1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku

pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan ialah cara yang dipilih

Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak,

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-

masing pasangan hidup melakukan perannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia

seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan

berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Islam sebagai agama telah memberikan petunjuk yang

lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Karena dengan

perkawinan akan lahir sebuah keluarga kehidupan masyarakat yang

teratur yang diliputi suasana damai dan tentram. Karena telah

diadakannya jalan yang mulia untuk menyalurkan kegiatan

seksual, maka dilaranglah segala cara yang tidak sah dan dilarang

menggerakan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar nantinya tidak

menyimpang dari jalan yang salah. Oleh karena itu, Islam

2

melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang

tidak terikat pada ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dapat

dicegah segala faktor yang tidak diinginkan yang dapat

melemahkan kehidupan keluarga yang dapat merusak rumah

tangga.

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat

atas dasar beberapa tujuan, yakni untuk memenuhi hajat manusia

menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,

menjaga keluarga dari kesesatan, menciptakan wadah yang bersih

sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan

yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya, mendapatkan dan

melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk

membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih

sayang, memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari

kejahatan dan kerusakan. Oleh karena itu Islam melarang adanya

perzinahan.

Saat ini dunia dapat dikatakan sebagai zaman jahiliah

modern karena di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan yang

menjamur terutama di kalangan remaja, perbuatan maksiat yang

timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung

3

menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang

melanggar syari’at agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar

aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja

dalam mengartikan cinta. Akibat dari pergaulan gaya Barat

tersebut adalah tersebar perzinahan dimana-mana dan hal itu bukan

lagi dianggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat.

Hal ini terjadi berawal dari perkenalan antara laki-laki dan

perempuan, bukan hanya sebatas teman atau sahabat. Bahkan ada

sebagian yang mengatakan ingin merajut asmara atau disebut

dengan pacaran. Dua remaja yang menjalin kasih seperti itu juga

dapat dikatakan mengikuti mode atau trend yang di adopsi dari

gaya Barat.

Konsep Islam berbeda dengan konsep hukum Barat. Islam

memandang bahwa setiap hubungan seks di luar nikah secara

mutlak adalah terlarang. Hubungan seks di luar nikah, apakah

dilakukan oleh mereka yang sedang terikat perkawinan dengan

orang lain atau tidak, apakah dilakukan secara sukarela atau tidak,

perbuatan tersebut secara mutlak merupakan delik atau tindak

pidana yang diancam hukuman.

4

Pergaulan bebas diantara laki-laki dan perempuan, seperti

yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang

tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat

dilakukan pernikahan.

Meskipun demikian, hal tersebut sama sekali tidak berarti

terbebaskannya para pelaku perzinahan dari dosa dan murka Allah

SWT serta tidak pula terbebaskannya anak yang dilahirkan dan

kemungkinan dampak pada psikologis yang negatif terhadap

perkembangan jiwanya serta berdampak pula pada keabsahan hak

sebagai anak.

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana kehidupan sudah

modern dan berkembang pesat, serta arus informasi yang semakin

canggih, selain membawa dampak positif, adapula dampak negatif

bagi kehidupan manusia, tergantung bagaimana manusia

memanfaatkannya, terutama bagi para remaja. Kenyataan ini

dilihat dengan semakin membludaknya pernikahan wanita hamil di

luar nikah, sehingga ada juga yang melakukan pembaharuan nikah

atau di sebut juga tajdidun nikah.

Menurut pengamatan yang penulis lakukan, banyaknya

fenomena pembaharuan nikah pada saat ini, hal ini terjadi karena

5

mereka beranggapan bahwa jika mengawini wanita hamil itu tidak

boleh, akhirnya mereka melakukan pembaharuan nikah setelah

anak mereka lahir dan seolah olah agar nasabnya bisa ikut ke

bapaknya. Sebagian orang juga beranggapan bahwa pernikahan

yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah adalah pernikahan yang

pertama yaitu ketika wanita itu masih dalam keadaan hamil.

Pernikahan yang kedua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi

termasuk tidak dihadiri oleh pembantu Pegawai Pencatat Nikah

yaitu ketika wanita itu sudah melahirkan anaknya.

