bab ii tinjauan pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Sistem Pengendalian Intern

1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah

sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur

pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI

adalah pengendalian intern. Menurut Sukrisno Agoes dikutip dari IAI

”Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh KAP edisi ketiga” (2004, 75)

pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut

ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan

(c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Zaki Baridwan dalam bukunya ”Sistem Akuntansi” (1991, 13) dalam

arti sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik

dalam penjumlahan mendatar (cross footing) maupun penjumlahan menurun

(footing). Dalam arti luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi

pengecekan, tetapi meliputi semua alat yang dipergunakan manajemen untuk

melakukan pengawasan.

1

Menurut Zaki Baridwan yang dikutip dari AICPA ”Sistem Akuntansi”

(1991, 13), pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua

cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam

perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan,

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di

dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan

manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood dalam bukunya

”Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9” (2006, 11) pengendalian internal

merupakan satu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang

rasional atas tercapainya tujuan (1) reliabilitas laporan keuangan, (2)

efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, (3) kesatuan organisasi dengan

aturan serta regulasi yang ada.

Menurut Al Haryono Jusup yang dikutip dari Committee of

Sponsoring Organizations (COSO) ”Auditing (Pengauditan)” (2001, 252),

laporan COSO mengungkapkan konsep-konsep dasar yang terkandung dalam

pengendalian intern sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah suatu proses. Ini berarti bahwa

pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan

tujuan itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian

tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrstruktur satuan

usaha.

2

Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern

bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-

formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam

suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta

personil lainnya.

Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan

memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan

komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan

bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan

perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang

bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.

Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan

dalam berbagai hal yang satu sama laintumpang-tindih yaitu

pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.

Definisi yang dikemukakan oleh COSO tersebut memberikan

pengertian bahwa pengendalian intern adalah merupakan suatu proses yang

dijalankan oleh dewan komisaris dan personel lainnya, yang dirancang untuk

memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan

tujuan berikut : (a) efektivitas dan efisiensi operasi; (b) keandalan laporan

keuangan; dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3

Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses

yang dilaksanakan organisasi dan orang-orang yang terkait di dalamnya,

dalam rangka menciptakan kebijaksanaan yang terkoordinasi sehingga

terkelolanya organisasi untuk menjaga keamanan harta perusahaan,

mengecek keandalan data akuntansi, memperoleh efektifitas dan efisiensi

operasi, dipatuhinya setiap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh

manajemen dan membuat tercapainya tujuan akhir suatu usaha.

Pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang meliputi: (a).

Control environment; (b). Risk assessment; (c). Control activities; (d).

Information and Communication; dan (e). Monitoring. (COSO, 1994;

Konrath, 2002 dan Whittington, 2001:242): Konrath (2002), menggambarkan

lima komponen pengendalian intern seperti gambar berikut ini:

4

Infrastructure

INFORMATION AND COMMUNICATION

CONTROL ACTIVITIES

RISK ASSESSMENT

CONTROL ENVIRONMENT(foundation)

Monitoring(ongoing)

Sumber: Konrath, (2002: 207)Skema 2.1

Komponen Pengendalian intern

Menurut Sukrisno Agoes dikutip dari IAI ”Auditing (pemeriksaan

akuntan) oleh KAP edisi ketiga” (2004, 75), pengendalian intern terdiri dari

lima komponen yang saling terkait sebagai berikut:

a Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi,

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian

intern, menyediakan disiplin dan struktur.

5

b Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap

risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu

dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan,

dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang

memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja

pengendalian intern sepanjang waktu.

Zaki Baridwan dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (1991, 18-19),

pengawasan intern, dalam arti luas termasuk…pengawasan-pengawasan yang

dapat dibedakan sebagai pengawasan akuntansi (accounting control) atau

pengawasan administrative (administrative control) sebagai berikut:

a. Pengawasan akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan semua

metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan, dan

berhubungan langsung pada, pengamanan aktiva dan dapat

dipercayainya catatan financial. Pengawasan akuntansi biasanya

mencakup pengawasan-pengawasan seperti system pengesahan dan

persetujuan, pemisahan tugas diantara pihak yang mencatat dan

membuat laporan dengan pihak pelaksana atau penyimpanan aktiva,

pengawasan pisik atas aktiva, dan internal auiditing.

