bab i pendahuluan a. latar belakang...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. guna

mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa

memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur

pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekon omi

nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi

regional dan internasional yang dapat menunjang maupun dapat berdampak kurang

menguntungkan.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang sudah banyak terjadi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat

Indonesia, terutama dalam bidang perbankan. Pembayaran melalui jasa perbankan

mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang banyak

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penggunaan Cek dan Bilyet Giro setiap tahunnya

mengalami peningkatan.

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat,

manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan

2

perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses

tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Uang merupakan alat penukar dan

pembayaran transaksi komersial dan finansial, sehingga uang menjadi pendorong

kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Uang

dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat penukar yang

terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan

oleh pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang kertas dan nilai nominalnya

ditentukan oleh penariknya masing-masing. Inovasi dalam pembayaran terus

dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam

pembayaran tunai dalam jumlah besar, sehingga dikenal pembayaran non tunai dalam

bentuk surat berharga karena dinilai lebih efisien, cepat, dan aman.

Uang merupakan pembayaran yang sah telah ditetapkan oleh suatu negara yang melalui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Uang rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran di antara anggota masyarakat di wilayah Indonesia karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah.1

Dunia perbankan Indonesia yang berasaskan Demokrasi Ekonomi, yang

mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sejak diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka semua kegiatan

yang dilakukan oleh lembaga perbankan diatur dalam Undang-Undang tersebut.

1 M. Bahsan, Cek dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, hal. 1.

3

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup.

Pertumbuhan aset bank, produk dan jasa perbankan yang mengalami peningkatan

pada bentuk dan pelayanan. Pertumbuhan ini menyebabkan kalangan usaha maupun

masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran. Bank mempunyai kegiatan

operasional, diantaranya jasa perbankan dalam aktivitas pembayaran menggunakan

alat-alat pembayaran yang berupa uang maupun surat-surat berharga.

Sistem pembayaran non tunai dalam perkembangannya berimplikasi luas terhadap

berbagai aspek, antara lain : lembaga yang terlibat, aspek hukum pihak-pihak yang

terkait, mekanisme pembayaran dan resiko. Dari berbagai aspek tersebut memberikan

dampak terhadap sistem keuangan dan perekonomian sehingga memunculkan

kebutuhan akan adanya suatu sistem pembayaran yang cepat, aman, dan mudah.

Pengertian surat berharga menurut Abdulkadir Muhammad 2:

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut

2 Abdulkadir, Muhammad, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, (PT. Citra Aditya Bhakti,

Bandung). 1998, hal. 5

4

Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran tunai maupun alat

pembayaran kredit, dimana para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah

besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga

saja. Ditinjau dari segi keamanan, surat berharga lebih terjaga karena tidak setiap

orang berhak menggunakan surat berharga tersebut. Surat berharga memerlukan cara-

cara tertentu sehingga hal ini berbeda apabila membawa uang dalam jumlah yang

besar menjadi sasaran tindak pidana kejahatan, seperti perampokan, pencurian

dengan kekerasan, dan penipuan.

Lembaga perbankan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, selain

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat,

juga memberikan fasilitas buku formulir Cek, buku formulir Bilyet Giro, maupun

buku-buku formulir surat berharga lainnya kepada para pemegang rekeningnya.

Cek dan Bilyet Giro merupakan bagian dari jasa perbankan di Indonesia yang

dilakukan oleh bank umum konvensional. Bank umum konvensional sangat berkaitan

dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai

alat pembayaran mulai dirasakan oleh kalangan usaha, sehingga pengenalan dan

penggunaan Cek dan Bilyet Giro merupakan tanda dimana masyarakat mengetahui

peranan penting Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral.

Cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat

tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk

membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat

5

tertentu. Penerbitan Cek berdasarkan pada latar belakang tertentu yang sering disebut

perikatan dasar, di mana penerbit sebagai debitur, sedangkan pemegang atau

pembawa sebagai kreditur.

Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat

dari perputaran kliring, sehingga membuktikan Bilyet Giro telah dikenal luas oleh

masyarakat. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan

dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan

kepada rekening pemegang yang telah disebutkan namanya.

Terkait dengan penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral

dalam transaksi perdagangan, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang

Purwokerto, sebagai salah satu perbankan konvensional yang menyediakan jasa

perbankan, telah memberikan jasa melalui penerbitan dan pemindahbukuan

penggunaan Cek dan Bilyet Giro kepada nasabah pemegang rekening giro di

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.

Hal ini yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian skripsi mengenai

mekanisme penerbitan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral

berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merumuskan untuk mengkaji

lebih dalam tentang mekanisme penerbitan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat

pembayaran giral dalam aspek yang normatif yang dapat dirumuskan dalam judul

skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK DAN

6

BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN GIRAL DI PT.BANK

RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang PURWOKERTO.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana mekanisme penerbitan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran

giral di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau pemahaman

mengenai mekanisme penerbitan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral

dalam transaksi perbankan,. Saat ini penggunaan Cek dan Bilyet Giro mengalami

peningkatan karena dianggap lebih cepat, mudah, dan aman tanpa harus membawa

uang dalam jumlah yang besar.

7

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan manfaat sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam rangka

mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya Surat-Surat Berharga dalam

kaitannya mengenai penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat

pembayaran giral dalam transaksi perbankan.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan manfaat bagi seluruh puhak baik masyarakat, pemerintah, dan

khususnya para pihak yang menggunakan Cek dan Bilyet Giro.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank dan Jasa Perbankan

1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan dan lembaga perbankan pada umumnya mempunyai peranan

yang semakin penting dan strategis dalam menggerakan roda perekonomian suatu

negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu membuktikan

bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan

ekonomi nasional.

Black’s Law Dictionary merumuskan banking adalah “the business of banking, as

dfined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended

to circulate as money, when the banks are issue, in receiving deposits payable on

demand, in discouting commercial paper, making loans of money on collateral

security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in

negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and

other corporation.”

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan

bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank,

9

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan

usahanya secara keseluruhan.

Perbankan harus didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi, yang berarti bahwa

masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan

pemerintah bertindak memberikan pengarahan, dan bimbingan terhadap pertumbuhan

dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik memberikan

definisi mengenai bank, yaitu : bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun

mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.3

Bank juga didefinisikan menurut Black Law Dictionary yaitu : an instituons

usually incopated, whose business be receive money on deposit, cash, checks or

drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable

to bears knows as bank notes.’

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam

ketentuan Pasal 1 huruf b yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya daalm rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3 Hermansyah, Hukum Perbankan di Indonesia (EDISI REVISI), (Kencana, Jakarta), 2006,

hal.18-19.

10

Pengertian diatas menjelaskan bahwa bank adalah suatu kegiatan yang

menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (leading) merupakan kegiatan

utama perbankan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat

(kegiatan funding). Pengertian kegiatan funding adalah mengumpulkan atau mencari

dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat

dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau

menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih

oleh masyarakat seperti : giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Pihak perbankan memberikan jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.

Balas jasa dapat berupa bunga, bagi hasil, pelayanan, atau balas jasa lainnya.

Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk

menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai

rangsangan dan kepercayaaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan

dananya.

2. Kegiatan Usaha Perbankan

Kegiatan usaha perbankan pada umumnya antara lain : mengumpulkan dana,

pemberian kredit mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta

memberikan jasa keuangan lainnya. Kegiatan jasa perbankan dapat dilihat dari segi

pendapatannya dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga

11

seperti pemberian kredit, dan pendapatan non bunga (fee besad income) seperti

menyewakan safe deposit box, transakasi valuta asing, bank garansi, dan lain-lain.

Pelaksanaan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan

kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas daripada bank

perkreditan rakyat, artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam,

hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan

jasanya, sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu

sehingga kegiatannya lebih sempit.

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.

2. bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan bank

perkreditan rakyat jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum

12

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank umum antara lain :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan

tabungan, dan simpanan deposito.

2. menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal

kerja, dan kredit perdagangan.

3. memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, kliring, safe deposite

box, cek wisata, jual beli surat berharga, bank card, bank valas, bank garansi,

referensi bank, letter of credit, menerima setoran seperti pembayaran air,

melayani pembayaran gaji pensiun, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat antara lain :

1. menghimpun dana dari masyaarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan

deposito.

2. menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal

kerja, dan kredit perdagangan.

3. larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah menerima simpanan giro,

mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan

pengasuransian.

4. Sumber –Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha suatu bank dalam menghimpun dana untuk

membiayai operasional bank tersebut, karena bank merupakan lembaga keuangan

13

yang kegiatan sehari-hari dalam jual beli uang. Dana untuk membiayai operasional

bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana tergantung bank itu

sendiri mungkin secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lain.

Membiayai operasionalnya bank dana dapat diperoleh dengan modal sendiri yaitu

mengeluarkan atau menjual saham.

Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya

mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja tapi harus dapat memobilisasi dan

memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik

berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerjasama dengan lembaga-

lembaga keuangan.

Dana untuk membiayai operasinal bank ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu :4

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri,yaitu modal setoran dari para

pemegang saham. Apabila ssham yang terdapat dalam protepel belum habis,

sedangkan kebutuhan dana masih diperlukan maka pencairannya dapat dilakukan

dengan menjual saham kepada para pemegang saham lama. Tujuan perusahaan

untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru

dan menjualnya dipasar modal, dapat pula menggunakan cadangan-cadangan

lama yang belum digunakan. Secara garis besar diperoleh dari :

a. setoran modal dari pemegang saham.

