laporan tahunan 2018 - kpk.go.id · b. memberi rekomendasi sanksi kepada institusi yang berwenang....

2 0 1 8L A P O R A NT A H U N A N

SAKSIfestival Lagu

Dongen

Anak

CALON KEPALADAERAH

KOTAKSUARA

PILKADA

Pilih saya

MOHONANTRI

II

SAKSIfestival Lagu

Dongen

Anak

CALON KEPALADAERAH

KOTAKSUARA

PILKADA

Pilih saya

MOHONANTRI

I

VISI

MISI

Bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

IV

V

DAFTAR ISILIH AT

LAWAN

LAPORKAN

Keliling Dekati Publik

Modal Tingkatkan Kinerja

Pantau Layanan Dalam Jaringan

Agar Antikorupsi Tak Surut Generasi

Berangkat Ke Penjuru Negeri

Ikat Sektor Privat

Tambah Baik Sistem Politik

Antikorupsi Masuk Sekolah

Kumpulkan Amunisi Antikorupsi

Lintas Batas Teritorial

Tidak Setengah Hati

Bantu Daerah Berbenah

Berdayakan Potensi Organisasi

Buka Semangat Baru

Kolaborasi Cegah Korupsi

14

16

26

28

30

34

36

38

40

42

44

46

50

52

54

60

64

66

68

70

Kau Ku Kejar, Kau Ku Tangkap

Kotak Pandora Operasi Tangkap Tangan

Serius Urus Kasus

Kembalikan Amanat Rakyat

Saling Bantu Cari Titik Temu

Awas(i) Hartamu!

Gratifikasi Bukan Rezeki

78

80

VIII

5 NAKHODA

Laode M Syarif

Agus RahardjoBasaria Panjaitan

Lemoambo, Pulau Muna, 16 Juni 1965

Magetan, 28 Maret 1956Pematangsiantar, 20 Desember 1957

Kita harus terus menanamkan nilai anti korupsi di kalangan pemuda. Kadang kita tidak sabar, tapi tidak bisa didorong-dorong. Yang pasti, kita harus setia dan jangan pernah bosan memerangi korupsi.

Generasi Muda harus disadarkan virus korupsi sudah sangat menyebar, KPK tak bisa kerja sendiri, semua harus bergerak!

Perempuan harus bisa mengatakan tidak pada korupsi dan menjadi agen perubahan, karenanya kaum ibu harus mengetahui celah-celah korupsi.

IX

Saut Situmorang

Alexander Marwata

Desa Mayang, Kab. Simalungun, 20 Febuari 1959

Klaten, 26 Februari 1967

Kepahlawanan versi generasi now adalah antikorupsi, apapun profesi dan passionnya, harus penuh integritas dan komitmen melawan korupsi!

Kita harus membangun budaya baru yakni budaya antikorupsi, kejujuran, dan integritas terutama di kalangan generasi muda.

Pimpinan KPK

TIm Penasihat

SekretariatJenderal

KedeputianBidang

PIPM

KedeputianBidang

INDA

KedeputianBidang

Penindakan

KedeputianBidang

Pencegahan

SekretariatKedeputian

Bidang Pencegahan

DirektoratPP LHKPN

DirektoratDikyanmas

DirektoratPenyelidikan

DirektoratPenyidikan

DirektoratPenuntutan

DirektoratMonitor

DirektoratPinda

DirektoratPJKAKI

DirektoratPengawas

Internal

DirektoratPengaduanMasyarakat

DirektoratPenelitian dan

Pengembangan Unit KerjaLabuksi

Unit KerjaKoordinasi

Wilayah

Kelompok KerjaStrategis Pimpinan

SekretariatPimpinan

Juru Bicara

Unit KerjaPusat Edukasi

Antikorupsi


Bidang Penindakan


Bidang INDA

SekretariatKedeputianBidang PIPM

Biro Hukum

Biro HubunganMasyarakat

Biro Perencanaan

dan Keuangan

Biro Sumber

Daya Manusia

Biro Umum

X

XI

Dua ribu delapan belas bukan ta-hun yang membuat kami puas. Tak mudah menjadi lembaga

yang bernas. Apalagi serangan balik se-makin ganas. Mungkin dari koruptor, atau pihak anonim yang masih saja be-bas. Maksudnya jelas: membuat gerak kami terbatas, atau terpangkas. Namun rasa takut tak pernah menjadi pilihan.

Korupsi memang kejahatan luar biasa yang harus binasa. Hak rakyat terus-ter-usan disikat tanpa lihat akibat. Supaya kaya, para koruptor mengerahkan sega-la upaya. Tak peduli jika harus membuat yang lain tak berdaya.

Operasi tangkap tang-an tak bisa jadi s atu - s atuny a jalan. Pence-gahan juga terus kami per-juangkan. Tak ada yang lebih ringan,

keduanya harus diseimbangkan. Inova-si juga terus kami lakukan dalam proses koordinasi dan supervisi. Sesuai porsi. Se-suai fungsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan te-rus berjalan. Bukan dengan kesempur-naan. Tapi dengan modal kepercayaan. Karena rakyat harus merasakan kese-jahteraan. Bukan melulu kesengsaraan padahal negerinya penuh kekayaan.

SEMANGAT PAGI !

KELILING DEKATI PUBLIK

PESERTA

Komisi Pemberantasan Korupsi menempuh jarak seribu dua ratus enam puluh empat Kilometer un-tuk mendekat ke publik. Melalui program Bus Jelajah Negeri KPK berkeliling ke sebelas kota untuk berin-teraksi langsung dengan masyarakat di sana. Mulai dari pengaduan masyarakat hingga permainan anak-anak digelar KPK langsung di alun-alun setiap kota.

19.216

14

Keliling Dekati Publik

KELILING DEKATI PUBLIK

PESERTA

Komisi Pemberantasan Korupsi menempuh jarak seribu dua ratus enam puluh empat Kilometer un-tuk mendekat ke publik. Melalui program Bus Jelajah Negeri KPK berkeliling ke sebelas kota untuk berin-teraksi langsung dengan masyarakat di sana. Mulai dari pengaduan masyarakat hingga permainan anak-anak digelar KPK langsung di alun-alun setiap kota.

19.216

15

106Rekomendasi Yang Telah Dilaksanakan

Penegakkan Hukum

Penerimaan Negara

PendidikanKesehatan

Inf rastruktur

Ketahanan Pangan

Rp

42

1523

3

Pengukuran

Studi

Kajian

Monitoring

Piloting

Migas

Sumber Daya Alam

Reformasi Birokrasi

16

MODAL TINGKATKAN KINERJAKorupsi tak berhenti hanya dengan penangkapan saat transaksi. Untuk itulah Komisi Pemberantasan Ko-rupsi selalu menjalankan berbagai fungsi. Salah satunya adalah den-gan mengkaji. Sistem pengelolaan administrasi menjadi salah satu yang harus dibenahi. Melalui fungsi ini, KPK kemudian memberi berb-agai rekomendasi kepada semua lembaga di seluruh negeri.

106Rekomendasi Yang Telah Dilaksanakan

Penegakkan Hukum

Penerimaan Negara

PendidikanKesehatan

Inf rastruktur

Ketahanan Pangan

Rp

42

1523

3

Pengukuran

Studi

Kajian

Monitoring

Piloting

Migas

Sumber Daya Alam

Reformasi Birokrasi

17

18

Buat Dasar PerbaikanPerbaikan yang disasar membutuhkan dasar. KPK buat pemetaan supaya tahu yang harus dilakukan. Empat penguku-ran menjadi awalan, akan menjadi tindak lanjut kemudian. Supaya perbaikannya tak nyasar.