6

b. Pengawasan administrative terdiri dari struktur organisasi dan semua

metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan efisiensi

operasi dan kepatuhan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya

hanya mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan catatan

financial. Pengawasan administrative ini biasanya mencakup

pengawasan-pengawasan seperti analisis statistic, penelitian waktu

dan gerak (time and motion studies), laporan pelaksanaan

(performance reports), program latihan karyawan, dan control

kualitas.

1.2 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Intern

1.2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Zaki Baridwan dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (1991, 13) tujuan

system pengendalian intern antara lain:

a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahkan atau hancur

karena kecelakaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang

memadai.

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal

untuk menjalankan kegiata usahanya. Banyak informasi yang yang

digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan

penting. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan

7

proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi

keuangan yang teliti dan andal.

c. Memajukan efisiensi dalam operasi.

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah usaha yang tidak perlu

atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk

mencegah penggunaan sumber daya perusahaanyang tidak efisien.

d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari

kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan

dan prosedur. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk

memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen

dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pengendalian intern

bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva

perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan

oleh pihak baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Selainitu

pengendalian intern juga harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik

yang disengaja atau tidak, sehingga memperlancar prosedur audit.

Agar dapat berjalan efektif, pengendelian intern memerlukan adanya

pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Setiap fungsi harus

ada penanggungjawabnya secara khusus. Tujuannya adalah agar setiap

karyawan dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung

jawabnya masing-masing, sehingga tidak ada fungsi yang tidak tertangani.

8

2.2.2. Fungsi Sistem Pengendalian Intern

System pengendalian intern berfungsi untuk mencegah hal-hal yang

dapat membawa kerugian bagi perusahaan antara lain:

a. Mencegah terjadinya penyimpangan, misalnya laporan keuangan yang

sengaja disajikan secara salah dan tidak menyajikan data dengan

sebenarnya.

b. Mencegah terjadinya kecurangan, biasanya menyangkut perbuatan

yang tidak jujur, penipuan atau perbuatan lain yang sengaja dan

merugikan perusahaan seperti:

- Pencurian uang atau aktiva lain secara langsung

- Pencurian uang dengan tidak mempertanggungjawabkannya

sebagai penerima

- Pencurian uang dengan jalan melakukan peneluaran yang tidak sah

c. Mencegah terjadinya pemborosan, misalnya pemakaian aktiva tetap

seperti mesin-mesin, kendaraan, dan sebagaimana berlebihan melewati

batas normal.

d. Mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menentukan

standar kerja

Selain keempat fungsi di atas pengendalian intern juga berfungsi:

a. Menetapkan apakah organisasi administrasi perusahaan memenuhi

syarat-syarat pengendalian intern atau tidak.

9

b. Menetapkan apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan

kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan

perusahaan.

c. Memeriksa apakah system pemeriksaan dan laporan-laporan dapat

dipercaya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa system pengendalian intern

bukanlah dimaksudkan untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya

kesalahan dan penyelewengan. Tetapi setidaknya dengan system

pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan

penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan kalaupun kesalahan dan

penyelewengan terjadi hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.

2.3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Zaki Baridwan dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (1991, 14-16),

suatu system pengawasan intern yang memuaskan harus memilki unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-tanggung

jawab fungsional secara tepat.

Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi

perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi itu harus fleksibel

dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa

harus mengadakan perubahan total. Selain itu organisasi yang disusn

harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab

yang jelas, dalam arti jangan sampai terjadi adanya overlap fungsi

10

masing-masing bagian. Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya

suatu pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat

memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan.

Pemisahan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya

kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

b. Suatu system wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang

berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap

harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya.

System wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan

merupakan alat bagi manajemen untuk melakukan pengawasan

terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga untuk

mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat. Klasifikasi data

akuntansi ini dapat dilakukan dalam rekening-rekening buku besar.

Susunan rekening-rekening dalam buku besar biasanya disebut chart

of accounts.

c. Praktek-praktek yang sehat harus dijalanakan dalam melakukan tugas-

tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.

Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat adalah setiap

pegawai dalam perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan.