4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Keenam), (Raja Grafindo Persada ,

Jakarta), 2005, hal.61-64

14

b. cadangan laba atau keuntungan yang tahun lalu tidak dibagikan kepada para

pemegang saham yang sengaja digunakan untuk mengantisipasi laba atau

keuntungan tahun yang akan datang.

c. laba/keuntungan yang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan digunakan

untuk sabagai modal sementara waktu.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu sumber dana terpenting dari

kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasinya dari sumber dana itu. Pencarian sumber dana ini relatif

lebih mahal jika dibandingkan dengan dana sendiri. Bentuk sumber dana dari

masyarakat luas dapat dilakukan dengan bentuk :

a. simpanan giro,

b. simpanan tabungan,

c. simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yaitu merupakan tambahan jika

bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di

atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya

sementara waktu saja, kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan

untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana

dari sumber ini dapat diperoleh antara lain :

a Kredit likuidasi dari Bank Indonesia merupakan kredit uang yang diberikan

Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuidasi

15

b Pinjaman antar bank (Call Money) merupakan pinjaman yang diberikan

kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring.

c Pinjaman dari bank-bank luar negeri.

d Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah pihak perbankan menerbitkan

SBPU kemudian diperjualbelikan kepada baik perusahaan keuangan maupun

non keuangan.

4. Jasa Perbankan

Jasa perbankan disesuaikan dengan karakteristik sehingga bentuknya tidak

berwujud, tidak dapat dipisahkan atau melekat pada sumbernya, serta memiliki sifat

keanekaragaman. Jasa perbankan merupakan reflesi dari kegiatan lembaga perbankan

yang berupa financial intermediaty (lembaga perantara keuangan) sebagai bentuk

kegiatan utamanya dan bidang delivery system sebagai bentuk kegiatan di bidang

administrasi dan pelayanan. Dari kedua jenis kegiatan tersebut pendapatan yang

diterima oleh setiap bank itu berbeda satu sama dengan yang lain, yaitu kegiatan

perantara dana bank mendapatkan bunga dan kegiatan sistem dari layanan bank

mendapatkan imbalan (fee).

Tujuan pemberian jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang

diberikan, maka semakin baik dalam arti nasabah hendak melakukan suatu transaksi

perbankan cukup disatu bank saja. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan

16

tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan

fasilitas sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Jenis bank juga

menentukan apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat, dapat juga dilihat dari

segi status bank tersebut apakah bank devisa atau non devisa Jika bank tersebut

berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap

dibandingkan dengan non devisa.

Peningkatan dari tahun ke tahun keuntungan dari transaksi jasa-jasa bank semakin

meningkat, hal ini disebabkan keuntungan dari spread based (selisih bunga simpanan

dengan bunga kredit atau bunga pinjaman) yang semakin kecil mengingat persaingan

yang ketat. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank relatif kecil, namun adanya

suatu kepastian yang disebabkan resiko terhadap jasa-jasa bank lebih kecil

dibandingkan dengan kredit.

Keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank antara lain :

1. Biaya administrasi, yaitu biaya yang dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan

administrasi khusus, pembebanan biaya dikenakan umtuk pengelolaan suatu

fasilitas tertentu.

2. Biaya kirim, yaitu biaya yang diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer),

baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.

3. Biaya tagih, yaitu biaya yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen

milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen dalam kota) dan jasa

17

inkaso (penagihan dokumen keluar kota), biaya ini dilakukan untuk tagihan

dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

4. Biaya provisi dan komisi, yaitu biaya yang dibebankan kepada jasa kredit dan

jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan,

besarnya tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabh yang

bersangkutan.

5. Biaya iuran, yaitu biaya yang diperoleh dari jasa pelayanan credit card atau kartu

kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran per tahun.

6. Biaya sewa, yaitu biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa

safe deposit box, besarnya biaya tergantung dari ukuran box dan jangka waktu

yang digunakan.

Bank Umum dalam kegiatannya dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa

perbankan (full banking service), tetapi dapat juga hanya melakukan sebagian saja.

Masing-masing bank dapat memilih usaha (jasa) yang ingin dikembangkannya,

dengan persyaratan tetap harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan

jenis kegiatan pemberian jasa yang dipilih. Bank umum memilih jenis usaha yang

sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat terhadap jenis jasa perbankan dapat dipenuhi tanpa

mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Prinsip kesehatan dan efisiensi perbankan diatur dalam Undang –Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

18

Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip

kehati-hatian.

Jasa perbankan yang dilakukan oleh bank umum sesuai yang diatur dalam Pasal 6

dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan.

2. Memberikan kredit.

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

4. Jual beli surat berharga.

5. Pemindahan uang (transfer) untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan

nasabah.

6. Penempatan dana pada bank lainnya, meminjamkan dana dari atau meminjamkan

dana kepada bank lainnya.

7. Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga.

8. Penyimpanan barang dan surat berharga.

9. Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain.

19

10. Penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat oleh bursa efek.

11. Usaha anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan kegiatan wali amanat (trust).

12. Pembiayaan dengan prinsip syariah.

13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.

14. Melakukan kegiatan peryertaan modal pada bank.

15. Pengurusan dan pendirian dana pensiun.

16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank

Pelayanan jasa perbankan oleh bank perkreditan rakyat sangat dibatasi, karena

kegiatan usaha bank perkreditan rakyat terutama ditujukan untuk melayani usaha-

usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan yang belum banyak memerlukan

berbagai jenis pelayanan perbankan.

Jasa perbankan yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat diatur dalam Pasal

13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

1. Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.

2. Pemberian kredit.

3. Pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

4. Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka,

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

20

B. Tinjauan Umum Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga.

Kegiatan perdagangan, terutama dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai

peranan penting. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan adalah menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak.bank dalam menjalankan usahanya terutama dalam memperlancar lalu

lintas pembayaran menerbitkan berbagai jenis surat-surat berharga dan warkat

perbankan.

Surat berharga sebagai alat pembayaran dikenal dalam dunia perusahaan maupun

perdagangan karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pembayaran

menggunakan mata uang. Dalam dunia usaha dan perdagangan dikenal bermacam-

macam surat berharga karena berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai

nilai uang atau dapat ditukar dengan uang.

Menurut hukum, fungsi pokok dari surat pada umumnya adalah fungsi sebagai alat pembuktian. Surat-surat itu diperlukan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan. Di samping itu fungsi yang terutama dari surat-surat tersebut adalah sebagai alat legitimasi, karena surat-surat tersebut merupakan penunjuk seseorang tertentu, ialah pemegang surat itu yang dianggap sebagai orang yang dapat melaksanakan atau mempunyai hak tertentu, karena itu surat-surat tersebut merupakan surat-surat legitimasi.5

Lalu lintas perdagangan dan perusahaan saat ini khususnya lalu lintas pembayaran

cenderung orang menginginkan segala sesuatu yang praktis dan aman yang berarti

orang tidak harus lagi menggunakan alat pembayaran yang berupa uang melainkan

5 Achmad, Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan- Aturan Angkutan, (Pradnya Paramita, Jakarta), 1986, hal. 287.

21

cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran tunai maupun alat

pembayaran kredit.

Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang

dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantonngi

surat berharga saja, sedangkan aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak

dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga

memerlukan cara-cara tertentu.

Dua macam surat yang telah diatur dalam KUHD yaitu:

1. Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda ”waarde

papier”, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah ”negotiable

instrumens.”

2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalm

bahasa Belanda ”papier van waarde”, dalam bahasa inggrisnya ”letter of

value”.

Surat Berharga berasal dari Bahasa Belanda yaitu Waarde Papier. Yaitu surat

yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu

prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayarannya tidak

dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan menggunakan alat bayar lain

berupa surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk

menyatakan surat sanggup untuk membayar uang.

22

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa, surat berharga adalah surat yang

oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaaan suatu prestasi, yang berupa

pembayaran sejumlah uang.6

Adanya penerbitan yang dilakukan oleh penerbit tersebut maka pemegang akan

diberikan hak untuk memperoleh pembayaran dengan cara menunjukkan dan

menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau orang yang menyanggupi itu.

Oleh karena itu dengan surat berharga.

Purwosutjipto mengatakan, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang

sukar diperjualbelikan. Surat berharga yang mudah diperjualbelikan dibuat dalam

bentuk ”kepada pengganti atau kepada pembawa” maka sebaiknya surat berharga itu

bersifat sukar diperjualbelikan sehingga mempunyai akibat hukum sukar

diperjualbelikan.7

Munir Fuady, merumuskan surat berharga adalah sebuah dokumen yang

diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran

sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya

berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat

tersebut, bagi pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga

kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.

6 Abdulkadir, Muhammad, 1998, Op. Cit. hal. 3 7 H. M. N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 7 Hukum Surat

Berharga. (Djambatan. Jakarta). 2000. hal. 6-7.

23

Tujuan adanya penerbitan surat berharga adalah sebagai pemenuhan prestasi

berupa pembayaran sejumlah uang.

Secara yuridis Surat Berharga mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu :

a. Sebagai alat pembayaran (alat tukar).

b. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah

atau sederhana).

c. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Berdasarkan isi perikatan dasarnya, Scheltema menggolongkan surat atas tunjuk

dan atas pengganti menjadi tiga golongan yaitu :

1. Zakenrechttelijke papieren (surat-surat yang berisi hukum kebendaan), isi

perikatan dasarnya adalah untuk menyerahkan barang yang tersebut di dalam

surat itu, akibat hukum kepada pihak laln penyerahan barang tersebut di

dalamnya merupakan sifat hukum kebendaan dari surat golongan ini, yang

termasuk dalam golongan ini adalah konosemen (bill of leading), ceel

(warrent).

2. Lidmaatschapspapieren (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu

persekutuan), isi perikatan dasarnya adalah hak-hak tertentu yang diberikan

oleh persekutuan kepada pemegangnya, misalnya hak suara dalam rapat, hak

untuk memperoleh keuntungan atau deviden, termasuk dalam golongan ini

adalah surat saham perseroan terbatas, perseroan komanditer, surat

keanggotaan koperasi.

24

3. Schuldvorderingspapieren (surat-surat tagihan hutang), isi perikatan dasarnya

adalah untuk membayar sejumlah uang artinya, pemegang surat itu berhak

mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang tersebut di dalamnya dari

penanda tangan, termasuk golongan surat ini adalah surat wesel dan surat

sanggup (buku I titel 6 KUHD), surat cek, surat promise atas tunjuk dan

kwitansi atas tunjuk (buku I titel 7 KUHD).

