20

BAB II

KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT DAN IMPLIKASINYA BAGI

KIRIBATI

II.1. Kenaikan Permukaan Air Laut (Sea Level Rise)

Isu lingkungan bukanlah sebuah isu baru dalam kajian Hubungan

Internasional kontemporer. Pasca konferensi The United Nation Conference on the

Human Environment di Stockholm tahun 1972, isu lingkungan menjadi salah satu isu

penting bagi negara-negara di dunia. Pembahasan isu lingkungan kemudian ditandai

dengan terbentuknya The United Nations Conference on Environment and

Development (UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Tahun 1997

sebuah pertemuan tingkat tinggi membahas isu lingkungan di Tokyo dan

menghasilkan Protokol Kyoto yang mengikat negara-negara yang meratifikasi untuk

mengurangi dan menjaga emisi gas karbon di masing-masing negara. Salah satu isu

lingkungan yang menjadi topik penting ialah kenaikan permukaan air laut (sea level

rise). Kenaikan permukaan air laut telah dibahas dalam Intergovermental Panel on

Climate Change 1990 (IPCC) Report Working Group II sebagai:

Global warming as a result of increased concentrations of

Green House Gasses is likely to cause an acceleration of the

slow sea-level rise already in progress. This expected

acceleration will be the consequence of thermal expansion of

oceanic surface layers and melting of glaciers and polar

icecaps.

21

Definisi diatas menyatakan bahwa pemanasan global yang berasal dari

meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan percepatan kenaikan

permukaan air laut. Selain itu percepatan pemuaian dari permukaan lapisan lautan

dan pencairan glasier serta es yang berada di kutub telah memicu percepatan

kenaikan permukaan air laut (Organization W. M., 2013). Hasil penelitian ilmuan

yang tergabung dalam IPCC telah menunjukkan bahwa suhu planet Bumi telah

meningkat sebesar 0.6o

celcius. Peningkatan sebesar ini mungkin terlihat tidak begitu

signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan suhu cuaca harian yang tidak

banyak memberikan pengaruh terhadap bumi (IPCC, 1990). Namun peningkatan

suhu sebesar 0.6 telah memicu pencairan es di permukaan bumi dan air dari

hasil pencairan telah memicu naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan

memberikan dampak buruk terutama terhadap negara-negara kecil yang terdiri dari

kepulauan berdataran rendah seperti di Samudera Pasifik.

Para peneliti mengukur kecepatan kenaikan permukaan air laut sebesar 3.2

milimeter pertahun, dan angka tersebut meningkat dua kali lipat dari hasil penelitian

satu abad yang lalu, yang mana kenaikannya hanya sebesar 1.6 milimeter. Dampak

kenaikan permukaan air laut ini telah menyebabkan tinggi air laut 20 cm lebih tinggi

dari satu dekade yang lalu. Tinggi permukaan air laut akan terus meningkat selama

abad ke 21, bahkan diproyeksikan akan meningkat hingga 25-58 cm (Mansbach,

2012). Kenaikan permukaan air laut yang bertambah ini mungkin terlihat kecil,

namun kenaikan ini dapat menyebabkan kerusakan bagi ekosistem dan wilayah yang

22

terletak didekat pesisir pantai. Sebagin besar negara-negara di dunia rentan terhadap

kenaikan permukaan air laut karena kurang dari 30 negara tidak memiliki laut atau

tidak berbatasan dengan laut (IPCC, 2013). Jika permukaan air laut meningkat

sekitar 1.5 meter maka lebih dari 50 juta orang diprediksi terpaksa harus mengungsi.

Prdiksi tersebut menjadi ancaram terutama bagi seluruh penduduk Kiribati (O’Brien,

2013).

Kerusakan akibat kenaikan air laut sudah sangat dirasakan oleh penduduk

Kiribati yang sebagian besar tinggal didaerah pesisir. Sebagian besar pusat aktifitas

Kiribati berada di daerah pesisir terutama bagi pulau-pulau berdataran rendah.

Kenaikan permukaan air laut menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur serta

lahan pertanian masyarakat yang terdapat di daerah pesisir. Kerusakan ini memicu

timbulnya perpindahan penduduk untuk mencari tempat yang lebih memadai dan

aman dari ancaman kerusakan lingkungan yang lebih parah. Selain itu kenaikan

permukaan air laut juga memicu penurunan kualitas air tanah, karena pada saat timbul

erosi dan banjir air laut masuk ke tanah dan mencemari cadangan air tanah yang

sangat penting bagi penduduk Kiribati. Kenaikan permukaan air laut ini juga telah

merusak ekosistem di pesisir dan ekosistem terumbu karang di Kiribati (Environment

and Conservation Division Ministry of Environment, 2007).

II.2 Dampak Sea Level Rise di Kiribati

Republik Kiribati merupakan sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan.

Luas wilayah Kiribati keseluruhan mencapai 5 juta km2

dengan luas wilayah daratan

23

hanya 800 km2 (Thavat, 2014). Oleh karena itu Kiribati memiliki wilayah laut yang

sangat luas. Kiribati memiliki oleh Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 3.5 Juta km2

(Bank A. D., 2009).