Adapun menurut salah satu tokoh agama di daerah

Langensari, bahwa praktik pembaharuan nikah tersebut

berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan yang melangsungkan

pernikahan pada saat wanita dalam keadaan hamil, harus

melakukan akad nikah kembali setelah kelahiran anaknya. Kasus

pembaharuan nikah itu memang ada dan ini disebabkan karena

kurangnya pemahaman mereka tentang hukum pembaharuan nikah

tersebut serta dampaknya, sehingga mereka melakukan

pembaharuan nikah karena apa kata orang-orang sekitar dan juga

termasuk apa kata orang tua pelaku.

6

Meskipun demikian, menurut salah satu pegawai KUA

yang ada disana, bahwasanya pernikahan yang dicatat oleh Petugas

Pencatat Nikah adalah pernikahan yang pertama yaitu ketika

wanita itu masih dalam keadaan hamil. Pernikahan yang kedua

mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi termasuk tidak

dihadiri oleh pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu ketika

wanita itu sudah melahirkan anaknya. Beliau juga menuturkan

bahwa tidak ada pembaharuan nikah dan tidak pernah melakukan

pembaharuan nikah sekalipun wanita itu dalam keadaan hamil.

Karena beliau berpatokan pada KHI yang tertulis bahwa tidak

perlu mengadakan pembaharuan nikah. Adapun pembaharuan

nikah yaitu hanya isbat nikah saja.

Dalam hukum pernikahan Islam, pernikahan bisa

dilakukan lagi apabila pasangan tersebut sudah bercerai, jika masih

dalam keadaan „iddah pada talak raj‟i maka pasangan tersebut

boleh kembali (rujuk) tanpa melakukan akad yang baru. Akan

tetapi jika istri sudah di talak ba‟in sughra, maka harus menikah

dulu dengan orang lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri

(muhallil) kemudian cerai lalu kembali lagi kepada pasangan yang

pertama.

7

Dari kejadian tersebut di atas, penulis berusaha untuk

melihat realita pembaharuan nikah pasca persalinan wanita hamil

di luar nikah tanpa melakukan perceraian. Oleh karena itu perlu

adanya kepastian hukum terkait hal tersebut.

Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut

masalah perbuatan zina dari para pelaku dan mengenai status

hukum pembaharuan nikah serta pelaksanaan perkawinan dalam

kondisi hamil saja, melainkan juga menyangkut status anak yang

dilahirkan, dalam memperoleh hak nafkah, perwalian dan

kewarisan.

Dalam Islam sendiri masih menjadi masalah yang sangat

penting dan dikaji kaitannya terhadap masalah pernikahan,

kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan

kemahraman, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan

antara seorang anak dengan ayahnya hanya terbentuk dengan dua

cara, yakni melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan

badan secara subhat. Sedangkan hubungan kekerabatan atau nasab

seorang anak dengan ibunya dapat terbentuk melalui proses

persalinan atau kelahiran. Baik kelahiran tersebut bersifat syar’i

8

atau tidak. Maksudnya sekalipun anak itu lahir akibat zina, tetap

dinasabkan kepada ibunya.

Status anak tersebut tidak dapat dikatakan secara hukum

Islam mempunyai ibu, bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang

sah semenjak mulanya bahkan didasarkan kepada suatu yang tidak

dapat dibenarkan bahkan melanggar peraturan yang ada sanksi

hukumnya. Sesuatu yang berdasarkan kepada yang bathil maka

bathil pula hukumnya. Anak adalah manusia biasa dan normal

serta ia memiliki hak kehidupannya yang sama dengan manusia

lainnya, hanya saja ia kehilangan hak lainnya seperti hak perwalian

dalam perkawinan, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas,

penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang

PEMBAHARUAN NIKAH PASCA PERSALINAN WANITA

HAMIL DI LUAR NIKAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

TERHADAP STATUS ANAK, karena hal tersebut masih

membutuhkan kepastian hukum.

9

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka

penulis menemukan permasalahan yang dapat diidentifikasikan

sebagai berikut :

1. Faktor penyebab dilakukannya pembaharuan nikah wanita

hamil.

