangkan pembinaan materiil secara tidak langsung terhadap

penguasaan sarana pembinaan yang meliputi personel, pendidikan dan latihan,

fasilitas dan doktrin, teknik serta petunjuk-petunjuk tidak dibahas dalam uraian ini.

a. Penentuan Kebutuhan .

1) Penentuan kebutuhan meliputi segala usaha, pekerjaan dan

kegiatan yang berhubungan dengan penentuan jenis, jumlah dan

persyaratan teknis materiil yang diperlukan untuk melengkapi dan

mendukung operasi dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kurun

waktu tertentu.

2) Dalam pelaksanaan pembinaan materiil, penentuan kebutuhan

merupakan kegiatan yang berperan memberikan pembatasan terhadap

penentuan jenis, jumlah dan persyaratan teknis materiil.

3) Tujuan penentuan kebutuhan ialah untuk menjamin agar

kemampuan dukungan materiil selalu berada dalam kondisi siap

operasional pada setiap perkembangan keadaan sehingga akan dapat

mendukung upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk

ancaman yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

4) Penentuan kebutuhan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan

operasional yang mencakup kebutuhan untuk investasi maupun

kebutuhan rutin pembinaan dengan memperhatikan persediaan materiil

yang telah ada dan yang akan masuk.

39

Kebutuhan-kebutuhan materiil tersebut harus jelas dan cepat

perwujudannya serta memenuhi persyaratan baik secara kualitatif

maupun kuantitatif sesuai dengan tuntunan perkembangan keadaan

yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Agar selalu dapat dilakukan

penyesuaian maka penentuan kebutuhan harus selalu ditinjau kembali

dengan sistem umpan balik. Dalam realisasinya kebutuhan materiil

dibatasi oleh sumber yang tersedia dan penentuan urutan prioritas.

b. Penelitian, Pengembangan dan Uji Coba .

1) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah segala usaha,

pekerjaan dan kegiatan ilmiah dan teknik yang dilakukan secara terus

menerus dibidang materiil, dan meliputi fungsi pencarian, penelaahan,

percobaan, penciptaan dan penyempurnaan materiil sesuai dengan

kebutuhan TNI AD.

2) Uji Coba (Ucob) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan

ilmiah dan teknis dibidang materiil, yang meliputi fungsi pemeriksaan,

percobaan dan perbandingan, guna menilai dan menentukan kualifikasi

materiil sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.

3) Pembinaan Litbang dan Ucob materiil didasarkan pada siklus

hidup materiil. Pembinaan Litbang dan Ucob materiil diselenggarakan

dengan membagi jangka waktu suatu sistem peralatan yang dibina

kedalam tahap-tahap pembinaannya seperti :

a) Tahap perumusan konsepsi materiil, meliputi :

(1) Pengembangan penelitian konsepsi / ide materiil.

(2) Pengembangan lanjutan konsepsi / ide materiil.

40

b) Tahap penentuan type standard materiil, meliputi :

(1) Pemilihan type materiil yang telah dikembangkan.

(2) Penelahaan, pengkajian kemungkinan dan

penciptaan model percobaan dan prototype.

(3) Penilaian dan penentuan type standard melalui

ujian taktis prototype yang telah diciptakan.

c) Tahap pembinaan materiil meliputi :

(1) Penentuan persyaratan kualitatif dan standard

engineering materiil untuk pengadaan, produksi dan

pengujian materiil pada penerimaan.

(2) Penentuan data kuantitatif dan kualitatif guna

pembinaan inventaris.

(3) Penentuan data pemakaian, kerusakan dan

modifikasi materiil guna pembinaan distribusi dan

pemeliharaan.

(4) Penentuan norma efisiensi penggunaan jangka

waktu materiil guna modifikasi, penghapusan dan

pengalihan type.

(5) Mengintroduksikan sistem peralatan baru yang

memiliki dampak luas dan komplek serta memakan biaya

dengan menempatkan fungsi Litbang dan Ucob materiil

41

sebagai suatu bagian yang penting dalam sistem

pembinaan materiil. Sebelum sistem peralatan baru yang

diajukan dapat memasuki tahap pengembangan

engineering dan produksi (pengadaan) haruslah dipenuhi

enam syarat pokok oleh Litbang dan Ucob, yaitu :

(a) Harus ditonjolkan bahwa sistem peralatan

membutuhkan pengembangan teknologi.

(b) Sistem peralatan baru harus tanggap

terhadap suatu ancaman yang nyata atau

diperkirakan, dan merupakan sistem peralatan

yang lebih baik dari pada yang telah ada, dan

karenanya maksud dan tujuan penggunaannya

harus ditentukan dengan jelas.

© Efektif dalam penggunaan dan merupakan

pendekatan teknis yang paling baik untuk

memperolehnya.

(d) Harus menjamin keseimbangan optimal

antara efektifitas operasinal, biaya dan jadwal

waktu.

(e) Pembiayannya harus relatif menguntungkan

dibanding pembiayaan sistem peralatan yang

sejenis, sehingga terjamin bahwa tidak akan

menjadi duplikasi dari sistem peralatan yang telah

42

ada, baik dalam pemakaian maupun dalam

pesediaan.

(f) Biaya siklus hidup dan jadwal

pengembangan yang diperkirakan harus memadai

dapat diterima.

c. Pengadaan.

1) Pengadaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk

mendapatkan sarana logistik dengan cara pembelian baik dari luar

maupun dalam negeri, pembangunan, penerima bantuan, sewa,

pengerahan, produksi, perbaikan dan pembangunan kembali,

permintaan kepada atasan, pengerahan (mobilisasi) yang dilaksanakan

dalam keadaan darurat sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku serta pemanfaatan sumber-sumber lawan.

2) Pengadaan ditujukan untuk mmenuhi kebutuhan Satuan

Pemakai atau untuk mengisi gudang persediaan sebagai cadangan

dalam mengatasi keadaan yang tidak terduga. Pengadaan selalu

mempedomani persyaratan operasional, persyaratan teknis, mutu,

harga, waktu serta tempat yang ditentukan. Untuk penyederhanaan

proses pengadaan dilakukan dengan stradarisasi materiil.

3) Tindakan pengadaan mempunyai pengaruh yang luas, baik pada

perkembangan ekonomi nasional maupun pada Hanneg sehingga

menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Program pengadaan akan

mempengaruhi keputusan dalam penggunaan dan perluasan dari

kapasitas produksi yang tersedia dalam hal pengembangan fasilitas

baru, modernisasi sarana produksi, pengembangan cadangan sumber

43

tenaga manusia, sumber alam dan berbagai untuk yang terdapat dalam

sistem produksi nasional.

4) Kegiatan perencanaan dapat dimulai secepat mungkin setelah

diterimanya program-program yang diajukan. Rencana pengadaan

mencakup pertimbangan-pertimbangan pokok, antara lain dana yang

tersedia dan cara seleksi rekanan, penyerahan barang, kebutuhan yang

datang, dan proses administrasi dalam kontrak. Bila program

mencakup pula kegiatan Litbang, maka rencana pengadaan dibuat

mulai dari tahap permulaan penelitian sampai pada tingkat

pengembangan terakhir.

5) Dana untuk tindakan pengadaan dinyatakan dalam anggaran

dari APBN yang telah disyahkan untuk Dephan cq TNI AD, dan

merupakan pembatasan yang harus mendapatkan perhatian penuh dari

pembina logistik dalam rangka penentuan otorisasi sebagai dukungan

terhadap masing-masing program materiil. Hal ini tidaklah berarti

secara mutlak bahwa tindakan pengadaan lain (diluar mata anggaran)

yang mendesak tidak dilakukan. Bila perlu, program pengadaan yang

telah tersedia mata anggarannya dapat ditunda atau dibatalkan demi

kepentingan pengadaan yang lebih mendesak.

6) Pengadaan materiil pada dasarnya dilakukan secara kerja sama

dengan pihak ketiga (rekanan) melalui kontrak.

7) Pemerintah dalam hal ini Dephan cq Angkatan Darat dapat

memiliki fasilitas produksi sendiri sebagai sumber pengadaan untuk

menghasilkan barang / materiil guna memenuhi kebutuhan pertahanan,

seperti senjata, munisi, alat-alat perlengkapan khusus, suku cadang

peta dan barang lainnya yang bersifat khas dan terbatas

penggunaannya untuk umum.

44

8) Pengadaan dapat dilakukan di pusat, di daerah atau secara lokal

dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Pengadaan Tk. Pusat :

(1) Perlu keseragaman dalam type dan mutu.

(2) Diperlukan pengendalian terpusat.

(3) Adanya penekanan terhadap waktu dan harga.

b) Pengadaan Tk. Daerah :

(1) Pengembangan potensi daerah.

(2) Penyederhanaan distribusi.

(3) Penyebaran materiil.

(4) Mudah diperoleh di daerah.

(5) Lebih ekonomis.

c) Pengadaan Tk. Satuan / Lokal. Untuk memenuhi

kebutuhan satuan dalam jumlah relatif sedikit / kecil dilakukan

oleh satuan sendiri berdasarkan pertimbangan :

(1) Tidak dialokasikan secara fisik dari satuan atas.

(2) Kondisi setempat lebih menguntungkan untuk

pengadaan lokal.

(3) Tidak mutlak diperlukan keseragaman type dan

mutu.

45

9) Penyelenggaraan pengadaan harus bebas dari perbuatan KKN .

Personel yang melakukan perbuatan KKN dikenakan sanksi sesuai

dengan UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi.

d. Pengendalian Inventaris.

1) Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengendalian inventaris

adalah pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena dapat

mempersingkat waktu dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan.

Keanekaragaman kebutuhan Satuan diperlukan adanya persediaan

yang harus dipelihara untuk memberikan jaminan pembekalan bagi

setiap kesatuan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan

proses pembekalan yang sesingkat-singkatnya.

2) Pengendalian imventaris merupakan titik pusat dari seluruh

kegiatan pembinaan logistik TNI AD, karena lancar atau tidaknya arus

barang sangat tergantung pada efektifitas kegiatan yang dilakukan jauh

sebelum barang perbekalan didistribusikan kepada pemakai. Fokus

kegiatan pengendalian inventaris terletak pada tugas dan tanggung

jawab dari Pusat Pengendalian Inventaris terhadap komoditi kelompok

ditingkat pusat.

3) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengendalian inventaris

mencakup penyusunan katalog, perhitungan kebutuhan, pengarahan

pengadaan, pengarahan distribusi, pengarahan pemeliharaan dan

pengarahan penghapusan.

46

4) Pengendalian inventaris mencakup materiil comptable maupun

non comptable kecuali materiil yang dipakai habis. Pengendalian

inventaris mengatur pula tentang pemakaian materiil karena sebagian

besar dari materiil berada dalam pemakaian baik di satuan maupun

perorangan. Para pemakai materiil bertanggung jawab atas

penggunaan materiil yang dalam penguasaannya dan wajib melaporkan

secara periodik. Terhadap perubahan keadaan materiil karena

kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau cara penggunaan yang

tidak semestinya dikenakan tuntutan ganti rugi. Materiil tersebut tidak

boleh dihipotikkan / digadaikan.

5) Pengendalian inventaris dilakukan dengan mendayagunakan

sistem informasi dan sistem komunikasi yang tersedia sehingga dapat

memperoleh informasi materiil dengan cepat, benar dan lengkap.

e. Sistem Informasi Pembinaan Materiil.

1) Sistem informasi pembinaan materiil merupakan bagian dari

supra system informasi pembinaan yang diperlukan untuk

mendayagunakan mekanisme fuingsi-fungsi pembinaan materiil,

sehingga dapat menghasilkan keluaran yang diperlukan untuk

mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan rutin maupun pembinaan

kemampuan pertahanan Negara. Adapun data yang diperlukan adalah

data yang bersangkutan dengan kegiatan penentuan kebutuhan,

pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan.

2) Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilakukan

melalui penyampaian laporan atau data secara rutin dan hirarkhis dari

satuan pelapor kepada instalasi pengumpul dan pengolah data.

47

3) Untuk itu, dalam sistem informasi pembinaan materiil perlu

dikembangkan adanya prosedur sistem informasi pembinaan materiil

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penyampaian data menggunakan bentuk / formulir yang

telah ditetapkan.

b) Penyampaian data menggunakan sarana komunikasi

yang tepat.

c) Pelayanan merupakan bagian integral dari pembinaan

materiil.

f. Katalogisasi.

1) Katalogisasi dimaksudkan untuk :

a) Memberikan kemudahan dalam daur pembinaan materiil

dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan, penyiapan

dan penyaluran serta pemeliharaan dan pengendalian materiil.

b) Adanya satu bahasa dan keseragaman dalam

mengidentifikasi, modifikasi, pengelompokkan dan klasifikasi

materiil.

2) Sasaran katalogisasi adalah untuk menghemat anggaran, tenaga

dan waktu dengan cara mempercepat dan memperlancar pelaksanaan

administrasi pengurusan materiil dengan memperhatikan faktor

ketepatan dan keamanan.

48

g. Standarisasi.

1) Standardisasi dimaksudkan untuk menekan sekecil mungkin

jumlah, jenis, ukuran, bahan, spesifikasi, merk dan type materiil

sehingga dapat dicapai daya dan hasil guna pemakaian serta distribusi

ke Satuan pemakai.

2) Penyelenggaraan Standarisasi materiil dilaksanakan

berdasarkan persyaratan taktis dan teknis serta secara bertahap dan

berlanjut sesuai dengan kemampuan Negara.

h. Pengurusan Perbendaharaan. Pengurusan perbendaharaan

diselenggarakan guna menjamin ketertiban dan kelancaran administrasi,

pengawasan dan pertanggungjawaban perbendaharaan materiil dan uang

yang digunakan dalam pembinaan materiil. Pengurusan perbendaharaan

menyangkut fungsi-fungsi Otorisator, Ordonatur, Bendaharawan dan

Pengawasan.

i. Pendistribusian.

1) Pendistribusian adalah proses pembekalan mulai penerimaan

sampai pengirimannya kepada Satuan pemakai terakhir yang langsung

menggunakan bekal tersebut . kegiatannya mencakup :

a) Penerimaan. Penerimaan dari manapun datangnya

merupakan asset yang harus tercatat sebagai kekayaan Negara.

Sumber-sumber penerimaan didapat dari hasil pengadaan, hasil

materiil lebih, hasil perakitan, hasil penghapusan, dari gudang

lain, hasil hibah dan hasil sitaan / temuan.

49

b) Penimbunan, ialah proses penyimpanan dan

pemeliharaan barang sebelum dibagikan kepada konsumen /

pemakai. Penyimpanan / penimbunan materiil dilakukan

digudang-gudang penyimpanan sebagai berikut :

(1) Gudang Persediaan Pusat. Dipimpin oleh

Bendaharawan Materiil. Gudang ini menyimpan materiil

yang berasal dari hasil pengadaan tingkat pusat, lembaga-

lembaga pemerintah serta dari sumber penerimaan

lainnya untuk pengisan Gudang Persediaan Daerah /

Kotama. Pada hakekatnya gudang ini tidak melayani

perorangan atau kesatuan kecuali ada ketentuan lain.

(2) Gudang persediaan daerah. Dipimpin oleh

bendaharawan Materiil. Gudang ini menyimpan materiil

yang berasal dari Gudang Persediaan Pusat, hasil

pengadaan daerah / Kotama atau hasil pengadaan lokal.

Gudang ini untuk melayani kebutuhan Gudang

Pemakaian. Pada hakekatnya gudang ini tidak melayani

perorangan atau kesatuan kecuali ada ketentuan lain.

(3) Gudang Pemakaian. Dipimpin oleh kepala gudang

bukan Bendaharawan. Gudang ini menyimpan materiil

yang berasal dari gudang persediaan daerah / Kotama

serta materiil hasil pengadaan lokal. Gudang ini untuk

melayani kebutuhan satuan pemakai serta perorangan.

50

c) Pengeluaran Materiil. Pengeluaran materiil dilaksanakan

oleh Kepala Gudang sebagai bendaharawan materiil atau oleh

kepala gudang bukan Bendaharawan materiil atas perintah

Ordonatur Materiil / Dan / Ka Satker.

d) Pengangkutan, adalah proses untuk pengiriman atau

pemindahan barang dengan menggunakan modus angkutan

yang tersedia.

e) Pembagian, adalah proses pengeluaran barang kepada

pemakai. Biasanya barang itu akan tetap berada ditangan para

pemakai sampai habis terpakai, menjadi rusak atau usang.

2) Tujuan pendistribusian adalah menyalurkan barang dari sumber

pengadaan kepada pemakai yang sedapat mungkin diusahakan secara

langsung dengan tetap memperhatikan aturan adminstrasi

perbendaharaan materiil. Pendistribusian harus tanggap terhadap

kebutuhan pemakai, cukup kenyal terhadap perubahan kondisi,

ekonomis dalam penggunaan modus angkutan, penghematan tenaga

manusia serta mampu bertahan terhadap gangguan yang ditimbulkan

baik oleh cuaca, medan maupun tindakan lawan.

3) Mobilitas pendistribusian tergantung organisasi pembekalan,

jalur pendistribusian dan pola pelayanan. Mobilitas pendistribusian

harus dapat menjamin terselenggaranya kontinuitas bantuan bagi

pasukan yang bergerak cepat sesuai dengan kepentingan intensitas

pertempuran. Pemindahan pasukan secara cepat guna memperoleh

pendadakan atau konsentrasi kekuatan hanya dicapai dengan efektif,

apabila cukup tersedia bekal yang sesuai dengan kebutuhannya.

51

Hal ini sebagian besar tergantung pada kemampuan dari

pendistribusian bekal. Untuk pembekalan ulang dan pelayanan jasa

dibutuhkan perencanaan yang teliti dan disiplin yang baik. Ada

kesesuaian antara kecepatan gerak dan kemampuan pembekalan.

Untuk ini keputusan-keputusan taktis harus mempertimbangkan

pembatasan pembekalan.

4) Pendistribusian harus mampu menyesuaikan diri pada situasi

yang selalu berubah, disamping memenuhi persyaratan sederhana,

terpercaya dan tanggap. Setiap Komandan yang mempunyai fungsi

bantuan logistik (Banlog) hendaknya diserahi tanggung jawab

pengendalian atas materiil yang benar-benar dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugas pokok dengan persediaan yang ditentukan atas

dasar frekuensi permintaan barang. Dengan demikian maka kepada

setiap eselon pembekalan dilapangan memerlukan bekal cadangan.

j. Pembinaan Materiil Lebih, Persediaan Mati dan Pengh apusan .

1) Dalam pembinaan materiil tidak dapat dihindari terjadinya materiil

lebih dan persediaan mati yang perlu tindakan penghapusan dengan

alasan.

a) Karena pertimbangan teknis dan ekonomis tidak ada

manfaat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai akibat dari :

(1) Keadaan rusak tidak dapat diperbaiki lagi atau

terlalu mahal biaya perbaikannya bila dibandingkan

dengan kepentingan penggunaan materiil tersebut.

52

(2) Materiil yang secara teknis tidak dapat digunakan

lagi akibat modernisasi dan sudah ada penggantiannya.

(3) Materiil yang telah melampaui batas kegunaannya

menurut ketentuan (kadaluarsa) dan tidak diperlukan lagi

oleh TNI AD.

(4) Materill yang karena penggunaannya sudah

mengalami perubahan dalam spesipikasi, seperti terkikis

dan lain-lain.

(5) Secara teknis materiil tidak dapat digunakan lagi

karena busuk.

(6) Selisih kurang dalam timbangan / ukuran yang

ditimbulkan akibat penguapan / susut dalam penyimpanan

atau pengangkutan.

(7) Karena berbahaya bila disimpan lebih lama, seperti

munisi, bahan peledak, zat kimia.

b) Karena lebih baik dalam arti ekses maupun surplus dan

secara umum tidak diperlukan lagi oleh TNI AD.

c) Karena hilang / kekurangan perbendaharaan atau

kerugian yang disebabkan oleh :

(1) Kecelakaan atau alasan tak terduga (force

majuere) bukan karena kesalahan / kelalaian.

53

(2) Kesalahan / kelalaian.

(3) Mati bagi hewan.

d) Perubahan rencana dari pemerintah, Dephan atau TNI.

e) Terjadi penukaran.