Pemegang Surat Berharga itu mempunyai hak tagihan, yaitu suatu hak untuk

memperoleh pembayaran dari pihak ketiga atau pihak yang telah menyatakan

kesanggupannya tersebut dengan cara menunjukkan dan menyerahkan Surat Berharga

tersebut. Dengan kata lain, surat tersebut merupakan alat bukti bagi pemegangnya

bahwa ialah sebagai orang yang mempunyai hak tagihan atas sejumlah uang tersebut.

Besarnya hak tagihan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang tercantum atau

tertulis di dalam Surat Berharga tersebut. Di samping itu, hak tagihan itu selalu

mengikuti suratnya. Hal ini mengakibatkan hak tagihan tersebut dapat

dipindahtangankan dari pemegang yang satu dengan pemegang yang lainnya. Cara

pemindah tanganan tersebut bisa dengan penyerahan dari tangan ke tangan, atau

dengan jalan membuat suatu pernyataan pada surat tersebut, bahwa hak tagihannya

dipindahtangankan kepada orang lain. Cara pemindahtanganan Surat Berharga

tersebut dapat diketahui dari klausula yang terdapat dalam Surat Berharga tersebut.

25

Macam-macam klausula yang terdapat dalam surat-surat berharga yaitu :

a Klausula atas tunjuk (Aan Toonder), yaitu pemegang surat berharga yang

mempunyai klausula atas tunjuk maka pemindahtangannya atau peralihan

dengan cara menyerahkan surat tersebut kepada tersangkut. Yang termasuk

jenis surat berharga ini adalah cek, kwitansi dan promes.

b Klausula atas pengganti (Aan Order), yaitu pemegang surat berharga yang

mempunyai klausula atas pengganti maka pemindahtangannya atau peralihan

dapat dilakukan dengan jalan endosemen. Yang termasuk jenis surat berharga

ini adalah wesel, surat sanggup, dan cek.

2. Jenis-jenis Surat Berharga.

Secara garis besar apabila ditinjau dari segi pengaturan, maka Surat Berharga

dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :

a Surat Berharga yang diatur dalam KUHD.

b Surat Berharga yang diatur di luar KUHD

a. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD antara lain :

1. Surat wesel.

Istilah wesel dalam bahasa Belanda disebut wisselbrief, bill of exchange dalam

bahasa Inggris, letter de charge Dalam bahasa Perancis, dan wechsel dalam bahasa

Jerman

26

Pengertiannya adalah surat yang memuat kata wesel, diterbitkan pada tanggal dan

tepat tertentu dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk

membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya.

Menurut H. M. N. Purwosutjipto yang dimaksud dengan wesel adalah surat

berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di

suatu tempat, dalam mana penerbit (tekker) memberi perintah tak bersyarat kepada

tersangkut (betrokkene) untuk membayara sejumlah uang pada hari bayar (vervaldag)

kepada orang yang di tunjuk oleh penerbit yang disebuut penerima (nemer) atau

penggantinya di suatu tempat tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 100 KUHD, setiap surat wesel harus memuat syarat-

syarat formal, yaitu :

1. Istilah “wesel” harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam

bahasa surat itu.

2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

3. Nama orang yang harus membayarnya (tersangkut).

4. Penetapan hari bayarnya (hari jatuh).

5. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

6. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan.

7. Tanggal dan tempat surat wesel harus diterbitkan.

8. Tanda tangan orang yang menerbitkan.

27

2. Surat sanggup.

Istilah surat sanggup berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda

orderbriefie, bahasa Perancisnya billet a ordre, bahasa Inggrisnya promissory note.

Pengertiannya adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang

kepada pemegang atau penggantinya para hari tertentu.

Undang-undang tidak memberikan rumusan atau definisi surat sanggup, dalam

ketentuan Pasal 174 KUHD dimuat syarat-syarat formal sepucuk surat sanggup.

Syarat-syarat formal tersebut dapat dirumuskan atau definisi surat sanggup adalah

sebagai surat yang memuat kata surat sangup atau promesse aan order, yang

ditandatangani pada tangal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan

menyanggupip tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada

pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

3. Surat cek

Pada mulanya istilah “Cek” berasal dari kata “cheque” (bahasa Perancis), istilah

tersebut juga digunakan Belanda dan Inggris. Definisi tentang cek sebenarnya tidak

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ketentuan mengenai syarat-syarat

formal cek terdapat di dalam Pasal 178 KUHD

Pengertiannya adalah surat yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan

tempat tertentu dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk

28

membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat

tertentu.

Penerbitan cek harus memenuhi syarat-syarat formal dalam Pasal 178 KUHD,

yaitu :

1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam

bahasa surat itu sendiri.


3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).


5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan.


4. Kwitansi dan Promes atas tunjuk.

Kata kwitansi berasal dari kata bahasa Belanda yaitu kwitantie, artinya tanda

pemabayaran, bahasa Inggrisnya yaitu receipt. Pengaturan kwItansi atas tunjuk dalam

ketentuan Pasal 229f, 229g, dan 229h KUHD.

Pengertian Kwitansi adalah surat yang diterbitkan oleh penanda tangan pada

tanggal dan tempat tertentu yang berisi perintah membayar sejumlah uang tertentu

kepada pemegang pada saat diperlihatkan.

29

Kata promes berasal dari kata bahasa Perancis promesse artinya sanggup atau

janjji, yaitu sanggup membayar atau janji membayar. Pengaturan promes atas tunjuk

dalam ketentuan Pasal 229i KUHD.

Pengertian Promis Atas Tunjuk adalah surat yang diterbitkan oleh penanda tangan

pada tanggal tertentu yang berisi janji atau kesanggupan membayar sejumlah uang

tertentu kepada pemegang pada saat diperlihatkan.

b. Surat Berharga yang diatur di luar KUHD

Dalam perkembangannya terdapat suatu jenis Surat Berharga yang pengaturannya

terdapat di luar KUHD yaitu Bilyet Giro yang diatur dalam SEBI No.

4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972. Bilyet Giro adalah surat perintah dari

nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari

rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Istilah Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, bilyet artinya surat, dan giro

artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap

saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan.

Mengingat masih adanya kelemahan pada ketentuan Bilyet Giro yang termuat

dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari

1972, maka dikeluarkan 2 (dua) ketentuan mengenai Bilyet Giro yaitu:

a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet

Giro, tanggal 1 Juli 1995.

30

b Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG, tanggal 4 Juli 1995.

Syarat-syarat penerbitan Bilyet Giro harus memenuhi sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

28/32/KEP/DIR tahun 1995 yaitu :

1. Nama dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan.

2. Nama tertarik.

3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban

rekening penarik.

4. Nama dan nomor rekening pemegang.

5. Nama bank pemerima.

6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf

selengkap-lengkapnya.

7. Tempat dan tanggal penarikan.

8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap / stempel sesuai

dengan persyaratan pembukuan rekening.

C. Tinjauan tentang Cek

1. Pengertian Cek.dan Pengaturan.

Cek merupakan warkat yang sepenuhnya berkaitan dengan bank, Cek

dikategorikan sebagai surat berharga karena merupakan surat tagihan utang yang

memuat perintah untuk membayar sejumlah uang oleh Bank Umum sebagai pihak

31

tertarik. Di Indonesia penggunaannya berkaitan dengan Giro, pengaturan Cek diatur

dalam Pasal 178 KUHD mengenai syarat-syarat formal surat cek.

Pada mulanya istilah “Cek” berasal dari kata “cheque” (bahasa Perancis), istilah

tersebut juga digunakan Belanda dan Inggris. Definisi tentang cek sebenarnya tidak

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ketentuan mengenai syarat-syarat

formal cek terdapat di dalam Pasal 178 KUHD. Surat cek adalah surat yang memuat

kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dimana penerbit

memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu

kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.8

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cek adalah perintah tertulis pemegang

rekening kepada bank yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang

pemegangnya.

Menurut Munir Fuady, cek adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan

tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit)

untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana yang

dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu bank dari pihak penerbit atau penarik.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , cek adalah salah satu cara

untuk melakukan penarikan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat

dilakukan setiap saat.

8 Djoko Prakoso dan Imam Prayogo Suryohadibroto,. Surat Berharga (Alat pembayaran dalam masyarakat modern). (PT Bina Prakasa. Jakarta). 1987. Hal.191

32

Pihak-pihak yang terlibat dalam Cek.yaitu :

1. penerbit (trekker, drawer) adalah orang yang mengeluarkan surat cek.

2. tersangkut (betrokkene, drawee) adalah bankir yang diberi perintah tanpa

syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

3. pemegang (nemer, holder) adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh

pembayaran yang namanya tercantum dalam surat cek.

4. pembawa (toonder, bearer) adalah orang yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek.

5. pengganti (order) adalah orang yang menggantikan kedudukan pemegang

surat cek dengan jalan endosemen.

2. Syarat-syarat formal penerbitan cek

Dalam menerbitkan suatu Cek harus memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan dalam undang-undang .menurut ketentuan Pasal 178 KUHD, setiap surat

Cek harus memuat syarat-syarat formal sebagai berikut ini :

1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam



3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).


5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan.

33


Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 178 KUHD, apabila surat cek tidak memuat

salah satu hal yang dipersyaratkan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka ia tidak

berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Hal tidak adanya penetapan khusus, maka yang tertulis di samping nama

tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran, dan apabila di samping nama

tertarik tersebut lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus

dibayar di tempat drsebut yang pertama.

2. Hal tidak ada penunjukkan, maka cek itu harus dibayar di tempat kantor pusat

tertarik (bankir).

3. Tiap-tiap cek yang tidak menerangkan tempat tertariknya, maka ia dianggap

ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penarik.

3. Jenis-jenis Cek

Jenis-jenis Cek itu adalah :

a. Cek atas nama atau aan order adalah cek yang diterbitkan yang tertulis jelas

di dalam cek tersebut, atas nama orang atau badan tertentu, maka bank hanya

akan membayar kepada orang yang namanya tertera pada cek.

b. Cek atas tunjuk atau pembawa atau aan toonder adalah cek yang tidak

tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut, bank akan

membayarkan kepada siapa saja yang dating untuk menguangkan cek kepadanya.