Kiribati terdiri dari 33 pulau berdataran rendah atau yang biasa

disebut dengan atol, yang mana 21 pulaunya berpenghuni, sementara 12 sisanya tidak

berpenghuni karena terbatasnya ketersediaan air bersih. Pulau-pulau di Kiribati

merupakan pulau yang relatif kecil, sebagian besar pulau di Kiribati luasnya tidak

lebih dari dua kilometer. Titik tertinggi datarannya hanya 3-4 meter diatas permukaan

laut (Organization W. H., 2012). Sebagian besar wilayah Kiribati merupakan daerah

pesisir berdataran rendah. Seluruh pulau di Kiribati terbagi menjadi tiga kelompok

kepulauan yaitu: Gilberts, Line dan Phoenix (Kiribati, 2007).

Jumlah penduduk Kiribati pada tahun 2012 berjumlah 103.038 jiwa dengan

tingkat pertumbuhan 1.7% per tahun. Setengah dari populasi Kiribati tinggal di

Ibukota Kiribati, Tarawa (Affairs, 2012). Meskipun wilayah Kiribati terdiri dari

kepulauan yang tersebar letaknya, sekitar 40.311 orang penduduk Kiribati atau

sekitar 43.6 persen tinggal di Kota Tarawa Selatan di tahun 2005. Data tersebut

menunjukkan populasi di Tarawa Selatan sangat padat, bahkan mengalami kelebihan

populasi. Sementara 46.8 persen penduduk Kiribati lainnya tinggal di luar Kepulauan

Gilberts (Bank, 2009). Pembangunan yang lambat di luar pulau Tarawa menyebabkan

banyak penduduk pindah ke Tarawa untuk memperoleh fasilitas kesehatan,

pendidikan dan pekerjaan (O’Brien, 2013).

Kiribati memiliki jumlah populasi penduduk usia muda yang sangat tinggi,

yaitu sekitar 53.5 persen dari seluruh penduduk Kiribati rata-rata berusia 23-24 tahun.

24

Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan

pekerjaan memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kirbati dalam

pembangunan ekonominya. Setiap tahun penduduk Kiribati yang mencari pekerjaan

sebanyak 2.000 orang, namun hanya sekitar 500 orang dari jumlah ini yang

memperoleh pekerjaan (Kidd, 2012). Sebagian besar penduduk di Tarawa merupakan

penduduk usia kerja, namun ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas. Asian

Development Bank (2009) menyebutkan bahwa dari 40.000 orang pencari kerja

hanya 30% yang memperoleh pekerjaan. Sementara penduduk yang tidak bekerja

bergantung kepada keluarga mereka yang memiliki pekerjaan atau remitansi dari

keluarga mereka yang bekerja di luar negeri. Terbatasnya ketersediaan lapangan

pekerjaan dalam negeri menyebabkan bekerja diluar negeri menjadi pilihan bagi

sebagian besar penduduk Kiribati.

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2009, Gross

Domestic Product (GDP) Kiribati sebesar USD 60 juta pada tahun 2006, ini

menjadikan GDP Kiribati sebagai yang terendah di wilayah Pasifik. Sumber

pendapatan Kiribati berasal dari remitansi yang dikirim oleh Warga Negara Kiribati

yang bekerja di luar negeri. Sumber pendapatan lainnya berasal dari pembayaran

lisensi penangkapan ikan, ekspor produk laut dan kopra dan National Trust Fund

yang diakumulasi dalam investasi selama bertahun-tahun. ZEE Kiribati yang luas

menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi Kiribati karena pemerintah

dapat menjual lisensi penangkapan ikan bagi kapal asing. Selain itu bantuan luar

25

negeri juga memberi sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan Kiribati (Chung,

2005).

Sebanyak 66 persen penduduk Kiribati merupakan penduduk yang tidak

mampu dan rentan terhadap kemiskinan menurut survei yang dilakukan oleh The

2007 Household Income and Expenditure Survey (Tokamauea, 2014). Meskipun

standar hidup di Kiribati terus meningkat, namun indikator sosial menunjukkan

bahwa Kiribati masih tergolong miskin berdasarkan standar di wilayah Pasifik

(Kiribati, 2010). Tingkat kemiskinan penduduk di Tarawa lebih tinggi dari rata–rata

nasional di Kiribati. Sebanyak 24 persen penduduk di Tarawa tergolong penduduk

miskin (Tokamauea, 2014). Menurut ADB (2007) hal ini disebabkan oleh kebutuhan

akan uang yang lebih tinggi di Tarawa daripada daerah di Kiribati. Survei yang

dilakukan pada tahun 2001 memperlihatkan sebanyak 52 persen rumah tangga di

Kiribati tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari

(Tokamauea, 2014). Tingginya tingkat kemiskinaan penduduk di Kiribati berkaitan

erat dengan perekonomian Kiribati yang terbatas karena rendahnya sumber daya yang

dimiliki Kiribati.

Rendahnya tingkat keterampilan penduduk Kiribati juga menjadi alasan lain

perkembangan ekonomi di Kiribati yang rendah. ADB (2007) berpendapat bahwa

kurangnya keterampilan telah membatasi penduduk Kiribati dalam memperoleh

pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Jika dibandingkan dengan negara

Pasifik lainnya, kemampuan Bahasa Inggris penduduk Kiribati berada paling bawah.