2) Penghapusan bertujuan untuk membebaskan Bendaharawan

Materiil atau pemakai materiiil dari pertanggungjawaban materiil yang

bersangkutan, memanfaatkan materiil tersebut dalam bentuk lain dan

mencegah timbulkan pengaruh negatif, bahaya, kerugian terhadap

lingkungan serta menjadi sumber penerimaan keuangan Negara.

Kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan antara lain :

a) Biaya pembinaan semakin besar.

b) Nilai materiil akan terus berkurang, sedangkan jasa /

manfaat yang diberikan materiil tersebut tidak seimbang dengan

biaya pengurusan / pemeliharaannya.

c) Memerlukan sarana penyimpanan.

d) Memerlukan tenaga penjaga untuk pengawasan maupun

pengamanannya.

3) Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu penyelenggaraan

kelaikan materiil untuk mewujudkan tingkat keselamatan materiil yang

dapat diandalkan dalam pengoperasian / penggunaannya disesuaikan

dengan perkembangan Iptek. Penyelenggaraan kelaikan materiil

mempunyai sasaran memberikan status laik bagi materiil yang dalam

pengoperasian / penggunaannya untuk mendukung tugas TNI AD

mempunyai dampak langsung kepada aspek keamanan dalam arti luas.

54

18. Pembinaan Fasilitas.

a. Hampir semua keputusan militer dalam bidang apapun akan membawa

akibat pada kebutuhan fasilitas, sebaliknya untuk penyediaan fasilitas

dibutuhkan waktu yang cukup lama guna melakukan kegiatan-kegiatan mulai

dari survei daerah, pembuatan design / prototype sampai konstruksinya

sendiri. Untuk mewujudkan fasilitas, dilakukan melalui pembinaan materiil

(alat yang digunakan untuk pekerjaan fasilitas) dan pembinaan jasa (kegiatan

dalam mewujudkan fasilitas).

b. Kebutuhan fasilitas mempunyai lebih penting lagi, karena pengaruhnya

yang sangat besar pada semua kegiatan fungsi-fungsi logistik, disamping

merupakan landasan dan sarana utama untuk membina kekuatan.

c. Fasilitas dimaksud adalah tanah dan bangunan beserta alat

perlengkapannya guna melaksanakan pelayanan suatu fungsi tertentu.

Dalam pengertian ini fasilitas digolongkan menjadi dua golongan :

1) Fasilitas pelayanan jasa.

2) Fasilitas bangunan.

d. Fasilitas Pelayanan Jasa. Merupakan fasilitas yang dilengkapi

dengan alat peralatan dan personel yang mampu menyelenggarakan suatu

pelayanan jasa. Termasuk dalam penggolongan ini adalah fasilitas

pemeliharaan (bengkel), perawatan kesehatan (Rumkit), pengangkutan

(terminal), perhubungan (radio transmitter), produksi (pabrik), dan lain-lain.

55

e. Fasilitas Bangunan. Fasilitas bangunan adalah fasilitas yang hanya

berbentuk gedung atau konstruksi dengan sarana dan prasarananya.

Termasuk dalam penggolongan ini adalah gudang perbekalan materiil,

kesatrian, perumahan, jembatan, jalan, prasarana latihan dan lain-lain.

f. Pembangunan fasilitas yang bersifat permanent / semi permanent harus

berpedoman kepada rencana induk yang berorientasi kepada pelaksanaan

tugas pokok yang meliputi pula kebutuhan mobilitas.

g. Penghapusan . Seperti halnya dalam pembinaan materiil, dalam

pembinaan fasilitas berlaku pula aturan perbendaharaan materiil tentang

penghapusan dengan alasan sebagai berikut :

1) Bangunan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak memenuhi

fungsinya dan tidak ekonomis untuk diparbaiki.

2) Tanah dan Bangunan yang masih baik tetapi tidak sesuai lagi

fungsinya bagi kepentingan tugas TNI AD.

3) Lokasi tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang atau tata

kota.

4) Lokasi terkena rencana proyek pembangunan nasional, sektoral

atau daerah.

5) Perlu mendapat penanganan khusus karena akan ditukar

(ruilslag), akan dihibahkan atau perubahan golongan bagi rumah dinas

TNI AD menjadi rumah negeri Gol III dalam rangka proses untuk dimiliki

penghuni.

56

19. Pembinaan Jasa.

a. Pengelompokkan dan Kebutuhan Pelayanan Jasa Logisti k.

1) Pembinaan jasa adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa

dalam sistem logistik TNI AD. Pembinaan jasa meliputi pembinaan

jasa pemeliharaan, angkutan, perawatan kesehatan dan jasa

konstruksi.

2) Kebutuhan pelayanan jasa logistik dapat diperoleh, baik dari

badan-badan dalam TNI AD sendiri, badan-badan dan lembaga-

lembaga pemerintah maupun pihak ketiga. Pelayanan jasa bidang

angkutan dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang vital dalam

sistem logistik TNI AD.

3) Para pembina jasa bertanggung jawab atas perencanaan dan

persiapan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dimasa depan.

Hal tersebut menghendaki rencana pengembangan kemampuan dan

usaha peningkatan keterampilan teknis personel pelayanan jasa secara

berlanjut.

4) Termasuk dalam pelayanan jasa adalah usaha untuk memenuhi

kebutuhan perorangan maupun satuan berupa antara lain penyediaan

pencucian pakaian, perawatan listrik, air, telpon dan gas dilingkungan

kesatrian.

57

b. Jasa Pemeliharaan.

1) Pemeliharaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan

mengenai penyelenggaraan pengadaan / penyediaan dan pembekalan

suku cadang, penilaian dan penentuan kesiapsiagaan materiil,

perumusan norma-norma dan tehnik, pemeriksaan materiil, serta

perencanaan dan pengendalian pelaksanaan, reparasi / perbaikan,

rebuild” dan Overhaul”.

2) Seluruh kebijaksanaan pemeliharaan diarahkan pada

tercapainya tiga sasaran utama :

a) Kesiapsiagaan materiil yang maksimal.

b) Memperoleh norma keterampilan kerja yang tinggi.

c) Mencegah pengeluaran biaya yang tidak perlu. Sasaran-

sasaran utama itu hanya dapat dicapai dengan teknik dan cara-

cara pemeliharaan yang konsisten pada dua konsepsi dasar

ialah pemeliharaan yang terjadwal dan perbaikan secukupnya

atas dasar pemeriksaan sebelumnya.

3) Tujuan utama dari organisasi pemeliharaan TNI AD adalah untuk

membantu alat perlengkapan TNI AD yang dipergunakan oleh satuan

pemakai. Oleh karena itu, bantuan pelayanan tersebut harus cukup

kenyal untuk menghadapi permintaan yang selalu berubah, serta dapat

diselenggarakan pengendalian dan koordinasi. Hal ini dapat dicapai

melalui pelayanan pemeliharaan yang didasarkan pada kemampuan

tenaga personel dan alat peralatan yang tersedia, dimana menurut sifat

pelayanannya dapat dikatagorikan sebagai berikut :

58

a) Pemeliharaan satuan, yang dilakukan didalam lingkungan

satuan pemakai alat perlengkapan itu sendiri. Biasanya

kegiatan pemeliharaan terbatas pada pemeliharaan pencegahan

(harcegah) yang dilakukan oleh pemakai / awak yang

bersangkutan, dan perbaikan ringan oleh tenaga kejuruan teknik

yang organik ada pada satuan.

b) Pemeliharaan bantuan langsung, yang dilakukan oleh

satuan pemeliharaan bantuan langsung yang membantu satuan

pemakai secara langsung, dengan kegiatan perbaikan yang

berada diluar kemampuan tenaga kejuruan teknik kesatuan

kegiatan terbatas pada perbaikan materiil utama beserta

komponen-komponennya atas dasar pengembalian kembali ke

Satuan pemakai.

c) Pemeliharaan Bantuan Umum, yang biasanya dilakukan

oleh fasilitas pemeliharaan bantuan umum yang membantu

sesuatu komponen TNI AD di daerah atas dasar pelayanan

daerah (area service). Kegiatan pemeliharaan bantuan umum

yang berupa perbaikan berat / overhaul dilakukan sebagai usaha

utama untuk memelihara materi ; yang berada disuatu daerah.

Bilamana diperlukan, fasilitas pemeliharaan bantuan umum

dapat memberikan bantuan kepada satuan pemeliharaan

bantuan langsung untuk memperbaiki kerusakan materiil yang

berada diluar kemampuan pemeliharaan bantuan langsung, yang

hasilnya dikembalikan ke Satuan pemakai.

d) Pemeliharaan Depo, yang biasanya diserahkan kepada

dan dilakukan oleh fasilitas pemeliharaan tingkat pusat atau

pihak ketiga. Kegiatan pemeliharaan pada tingkat ini, berada

59

diluar kemampuan fasilitas pemeliharaan bantuan umum, dan

hasilnya dikembalikan kepada status persediaan dan siap untuk

redistribusi.

4) Pengkatagorian pemeliharaan tersebut di atas akan

memungkinkan pimpinan TNI AD untuk mengendalikan kegiatan /

operasi pemeliharaan. Kepada tiap kategori diberi tanggung jawab

pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, disertai

dengan pemberian alokasi tenaga personel dan alat peralatan, maupun

suku cadang dan bahan yang diperlukan. Meskipun pemeliharaan

Depo membutuhkan sebagian besar dari sumber biaya dan keahlian

personel yang lebih tinggi, hal ini tidaklah berarti bahwa pemeliharaan

bantuan umum dan bantuan langsung yang diselenggarakan didaerah /

lapangan mempunyai peranan yang penting. Bahkan terdapat

pengaruh yang timbal balik antara ketiga kategori pemeliharaan yang

saling menguntungkan atau merugikan.

5) Dalam usaha mencapai tujuan utama pemeliharaan, untuk

semua kategori pemeliharaan dan situasi, pada umumnya dikenal

beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

a) Salah satu azas yang bersifat mendasar adalah, bahwa

kegiatan perbaikan selalu ada walaupun pada kategori

pemeliharaan terendah karena memiliki sarana-sarana berupa

tenaga personel, alat peralatan / perlengkapan, dan suku cadang

serta waktu yang dibutuhkannya.

b) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, maka

setiap kategori harus dapat menyelenggarakan tugas-tugas

pemeliharaan dari kategori bawahannya.

