15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi Dan Teori Kejahatan

1. Pengertian kriminologi

Secara umum, istilah krimonolgi identik dengan perilaku yang

dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan

oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Secara etimologi, kriminologi

berasal dari crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah

ilmu, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.10

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal

yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan

ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi

masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum

serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu

tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari

psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula

masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang

membahas hal yang bersangkut-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang

tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang

sistemis disebut kriminologi.

10 Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, Ruang Lingkup Krriminologi, Remaja Karya, Bandung,

hlm.11.

16

Menurut pandangan Bonger, krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau

murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun

kriminologi praktis. Sedangkan Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan

yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis

memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala

tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi social

(penyakit masyarakat); kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan,

perjudian, alkoholisme, narkotika dan bunuh diri.11

Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan,

adapun pembagiannya;

Kriminologi murni: Antropologi criminal, Sosiologi criminal Psikhologi

criminal, Psikhopatologi, Penologi

Kriminologi terapan: Criminal hygiene, politik criminal, kriminalistik

Defenisi Kriminologi menurut pandangan beberapa sarjana terkemuka,

yaitu: Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-

gejala kejahatan daan tingkah laku yang tidak menjadi sebab-musabab serta

akibatnya. J. constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan

menentukan factor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan

dan penjahat.

E.H Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “ a body of

knowledge regarding crime as a social phenomenon” ilmu dari berbagai ilmu

11 Bonger, W.A., 1962, Inleiding tot de Criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnon, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta, hlm. 7

17

pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena

social. Kriminologi dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu

1. Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum

dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu

tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum

2. Etiologi criminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha

melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam

kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang “paling” utama`

3. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian

kejahatan, baik represif maupun prefentif.12

W.H. Nagel, Kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak

semata-mata etiology, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi

(ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya).

Perkembangan sosilogi hukum semakin memperluas ruang lingkup kriminologi.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analsis tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan

2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi)

3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanannya;

4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (criminal);

5. Pola-pola kiriminalitas dan perubahan social.13

12 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2009, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

hlm.11. 13 Soedjono Dirdjosiswojo, 1994,Op.,cit., hlm.12

18

Lebih lanjut Herman Mannheim (1965) menyatakan bahwa juga termasuk

ke dalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-

undang, pelanggaran udang-undang.

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang

berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang

bersifat non penal. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku

manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan descriptive,

causality dan normative. Kriminologi mempelajari perkembangan dan

pertumbuhan perilaku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan

perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan dalam bentuk individual maupun

terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang dingunakan oleh para penjahat.

Kriminologi mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara

membanding-bandingkan sesuatu kasus tertentu dengan kasus yang lain atau

membandingkan pribadi dan perilaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain.

Lebih lanjut bawengan megatakan bahwa kriminologi tidak sekedar memberikan

bantuan besar pada ilmu hukum pidana, namun berbagai bidang lain, misalnya

sosiologi, ekonomi, psikhiatri, religi bahkan ilmu politik memerlukannya; di luar

ilmu pengetahuan kriminologi pun diperlukan dalam rumah tangga dan organisasi

-organisasi masyarakat, termasuk pula polisi, jaksa, hakim dan petugas Lembaga

pemasyarakatan.14

14 Gerson W.Bawengan, 1977, Masalahh Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Paramita,

Jakarta, hlm.2.

19

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari

berbagi ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia.

Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas (Noach)

meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penologi15

Jika dilakukan pendekatan disiplin hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan

Soerjono Soekanto, maka Kriminologi termasuk dalam disiplin analitis yaitu ilmu

yang mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat.16

Objek Kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat)

itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya

sehingga sampai bebuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat,

ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan

sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu

sudah diketahui, maka disamping pemindahan, dapat di adakan tindakan-tindakan

yang tepat, agar orang tadi tidak lagi bebuat demikian, atau agar orang-orang lain

tidak akan melakukannya.17

Berhubungan dengan ini, terutama di negeri-negeri Anglosaxon,

Kriminologi biasanya di bagi menjadi tiga bagian :

1. Criminal biology , yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan

sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.

2. Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan

masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya).

15 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Op.,cit.,hlm.1. 16 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, P.T.Refiks Aditama,

Bandung,2011,hal.236 17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 14

20

3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus ia

jalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Ada yang berpendapat bahwa nanti kalau perkembangan kriminologi

sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pidana. Sebab kata

mereka itu, meskipun telah berabad-abad orang menjatuhi pidana pada orang yang

berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap dilakukan orang. Ini menandakan

bahwa pidana itu tidak mampu untuk mencegah adanya kejahatan, jadi bukanlah

obat bagi penjahat. Bagaimana akan mungkinnya itu`

Kalau penjahat di ibaratkan orang yang sakit, dan pidana yang bersifat

memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan hal itu

dijadikan obat bagi si sakit tadi, untuk dapat mengobatinya, tentunya terlebih

dahulu di perlukan mengetahui sebab-sebab daripada penyakit itu dan karenannya

yang diperlukan bukanlah pidana yang bersifat member nestapa sebagai

pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan tindakan-tindakan.

Pandangan semacam ini bahwa pidana adalah semata-mata sebagai

pembalasan kejahatan yang dilakukan, sekarang sudah ditinggalkan, dan telah

diinsafi bahwa senyatanya adalah lebih kompleks kalau sekarang sifat pembalasan

masih ada maka itu hanya suatu faset, suatu segi yang kecil. Faset-faset yang lain.

Sehingga menenteramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan

adanya perbuatan pidana di satu pihak dan di lain pihak, mendidik kembali orang

yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat

yang berguna.

21

Dalam aetiologi kriminil pada mulanya terdapat 2 (dua) aliran yang satu

sama lain sangat bertentangan : yang satu terutama mencari sebabsebab dari

kejahatan pada diri si penjahat, pada sifat-siat physic, Physiologisch dan

Psychisch (aliran crimineel-anthropologisch) dan sosial dari si penjahat (aliran

crimineel sociologisch). Bahwa faktor-faktor itu memegang peranan, Melainkan

satu sama lain saling mempengaruhi.18

Cara yang dipakai untuk penyelidikan sebab-sebab kejahatan di sebut

Statistik Kriminil, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistimatis dari luas

kejahatan yang berubah-ubah dan dilihat dalam keseluruhannya dalam macam

ragamnya serta perbandingannya dengan gejala-gejala masyarakat yang lainnya.

Tujuan penyelidikan itu ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang alat-alat

yang berdasarkan ilmu pengetahuan guna membasmi kejahatan (criminele politic).

Adapun ruang lingkup Kriminologi;

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah

yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa defenisi

serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh

sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang

pengetahuan ilmiah ini.19

Dengan demikian, kriminologi menurut Elmer Hubert Johnson merupakan

suatu bidang ilmu studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai;

18 Mr.L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,

hal.335 19 Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1986 Kriminologi

Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

22

1. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas

sumber-sumber kejahatan;

2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu;

3. Pencegahan kejahatan.20

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari

kejahatan yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminl, agar selalu

berpegang pada Batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan

dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi

dengan Batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga

diharapkan obeyel studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih muda lagi,

mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.21

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari

penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang

berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.22 Masih banyak

rumusn-rumusan dari para ahli, namun berkisar seperti contoh di ats. Sebagai

pegangan maka disini dipilih rumusan E.H. Sutherland dan Kethrine S. Williams,

sehingga rumusan ruang lingkupnya sebagai berikut;

Crimology is the body of knowledge, re-garding crime as a social phenomenon; includes the study of: the charac-teristics of the criminal law, the extend of crime, the effects of crime on victims and on society, methods of crime prevention, the attributes of criminals and the characteristics and working of the criminal justice sys-tem.23

