7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di

sekitarnya dan batas-batas tertentunsebagai tempat kegiatan pemerintahan

dan kegiatan layanan jasa. Utamanya pelabuhan tempat kapal bersandar,

berlabuh, naik turun openumpang dan/atau pelayanan dan kegiatan

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antra

moda transportasi.( Hariyanto Budiyono. 2007 Hal:1)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan

disekitarnya denggan batas-batas tertentu,sebagai tempat kegiatan

pemerintahaan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat

kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat

barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamaatan playaran dan

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan

antra moda transpotasi. ( Murdianto, 2015. Hal:1 )

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008

pasal 1 (16) tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau

perairan dengan batas –batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai

tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang,

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda

transportasi.

Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya ada 3 yaitu:

a. Pelabuhan Utama

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan

8

angkutan laut dalam negri dan internasional, alih muat angkutan laut

dalam negri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat

asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyebrangan

dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)

b. Pelabuhan Pengumpul

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan

laut dalam negri, alih muat angkutan laut dalam negri dalam jumlah

menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang serta

angkutan penyebrangan dengan jangkauan palayanan antar provinsi.

Pasal 1 (18)

c. Pelabuhan Pengumpan

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan

angkutan laut dalam negri, alih muat angkutan laut dalam negri dalam

jumlah terbatas,merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan

pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan

barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan

dalam provinsi. Pasal 1 (19)

2. Tatanan kepelabuhanan

Tatanan Kepelabuhanan Nasional menurut Undang-undang Republik

Indonesia no 17 tahun 2008 BAB VII Pasal 67 ketatanan kepelabuhan

nasional menjadi 3 bagian:

a. Tatanan Kepelabuhanan Nasionaldiwujudkan dalam rangka

penyelanggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi,

menjamin efisiensi, dan mempunyai daya asing global untuk

menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan

Nusantara.

b. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1)

merupakan sistem kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi,

geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

c. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

9

1)Peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan

2)Rencana Induk Pelabuhan Nasionaldan

3)Lokasi Pelabuhan

3. Kapal

a. Pengertian kapal

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut

maupun di sungai(Capt.R.P. Suyono,2007).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008

pasal 1 (36), definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan

jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,

energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya

dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung

dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

b. Jenis – Jenis Kapal

Beberapa Jenis kapal menurut Undang – undang Pelayaran UU RI No.

17 Th.2008 sebagai berikut :

1) Kapal – Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia

(TNI) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan. Pasal 1 ( 37)

2) Kapal Negara adalah kapal milik Negara digunakan oleh instansi

pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk

menegakkan hokum serta tugas – tugas pemerintah lainnya. Pasal

1 ( 38)

3) Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera

Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. pasal 1

(39)

Berikut ini kapal berdasarkan kegunaanya (Suwarno, 2011:131)

yaitu kapal barang (cargo veseel) atau konvensional. Berdasarkan

jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh

jenis, yaitu :

10

1. General Cargo Carrier adalah jenis kapal ini laut ini

mengangkut muatan umum (general cargo), yang terdiri dari

bermacam – macam barang dalam bentuk potongan maupun

dibungkus, dalampeti, keranjang, dan lain-lain.

2. Bulk Cargo Carrier adalah jenis kapal laut ini mengangkut

muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.

3. Kapal Tanker adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkut

muatan cair.

4. Combination Carrier adalah kombinasi kapal tanker dan dry

bulk, dengan tujuan bila return cargo tidak ada maka bisa di

muati dry bulkcargoes.

5. Off shore Supply Ship adalah kapal laut jenis ini untuk

mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk

anjungan.

6. Special Designed Ship adalah kapal laut ini khusus dibangun

untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya

refrigerated cargo carrier, liqueid gas carrier, dan sebagainya.

7. Kapal container atau kapal cellular container adalah kapal laut

ini untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukkan

ke dalam container atau muatan yang perlu di bekukan dalam

reefer container

2.2. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta,

berbentuk perusahaan Negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan

Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang

penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan

penumpang (orang) danbarang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat)

kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun

luar negeri (ocean going shipping).

Penyediaan ruangan kapal menurut sifat usahanya dapat dibedakan menjadi.

11

1. Pelayaran tetap (Liner Service)

a. Mempunyai trayek pelayaran dan perjalanan kapal tertentu dan teratur.

b. Mempunyai daftar angkutan yang tetap dan berlaku umum.

c. Mempunyai syarat dan perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan

Berlaku umum(Suwarno,2011).

2. Pelayaran Tramper

Pelayaran tramper merupakan pelayaran bebas yang tidak terikat

ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap dan kapal dapat

berlayar kemana aja (Engkos Kosasih,2007).

2.3 Kegiatan Pengusahaan Pelayaran Niaga

Menurut (Suwarno,2011) terdapat beberapa jenis pengusaha niaga.