60

c) Konsepsi pemeliharaan berlandaskan pada pembinaan

spesialisasi yang diselenggarakan oleh ahli dengan fasilitas yang

tersedia pada setiap kategori pemeliharaan.

d) Pengendalian dan disiplin yang ketat dalam

menyelenggarakan pemeliharaan sesuai dengan kategori

pemeliharaan.

e) Pemeliharaan diselenggarakan atas dasar pertimbangan

terpenuhinya azas penghematan dalam pemakaian sumber.

f) Penyingkiran kebelakang bagi materiil yang rusak

dilakukan secepat mungkin agar perbaikan dilaksanakan tepat

pada waktunya.

6) Harcegah mempunyai peranan yang vital, kegiatannya harus

dilakukan dalam seluruh sistem pemeliharaan dan merupakan

pekerjaan utama pada tingkat pemeliharaan organik. Harcegah

bertujuan untuk :

a) Menjaga kondisi kesiap-siagaan materiil secara penuh

selama periode pemakaian untuk memenuhi kebutuhan taktis.

b) Memperpanjang jangka hidup materiil, sesuai dengan

azas kehematan. Kegiatan Harcegah biasanya diselenggarakan

atas dasar jadwal pemeliharaan harian yang dilakukan baik oleh

pemakai / awak tanpa atau dengan bantuan kelompok tenaga

61

kejuruan khusus, maupun oleh unsur-unsur pemeliharaan

organik kesatuan yang dilakukan secara periodik (mingguan /

bulanan). Tanggung jawab dari setiap komandan kesatuan

didalam Harcegah tidak hanya meliputi perjadwalan dan

pengawasan prosedur saja, akan tetapi berkewajiban pula untuk

mengadakan penilaian / evaluasi atas hasil yang dicapai dengan

cara tindakan inspeksi / pemeriksaan ataupun pengamatan

langsung.

7) Pemeliharaan bantuan langsung dan bantuan umum dipengaruhi

dan ditentukan oleh pertimbangan–pertimbangan :

a) Kebutuhan tugas pokok dari satuan yang dibantu.

b) Kondisi medan dan cuaca.

c) Jenis alat perlengkapan.

d) Lokasi dari satuan pemeliharaan bantuan langsung dan

bantuan umum itu sendiri.

e) Tingkat keadaan bahaya yang berlaku.

8) Oleh karena satuan pemeliharaan bantuan langsung mempunyai

hubungan tugas yang sangat erat dengan satuan operasional, maka

diperbantukan kemampuan yang segera dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan :

a) Penyediaan tenaga bantuan tehnis bagi kesatuan yang

dibantu guna mengurangi kerusakan materiil dan mempertinggi

kegiatan pemeliharaan.

b) Perbaikan ditempat atau penggantian materiil dengan

penukaran secara langsung.

62

c) Penyingkiran dan pengambilan materiil.

d) Kanibalisasi yang diizinkan dan dilaksanakan secara

teratur.

e) Pembekalan suku cadang (spare dan repair parts). Tugas

satuan pemeliharaan bantuan umum lebih diutamakan pada

pemberian bantuan kepada satuan pemeliharaan bantuan

langsung dengan melakukan kegiatan / operasi pemeliharaan

yang berada diluar kemampuan satuan pemeliharaan bantuan

langsung. Kebutuhan suku cadang dan bahan lainnya bagi

satuan pemeliharaan bantuan umum diperoleh dari instalasi

pembekalan atas dasar permintaan yang diajukan.

9) Pemeliharaan Depo biasanya mencakup kegiatan untuk

perbaikan berat berupa “overhul” dan rebuild”, yang membutuhkan

fasilitas, tehnik dan prosedur perencanaan serta metoda pengendalian

Depo dapat diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a) Materiil / alat perlengkapan dalam kondisi tidak bisa

dipergunakan, tetapi masih bisa diperbaiki.

b) Tersedianya suku cadang (spare & repair parts) yang

diperlukan.

c) Kemampuan perbaikan, meliputi fasilitas bengkel beserta

alat peralatan / perlengkapan dan personel ahli.

d) Dukungan dana dan perintah pekerjaan.

63

c. Jasa Angkutan .

1) Tujuan pokok pelayanan jasa angkutan adalah personel dan

materiil dari suatu tempat ketempat lain, dalam jangka waktu yang

sesingkat-singkatnya, dengan biaya serendah-rendahnya dan

didasarkan atas kemampuan sarana dan prasarana yang ada.

2) Personel dan materiil dapat diangkut / dipindahkan dengan

modus angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara dan saluran pipa.

3) Dalam melaksanakan pelayanan angkutan dengan berbagai

metoda tersebut di atas diperlukan adanya fasilitas angkutan yang

berbentuk terminal. Kegiatan utama terminal adalah pemuatan,

pembongkaran, dan sebagai tempat transit dalam rangka pengurusan

pengiriman barang dan orang. Terminal militer yang penting adalah

pelabuhan, terminal udara, daerah singgah, daerah transito untuk

pergudangan dan titik-titik transfer.

4) Pelaksanaan pelayanan angkutan dengan berbagai modus

angkutan tidak mungkin dipisah-pisahkan dan merupakan suatu

kebulatan. Dengan demikian pengendalian angkutan harus

diselenggarakan terpusat.

5) Dalam penyelenggaraan angkutan dikenal pembagian Garis

Angkutan yang bertujuan untuk memantapkan batas wewenang dan

tanggung jawab Komando dalam penyelenggaraan, sesuai dengan

tingkat eselonnya. Pembagian garis angkutan ini terdiri atas :

64

a) Garis Angkutan I adalah kegiatan angkutan yang

diselenggarakan dengan menggunakan alat angkutan organik

dan menjadi tanggung jawab Komando Satuan yang

berkepentingan.

b) Garis Angkutan II adalah kegiatan dalam wilayah Kodam

termasuk instalasi-instalasinya sampai ketitik perbekalan yang

diselenggarakan dengan alat satuan angkutan yang menjadi

tanggung jawab Panglima Daerah Militer yang bersangkutan.

c) Garis Angkutan III adalah kegiatan angkutan tingkat pusat.

Tanggung jawab pelaksana angkutan tingkat pusat meliputi :

(1) Dari instalasi tingkat pusat ke instalasi tingkat

Kotama operasional atau komponen-komponennya.

(2) Dalam melayani Kotama operasional ke instalasi

tingkat lapangan atau komponen-komponennya.

(3) Antar Kotama operasional.

d) Garis Angkutan IV adalah kegiatan angkutan keluar

wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh satuan angkutan

pelaksana tingkat pusat dan menjadi tanggung jawab Pimpinan

TNI.

65

d. Jasa Konstruksi .

1) Jasa konstruksi adalah pekerjaan pembangunan fasilitas meliputi

pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitas dari bangunan, jalan, saluran

pipa, jalan kereta api, jalan perairan, landasan terbang, rintangan dan

perkuatan medan serta fasilitas lainnya.

2) Pelayanan jasa konstruksi dilakukan oleh badan komando

pelaksana konstruksi di tingkat pusat maupun di daerah baik dengan

mengerahkan satuan (swakelola) maupun dengan cara diborongkan

kepada pihak ketiga dengan tetap berorientasi pada pemberdayaan

pengusaha lemah dan koperasi.

3) Jasa konstruksi dilakukan dengan kecepatan yang maksimum,

bahan materiil yang minimum, alat peralatan / perlengkapan dan tenaga

kerja yang cakap. Biasanya jasa konstruksi dimedan pertempuran

bersifat darurat.

4) Kegiatan yang menonjol dalam jasa konstruksi adalah

pengadaan instalasi logistik, khususnya fasilitas perbekalan mengingat

instalasi-instalasi tersebut merupakan sarana yang vital dan sangat

kritis bagi pembinaan logistik, dan mempengaruhi komponen logistik

lainnya. Instalasi tersebut harus dikembangkan sedemikian rupa

sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas TNI AD dengan baik.

Usaha pengembangan semacam itu akan memerlukan apresiasi yang

cermat dari seluruh eselon komando yang bersangkutan terhadap

beberapa faktor yang mempengaruhi.

66

5) Dalam masa damai, salah satu aspek penting dalam kegiatan

pengadaan instalasi, adalah pemilihan tempat yang biasanya dilakukan

oleh sebuah panitia tertentu yang dibentuk oleh Komando Utama

Jawatan Pembinaan TNI AD. Ada beberapa faktor penting yang harus

dipertimbangkan dalam pemilihan tempat untuk pembangunan instalasi

baru, yaitu :

a) Keamanan instalasi terhadap lawan dan bencana lainnya.

b) Keadaan dan kondisi tanah.

c) Keadaan lingkungan, khususnya yang bersangkutan

dengan sumber air, saluran pembangunan kotoran dan sumber

tenaga.

d) Prasarana komunikasi dan perhubungan.

e) Rencana pengembangan daerah / kota.

6) Sebagai kelanjutan dari pembuatan rencana induk (master plan)

disusun program konstruksi yang terdiri atas :

a) Program jangka sedang mencakup seluruh kebutuhan

konstruksi yang diajukan untuk memenuhi tugas pokok beserta

sarana pengembangan kekuatan dari setiap Komando / Jawatan

pembinaan.

b) Program jangka sedang yang mempunyai prioritas

tertinggi dan merupakan program konstruksi dengan jangkauan 5

tahun.

c) Program jangka pendek yang terdiri dari kebutuhan-

kebutuhan konstruksi jangka sedang yang mempunyai prioritas

tertinggi dan merupakan program konstruksi tahunan.

67

7) Disamping itu, dalam jasa konstruksi terdapat pula kegiatan

tehnik pemetaan guna menghasilkan peta. Kegiatan-kegiatan ini

dilakukan melalui pemotretan udara, geodesi, fotogrameti, terretris,

kartografi / intel medan dan reproduksi / pencetakan.

e. Jasa Perawatan Kesehatan .

1) Fungsi utama perawatan kesehatan terdiri atas :

a) Pencegahan penyakit.

b) Pengobatan penderita.

c) Pemulihan.

2) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama ini, diselenggarakan

fungsi-fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi tehnik. Melakukan semua kegiatan dalam bidang :

(1) Logistik kesehatan.

(2) Evakuasi.

(3) Administrasi kesehatan.

b) Fungsi Organik. Melakukan semua kegiatan dalam

bidang :

(1) Pengamanan.