20 Gerson W. Bawengan, 1977, Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibat, Pradnya

Paramita, Jakarta, hlm. 4. 21 Romli Atmasasmita 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22. 22 Ibid. hlm.2. 23 Kathrine S. Williams, 1991, Texbook on Criminology, Blackstone Press Limitde, London,

dihubungkan dengan E.H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, Principles of Criminology,

23

Artinya adalah sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang

mempelajari kejahatan sebagai fenomena social yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana

2. Keberadaan kriminalitas;

3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya;

4. Metode penanggulangan kejahatan;

5. Atribut pemjahat;

6. Karakteristik dan bekerjanya system hukum pidana.

Perlu dicatatat dalam rumusan ini adalah:

1. Yang dimaksud dengann studi kejahatan dalam kriminologi dewsa ini adalah

hubungan antara pelakau kejahatan dan korbannya;

2. Karakteristik hukum pidana dan bekerjanya system hukum pidana, tidak

terlepas dari kriminologi dalam hubungannya dengan politik atau kebijakan

criminal dan kebijakann social yaitu pembangunan nasioanal;

3. The body knowledge, yaitu kriminologi dalam hubungan dengan berbagai

ilmu pengetahuan.

2. Konsep kejahatan menurut kriminologi

Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah

mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah manusia. Di tengah

Sixth Edition, J.B. Lippincot Company, Chicago, Philadelphia, New York , hlm.78 dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Op., cit., hlm.12

24

gelombang pro dan kontra terhadap pelaku kejahatan, Nampak adanya usaha

untuk mempelajari hakekat, isi, bentuk dan faktor-faktor penyebab timbulnya

kejahatan, dalam bentuk studi yang sistematis telah dilakukan sejak Adolphe

Quetelet dan Cesare Lombroso pada pertengahan abad XIX.

Usaha usaha untuk mengungkapkan masalah kejahatan secara ilmiah

diwarnai oleh adanya suatu persaingan dan perbedaan sudut pandang anatara mereka

yang digolongkan sebagai kaum emperis dan kaum konseptualis. Kaum emperis

nampaknya sangat gandrung dengan staitistik dan setelah membuat prediksi terhadap

suatu segi-segi tertentu terhadp kejahatan, kemudian mengadakan suatu analisis untuk

menarik suatu kesimpulan tertentu tentang segi-segi yang dimaksudkan. Sebaliknya

kaum konseptual kadang-kadang menghindari dari bukti-bukti yang bersifat

emperis.24 Duan pandangan tentang studi kejahatan tersebut lebih dikenal secaara

populer sebagai aliran lingkungan dan aliran anthropologi. Sesungguhnya dua aliran

tersebut mempunyai kesamaan pandangan yaitu mencari apa sesungguhnya apa yang

menjadi factor penyebab kejahatan, mengapa ada kelompok tertentu dalam

masyarakat yang melakukan kejahatan. Sedangkan pada dewasa ini ada beberapa ahli

kriminologi yang juga mempersoalkan mengapa ada masyarakat yang mematuhi

peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari rangkain uraian tersebut, jelas bahwa kriminologi tidak dapat

dipungkuri berkaitan erat dan ada relevansinya dengan masalah; perilaku,

karakteristik, keadaan, dengan pertanggung jawaban pelaku kejahatan. Studi

masalah kejahatan dewasa ini nampaknya memerlukan tinajauan secara

24 Stephen Schafer, 1969, Thories In criminology, Random House, Preface, dalam Romli

Atmasasmita, 1984, hlm 10.

25

menyeluruh, khususnya dalam konteks perkembangan masyarakat dan struktur

kehidupan masyarakat.

3. Teori sebab-sebab kejahatan

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahju

Muljono,25 etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas

asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Menurut Mudzakkir

dalam Siswanto Sunarso,26 menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siap yang

menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana

posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu

sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan

publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini

dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.

2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang

perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan

esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi

oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative

justice).

Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam teori-teori dan

pendapat para ahli sebagai berikut:

25 Wahju Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.

97 26 Siswanto Sunarso, 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar

Grafika, hlm. 42

26

Teori-Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka

kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat di kelompokkan

menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan)

b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)

c. Social Control (Kontrol sosial)

Berikut penjelasan mengenai ketiga teori-teori di atas dari pendapat para ahli:

a. Teori Anomie

Menurut Emile Durkheim:

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), menekankan

pada “normlessness , lessens social control” yang berarti mengendornya

pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya

diri dalam perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam

pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim,“tren sosial dalam masyarakat industri

perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan

berkurangnya kontrol sosial atas individu”.Individualisme meningkat dan

timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan

kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku

yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada

bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masingmasing

berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat pada struktur suatu

masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil,

27

bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunansusunan sosial berfungsi

dengan baik. Masyarakat seperti itu di tandai oleh kepaduan, kerjasama, dan

kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang

membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi

dysfunctional (tidak berfungsi).

Dari pendapat Emile Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia

tidak terletak pada diri si individu , tetapi terletak pada suatu kelompok dan

organisasi sosial. Dalam Konteks iniliah Durkheim memperkenalkan istilah

anomie sebagai hancurnya keteraturan sisoal sebagai akibat hilangnya

patokan-patokan dan nilai-nilai.Anomie dalam teori Durkheim juga di

pandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan

diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan

ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

b. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori

penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan

sosial (sosial forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-

nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai

kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerahdaerah kumuh,

menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah27:

27 Ibid.hal.54

28

1. Social disorganization

2. Differential association

1. Social Disorganization Theory

Social Disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan

area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi

nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat,

peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. Differential Association

Prof. E.H. Shuterland mencetuskan teori yang disebut Differential

Association Theory sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam

menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:

a. Tingkah laku kriminal dipelajari

b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam

proses komunikasi

c. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di

dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat.

d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknikteknik

melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari

motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasirasionalisasi, dan sikap-sikap.28

e. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui

definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

28 Ibid. hal.56

29

f. Seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang

menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisidefinisi

yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

g. Asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi

kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasinya.

h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-

pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang

berlaku dalam setiap proses belajar.

i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-

kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat

dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut,

karena tingkah laku nonkriminal juga merupakan ungkapan dari

kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama.

Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai

seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya

tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang

secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum.

c. Culture conflict theory

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-

ciri sebagai berikut:29

1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.

29 Ibid.hal.59

30

2. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu

sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

B. Tinjauan umum tentang kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua, bahwa kejahatan

merupakan rechtsdelict atau delik hukum. Delik hukum yang dirasakan melanggar rasa

keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.

Golongan inilah dalam bahasa inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini

adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang legal di artikan sebagai suatu

perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di

masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbutan yang melanggar hukum pidana atau

Undang-Undang yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pertama dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang

melanggar hukum pidana.Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan sepanjang

perbuatan itu tetap sebagai perbuatan itu sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

30 Sutherland berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in violation of the

Criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility of

indecency of an act it is not a crime unless it is prohibitrd by the criminal law.

Pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku

yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada

30 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar,2010, hal.16

31

yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis,sosiologis,

maupun kriminologis31

Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan akan sangat beragam,

di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis

kejahatan yang akan dirumuskan. Sebagai contoh pengertian kejahatan korporasi

(corporate crime), jenis kejahatan ini acapkali digunakan dalam berbagai konteks

dan penamaan. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang

bertentangan dengan moral kemanusiaan.

Kejahatan merupakan suatu perbutan atau tingkah laku yang sangat

ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Van Bemmelen

merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan

merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu

masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu behak untuk mencelanya dan

menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja

diberikan karena kelakuan tersebut.