Hanya 12–14 persen siswa Kiribati yang lulus tes kemampuan bahasa Inggris di

26

University of South Pacific, sedangkan negara-negara di Pasifik lainnya, siswa yang

lulus tes Bahasa Inggris rata–rata berkisar antara 52 hingga 54 persen dari seluruh

peserta yang ikut (Kidd, 2012). Beberapa alasan mengapa tingkat keterampilan dan

kemampuan siswa di Kiribati rendah diantaranya ialah banyak siswa yang putus

sekolah saat masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, kualitas

guru–guru yang kurang memadai (Chung, 2005), fasilitas sekolah yang banyak rusak

dan perlu diperbaiki, dan persebaran fasillitas pendidikan di Kiribati yang kurang

merata sehingga menyebabkan banyak penduduk di luar Tarawa kesulitan untuk

memperoleh layanan pendidikan. Layanan pendidikan dasar dan menengah tersebar

di ketiga kelompok kepulauan Gilbert, Line dan Phoenix, namun untuk pendidikan

yang lebih tinggi serta pusat pelatihan keterampilan hanya terdapat di Tarawa

(O’Brien, 2013).

Pulau Tarawa merupakan pusat pemerintahan, serta pusat kegiatan

perekonomian Kiribati. Bandara internasional dan pelabuhan untuk masuk ke Kiribati

berada di pulau ini. Ibu kota negara, Bairiki juga berada di Pulau Tarawa Hal ini

menyebabkan banyak penduduk Kiribati dari luar pulau Tarawa untuk pindah ke

Tarawa. Arus urbanisasi tersebut menyebabkan kepadatan penduduk sehingga

memicu munculnya berbagai masalah sosial (O’Brien, 2013). Terdapat perbedaan

yang signifikan diantara penduduk yang tinggal di Tarawa dan diluar Tarawa.

Penduduk yang tinggal di Tarawa lebih banyak yang bekerja di sektor publik,

sementara penduduk yang tinggal di luar Tarawa lebih banyak bekerja di sektor

pertanian. Sektor pertanian di Tarawa tidak begitu berkembang karena

27

ketidaktersediaan lahan pertanian yang mana sebagian besar lahan lebih banyak

digunakan sebagai pemukiman penduduk karena padatnya populasi di Tarawa.

Perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut memberikan efek yang berbeda–

beda pada setiap negara di permukaan bumi. Bagi negara kepulauan berdataran

rendah terutama Kiribati kenaikan permukaan air laut telah memberikan efek yang

sangat luas bagi penduduk Kiribati.

II.2.1 Dampak Sosial

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di luar pulau Tarawa bergantung

terhadap alam. Penduduk menggantungkan hidup dari hasil laut, perkebunan kelapa,

pandan, talas, sukun dan pisang (Kiribati, 2007). Kerusakan lingkungan yang dipicu

oleh kenaikan air laut telah mengakibatkan penurunan produktifitas lahan pertanian

Kiribati sehingga mengancam ketersediaan kebutuhan hidup penduduk, kenaikan

permukaan air laut selain berakibat buruk bagi lingkungan di Kiribati juga

memberikan efek buruk terhadap penduduk. Kenaikan permukaan air laut telah

menimbulkan efek yang jauh lebih buruk terhadap Kiribati, daripada efek yang

ditimbulkan terhadap negara lain di dunia.

The Commonwealth Vulnerability Index (2000) melaksanakan pengujian

kerentanan negara berkembang terhadap gangguan ekonomi dan lingkungan,

menempatkan Kiribati sebagai salah satu dari lima negara yang paling rentan di dunia

(Atkins, 2000). World Bank juga telah menempatkan Kiribati sebagai negara yang

paling rentan terhadap efek perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut (Bank,

28

2000). Dataran di Kiribati yang rendah membuat negara ini sangat rentan terhadap

banjir di daerah pesisir, gelombang badai dan kekeringan. Jika langkah adaptasi yang

tepat tidak segera diambil maka pulau-pulau Kiribati akan segera tenggelam. The

Australia National Tidal Centre melaporkan bahwa rata–rata ketinggian air laut di

Kiribati telah meningkat sebanyak 3.7 milimeter setiap tahunnya sejak tahun 1992

(Kiribati, 2014). Kenaikan permukaan air laut memicu timbulnya berbagai peristiwa

cuaca ekstrem di Kiribati.

Kenaikan permukaan air laut mempengaruhi kesehatan masyarakat Kiribati.

Masyarakat yang tinggal di ibukota Tarawa lebih banyak mengalami masalah

kesehatan seperti malaria, diare, dan gangguan kesehatan lainnya. Banjir dan badai

yang menghantam Kiribati juga merusak sistem sanitasi pembuangan limbah, limbah

yang mencemari air dan tanah, menjadi pemicu munculnya berbagai macam penyakit

(Kiribati G. o., 2014). Setiap ombak tinggi menyebabkan genangan air masuk dan

membanjiri daratan Kiribati. Efek psikologis dari stress akibat bencana yang terjadi

mempengaruhi kesehatan mental dan fisik penduduk Kiribati, terutama bagi

penduduk dari status sosial ekonomi rendah (Swim, 2010).