Diantaranya sebagai berikut :

1. Usaha Pokok Pelayaran

Mengangkut barang atau penumpang, khususnya barang dagangan dari

suatu pelabuhan pemuatan untuk di sampaikan kepelabuhan

pembongkaran (tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencharter, atau kerja

sama dengan pihak – pihak ketiga perusahaan pelayaran akan menerima

pendapatan charter (charter party). Beberapa perjanjian charter yang

berlaku adalah sebagai berikut:

a. Bareboat Charter, yaitu men-charter kapal untuk jangka waktu

tertentu. Perusahaan pelayaran menyerahkan kapalnya kepada

pencharter tanpa anak buah kapal, pendapatan yang di peroleh adalah

hanya pendapatan charter dan hampir semua biaya menjadi tanggung

jawab pencharter.

b. Time Charter, yaitu kegiatan pen-chateran kapal untuk jangka waktu

tertentu. Kapal diserahkan lengkap dengan anak buah kapal dan

perlengkapannya, pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan

charter dan menanggung biaya yang terkait dengan kapal dan anak

buah kapal (antara lain: maintenence kapal, biaya anak buah kapal,

asuransi, penyusutan dan beban overhead).

12

charter dan menanggung biaya yang terkait dengan kapal dan anak

buah kapal (antara lain: maintenence kapal, biaya anak buah kapal,

asuransi, penyusutan dan beban overhead).

c. Voyage Charter, yaitu kegiatan pencharteran kapal untuk satu voyage

atau lebih dari satu pelabuhan ke satu atau beberapa pelabuhan tujuan.

Harga sewa/charter sering disebut freight, dimana seluruh biaya operasi

menjadi beban pemilik kapal.

2.Usaha Keagenan

Usaha Keagenan adalah mengageni perusahaan pelayaran asing/lain

atau principal dengan memberikan jasa dalam pengurusan segal asesuatu

yang berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, olein, dan freightdari

principal. Kegiatan usaha keagenan tersebut antara lain:

a. port information, cargo prospect, dan informasi lainnya.

b. ship husbanding (port & custom clearance, imigrsi, kesehatan

pelabuhan, dan sebagainya), dan mengurus surat surat / dokumen kapal.

c. pengorganisasian kapal (traffic, bunker, reapir, maintenance,

survey,certification, pengawakan, keperluan kapal lainnya).

d. Berusaha memperoleh muatan untuk kapal dan sekaligus melaksanakan

handling untuk muatan.

e. Melakasanakan freightcollectionadminitasi disburment termasuk

pertanggung jawabannya.

3.Usaha Sampingan

Usaha Sampingan adalah kegiatan di luar tersebut diatas, tetapi

menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik atau keuntungan yang

di peroleh, Perusahaan pelayaran dapat menyelenggarakan usaha

sampingan seperti:

a. Anak perusahaan; perusahaan bongkar muat, usaha bengkel kapal,

usaha forwading dan sebagainya.

b. Menyelenggarakan kegiatan; EMKL, jasa transportasi, depocontainer,

transhipment, sub agency, penyewaan alat bongkar muat, angkutan

13

bandar, jasa pengurusan dokumen pengkapalan sesuai permintaan

dalam shipping instruction.

2.4.PengertianKeagenan

Keagenan Umum (general agen) adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk

perusahan pelayaran lain di Indonesia atau luar negeri yang (selaku principal)

untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentin gankapal

principal tersebut. Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal

dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain (Engkos Kosasih,2007).

Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila mana

dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak

dinamakan agen (agent) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang

dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai

hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang di percayakan

kepadanya(R. P. Suyono,2007).

2.5. Kegiatan Keagenan

Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri di pelabuhan itu, maka

perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang ada di

pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang di muat/ di bongkar

dari kapalnya.

Pengangkatan sebagaiagen di lakukan dengan “Letter of Appoinment“

(suratpenunjukan) setelah adanya perundingan antara kedua belah pihak. Hak

dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agen dituangkan dalam“Agency

Agreement” (Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo,2007).

2.6. Gambaran Umum Obyek Penulisan

1. Sejarah Berdirinya PT. Swadaya Wira Maritim

Berawal dari banyaknya muatan yang membutuhkan jasa transportasi di

Pelayaran Indonesia terutama pelyaran antar pulau yang Bapak A. Molyadi

A. S.Sos memiliki pengalaman dibidang perkapalan maka beliau berniat

14

mendirikan sebuah perusahaan pelayaran rakyat yang bertujuan untuk

mencukupi derasnya arus barang yang masuk Pelabuhan Tanjung Emas.

Maka beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan sebuah

perusahaan pelayaran yang diajukan kepada Dirjen Perhubungan Laut di

Jakarta pada tahun 2008 dan permohnan tersebut telah disetujui pada tahun

2009 bulan Agustus dengan nomer SUIPAL BXXXV- 148 / AL 58 dengan

armada yang diageni yaitu perusahaan muatan curah cair CPO (Crued

Palm Oil) dan OLEIN (RBD Crued Palm Oil In Bulk).

2. Visi dan Misi PT.Swadaya Wira Maritim.

VISI

Menjadi perusahaan angkutan darat yang tumbuh, berkembang dan

profesional dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang terbaik dan

dapat diandalkan oleh pengguna jasa.

MISI

Menyediakan jasa pelayanan angkutan darat yang berkualitas dan

profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan,

mencapai pertumbuhan perusahaan dan mampu memberikan keuntungan

maksimal bagi stakeholder.