Survei Penilaian IntegritasMengukur risiko korupsi di 36 instansi kementeri-an/lembaga/pemerintah daerah

responden internal mendengar praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai

20,11%instansi peserta survei, ada suap/gratifikasi dalam kebijakan karirnya

82%instansi peserta survei masih meminta uang ke masyarakat dalam pemberian layanan

88%

2 dari 10 pegawai di instansi peserta survei melihat pelapor praktik korupsi dikucilkan, diberi sanksi atau dihambat karirnya

19Modal Tingkatkan Kinerja

Survei Partisipiasi PublikMengukur persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai ko-rupsi dan KPK

SANGAT RENDAH RENDAH CUKUP TINGGI

SANGAT TINGGI

Indeks Partispasi Publik

59,52

Indeks Partispasi Pemerintah

Indeks Partispasi Swasta

Indeks Partispasi Masyarakat

71,23

53,46

45,11

Menganggap korupsi adalah hal umum/sering terjadi di Indonesia

Menyebut Indonesia berada di level cenderung korup-sangat korup

Dua besar pelaku korupsi menurut masyarakat Penyebab terjadinya korupsi menurut masyarakat

Rendahnya hukuman koruptor > 63%Anggota DPR/DPRD> 77%Penegakan hukum lemah > 72%Kepala Daerah > 97%

Masyarakat MasyarakatPemerintah PemerintahSwasta Swasta

78% 98%24,3% 70%62,5%

91%

20

Indeks Penegakan Hukum KPK

Survei Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2018

71,03% %Tahun 201862,27 %

Tahun 2016

Keberhasilan proses pen-egakan hukum di KPK meningkat

survei dilakukan kepada 198 calon kepala/wakil kepala daerah yang kalah. Mahar yang harus dibayar calon kepala daerah: 50-500 juta/kursi di DPRD, tergantung partai, semakin besar partainya, mahar se-makin mahal. (hasil wawancara mendalam)

21

Harapan Pemberi Sumbangan :

% %donatur berprofesi sebagai

pengusaha dari kalangan keluarga

donatur berprofesi sebagai pengusaha dari kalangan non-

keluarga

mengharap berupa kemudahan prizinan

38,1 40,9

mengharap kemudahan untuk ikut tender proyek

pemerintah

mengharap keamanan dalam menjalankan bisnis

%95,4%90,7%84,8


22

Jalan Terang Hapus Yang Curang Penyempurnaan

e-catalogue alkes

Kemenkes dan LKPP membuat cetak biru pemenuhan alkes di e-catalogue (peningkatan jumlah produk dan penataan konten)

Pembentukan komponen pembentuk harga dasar untuk dasar negosiasi harga tayang oleh LKPP.

Penutupan fitur negosiasi, diganti menjadi fitur pilihan (komponen harga tambahan dan pembelian jumlah besar)

Penyempurnaan regulasi untuk menjadi pedoman penilaian kebutuhan dan pemilihan alat kesehatan.

Saran PerbaikanMasuk ke dalam lima besar korup-si di sektor kesehatan, KPK me-lihat ada yang perlu diperjuang-kan dalam pasar alat kesehatan. Pembelian yang tak sesuai kebu-tuhan, membuat alat kesehatan terabaikan. Dengan anggaran men-capai Rp36 triliun tahun ini, KPK merasa ini perlu dievaluasi. Laku-kan kajian, beri rekomendasi. KPK berharap ini jadi benderang yang menghapus curang.

PermasalahanHulu Hilir

23

Jumlah alkes dan penyedia relatif sedikit

PBJ “konvensional” alkes masih banyak

1. Bottlenecking proses pendaftaran produk ke e-catalogue

2. Tidak standarnya mekanisme negosiasi oleh pokja alkes

3. Tidak ada standar komponen pembentuk harga tayang

1. Tidak semua produk tayang di e-catalogue alkes adalah alkes

2. Tidak ada standar penyajian informasi alkes

3. Fitur negosiasi pembeli dan penyedia berpotensi korupsi

E-catalogue sebagai solusi belum optimal

Penyedia

7%Produk

35%

e-catalogue

58%Transaksi

Penyebab Akibat

Potensi Masalah


PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa

24

MimpiCitarum HarumCitarum disebut sebagai sungai ter-

panjang di Jawa Barat. Ia mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/

kota, dan menyuplai irigasi lahan pertani-an sekitar 420.000 hektar. Sungai ini bah-kan sudah ada dan menjadi saksi sejarah lahirnya kerajaan Hindu tertua di Nusan-tara, Tarumanegara.

25

penanganan Sungai Citarum. Tak ada yang selesai, malah jadi semrawut.


Kajian KPK menjadi salah satu pendorong

dan referensi perbaikan Citarum. Setelah melalui

berbagai proses, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018. Dalam satu

komando, semua pihak kompak berbenah.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korup-si pun mengatakan masih ada 23 persoalan lain yang ditemukan tim Litbang KPK dalam kajian Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air, Kawasan Hulu, tahun 2017.

Kajian tersebut menyebutkan banyak pihak jadi part of the games. tumpang tindih tugas antarpemangku kepentingan jadi urusan. Lewat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, permasalahan ini terjawab. Dalam satu komando, semua pihak kompak berbenah.

Ada lima hal yang difokuskan dalam Perpres ini, upaya terobosan dan penguatan program yang telah dilakukan, keterpaduan antarin-stansi dan pemangku kepentingan, integrasi kewenangan pusat dan daerah (provinsi, ka-bupaten/kota), pelibatan TNI: Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu.

Air memang bukan isu kece. Sektor ini jadi prioritas kesekian bahkan abaian. Calon kepala daerah pun tak pernah ada yang ber-kampanye tentang air untuk tolak ukur pe-merintahannya kelak.

Krusialnya lagi, sungai sebagai sumber ke-hidupan bagi masyarakat dan dunia usaha berpotensi menyebabkan konflik kepentin-gan dalam pengelolaannya. Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu masalah dalam

Ketidakpastian payung hukum dalam pen-gelolaan sumber daya air juga yang teruta-ma. Pabrik dengan enteng membuang lim-bahnya ke sungai tanpa IPAL. Perpres jadi momentum “bersih-bersih” pen-egakan hukum, ada yang di relokasi, ada yang dikenai sanksi, dan ada pula yang ditu-tup. Citarum dapat kembali pulih asal pen-egakan hukum tidak ogah-agih.

26

Jalan Terang Hapus Yang CurangKabar burung kecurangan dalam sektor kesehatan perlu penanga-nan. Dari pihak rumah sakit hingga pasien bisa dijadikan objek bahkan sebagai pelaku kecurangan. Kecu-rangan bisa dilakukan dengan sen-gaja atau memang tak mengerti alur kerja. Semua pihak terutama kementerian kesehatan harus terus pasang mata agar melek keseha-tan.

POTENSI FRAUD

Phantom Billing: Tagihan biaya tanpa pelayanan.

Fragmentasi/unbundling: kesengajaan memecah pelayanan medis.

Unncessary treatment: Tindakan medis yang tidak diperlukan pasien.

27Modal Tingkatkan Kinerja

OBJEK PILOTING HASIL PILOTING

Tindakan medis yang tidak perlu dalam operasi katarak. 2014-2017. ± 914rb kasus dengan biaya Rp61,6 Triliun.

Perlu ada perbaikan dalam pedoman pencegahan, termasuk pedoman deteksi dan penyelesaian kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional:

1. Penjelasan lebih rinci upaya pencegahan yang perlu dilakukan masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan lingkup organisasinya.

2. Dalam rancangan Permenkes tentang Penanganan Kecurangan JKN, harus disebutkan secara eksplisit kelembagaan Tim Penyelesaian Kecurangan Pusat beserta tugas, fungsidankewenangannya,diantaranya: a. Meminta institusi yang berwenang untuk melakukan audit medis dan audit investigasi. b. Memberi rekomendasi sanksi kepada institusi yang berwenang. c. Menyampaikan hasil pemeriksaan/audit kepada penegak hukum.

Pelayanan fisioterapi melebihi rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia

± 68% rumah sakit kelas A hingga D tidak memenuhi Standar Jumlah Tenaga Medis sesuai Permenkes 56/2014.

RpKlaim non-kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (persalinan dan rawat inap).