Banyak penduduk Kiribati melakukan migrasi baik ke wilayah pulau bagian

dalam maupun pindah ke pulau lain. Penduduk Kiribati yang melakukan migrasi

perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan komunitas baru dimana mereka

pindah dan mencari sumber penghasilan baru. Masyarakat asli ditempat yang baru

beserta sistem didalamnya harus mampu untuk menyerap pertambahan penduduk

pendatang dari Kiribati (Keener, 2012). Jika adaptasi tidak berjalan dengan baik

29

diantara penduduk pendatang serta penduduk asli tepat mereka bermigrasi dapat

menjadi pemicu timbulnya konflik diantara penduduk. Kehidupan penduduk

tradisional Kiribati juga mengalami perubahan drastis pada budaya serta adat

istiadatnya karena banyak penduduk yang meninggalkan pulau tempat asal mereka

(Henry, 2008).

II.2.2 Dampak Terhadap Lingkungan

Pulau-pulau di Kiribati yang kecil membuat hampir seluruh daratan Kiribati

merupakan daerah pesisir. Kenaikan permukaan air laut telah memicu erosi yang

mengikis bukan hanya pantai di pesisir pulau–pulau Kiribati akan tetapi juga erosi

terhadap tanah. Erosi dan banjir meyebabkan banyak penduduk pindah dari rumah

tradisional yang telah mereka tempati sejak lama (Kiribati, 2014). Pulau–pulau di

Kiribati yang kecil menyebabkan tidak ada tempat yang benar–benar aman untuk

mengungsi dalam waktu yang lama. Selain rumah, penduduk Kiribati juga kehilangan

tanaman pangan yang sangat berharga karena tanah mengandung banyak kadar garam

akibat banjir, air laut menyebabkan tanaman tersebut mati (Kiribati, 2014).

Letak geografis Kiribati yang tersebar di garis ekuator menyebabkan Kiribati

jarang mengalami topan dan badai (Thomas, 2003). Namun pemanasan global telah

meningkatkan suhu udara dan lautan. Kenaikan suhu udara dan laut ini menyebabkan

frekuensi kemunculan topan dan badai di Kiribati meningkat (Lewis, 2009).

Pemerintah Kiribati telah mengobservasi bahwa gelombang badai terjadi jauh lebih

sering daripada sebelumnya. Frekuensi kemunculan topan dan angin puyuh di sekitar

30

area lautan Kiribati semakin bertambah serta memicu terjadinya ombak tinggi di

Kiribati. Pemerintah Kiribati membangun dinding pemecah ombak di pesisir pantai .

untuk mengatasi fenomena ombak tinggi. Dinding laut, yang dibangun untuk

memecah ombak tinggi tidak mampu menahan kuatnya terjangan ombak dan rusak

dalam jangka waktu yang cukup singkat. Air laut masuk ke tengah pulau yang terjadi

secara berkala dan menyebabkan banjir yang masuk hingga jauh ke daratan, karena

dataran Kiribati yang sangat datar dan merusak perkebunan dan pemukiman

penduduk. Serta mengancam keberadaan spesies endemik pulau, koloni burung laut,

sarang penyu laut di banyak pulau–pulau kecil Kiribati. Sebagai contoh, saat dua

gelombang pasang yang terjadi di Tarawa pada tahun 2004 dan 2005 tinggi

ombaknya mencapai 2.87 meter menghancurkan desa yang terdapat di pesisir pantai,

menyapu bersih tanah pertanian ke laut dan mengkontaminasi sumber air bersih, serta

menghancurkan infrastruktur di dekat pesisir (Choi, 2012).

Keadaan geografis Kiribati yang terdiri dari pulau-pulau kecil menjadikan

sumber air bersih di Kiribati sangat terbatas. Sumber air bersih Kiribat berasal dari air

bawah tanah yang jumlahnya sangat bergantung dari curah hujan yang jatuh di

Kiribati. Sejalan dengan penurunan curah hujan, maka cadangan air bersih akan

menjadi semakin sedikit di Kiribati. Ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap

ketersediaan air, jika kekeringan berkepanjangan selama musim panas terus terjadi,

hal ini akan mengancam produktivitas pertanian penduduk terutama kelapa yang

merupakan komoditi utama penghasilan sebagian besar petani di Kiribati, (Kiribati,

2012). Kenaikan permukaan air laut juga berkontribusi terhadap penurunan cadangan

31

air bersih di Kiribati. Batu karang yang mengalami pemutihan akibat kenaikan

permukaan air laut menjadi keropos, air laut dengan mudah dapat masuk ke batu

karang ini dan menembus sumur cadangan air tanah dan mencemari air bersih di

Kiribati. Ukuran pulau yang semakin kecil akibat kenaikan permukaan air laut juga

menyusutkan ukuran lensa tempat cadangan air tanah Kiribati (Kiribati, 2014). Saat

cadangan air bersih di Kiribati menurun dan menjadi semakin langka, penduduk

Kiribati perlu pindah dari rumah mereka ke tempat yang memiliki cadangan air yang

cukup untuk kebutuhan penduduk.

II.2.3 Dampak Terhadap Perekonomian Kiribati

Efek kenaikan permukaan air laut memiliki pengaruh yang cukup besar bagi

perekonomian Kiribati. Mengingat pendapatan Kiribati bergantung terhadap

sumberdaya alam yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.

Perubahan ekosistem lautan akibat pemanasan global menyebabkan perputaran angin

skala besar dilaut, perpindahan panas lautan dan perubahan kandungan air laut yang

berpengaruh terhadap persebaran plankton di laut. Hal ini mengubah seluruh sistem

rantai makanan kehidupan di laut (Keener, 2012). Perubahan rantai makanan

menyebabkan perpindahan serta penurunan spesies makhluk hidup di laut

(Frederiksen, 2004). Sektor perikanan menurun, diakibatkan oleh pemutihan dan

kematian karang tempat ikan hidup. Ini mempengaruhi hasil produk laut Kiribati

dilihat dari penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang kehidupannya

bergantung dari ketersediaan ikan di lautan Kiribati.