34

c. Cek silang (crossed cheque) adalah cek yang diberi 2 garis miring yang

sejajar pada bagian mukanya, tanda silang ini memberi petunjuk kepada bank

pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayar kepada suatu bank yang

disebut diantara kedua garis silang untuk disetorkan dalam rekening, dapat

dilakukan kliring sehingga boleh disetor ke bank lain yang mengikuti kliring.

Diatur daalm Buku I Bab VII Bagian V Pasal 214 dan 215 KUHD. Ada 2 jenis

yaitu : cek silang umum (general crossing) dan cek silang khusus (specialis

crossing).

d. Cek mundur (postdated cheque) adalah cek yang diberi tanggal mundur dari

tanggal yang seharusnya,

e. Cek fiat adalah cek yang difiat oleh bank dengan maksud agar terjamin

pembayarannya pada saat penunjukkan, dilakukan bank dengan jalan mendebet

rekening giro penarik dan mengkreditir ke dalam rekening khusus yang berfungsi

sebagai cadangan atas pembayaran cek yang difiat. Ada 3 syarat pemberian cek

fiat yaitu: saldo harus cukup, bank mendapat kuasa untuk menyisihkan secara

administratif dana dari nasabah yang bersangkutan guna disediakan untuk

pembayaran cek sewaktu-waktu, dan nasabah menyetujui pembukuan

administrasi terbut. Cek fiat sudah tidak berlaku di Indonesia.

35

Di dalam Cek terdapat bentuk Cek khusus sebagaimana halnya dalam surat wesel.

Bentuk-bentuk Cek khusus itu adalah :

a Cek atas pengganti penerbit (pasal 183 ayat 1 KUHD), yaitu surat cek dapt

diterbitkan atas pengganti penerbit (aan de order van de trekker). Kekhususan

dalam bentuk ini terletak pada nama pemegang pertama (penerima) tidak

disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima).

Bentuk ini lebih aman karena pemegang baru berhak apabila ia

memperolehnya dengan endosemen.

b Cek atas penerbit sendiri (pasal 183 ayat 3 KUHD), yaitu surat cek dapat

diterbitkan atas penerbit sendiri (op de trekker zelf). Kekhususan dalam

bentuk ini penerbit sama dengan tersangkut sehingga perintah membayar itu

dari bankir ke bankir.

c Cek untuk perhitungan orang ketiga (pasal 183 ayat 2 KUHD, yaitu surat cek

dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Kekhususan dalam bentuk ini

adanya hubungan hukum antar penerbit dan pihak ketiga, pihak ketiga dan

bankir, antara penerbit dan bankir.

d Cek inkaso (pasal 183a ayat 1 KUHD). Kekhususan dalam bentuk cek ini

terletak dalam cek penerbit memuat kata-kata ”harga untuk dipungut atau

inkaso atau pemberian kuasa” sehingga penerima boleh melaksanakan segala

hak yang timbul dari cek tersebut tetapi tidak bisa mengendosemenkan kepada

orang lain kecuali pemberian kuasa.

36

e Cek domisili (pasal 185 KUHD). Kekhususan dalam bentuk cek ini terletak

cek dapat dinyatakan dibayar ditempat orang ketiga baik di tempat tersangkut

berdomisili atau di tempat lain.

4. Pembayaran dan tenggang waktu penawaran.

Suatu cek yang dikeluarkan harus ditunjukkan untuk pembayarannya dalam

tenggang waktu 70 hari terhitung sejak tanggal pengeluarannya (penarikannya) sesuai

dengan ketentuan Pasal 206 KUHD. Tenggang waktu penawaran tersebut akan

memberikan kepastian hukum tentang penggunaan cek kepada pihak-pihak yang

berkaitan.

Menurut keentuan Pasal 206 KUHD, suatu cek yang diterbitkan atau harus

dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya daalm tenggang

waktu 70 hari. Tenggang waktu ini berjalan mulai hari tanggal penerbitannya.

Apabila dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal mundur maksudnya

ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70

hari itu, mungkin disebabkan saat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia,

sehingga untuk menyakinkan penerimanya maka cek dibuat bertanggal mundur.

Menurut ketentuan Pasal 211 KUHD, pembayaran surat cek itu tersangkut

(bankir) dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan

tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali surat cek hilang. Surat cek hilang

pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk

waktu selama 30 tahun (Pasal 227a KUHD), maka pemegang dilarang menolak

37

pembayaran sebagian, jika terjadi pembayaran sebagian tersangkut (bankir) boleh

menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberiakn

tanda pelunasannya, surat cek tetap dikuasai pemegang sebagai alat bukti untuk

menuntut pembayaran yang sebagiannya.

D. Tinjauan tentang Bilyet Giro.

1. Pengertian Bilyet Giro dan Pengaturan.

Istilah Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, bilyet artinya surat, dan giro

artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap

saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Pengambilan dengan

pemindahbukuan itu menggunakan Bilyet Giro.

Menurut H. M. N. Purwosutjipto, bilyet giro adalah surat perintah tak bersyarat

dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk

memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak

penerima yang sebutkan namanya, kepada bank yang sama, atau bank lainnya.

Munir Fuady merumuskan definisi bilyet giro sebagai suatu perintah tanpa syarat

dari penerbitnya untuk memindahbukukan sejumlah uang yang ada pada bank dimana

penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup, dana tersebut

dipindahbukukan atau ditransfer ke rekening (baik kepada bank yang sama atau bank

yang lain) milik pihak yang namanya tersebut dalam bilyet giro tersebut.

38

Surat Edaran Bank Indonesia NO.4/670/HPPB /PbB tanggal 24 Januari 1972

tentang Bilyet Giro, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat

perintah dari nasabah yang telah distandardisir bentuknya kepada penyimpan dana

untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada

pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

Pengertian bilyet giro menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia

NO.4/670/HPPB /PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro telah mengalami

perubahan seiring dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Nomor 28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG.

Mengingat masih adanya kelemahan pada ketentuan Bilyet Giro yang termuat

dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari

1972, maka dikeluarkan 2 (dua) ketentuan mengenai Bilyet Giro yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet

Giro, tanggal 1 Juli 1995.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG, tanggal 4 Juli 1995.

Bilyet Giro merupakan warkat pembayaran atau alat pembayaran giral. Bilyet

Giro adalah surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena kebutuhan dalam

lalu lintas pembayaran secara giral maka cara penggunaan Bilyet Giro diatur oleh

Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengaturan Bilyet Giro Tahun 1995 diatur

dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR

dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG.

39

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Nomor 28/32/KEP/DIR tahun 1995, pengertian mengenai Bilyet Giro sebagai berikut

“Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk

memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekenng

pemegang yang disebutkan namanya.”

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindahbukuan terhadap

simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan oleh setiap nasabah yang

bersangkutan.

Berbagai pengertian bilyet giro diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat perintah.

2. Dari nasabah penyimpan kepada bank.

3. Pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan.

4. Sejumlah uang tersebut ditujukan kepada penerima yang disebutkan namanya.

2. Syarat-syarat formal penerbitan Bilyet Giro.

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, tetapi

timbul dalam praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran di dalam dunia

perbankan. Berkaitan bahwa bilyet giro merupakan salah satu sarana dalam lalu lintas

utamanya sebagai instrumen pembayaran. Di Indonesia ketentuan mengenai bilyet

giro dalam Surat Edaran Bank Indonesia NO.4/670/HPPB /PbB tanggal 24 Januari

40

1972 tentang Bilyet Giro yang telah diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tahun 1995.

Syarat-syarat penerbitan Bilyet Giro harus memenuhi sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor


1. Nama dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan.

2. Nama tertarik.

3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban

rekening penarik.

4. Nama dan nomor rekening pemegang.

5. Nama bank pemerima.

6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf


7. Tempat dan tanggal penarikan.

8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap / stempel sesuai


Berdasarkan uraian tersebut Bilyet Giro merupakan alat pembayaran sehingga

termasuk juga sebagai surat berharga. Sebagai surat perintah pemindahbukuan, Bilyet

Giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai. Dalam hal ini ada

persamaan dengan cek perhitungan yang juga tidak dapat dibayar dengan uang tunai

karena cek perhitungan adalah pembayaran dengan pemindahbukuan.

41

Penerbitan suatu bilyet giro atas nama seorang penerima berarti melakukan suatu

pembayaran dari transaksi perdagangan yang sebelumnya telah ada diantara penerbit

dan penerima. Penerbitan bilyet giro karena suatu sebab adanya transaksi antara

kedua belah pihak yang bersangkutan itu telah disepakati bersama antara para pihak

bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro.

Bilyet giro merupakan alat perintah pemindahbukuan yang tidak dapat dilakukan

pembayarannya dengan uang tunai. Bilyet giro sebagai alat pembayaran mempunyai

dua macam tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal

efektifnya berlaku, bilyet giro dapat diedarkan tetapi hanya sebagai alat pembayaran

kredit. Bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen, karena

didalamnya tidak mengatur cara pemindahannya.

3. Pembayaran dan tenggang waktu penawaran.

Lalu lintas pembayaran menggunakan bilyet giro, dimana pihak penerbit adalah

nasabah bank yang mempunyai rekening giro, sedangkan pihak tersangkut adalah

bank dimana penerbit mempunyai rekening giro. Pihak pemegang atau penerbit

adalah bank juga, baik bank yang sama maupun bank bank lain, karena sam-sam

nasabah bank maka pembayaran menggunakan bilyet giro dapat dilakukan.

Perintah bilyet giro tidak berlaku terus-menerus sehingga menyulitkan

pemprosesannya, maka perlu ditetapkan tanggang waktu penawaran untuk bilyet giro.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

42

28/32/KEP/DIR tahun 1995 tenggang waktu penawaran bilyet giro ditetapkan 70

(tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan. Setiap saat bilyet giro

ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, maka bank akan

memindahbukukan dana ke rekening pemegangnya, kecuali jika dana itu tidak cukup

atau tidak ada (kosong).

