18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli secaraAngsuran

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

1.1 Pengertian tentang Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak

yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas

suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan

dari perolehan hak milik tersebut.11 Jual beli menurut Pasal 1457

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan “jual beli

adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.12

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak

seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan

harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya

belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka

lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan

timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual

11 A Qirom Syamsudin Meliala, Op.Cit., hal. 38. 12 Ibid.

19

beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga

disebut “perjanjian obligatur”.13

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak

penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri

untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada

pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga

barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telahdisepakati dalam

perjanjian mereka.14 Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah

hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah

pemilikan suatu barang.15

1.2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah

barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang

menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik

tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian

lahirlah perjanjian jual beli yang sah.16

Sifat konsensuil dari jual beli tersebut dapat dilihat dari

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual

beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika

setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga,

13 Ibid., hal. 39. 14 Djohari Santoso dan Achmad Ali, Op.Cit., hal. 115. 15 Ibid. 16 Subekti, Op.Cit., hal. 2.

20

meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum

dibayar.17

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam

perjanjian jual-beli ke dalam empat unsur sebagai berikut :18

1. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian.

Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang

menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar

harga dari benda tersebut. Subyekdari perjanjian jual beli adalah

penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai

hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini

telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat

umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara

lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau

dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah

oleh Undang-undang.

2. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau

bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang

menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang

bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual

17 Ibid., hal. 39. 18 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 34.

21

atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau

kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa

penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli

di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anatara penjual dan

pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang

dikehendaki pembeli.

4. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah

harta kekayaan yang berupa benda materialm benda immaterial,

baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah

sejumlah uang yangsenilai dengan benda. Objek persetujuan jual

beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang

adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak

ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual

beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

1.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

1. Hak dan Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas

barang-barang yang diserahkannya kepada pembeli, sedangkan

kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam

22

kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap

barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut

diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah

menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli

berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat

tersembunyi.19

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si

pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan

terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual

beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang

mengatakan, bahwa dirinya sebagaipemilik dari benda yang

dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban,

ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.20

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi,

menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak

sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang

demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak

pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli

barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.21

19 A Qirom Syamsudin Meliala, Op.Cit., hal. 38. 20 Ibid., hal. 45. 21 Ibid.

23

2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang

telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah

membayar harga pembelian pada waktu dan tempat

sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka.22

Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika

pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu,

pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di

mana penyerahan harus dilakukan.23

1.4. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli

secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi

kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka.

Teteapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat

mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal

tersebut adalah :

a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

terpenuhi sesuai dengan perjanjian.

b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian

setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat

pembeli.

c. Pemutusan perjanjian secara sepihak

22 Ibid., hal. 46. 23 Ibid .

24

Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah

diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli

melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual

harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan

yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli secara Angsuran

2.1 Pengertiantentang Perjanjian Jual Beli secara Angsuran

Jual beli secara angsuran atau cicilan, dalam bahasa Inggris

disebut dengan Credit Sale atau dalam bahasa Belanda disebut

Koop en Verkoop of afbetaling. Bentuk jual beli semacam ini tidak

dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara

pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.

Di negara Belanda yang merupakan dimana sistem hukum

kita berasal, lembaga jual beli secara angsuran ini telah diatur

dalam ketentuan tersendiri. Ketentuan dimaksud terdapat dalam

Pasal 1576 sampai 1576x BW Belanda.24

Pengertian jual beli secara angsuran dinyatakan sebagai berikut :

“Koop en verkoop of Afbetaling is de koop en verkoop, waarbij

partijen overeen komen, dat de kooprijs wordt betaald in termijnen,

waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan

den koper is over gedragen, al and niet in eigendom”

Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

24 Suryodiningrat RM., 1980, Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian, Penerbit Tarsito,

Bandung, hal. 27

25

“Jual beli secara angsuran ialah jual beli dimana para pihak telah

bersepakat bahwa barang akan dibayar secara angsuran setelah

barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, baik dalam hak

milik maupun tidak”25

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, munculnya lembaga

ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh

karena itu, dasar hukum dari jual beli secara angsuran adalah

ketentuan-ketentuan hukum perikatan (Verbintenissen Rechts).

Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan

pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar

kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk

mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh

masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalahpahaman.

Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi,

guna keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh

para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian. Perjanjian jual beli

angsuran ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (In

Nominat) karena perjanjian jual beli angsuran tidak diatur dalam

KUHPerdata, tetapi karena didasari atas adanya asas kebebasan

berkontrak yang mana setiap orang boleh membuat perjanjian

dalam berbagai bentuknya baik yang sudah diatur dalam

25 Ibid.

26

KUHPerdata maupun yang belum ada aturannya dalam

KUHPerdata asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Ketertiban Umum dan Kesusilaan.