32

Efek kenaikan permukaan air laut ini juga mempengaruhi hasil produksi

pertanian Kiribati. Penurunan hasil pertanian sudah dipastikan terjadi akibat banjir

dan kekeringan yang melanda Kiribati (Kiribati, 2014). Kiribati sebagai negara

penghasil kopra mengalami penurunan hasil panen kopra, karena tanaman kopra

sangat sensitif terhadap perubahan iklim terutama kenaikan permukaan air laut. Saat

ombak pasang naik ke daratan Kiribati, air laut masuk kedalam tanah dan merusak

kesuburan tanah yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan kopra (Environment

and Conservation Division Ministry of Environment, 2007). Selain kopra, tanaman-

tanaman lain yang merupakan sumber pangan sehari-hari penduduk Kiribati seperti

pisang, talas, papaya juga mengalami penurunan produksi. Hal ini mengancam

ketahanan pangan penduduk Kiribati, sehingga sebagian penduduk Kiribati kini mulai

bergantung terhadap bahan kebutuhan pokok yang diimpor dari luar Kiribati. Namun

impor makanan dari luar negeri juga terancam, karena letak bandara serta jalan raya

yang hampir semua berada di pesisir dan sangat rentan terhadap banjir, kenaikan

permukaan air laut dan topan (Keener, 2012).

Perubahan iklim selain membebani ekonomi Kiribati juga mempengaruhi

infrastruktur penting Kiribati. Ombak tinggi menghancurkan jalan penghubung

antarpulau serta infrastruktur penting lainnya yang terletak di daerah pesisir pantai

seperti; rumah sakit, sekolah, dinding laut. Kerusakan ini menambah beban anggaran

pemerintah Kiribati untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Keadaan tersebut

semakin menyulitkan penduduk Kiribati sehingga banyak dari mereka yang tinggal di

pesisir pantai pindah ke bagian dalam pulau. Perpindahan ini menimbulkan kerugian

33

ekonomi karena penduduk yang pindah harus meninggalkan rumah, pekerjaan dan

lahan pertaniannya. Penduduk juga harus membangun kehidupannya dari awal, mulai

dari mencari pekerjaan baru dan membangun tempat tinggal.

II.3 Kebijakan Pemerintah Kiribati Menghadapi Kenaikan Permukaan Air

Laut

Berbagai dampak yang muncul diatas menyebabkan pemerintah Kiribati

kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut.

Anote Tong, sejak pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2003, terus

memperingatkan dunia internasional terhadap efek buruk kenaikan permukaan air laut

bagi Kiribati (Choi, 2012). Anote Tong meminta negara-negara maju untuk

membantu program pemerintah Kiribati dalam penangan efek buruk serta adaptasi

Kiribati tehadap kenaikan permukaan air laut. World Bank, the Global Environment

Facility (GEF), AusAID, New Zealand Assistant for International Development

(NZAID), dan United Nations Development Program (UNDP) kemudian membantu

pemerintah Kiribati dalam program adaptasi kenaikan permukaan air laut melalui

Kiribati Adaptation Program (KAP) (Kiribati, 2014). KAP dikembangkan untuk

mengurangi dampak lingkungan, sosial, politik dan ekonomi dari perubahan iklim di

Kiribati dan dirancang untuk selesai dalam tiga tahapan. KAP terfokus pada rencana

kebijakan dan adaptasi jangka panjang (Kiribati, 2011).

Pemerintah Kiribati (2014) menjelaskan ketiga tahapan tersebut sebagai

berikut:

34

1. Fase pertama merupakan fase persiapan KAP berjalan pada tahun 2003

sampai dengan tahun 2005. KAP fase ini merupakan tahapan proses

adaptasi mulai dimasukkan dalam perencanaan ekonomi nasional Kiribati,

mengindentifikasi program prioritas yang akan digunakan dalam fase

kedua, melaksanakan konsultasi nasional untuk persiapan National

Adaptation Program of Action (NAPA) 2007. Pelaksanaan program ini

dilakukan dengan mengidentifikasi kunci perubahan akibat perubahan

iklim yang terjadi selama kurun waktu 20–40 tahun belakangan di masing–

masing pulau yang berpenghuni di Kiribati.

2. Fase kedua merupakan fase pelaksanaan program percontohan yang

berlangsung dari tahun 2006–2011. Fase ini mengembangkan langkah

adaptasi yang dirancang untuk menguragi kerentanan daerah pesisir

termasuk aset publik yang berharga, dan ekosistem, pembangunan dan

manajemen sumber air bersih, menyediakan bantuan teknis untuk

membangun kapasitas masyarakat.

3. Sementara fase ketiga merupakan perluasan program adaptasi yang

berjalan dari tahun 2012–2016. KAP fase III bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan Kiribati untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat,

memperkuat ketahanan kawasan pesisir dari efek buruk perubahan iklim

dan kenaikan permukaan air laut, meningkatkan manajemen dalam

penggunaan air bersih, perlidungan area pesisir melalui pembuatan dinding

laut dan penanaman mangrove, serta mendukung dan membantu

35

pemerintah dalam mengatur, mengawasi dan mengevaluasi program KAP.