Potensi perpindahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

Potensi pembayaran norma kapitasi yang tidak sesuai dengan ketersediaan tenaga medis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

*KIP : Kartu Indonesia Pintar PIP : Program Indonesia Pintar BOS : Bantuan Operasional Sekolah DPM PTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

4

17.405

Pengguna Aktif

Pengunduh

2.109

Sektor yang dipantau aplikasi JAGA

34 Provinsi537 Kota/ Kabupaten

Profil DPM PTSPProfil DPM PTSP

Jaga Perizinan

9 Indikator Panduan PerizinanStatistik DPM PTSP

Jaga Pendidikan 48.913 Desa74.955 Desa

Profil Dana Desa

Jaga Desa

Pengaduan Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa

3.062 Rumah Sakit10.051 Puskesmas97.966 Puskesmas

Profil Profil

Dana Kapitasi Tempat Tidur Rawat Inap

Jaga Kesehatan

831 Rumah Sakit

320.811 Sekolah14.691.602 Sekolah55.818 Sekolah29.046 Sekolah3.998 Sekolah501.575 Sekolah

Profil KIP

PPDB Tata Kelola Anggaran

BOS

Jaga Pendidikan

Panduan PIPPanduan BOS

28

PANTAU LAYANAN DALAM JARINGAN Pelayanan yang baik adalah hak publik. Melalui aplikasi JAGA, sejak 2016 masyarakat bisa memantau kualitas pelayanan publik. Mes-ki baru empat sektor yang bisa diawasi, jumlah pengunduh dan penggunanya terus bertambah. Memasuki tiga tahun melayani publik, JAGA terus berinovasi agar apik. Komisi Pemberantasan Ko-rupsi akan terus meningkatkan kualitas supaya hak publik tetap terjaga.

*KIP : Kartu Indonesia Pintar PIP : Program Indonesia Pintar BOS : Bantuan Operasional Sekolah DPM PTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

4

17.405

Pengguna Aktif

Pengunduh

2.109

Sektor yang dipantau aplikasi JAGA



Jaga Perizinan


Jaga Pendidikan 48.913 Desa74.955 Desa

Profil Dana Desa

Jaga Desa



Profil Profil

Dana Kapitasi Tempat Tidur Rawat Inap

Jaga Kesehatan

831 Rumah Sakit

320.811 Sekolah14.691.602 Sekolah55.818 Sekolah29.046 Sekolah3.998 Sekolah501.575 Sekolah

Profil KIP


BOS

Jaga Pendidikan


29Pantau Layanan dalam Jaringan

30

Gedung Merah Putih Komisi Pemberan-tasan Korupsi selalu menyediakan ruang untuk siapapun. Tak peduli usia, tingkat pendidikan, profesi, dan latar belakang. Syaratnya hanya satu: antikorupsi.

AGAR ANTIKORUPSI TAK SURUT GENERASI

Agar Antikorupsi Tak Surut Generasi

SMP

284Peserta

Pendidikan Tinggi

2905Peserta

K/L

113Kegiatan

CSO

301Peserta

SD

20Peserta

SMA

1129Peserta

PESERTA AUDIENSI

31

Kegiatan Sosial isas i

Kegiatan Sosial isasi LHKP N

Pemenuhan Narasumber oleh KPK

46.055 285peserta dari kegiatan

635 kegiatan

164 kali

oleh Pimpinan292 kali

oleh Pegawai

Pendidikan Swasta Komunitas Media & Kampanye Politik

43Kegiatan

125Kegiatan

22Kegiatan

22Kegiatan

64Kegiatan

127kali

57KOTAKSUARA

Pendidikan Pemerintah

Politik

kali

Media

Komunitas Swasta

kali

45

kali

kali

kali

11

21

36

456 kalimemenuhi undanganmenjadi narasumber

32

BERANGKAT KE PENJURU NEGERILupa pulang, jarang di kantor. Pegawai Komisi Pemberantasan Ko-rupsi berangkat ke tiga puluh empat provinsi, tanpa kecuali untuk menyebarkan pemahaman antikorupsi. KPK terus hadir di seluruh penjuru negeri demi Indonesia bebas korupsi.

Kegiatan Sosial isas i

Kegiatan Sosial isasi LHKP N

Pemenuhan Narasumber oleh KPK

46.055 285peserta dari kegiatan

635 kegiatan

164 kali

oleh Pimpinan292 kali

oleh Pegawai

Pendidikan Swasta Komunitas Media & Kampanye Politik

43Kegiatan

125Kegiatan

22Kegiatan

22Kegiatan

64Kegiatan

127kali

57KOTAKSUARA

Pendidikan Pemerintah

Politik

kali

Media

Komunitas Swasta

kali

45

kali

kali

kali

11

21

36

456 kalimemenuhi undanganmenjadi narasumber

Berangkat ke Penjuru Negeri 33

34

Hak Yang Kembali

Seorang kepala sekolah di Desa Ci-herang, Lebak, Banten, gelagapan saat dikonfirmasi soal penerimaan

Kartu Indonesia Pintar di sekolahnya. Sang kepala sekolah terpaksa ditanyai karena murid-murid yang seharusnya me-nerima KIP di sana, mengaku tak pernah mendapatkan haknya.

Tak habis akal, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan Forum Limasakti Pande-glang, Banten langsung memeriksa di ap-likasi JAGA yang memuat data 18.248.287 penerima KIP. Dalam data JAGA, di se-kolah tersebut ada 305 penerima KIP. Terang-terangan, Tim KPK kemudian menunjukkan data tersebut.

Panik. Sang kepala sekolah pun bak ter-tangkap basah. Ia kemudian mengelu-arkan buku tabungan dari jok motornya.

Tidak sekaligus. Tim KPK harus bertanya dan memastikan berkali-kali. Hingga akh-irnya keluarlah semua buku tabungan.

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan Forum Limasakti Pandeglang, Banten di enam desa di Provinsi Banten 7-9 September 2018, terungkaplah selama empat tahun, KIP tak pernah diterima oleh para siswa di seluruh sekolah di desa-desa di Keca-matan Picung, Pandeglang, Banten.

Akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan surat perintah bagi setiap sekolah di wilayah tersebut un-tuk segera menyerahkan buku tabungan dan ATM Program Indonesia Pintar (PIP) kepada semua siswa, dan melakukan so-sialisasi kepada orangtua siswa penerima PIP.

Berangkat ke Penjuru Negeri

Kartu Indonesia Pintar

35

Masyarakat memang menerima uang se-besar Rp 100-200 ribu per semester. Seko-lah menyebutnya sebagai sisa dana Ban-tuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini lebih kecil dari manfaat Program Indone-sia Pintar, yakni sebesar Rp 450 ribu untuk siswa Sekolah Dasar dan Rp 750 ribu untuk siswa Sekolah Menengah Pertama dan Rp 1 juta untuk siswa SMA/SMK/SLB.

Sejak kejadian ini, Tim KPK dan Forum Limasakti Pandeglang, Banten, men-dampingi dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Forum Limasakti

Pandeglang, Banten adalah forum yang pembentukannya didorong oleh KPK. Fo-rum ini adalah kolaborasi antara komunitas di Pandeglang sebagai wakil masyarakat, dan pemerintah daerah. Melalui forum ini, KPK mengajak masyarakat dan pemerin-tah daerah untuk mengidentifikasi mas-alah-masalah yang terjadi di daerahnya, kemudian mencari solusi dan menyusun rekomendasi atas masalah tersebut.

Berangkat ke Penjuru Negeri

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan KPK di enam

desa di Provinsi Banten 7-9 September 2018, terungkaplah

selama empat tahun, KIP tak pernah diterima oleh para siswa di seluruh sekolah di

desa-desa di Kecamatan Picung, Pandeglang, Banten.

36

IKAT SEKTOR PRIVATJadi pihak yang selalu terlibat, sektor privat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Khusus untuk sektor ini, KPK membuat program Profesional Berintegri-tas (PROFIT) sebagai pedoman pencegah-an korupsi.

55 Ahli PembangunIntegritas

Ahli Pembangun Integritas adalah orang yang ter-sertifikasi untuk menjamin jalannya kepatuhan di seti-ap perusahaan. Se-hingga bisa memi-nimalisir terjadinya potensi tindak pi-dana korupsi.