Masa penawaran Bilyet Giro diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tahun 1995 yaitu tenggang waktu yang diberikan

adalah 70 hai terhitung sejak tanggal penarikan, apabila sebelum tanggal efektif atau

tanggal penarikan harus ditolak oleh bank yang bersangkutan

Tenggang waktu penawaran selama 70 hari mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:

a. Untuk membatasi penetapan tanggal efektif.

b. Untuk batas waktu tidak diperkenankannya penarik membatalkan Bilyet Giro

yang bersangkutan.

Bilyet giro ditawarkan setelah berkahirnya tenggang waktu penawaran dapat

dipindahbukukan, menurut ketentuan Pasal 6 ayar 3 Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tahun 1995 bahawa bilyet giro yang diterima oleh

bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan

perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

Syarat mengenai tanggal efektif berkaitan dengan kadaluwarsanya (batas

waktunya) serta batas waktu penyediaan dana bagi penarik, namun demikian hal

43

tersebut tidak jelas diatur dan merupakan kelemahan dari peraturan mengenai bilyet

giro.

Suatu transaksi perdagangan yang pembayarannya menggunakan bilyet giro

sebagai alat pembayaran, maka kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh nasabah

sebagai berikut :

1. Bebas bea materai.

Tenggang waktu penawaran adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal

penerbitannya. Bilyet giro merupakn alat pemindahbukuan yang tidak dapat

dibayar secara tunai, maka dibebaskan dari beban bea materai. Pembebasan bea

materai tercantum dalam klausul tertulis pada bilyet giro (bebas bea materai).

2. Lebih aman penggunaannya.

Bilyet giro yang telah diisi lengkap dengan nama dan bank penerima dana

sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain apabila hilang, dicuri, atau lepas

dari kekuasaan pemeiliknya.

3. Kewajiban penyedia dana.

Bilyet giro penyedia dana oleh penerbit baru timbul pada saat tanggal efektifnya

tiba. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi penerbit untuk mencari dana,

dan bilyet giro dapat diedarkan sebagai alat pembayaran atau pemindahbukuan.

44

4. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuannya.

Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat diedarkan kembali

dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukukan ke

dalam rekening uang yang menjadi tujuannya

5. Dapat dibatalkan.

Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang

bersangkutan, maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor

ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang berhubungan

dengan pihak yang tidak jujur, beritikad buruk, maupun wanprestasi.

45

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis

Normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis yang

menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh

pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu

sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat.9

B. Spesifikasi penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting bagi penelitian itu sendiri,

disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga

akan mempermudah guna kelancaran suatu penelitian. Penelitian yang akan

dilakukan penulis merupakan bentuk penelitian hukum. Menurut Soeryono

Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum ialah :

“Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

9 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia,

Jakarta),1988, halaman 13-14.

46

kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul

didalam suatu gejala yang bersangkutan.”

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian

deskriptif, adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta

hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil

kesimpulan yang berlaku umum.10

Jenis penelitian ini diambil untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai

sejauh mana Cek dan Bilyet Giro berperan dalam lalu lintas pembayaran dan

masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan Cek dan Bilyet

Giro.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas

Jenderal Soedirman dan PT. Bank Rakyat Indonesisa (Persero) Tbk.Cabang

Purwokerto.

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta), 1981, hal 10

47

D. Sumber Data

1. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data pokok atau utama yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, keputusan-keputusan,

maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian yang berupa keterangan-keterangan hasil interview atau

wawancara dengan salah satu pihak terkait (staf Bank Rakyat Indonesia

(BRI) cabang Purwokerto bagian dana dan jasa) dengan masalah yang

diteliti untuk melengkapi data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan

kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan

dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

2. Data Primer

Data yang diperoleh dari interview atau wawancara dengan salah satu

pihak yang terkait (staf Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Purwokerto

48

bagian dana dan jasa) dengan masalah yang diteliti .untuk melengkapi

data sekunder.

4. Metode Penyajian Data.

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara

siatematis, logis, rasional, dalam arti data yang diperoleh akan dihubungkan

satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti

sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data

kualitatif. Pendapat Soejono S. berkaitan dengan analisis data kualitatif adalah:

Analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar

belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak

diutamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

studi kepustakaan.

Dalam metode ini akan adanya penjabaran dan pembahasan terhadap hasil

penelitian yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan

pokok permasalahan dan doktrin hukum yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti.

49

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank BRI Cabang

Purwokerto diperoleh data sebagai berikut :

1. Data Sekunder.

1.1. Kondisi umum Bank BRI Cabang Purwokerto .

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmaja dengan nama Hulp-en Spaarbank de

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895,

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmaja pada periode setelah

kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun

1946. Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di

Republik Indonesia. Adanya situasi situasi perang mempertahankan kemerdekaan

pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti sementara waktu dan baru muylai

aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No.41 Tahun

1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan Nederlansche

50

Maatschappij (NHM), kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (PENPRES) No.9

Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Ketentuan baru

ini, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama

Bank Negara Indonesia unit II bidang rular, sedangkan NHM menjadi Bank Negara

Indonesia unit II bidang ekspor-impor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Thun 1967 tentang Perbankan dan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang intinya

mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara

Indonesia unit II bidang rular dan ekpor-impor dipisahkan masing-masing menjadi

dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia ,

selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan

kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Kegiatan Bank Rakyat Indonesia menekankan pada lima orintasi dan area bisnis

yang berdasarkan segmen pasar yang menjadi usahanya ke lima segmen pasar

tersebut dinamakan urusan bisnis yaitu : urusan bisnis unit desa, urusan bisnis kecil,

urusan bisnis komersial, urusan bisnis pertanian, urusan bisnis korporasi dan

internasional. selain kelima area atau segmen diatas BRI juga memiliki urusan bisnis

51

dana dan jasa yang khusus diarahkan dalam rangka pengerahan dana maupun jasa-

jasa lainnya.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Thaun

1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 status BRI menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang

kepemilikan masih 100% ditangan pemerintah.

1.1.1. Yisi dan Misi BRI.

a. Visi BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu

mengutamakan kepentingan nasabah.

b. Misi BRI adalah

1) melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan

pelayanan kepada usah mikro, kecil dan meemngah untuk menunjang

peningkatan ekonomi masyarakat.

2) memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional

dengan melaksanakan praketk good corporate governance.

3) memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihka

yang berkepentingan.

1.1.2. Produk dan Jasa yang diberikan.

Untuk memnuhi kebutuhan para nasabah Bank Rakyat Indonesia menawarkan

berbagai jenis produk perbankan dan pelayanan yang memudahkan para nasabah

52

untuk menggunakannya. Berbagai jenis transaksi baik yang berhubungan dengan

perbankan maupun transaksi lainnya diuraikan sebagai berikut :

a. Produk Simpanan Deposito.

Deposito merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan

pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI, yang

meliputi :

1) DEPOBRI Rupiah.

2) DEPOBRI Valas.

3) Deposito On Call (DOC).

4) Sertifikat BRI.

b. Produk Simpanan Giro.

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap

saat menggunakan cek/dengan cara pemindahbukuan dengan Bilyet Giro atau

sarana perintah pembayaran lainnya.

1) Giro BRI Rupiah.

2) Giro BRI Valas.

c. Produk Simpanan Tabungan.

Tabungan adalah simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Jenis-jenis tabungan

yang ditawarkan BRI sangat beranekaragam. Hal ini dimaksudkan agar

nasabah dapt memilih jenis tabungan yang diinginkan, antara lain :

53

1) BRITAMA.

2) SIMASKOT.

3) SIMPEDES.

4) Tabungan Haji.

d. Produk Kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis-jenis

kredit yang ditawarkan BRI antara lain :

1) Kredit-Kopedes.

2) Retail-Kredit Anggunan Kas.

3) Retail-Kredit Express.

4) Retail-Kredit Investasi.

5) Retail-Kredit Modal Kerja.

6) Retail-Kredit Modal Kerja Impor.

7) Retail-Kredit Modal Kerja Ekspor.

8) Kredit Modal Kerja Konstruktif.

9) Kretap ( Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap).

e. Syariah.

Produk tabungan unit usaha syariah BRI meliputi :

54

1) Giro Wadiah.

2) Tabungan Mudharabah.

3) Deposito Mudharabah.

4) Pembiayaan Syariah.

f. Pelayanan lain yang diberikan.

BRI juga memberikan pelayanan yang dapat memudahkan nasabah untuk

berbagai transaksi, antara lain :

1) jasa bisnis berupa bank garansi, kliring, ATM, layanan ekspor-impor,

dan SKBN.

2) jasa keuangan berupa bill payment,inkaso, penerimaan setoran,

transaksi online, transfer.

3) jasa lainnya berupa pelayanan pajak, pembayaran telepon, pembayaran

PLN. zakat infaq, western union. denda tilang

1.2. Data nasabah pengguna Cek dan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Purwokerto.

Data nasabah pengguna jasa Cek maupun Bilyet Giro berjumlah 750 nasabah.

Pengguna jasa perbankan ini setiap bulan bertambah 3 nasabah yang membuka

rekening giro, sehingga penggunaan Cek maupun Bilyet Giro cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari kalangan pedagang yang

menggunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan yang

jumlahnya sangat besar.

1.1.1.3. Pembukaan rekening giro di Bank BRI Cabang Purwokerto.

55

1.3.1 Menyerahkan kartu identitas untuk pencatatan :

a. Giro Badan Usaha (PT, CV, PB, UD, dll)

a) Akte pendirian

b) Surat ijin usaha/ HO

c) Foto copy KTP/ Identitas diri pengurus

d) NPWP

e) Dokumen identitas pengurus

f) Surat Kuasa asli

b. Giro perseorangan

a) Foto copy kartu indentitas (KTP/SIM/PASPOR/KITAS/KITAP)

b) NPWP

1.3.2 Tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia.

1.3.3. Referensi dari nasabah atau pihak bank..

1.3.4 Mengisi dan menandatangani blangko specimen (contoh tanda tangan)

dihadapan Pegawai Bank BRI Cab. Purwokerto.