2.2 Kedudukan Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran dalam

KUHPerdata

Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan di

dalam kehidupan bermasyarakat adalah jual beli. Interaksi antar

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari

berbagai cara, antara lain melalui transaksi jual beli.

Kedudukan perjanjian jual beli dalam KUHPerdata telah

diatur dalam buku III tentang Perikatan. Buku III tersebut mengatur

tentang perjanjian baik secara umum maupun secara khusus.

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah

dijanjikan”, demikianlah rumusan Pasal 1457 KUHPerdata.26

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan, dapat dilihat bahwa

jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan

kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam

hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual

oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

26 Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2004, Jual Beli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7

27

Jual beli tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1458

KUHPerdata yang menyatakan: “Jual beli itu dianggap telah terjadi

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,

meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya

belum dibayar.” Sehingga perjanjian diangap sah ketika sudah

terjadi kata sepakat, walaupun belum terjadi peralihan uang dan

barang. Hal tersebut mengartikan bahwa jual beli memiliki sifat

konsensualisme.

Di dalam masyarakat, terdapat bentuk jual beli yang

berkembang dengan berbagai variasi, antara lain:

a. Jual beli dengan contoh (sale by sample);

b. Jual beli dengan percobaan (koop op proef);

c. Jual beli dengan hak membeli kembali (recht van wederinkoop);

d. Jual beli dengan syarat tangguh dan lain-lain.27

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Beli

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa

1.1 Pengertian tentang Perjanjian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada

buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi :

“sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang

27 CST. Kansil dsn Christine S.T Kansil, 2000, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas

Hukum Perdata), cet. ke-III, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 237

28

satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan

pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi

pembayarannya”.

Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang

hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya

dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik

hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa

dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa

barang yangdiserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut,

seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka

atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka

waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan

demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak

yang menyewakan. Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan

“Justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan

pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya keadaan sewa

menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk

berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari,

pamakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali

lagi pada pemilik barang”.28

28 Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, Cet- 7

penerbit sumur bandung, 1981. Hal.49

29

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat

yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut

Benoemde. Dimana didalam KUHPerdata perjanjian ini diatur dalam

rumusan Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi : “semua perjanjian

baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak

dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini

dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan

oleh Pasal 1548 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa perjanjian

sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya

perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata

sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya.

1.2. Unsur-unsur Perjanjian Sewa Menyewa

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).

2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).

3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang

bergerak maupun barang tidak bergerak.

4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk

menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu

benda.

5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang

pembayaran kepada pihak yang menyewakan.29

29 Salim H.S, “Hukum Kontrakan”, cet ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal.59

30

1.3 Subjek dan Obyek Perjanjian Sewa Menyewa

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah :

a. Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum

yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk

dapat menikmati kegunaan benda tersebut. Pihak yang

menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri

tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk

memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal

tersebut dikarenakan didalam sewa menyewa yang diserahkan

kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang

melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari

barang yang disewakan.

b. Pihak Penyewa

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang

menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek

barang yang dapat disewakan menurut Hofmann dan De Burger,

yang dapat di sewa adalah barang bertubuh saja, namun ada

pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar

berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja

yang dapat menjadi objek sewa melainkan hak-hak juga dapat

disewa,pendapat ini juga diperkuat dengan adanya Hoge Raad

31

tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap kemungkinan ada

persewaan suatu hak untuk memburu hewan (Jachtrecht).30

Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah

untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa

sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan

oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut. Jadi benda

yang disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat berupa hak

milik, hak guna usaha, hak pakai, hak menggunakan hasil, hak

sewa dan hak guna bangunan. Perjanjian sewa menyewa menurut

Van Brekel, bahwa harga sewa dapat berwujud barang-barang

lain selain uang, namun barang-barang tersebut harus merupakan

barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian sewa

menyewa akan hilang jika harga harga sewa dibayardengan suatu

jasa. Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Prof.

Subekti, S.H yang berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa

menyewa tidaklah menjadi keberatan apabila harga sewa tersebut

berupa uang, barang ataupun jasa.31Jadi objek dari perjanjian

sewa menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak

maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda

tidak berwujud.

30 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, Hal.50. 31 Subekti, Op.cit, Hal.50.

32

1.4. Hak dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa

Yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang

menyewakan dan pihak yang menyewa, menurut KUHPerdata,

adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah

menerima harga sewa yang telah ditentukan sedangkan yang

menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam

perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa

(Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdata).

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550

ayat (2) KUHPerdata).

c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang

yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdata).

d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551

KUHPerdata).

e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal

1552KUHPerdata).

2. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah

menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik sedangkan

33

yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian

sewa menyewa tersebut, yaitu:

a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga

yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang

tersebut itu kepunyaan sendiri

b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal

1560 KUHPerdata) Dari ketentuan di atas cukuplah jelas

bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang

harus dipenuhi

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Beli

2.1 Pengertian tentang Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak

bernama (contract innominat). Sehingga selain Hukum kontrak

innominaat diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III

KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak

innominaat, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi32 : “Semua

perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak

dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang

termuat dalam bab yang lalu”33. Selain itu secara umum Pasal 1338

memberikan dasar yang sangat penting dalam mana para pihak

membuat kontrak diluar yang tertulis dalam KUHPerdata. Pasal

32 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia , Sinar grafika Jakarta

2008, hal 5 33 Pasal 1319 KUH Perdata

34

1338 KUHPerdata menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”. Artinya, semua perjanjian mengikat bagi mereka

yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu

diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang

ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan

perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal

1320 KUHPerdata.

2.2 Undang-undang yang Mengatur tentang Perjanjian Sewa Beli

Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang

mengaturnya, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat,

asalkan masih berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan

tidak mengabaikan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sewa beli yang menampakkan jati diri bukanlah sebagai perjanjian

jual beli atau perjanjian sewa menyewa, walaupun mencerminkan

cirri-ciri dari keduanya. Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli

benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara

memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli

dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan

diktat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ditentukan bahwa hak milik

atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah

harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.Latar belakang

timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan,

35

yang dikarenakan kebanyakan para calon pembeli tidak mampu

membayar jumlah uang yang ditentukan secara tunai. Kesimpulan dari

uraian ini bahwa penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran

barang industry semakin menyempit, dan daya beli masyarakat

kurang.34 Selain itu yang menjadi latar belakang lahirnya kontrak

sewa beli adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak.

Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang

saat terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabila kita mengkaji pasal

1320 KUHPerdata, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli

adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa

dan pembeli sewa.35 Pada dasarnya tidak ada suatu peraturan yang

mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis.

Perjanjian termasuk perjanjian sewa beli adalah bebas bentuk, sehingga

dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan (akta). Apabila bentuk

perjanjian itu tertulis, maka perjajian sewa beli tersebut terjadi saat

ditandatanganinya kontrak tersebut. Namun untuk mencegah terjadinya

kemungkinan terburuk melakukan perbuatan melawan hukum atau

wanprestasi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Namun agar para pihak

yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman dari

penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus

dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun

akta dibawah tangan.

34 Salim M. S, Op-Cit. hal 131 35 Ibid., 136

36

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak

kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan

terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu

yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas,

maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan

bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya

dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli,

sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat

menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun

kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang

dapat dikatakan berlawanan,yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya

pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan

menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukan adanya sikap

pengamanan (security) yang berlebihan dari penjual terhadap

kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang otomotif yang

merupakan barang sewa beli. Dengan ditandatanganinya surat

perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Jadi

tidak memerlukan beberapa saksi, pada umumnya surat perjanjian sewa

beli tersebut cukup ditempeli dengan materai minimal Rp.6000,- (enam

ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat.

37

2.3 Penerapan Perjanjian Sewa Beli

Pada dasarnya penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia

dilakukan seperti perjanian-perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian

sewa beli bukan seperti perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa,

namun perjanjian sewa beli merupakan gabungan dari keduanya yang

diaplikasikan dengan cara para pihak melakukan hak dan kewajiaban

dalam perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Biasanya

penerapan perjajian sewa beli di Indonesia contohnya misalnyaA ingin

membeli sewa sebuah rumah kepada B, yaitu dengan cara membayar

uang muka terlebih dahulu, kemudian membayar angsuran/cicilan

samapai lunas. Dengan membayar uang muka hak milik atas rumah

tersebut belum beralih, namun rumah tersebut sudah dikuasai atau

ditempati dan pembeli sewa wajib merawat memelihara rumah tersebut.

Dan ketika angsuran/cicilan lunas, maka barulah hak milik berali

kepada Pembeli sewa dengan penjual sewa menyerahkan bukti

kepemilikan atas rumah tersebut. Untuk itu sewa beli adalah suatu

perjanjian campuran dimana terkandung unsur jual beli dan perjanjian

sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum

dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual

sewa meski barang sudah berada ditangan pembeli sewa. Hak milik

baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa, setelah pembeli

38

sewa setelah membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga

barang.36

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam hukum perdata adanya atau kealpaan si berhutang yang

wajib melakukan sesuatu atau tidak memenuhi menepati kewajibannya

yang telah diperjanjikan lazim dikatakan sebagai wanprestasi. Dewasa

ini wanprestasi lebih dikenal dengan istilah ingkar janji. Wanprestasi

berasal dari bahasa Belanda (wanprestatie) yang artinya tidak dipenuhi

prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan pihak-pihak tertentu di

dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu

perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai

dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan

debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi adalah suatu tindakan tidak memenuhi atau lalai