(2) Pengorganisasian pendidikan dan latihan,

penelitian dan pengembangan.

(3) Personalia dan administrasi.

(4) Pembekalan.

68

3) Lingkup perawatan kesehatan termasuk pula kegiatan dibidang :

a) Kesehatan pencegahan.

b) Perawatan gigi.

c) Veteriner, maupun pembekalan dan pemeliharaan alat

kesehatan dan bekal medis.

4) Salah tugas dibidang veteriner adalah pengawasan dan

pemberian saran dibidang perawatan makanan, yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh unsur-unsur diluar satuan

perawatan kesehatan.

20. Evaluasi.

a. Jelaskan hubungan Sisbinlog TNI AD dengan Sisbin-Sisbin lain dalam

Sisbin TNI AD !

b. Sebutkan lingkup kegiatan dalam pembinaan materiil TNI AD !

c. Sebutkan pertimbangan-pertimbangan pengadaan dilakukan di Pusat,

Daerah dan di Satuan tersebut !

d. Mengapa “Penghapusan” itu diperlukan dalam Sisbinlog TNI AD ?

e. Pembinaan fasilitas harus sinkron dengan RUTR daerah. Mengapa ?!

f. Pembinaan fasilitas harus mempertimbangkan faktor mobilisasi.

Jelaskan !

g. Apa yang dimaksud dengan “Pembinaan Jasa” dalam Sisbinlog TNI

AD ?

h. Apa yang dimaksud Garis Angkutan I, II, III dan IV ?

i. Apa perbedaan dan persamaan Dukkes dan Yankes ?

69

BAB IV

POLA DUKUNGAN LOGISTIK

21. Umum. Melihat konstelasi geografi dan luasnya wilayah nasional serta

pertimbangan kemungkinan ancaman maka masalah utama yang menjadi tantangan

dalam pembinaan logistik TNI AD adalah kemampuan dukungan logistik yang

memiliki mobilitas tinggi. Untuk mewujudkan kemampuan dukungan logistik yang

memiliki mobilitas tinggi perlu penataan instalasi logistik yang tersebar sehingga

mendekatkan dukungan logistik kepada semua satuan. Penataan tersebut

diwujudkan dalam penataan jalur dukungan dan pola pelayanan.

22. Jalur Dukungan Logistik. Penataan jalur dukungan logistik pada

dasarnya berangkat dari kondisi geografi dihadapkan kepada kemungkinan ancaman.

Mempertimbangkan hal tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua wilayah

operasi yaitu wilayah operasi bagian barat dan wilayah operasi bagian timur dengan

pulau Jawa sebagai titik sentral. Penyelenggaraan pembinaan logistik harus

berorientasi kepada wawasan tersebut. Penempatan instalasi logistik pusat

diarahkan untuk mendukung kedua wilayah operasi begitu pula instalasi – instalasi

logistik daerah harus dapat menjangkau instalasi logistik pusat sehingga dapat

menjamin terselenggaranya dukungan logistik dengan mobilitas tinggi dalam arti

dapat mengalir dari pusat ke daerah-daerah sampai kepada satuan pemakai sesuai

dengan keanekaragaman modus angkutan.

23. Pola Pelayanan. Sisbinlog TNI AD menganut dua macam pola pelayanan

logistik sebagai berikut :

a. Pola Pelayanan Daerah. Penyelenggaraan dukungan logistik dengan

pola pelayanan daerah adalah pelayanan logistik yang diselenggarakan oleh

badan logistik organik Kotama kewilayahan kepada semua satuan pemakai

non organik yang berada di daerahnya.

70

Kotama kewilayahan sebagai kompartemen strategis dibagi menjadi beberapa

daerah pelayanan berdasarkan pertimbangan :

1) Dislokasi satuan.

2) Tersedianya instalasi logistik.

3) Tersedianya prasarana transportasi.

4) Kemampuan pengendalian dan pengawasan.

Pelayanan daerah oleh instalasi logistik daerah yang sifatnya relatif statis

harus bisa dikembangkan secara kenyal menyesuaikan tingkat kebutuhan

satuan. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

dengan mewujudkan kerja sama antar Kotama kewilayahan maupun dengan

instalasi pemerintah setempat.

b. Pola Pelayanan Satuan . Pelayanan dukungan logistik dengan pola

pelayanan satuan adalah pelayanan logistik yang diselenggarakan oleh badan

logistik organik, BP atau BKO dari suatu komando satuan kepada semua

satuan pemakai organik maupun non organik dari Komando Satuan tersebut.

Tujuan pokok penentuan pola pelayanan satuan adalah untuk mewujudkan

efektifitas dan efisiensi dukungan logistik sesuai tuntutan kebutuhan satuan

dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa pertimbangan dalam penentuan pola

pelayanan satuan adalah :

1) Besarnya akumulasi personel dan materiil pada suatu satuan.

2) Kekhususan tugas satuan sehingga memerlukan perlakuan

tersendiri.

3) Kecepatan yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugas satuan.

71

Baik pelayanan daerah maupun pelayanan satuan dapat diberikan secara simultan

(kombinasi) kepada satuan pemakai bila keadaan menghendaki demikian. Kedua

pola pelayanan tersebut menganut cara pendistribusian sebagai berikut :

a. Distribusi Titik Bekal . Penyelenggaraan distribusi logistik dengan

sistem distribusi titik bekal adalah sistem distribusi dimana satuan pemakai

mengambil sendiri dukungan logistik yang dialokasikan kepadanya ke titik

distribusi / instalasi logistik Satuan Pembekal.

b. Distribusi Satuan . Penyelenggaraan distribusi logistik dengan sistem

distribusi satuan adalah sistem distribusi dimana dukungan logistik diantar oleh

badan logistik Satuan Pembekal ke Satuan Pemakai.

24. Evaluasi.

a. Masalah utama yang menjadi tantangan dalam pembinaan logistik TNI

AD adalah kemampuan dukungan logistik yang memiliki mobilitas tinggi.

Bagaimana Sisbinlog TNI AD mengatasi hal tersebut ?

b. Apa yang Pasis ketahui tentang Pola dukungan logistik TNI AD ?

c Jelaskan apa yang dimaksud “Pelayanan daerah” dan “Pelayanan

satuan” !

d. Dapatkah Pola Pelayanan Daerah dikombinasikan dengan Pola

pelayanan satuan ? Beri contoh aplikatif !

f. Apa perbedaan “Distribusi Satuan” dan “Distribusi titik bekal” ?

72

BAB V

PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN LOGISTIK

25. Umum . Untuk mewujudkan tujuan pembinaan logistik TNI AD diperlukan

adanya perangkat pembinaan berupa perencanaan, program dan anggaran logistik

agar keterbatasan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan secara optimal.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Sisbinlog TNI AD merupakan bagian integral

dari Sisbinlog TNI sehingga penyusunan perencanaan, program dan anggaran

logistik TNI AD terkait dengan strategi pembinaan kekuatan Pertahanan Negara

secara menyeluruh.

26. Perencanaan Logistik.

a. Perencanaan logistik bertujuan untuk menjamin arah pembinaan logistik

yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian tugas pokok dalam

lingkungan yang selalu berubah. Perencanaan disusun sesuai dengan tataran

kewenangan dalam penyelenggaraan tugas pokok TNI melalui tiga tingkatan

yang berurutan yaitu :

1) Tingkat Perumus Startegis. Merupakan tingkatan yang

mendasari penyelenggaraan tugas pokok TNI berfungsi merumuskan

kebijaksanaan strategis atas dasar politik dan strategi nasional serta

politik dan strategi Pertahanan Negara.

2) Tingkat Penyiapan Kekuatan. Tingkatan ini berfungsi

merumuskan rencana penyiapan kekuatan TNI untuk masa lima tahun

mendatang.

73

3) Tingkat Penggunaan Kekuatan. Tingkatan ini berfungsi

menyiagakan dan mengendalikan penggunaan kekuatan yang dapat

disiapkan, memelihara dan meningkatkan kemampuannya agar setiap

saat dapat menanggulangi ancaman dan permasalahan yang dihadapi.

b. Kegiatannya dilaksanakan secara berurutan dimulai dari perencanaan

jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek dengan pokus

perencanaan pada setiap lima tahun sesuai dengan GBHN dan Propenas.

c. Masalah pokok dalam perencanaan logistik adalah bagaimana

menghubungkan kebutuhan dengan pemanfaatan dari sumber-sumber logistik

yang dialokasikan. Metoda yang dianggap paling dapat mendekati kebenaran

dan tertuju langsung pada persoalan adalah perencanaan menurut jenis

masing-masing komoditi logistik. Metoda seperti itu memerlukan banyak

waktu dan perincian sehingga sangat sulit dilaksanakan dan menjadi

tantangan bagi para pembina logistik.

d. Perencanaan logistik didasarkan atas faktor-faktor perencanaan

tertentu yang penggunaannya tergantung pada situasi dan tingkat pembinaan.

Faktor-faktor perencanaan logistik disiapkan untuk menyederhanakan dan

mempercepat perhitungan kebutuhan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Pencatatan dan pelaporan yang baik serta mampu menjamin :

a) Penyajian data yang tepat dan mutakhir.

b) Pengumpulan data yang sistematis dan kontinyu.

c) Penyimpanan data dengan metoda yang memudahkan

penggunaannya.

74

2) Sistem pengolahan data dengan penyelenggaraannya menuju

sistem pengolahan data elektronis yang mampu menunjang

pelaksanaan analisa, sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk itu

perlu adanya pemisahan yang tegas dan jelas antara :

a) Sistem informasi pembinaan, yang mengutamakan

pencatatan dan pelaporan data pembinaan antara lain data

kesiapsiagaan materiil, data kesiapsiagaan jasa logistik dan data

pelaksanaan program.

b) Sistem pencatatan dan laporan data pertanggungjawaban

perbendaharaan.