2. Kedudukan hukum menikahi wanita hamil akibat perzinahan.

3. Prioritas hukum untuk memberikan sanksi hukum terhadap

pelaku zina.

4. Faktor psikologis bagi anak yang lahir di luar nikah.

5. Kedudukan anak yang lahir akibat hamil di luar nikah.

6. Hubungan nasab anak hasil perzinahan dengan ayah biologis.

7. Hak dan kewajiban anak untuk memperoleh biaya hidup.

8. Kedudukan anak dalam memperoleh hak nafkah, perwalian

dan kewarisan.

C. Batasan Masalah

Kajian fiqih munakahat yang begitu luas dipadu dengan

realitas peradaban manusia dan perkembangan kebudayaan

masyarakat yang terus berjalan dan berubah berikut

10

problematikanya, tentu saja akan menyita banyak waktu dan tenaga

untuk menjelaskannya.

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh

gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari

adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis

memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan

terfokus.

Oleh karena itu, tesis ini memfokuskan pada judul

pembaharuan nikah pasca persalinan wanita hamil di luar nikah

dan implikasi hukumnya terhadap status anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka

penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam tesis ini sebagai

berikut :

1. Bagaimana hukum pembaharuan nikah pasca persalinan

wanita hamil di luar nikah?

2. Bagaimana implikasi hukum pembaharuan nikah pasca

persalinan wanita hamil di luar nikah terhadap anak dalam

memperoleh hak nafkah, perwalian dan kewarisan?

11

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yang akan

dituangkan dalam tesis ini bertujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui hukum pembaharuan nikah pasca

persalinan wanita hamil di luar nikah.

b. Untuk mengetahui implikasi hukum pembaharuan nikah

pasca persalinan wanita hamil di luar nikah terhadap anak

dalam memperoleh hak nafkah, perwalian dan kewarisan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam

bidang hukum Islam, terutama hukum keluarga Islam.

2. Berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya

bagi penulis akan pentingnya pengetahuan tentang

hukum pembaharuan nikah pasca persalinan wanita

hamil di luar nikah.

b. Kegunaan praktis

1. Adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi

salah satu acuan pengetahuan dalam menjalankan

12

roda kehidupan yang baik dan benar menurut

tuntunan syari’at Islam.

2. Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam

menyikapi persoalan fiqih kontemporer, terutama

tentang pembaharuan nikah pasca persalinan wanita

hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sampai saat ini, yang penulis ketahui belum menemukan

kajian pustaka yang meneliti tentang pembaharuan nikah pasca

persalinan wanita hamil di luar nikah dan implikasi hukumnya

terhadap status anak.

Akan tetapi hasil penelusuran penulis melalui media

elektronik, penulis menemukan sebuah Jurnal tentang Pernikahan

Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di

Kota Kupang), oleh Aladin, salah satu mahasiswa program

pascasarjana Universitas Nusa Cendana. Dalam karya ilmiahnya

menyatakan bahwa KHI membolehkan menikahi wanita hamil

akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan

menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil

13

akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi

perbedaan pendapat diantara ke empat madzhab.1

Salah satu jurnal yang penulis temukan juga ialah tentang

Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya

Perspektif Fikih dan Hukum Positif, oleh Wahyu Wibisana.

Kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa dalam pandangan empat

imam madzhab, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama Imam

Hanafi dan Imam Syafi’i membolehkan perkawinan wanita hamil.

Kelompok kedua Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang

melarang. Sedangkan menurut hukum positif bahwa wanita hamil

dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang

menghamilinya.2

Adapun jurnal lain yang penulis temukan adalah tentang

Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus

di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), oleh Khairani Cut Nanda

Maya Sari, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Karya

ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sebab pengulangan nikah di

KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, serta bagaimana analisis

1 Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota

Kupang), (Universitas Nusa Cendana, 2017). 2 Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat

Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Islam, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-

Ta’lim, Vol.15 No.1, 2017).