3. Profil PT. Swadaya Wira Maritim

Nama :PT.SWADAYA WIRA MARITIM

Alamat :JL.RUKO RODA MAS NO 27 B TANAH EMAS

SEMARANG

Telp :(024) 3584787

Fax :(024) 3584776

E-Mai :PT.Swadayawiramaritim@gmail.com

15

Struktur Organisasi PT. Swadaya Wira Maritim

Cabang Semarang

Sumber : PT. Swadaya Wira Maritim Cabang Semarang,2016

5. Tugas dan Fungsi Masing – Masing Bagian:

a. Kepala Cabang

Yaitu seseorang yg diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang

perusahaan untuk menjalankan menejemen sesuai standar dari kantor

pusat

1) Mewakili direksi pusat menjalankan perusahan di cabang tersebut.

2) Memberikan laporan kemajuan cabang kepada direksi pusat termasuk

keuangannya.

3) Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang berjalan

KABAG ADM

Suwignyo,Amd

KABAG OPRASIONAL

Tri Molyanto,Amd

OPERASIONAL

P. Darmawan.P. Amd OFFICE BOY

Bowo OPERASIONAL

Henry A.S S.Tr OPERASIONAL

Endi Soneta S.Tr

KEPALA CABANG

A.MOLYADI A,S.Sos

16

lancar.

4) Menjalankan semua program perusahaan untuk cabang tesebut.

b.Kabag Operasional

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya

kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin

berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

1) Menangani secara langsung kegiatan operasional lapangan apabila

terjadi masalah.

2) Bekerja sama dengan kepala armada untuk kedatangan dan

keberangkatan kapal.

3) Memeriksa dan menerima laporan mengenai aktifitas dari bagian

operasional lapangan mengenai kegiatan keagenan yang sedang

berlangsung.

4) Mengatur, menyusun, merumuskan dan mengembangkan program

dalam bidang operasi.

5) Membantu melayani penyediaan kebutuhan kapal seperti bunker,

perbekalan air, repair, dan lain-lain.

c. Kabag Atmistrasi (ADM)

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan

dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk

mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai

dengan hokum yang berlaku.

1) Menyiapkan anggaran harian untuk kegiatan di lapangan maupun

kagiatan di dalam kantor, seperti halnya uang makan setiap

minggunya untuk karyawan.

2) Membuat laporan dan menyelesaikan masalah pajak perusahaan.

3) Memeriksa laporan keperluan berkaitan dengan keagenan kapal yang

nantinya akan diserahkan kepada owner.

4) Mengkoordinir penyusunan anggaran dan investasi perusahaan.

17

d. Manager Personalia

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta

pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan

perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

1) Bertanggung jawab atas pengawasan dan upaya kemakmuran

karyawan.

2) Mengadakan perbaikan mutu karyawan perusahaan.

3) Membuat laporan kegiatan karyawan baik harian, mingguan,

maupun tahunan.

4) Memberi persetujuan cuti karyawan sebelum di ajukan kepada

direktur.

5) Mengadakan pemutasian karyawan serta mengadakan rekrutmen

karyawan baru.

6.Ruang Lingkup Perusahaan

a. Kepegawaian

Perusahaan PT. Swadaya Wira Maritim selalu berupaya

memperhatikan dan memberikan kesejahteraan para karyawannya

dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas penunjang seperti :

1) Uang makan atau penyediaan konsumsi dengan jumlah yang telah

ditentukan.

2) Kendaraan kantor yang bisa di gunakan oleh semua karyawan kantor

pada saat bekerja.

b.Disiplin Kerja

Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pada PT. Swadaya Wira

Maritim yaitu dengan mengadakan pengabsenan yang ketat pada waktu

jam masuk kerja dan jam pulang kerja, adapun jam kerja yang berlaku :

1) Jam masuk kerja pukul 08.00 WIB dan selambat-lambatnya absen

pukul 08.30 WIB, berlaku setiap hari bekerja secara teratur.

2) Jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.

18

3) Jam pulang kerja pukul 16.30 WIB.

4) Ketentuan diatas sewaktu-waktu bisa berubah ketika sedang ada

kegiatan pada malam hari atau pagi hari, dengan syarat langsung

melapor kepada bagian personalia mengenai mulai waktu bekerja

dan selesai bekerja yang di gunakan untuk pertanggung jawaban

manajer personalia kepada direktur.

Apabila ada karyawan yang berhalangan hadir harap

memberitahukan kepada perusahaan melalui personalia dan bagi

yang tidak dapat hadir dan tanpa keterangan akan dilaporkan ke

direktur dan akan diberikan teguran.

c.Pemeliharaan Tempat Kerja dan Lingkungannya

Untuk memberikan dan meningkatkan kerja para karyawan diperlukan

fasilitas atau peralatan kerja maupun lingkungan ruangan kerja, hal ini

tidak lepas dari pengawasan perusahaan secara seksama karena

langsung dapat menambah motivasi bagi karyawan atau pekerja dalam

melakukan kegiatan demi lancarnya kemajuan perusahaan.