2. Kejahatan dari sudut pandang kriminologi

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan

bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan

dengan melihat pada kondisi-kondisi structural yang ada dalam masyarakat dan

menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan,

31 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan

Antara Norma dan Realita,P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 55-57

32

kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi

dan politik dalam masyarakat.32

Rumusan kejaahatan dalam kriminologi seakin diperluas. Saran-saran

perhatian diutamakan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis

dan social amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya

korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

Pengendalian social dalam arti luas dipahami sebaagai usaha untuk memperbaiki

atau mengubah struktur politik, ekonomi dan social sebagai keseluruhan. Robert F

Meir mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini

adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun

penggunaan-penggunannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan

penguasa.

Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini diuangkapkan oleh Paul

Mudigdo, dinyatakan bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai praktis dan teori

kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkrit demi

kepentingan Bersama-sama mereka yanh diterbelakangan, guna memperbaiki

posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat. Akan

tetapi bahanya dari praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan

kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya.

Mereka sampai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan

perilaku penyimpangan yang tidak dapat. Dipertahankan oleh karena adanya

generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan

32 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta

2013, hal. 16-18

33

sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak

menyamaratakan orang-orang menjadi obyek-obyek peraturan oleh birokrasi.

3. Kejahatan sebagai tindak pidana

Dengan melihat rumusan pasal 362 dan diatur secara khusus dalam

Undang-Undang No.30 tahun 2009, dapat kita ketahui bahwa kejahatan pencurian

merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang

dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil. Untuk menentukan

suatu tindak pidana pencurian perlu diketahui unsure-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Perbuatan mengambil

2. Suatu benda

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur-unsur subjektif

1. Maksud dari si pembuat

2. Untuk memiliki benda itu sendiri

3. Secara melawan hukum

Perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa

sesuatu benda dibawah kekuasaan yang nyata dan mutlak, untuk dapat membawa

sesuatu benda dibawah kekuasaan yang mutlak, seseorang pertama-tama tentulah

mempunyai “maksud” atau tahap persiapan dan tahap dimulainya pelaksanaan

Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan sejalan

34

dengan perkembangan unsure lain, dalam kejahatan perncurian yakni unsure

benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan

suatu benda dengan jalan :membawa” (dengan tangan) tetapi perbuatan itu ada,

bila dengan cara sedemikian rupa, suatu benda telah berpindah dari temapat

semual ke tempat yang dikehendaki agar dapat dikuasai.33

Suatu benda; Unsur benda dalam kejahatan merupakan objek dari

perbuatan, dalam Pasal 362 KUHP pengertian benda adalah benda berwujud yang

menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak) namun dalam

perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud

dengan alas an bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau

berharga bagi pemiliknya.

Seluruhnya atau sebagian; Unsur kepunyaan orang dalam Pasal 362 KUHP

merupakan terjemahan dari perkataan “oogmerk” perkataan oogmerk ini

pengertiannya sama dengan “opzet” yang dapat diartikan dengan “kesengajaan”

atau dengan maksud.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa delik pencurian sebagai delik

kesengajaan. Kesengajaan ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

dilakukan secara disadari, dimana dalam perbuatan tersebut yang menghendaki

melakukannya serta mengerti pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

33 Suduthukum.com, 20 April 2017. tindak-pidana-pencurian. Diakses pada tanggal 13

maret 2018

35

Menurut A.S Alam: Penanggulangan Kejahatan Empirik terdiri atas tiga

bagian pokok, yaitu:34

1. Pre-Emtif

Yang di maksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal

yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif

adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut terinteralisasi dalam diri

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan

tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada

kesempatan.

2. Preventif

Upaya-Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-

Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam

upaya Preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk di

lakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan

hukuman.

1. Tindak pidana

34 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar,2010, hal.79

36

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

undang- undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung

jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan35

2. Pengertian Pencurian

Dalam Kamus Hukum Pencurian di jelaskan sebagai berikut Curi

atau mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara

tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pencurian terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana

(KUHP) Pasal 362 , ketentuannya sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau

sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki

barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam

puluh rupiah.”