Selain itu, KAP dalam fase ketiganya ini membantu mengembangkan

kesiapan masyarakat dalam menghadapi efek buruk perubahan iklim dan

kenaikan permukaan air laut berserta dengan bencana yang ditimbulkan.

Meskipun telah melaksanakan program Kiribati Climate Change Adaptation

Program, Kiribati akan terus terancam jika laju kenaikan permukaan air laut tidak

dihentikan. Sehingga kemungkinan relokasi masyarakat Kiribati secara permanen

tidak dapat dihindari. Pemerintah Kiribati menyadari bahwa semua program yang

dibuat pemerintah Kiribati tidak dapat menghentikan pemanasan global dan laju

kenaikan permukaan air laut. Maka dari, itu pemerintah Kiribati dalam berbagi

pertemuan internasional yang membahas mengenai pemanasan global dan perubahan

iklim meminta agar negara–negara di dunia bertindak cepat dalam mengatasi

perubahan iklim, walaupun tidak banyak negara yang menghiraukan ini (Maclellan,

2012). Kiribati, sebuah negara kecil yang paling sedikit menyumbangkan gas emisi

karbon penyebab pemanasan global, namun Kiribati yang paling besar terkena

dampaknya. Sedikitnya posisi tawar yang dimiliki Kiribati di forum internasional

dalam pembahasan perubahan iklim dan pemanasan global membuat pemerintah

Kiribati mulai memikirkan kebijakan yang diambil selanjutnya untuk melindungi

keberlangsungan hidup jangka panjang penduduknya. Relokasi penduduk ke negara

lain merupakan pilihan terkahir yang dapat dilakukan saat Kiribati tidak lagi dapat

ditempati.

36

II.4 Proyeksi Migrasi Penduduk Kiribati

Kenaikan permukaan air laut, selain memberikan dampak sebagaimana

tercantum di atas, telah diprediksi akan menyebabkan Kiribati tidak dapat ditempati

dalam 30 tahun mendatang yaitu sekitar 2045. Maka sebelum tahun 2045 Kiribati

sudah harus memindahkan seluruh penduduknya ke negara lain. Penduduk Kiribati

sendiri pada tahun 2012 berjumlah 103.038 orang, dengan pertumbuhan penduduk

Kiribati saat ini pada tahun 2045 penduduk Kiribati diprediksi akan mencapai angka

151.000. Maka sebelum tahun 2045 Kiribati harus memindahkan penduduknya

kurang lebih sebanyak 151.000 orang. Secretariat of the Pacific Community (SPC)

membuat proyeksi migrasi penduduk Kiribati menggunakan beberapa skenario

migrasi. Proyeksi ini memperlihatkan dampak migrasi dalam jumlah tertentu terhadap

perubahan jumlah populasi penduduk Kiribati. SPC sendiri merupakan sebuah

organisasi antarpemerintah negara-negara Pasifik yang bertujuan untuk melayani,

menyediakan dukungan teknis, saran, data statistik dan informasi bagi pemerintah

negara anggotanya (SPC, 2015).

SPC membuat tiga skenario migrasi penduduk Kiribati serta perubahan yang

ditimbulkan oleh migrasi ini terhadap populasi Kibati dari tahun 2005 hingga tahun

2030, dimana pada tahun 2030 penduduk Kiribati diperkirakan mencapai angka

131.000 orang (Database, 2011). Tiga skenario migrasi ini adalah pertama skenario

bertahap atau gradual, kedua skenario significant dan ketiga skenario rapid. Angka

migrasi penduduk Kiribati keluar yang digunakan pada tahun awal di ketiga skenario

ini adalah 100 orang penduduk yang diasumsikan migrasi keluar, sedangkan untuk

37

tahun selanjutnya jumlahnya ditambahkan sesuai dengan masing-masing skenario.

Ketiga Skenario ini ditunjukkan oleh tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Skenario Migrasi Kiribati Tahun 2005-2030

Periode Migrasi keluar setiap tahun

Gradual Significant Rapid

2005-2009 -100 -100 -100

2010-2014 -200 -400 -500

2015-2019 -300 -500 -1.000

2020-2024 -400 -800 -2.000

2025-2029 -500 -1.000 -3.000

2030 -600 -1.500 -5.000

Sumber : International Migration and Climate Change: A Post-Conpenhagen

Perspective on Options for Kiribati and Tuvalu 2010

Terdapat tiga skenario dengan angka migrasi yang berbeda untuk melihat

bagaiman efek yang ditimbulkan dari migrasi terhadap perubahan jumlah penduduk

Kiribati dalam berbagai skenario migrasi, seperti skenario migrasi yang dilakukan

secara bertahap dan yang secara cepat. Setelah lima tahun angka migrasi keluar

Kiribati ditingkatkan dari 100 menjadi 200, 400 dan 500 sesuai dengan tipe skenario.