Praktek yang sehat ini harus berlaku untuk seluruh prosedur yang ada,

sehingga pekerjaan suatu bagian akan langsung dicek oleh bagian

lainnya. Pekerjaan pengecekan seperti ini dapat terjadi bila struktur

11

organisasi dan prosedur yang disusun itu sudah memisahkan tugas-

tugas dan wewenang-wewenang sehingga tidak ada satu bagian pun

dalam perusahaan yang mengerjakan suatu transaksi dari awal sampai

akhir.

d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung

jawabnya.

Tingkat kecakapan pegawai mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu

system pengendalian intern. Apabila sudah disusun suatu struktur

organisasi yang tepat dan prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat

kecakapan pegawai tidak mempengaruhi syarat-syarat yang diminta,

sulit diharapkan bahwa system pengendalian intern akan berhasil baik.

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya sesuai

dengan kebutuhan perusahaan harus dilakukan:

- Seleksi dan tes-tes terhadap calon pegawai baru agar dapat

ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan memenuhi

criteria yang diinginkan perusahaan.

- Apabila pegawai sudah diterima bekerja perlu diadakan latihan-

latihan agar dapat meningkatkan kecakapan pegawai tersebut.

- Pengecekan pelaksanaan pekerjaan dari para pegawai dan menilai

hasil-hasil yang telah dicapai

Perlu diingat bahwa pegawai yang cukup cakap untuk suatu pekerjaan

bukan berarti pegawai yang tingkat pendidikannya tinggi, sehingga

gajinya juga tinggi tapi mungkin juga dengan pendidikan menengah

12

sudah cukup. Hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan agar diperoleh

pegawai yang cukup cakap tetapi juga ekonomis.

Unsur-unsur ini merupakan dasar bagi pengendalian intern yang baik,

dan apabila salah satu dari elemen ini tidak terpenuhi maka akan

menimbulkan ketimpangan dan menghambat keberhasilan system

pengendalian intern yang diterapkan.

2.4. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Secara teoritis perusahaan menghendaki suatu system pengendalian

intern yang sempurna, tetapisecara praktis system pengendalian intern yang

sempurna sulit untuk dicapai. Hal-hal ini disebabkan adanya factor-faktor

yang memabatasi bekerjanya suatu system pengendalian intern. Menurut Al

Haryono Jusup dalam bukunya “Auditing (Pengauditan)” (2001, 254-255),

keterbatasan struktur pengendalian intern perusahaan didasari oleh hal-hal

berikut ini:

Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali terjadi, manajemen dan

personil lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam

pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas-tugas

rutin karena kecurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab

lainnya.

Kemacetan. Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa

terjadi Karena petugas salah mengerti dengan instruksi, atau

melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau

kelelahan.

13

Kolusi. Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorangn

pegawai dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau

pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.

Pelanggaran oleh manajemen. Manajemen bisa melakukan

pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan

tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau membuat laporan keuangan

menjadi nampak baik. Praktik pelanggaran oleh manajemen meliputi

pula pemberian informasi yang tidak benar secara sengaja kepada

auditor atau pihak lain, misalnya dengan membuat dokumen palsu

untuk mendukung penjualan transaksi penjualan fiktif.

Biaya dan Manfaat. Biaya penyelenggaraan suatu struktur

pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yanag akan

diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu

walaupun pengendalian untuk suatu hal diperlukan, namun kadang-

kadang tidak diterapkan oleh perusahaan, karena biaya

penyelenggaraan atau manfaatnya tidak sepadan dengan manfaatnya.

2.5 Pengertian, Tujuan dan Sasaran Raskin

Menurut Pedum raskin (2009, 1), program raskin merupakan bagian

integral dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan

program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan

kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

14

Sasaran Program Raskin Tahun 2009 adalah berkurangnya beban

pengeluaran 18,5 juta RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras,

melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan

harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

2.6 Dasar-dasar Hukum Program Raskin

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program

Raskin adalah:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

5. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No.8 Tahun 1985.

6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan

Pangan.

7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian

Perusahaan Umum BULOG.

8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

15

9. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan.

10. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009, tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2010.

11. Inpres Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

12. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah”.

13. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi

Raskin Pusat.