3. Tindak Pidana Pencurian

Percurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal

362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan

35 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.

hlm. 22

37

hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanya-banyaknya

enam puluh rupiah”.36 Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui,

bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara

formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini

adalah perbuatan yang diartikan “mengambil" Menerjemahkan perkataan

“zich toeeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan

selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeeigenen” itu

mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang

ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang

Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,

meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam

pengertian “zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai

benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya

melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

atau denda sebanya-banyaknya enam puluh rupiah”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP , yaitu :

36 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1997, hal. 49.

38

a. Mengambil Barang

b. Barang yang diambil

c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

d. Wujud Perbuatan memiliki barang

a.) Mengambil Barang

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya

segala sesuatu yang berwujud termasuk listrik,gas, tidak berwujud tapi

termasuk barang dalam pasal ini. Unsur dari tindak pidana pencurian adalah

perbuatan mengambil barang Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit

terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan

mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang

cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke

dalam botol yang ditempatkan di bahwa keran itu. Bahkan tenaga listrik

sekarang di anggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan

tenaga listrik it ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.37

b.) Barang yang di ambil

Oleh karena itu sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan

kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini

tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak

mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat di hargai

sebagai suatu kenang-kenangan.

37 Wirjono Prodjodijoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, P.T.Refika Aditama,

Bandng, 2010,hal.14

39

c.) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Noyon-Langemeyer berpendapat “memiliki barang” adalah

menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan

suatu barang menurut kehendak sendiri. Van Bemmelen berpendapat

melakukan suatu perbuatan yang didalamnya tampak suatu niat yang sudah

lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya

memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari Van Bemmelen

sendiri : melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat

untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya. Berbuat sesuatu dengan

suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu

itu si pelaku melanggar hukum, Artinya bertentangan dengan hak orang lain,

mengambil tanpa lain yang berhak.

d.) Wujud Perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual,

menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering

bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi

juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa

persetujuannya, Artinya bertindak seolah-olah sebagai orang yang punya

barang tersebut.

e.) Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian

sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

40

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

5. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Dalam Pasal ini yang menjadi definisi semua jenis delik Pencurian adalah:38

a. Mengambil suatu barang (enig goed),

b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

c. Dengan maksud untuk memilikinya secara,

d. Melawan hukum.

Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan

bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (Komentar W.v.S.), dengan

mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembalian itu harus dengan

maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Koster Henke

menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara

di gadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang,

pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain jika barang itu dikuasai

oleh orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah

pejabat public.39

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

38 jur.Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar

Grafika, Jakarta, 2009, hal.100 39 Ibid, hal.101

41

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP

berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti

(bestanddeel) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362

KUHP ancaman pidanannya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal

363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti ditambahkan

itu ialah:

a. Pencurian ternak;

b. Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi

atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan

kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu.

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan

ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam dengan

pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga

ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat

dirampas. Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku

satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberi pengertian “malam”

42

antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberi pengertian “memanjat”

termasuk juga untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan

sengaja di gali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai

penutup batas.

Pasal 100 memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala

perkakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pegertian tempat tinggal

termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamakas yang tidak di

maksud untuk membuka kunci. Pegertian tempat tinggal termasuk juga alat

pelayar dan alat angkutan yang didiamankan yang tidak di maksud untuk

membuka kunci. Pegertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat

angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat

kediaman, termasuk rumah sakit.

3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP

Dalam Pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri.

Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin

timbul. Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada

akibat.

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang

dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini

adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya

menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikkan 10.000 kali,

43

jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Pencurian ringan, penggelapan

ringan, penipuan ringan, dan seterusnya. Tidak ada dalam KUHP Belanda

(Ned.W.v.S.).

5. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Dalam Pasal ini pencurian nya termasuk pembantuan antar keluarga,

yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak

dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja

dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah dan

semenda) sampai derajad kedua (misalnya antara saudara kandung atau ipar.