Pada tiap skenario migrasi ini menimbulkan perubahan terhadap jumlah populasi

Kiribati. Perubahan populasi Kiribati dari tahun 2010 hingga tahun 2030 akibat tiga

skenario migrasi yang dibuat SPC dapat dilihat pada tabel II.2

38

Tabel II.2 Skenario Perubahan Populasi Kiribati

Populasi dan

periode

Skenario Migrasi

Gradual Signifcant Rapid

Total Populasi

2010 100.000 99.350 99.030

2020 116.630 112.730 105.140

2030 129.130 117.630 82.210

Perbedaan perubahan populasi akibat migrasi

2010-2020 -4.060 -7.310 -14.580

2020-2030 -6.930 -14.530 -42.360

2010-2030 -10.990 -21.840 -56.940

Sumber : International Migration and Climate Change: A Post-Conpenhagen

Perspective on Options for Kiribati and Tuvalu 2010. Diolah oleh Penulis

Skenario gradual dari tahun 2010 hingga tahun 2030 telah menurunkan

populasi Kiribati hampir mencapai angka 11.000 orang. Skenario significant

penduduk yang berkurang akibat dari migrasi diperkirakan hampir mencapai angka

22.000 orang. Sementara pada skenario rapid migrasi, sebanyak hampir 57.000 orang

berkurang. Jumlah penduduk dalam populasi ini juga memperhitungkan angka

pertumbuhan penduduk setiap tahun. Pada tahun 2030 jumlah penduduk Kiribati

masih meningkat dibawah skenario gradual dan significant. Namun pada skenario

rapid populasi penduduk kiribati mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2020

hingga ke 2030.

Saat penduduk Kiribati terus menghadapi kerusakan lingkungan yang

semakin menyulitkan mereka untuk bertahan hidup, dan pulau-pulau di Kiribati

39

terkena dampak buruk kenaikan permukaan air laut. Maka jumlah migrasi penduduk

Kiribati harus ditingkatkan melebihi jumlah dalam skenario rapid migrasi dari tabel

proyeksi yang dibuat oleh SPC. Jumlah penduduk Kiribati yang bermigrasi setiap

tahun untuk dapat memindahkan seluruh penduduknya sebelum tahun 2045 akan

berdampak bagi negara penerima migrasi. Tujuan utama kebanyakan penduduk

Kiribati untuk migrasi adalah Australia. Jumlah migrasi menuju Australia pada tahun

2030 diprediksikan pada tingkat terendah mencapai 70.000 orang sedangkan pada

tingkat tertinggi mencapai 110.000 orang (Citizenship, 2014). Sehingga pada tingkat

paling rendah, migrasi Penduduk Kiribati sebanyak 5.000 orang ke Australia setara

dengan 7.14% total populasi migrasi yang menuju Australia pada tahun 2030.

Sedangkan pada tingkat tertinggi penerimaan migrasi ke Australia, 5.000 penduduk

Kiribati yang migrasi Australia setara dengan 4.5% dari jumlah total migrasi yang

menuju Australia.

Jumlah migrasi sebanyak 5.000 per tahun dari Kiribati terhitung cukup sedikit

dari total proyeksi penerimaan migrasi Australia, namun untuk masuk dan tinggal di

Australia dibutuhkan persyaratan cukup ketat yang harus dipenuhi oleh penduduk

Kiribaiti. Persyaratan ini dibuat demi menjamin keberadaan para pendatang dari luar

Australia untuk dapat hidup mandiri di Australia dan tidak menjadi beban pemerintah

Australia. Persyaratan yang dibutuhkan salah satunya adalah memilki keahlian dalam

bidang tertentu untuk dapat diterima bekerja di Australia. Kemampuan bahasa inggris

yang memadai dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Departemen

Keimigrasian Australia. Migrasi penduduk Kiribati perlu dilakukan dalam skenario

40

rapid dari skenario migrasi yang SPC buat. Pemerintah Kiribati kemudian

membentuk kebijakan Migration with Dignity untuk persiapan kemungkinan migrasi

penduduk Kiribati.

II.5 Kebijakan Migration With Dignity Pemerintah Kiribati

Kiribati berada di urutan kedelapan dari sepuluh negara di Asia Pasifik

dengan penduduk yang paling rentan terhadap kenaikan air laut. Relokasi seluruh

penduduk Kiribati akan diperlukan jika tinggi permukaana air laut naik lebih dari satu

meter, karena pada level setinggi ini air laut diprediksi menenggelamkan sebagian

pulau-pulau Kiribati (Edes, 2012). Kiribati diprediksi akan tenggelam dalam 60 tahun

dari sekarang akibat kenaikan permukaan air laut. Namun sebelum itu terjadi, Kiribati

tetap tidak dapat dihuni karena keterbatasan pendukung kehidupan didalamnnya

seperti ketersediaan air bersih dan tanaman sumber pangan. Relokasi dalam jangka

disini bukanlah memindahkan penduduk dari tempat tinggal asalnya ke daerah yang

lebih aman dari efek kenaikan permukaan air laut ke tempat asalnya hingga waktu

tertentu. Melainkan memindahkan penduduk Kiribati ke negara lain untuk tinggal dan

menetap di luar negeri secara permanen.

Program untuk memindahkan penduduk Kiribati ke negara lain sangat sulit

dilakukan karena perekonomian Kiribati masih sangat bergantung kepada bantuan

asing, Kiribati tidak mungkin untuk membiayai migrasi seluruh penduduknya.

Demikian pula bagi penduduk Kiribati, mustahil untuk membiayai migrasi mereka

secara mandiri. Selain hambatan biaya, kualitas sumber daya manusia Kiribati yang

41

masih rendah juga merupakan halangan bagi penduduk untuk migrasi. Selain itu

akan sulit untuk menemukan negara yang bersedia menerima pendatang yang

berpotensi menambah beban negara.