1.4. Pengisian Formulir Cek dan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Purwokerto.

1.4.1 Tanggal dan tempat penarikan

Tanggal yang akan diisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

(1) Tanggal penarikan atau penerbitan

(2) Tanggal efektif berlakunya Cek atau Bilyet Giro (jatuh tempo)

56

1.4.2. Nama orang atau Badan Usaha (apabila berbentuk perusahaan) dan nama

Bank yang akan menerima pemindahbukuan tersebut. Apabila nama pihak

yang akan menerima pemindahbukuan tersebut tidak disebutkan namanya

dalam Cek atau Bilyet Giro tersebut, maka Bank akan menolak amanat

dalam Cek atau Bilyet Giro itu. Sedangkan apabila nama Bank penerima

juga tidak dicantumkan, maka diasumsikan bahwa dana tersebut dapat

dipindahbukukan ke Bank mana saja atas nama pemegang rekening.

1.4.3. Jumlah dana yang akan dipindahbukukan.

1.4.4. Tanda tangan penarik yang sah.

1.5. Prosedur penerbitan Cek dan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Purwokerto.

1.5.1 Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar formulir permintaan Cek

maupun Bilyet Giro baru. Kemudian menandatangani serta membubuhi

stempel perusahaan.

1.5.2 Menyerahkan kepada Bank dimana ia menjadi nasabah.

1.5.3. Membayar dengan uang tunai atau menyatakan kesediaannya, bahwa

rekening Gironya dapat dibebani dengan jumlah harga formulir Cek atau

Bilyet Giro baru yang akan diterima.

1.5.4. Mengisi alamat dan tanda tangan pada tanda terima sebagai bukti bahwa

ia telah memperoleh formulir Cek atau Bilyet Giro baru yang dimaksud.

1.5.5. Menyerahkan kembali tanda tangan.

1.6. Pemindahbukuan Cek dan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Purwokerto.

57

Pemindahbukuan Cek dan Bilyet Giro dari rekening pemegang dan penarik dapat

dilakukan pada bank yang sama yaitu Bank BRI, juga dapat dilakukan dengan bank

yang berbeda menggunakan kliring antar bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia

1.7. Ketentuan dalam Pasal 178 KUHD.

Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan

tempat tertentu dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk

membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat

tertentu.

1.8. Penerbitkan suatu Cek harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

dalam undang-undang .menurut ketentuan Pasal 178 KUHD, setiap surat Cek

harus memuat syarat-syarat formal sebagai berikut ini :

1.8.1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam


1.8.2 Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

1.8.3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).

1.8.4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

1.8.5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan.

1.8.6 Tanda tangan orang yang menerbitkan.

1.9. Ketentuan Pasal 1 huruf (d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

28/32/KEP/DIR tahun 1995 :

58

Pengertian mengenai Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank

penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang

bersangkutan kepada rekenng pemegang yang disebutkan namanya.

1.10.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor


Syarat-syarat penerbitan Bilyet Giro :

1.10.1. Nama dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan.

1.10.2. Nama tertarik.

1.10.3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas

beban rekening penarik.

1.10.4. Nama dan nomor rekening pemegang.

1.10.5. Nama bank pemerima.

1.10.6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf


1.10.7. Tempat dan tanggal penarikan.

1.10.8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap / stempel sesuai


1.11. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Pasal 3 disebutkan bahwa Cek dan Bilyet Giro dikenakan bea Meterai dengan

tarif sebesat Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah).

59

1.12. Ketentuan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

28/32/KEP/DIR tahun 1995 tentang tenggang waktu penawaran Bilyet Giro yaitu :

(1). Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari

terhitung sejak tanggal penarikan.

(2). Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggak efektif atau

sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan

tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik.

(3). Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang

waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia

dan tidak dibatalkan oleh penarik.

1.13. Ketentuan Uudang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Pasal 16 :

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata

uang rupiah dan/atau valuta asing.

Penjelasan Pasal 16 :

Yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data

keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank waktu tertentu. Warkat atau data

keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim

digunakan dalam transaksi pembayaran.

60

Adapun sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan lintas

negara. Pengaturan kliring lintas negara mencakup antara lain :

a) Penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan

sistem kliring yang bersifat regional atau internasional.

b) Pengaturan mengenai kesepakatan antara Bank Indonesia atau lembaga lain

sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan bank sentral dan/atau

lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan

pelaksanaan kliring dan penyelesaian terakhir transaksi antar bank.

Pasal 17 :

(1). Penyelenggaraan sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah

dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan

persetujuan Bank Indonesia

(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan peraturan Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 17 ayat (2) :

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank

Indonesia memuat antara lain :

a) jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain,

b) persyaratan dan bentuk hukum pihak lan yang dapat

menyelenggarakan kliring,

61

c) tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan

menyelenggarakan kliring.

1.14. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 9 Agustus 1979 tentang

Cek/Bilyet Giro Kosong yang diperbaruhi dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.

26/146/UPG tanggal 14 Februari 1994 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146/UPG tanggal 14 Februari 1994

tentang Cek/Bilyet Giro Kosong yang dimaksud :

Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana nasabah pada

bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan.

Bilyet Giro kosong adalsh Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana

dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi

perintah pemindahbukuan ke dalam rekening Pemegang Bilyet Giro.

2 Data Primer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rivana, Staf Bank BRI Cabang

Purwokerto.bagian dana dan jasa, tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut :

2.1 Cek dan Bilyet Giro merupakan alat pembayaran giral, yang digunakan oleh

masyarakat khususnya kalangan pedagang besar yang menggunakan transaksi

dalam jumlah yang besar, penggunaan Cek dan Bilyet Giro mengalami

peningkatan setiap tahunnya.

2.2 Penggunaan Cek maupun Bilyet Giro mengalami peningkatan disebabkan

karena lebih prakris, aman dan dapat dipindahtangankan oleh pemegangnya.

62

2.3 Faktor-faktor pendorong nasabah BRI Cabang Purwokero menggunakan Cek

dan Bilyet Giro, antara lain disebabkan karena lebih aman, kewajiban penyedia

dana, samapai pada tujuannya, anjuran dari Bank Indonesia, dan lain-lain.

2.4 Mekanisme penerbitan Cek dan Bilyet Giro penarik maupun penarik harus

mempunyai rekening giro terlebih dahulu sebelum menerbitkan Cek dan Bilyet

Giro. Persyaratan pembukaan rekening giro di Bank BRI Cabang Purwokerto,

antara lain : mengisi aplikasi pembukaan rekening giro, tidak termasuk dalm

daftar hitam Bank Indonesia, mengisi setoran awal untuk nasabah perorangan

sebesar Rp. 500.000,00. dan badan usaha sebesar Rp. 1.000.000,00 dan

perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,00.

2.5 Pemindahbukuan Cek dan Bilyet Giro dapat dilakukan oleh bank yang sama

yaitu Bank BRI ke Bank BRI maupun dari Bank BRI ke Bank yang lain melalui

kliring yang diadakan oleh Bank Indonesia.

2.6 Persoalan yang muncul dalam praktek di Bank BRI Cabang Purwokerto

antara lain : pengisian yang tidak lengkap, adanya Cek dan Bilyet Giro kosong,

penolakan pembayaran oleh bank, dan lain-lain.

B. PEMBAHASAN.

Perbankan merupakan prasarana di bidang pembangunan ekonomi. Setiap

pembayaran yang dilakukan melalui Bank yang usaha pokok adalah menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

63

kredit, juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-

dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan

alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Penggunaan sistem uang giral khususnya Cek dan Bilyet Giro di Indonesia sangat

diperlukan sekali, berhubung Indonesia sekarang ini sedang dalam taraf

pembangunan dan pemulihan di bidang ekonomi yang mengalami kelemahan yang

diakibatkan karena krisis moneter yang menimpa Indonesia, sehingga untuk

menambah gairah perdagangan dalam masyarakat maka perlu diadakan

pembimbingan ke arah penggunaan uang giral, karena penggunaan uang giral itu

merupakan suatu alat untuk mempermudah sistem pembayaran dalam dunia

perdagangan, sehingga dengan berkembangnya perekonomian negara, maka harus

dibarengi dengan perkembangan sistem pembayaran menggunakan uang giral.

Bank menciptakan beberapa jenis sarana dalam bentuk surat berharga yang dapat

dipergunakan sebagai alat pembayaran. Jenis-jenis sarana tersebut terdiri atas Cek,

Wesel, Promes, Bilyet Giro dan Surat-Surat lainnya yang dikenal sebagai surat

Warkat Bank. Warkat-warkat Bank itu yang berfungsi sebagai uang sedangkan uang

yang berfungsi sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah, seperti uang logam

dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Uang yang beredar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan

tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya kenaikan

64

kegiatan usaha disektor perusahaan dan perdagangan, dan peranan uang giral pun

semakin bertambah dari tahun ke tahun dibandingkan dengan penggunaan uang

kartal. Bertambahnya uang giral ini merupakan akibat dari peningkatan penggunaan

jasa-jasa Bank oleh masyarakat maupun dalam kegiatan usaha, dan pemerintah

berusaha dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang perbankan. Untuk

meningkatkan lalu lintas pembayaran secara giral, pemerintah mengambil tindakan-

tindakan dalam rangka pembinaan perbankan, guna mendapatkan kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan, agar penyelenggaran lalu lintas pembayaran secara

giral dapat terselenggara dengan baik.

Berdasarkan atas tuntutan masyarakat akan keamanan dan efisiensi dalam lalu

lintas pembayaran, dan berhubung dengan salah satu tujuan dari bank yaitu mengatur

siklus uang kartal yang beredar dalam masyarakat dan sebagai penarik dari

masyarakat guna pembangunan serta berhubungan dengan fungsi suatu bank yang

menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan, maka Cek dan Bilyet Giro

sebagai wujud dari salah satu surat berharga merupakan sarana untuk mencapai

tujuan tersebut.