34 Provinsi KAD Berada

Komisi Pemberantasan Ko-rupsi membentuk Komite Ad-vokasi Daerah sebagai forum komunikasi dan advokasi an-tara regulator dan pelaku us-aha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyam-paikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dih-adapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berin-tegritas.

5 Sektor Komite Advokasi NasionalHulu Migas, Infra-struktur, Keseha-tan, Pangan, dan Kehutanan

37

Panduan Teknis Pencegahan Sektor UsahaPanduan ini dapat digunakan oleh korpora-si di Indonesia sebagai acuan minimum da-lam membangun dan menerapkan sistem pencegahan korupsi dalam korporasi. Pen-erapan panduan ini dalam korporasi bukan-lah suatu jaminan hilangnya pertanggung-jawaban pidana kepada korporasi apabila tindak pidana pidana korupsi masih terjadi. Namun demikian panduan pencegahan ko-rupsi ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusannya kepada korporasi yang terlibat kasus tindak pidana.

Pedoman Penanganan TPPU di Pasar Modal Buku pedoman ini memberikan cahaya di ujung lorong, baik bagi sektor swasta dan khususnya aparat penegak hukum untuk membantu memperjelas kegiatan TPPU yang dilakukan koruptor sehingga memu-dahkan proses penegakan hukum. Bagi sektor swasta buku ini berbicara tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan melakukan kepatuhan, cara mudahnya ialah PDCA (Plan-Do-Check-Ac-tion).

DuaBuku Pedoman Antikorupsi

Ikat Sektor Privat

38

TAMBAH BAIK SISTEM POLITIK Strategi Implementasi

SIPP1. Mendorong lima komponen inti integ-

ritas partai politik sebagai bagian dari perubahan Undang Undang Nomor 2 Ta-hun 2011 Tentang Partai Politik.

2. Penegakan aturan internal partai secara tegas untuk menjaga parpol dan politisi dari kegiatan yang merugikan internal parpol.

3. Implementasi sistem integritas dalam internal parpol perlu diadopsi dalam ke-bijakan partai politik secara menyeluruh.

4. Pelaksanaan monitoring secara bulanan maupun triwulanan untuk memastikan pelaksanaan sesuai perencanaan.

5. Sosialisasi SIPP melalui internal dan ek-sternal partai politik.

39

16 partai peserta pemilu sepakati pakta integritas.

Tambah Baik Sistem Politik

40

ANTIKORUPSI MASUK SEKOLAH

Kementerian sepakat mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia.

5

Antikorupsi Masuk Sekolah 41

1. Menyusun kebijakan yang mewa-jibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selam-bat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;

2. Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jen-jang pendidikan;

3. Melakukan pendampingan pelak-sanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;

4. Menyiapkan sumber daya manu-sia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus/ pokja yang memadai dalam realisasi ren-cana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;

5. Menyusun dan melaksanakan ke-bijakan yang mendukung efek-

tivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;

6. Melakukan monitoring dan evalua-si pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Bu-daya Antikorupsi dan penerapan Tata Kelola Pendidikan dan Bersih dan Baik;

7. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mendorong pen-erapan Tata Kelola yang Bersih dan Baik di setiap jenjang pendidikan;

8. Mendorong Tata Kelola yang Bersih dan Baik melalui Manajemen Bisnis Berbasis Sekolah (MBS);

9. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan trans-paransi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui plat-form JAGA-KPK.

9 Poin Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi:

42

KUMPULKAN AMUNISI ANTIKORUPSIPerjuangan memberantas korupsi bukan milik penegak hukum saja. Tak kuasa menindak bukan berarti tak bergerak. Publik punya cara sendiri un-tuk membasmi korupsi yang membuat rugi sana sini. Setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi menyediakan wadah untuk para pegiat dan peng-giat antikorupsi menuangkan karya dan ide segar-nya. Karena KPK tidak pernah bisa bekerja sendiri. Dan amunisi antikorupsi harus terus terisi.

Kumpulkan Amunisi Antikorupsi

Jaga Pendidikan

Jaga Pendidikan

ANTI-C

OR

RU

PT ION SUMMIT

Anti Corruption Summit

221 Karya yang masukSuara

AntiKorupsi

Saya Perempuan AntiKorupsi

Jambore Komunitas Antikorupsi

Anti Corruption Film Festival

Sekolah Pemuda Desa

9 Lagu Terbaik

100 Peserta

20 Ide Proposal

387 Karya Film

7 FilmTerbaik

150 Peserta

114 Pendaftar

10 IdeTerpilih

1885Agen di 34 Provinsi

378

43

44

LINTAS BATAS TERITORIAL

Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa kerja sendiri. Bukan gombal, soalnya korupsi bukan hanya mas-

alah nasional. Wajib bekerja total, KPK juga mengambil langkah menembus teritorial dengan menjalin kerja sama internasional.

Biro Investigasi Federal Amerika Seri-kat (FBI) adalah salah satu lembaga yang menjadi mitra KPK dalam penanganan kasus. Tahun 2018, KPK menggandeng FBI untuk mengumpulkan dan mencari bukti-bukti kasus KTP elektronik yang berada di Amerika Serikat. Kerja sama ini, sangat membantu KPK dalam mengung-kap kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,3triliun itu.

Masih pada tahun ini, KPK mendapatkan bantuan dari Malaysian Anti-corruption

Commission (MACC) dan Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Kerja sama ini dilakukan untuk memu-langkan Eddy Sindoro. Dia adalah terseng-ka kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lari ke luar negeri sejak tahun 2016.

Bukan hanya soal penanganan kasus. KPK ikut serta dalam berbagai forum dunia un-tuk memberantas korupsi. Baik bilateral maupun multilateral. Pada 27 November 2018, KPK menggelar Diskusi Publik Hasil Review Konvensi PBB Antikorupsi (UN-CAC) di Gedung Merah Putih KPK. Diskusi ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Kementerian Luar Negeri, Staff Ahli Bappenas, dan Pejabat Tinggi United Na-tion Office on Drugs and Crime (UNODC), serta ratusan peserta yang berasal dari Ke-

45

menterian lembaga, akademisi, CSO, sek-tor swasta dan media.

Diskusi ini digelar untuk mendorong dan mengingatkan kembali seluruh pemangku kepentingan untuk melak-sanakan seluruh pasal dalam UNCAC yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

KPK juga menjadi bagian dalam forum G20. Dalam kerangka kerjasama G20 bidang antikorupsi , KPK mendorong im-plementasi transparansi Beneficial Own-ership (BO) di Indonesia melalui kajian Analisis Kesenjangan antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat Korporasi/Perikatan Lainnya di Indonesia dengan Standar In-ternasional. KPK juga memiliki peran aktif dalam menyusun kesepakatan High-Le- vel Principles for Preventing and Mana-

ging ‘Conflict of Interest’ in the Public Sector dan High-Level Principles for Pre-venting Corruption and Ensuring Integrity in State-Owned Enterprises dalam forum G20.

Tahun ini, KPK juga mengadakan per-temuan bilateral dengan International Anti-corruption Academy (IACA) untuk membahas kemungkinan penjajakan kerja sama antara Pusat Edukasi Antiko-rupsi (ACLC) KPK dan IACA.

Semata untuk bangsa, KPK akan terus memperkuat kerja sama. KPK akan terus bermitra dengan dunia untuk memberantas korupsi, yang telah menjadi feno- mena penyebab sengsara.

Lintas Batas Teritorial

Tahun 2018, KPK menggandeng FBI untuk

mengumpulkan dan mencari bukti-bukti kasus

KTP elektronik yang berada di Amerika Serikat.

46

TIDAK SETENGAH HATISebagai lembaga yang sepenuhnya dimi-liki rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi selalu memaksimalkan keterbukaan infor-masi. Publik perlu banyak tahu supaya tak tertipu berita palsu.