14

hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di Kota

Kualasimpang. Dalam karya ilmiahnya menyatakan bahwa

pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari

masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah

pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada

pernikahan yang pertama tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya

pernikahan. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA

Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib

ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah

ulang.3

Selain jurnal yang telah di paparkan di atas, penulis juga

menemukan sebuah disertasi yang membahas tentang Pernikahan

Wanita Hamil dan Implikasinya Perspektif Fikih (Telaah terhadap

Kompilasi Hukum Islam), oleh Yakin, Husnul, Mahasiswa

program Doktoral Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Maksud disertasi ini adalah perkawinan yang didahului kehamilan

sebelum adanya akad pernikahan yang berakibat pada status

anaknya. Penelitian ini difokuskan pada telaah terhadap KHI

tentang pernikahan wanita hamil dan impikasi anaknya dalam hal

3 Khairani Cut Nanda Maya Sari, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), (Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

15

nasab, kewarisan, dan kewaliannya. Pokok permasalahannya

adalah bagaimanakah pernikahan wanita hamil dan implikasinya

perspektif fiqih (telaah terhadap KHI).4

Dari telaah terhadap penelitian di atas, dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama, namun tidak sama

secara persis dengan penelitian-penelitian yang telah ada, karena

penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada

aspek hukum pembaharuan nikah pasca persalinan dan implikasi

hukumnya terhadap status anak dalam memperoleh hak nafkah,

perwalian dan kewarisan.

G. Kerangka Pemikiran

Problematika yang terjadi saat ini adalah banyaknya

wanita hamil di luar nikah, dan yang masyarakat lakukan ketika

menghadapi persoalan tersebut adalah dengan mengawinkan

perempuan yang menjadi korban dengan laki-laki yang telah

menzinahinya.5

Diantara ketentuan hukum pernikahan, fiqih munakahat,

yang diambil dari KHI, sebagian terdapat kesesuaian dengan

4 Yakin, Husnul, Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasinya Perspektif

Fikih (Talaah terhadap Kompilasi Hukum Islam), (Disertasi, Universitas Islam Negeri

Alauddin Makasar, 2013). 5 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

p. 100.

16

hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perkawinan wanita

hamil. Kasus yang terjadi seputar perkawinan wanita hamil adalah

menikahkan anak gadis yang telah hamil akibat zina. Kenyataan

tersebut tidak hanya berlaku pada sebagian ketentuan hukum adat,

tetapi juga berlaku hampir disemua lingkaran hukum adat.

Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut

masalah pembaharuan nikah dan perbuatan zina dari para pelaku

pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil saja, melainkan juga

menyangkut status anak yang dilahirkan, oleh karena itu perlu

adanya kepastian hukum dan penggunaan teori yang sesuai dengan

penelitian tersebut.

Berikut ini dijelaskan beberapa teori yang penulis

gunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Grand Theory : Teori Kredo

Pada tataran grand theory digunakan teori kredo.

Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan

pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah

mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis

dari pengucapan kredonya.6

6 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009),

p. 133.

17

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam

di Indonesia adalah menganut madzhab Syafi’i sehingga

berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi.

Teori kredo atau syahadat ini berlaku di Indonesia sejak

kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in

Complexu di zaman Belanda.

Inti dari teori ini adalah bahwa setiap muslim

memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam

sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun teori kredo

ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai

penyerapan hukum Islam saat ini. Karena dalam faktanya

walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam

kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka

laksanakan. Oleh karena itu diperlukan teori lain untuk

menjelaskan deskripsi dari penelitian ini.

2. Middle Theory : Ijtihad

Islam diturunkan oleh Allah SWT ke dunia ini

melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul

terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ajaran

Islam sangat sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat

18

dimanapun dan kapanpun ajaran Islam dapat menjawab

tantangan zaman.7

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin

banyak pula persoalan-persoalan baru yang membutuhkan

kepastian hukum, salah satunya tentang pembaharuan nikah

wanita hamil dan status anak yang dilahirkan.

Salah satu cara untuk menjawab berbagai persoalan

yang ada saat ini, penulis mentikberatkan pada metode ijtihad,

yakni ketika perkara yang tidak jelas atau tidak ada

ketentuannya dalam al-Qur’an dan al-hadits, pada saat itulah

umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad.

