bab iii. al-akham al-khomsa

5
Page | 1 Samun Ismaya, S.H., MHum. BAB III HUKUM TAKLIFI & HUKUM WADH'I A. HUKUM TAKLIFI Setiap perbuatan dan keadaan dalam hukum islam dapat ditentukan hukumnya, perbuatan atau keadaan tersebut ditempatkan di dalam salah satu penggolongan hukum. Perbuatan orang yang dimaksud ialah perbuatan orang yang dapat dibebani hukum atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang menurut istilah disebut mukallaf. Akham artinya hukum, sedangkan khomsah artinya lima sehingga al akham al khomsa artinya lima macam kaidah atau lima katagori penilaian mengenai benda atau tingkah laku manusia dalam Islam. Penggolongan hukum tersebut dinamakan Al Akham al Khomsa atau penggolongan hukum yang lima. Menurut Imam Syafi’i, penggolongan (didasarkan pada sanksinya) tersebut terdiri: a. Wajib Perbuatan atas dasar suruhan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan akan berdosa. Hukum wajib dapat dibedakan menjadi: 1) Ditinjau dari segi waktu untuk melaksanakannya a) Wajib mutlak yaitu; perintah yang tidak ditentukkan waktu tertentu untuk melaksanakannya, misalnya ibadah haji bagi yang sudah mampu.

Upload: samun-ismaya

Post on 15-Sep-2015

178 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Modul Perkuliahan

TRANSCRIPT

  • P a g e | 1

    Samun Ismaya, S.H., MHum.

    BAB III

    HUKUM TAKLIFI & HUKUM WADH'I

    A. HUKUM TAKLIFI

    Setiap perbuatan dan keadaan dalam hukum islam dapat ditentukan

    hukumnya, perbuatan atau keadaan tersebut ditempatkan di dalam salah

    satu penggolongan hukum. Perbuatan orang yang dimaksud ialah

    perbuatan orang yang dapat dibebani hukum atau orang yang mampu

    bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang menurut istilah

    disebut mukallaf.

    Akham artinya hukum, sedangkan khomsah artinya lima sehingga

    al akham al khomsa artinya lima macam kaidah atau lima katagori

    penilaian mengenai benda atau tingkah laku manusia dalam Islam.

    Penggolongan hukum tersebut dinamakan Al Akham al Khomsa atau

    penggolongan hukum yang lima.

    Menurut Imam Syafii, penggolongan (didasarkan pada sanksinya)

    tersebut terdiri:

    a. Wajib

    Perbuatan atas dasar suruhan yang apabila dikerjakan akan

    mendapatkan pahala kalau ditinggalkan akan berdosa.

    Hukum wajib dapat dibedakan menjadi:

    1) Ditinjau dari segi waktu untuk melaksanakannya

    a) Wajib mutlak yaitu; perintah yang tidak ditentukkan waktu

    tertentu untuk melaksanakannya, misalnya ibadah haji bagi

    yang sudah mampu.

  • P a g e | 2

    Samun Ismaya, S.H., MHum.

    b) Wajib muaqqat yaitu; perintah yang ditentukkan waktu untuk

    melaksanakannya, misalnya puasa ramadhan.

    2) Ditinjau dari segi siapa yang wajib mekasanakan

    a) Wajib aini yaitu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap

    orang yang sudah dewasa.

    b) Wajib kifayah yaitu perbuatan yang dapat dilaksanakan secara

    kolektif.

    3) Ditinjau dari segi kuantitasnya

    a) Wajib Muhaddad yaitu kewajiban yang ditentukkan batas

    kadarnya (jumlahnya).

    b) Wajib qhairu muhaddad yaitu kewajiban yang tidak ditentukkan

    batas kadarnya.

    4) Ditinjau dari segi kendungan perintah

    a) Wajib muayyan yaitu suatu kewajiban yang objeknya adalah

    tertentu tanpa ada pilihan lain.

    b) Wajib mukhayyar yaitu kewajiban yang objeknya dapat dipilih

    dari alternative yang ada.1

    b. Sunnah

    Perbauatn atas dasar suruhan atau anjuran yang apabila dikerjakan

    akan mendapatkan pahala sedang jika ditinggalkan tidak berdosa.

    Sunnah dapat dibagi menjadi beberapa macam:

    1) Sunnah amiyah yaitu perbuatan yang diajurkan untuk dilakukan

    oleh setiap muslim.

    1 Abddul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 28.

  • P a g e | 3

    Samun Ismaya, S.H., MHum.

    2) Sunnah Kifayah yaitu perbuatan yang diajurkan untuk dilakukan

    cukup seorang saja.

    3) Sunnah Muakkadah yaitu perbuatan tidak wajib yang selalu

    dikerjakan oleh Rasul.

    4) Sunnah Ghairu Muakkadah yaitu segala perbuatan tidak wajib

    kadang-kadang dikerjakan oleh rasul, kadang-kadang saja

    ditinggalkan.

    5) Sunnah al-Zawaid yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasul

    sebagai manusia.2

    c. Mubah

    Yaitu kebolehan artinya boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Mubah

    dapat dibagi menjadi 3 macam:

    1) Dinyatakan dalam syara tidak berdosa untuk melakukannya

    2) Tidak ada dalil yang mengharamkan

    3) Dinyatakan dalam syara boleh memilih dilakukan atau tidak.3

    d. Makruh

    Lawan dari sunnah, yaitu suatu perbuatan jika dikerjakan tidak

    berdosa sedang jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Makruh

    dibedakan menjadi:

    1) Makruh Tanzih ialah perbuatan yang terlarang bila ditinggalkan

    akan diberi pahala tetapi bila dilakukan tidak berdosa dan tidak

    dikenakan siksa.

    2 Abddul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 28.3 Abddul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 30.

  • P a g e | 4

    Samun Ismaya, S.H., MHum.

    2) Makruh Tahrim ialah perbuatan yang dilakukan namun dasar

    hukukmnya tidak pasti.

    3) Tarkul aula ialah meniggalkan perbuatan-perbuatan yang amat

    diajurkan.4

    e. Haram

    Sebagai lawan dari wajib, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan

    berdosa sedang jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Haram

    dibagi menjadi dua yaitu:

    1) Haram Li Dzatihi yaitu perbuatan yang haram dengan sendirinya

    bukan karena hal-hal lain yang hukumnya haram.

    2) Haram Li Ghairihi yaitu perbuatan yang hukumnya haram karena

    berbarangan dengan perbuatan lain.5

    B. HUKUM WADH'I

    Selain hukum taklifi dalam syariat juga ada hukum wadhi yakni hukum

    yang mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum dan

    hubungan hukum.

    Sebab ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan tanda adanya hukum.

    Misalnya kematian menjadi sebab adanya kewarisan, akad nikah menjadi

    sebab halalnya hubungan suami isteri.

    Syarat adalah sesuatu yang kepadannya tergantung suatu hukum.

    Misalnya syarat mengeluarkan zakat ialah jika telah mencapai nizab

    4 Abddul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 30.5 Abddul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 29.

  • P a g e | 5

    Samun Ismaya, S.H., MHum.

    (jumlah tertentu) dan haul (waktu tertentu), syarat sholat sempurna

    menghadap khiblat.

    Halangan atau mani adalah sesuatu yang dapat menghalangi hubungan

    hukum. Misalnya pembunuhan menghalangi hubungan kewarisan,

    keadaan gila menghalangi untuk melakukan perbuatan atau tindakan

    hukum. Mani adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai penghalang bagi

    adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.6

    6 Abddul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hal. 30.