1.063TELEPON

1.813EMAIL

436DATANG LANGSUNG

65SURAT

Tidak Setengah Hati 47

247Permohonan penelitian

3.377Permohonan Informasi

198 Aksi massa yang dilakukan di KPK

48

BANTU DAERAH BERBENAHBermodal delapan program, Komisi Pemberantasan Korupsi bertolak ke 34 provinsi. Bersama pemerintah daerah, mengurai sat per satu sistem bermasalah. Tujuannya bukan mencari pihak yang salah. Tapi agar birokrat tak terjerat dan rakyat dapat manfaat.

8 Fokus KegiatanPerencanaan dan Penganggaran APBDPengadaan Barang dan JasaPelayanan Terpadu Satu Pintu Kapabilitas APIPManajemen Aparatur Sipil NegaraDana DesaOptimalisasi Pendapatan DaerahManajemen Aset Daerah

62%51%66%60%45%69%38%71%

Bantu Daerah Berbenah 49

Perkembangan 8 Fokus Kegiatan

Riau - 76%Lampung - 72%Sumatera Barat - 72&Kepulauan Riau - 70%Bengkulu - 61%Sumatera Utara - 59%Jambi - 56%Sumatera Selatan - 56%Kep Bangka Belitung - 54%Aceh - 43%

DKI Jakarta - 85%Jawa Tengah - 72%Banten - 69%Jawa Timur - 66%Jawa Barat - 66%Bali - 64%NTB - 57%NTT - 29%Di Yogyakarta - 59%

Kalimantan Utara - 69%Kalimantan Timur - 63%Kalimantan Selatan - 62%Kalimantan Tengah - 59%Kalimantan Barat - 50%

Kalimantan Utara - 69%Kalimantan Timur - 63%Kalimantan Selatan - 62%Kalimantan Tengah - 59%Kalimantan Barat - 50%

Gorontalo - 78%Sulawesi Tengah - 56%Sulawesi Selatan - 64%Sulawesi Barat - 64%Sulawesi Utara - 61%Sulawesi Tenggara - 46%Maluku - 24%Papua - 25%Papua Barat - 19%Maluku Utara - 39%

Nasional 58%

50

Renovasi Birokrasi

Data menunjukkan ada lebih dari seribu Aparatur Sipil Negara

yang seharusnya diberhen-tikan karena terlibat kasus pidana. Keputusannya su-

dah berkekuatan hukum tetap. Namun uang neg-

ara masih mengalir ke rekening mer-

eka sebagai gaji. Lem-

baga-lembaga terkait, termasuk KPK, berkoordinasi untuk mengatur aparatur negara yang bermasalah.

Hingga kini, baru 837 ASN yang diberhen-tikan tidak dengan hormat. Butuh komit-men bersama untuk membenahi kondisi birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjalankan fungsi trigger mech-anism. Namun KPK saja tidak cu-kup. Seluruh elemen bangsa harus terlibat.

51

Dasar Aturan1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 mengatur Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hor-mat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana keja-hatan jabatan atau tindak pidana keja-hatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9

3. Undang Undang Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 Pasal 87

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250

2.357 Aparatur Sipil Negara Diberhentikan tidak

dengan hormat

1 Februari 2018Pertemuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara membahas aduan tentang banyaknya ASN ber-masalah yang masih menjabat.

8 Februari 2018Pertemuan tingkat teknis KASN, KPK, dan Badan Kepegawaian Negara.

1 Maret 2018KPK bersurat ke BKN tentag Koordinasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian kepega-waian

17 April 2018BKN bersurat kepada Pejabat Pembina Kepega-waian Instansi Pusat dan Daerah memastikan pengangkatan, pemindahan dan pemberhen-tian ASN sesuai undang-undang

4 September 2018 Konferensi Pers bersama Ketua KPK, Menteri Da-lam Negeri, Ketua KASN, dan Kepala BKN

13 September 2018Penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN bermasalah.

52

Supaya Pengawas Bekerja Bebas

Latar Belakang1. APIP tidak independen: mengawasi

kepala daerah, tapi ada di bawah kepa-la daerah. Pengangkatan dan pem-berhentiannya dilakukan oleh Kepala Daerah.

2. Independensi ini diduga sebagai penyebab tidak efektifnya APIP dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintah.

15 Maret 2018 Rapat antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Jen-deral Kementerian Dalam Negeri, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan tim kecil untuk target penyelesaian masalah in-dependensi Aparat Pengawasan Internal Pemer-intah (APIP).

April - Juni 2018 tim KPK menghadiri beberapa rapat pembaha-san draft revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

11 Oktober 2018KPK menggelar rapat koordinasi dengan Ins-pektur Kementerian Dalam Negeri, Deputi Hu-kum Sekretariat Negara, Kementerian Koordina-tor Politik, Hukum dan Keamanan, dan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban-gunan. Agendanya: penyelesaian pending issue peningkatan eselon APIP.

15 Oktober 2018Pimpinan KPK dan Kementerian PAN-RB mem-bahas penyelesaian eselonisasi.

9 November 2018KPK mengundang Menteri Dalam Negeri da MenPAN-RB membahas revisi PP Nomor 18 Ta-hun 2016. Hasilnya dua menteri sepakat pening-katan kelas jabatan APIP adalah solusi atas ma-salah eselonisasi. Revisi PP ditargetkan selesai Desember 2018.

15 November 2018 KPK, Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Setneg menyepakati substansi revisi PP 18/2016.

12 Desember 2018Menteri Dalam Negeri telah bersurat kepada Presiden perihal penyampaian hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancan-gan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

53

RekomendasiKPK merekomendasikan kepada Presiden untuk mem-perkuat APIP khususnya terkait dengan penguatan as-pek independensi. Caranya adalah melalui revisi PP 18 Tahun 2016 dengan rincian:1. APIP Provinsi wajib melaporkan kepada menteri jika

menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah saat melaksanakan fungsi pengawasan.

2. APIP Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada gu-bernur jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah saat melaksanakan fungsi pengawasan.

3. Menteri Dalam Negeri dan gubernur melakukan su-pervise kepada inspektorat daerah dengan melibat-kan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

4. Mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah tingkat provinsi harus melaluui konsultasi tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk inspek-tur daerah tingkat kabupaten/kota, konsultasi tertu-lis dilakukan melalui gubernur.

5. Menteri Dalam Negeri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan inspektur daerah.

6. Peningkatan kelas jabatan inspektur akan dilaku-kan oleh KemenPAN-RB melalui Peraturan Menteri-PAN-RB

Bantu Daerah Berbenah

54

BERDAYAKAN POTENSI ORGANISASILima belas tahun berdiri, Komisi Pemberantasan Korupsi terus berusaha mening-katkan kompetensi. Tepatnya pengelolaan organisasi sangat penting untuk meng-hasilkan kinerja berkualitas yang apik. Termasuk soal penegakan etik. Pegawai KPK bukan malaikat. Jika terbukti bersalah, sanksi akan menemani.

5262

439310

126509

Pimpinan

Pencegahan

Penindakan

INDA

PIPM

Setjen

1.651TOTAL

78

105

119PenuntutUmum

Penyidik

Penyelidik

302TOTAL

Pantau Layanan dalam Jaringan 55

Rp815,52 Miliar

Rp854.23 Miliar

Aduan

Rp

Penyerapan Anggaran

ataudari total anggaran 95,47%

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp523.7 Miliar

Penegakan Etik Internal

Hasil Pemeriksaan75 39 36

1026

4

8

4

1022

keuangan kinerja

pelanggaran etik

Laporan selesaiditindaklanjuti

Masih dalampemeriksaan

Laporan ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada

Aparat Penegak Hukum

Laporan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Pegawai melakukan sesi CMC (Coaching, Mentoring, Counseling) dengan atasan

Pegawai terbukti melakukan pelanggaran kode etik :

1 Pegawai terbukti melakukan pelanggaran sedang

3 Pegawai terbukti melakukan pelanggaran berat

Pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik

56

BUKASEMANGATBARU

Bangunan delapan lantai yang warnanya telah usang, kini kembali bersolek. Dulu Ge-

dung Komisi Pemberantasan Korupsi yang terletak di Kavling C1 itu berwar-na putih biasa laiknya gedung per-kantoran biasa. Kini warna biru, jing-ga, dan ungu membuat nuansanya lebih ceria dan tetap hangat. Gedung yang dulu sangat akrab dengan isti-lah Jumat Keramat, berubah fungsi menjadi Pusat Edukasi Antikorupsi.