3. Application Theory : Ihtiyath

Pembaharuan nikah menurut pendapat yang shahih,

hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah

yang pertama. Karena memperbaharui nikah itu hanya sekedar

keindahan (tajammul) atau berhati-hati (ihtiyath). Ihtiyath

digunakan dalam kitab-kitab fikih klasik menunjukan bahwa

ulama menggunakannya sebagai pendekatan dalam

menetapkan hukum. Mayoritas pendapat ulama Syafi’iyah

7 Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet

ke-1, p. 2.

19

berpendapat bahwa pernikahan ulang tersebut boleh dilakukan

sebatas keindahan (tajammul) atau berhati-hati (ihtiyath).8

Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi :

هاتر ل ي علمها كثير من الناس فمن ات قى ن هما مشب ر وب ي ر والرام بي بيهاتالالل رأالمشب وعرضولدينواست ب

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan

diantara keduanya terdapat hal musyabbihat (samar-samar),

yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang

siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah

membersihkan agama dan kehormatannya”. (HR. Bukhari).9

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata

nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki),

dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti

tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan

arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu

sendiri.10

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

هاوجعليتآومن نأنفسكمأزواجالتسكنواإلي وأنخلقلكممرون فذلكأليتلقومي ت فك ودةورحةإن نكمم ب ي

8 Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makky, Tuhfah al-Muhtaaj

Li Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz VII, p. 391. Abu Zakariya al-

Anshari, Syarh al-Buhjah al-Wardiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz XVI, p. 459. 9 Bukhari, Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. I, No. Hadits: 52, p. 20.

10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fikih

munakahat dan Undang-undang perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), p. 37.

20

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).11

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk

dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa

cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari

istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah

yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut

dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat, serta

kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong

menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing

anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan

kewajibannya.12

Begitu juga perintah Nabi kepada umatnya untuk

melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadits

Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan

disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi :

11

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI,

Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro: 2010), p. 406. 12

Huzaemah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam

Kontemporer, (Bandung: Angkasa, 2005), p. 134.

21

بكمالممي ومالقيامة مكاثرر ت زوجواالودودفإن“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai

yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena

banyak kaum di hari kiamat”.13

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk

melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah

perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk

dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk

melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak

tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan

perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin

Mas’ud muttafaq alaih yang berbunyi :

,

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah

mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena

perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang

tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak

mampu untuk wanin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu

baginya mengekang hawa nafsu”.14

Pernikahan secara terminologi ialah akad serah terima

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah

13

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., p. 44. 14

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., p. 44.

22

bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang

sejahtera.15

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah

terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat

dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 yang

pelaksanaanya terdapat dalam PP. No. 9 tahun 1975, ditambah

dengan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di

Indonesia. Sedangkan syarat materialnya adalah harus

terpenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang Pernikahan atau PP, serta ketentuan lainnya.

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan

bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. (Pasal 1).16

Pembaharuan dalam bahasa arabnya tajdid

mengandung arti membangun kembali, menghidupkan

15

Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia,

2011), p. 10. 16

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CITRA UMBARA, 2013), cet. Ke-4, p. 2.

23

kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana

yang diharapkan.17

Dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa tajdid al-

nikah adalah memperbaharui tali ikatan pernikahan yang telah

berjalan yang mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan.

Pembaharuan nikah (tajdid al-nikah) menurut

pendapat yang shahih, hukumnya jawaz (boleh) dan tidak

merusak pada akad nikah yang pertama. Karena

memperbaharui nikah itu merupakan kehati-hatian (ihtiyath).18

Meski pendapat lain mengatakan bahwa akad baru tersebut

bisa merusak akad yang telah terjadi, namun terlepas dari

perbedaan pendapat tersebut, ada kaidah ushul fiqih yang

menyatakan “keluar dari ikhtilaf (perbedaan) ulama itu

dianjurkan.”

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang

hamil di luar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang

17

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2006), p. 147. 18

Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makky, Tuhfah al-Muhtaaj

Li Syarh al-Minhaj..., p. 391.