D. Tinjauan tentang energi listrik sebagai obyek pencurian

1. Pengertian Energi Listrik

Salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia

adalah energi listrik. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia maka

kebutuhan energi listrik juga meningkat, maka di lakukan berbagai upaya untuk

mendapatkan energi listrik melalui proses efisensi efektif ekonomis.

Energi Listrik adalah salah satu bentuk energi yang berasal dari hasil

gubahan atau perubahan dari energi sebelumnya seperti panas, gerak (kinetik),

potensial, dan lain-lain. Serta di salurkan melalui suatu penghantar (kondektur),

Energi Listrik terjadi dikarenakan adanya gaya gerak listrik pada kumparan

magnet yang berputar secara 1 phasa maupun 3 phasa. Energi listrik adalah

energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam

arus listrik dengan satuan amper (A)dan tegangan listrik dengan satuan volt (V)

dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan Watt (W)untuk

44

menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun

untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan

bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai

sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan

lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa Joule sampai ribuan hingga jutaan

Joule.

2. Tinjauan Energi listrik sebagai obyek pencurian

Energi listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek

pencurian. Pencurian listrik secara umum diatur dalam KUHP namun secara

khusus diatur dalam UU Ketenagalistrikan. Pada tahun 1921 pengertian kata

benda hanyalah diartikan benda yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak

ada benda yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi ada benda yang tidak berwujud dan dapat diambil

yaitu aliran listrik. Pada tanggal 23 mei 1921, Arrest Hoge Road memperluas arti

kata benda yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, sehingga orang yang

melakukan pencurian aliran listrik dapat dipidana.

Hal tersebut dinyatakan dalam Arrest Hoge Road tanggal 23 mei 1921

(NJ. 1921 Halaman 564, W.10728) “ tenaga listrik termsuk dalam pengertian

benda karena ia mempunyai nilai-nilai tertentu”. Untuk memperbolehnya

diperlukan baiya dan tenaga. Tenaga lsitrik dapat dipergunakan untuk kepentingan

sendiri, akan tetapi juga dapat diserahkan kepada orang lain dengan penggantian

pembayaran. Karena pasal 362 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi milik

45

seseorang, maka didalam pengertian benda haruslah tenaga listrik itu dimasukkan

di dalamnya”.

Arrest ini kemudian dikenal dengan Electricties Arrest.40 Dalam kitab

Undang-Undang hukum pidana R. Soesilo juga menegaskan bahwa pengertian benda

termasuk pula daya listrik dan daya gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan

dikawat atau pipa. Dalam sejarah praktik hukum, dengan menerapkan analogi yang

terkenal dan banyak dianut dalam berbagai literature hukum, dalam Arrest Hoge Road

tanggal 23 mei 1921 yang menganalogikan aliran atau tenaga listrik itu dengan

pengertian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, aliran listrik dalam sudut

pandang demikian bukanlah benda . akan tetapi untuk menjangkau keadilan, Hoge

Road telah menggunakan analogi dengan memberi arti baru tentang benda, yakni

“berupa sesuatu dari kekayaan manusia”. Dengan pengertan demikian energi listrik

dapat menjadi objek pencurian. Energi listrik adalah bagian dari kekayaan yang

memiliki nilai ekonomis.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling

sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian aliran listrik. Banyaknya

pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media masa baik itu

media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian listrik biasanya

dilakukan oleh beberapa oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga

maupun dari kalangan pengusaha.

3. Tindak pidana pencurian aliran listrik

40 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap

Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20.