27. Program Logistik.

a. Program logistik merupakan penjabaran dari sasaran yang tertuang

dalam perencanaan logistik ke dalam berbagai bentuk upaya operasional

tehnis serta hubungannya dengan para Pembina logistik baik pada tingkat

perumus strategis, tingkat penyiapan kekuatan maupun pada tingkat

pengguna kekuatan.

b. Program logistik disusun untuk memberi arah pelaksanaan, administrasi

keuangan, evaluasi dan fungsi pula sebagai bahasa dalam pengambilan

keputusan yang secara keseluruhan harus mencerminkan faham, sikap, cara

dan upaya dalam menyelenggarakan pembinaan logistik.

c. Program logistik pada dasarnya menginduk pada program sektor

komponen Pertahanan Negara yang terdiri dari :

75

1) Untuk komponen TNI mencakup program kekuatan kewilayahan,

program kekuatan terpusat dan program dukungan umum (termasuk

survei dan pemetaan). Program ini ditujukan untuk pembinaan logistik

Pertahanan Negara dan logistik pasukan.

2) Untuk komponen cadangan dan komponen pendukung

mencakup program sumber daya alam, sumber daya buatan serta

sarana dan prasarana nasional. Program ini ditujukan dalam rangka

mewujudkan logistik wilayah melalui upaya identifikasi, inventarisasi,

konservasi, diversifikasi, penentuan cadangan materiil strategis,

pendayagunaan Iptek, pembinaan dan pengamanan prasarana industri

strategis, pembinaa hukum / peraturan perundang-undangan, kerja

sama internasional dan managemen Pertahanan Negara.

d. Untuk melaksanakan program seperti tersebut di atas diperlukan

kegiatan-kegiatan dimana setiap program terdiri dari beberapa kegiatan.

Kegiatan terdiri dari rangkaian tindakan secara terencana dan terpadu dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan kekuatan, pembinaan

kekuatan dan penggunaan kekuatan.

28. Anggaran Logistik.

a. Anggaran logistik merupakan perangkat Sisbinlog yang diarahkan untuk

mampu mendukung proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

pertanggungjawaban keuangan. Anggaran logistik diperlukan dan disusun

untuk memberi informasi kegiatan dalam program ditinjau dari berbagai

kepentingan dan dimensi Sisbinlog yang diwujudkan dalam bentuk rencana

penggunaan dana untuk mencapai sasaran pembinaan yang telah ditetapkan.

76

Fungsi lain dari anggaran adalah sebagai satuan hitung yang seragam untuk

menyamakan ukuran dari berbagai komponen yang berbeda yaitu komponen

kemampuan, komponen kekuatan, Unit organisasi dan program. Dengan

demikian besarnya lokasi anggaran dapat dijadikan jembatan untuk

menyamakan ukuran yang berbeda antara kemampuan, kekuatan, unit

organisasi dan program. Secara rinci, dapat diuraikan bahwa besarnya

alokasi anggaran akan mencerminkan :

1) Besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk masing-masing

kemampuan.

2) Intensitas upaya yang akan dilakukan untuk mencapai suatu

kemampuan.

3) Sasaran serta prioritas yang ditetapkan dalam mencapai

kemampuan yang diinginkan.

4) Besar kecilnya peranan masing-masing Unit organisasi, Kotama

dan Satker dalam mencapai masing-masing sasaran kemampuan.

5) Besarnya inventasi yang diperlukan untuk membangun kekuatan.

6) Besarnya biaya-biaya tetap dan biaya operasional yang

diperlukan untuk membina dan menggunakan kekuatan.

b. Dalam penyelenggaraannya, anggaran dibedakan anatara anggaran

pembangunan dan anggaran rutin, begitu pula halnya dengan sumber

anggaran meliputi Anggaran Induk (AI), Anggaran Belanja Tambagan (ABT),

Anggaran Program Suplisi (APS) dan Anggaran Program Lanjutan (APL).

Untuk membiayainya dilakukan pendanaan yang disalurkan melalui badan-

badan keuangan. Penggeseran anggaran yang telah terprogram pada

dasarnya tidak dibenarkan karena akan mengganggu sistem anggaran secara

keseluruhan yang telah ditetapkan sesuai rencana, namun dalam beberapa

hal penggeseran tidak dapat dihindari. Penggeseran dilakukan atas

persetujuan Menhan ditingkat Dephan Pang TNI dijajaran TNI.

77

c. Pengelolaan anggaran tidak semata-mata berorientasi pada program

saja, akan tetapi akan berorientasi juga kepada anggaran. Pengecualian

untuk keadaan yang sangat mempengaruhi stabilitas nasional sehingga harus

melibatkan kekuatan tertentu yang bersifat operasional maka dapat

menggunakan program darurat (crash program). Ketentuan lain yang perlu

dipedomani adalah azas “Satu pintu (one gate policy)” dimana pada setiap

penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

dalam suatu organisasi dilaksanakan oleh satu bagian saja dari organisasi itu

sendiri.

29. Evaluasi.

a. Apa tujuan perencanaan logistik ?

b. Sebutkan faktor-faktor dalam perencanaan logistik !

c. Sebutkan program-program logistik Pertahanan Negara !

d. Apa yang Pasis ketahui tentang anggaran logistik ? Sebutkan jenis dan

sumber anggaran tersebut !

e. Apa yang dimaksud dengan azas “satu pintu (one gate policy)” ?

78

BAB VI

PENGORGANISASIAN LOGISTIK TNI AD

30. Umum. Pengorganisasian logistik TNI AD merupakan subsistem dalam

Sisbinlog TNI AD. Dengan pengorganisasian akan terwujud suatu batasan

wewenang, tugas dan tanggung jawab pembinaan sehingga secara tegas dapat

memberi pedoman pada setiap tingkatan dalam melakukan penyelenggaraan

pembinaan.

31. Aspek-aspek Pengorganisasian.

a. Dalam pengorganisasian terdapat pengelompokan kegiatan secara

sistematis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas dan

jelas sehingga memungkinkan orang melakukan tugas kewajibannya secara

efektif sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan.

b. Proses pembinaan organisasi tidak hanya mencakup prinsip-prinsip

umum dan hubungan fungsional dari suatu struktur organisasi garis dan staf

saja, akan tetapi meliputi pula hubungan dinamis antara orang-orang yang

melakukan kegiatan yang didalamnya, baik secara formal maupun informal.

Suatu organisasi yang baik tidak hanya sekedar mencerminkan struktur yang

memenuhi prinsip-prinsipnya melainkan harus tanggap pula terhadap

kebutuhan perorangan dan keinginan pimpinan ataupun kebutuhan dan

pembatasan tugas pokok. Dengan demikian, maka organisasi tidak bersifat

statis melainkan harus mengadakan penyesuaian.

79

c. Setiap perubahan organisasi yang diinginkan perlu dilakukan atas dasar

pertimbangan dan berpedoman pada prinsip sebagai berikut :

1) Struktur organisasi harus sesederhana mungkin sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan tugas yang ditentukan.

2) Pertanggungjawaban untuk setiap fungsi dari tugas pokok

hendaknya diberikan kepada unsur tertentu dari organisasi.

3) Pertanggungjawaban yang diberikan harus terperinci, tepat dan

mudah dimengerti.

4) Pertanggungjawaban untuk setiap fungsi hendaknya hanya

diberikan kepada suatu unsur tertentu yang berdiri sendiri didalam

organisasi dan disertai wewenang yang sepadan untuk

menyelenggarakan fungsi tersebut.

5) Peristilahan dan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam struktur

organisasi harus tetap berlaku dengan pengertian yang sama pada

setiap tingkatan.

6) Setiap anggota dari suatu organisasi harus bertanggung jawab

kepada satu atasan, dan mengetahui kepada siapa ia harus

memberikan laporan dan dari siapa harus menerima laporan.

7) Jumlah perorangan atau unsur yang harus melaporkan langsung

kepada seorang atasan atau instansi di atasnya harus disesuaikan

dengan kemampuannya untuk melakukan hal tersebut.

8) Garis Komando tidak boleh dilanggar.

9) Wewenang dan tanggung jawab dapat didelegasikan sesuai

kebutuhan tugas.

80

32. Pengorganisasian Logistik TNI AD Tingkat Pusat.

a. Kepala Staf TNI AD

1) Kasad adalah pembantu dan pelaksana utama Pang TNI dalam

melaksanakan / menyelenggarakan kebijaksanaan Pertahanan Negara

serta melaksanakan pimpinan dan atau pembinaan TNI AD.

2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kasad mempunyai

wewenang, tugas dan tanggung jawab :

a) Mengajukan pertimbangan / saran kepada Pang TNI

khususnya mengenai pembinaan TNI AD serta pembinaan tehnis

teritorial sebagai bahan untuk penyusunan rencana strategis TNI.

b) Atas dasar Strategis TNI, menyusun rencana strategi TNI

AD yang meliputi :

(1) Pembinaan TNI AD.

(2) Pembinaan tehnis teritorial.

(3) Tugas lain yang dibebankan oleh Pang TNI.

(4) Tugas yang dibebankan oleh Menhan sebagai

penyelenggara tugas dan fungsi Dephan di daerah.

c) Membina disiplin, tata tertib dan penegakkan hukum

dilingkungan TNI AD.

d) Menyiapkan komponen-komponen TNI AD, termasuk

pemberian bantuan logistik dan administrasi dalam rangka

operasi militer.

81

e) Atas dasar kebijaksanaan Menhan dan Pang TNI

menentukan kebijaksanaan dan melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi pembinaan personel, pembinaan

materiil, pembinaan keuangan dan perbendaharaan serta

pembinaan organisasi, sistem dan metoda.

3) Kasad menerima pelimpahan wewenang administrasi untuk

personel, materiil dan pelayanan yang bercirikan khas matra darat,

yang tidak dibina langsung oleh Menhan dan Pang TNI, menetapkan

kebijaksanaan dasar dan program untuk komando-komando utamanya

melaksanakan pengarahan dan pengendalian semua kegiatan logistik

TNI AD, serta mengkoordinasikan dan mengawasi semua penyusunan

perkiraan anggaran belanja jajarannya.

b. Asisten Logistik Kasad.

1) Aslog mempunyai tanggung jawab staf utama untuk

perencanaan logistik TNI AD.

2) Sebagai pembantu utama Kasad dalam bidang logistik,

berkewajiban merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan

pembinaan logistik, kalkulasi kebutuhan maeriil, fasilitas dan jasa serta

menyusun rencana, program dan anggaran yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan logistik TNI AD.

c. Badan – badan Pelaksana Pusat Pembinaan Logistik TN I AD.