24

menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang

menghamilinya.19

Pernikahan wanita hamil dapat terjadi atas dua

kemungkinan, yaitu pernikahan yang terjadi antara wanita

hamil dengan pria yang menghamilinya atau dengan kawan

zinanya atau pernikahan wanita hamil dengan pria lain yang

bukan menghamilinya. Dalam hal pernikahan wanita hamil

dengan pria yang menghamilinya, Islam membolehkan

sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nur ayat 3.

زانيةأومشركةوالزانيةلينكحهآإلزانأومش الزانلينكحإل ركر وحرمذلكعلىالمؤمني

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-

laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian

itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S. An-

Nur: 3).20

Ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di

luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang

menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus

mengisyaratkan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk

19

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Grup, 2003), p. 184. 20

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI,

Al-Qur‟an dan Terjemahnya..., p. 350.

25

menikahi mereka.21

Karena dengan cara itulah yang terbaik,

untuk dapat memperbaiki nama baik pelaku zina, keluarganya

maupun keturunannya.

Pernikahan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan

dengan wanita yang hamil di dalam akad yang sah ditalak oleh

suaminya, maka tidak boleh dinikahi sampai melahirkan anak

yang dikandungnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam

surat Ath-Thalaq ayat 4 :

ثال ت هن تمفعد ثةوالئىيئسنمنالمحيضمننسآئكمإنارت ب أنيضعنحلهن ضنوأولتاألحالأجلهن ي أشهروالئىل

يعللومنأمرهيسرا ومني تقهللا“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

dan antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu

(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah

tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang

tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam

urusannya.” (Q.S.Ath-Thalaq: 4).22

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Bab VIII

Pasal 53 tentang kawin hamil terdiri dari tiga ayat :

21

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1997), p. 165. 22

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI,

Al-Qur‟an dan Terjemahnya..., p. 558.

26

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan

dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat

(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu

kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak

yang dikandung lahir.23

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan tidak terdapat bab atau pasal khusus

yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena

zina. Akan tetapi, boleh tidaknya wanita hamil karena zina

menikah, dapat dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan

menurut Undang-undang tersebut.24

Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa orang

yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan

dihukumkan zina, jika wanita yang berbuat zina itu hamil,

maka para Imam madzhab fikih berbeda pendapat, apakah

23

Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum

Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. Ke-2,

p. 235. 24

Jaih Mubarok, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung:

Simbiosa Rekatama Media, 2015), p. 85.

27

wanita yang hamil itu boleh dinikahi atau tidak. Ada diantara

pendapat Imam madzhab yang membolehkan wanita yang

hamil itu melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang

menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Tetapi adapula

pendapat mazhab yang tidak membolehkan wanita yang hamil

itu melangsungkan pernikahannya.25

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa

pernikahan wanita hamil telah mendapat tempat pada Bab VIII

Pasal 53 ayat, 1, 2, dan 3, membolehkan wanita hamil

melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki yang

menghamilinya.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang menikahi

wanita yang berzina. Menurut pendapat para ulama madzhab

Syafi’i, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban

ber‟iddah. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil

maupun tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan

hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ulama

madzhab Hanafi juga berpendapat, jika wanita yang di zinahi

tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-

25

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera,

2008), p. 329.

28

laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber‟iddah.

Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki dan Hambali,

wanita yang berzina tidak boleh dinikahi, dan dia wajib

ber‟iddah dengan waktu yang ditetapkan.26

Dilihat dari sisi kebolehan menikahi wanita zina

mengandung suatu kemaslahatan yaitu agar anak yang

dikandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya,

keharmonisannya dan masa depannya, karena dalam hukum

Islam, anak tidak menanggung dosa, hanya ayah dan ibunya

yang menanggung dosa atas perbuatannya.27

Begitu juga

dengan orang tua, bagaimanapun juga mereka ingin jika

cucunya lahir kelak mempunyai ayah yang bertanggung jawab.

Untuk itu mereka berusaha menikahkan anaknya yang telah

hamil diluar nikah tersebut dengan laki-laki yang

menghamilinya.

Hal ini didasarkan pada teori kemaslahatan, serta

demi menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa, karena

26

Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fiqih Wanita Hamil, (Jakarta: Qithi Pers,

2008), p. 87. 27

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah al Hadisah, pada Masalah-

masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

1998), p. 89.