Pemerintah Kiribati kemudian membentuk program yang mampu untuk

meningkatkan kualitas penduduk Kiribati agar memenuhi kualifikasi pasar tenaga

kerja internasional, sehingga penduduk Kiribati memiliki pilihan untuk migrasi

kemanapun mereka inginkan tanpa menjadi beban bagi negara penerima. Kebijakan

Migration with Dignity bertujuan untuk mempersiapkan migrasi penduduk Kiribati

dengan cara meningkatkan keterampilan penduduk Kiribati melalui pelatihan,

keterampilan dan pendidikan. Implemetasi kebijakan Migration with dignity terdiri

dari program peningkatan sistem pendidikan dasar dan menengah serta memperbaiki

fasilitas sekolah, peningkatan kemampuan guru Bahasa Inggris melalui pelatihan,

perluasan dan peningkatan standar pendidikan dan pelatihan keterampilan sektor

formal maupun informal, seperti bantuan dan dukungan untuk institusi pelatihan

keterampilan pelaut yang nantinya bekerja di kapal pelayaran sebagai kru kapal.

Kebijakan Migration with Dignity memiliki dua komponen, pertama adalah

penciptaan peluang yang memungkinkan bagi penduduk Kiribati yang ingin migrasi

saat ini dan di tahun mendatang. Penduduk yang migrasi dalam waktu dekat

diharapkan dapat membangun komunitas penduduk Kiribati diluar negeri. Mereka

nantinya diharapkan dapat membantu menyerap dan mendukung penduduk Kiribati

yang migrasi dalam jumlah yang lebih besar dimasa depan. Kedua, peningkatan

kualifikasi keterampilan dan kemampuan penduduk Kiribati agar sesuai dengan

42

kualifikasi yang diakui di negara-negara maju seperti Australia dan Selandia Baru.

Penduduk Kiribati yang memiliki keterampilan dan pendidikan akan menempatkan

mereka sebagai pendatang yang lebih berkualitas karena tenaga mereka dapat

memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di negara penerima.

Fokus utama elemen kebijakan ini meningkatkan keterampilan penduduk

Kiribati dalam semua tingkat kualifikasi, yang difokuskan pada tingkat kejuruan dan

teknis. Program lainnya ialah meningkatkan sistem pendidikan dasar dan menengah,

serta memperkuat institusi pusat-pusat pelatihan yang ada di Kiribati. Peningkatan

keterampilan kerja dan kualifikasi bagi penduduk Kiribati dilaksanakan melalui

berbagai program pelatihan. Pemerintah Kiribati meminta bantuan internasional

terkait dengan pelaksanaan program-program kebijakan Migration with Dignity.

Bantuan untuk program ini diperoleh dari bantuan-bantun asing yang diberikan

negara pendonor melalui agen pembangunan internasional, atau melalui pemberian

bantuan secara langsung dari negara pendonor ke Pemerintah Kiribati.

Selain bantuan berupa dana dan bantuan teknis untuk memperkuat isntitusi

serta sistem pendidikan di Kiribati, negara pendonor seperti Australia dan Selandia

Baru juga membantu untuk memberikan akses penduduk Kiribati untuk bekerja di

negara mereka melalui kebijakan Seasonal Employment Programmes. Penduduk

Kiribati dan beberapa negara Pasifik lainnya dapat bekerja di Australia dan Selandia

Baru sebagai tenaga di sektor pertanian dan pariwisata dengan memberikan ijin

kepada pengusaha di kedua sektor ini merekrut tenaga dari negara–negara yang

diperbolehkan pemerintah untuk bekerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

43

Pada kebijakan Seasonal Employment Programmes penduduk Kiribati tidak

bekerja secara permanen di Australia maupun Selandia Baru, melainkan mereka harus

kembali ke Kiribati jika masa kontrak atau visa kerja mereka telah habis. Selandia

Baru juga memberikan akses kepada penduduk kiribati dan beberapa negara Pasifik

lainnya sebanyak 75 orang setiap tahun untuk memperoleh status permanent resident

di Selandia Baru. Penduduk Kiribati harus mengajukan aplikasi dan memenuhi

berbagai persyaratan rumit seperti telah memiliki pekerjaan tetap di Selandia Baru

untuk memperoleh status permanent resident (New Zealand Foreign Relations,

2013).

Akan tetapi, Seasonal Employment Programmes tidak bersifat permanen.

Penduduk Kiribati yang bekerja di kapal pelayaran sebagai kru kapal, serta sebagai

tenaga kerja di sektor pertanian Australia dan Selandia Baru hanya bekerja sementara,

setelah kontrak kerja berakhir, penduduk harus kembali ke Kiribati. Kiribati dalam

mendukung kebijakan Migraton with Dignity juga mendapatkan bantuan dari

Australia berupa program bantuan beasiswa dalam Kiribati Australia Nursing

Initiative (KANI). Program tersebut adalah beasiswa untuk belajar keperawatan di

Australia serta program peningkatan kualitas serta kuantitas pendidikan keperawatan

di Kiribati. Program bantuan KANI adalah satu-satunya program Australia kepada

Kiribati. Pembahasan program KANI dalam membantu kebijakan Migration with

Dignity serta implementasinya dibahas dalam bab selanjutnya.