2.7 Pengelolaan dan Pengorganisasian Program Raskin

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi

landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan

rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan

program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima

Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM

Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi

dan terjangkau.

b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada

16

pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus

mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat

melakukan pengawasan secara mandiri.

c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM

Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan

program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi,

pelaksanaan dan pengendalian.

d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin

harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat

maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tahun 2009 dipandang

perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan

pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi

Raskin di tingkat pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di

tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan

ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di provinsi adalah

gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah

camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

17

a. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat beranggotakan unsur dari Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen

Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen

Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat.

2) Tugas

Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran,

pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima

pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

3) Fungsi

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai bagian

dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan

18

Sekretariat. Pengarah terdiri dari Ketua dari unsur Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari

unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen

Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Sosial,

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, BPS, BPKP dan Perum

BULOG.

Pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua/ketua bidang dan Anggota.

Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan

Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I /Bidang Kebijakan Perencanaan

adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II

/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen

Anggaran Departemen Keuangan; Wakil Ketua III /Bidang

Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum

BULOG; Wakil Ketua IV /Bidang Fasilitasi, Monev dan Pengaduan

adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Departemen

Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen

Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial,

19

Departemen Pertanian, Badan Pusat Statistik, BPKP, dan Perusahaan

Umum BULOG.

Skema 2.2

b. Tim Koordinasi RASKIN Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di

20

TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT

Wakil Ketua II/ Bidang Kebijakan Anggaran : Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan

PELAKSANA

SEKRETARIAT

Anggota :

1. Deputi Bidang Koord Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koord Bidang Perekonomian;

2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;

3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 4. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial,

Departemen Sosial; 5. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS; 6. Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup, Bappenas; 7. Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam; 8. Direktur Utama, Perum BULOG.

Ketua : Sekretaris Kementerian Koord Bidang Kesra RI

PENGARAH

Wakil Ketua III/ Bidang Pelaksanaan dan Ditribusi : Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG

Wakil Ketua I/ Bidang Kebijakan Perencanaan Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas

Ketua : Deputi Bidang Koord Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koord Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua IV/ Bidang Fasilitasi, Monev dan Pengaduan : Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Depdagri

wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi

sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana program Raskin di

provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

gubernur.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan

melaporkan pelaksanaan program Raskin di wilayah Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi

mempunyai fungsi :

a) Koordinasi perencanaan program Raskin di provinsi.

b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan

informasi program Raskin.

c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

Raskin Kabupaten/Kota.

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di

kabupaten/kota.

21

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggung jawab, ketua,

sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan

distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan

keputusan gubernur.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi

terkait di tingkat provinsi antara lain Setda, Bappeda,

badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan

masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor

yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan

Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG serta lembaga

lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat

kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi

seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras,

penyelesaian pembayaran HPB dan adminstrasi distribusi Raskin di

wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya,

bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

1) Kedudukan

22

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana program

Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring,

evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program Raskin di wilayah

Kabupaten/Kota.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

a) Perencanaan program Raskin di kabupaten/kota.


informasi program Raskin di kabupaten/kota.

c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di

desa/kelurahan.


kecamatan, desa/kelurahan.

23

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin

Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung

jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan,

Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari

unsur-unsur instansi terkait di tingkat kabupaten/kota antara lain Setda,

Bappeda, badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan

masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor

yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre /Kansilog

Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan.

d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung

jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB

dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan

program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin

sebagai berikut :

1) Kedudukan

24

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin

di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin

Kecamatan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.


informasi program Raskin di kecamatan.

c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana

Distribusi Desa/Kelurahan.


desa/kelurahan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab

yaitu camat, ketua yaitu sekretaris kecamatan, sekretaris yaitu Kasi

25

Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan,

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan

pihak terkait yang dipandang perlu.

e. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan

bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian

pembayaran HPB dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya.

Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, kepala desa/lurah

dapat menggunakan Warung Desa sebagai alternatif pelaksana distribusi

Raskin.

Pembentukan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis tersendiri yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin.

a) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada kepala desa/lurah.

b) Tugas

(1) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin

dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di TD.

(2) Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin

secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk

Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara

26

tunai kepada Satker Raskin.

(3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara

Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model

DPM-2.

c) Fungsi

(1) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.

(2) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari

RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke

rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum

Bulog.

(3) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

f. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organisasi

Satker Raskin terdiri dari :

a) Ketua

b) Anggota :

(1) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat

27

Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

(2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas

sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum

BULOG.