29

anak zina bagaimanapun tidak boleh menanggung akibat

hukum yang ditimbulkan oleh orang tuanya yang tidak

bertanggung jawab.

Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat

dimiliki oleh setiap anak yang lahir karena dalam Islam tidak

dikenal adanya dosa turunan. Dosa harus ditanggung oleh

setiap manusia yang melakukannya. Hal ini ditegaskan oleh

Allah SWT :

تزروازرةروزرأخرى أل“(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak

akan memikul dosa orang lain”. (Q.S.An-Najm: 38).28

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat

penting, karena dengan penetapan dapat diketahui hubungan

nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya

setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki

dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Status keperdataan

seorang anak, sah ataupun tidak sah, akan memiliki hubungan

keperdataan dengan wanita yang melahirkannya. Hubungan

keperdataan anak dengan ayahnya hanya bisa terjadi bila anak

28

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI,

Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro: 2010), p. 527.

30

tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan.29

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

sah.30

Status anak yang dilahirkan di luar nikah, Imam

Hanafi, Imamiyah, dan Hambali menyatakan bahwasanya anak

perempuan hasil zina itu haram di kawini sebagaimana

keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan

tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa

dan tradisi masyarakat, dia adalah anaknya sendiri. Tidak

diakuinya ia sebagai anak oleh syar‟i dari sisi hukum waris,

tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun

yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar‟inya saja,

misalnya hukum waris, perwalian dan memberi nafkah.31

29

Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo

Persada, tt), p. 220. 30

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), p. 2. 31

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab..., p. 330.

31

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian,

maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka

(library research), yaitu suatu penelitian dengan cara

menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang

diperoleh dari berbagai sumber tertulis, kemudian mencari

sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan

difokuskan pada penelaahan yang dibahas.32

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka

pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

32

Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II, (Yogyakarta: Rake

Sarasin, 1983), p. 43.

32

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.33

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya

tanpa data tidak akan ada riset.34

Jenis data ini terdiri dari dua

bagian yaitu data primer dan sekunder.

1) Data primer, meliputi norma dan kaidah dasar, seperti al-

Qur’an, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dan kitab-kitab ulama madzhab.

2) Data sekunder, meliputi beberapa buku, jurnal, artikel,

atau peraturan yang berkaitan dengan tema yang akan

diteliti. Data dikumpulkan dengan cara mengutip dan

menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi

dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan

(koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

33

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), p. 13. 34

Husein Umar,“Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis”, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2013) edisi 2, h. 49.

33

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan

diolah dengan cara :

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan

makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang

lain.

2) Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh

dengan kerangka yang sudah ditentukan.

3) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis

lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi)

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan

masalah.35

35

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi

Aksara, 2005), p. 85.

34

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis yang berjudul

pembaharuan nikah pasca persalinan wanita hamil di luar nikah

dan implikasi hukumnya terhadap status anak, adalah sebagai

berikut :

Bab Pertama. Pendahuluan, pada bab ini akan di uraikan

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua. Pembaharuan nikah pasca persalinan wanita

hamil di luar nikah, pada bab ini berisi tentang peraturan-peraturan

sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-

masalah yang akan dibahas, yaitu tinjauan umum pernikahan,

makna pembaharuan nikah, masa iddah wanita hamil dan hukum

menikahi wanita hamil.

Bab Ketiga. Kedudukan anak dalam keluarga meliputi,

pengertian anak dan keluarga, peran dan tanggung jawab orang tua

terhadap anak, nisbah anak dalam keluarga, hak dan kewajiban

anak terhadap orang tua.

35

Bab Keempat. Analisis hukum pembaharuan nikah pasca

persalinan wanita hamil di luar nikah dan implikasinya terhadap

status anak meliputi, hukum pembaharuan nikah pasca persalinan

wanita hamil di luar nikah dan implikasi hukum pembaharuan

nikah pasca persalinan wanita hamil di luar nikah terhadap anak

dalam memperoleh hak nafkah, perwalian dan kewarisan.

Bab Kelima. Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil

penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah

diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pembaharuan

nikah pasca persalinan wanita hamil di luar nikah dan implikasi

hukumnya terhadap status anak.