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.37

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa

empat macam :

36 Suharnoko, op-cit, hal 65 37 Pengertian wanprestasi, diakses dari https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-

dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/, pada tanggal 4 april 2019

39

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

2. Jenis-jenis Wanprestasi

Dalam wanprestasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

2.1 Wanprestasi total (total breachts) artinya pelaksanaan kontrak tidak

mungkin dilaksanakan. Yang dimaksud dengan kontrak yang tidak

mungkin dilaksanakan adalah pihak debitur sama sekali tidak bisa

atau tidak mampu melakukan prestasinya yang sudah di tanda

tangani pada saat awal perjanjian yang dibuat dengan pihak

kreditur karena terjadi masalah financial yang terjadi pada pihak

debitur, sehingga pihak debitur tidak bisa melakukan prestasinya

sama sekali, dikarenakan meninggal dunia, cacat fisik total

sehingga tidak bisa bekerja lagi seperti halnya buta, lumpuh total,

gangguan jiwa.

2.2 Wanprestasi partial (partial breachts) artinya pelaksanaan

perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Yang dimaksud

dengan pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilakukan

adalah berhentinya kewajiban debitur bersifat sementara

dikarenakan debitur berhenti bekerja karena sesuatu hal tapi tidak

40

dalam kondisi cacat fisik total maka pihak kreditur bisa

memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk memenuhi

prestasinya pada saat debitur sudah memiliki uang atau bekerja

kembali dengan perjanjian tenggang waktu yang sudah disepakati

kedua belah pihak dengan perjanjian baru yang tidak terlepas

dengan perjanjian lama yang mengakibatkan terjadinya kewajiban

prestasi pada pihak debitur. Isi dari perjanjian baru yang

menyebutkan pihak debitur wajib memenuhi kewajiban denda

yang timbul akibat prestasi yang tidak bisa dilakukan sesuai

dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Apabila dalam

tenggang waktu yang sudah diperjanjikan pihak debitur masih

belum bisa memenuhi prestasinya maka debitur awalnya dikatakan

sebagai wanprestasi partical breachts bisa berubah menjadi

wanprestasi total breachts dan pihak kreditur memiliki hak untuk

menyita objek perjanjian.38

3. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Akibat wanprestasi ini akan menimbulkan akibat hukum

bagi debitur dan kerugian bagi kreditur (pihak yang berpiutang),

sehingga dapat ditagih atau digugat melalui Pengadilan. Oleh karena

itu undang-undang menganggap perlu mengadakan penetapan

bilamana debitur itu dalam keadaan wanprestasi. Dalam kaitan

38 Salim H.S. op.cit., hal 98

41

dengan penetapan wanprestasi ini, pasal 1238 KUH Perdata

menentukan sebagai berikut:

“Si berhutang adalah lalai berdasarkan kekuatan dari perikatan

sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus

dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan.”

Oleh karena wanprestasi ini mempunyai akibat hukum yang

penting bagi debitur, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian

ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan

berlaku ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. “Debitur dianggap lalai

dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dan jika tidak ditentukan

tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi, maka diperlukan

peringatan tertulis baik dalam bentuk surat perintah atau akta sejenis

itu. Surat perintah atau akta ini adalah sebagai somatie (peringatan)

dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti wanprestasi debiturapabila

kemudian timbul gugatan dimuka pengadilan dari pihak kreditur.39

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah

hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

(1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah

diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdata).

39 Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut

Abdulkadir Muhammad I), hal 23

42

(2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut

pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal

1266 KUHPerdata).

(3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih

kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat

2).

(4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat

dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti

kerugian (pasal 1267 KUHPerdata).

(5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan

di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan

bersalah.

D. Metode Penyelesaian Konflik

1. Metode Penyelesaian Konfik melalui Jalur Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui

pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di

pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya

dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian

sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling

berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka

pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi

adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Prosedur dalam

43

jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan

kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderungmenimbulkan

masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang

mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para

pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari

alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan

formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah

yangdisebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.

2. Metode Penyelesaian Konfik melalui Jalur Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah

mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative

Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para

pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi

di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam

penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu

dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di

pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam

penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

44

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa

arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang

mungkin terjadimaupun yang sedang mengalami perselisihan yang

tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui

pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui

Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang

lama.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki

berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi

dapat juga dikatakan proses tawar menawar untuk mencapai

kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi

yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau

jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua

belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak

ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang

45

efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif

dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai

upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan

bersama melalui mediator yang bersikapnetral, dan tidak membuat

keputusan atau kesimpulan bagi para pihaktetapi menunjang

fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihakdengan suasana

keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuktercapainya

mufakat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah

fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan

fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak

dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi

resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para

pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan

suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan

keluardari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.