3) Tugas dan Kewenangan

Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :

a) Ketua :

(1) Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan

tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan

Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

(2) Mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan

distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.

b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua sebagai

berikut :

(1) Mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai

dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi

Raskin di TD.

(2) Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana

Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.

(3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery

Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-

28

0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti

Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.

Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi

beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada

Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap

bulan.

2.8 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin nasional

sampai dengan tingkat desa/kelurahan/kecamatan berdasarkan data RTS BPS,

penetapan RTS-PM berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah

Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin.

1. Pagu Raskin

a. Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke provinsi di seluruh Indonesia

oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan data RTS dari BPS

dan kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang Undang

No. 41 tahun 2008 tentang APBN 2009.

b. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota oleh Tim

Koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan

Gubernur. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada:

1) Pagu Raskin Provinsi.

2) Data RTS Kabupaten/Kota dari BPS.

29

c. Pagu Raskin Kecamatan/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan Keputusan

Bupati/Walikota. Penetapan pagu Raskin Kecamatan dan

Desa/Kelurahan didasarkan pada:

a. Pagu Raskin Kabupaten/Kota

b. Data RTS Kecamatan, Desa/Kelurahan dari BPS

d. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak

dapat dialihkan ke wilayah lain.

e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai

dengan 31 Desember 2009, maka sisa pagu tersebut tidak dapat

disalurkan pada tahun 2010.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

a. Penetapan RTS-PM di Desa/Kelurahan menggunakan data BPS yang

terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir

Miskin. Data tersebut merupakan sasaran program penanggulangan

Kemiskinan secara nasional, termasuk Program Raskin. Oleh karena

itu daftar RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan dibuat berdasarkan

nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2008

yang ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Kepala

Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat..

b. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai

dengan data riil di Desa/Kelurahan, maka akan dilakukan

30

Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa

mengubah jumlah Pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam

Musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan,

tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS. Kriteria RTS yang

dinyatakan tidak sesuai meliputi::

1) RTS pindah tempat ke luar Desa/Kelurahan.

2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat

(meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan

rumah tangga lain yang menurut Musyawarah Desa/Kelurahan

dianggap layak menerima Raskin.

Terhadap nama kepala RTS yang telahg meninggal dunia dan masih

anggap layak menerima Raskin maka akan digantikan oleh anggota

rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

c. Kesepakatan hasil Mudes/Muskel pada butir b. Ditetapkan sebagai

RTS-PM sesuai model DPM-1, yang ditetapkan oleh kepala

desa/lurah dan disahkan oleh camat. RTS-PM yang telah terdaftar

dalam DPM-1 diberi kartu identitas Rumah Tangga yang berhak

menerima Raskin.

d. Data RTS-PM Raskin di desa/kelurahan direkap di tingkat kecamatan

dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota

sebagai dasar penerbitan SPA.

31

3. Penetapan Titik Distribusi

a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker

Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan

di kantor desa/kelurahan atau;

b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah

kabupaten/kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat

yaitu:

1) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan

pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor

desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau ;

2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau

kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor

desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

4. Rencana Distribusi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin

Kabupaten/Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum

dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan

kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana

transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.

b. Pendistribusian Raskin di suatu kabupaten/kota pada waktu panen raya

32

padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada

waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan

rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses

distribusi Raskin dapat terjamin.

5. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke TD di desa/kelurahan

atau tempat lain yang telah disepakati antara pemerintah kabupaten/kota

dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG setelah diterbitkannya

SPPB/DO bulan yang bersangkutan, sebagai berikut:

KEPALA GUDANG

33

1

Mulai

TerimaUang

TandaTerima

lurah 1

BAST

Arsip2

Buku Kontrol )Cheklist(

BAST

TT

TerimaTT & BAST

Surat JalanSATGAS

ADMINISTRASI KANTOR KORLAP

KORLAP JURU TIMBANG

34

2Terima

TT, BAST, &SJ Satgas

Buku Kontrol )Cheklist(

BASTTandaTerima Surat Jalan

SATGAS

KEPALA GUDANG

KEPALAGUDANG

35

1

Surat JalanMOBIL

BuktiTimbang

TimbangBeras

BuktiTimbang

BAST

SJ Satgas

Surat JalanMOBIL

BuktiTimbang

PengantaranBeras

TTD & Stempel

JURU TIMBANG SATGAS

Skema 2.3. Mekanisme di atas dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya DO/SPPB bulan yang

bersangkutan

Mekanisme pendistribusian dimulai dari diterbitkannya Surat

Permintaan Alokasi hingga distribusi ke TD,sebagai berikut:

a. Bupati/walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada

Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu

Raskin dan rincian di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.