Lahir pada 2011, Pusat Edukasi Antiko-rupsi dibuat sebagai tempat publik

57

belajar dan meningkatkan penge-tahuan antikorupsi. Karena tindak pidana korupsi juga semakin rumit, dengan modus yang semakin cang-gih.

Saat ini terdapat 30 orang trainer inter-nal yang akan terus bertambah jum-lahnya. Pada 2016-2017, Pusat Edukasi

Antikorupsi telah mendorong pendi-rian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerja sama dengan Badan Nasion-al Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui proses sertifikasi, telah dihasilkan 341 Penyuluh Antikorupsi (PAK) serta 55 Ahli Pembangun Integritas (API).

Tak hanya publik di Indonesia, Pusat Edukasi Antikorupsi juga mengem-bangkan Kelas Internasional. Pada 26-30 November 2018, kelas interna-sional sudah digelar dengan peserta para pejabat dan professional dari lima lembaga antikorupsi: Indepen-dent Joint Anti-Corruption Monitor-ing and Evaluation Committee (MEC) Afganistan; Bureau Independent An-ti-Corruption (BIANCO) Madagaskar; Anti-Corruption Commission (ACC) Banglades; Administrative Control Authority (ACA) Mesir; dan Anti-Cor-ruption Commission of the Republic of the Union of Myanmar (ACCM).

Gedung yang dulu sangat akrab dengan istilah Jumat Keramat,

berubah fungsi menjadi Pusat Edukasi

Antikorupsi.

Buka Semangat Baru

58

KOLABORASI CEGAH KORUPSI

TTahun 2018 Komisi Pember-antasan Korupsi (KPK) resmi menjadi kordinator Tim Nasion-

al Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Empat kementerian ditunjuk menja-di bagian dari tim, yakni Menteri Pe-rencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemban-gunan Nasional, Menteri Dalam Neg-eri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Staf Kepresidenan.

Peran KPK sebagai koordinator dan supervisi pun semakin kukuh den-gan dilibatkannya kementerian dan lembaga pemerintahan lain. Setiap tiga bulan, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah mem-

beri laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK.

Timnas PK dapat melakukan inter-vensi terhadap pelaksanaan aksi dan menghilangkan pola pelaporan aksi yang selama ini terkesan prosedural menjadi pelaporan yang substansial.

Stranas PK akan diperkuat dengan menyusun aksi pencegahan korup-si sesuai dengan karekteristik mas-ing-masing daerah. Perbaikan sektor pemerintah daerah yang benar-benar rawan korupsi juga dilakukan, mulai dari aspek kebijakan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan penga-wasan.

59

5. Penerapan manajemen antisuap di pemerintah dan sektor swasta;

6. ntegrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektron-ik;

7. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa,

8. Optimalisasi penerimaan neg-ara dari penerimaan pajak dan non-pajak;

9. Penguatan pelaksanaan reforma-si birokrasi;

10. Implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa;

11. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

TIGA TUGAS POKOK1. Mengoordinasikan, menyinkro-

nisasikan, memantau dan men-gevaluasi pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pe-merintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di ke-menterian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentin-gan lainnya yang terkait kepada Presiden.

3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada mas-yarakat.

SEBELAS RENCANA AKSI1. Peningkatan pelayanan dan

kepatuhan perizinan dan penana-man modal,

2. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, ke-hutanan, dan perkebunan;

3. Utilisasi Nomor Induk Kepen-dudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi;

4. Integrasi dan sinkronisasi data im-por pangan strategis;

Kolaborasi Cegah Korupsi

Bukan tanpa hambatan. Kami sering

mendapat perlawanan. Mereka yang

merasa tertawan, menuntut sampai

pengadilan. Antikorupsi dan

kepentingan rakyat tetap jadi pegangan.

Berpegang pada aturan, kami tetap

melawan.

LAWANSERANGANBALIK Pidana (Praperadilan)

Perdata

11 0 3

PTUN

Eksepsi

Menang Kalah Dicabut

24 1 3Menang

1Menang

1Menang

Kalah Dicabut

60

Bukan tanpa hambatan. Kami sering

mendapat perlawanan. Mereka yang

merasa tertawan, menuntut sampai

pengadilan. Antikorupsi dan

kepentingan rakyat tetap jadi pegangan.

Berpegang pada aturan, kami tetap

melawan.

LAWANSERANGANBALIK Pidana (Praperadilan)

Perdata

11 0 3

PTUN

Eksepsi

Menang Kalah Dicabut

24 1 3Menang

1Menang

1Menang

Kalah Dicabut

61Buka Semangat Baru

TOTALTERSANGKA

DARIORANG121

OTT30

TOTALBARANG BUKTI

MILIARRp24,4RIBUUSD14RIBUSGD310

64

TOTALTERSANGKA

DARIORANG121

OTT30

TOTALBARANG BUKTI

MILIARRp24,4RIBUUSD14RIBUSGD310

65

66

KAU KU KEJAR, KAU KU TANGKAPPuluhan miliar uang negara berpindah ke kardus, tas ransel, hingga kantong-kantong kresek. Bukan disalurkan untuk kepentingan rakyat, uang-uang ini malah menjadi keuntungan pribadi para terduga koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi tak tinggal diam. Tiga puluh kali dalam dua belas bulan. KPK menangkap 121 orang yang diduga mencederai hak-hak rakyat.

4 Januari 2018Suap Pembangunan RSUD DamanhuriBupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan SelatanBarang bukti : Rp1.6 Miliar + 6 mobil mewah

4 Mei 2018Suap Dana Perimbangan Keuangan DaerahAnggota DPR Komisi XIBarang bukti: Rp 400 Juta + Transfer Rp100 Jutaa

15 Mei 2018Suap proyek Kabupaten BengkuluBupati Bengkulu selatanBarang bukti : Rp85 Juta + Transfer Rp15 Juta

23 Mei 2018Suap proyek di Kabupaten Buton SelatanBupati Buton SelatanBarang bukti : Rp409 Juta

4 Juni 2018Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten PurbalinggaBupati PurbalinggaBarang bukti : Rp100 Juta + 1 mobil

8 Juni 2018Suap Proyek Pekerjaan Blitar Walikota BlitarBarang bukti : Rp2.5 Miliar

8 Juni 2018Suap Proyek Pekerjaan Blitar

Walikota BlitarBarang bukti : Rp2.5 Miliar

5 Juli 2018Suap alokasi Dana

Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Gubernur AcehBarang bukti : Rp50 Juta

14 Juli 2018Suap pembangunan

PLTU Riau 1Anggota DPR

Barang bukti : Rp500 Juta

18 Juli 2018Suap proyek di Kabupaten

Labuhan BatuBupati Labuhan Batu


3 Februari 2018Suap perizinan dan penempatan jabatanBupati JombangBarang bukti: Rp25.5 Juta & USD9.500

14 Februari 2018Suap persetujuan pinjaman daerah Bupati Lampung TengahBarang bukti : Rp1,16 Miliar

28 Februari 2018Suap pengadaan barang dan jasaWali kota KendariBarang bukti: Rp1.5 Miliar

29 Maret 2018Suap hakim PN TangerangHakim PN Kelas 1A Tangerang Barang bukti: Rp22.5 Juta

11 Februari 2018Suap proyek di

Kabupaten NgadaBupati Ngada

Barang bukti : 2 ATM

11 April 2018Suap

Bupati Bandung Barat

Barang bukti: Rp435 Juta13 Februari 2018

Suap Perizinan Kabupaten Subang

Bupati SubangBarang bukti :

Rp337.3 Juta

67Kau Ku Kejar, Kau Ku Tangkap

KAU KU KEJAR, KAU KU TANGKAPPuluhan miliar uang negara berpindah ke kardus, tas ransel, hingga kantong-kantong kresek. Bukan disalurkan untuk kepentingan rakyat, uang-uang ini malah menjadi keuntungan pribadi para terduga koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi tak tinggal diam. Tiga puluh kali dalam dua belas bulan. KPK menangkap 121 orang yang diduga mencederai hak-hak rakyat.