46

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencurian listrik diatur dalam

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan dapat ditemukan rumusan

tindak pidana dalam pasal 49 - pasal 55, yaitu;

a. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini badan

usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang melakukan perbuatan

melawan hukum untuk kepentingan keuntungan usaha sendiri dan kelompok

usahanya. Maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum

Pasal 49 ayat (1) berbunyi;

"Setiap orang yang rnelakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"41

b. Tidak memiliki izin operasi, dalam hal ini terkait izin operasi yang

dimana dilakukan oleh perorangan ataupun dari pihak swasta yang

tidak mempunyai izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (2) berbunyi;

"Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin

operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah"

c. Tidak memiliki persetujuan Pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga

listrik, dalam hal ini penyediaan listrik diarahkan secara merata untuk

41 satuenergi.com/2015/03/pasal-pasal-tindak-pidana-bidang.html, diakses 20 Januari 2018

47

kepentingan masyarakat, apabila maksud dari tujuan tersebut melakukan

penyimpangan tanpa adanya persetujuan pemerintah dan pemerintah

daerah, maka dapat dikatakan pelanggaran hukum ketenagalistrikam

Pasal 49 ayat (3) berbunyi;

"Setiap orang yang rnenjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi

kcpentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

d. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseroang,

dalam hal ini pihak pln dan masyarakat yang melakukan sambungan

kabel tanpa adanya persetujaun dari pihak pln, yang dimana dapat

terjadinya korsleting yang menyebabkan kebakaran

Pasal 50 ayat 1,2,3 berbunyi;

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang rnengakibatkan

matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin

operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

48

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga

diwiljibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.

e. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan

penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini setiap perorangan dan badan

hukum harus memiliki sertifikat dibidang pelatihan P2TL untuk

memenuhi kesalamatan dalam penyediaan tenaga listrik

Pasal 51 ayat 1,2 berbunyi;

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengamhi

kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah.

f. Melakukan Pencurian Listrik, dalam hal ini masyarakat atau koporasi

yang melakukan pencurian aliran listrik tanpa melakukan kontrak

terlebih dahulu kepada pihak pln, atau sudah melakukan kontrak

Bersama pln tapi diketahui melakukan sendiri penambahan daya energi

tanpa adanya persetujuan dari pln

Pasal 51 ayat 3 berbunyi;

49

"Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara

melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan

denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)"

g. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, dalam hal

ini seseorang yang melakukan penyambungan listrik dari rumah tanpa

adanya izin itu sendiri dari pemilik rumah

Pasal 52 berbunyi;

"Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak

memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan

tanaman sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

h. Kegiatan Usaha Penunjang Tanpa Izin, dalam hal ini oknum dari pihak

pln ataupun swasta yang tidak mempunyai izin dari pln itu sendiri untuk

melakukan kegiatan penyambungan dari tiang listrik milik pln

Pasal 53 berbunyi;

"Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

i. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO), dalam

hal ini pihak pln melakukan instalasi harus mempunyai sertifikat laik

50

operasi itu sendiri untuk mengantisipasi kejadian yang merugikan diri

sendiri, dan masyarakat tentunya

Pasal 54 ayat (1) berbunyi;

"Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat

laik operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

j. Memproduksi, mengedarkan, atau memper jualbelikan peralatan dan

pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional

Indonesia (SNI)

Pasal 54 ayat (2) berbunyi;

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memper jualbelikan

peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar

nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (5) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tambahan Jika Tindak Pidana Dibidang Ketenagalistrikan Dilakukan Oleh

Badan Usaha.

Pasal 55 berbunyi;

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 49 sarnpai

dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap

badan usaha dan/atau pengurusnya

51

(2) Dalam ha1 pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal

ditambah sepertiganya.

Berdasarkan penjelasan dari penjelasan bab II diatas dapat kita ketahui

bahwa kejahatan pencurian aliran listrik muncul dikarnakan adanya

penyimpangan dalam masyarakat yang dimana ingin memiliki daya listrik

yang besar dengan biaya yang murah. Dalam kasus tersebut awalnya kita

harus mengetahui terlebih dahulu apa sebab-sebab yang mengakibatkan

masyarakat ataupun korporasi melakukan hal menyimpang dari norma-norma

hukum yang ada, setelah mengetahui subjek hukum dan objeknya tersebut.