36

BuktiTimbang

2

2 Arsip2

b. Pada waktu beras akan didistribusikan ke TD,

Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan SPA

menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing

kecamatan/desa/kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat

desa/kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode

sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk desa/kelurahan tersebut

ditangguhkan sampai ada pelunasan

c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang

Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada

Pelaksana Distribusi Raskin di TD.

d. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar

beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka

Pelaksana Distribusi Raskin langsung mengembalikan beras kepada

Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.

e. Pelaksanaan penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin

pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat,

dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin. Realisasi pelaksanaan

penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga

beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras

ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh

kepala desa/lurah.

f. Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani

37

oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui

oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda

tangan dan stempel.

g. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai

model MBA-0 yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau

pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.

h. Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG membuat rekapitulasi MBA-

0 di setiap kabupaten/kota sesuai model MBA-1 dan ditandatangani

oleh Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG dan

bupati/walikota atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda

tangan dan stempel.

i. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu :

1) Realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16

bulan yang bersangkutan.

2) Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1

bulan berikutnya.

Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre

dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO).

Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui

kelengkapan dana keabsahan dokumen.

i. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format

MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q

38

Divisi Perbendaharaan.

6. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

a. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi

Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di

TD.

b. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada

Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.

c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari

RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor

langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh

Pelaksana Distribusi Raskin.

d. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima

Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker

Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana

Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP Raskin

diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.

e. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka dapat

diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan Model MJ dari kepala

desa/lurah yang diketahui camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM

Raskin yang belum membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambat-

lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode

berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi,

39

maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.

f. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan

HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG.

Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin

belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.

g. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan

hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut

penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan

kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin

selanjutnya, maka kepala desa/lurah menunjuk pengganti Pelaksana

Distribusi Raskin.

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan

diharapkan dapat menyediakan dana talangan dari APBD atau dari sumber

dana lainnya untuk kelancaran pembayaran HPB Raskin.

2.9 Kerangka Pikir

Perum BULOG di Sulawesi Tenggara merupakan perusahaan yang

diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan.

Salah satu kegiatannya ialah mengadakan Program Beras Untuk Keluarga

Miskin (Raskin). Efektifitas program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi

antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

40

dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi

masyarakat.

Dalam hal pengendalian, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern

dalam pendistribusian beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada Perum

BULOG di Sulawesi Tenggara yang meliputi penentuan keluarga penerima

Raskin, Jumlah alokasi beras, penentuan titik distribusi, mekanisme dan

administrasi distribusi, dan evaluasi.

System pengendalian intern pendistribusian Raskin tidak terlepas dari

bagan alir dan unsure-unsur system pengendalian intern, yang meliputi: (1).

Struktur Organisasi; (2). Sistem otorisasi dan Prosedur Pembukuan; (3).

Praktek yang Sehat; (4) Kecakapan Pegawai.

Untuk itu perusahaan harus menyusun dan menerapkan Sistem

Pengendalian Intern terhadap Pendistribusian Raskin yang baik agar dapat

meningkatkan efektifitas program tersebut agar semua elemen-elemen yang

terlibat dalam program ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,

sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi elemen-elemen

yang berkaitan dalam program penerima Raskin.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara skematis kerangka pikir

penelitian ini dapat digambarkan pada skema 2.4

Skema 2.4

Kerangka Pikir

41

42

Sistem Pengendalian Intern Pendistribusian Raskin

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pendistribusian Raskin, meliputi:

a. Struktur Organisasib. System otorisasi dan prosedur

pembukuanc. Praktek yang sehatd. Kecakapan Pegawai

Bagan Alir

Pendekatan Analisis Deskriptif

bab ii tinjauan pustaka

Documents