4 Januari 2018Suap Pembangunan RSUD DamanhuriBupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan SelatanBarang bukti : Rp1.6 Miliar + 6 mobil mewah

4 Mei 2018Suap Dana Perimbangan Keuangan DaerahAnggota DPR Komisi XIBarang bukti: Rp 400 Juta + Transfer Rp100 Jutaa

15 Mei 2018Suap proyek Kabupaten BengkuluBupati Bengkulu selatanBarang bukti : Rp85 Juta + Transfer Rp15 Juta

23 Mei 2018Suap proyek di Kabupaten Buton SelatanBupati Buton SelatanBarang bukti : Rp409 Juta

4 Juni 2018Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten PurbalinggaBupati PurbalinggaBarang bukti : Rp100 Juta + 1 mobil

8 Juni 2018Suap Proyek Pekerjaan Blitar Walikota BlitarBarang bukti : Rp2.5 Miliar

8 Juni 2018Suap Proyek Pekerjaan Blitar

Walikota BlitarBarang bukti : Rp2.5 Miliar

5 Juli 2018Suap alokasi Dana

Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Gubernur AcehBarang bukti : Rp50 Juta

14 Juli 2018Suap pembangunan

PLTU Riau 1Anggota DPR


18 Juli 2018Suap proyek di Kabupaten

Labuhan BatuBupati Labuhan Batu


3 Februari 2018Suap perizinan dan penempatan jabatanBupati JombangBarang bukti: Rp25.5 Juta & USD9.500

14 Februari 2018Suap persetujuan pinjaman daerah Bupati Lampung TengahBarang bukti : Rp1,16 Miliar

28 Februari 2018Suap pengadaan barang dan jasaWali kota KendariBarang bukti: Rp1.5 Miliar

29 Maret 2018Suap hakim PN TangerangHakim PN Kelas 1A Tangerang Barang bukti: Rp22.5 Juta

11 Februari 2018Suap proyek di

Kabupaten NgadaBupati Ngada

Barang bukti : 2 ATM

11 April 2018Suap

Bupati Bandung Barat

Barang bukti: Rp435 Juta13 Februari 2018

Suap Perizinan Kabupaten Subang

Bupati SubangBarang bukti :

Rp337.3 Juta

68

17 November 2018Suap proyek dinas PUPR Kab

Pak Pak BharatBupati Kab Pak Pak Bharat


26 Oktober 2018Suap terkait tugas dan fungsi

DPRD Prov KaltengKetua Komisi B DPRD


24 Oktober 2018Suap penempatan jabatan di

Kabupaten CirebonBupati Cirebon


15 Oktober 2018Suap perizinan MeikartaBupati Kabupaten Bekasi

Barang bukti : SGD90.000 + Rp513 Juta + 2 mobil

4 Oktober 2018Suap pengadaan barang dan jasa di PasuruanWali kota PasuruanBarang bukti : Rp29.8 Juta, 10 Buku Tabungan & 3 kartu ATM

3 Oktober 2018Suap Kepala Kantor Pajak AmbonKepala Kantor Pajak AmbonBarang bukti : Rp100 Ribu + bukti setoran Rp570 Ribu

28 Agustus 2018Suap PN medanHakim PN MedanBarang bukti : SGD150.000

26 Juli 2018Suap Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung SelatanBupati Lampung SelatanBarang bukti : Rp600 Juta

20 Juli 2018Suap Kalapas SukamiskinKalapas SukamiskinBarang bukti : Rp282 Juta + USD1.410 + 2 mobil

30 Desember 2018Suap sistem penyediaan

air minumKepala Satuan Kerja di

Kementerian PUPRBarang bukti : Rp3.36 Miliar

+ SGD23.100 + USD3.200

12 Desember 2018Suap Dana Alokasi

Khusus pendidikan Kab. Cianjur

Bupati CianjurBarang bukti : Rp1.5 Miliar

28 November 2018Suap hakim PN Jakarta SelatanKetua majelis hakimBarang bukti : SGD47.000

19 Desember 2018Suap bantuan pemerintah untuk KONIDeputi IV KemenporaBarang bukti : Rp7.3 Miliar + 1 mobil

TotalTersangka:

Total Barang Bukti:Profesi:

121KepalaDaerah : 21

Swasta : 46

DPR � : 2

DPRD � : 5

Hakim : 4

Eselon 1 : 16

Eselon 2 : 2

Eselon 3 : 1

Advokat : 3

Lainnya : 11

Rp24,47 Miliar

USD 14.110

SGD 310.100

69Kau Ku Kejar, Kau Ku Tangkap

17 November 2018Suap proyek dinas PUPR Kab

Pak Pak BharatBupati Kab Pak Pak Bharat


26 Oktober 2018Suap terkait tugas dan fungsi

DPRD Prov KaltengKetua Komisi B DPRD


24 Oktober 2018Suap penempatan jabatan di

Kabupaten CirebonBupati Cirebon


15 Oktober 2018Suap perizinan MeikartaBupati Kabupaten Bekasi

Barang bukti : SGD90.000 + Rp513 Juta + 2 mobil

4 Oktober 2018Suap pengadaan barang dan jasa di PasuruanWali kota PasuruanBarang bukti : Rp29.8 Juta, 10 Buku Tabungan & 3 kartu ATM

3 Oktober 2018Suap Kepala Kantor Pajak AmbonKepala Kantor Pajak AmbonBarang bukti : Rp100 Ribu + bukti setoran Rp570 Ribu

28 Agustus 2018Suap PN medanHakim PN MedanBarang bukti : SGD150.000

26 Juli 2018Suap Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung SelatanBupati Lampung SelatanBarang bukti : Rp600 Juta

20 Juli 2018Suap Kalapas SukamiskinKalapas SukamiskinBarang bukti : Rp282 Juta + USD1.410 + 2 mobil

30 Desember 2018Suap sistem penyediaan

air minumKepala Satuan Kerja di

Kementerian PUPRBarang bukti : Rp3.36 Miliar

+ SGD23.100 + USD3.200

12 Desember 2018Suap Dana Alokasi

Khusus pendidikan Kab. Cianjur

Bupati CianjurBarang bukti : Rp1.5 Miliar

28 November 2018Suap hakim PN Jakarta SelatanKetua majelis hakimBarang bukti : SGD47.000

19 Desember 2018Suap bantuan pemerintah untuk KONIDeputi IV KemenporaBarang bukti : Rp7.3 Miliar + 1 mobil

TotalTersangka:

Total Barang Bukti:Profesi:

121KepalaDaerah : 21

Swasta : 46

DPR � : 2

DPRD � : 5

Hakim : 4

Eselon 1 : 16

Eselon 2 : 2

Eselon 3 : 1

Advokat : 3

Lainnya : 11

Rp24,47 Miliar

USD 14.110

SGD 310.100

70

KOTAK PANDORA OPERASI TANGKAP TANGAN

90 anggota DPRD dari 3 provinsi

107 penetapan tersangka hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan

Mereka yang akhirnya ikut terjerat…

Kotak Pandora Operasi Tangkap Tangan 71

JAMBI MALANGAnggota DPRD

Anggota DPRD

Anggota DPRD

SUMATERAUTARA

12 40 38

(Gubernur Jambi) (Menteri Sosial) (Wakil Ketua DPR)

Tindak Pidana Korupsi Suap terkait Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.

Tindak Pidana Korupsi Suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

ZUMI ZOLA IM TK

Diduga menerima

USD 1,5 Juta Diduga menerima

Rp 3,65 Milliar

72

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terus memaksimalkan panca indera demi menyelesaikan perkara. KPK selalu berusaha merusak nikmat para koruptor yang mengorbankan rakyat. Terobosan pasal dan pengembangan kasus juga dilakukan untuk mengimbangi strategi tikus berdasi yang selalu diperbarui. KPK tak akan rela rakyat diakali, apalagi kesejahteraannya dicederai.