Adalah badan-badan pelaksana pusat TNI AD yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab untuk :

82

1) Menyelenggarakan / melaksanakan fungsi pembinaan logistik

yang ditugaskan kepada TNI AD, meliputi kegiatan-kegiatan :

a) Penelitian dan pengembangan serta pengujian dan

percobaan.

b) Pengendalian inventaris.

c) Pembinaan jasa-jasa logistik.

d) Pembinaan materiil lebih, persediaan mati dan

penghapusan.

e) Intelejen teknik.

f) Pembekalan jumlah besar beserta pemeliharaan untuk

menjamin terselenggaranya sistem logistik TNI AD dalam

rangka :

(1) Pembinaan TNI AD.

(2) Pembinaan tunggal angkatan.

(3) Bantuan logistik pada operasi – operasi militer.

2) Menyusun rencana, program dan anggaran untuk kebutuhan

sumber-sumber logistik serta mengawasi penggunaannya bagi

kepentingan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.

3) Menyediakan fasilitas pembekalan, pemeliharaan, angkutan,

konstruksi termasuk teknik pembuatan peta dan kesehatan yang

tersebar diseluruh wilayah yang dibutuhkan untuk mewujudkan

terselenggaranya sistem logistik. Fasilitas-fasilitas tersebut menjamin

dalam satu sistem yang tersebar diseluruh wilayah dalam rangka

penyediaan pelayanan di daerah dan lapangan.

83

33. Pengorganisasian Logistik TNI AD Tingkat Daerah dan Lapangan.

a. Pengorganisasian logistik (di daerah dan lapangan) pada hakekatnya

disusun atas dasar “sistem pelayanan daerah” yang mampu memberikan

dukungan dan bantuan logistik pada masa damai maupun darurat / perang,

khususnya pada unsur-unsur yang berada di wilayah Kodam. Karena Kodam

berperan sebagai :

1) Komando utama TNI AD yang menyelenggarakan pembinaan

teritorial.

2) Komponen TNI AD pada komando utama operasional TNI yang

bersifat kewilayahan yang menyelenggarakan pembinaan kesiapan

operasional dari seluruh kekuatan TNI AD yang berada di daerahnya.

b. Pengorganisasian logistik di Kodam dikembangkan untuk dapat

memenuhi kebutuhan terselenggaranya logistik pasukan (Logpas) maupun

logistik wilayah (Logwil) dengan dua sektor kegiatan berupa :

1) Sektor penyalur yang kegiatannya diselenggarakan sampai pada

tingkat depot daerah yang tersebar diseluruh daerah pangkal

perlawanan rakyat.

2) Sektor pemakai yang mencakup kegiatan pada tingkat instalasi

pembekalan dan pemeliharaan yang tersebar diseluruh daerah Korem /

Kodim dan Satminkal.

84

c. Struktur organisasi pembinaan logistik di Kodam harus mampu

mengembangkan serta menyelenggarakan sistem pelayanan daerah secara

efektif, ekonomis dan efisien meliputi bidang kegiatan pembekalan termasuk

pengendalian inventaris, pemeliharaan, angkutan dan konstruksi, perawatan

kesehatan dan jasa lainnya.

34. Evaluasi.

a. Apa pentingnya penggorganisasian dalam Sisbinlog ?

b. Perubahan organisasi dilakukan atas dasar pertimbangan. Sebutkan

pertimbangan tersebut !

c. Siapa pembina logistik baik di tingkat pusat maupun di daerah ? Apa

lingkup tugas dan kewajibannya ?

85

BAB VII

POKOK – POKOK LOGISTIK WILAYAH

35. Umum.

a. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pokok Sisbinlog TNI AD adalah

memberikan dukungan logistik kepada personel dan materiil agar TNI AD

dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam pembelaan negara. Upaya

pembelaan negara itu sendiri bukan semata-mata tugas TNI / TNI AD tetapi

merupakan tugas dan kewajiban seluruh komponen bangsa. Pengerahan

logistik wilayah baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen

pendukung dalam upaya Pertahanan Negara merupakan wujud kesadaran

akan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Logistik

wilayah tersebut harus dipersiapkan secara dini agar dapat memberi manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Pertahanan Negara.

b. Pembinaan logistik wilayah pada dasarnya merupakan fungsi

Pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah baik dipusat

maupun di daerah. Untuk menghadapi ancaman militer, Pemerintah

menempatkan Departemen Pertahanan sebagai pembina logistik wilayah

melalui unsur-unsur yang ada dalam jajarannya. Kondisi riil sistem

Pertahanan Negara sampai dengan kurun waktu tertentu masih menempatkan

TNI AD sebagai penjuru dengan tetap berpegang pada prinsip pertahanan

terpadu yang menyeimbangkan kekuatan Darat, Laut dan Udara. Melihat

lingkup tugas tersebut maka peran TNI AD dalam pembinaan logistik wilayah

menjadi sangat dominan baik sebagai matra darat dalam pembinaan logistik

wilayah aspek darat juga dapat sebagai pembina tunggal logistik wilayah

dalam rangka memberi dukungan silang kepada matra lain.

86

c. Pembinaan logistik wilayah oleh TNI AD dilakukan melalui pembinaan

teritorial yang dilaksanakan secara lintas sektoral / lintas bidang baik ditingkat

pusat dalam perumusan kebijakan strategis maupun didaerah dalam wujud

penjabaran kebijakan strategis ke dalam tindakan integratif di lapangan.

Penyelenggaraannya berpedoman kepada hukum perundang-undangan yang

berlaku dengan tetap mengedepankan hakekat Pertahanan Negara.

36. Logistik Wilayah dalam Sistem Pertahanan Negara.

a. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta

sarana dan prasarana nasional yang berada didalam dan atau diluar

pengelolaan Departemen Pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin baik

sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung dalam sistem

Pertahanan Negara. Pembinaan komponen cadangan dan komponen

pendukung yang berada dalam pengelolaan Departemen Pertahanan

ditujukan dalam rangka mewujudkan logistik wilayah melalui upaya identifikasi,

iventarisasi, konservasi, diversifikasi, penentuan cadangan materiil strategis,

pendayagunaan Iptek, pembinaan dan pengamanan prasarana industri

strategis, pembinaan hukum / peraturan perundang-undangan, kerja sama

internasional dan manajemen Pertahanan Negara. Pembinaannya

diwujudkan melalui program dimana setiap program terdiri dari beberapa

kegiatan dan rangkaian tindakan secara terencana dan terpadu dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan kekuatan, pembinaan

kekuatan, dan penggunaan kekuatan. Sedangkan komponen cadangan dan

komponen pendukung yang berada diluar pengelolaan Departemen

Pertahanan, pengelolaannya berada pada instansi pemerintah (Departemen

/Non Departemen). Disamping itu ada pula komponen cadangan dan

komponen pendukung yang berada dalam pengelolaan Instansi Swasta

maupun pada Warga Negara secara orang perorangan.

87

b. Logistik wilayah tersebut harus dibina, disiapkan secara dini,

didayagunakan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk

mendukung operasi militer dalam rangka Pertahanan Negara. Pada masa

damai, penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan logistik wilayah tersebut

dituangkan secara konseptual. Untuk pembinaan logistik wilayah dituangkan

melalui konsep pembinaan teritorial pada dasarnya adalah bagaimana Binter

mewujudkan potensi wilayah sebagai sumber logistik penghasil menjadi wujud

serba benda dan jasa logistik. Sedangkan konsep pengerahan logistik

wilayah tertuang dalam wujud perangkat hukum / perundang – undangan yang

berlaku saat ini. Pada masa perang sering terjadi sesuatu yang sulit diduga

sebelumnya, namun prinsip penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan

logistik wilayah dalam mendukung operasi militer tetap harus berjalan

sebagaimana hakekat Pertahanan Negara yang diwujudkan dalam

keikutsertaan seluruh kekuatan bangsa dalam upaya bela negara.

37. Logistik Wilayah dalam Operasi Militer.

a. Pelibatan TNI AD dalam berbagai operasi militer dilaksanakan

berdasarkan keputusan politik negara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945

serta berorientasi pada kepentingan nasional. Batasan wewenang, tugas dan

tanggung jawab diatur sesuai dengan tingkat keadaan bahaya. Untuk

menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri dikembangkan pola

operasi dengan titik berat pola operasi militer untuk perang. Dalam menyikapi

perkembangan lingkungan strategis dikembangkan suatu pola operasi militer

selain perang. Pola operasi militer untuk perang ditujukan untuk menghadapi

ancaman dari luar negeri dalam bentuk agresi langsung maupun agresi tak

langsung dan ancaman dari dalam negeri dalam bentuk pemberontakan

bersenjata anarkhis intensitas tinggi.

88

Untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dalam bentuk agresi langsung

maupun tak langsung dilaksanakan operasi militer secara bertahap mulai

operasi pencegahan, penindakan, perlawanan wilayah, serangan balas

sampai kepada operasi pemulihan keamanan. Pentahapan operasi tersebut

pada dasarnya dilaksanakan pula dalam menghadapi ancaman dari dalam

negeri dalam bentuk pemberontakan bersenjata dan anarkhis intensitas tinggi,

kecuali untuk operasi perlawanan wilayah dan serangan balas,

kemungkinannya sangat kecil untuk dilaksanakan.

b. Logistik wilayah sangat relevan terhadap type operasi Perlawanan

Wilayah sedangkan untuk type-type operasi lainnya, logistik pasukan sangat

relevan. Istilah logistik pasukan dalam penggunaannya sering diartikan pula

sebagai logistik reguler / konpensional untuk mendukung operasi yang

dianggap bersifat reguler dan konpensional, yaitu operasi-operasi yang bukan

perlawanan wilayah.

c. Operasi perlawanan wilayah dapat mempunyai dua macam peranan.

1) Sebagai pendukung terhadap Operasi Penindakan.

2) Sebagai operasi yang berdiri sendiri, jika Operasi Penindakan

tidak berhasil.

Dalam kasus yang pertama, logistik pasukan masih tetap dominan dan tetap

dipertahankan, bahkan dalam kasus keduapun harus tetap diusahakan sejauh

mungkin logistik pasukan sungguhpun dapat dibayangkan bahwa hal ini tidak

mungkin lagi jika sudah tidak ada daerah belakang lagi. Prinsipnya adalah

harus tetap diusahakan sejauh mungkin penggunaan logistik pasukan dan

harus tetap dipertahankan, logistik wilayah hanya bersifat penggandaan atau

pelipatgandaan.