SERIUS URUS KASUS

96

123

164

2016

2017

2018

Penyelidikan

383

Serius Urus Kasus 73

1992018

1512018

1042018

812016

712016

842017

2017 2017

832017

762016

99

113

2016

2018

Penyidikan

Inkracht

Penuntutan

Eksekusi

259 277

419 330

121 103

Vonis pengadilan dan kekuatan hukum tetap untuk koruptor bukan tanda berakhirnya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua aset harus kembali dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KEMBALIKAN AMANAT RAKYAT

Rp96,9MiliarTotal Asset

10Kendaraan

Roda EmpatTotal Luas Tanah

dan Bangunan

Yang dihibahkan ke kementerian/lembaga.

27.293 m2

38,87Total Nilai Hasil Lelang

Rp Milyar 127Total Barang yang Dilelang

Asset*KIP : Kartu Indonesia Pintar PIP : Program Indonesia Pintar BOS : Bantuan Operasional Sekolah DPM PTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

4 Sektor yang dipantau aplikasi JAGA

17.405

Pengguna Aktif

Pengunduh

2.109

Profil KIP


BOS Panduan PIP

Panduan BOS

Jaga Pendidikan

Jaga Pendidikan

408.605 Sekolah408.605 Sekolah55.818 Sekolah29.046 Sekolah3998 Sekolah267.889 SekolahJaga Pendidikan

Profil KIP


BOS

2.630 Desa42.521 Desa

Profil Dana Desa




831 Rumah Saki

Profil Profil

Dana Kapitasi Tempat Tidur

Rawat Inap

Jaga Pendidikan

Jaga Kesehatan

Jaga Desa

Jaga Perizinan




74

Rp9,21Miliar

Rp109,20Miliar

Rp370,83Miliar

Rp489,25Miliar

Nilai Laku tertinggi dari nilai wajar:

Asset Recovery

Nilai wajar

Denda

Uang Pengganti

Rampasan

Total

Nilai laku:

22,5Rp Juta 450Rp Juta

Kain Kiswah (penutup ka'bah) berwarna hitam ukuran 80 cm x 90 cm bertuliskan lafaz / kaligrafi arab berwarna kuning emas.

Pengembalian Uang Negara melalui PNBP, Kas Daerah/BUMN/BUMD, PSP/Hibah.

Rp*KIP : Kartu Indonesia Pintar PIP : Program Indonesia Pintar BOS : Bantuan Operasional Sekolah DPM PTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

4 Sektor yang dipantau aplikasi JAGA

17.405

Pengguna Aktif

Pengunduh

2.109

Profil KIP


BOS Panduan PIP

Panduan BOS

Jaga Pendidikan

Jaga Pendidikan

408.605 Sekolah408.605 Sekolah55.818 Sekolah29.046 Sekolah3998 Sekolah267.889 SekolahJaga Pendidikan

Profil KIP


BOS

2.630 Desa42.521 Desa

Profil Dana Desa




831 Rumah Saki

Profil Profil

Dana Kapitasi Tempat Tidur

Rawat Inap

Jaga Pendidikan

Jaga Kesehatan

Jaga Desa

Jaga Perizinan




75Kembalikan Amanat Rakyat

Koordinasi

183310

96

87

131

179Kejaksaan

Kepolisian

2017 2018

11601204833

371 639 521

256289

172117 172117 180

76

PenerimaanSPDP

Kejaksaan

Kepolisian

Supervisi

Kejaksaan

Kepolisian

2017 2018

76

SALING BANTU CARI TITIK TEMUKhusus kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi punya tugas koordinasi dan supervisi. Bersama penegak hukum lain, KPK bahu membahu menyelesaikan ka-sus tindak pidana korupsi. Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama tahun 2017 terkait dengan sistem daring Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, KPK menggelar pelatihan dan pembelajaran untuk para penegak hukum.

Koordinasi

183310

96

87

131

179Kejaksaan

Kepolisian

2017 2018

11601204833

371 639 521

256289

172117 172117 180

76

PenerimaanSPDP

Kejaksaan

Kepolisian

Supervisi

Kejaksaan

Kepolisian

2017 2018

77Saling Bantu Cari Titik Temu

501 458

2017 2018

Kejaksaan

Kepolisian

BPKP

BPK

KPK

PPATK

TNI

OJK

Kejaksaan

Kepolisian

BPKPBPK

KPK

PPATK

TNI

OJK

148173

35 29

9 4

102

4

145

183

31 29

04

83

0

78

Peningkatan Kemampuan

Aparat Penegak

Hukum2017

501 458

2017 2018

Kejaksaan

Kepolisian

BPKP

BPK

KPK

PPATK

TNI

OJK

Kejaksaan

Kepolisian

BPKPBPK

KPK

PPATK

TNI

OJK

148173

35 29

9 4

102

4

145

183

31 29

04

83

0

79Saling Bantu Cari Titik Temu

Peningkatan Kemampuan

Aparat Penegak

Hukum2018

LAPORKAN

84

AWAS(i) HARTAMU!Kini jadi penyelenggara negara tak lepas dari sorotan publik. Tugas dan kewa-jiban diawasi tanpa kecuali. Termasuk harta yang tak luput dari jutaan pasang mata. Maka semua harus transparan supaya tidak jadi sasaran.

64,47% TINGKATKEPATUHANLHKPNNASIONAL

KEPATUHANPER BIDANG

EKSEKUTIF

66,80%

LEGISLATIF

28,65%

YUDIKATIF

48,14%

BUMN & BUMD

85,58%

Awas(i) HartamuPantau Layanan dalam Jaringan 85

TINGKAT KEPATUHAN DPR RI

33,33%

25%

15%

30,51%

22,83%

9,38%

26,32%20,83%%

4,76%0,00%

3,87%KEPATUHAN CALON LEGISLATIF

99 dari 1.304 Kementerian & Lembaga telah menerapkan regulasi khusus tentang LHKPN

GRATIFIKASIBUKAN REZEKIMulai dari kosmetik dan sprei murah. Hingga minyak kayu putih dan pajangan mewah. Pernah didapat sebagai hadiah. Sebagai penyelenggara negara, hadiah bisa jadi perkara. Kalau bukan hak, maka wajib ditolak. Malu sama keluarga yang dinanti, memberi nafkah yang bukan rezeki.

351.476

1.47633

357882

7172

11108

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif

Lembaga Independen

Milik Negara

Milik PenerimaSebagian

Milik Negara

Proses

Non SK

BUMN/BUMD

Swasta

2.349

86

Gratifikasi Bukan Rezeki

Status Kepemilikan

Milik Negara Milik Penerima

Rp

Rp

62,5%

100%96,3%88,2%

37%44,5%

Lembaga Tinggi Negara(5 Lembaga)

Lembaga Pemerintah(30 Lembaga)

Pemerintah Provinsi (34 Pemprov)

Kementerian (30 Kementerian)

BUMN/SDM(65 BUMN/BUMD)

Pemerintah Kota/Kabupaten(495 Pemkot & Pemkab)

Uang

Rp6.070Juta

Barang

Rp2.310Juta

Uang

Rp2.623Juta

Barang

Rp481,43Juta

Uang

Rp6,07Miliar

Barang

Rp2,31Miliar

Uang

Rp2,623Miliar

Barang

Rp481,43Juta

87

TAK BOLEH NARSIS

Semua pemangku kepentingan diperkenankan untuk kritis. Ini penting supaya kerja kami menja-di lebih strategis. Penilaian untuk kami memang tidak selalu man-is. Kadang statis. Kadang dinamis. Kami harap kepercayaan publik ti-dak akan menipis. Percayalah, un-tuk memberantas korupsi, energi tak akan habis.

36Tahun 2015

37Tahun 2016

37Tahun 2017

38Tahun 2018

Corruption Perception Index Transparency International

BANTU KAMI

BERANTAS KORUPSI

http://bit.ly/lampirankpk2018

Pindai untuk melihat lampiran atau akses di alamat berikut

laporan tahunan 2018 - kpk.go.id · b. memberi rekomendasi sanksi kepada institusi yang berwenang....

Documents