89

d. Pengalihan dari logistik pasukan ke logistik wilayah, baik secara

personel maupun secara menyeluruh, dilihat dalam ruang dan waktu,

dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pimpinan yang berwenang dan

disertai dengan petunjuk-petunjuk.

38. Pembinaan Logistik Wilayah.

a. Azas-azas Pembinaan Logistik Wilayah. Untuk terjamin

terpeliharanya azas-azas dalam logistik wilayah maka keseluruhan operasi

perlawanan wilayah dikendalikan secara terpusat. Azas-azas tersebut

sebagai berikut :

1) Operasi pertahanan wilayah bukanlah sekedar satu fase terakhir

dalam rangka penyelenggaraan operasi pertahanan, akan tetapi

sekaligus (dan inilah yang terpenting) merupakan suatu pematangan

dalam persiapan ofensif balas.

2) Lebih dari itu seluruh operasi pertahanan adalah usaha untuk

memenangkan perang dan bukan sekedar memenangkan pertempuran,

sehingga pada akhirnya konsolidasi dan rehabilitasi harus dapat

dilaksanakan dalam periode yang tidak terlalu panjang.

3) Oleh karena itu maka perlu diletakan beberapa azas yang perlu

dipahami, sebagai berikut :

a) Operasi perlawanan wilayah mempunyai jangkauan

sampai dengan tahap konsolidasi dan rehabilitasi nasional.

b) Presenvasi sumber-sumber kehidupan rakyat harus

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

90

c) Penyelenggaraan logistik wilayah harus berpangkal pada

keseimbangan dan keserasian antara kebutuhan militer dan

kebutuhan masyarakat, karena masyarakat merupakan juga

suatu komponen perlawanan yang membutuhkan dukungan

logistik.

b. Prinsip-prinsip dalam Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Logistik .

1) Dalam operasi perlawanan wilayah, fungsi-fungsi logistik harus

tetap dapat diselenggarakan sungguhpun dalam suatu lingkungan yang

berbeda. Lingkungan yang berbeda ini disebabkan oleh hal-hal

sebagaimana telah diuraikan sehingga akan terjadi pergeseran-

pergeseran dalam aktivitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi

logistik, yang akan banyak tergantung pada pengetahuan, daya

improvisasi dan daya kreasi.

2) Masalah utama dalam lingkungan logistik yang demikian adalah

masalah substitusi. Melalui pengetahuan, daya improvisasi, daya

kreasi dan keberanian, fungsi-fungsi logistik harus tetap dapat

dijalankan.

3) Berpangkal tolak pada masalah pergeseran substitusi ini maka

dapat dirumuskan beberapa prinsip untuk masing-masing fungsi

logistik :

a) Pembekalan.

(1) Titik berat pengadaan adalah :

91

(a) Pembelian setempat tanpa mengurangi

kebutuhan masyarakat.

- Kemungkinan pembelian barang dari

luar daerah yang bersangkutan

divisualisasikan tidak banyak sehingga

sumber barang diandalkan pada apa yang

dihasilkan oleh daerah lingkungan.

- Tetap harus dijaga agar tindakan

pembelian tidak menimbulkan perbedaan

antara persediaan untuk unsur tempur dan

masyarakat, khusus bekal kelas I.

(b) Produksi dengan bahan-bahan serta alat

yang tersedia.

- Bahan mentah dan alat produksi serta

suku cadang sulit untuk didatangkan dari

luar daerah, bahan baku serta alat yang

masih dapat diselamatkan dan dikuasai

termasuk yang dapat diperoleh dari sumber

daerah hendaknya dimanfaatkan untuk

produksi barang kebutuhan.

- Barang yang akan dihasilkan mungkin

akan bersifat lebih sederhana, akan tetapi

tetap mempunyai nilai pakai yang cukup

tinggi untuk tujuan perlawanan.

92

(2) Peningkatan masyarakat penyimpanan dan

distribusi. Prinsip ini sangat erat hubungannya dengan

penghematan, yang menghendaki pengamanan barang

yang sedang disimpan terhadap kerusakan dan

kehilangan melalui tindakan pemeliharaan dalam

penyimpanan, serta perhitungan yang tepat dalam

pendistribusian yang hanya ditujukan pada unsur-unsur

yang benar-benar memerlukan.

b) Pemeliharaan.

(1) Peningkatan persyaratan pemeliharaan dan

penggunaan materiil. Pemeliharaan dan penggunaan

materiil, terutama alat utama yang tidak / sukar diadakan,

harus didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang

luas serta disiplin serta kesadaran.

(2) Pencarian substitusi sarana pemeliharaan melalui

improvisasi dan daya kreasi dengan memanfaatkan

bahan-bahan yang tersedia. Sungguhpun sarana dan

bahan pemeliharaan (minyak, DSB) tidak dapat / sukar

diperoleh, namun pemeliharaan materiil harus tetap

diselenggarakan. Harus diusahakan agar tetap ada

penggantinya, melalui modifikasi suku cadang,

pengolangan bahan alat setempat, dan sebagainya.

93

c) Angkutan.

(1) Pencarian dan penentuan rute-rute angkutan baru.

Jika jaringan jalan raya, kereta api dan sebagainya telah

dikuasai lawan, maka perlu dicari rute-rute baru untuk

tujuan pertempuran maupun pembekalan.

(2) Pencairan substitusi sarana angkutan dengan

menitikberatkan sarana angkutan yang sederhana.

Rute angkutan baru yang banyak hal akan tidak

memungkinkan penggunaan sarana angkutan bermotor,

oleh karena itu perlu dieksploitasikan sarana angkutan lain

sebagai penggantinya, umpamanya : tenaga manusia,

hewan (kuda beban), perahu, sepeda dan pedati.

d) Perawatan Kesehatan.

(1) Peningkatan kemampuan perawatan kesehatan

perorangan. Harus diusahakan agar setiap anggota

mempunyai pengetahuan dan keahlian minimal untuk

dapat memelihara kesehatannya sendiri, membantu

dirinya sendiri bila dalam keadaan sakit / luka atau

membantu rekannya, pengetahuan dan keterampilan

mengenai PPPK harus dikuasai setiap anggota.

(2) Pengadaan alat medis dan bekal medis dengan

pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia. Harus

diketahui dan dipelajari bahan alam apa yang dapat

dipakai untuk pembalut, pelekat dan alat medis lainnya,

94

demikian pula bahan alam sebagai pengganti obat-obatan

jadi.

(3) Pemanfaatan cara-cara pengobatan tradisionil.

Antara lain dapat dimanfaatkan hasil perkembangan dari

jamu.

e) Konstruksi. Pemanfaatan bahan-bahan sumber

kekayaan alam untuk pelaksanaan pekerjaaan konstruksi.

Dalam hal ini divisualisasikan bahwa pekerjaan konstruksi akan

lebih dititikberatkan pada penggunaan bahan seperti bambu,

batang kayu, rotan dan jenis daun-daunan tertentu.

c. Langkah-langkah Persiapan.

1) Untuk dapat melaksanakan logistik wilayah dalam rangka

mendukung operasi perlawanan wilayah, harus diadakan langkah-

langkah persiapan yang meliputi :

a) Persiapan jangka panjang

b) Persiapan jangka pendek

2) Persiapan jangka panjang bertitik berat pada investasi dibidang

manusiawi dan mencakup peningkatan kemampuan yang nantinya

berwujud pengetahuan, daya kreasi dan daya improvisasi. Dalam hal

ini, maka suatu penguasaan (dalam arti pengenalan/familiarisasi)

terhadap sumber-sumber kekayaan alam adalah mutlak. Disamping

itu persiapan jangka panjang meliputi pula tindakan-tindakan seperti

95

Preservasi dari materiil/ bahan yang akan digunakan sebagai logistik

wilayah, serta penentuan tempat-tempat atau titik-titik penyimpanan

dari materiil / bahan tersebut dan rute-rute pembekalan, melalui

kegiatan penelitian dan survei, disertai dengan evaluasi secara terus

menerus.

3) Persiapan jangka pendek lebih bersifat fisik, dan dimulai

menjelang perang.

4) Baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, peranan

pembinaan teritorial melalui aparatur teritorial sangat menentukan.

39. Evaluasi.

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan logistik wilayah !

b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi Perlawanan Wilayah !

c. Bagaimana pengerahan logistik wilayah dalam operasi perlawanan

wilayah . Beri contoh dengan visualisasi !

d. Jelaskan secara singkat tentang pembinaan logistik wilayah !

e. Sebutkan dan jelaskan salah satu azas-azas permbinaan logistik

wilayah dalam rangka penggunaannya untuk kepentingan Operasi Militer !

96

BAB VIII

EVALUASI AKHIR PELAJARAN

(BUKAN NASKAH UJIAN)

40. Umum. Sebagaimana telah diuraikan maksud dan tujuan diberikannya

materi pelajaran Sisbinlog TNI AD. Perwira siswa sebagai kader pimpinan TNI AD

dimasa datang harus mengerti tentang sistem pembinaan logistik TNI AD. Tingkat

penyerapan perwira siswa terhadap seluruh materi pelajaran dapat diukur dengan

kemampuan para perwira siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi

akhir pelajaran.

41. Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi akhir

pelajaran sebagai berikut :

a. Mengapa faktor manusia itu penting dalam Sisbinlog TNI AD ?

b. Uraikan tentang penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD ?

c. Jelaskan tentang pola dukungan logistik dalam Sisbinlog TNI AD ?

d. Apa yang Pasis ketahui tentang Perencanaan, Program dan Anggaran

Logistik ?

e. Bagaimana susunan organisasi logistik TNI AD.

f. Jelaskan bagaimana sistem pengerahan logistik wilayah ditinjau dari

segi hukum / perundang-undangan yang berlaku !

97

BAB IX

PENUTUP

42. Demikian Naskah Sekolah Sementara ini disusun sebagai pegangan Perwira

Siswa Dikreg Seskoad dalam memahami MP. Sisbinlog. Demi kesempurnaan

naskah ini, maka masih diperlukan masukan berupa saran dan tanggapan dari

semua pihak. Naskah ini tentunya bersifat dinamis, masih dapat dikembangkan

seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pembangunan

TNI dimasa datang.