Pengertian surat berharga menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko

Prakoso sebagai berikut :11

Surat Berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang. Namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang lain, yang mana adalah berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan ataupun perintah kepada pihak 11 Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Op.Cit. hal. 30

65

ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Cek maupun Bilyet Giro merupakan surat berharga yang paling umum digunakan

di dunia perdagangan. Menurut ketentuan undang-undang Cek adalah surat berharga

yang mempunyai sifat sebagai alat pembayaran, sehingga masyarakat khususnya para

pedagang umumnya atau yang terlibat di dalam dunia usaha dapat merasakan

manfaatnya dan sebagai uang tunai, dan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah

kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening

yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Cek merupakan surat berharga yang diatur di dalam Pasal 178 KUHD, sedangkan

Bilyet Giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD. Penggunaan

Cek dan Bilyet Giro dalam dunia perdagangan dan perusahaan serta penggunaannya

oleh masyarakat umum dirasakan sangat memberikan banyak kemudahan. Hal ini

dimungkinkan sebagai dampak dari perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial,

untuk memenuhi perkembangan alat pembayaran menggunakan Cek dan Bilyet Giro

maka dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan mengenai surat berharga khususnya

yang belum diatur dalam KUHD.

Berdasarkan data sekunder 1.2. tentang jumlah nasabah Bank BRI Cabang

Purwokerto yang menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro mengalami peningkatan

karena nasabah khususnya nasabah pedagang besar dengan menggunakan warkat ini

lebih aman, praktis dan dapat dipindahtangankan dalam melakukan transaksi untuk

pembayaran dalam jumlah besar.

66

Penggunaan Cek dan Bilyet Giro lebih aman, artinya tidak setiap orang dapat

menggunakan Cek maupun Bilyet Giro karena memerlukan syarat-syarat tertentu,

dapat terhindar dari pencurian, perampokan maupun penipuan apabila mambawa

uang dalam jumlah yang besar. Praktis, artinya setiap transaksi para pihak tidak perlu

membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup

mengantongi surat Cek maupun Bilyet Giro. Mudah dipindahtangankan, artinya Cek

tidak dapat dipindahtangankan oleh pemegang utama kepada pemegang berikutnya

dengan cara menyerahkan surat kuasa atau surat penunjukan dengan klausul atas

tunjuk (aan toonder) atau klausul atas poengganti (aan order), sedangkan Bilyet Giro

dapat dipindahtangankan secara endosemen atau pun penyerahan dari tangan ke

tangan, kecuali penyerahan dari penerbit kepada pemegang pertama atau penerima.

Bank Indonesia merupakan bank sentral mengeluarkan ketentuan mengenai Bilyet

Giro, karena Bilyet Giro merupakan surat berharga yang belum diatur dalam KUHD.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai tata cara dan petunjuk

tentang penggunaan Bilyet Giro, yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank

Indonesia (S.E.B.I) No. 4/670/UPPB/PbB pada tanggal 24 Januari 1972 yang

ditunjukan kepada Bank Umum. Surat ini mencabut peraturan dalam S.E.B.I, tentang

penolakan pembayaran atas Cek, Bilyet Giro yang diajukan Bank karena tidak adanya

dana. Namun mengingat masih ada kelemahan di dalam SEBI tersebut, maka

dikeluarkan 2 (dua) ketentuan mengenai Bilyet Giro yaitu :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet

67

Giro tanggal 1 Juli 1995.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995.

Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana nasabah pada

bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran

Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No SE 8/7 UPPB).

Pertimbangan-pertimbangan pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang

Nomor 17 tahun 1964 dalam pelarangan penerbitan cek kosong yang berkaitan

dengan perlindungan pemegang cek (kreditur) terhadap penerbitan cek kosong

meliputi :

1. sering terjadi tidak tersedia dana pada bank atas nama cek diterbitkan.

2. perbuatan penarikan cek kosong dapat berkenbang menjadi manipulasi

sehingga mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah dalam

peningkatan bidang perekonomian serta perbaikan-perbaikan stabilitas

moneter.

3. penerbitan cek kosong akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran menggunakan cek dan perbankan

pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1964 ini tidak mencapai harapan karena

penerbitan cek kosong semakin bertambah, hukuman ancaman tidak membuat jera

para pelakunya, dan pihak yang dirugikan tetap merugi. Tahun 1971 pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 yang

68

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 17

tahun 1964 dicabut.

Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran kepada bank umum dan bank

pembangunan di Indonesia tanggal 16 Mei 1975 No.SE 8/7 UPPB yaitu memberikan

petunjuk tentang tata cara pembukuan rekening giro, penolakan cek atau bilyet giro

kosong oleh bank, sanksi administratif, penutupan rekening, perhitungan frekuensi

pelanggaran penarikan cek kosong, masa sanksi administratif, syarat-syarat

rehabilitasi dan ketentuan-ketentuan lain. Sanksi-sanksi, dan perhitungan antara

kantor dan antar bank.

Pada tanggal 25 Juli tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.

8/17/DASP yang menggantikan S.E.B.I No. 02/10/DASP tangal 8 Juni 2000 Perihal

Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong. Pada tanggal 20 April tahun 2000

dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Meterai. Dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa Cek dan Bilyet Giro dikenakan bea

Meterai dengan tarif sebesat Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah). Kenyataan dan praktek

perbankan tentang tata cara, penggunaan, syarat dan larangan yang mengatur

mengenai Bilyet Giro mengacu pada apa yang menjadi peraturan yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia atau S.E.B.I, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Bilyet Giro sebagai surat berharga.

69

Manfaat dan efektif pengguna Cek dan Bilyet Giro di kalangan masyarakat

khususnya masyarakat pedagang dibagi dalam 2 segi yaitu :

1. Segi Ekonomi :

a Penundaan pembayaran yang berkaitan dengan beban bunga.

b Sebagai barang atau jaminan akan tersedianya dan pada waktu yang telah

ditentukan.

c Sebagai alat kelancaran lalu lintas perdagangan.

2. Segi Praktis :

a Mudah dan praktis dalam membawa dan menyimpannya.

b Menghemat waktu dan tidak memerlukan perhitungan lama.

c Dapat dipindahtangankan dengan orang lain dengan cara peralihan.

d Lebih aman dari resiko kehilangan..

e. Dapat langsung diuangkan sesuai dengan klausul perjanjian

Berdasarkan data primer 2.3 mengenai faktor-faktor pendorong penggunaan Cek

dan Bilyet Giro di Bank BRI Cabang Purwokerto,:

1. Lebih aman.

Apabila terjadi kehilangan, pencurian atau pun lepas dari kekuasaan

pemiliknya, Cek dan Bilyet Giro yang telah diisi lengkap nama dan Bank

penerima dana, maka Cek dan Bilyet Giro itu tidak dapat digunakan oleh orang

lain. Cek dan Bilyet Giro juga tidak dapat dibayar dengan uang tunai, Cek dapat

dipindahtangankan oleh pemegang utama kepada pemegang berikutnya dengan

70

cara menyerahkan surat kuasa atau surat penunjukan dengan klausul atas tunjuk

(aan toonder) atau klausul atas poengganti (aan order), sedangkan Bilyet Giro

tidak dapat dipidah tangankan secara endosemen atau pun penyerahan dari tangan

ke tangan, kecuali penyerahan dari penerbit kepada pemegang pertama atau

penerima. Dengan demikian penggunaan Cek dan Bilyet Giro adalah lebih aman.

2. Kewajiban penyediaan dana.

Cek dan Bilyet Giro penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat

tanggal efektif tiba (jatuh tempo). Sebelumnya itu masih ada kesempatan bagi

penerbit untuk berusaha mencari dana. Pengajuan Cek dan Bilyet Giro sebelum

tanggal efektif tiba (jatuh tempo) maka akan ditolak oleh Bank tanpa

memperhatikan apakah dananya cukup atau tidak.

3. Sampai pada tujuannya.

Cek dan Bilyet Giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit, maka tidak dapat

beredar lagi dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah

dipindahbukukan ke dalam rekening orang yang ditujunya atau penerima.

4. Dapat dibatalkan.

Selama amanat dalam Bilyet Giro belum dilaksanakan oleh Bank yang

bersangkutan, maka Bilyet Giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya.

Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan

berhubungan dengan pihak yang tidak jujur, beritikat buruk atau wanprestasi.

5. Anjuran Bank Indonesia

71

Karena pengaruh peredaran uang kartal, Bank Indonesia menganjurkan

kepada para nasabah Bank atau pemilik rekening Giro agar supaya selain

menggunakan surat Cek, juga menggunakan Bilyet Giro yaitu alat pembayaran

dengan cara pemindahbukuan. Hal ini ada pengaruhnya terhadap peredaran uang

kartal.

6. Kepastian Hukum.

Bilyet Giro maupun Cek tidak dapat dibatalkan selama tenggang waktu

penawaran, sehingga pemegang merasa terjamin kepastian haknya memperoleh

pembayaran dengan pemindahbukuan melalui Bilyet Giro dan Cek yang

ditawarkan oleh bank tertarik.

Berdasarkan data sekunder 1.7. dan 1.8. yang dihubungkan dengan data sekunder

1.9. dan 1.10. dimana para pihak yang terlibat yaitu penerbit dan pemegang

kemungkinan bisa dibuka pada Bank yang sama atau pada Bank yang berbeda. Oleh

karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai rekening Giro pada suatu Bank, maka

pemegang mungkin bertindak sebagai penerima Cek, akan tetapi untuk Bilyet Giro

pemegang harus mempunyai rekening giro terlebih dahulu. Rekening Giro dalam

pembayaran melalui pemindahbukuan dana bukan merupakan syarat mutlak. Perintah

pembayaran akan dilaksanakan oleh tersangkut apabila rekening Giro penerbit

mempunyai saldo efektif yang cukup

72

Berdasarkan blangko atau formulir pembukaan rekening Giro perlu adanya

permohonan dari calon nasabah yang ditujukan kepada pimpinan Bank yang

bersangkutan. Selain itu ada beberapa syarat yang harus di penuhi, antara lain yaitu :

1. Kepada nasabah harus diminta data berupa :

Tanda bukti diri (Kartu Penduduk, Pas Por, SIM,). Tanda tangan calon

nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum

dalam kartu identitas diri tersebut.

2. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama yang

bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku. Jika masih

tercantum, maka calon nasabah tersebut harus ditolak.

3. Apabila syarat-syarat tesebut diatas telah dipenuhi, maka yang bersangkutan

termaksud nama aliasnya dan alamat nasabah tersebut, seyogyanya dilakukan

pengecekan oleh Bank.

4. Kepada calon nasabah yang besangkutan harus dimintai untuk

menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening, antara lain harus

memuat hal-hal sebagai berikut :

a) Apabila Cek/ Bilyet Giro yang ditarik nasabah kepada Bank dan ternyata

dananya tidak mencukupi, maka Bilyet Giro tersebut ditolak oleh Bank

sebagai Cek/Bilyet Giro kosong.

73

b) Penarikan Cek/Bilyet Giro oleh nasabah dimana Bilyet Giro itu belum

efektif tanggalnya (jatuh tempo) dan ditolak pembayaran oleh Bank

diperlakukan pula sebagai penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong.

c) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah menarik Cek/ Bilyet Giro

kosong termaksud penarikan pada Bank lain, maka rekening yang

bersangkutan segera ditutup oleh Bank dan akan dimasukan dalam daftar

hitam penarik Cek/ Bilyet Giro kosong oleh Bank Indonesia.

d) Apabila terhadap nasabah yang ditutup rekeningnya, maka yang

bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku Cek/ Bilyet Giro.

e) Setelah rekening ditutup, maka nasabah tidak diperkenankan menarik sisa

dana yang ada pada Bank dengan menggunakan Cek/ Bilyet Giro.

5. Foto Copy perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat hal-hal

tersebut, pada angka 4 harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.

6. Dalam penyediaan buku formulir Cek/ Bilyet Giro pada nasabah, hendaknya

diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Sekiranya hal ini belum

diketahui, hendaknya diberikan buku formulir Cek/ Bilyet Giro yang

lembarannya minimal saja (misalnya culup 5 lembar saja). Hal ini

dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan formulir-

formulir tersebut oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Mempergunakan dan memperoleh buku Cek dan Bilyet Giro, setiap nasabah

harus mempunyai rekening giro terlebih dahulu. Berdasarkan data sekunder 1.3. yang

74

dihubungkan dengan pendukung data sekunder dalam praktek penggunaan Cek dan

Biilyet Giro di BRI cabang Purwokerto, bahwa setiap nasabah harus membuka

rekening giro terlebiih dahulu di BRI cabang Purwokerto. Setelah mendapat

persetujuan dari pihak Bank BRI cabang Purwokerto, maka kepada calon nasabah

diminta menyetorkan setoran pertama yang besarnya :

1. Badan Usaha yang berupa CV, PT, setoran pertama sebesar Rp. 2.000.000, 00

2. Badan Usaha yang berupa UD, PB, setoran pertama sebesar Rp. 1.000.000,00

3. Perseorangan sebesar Rp. 500.000,00.

Apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka setelah menyetorkan setoran

pertama, calon nasabah menjadi nasabah Giro di BRI Cabang Purwokerto. Setiap

nasabah yang mempunyai rekening Giro, maka nasabah akan mendapat 3 buku

formulir yaitu : Bukti setoran, Cek, Bilyet Giro, sehingga setiap saat dapat melakukan

kegiatan pengisian formulir untuk melakukan pembayaran. Untuk mengisi formulir

Bilyet Giro tidak ditentukan harus diisi oleh nasabah penarik yang sah. Dengan

demikian pengisian tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh nasabah

penarik sendiri maupun orang lain yang ditunjuk oleh nasabah penarik dengan surat

kuasa. Namun demikian meskipun pengisian itu dapat dilakukan oleh siapa saja,

hendaknya dilakukan dengan jelas, lengkap dan benar. Sedangkan penandatanganan

formulir Bilyet Giro harus dilakukan sendiri oleh penerbit atau nasabah yang sah.

Setiap nasabah akan dikenai biaya materai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh

lima ribu) untuk 25 materai, karena setiap buku formulir Cek atau Bilyet Giro

75

terdapat 25 lembar, dan biaya administrasi buku formulir sebesar Rp. 50.000,00

(llima puluh ribu) berdasarkan data sekunder 1.11. mengenai Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Berdasarkan data sekunder 1.4. tentang pengisian formulir Cek dan Bilyet Giro di

Bank BRI Cabang Purwokerto yaitu :

Pengisian formulir penggunaan Cek dan Bilyet Giro tersebut terdiri dari:

1. Tanggal dan tempat penarikan

Tanggal yang akan diisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Tanggal penarikan atau penerbitan

b. Tanggal efektif berlakunya Cek atau Bilyet Giro (jatuh tempo)

2. Nama orang atau Badan Usaha (apabila berbentuk perusahaan) dan nama

Bank yang akan menerima pemindahbukuan tersebut. Apabila nama pihak

yang akan menerima pemindahbukuan tersebut tidak disebutkan namanya

dalam Cek atau Bilyet Giro tersebut, maka Bank akan menolak amanat dalam

Cek atau Bilyet Giro itu. Sedangkan apabila nama Bank penerima juga tidak

dicantumkan, maka diasumsikan bahwa dana tersebut dapat dipindahbukukan

ke Bank mana saja atas nama pemegang rekening.

3. Jumlah dana yang akan dipindahbukukan.

Jumlah dana tersebut harus sama antara yang ditulis dengan angka dan huruf.

4. Tanda tangan penarik yang sah.

76

Apabila penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk Badan Usaha, maka

selain tanda tangan, juga harus dicantumkan csp atau stempel. Apabila

terdapat perubahan atau penambahan amanat atas suatu Bilyet Giro, maka

perubahan tersebut harus disahkan oleh penarik atau penerbit yang

bersangkutan. Bank tertarik yang menerima formulir yang telah diisi dengan

lengkap dan terdapat tanda tangan penarik yang sah, tidak perlu memeriksa

apakah pengisian itu dilakukan oleh penarik sendiri

Apabila terdapat perubahan atau penambahan amanat atas suatu Cek maupun

Bilyet Giro, maka perubahan tersebut harus disahkan oleh penarik atau penerbit yang

bersangkutan. Bank tertarik yang menerima formulir yang telah diisi dengan lengkap

dan terdapat tanda tangan penarik yang sah, tidak perlu memeriksa apakah pengisian

itu dilakukan oleh penarik sendiri.

Setiap buku formulir Cek maupun Bilyet Giro yang dimiliki oleh nasabah BRI,

dilampiri juga dengan formulir resmi penerimaan formulir Cek maupun Bilyet

Giro,dan formulir permintaan Cek maupun Bilyet Giro baru. Hal itu dimaksudkan

untuk menghindari nasabah kehabisan formulir, yang dikarenakan kesibukannya.

Kadang-kadang nasabah sampai tidak tahu persediaan formulir yang dimilikiya.

Dengan adanya formulir permintaan tersebut, maka diharapkan nasabah tidak sampai

kehabisan persediaan formulir tersebut.

Berdasarkan data sekunder 1.5. prosedur yang harus dilakukan agar seseorang

nasabah BRI Cabang Purwokerto untuk dapat memperoleh formulir Cek maupun

77

Bilyet Giro yang baru, maka nasabah tersebut harus melakukan prosedur sebagai

berikut :

1. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar formulir permintaan Cek maupun

Bilyet Giro baru. Kemudian menandatangani serta membubuhi stempel

perusahaan.

2. Menyerahkan kepada Bank dimana ia menjadi nasabah.

3. Membayar dengan uang tunai atau menyatakan kesediaannya, bahwa rekening

Gironya dapat dibebani dengan jumlah harga formulir Cek atau Bilyet Giro

baru yang akan diterima.

4. Mengisi alamat dan tanda tangan pada tanda terima sebagai bukti bahwa ia

telah memperoleh formulir Cek atau Bilyet Giro baru yang dimaksud.

5. Menyerahkan kembali tanda tangan.

Karena Cek maupun Bilyet Giro itu merupakan salah satu jenis surat

berharga, maka agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, maka harus

disimpan dan dikelola secara aman dan baik. Agar pemiliknya dapat

mengawasi secara baik terhadap pemakaian formulir, maka setiap lembar

formulir Cek dan Bilyet Giro mencantumkan kode dan nomor urut.

Pengawasan ini dilakukan dengan cara meneliti nomor urutan tersebut.

Mempermudah pengontrolan pemakaian Bilyet Giro dapat dilakukan dengan

meneliti lembar sebelah kiri dari suatu Bilyet Giro. Suatu Bilyet Giro terdiri atas 2

(dua) bagian, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kiri

78

selalu menempel pada buku Bilyet Giro yang bersangkutan, sedangkan bagian

sebelah kanan merupakan bagian yang harus disobek dan selanjutnya diserahkan

kepada bank atau pihak kedua yang namanya tercantum dalam formulir sebagai

pemegang.

Cek maupun Bilyet Giro yang telah diterbitkan tidak ditolak oleh bank tersangkut,

maka diusahakan pengisian formulir harus sesuai dengan ketentuan yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ketentuan

Pasal 178 KUHD maupun S.E.B.I No. 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro tanggal 1

Juli 1995

Sebelum bank menerima surat Cek atau Bilyet Giro, bank akan meneliti apakah

sisa dana dalam rekening giro tersebut masih cukup dapat digunakan. Apabila dana

tersebut tidak cukup maka dianggap sebagai penerbitan Cek kosong atau Bilyet Giro

kosong yang akan dikenai sanksi.

Mengetahui dana yang masih tersimpan dalam suatu Bank, memang diperlukan

pencatatan (Recording), karena setiap saat selalu terjadi perubahan terhadap saldo

rekening Giro. Perubahan tersebut terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang

dilakukannya. Transaksi tersebut meliputi penyetoran maupun penarikan. Apabila

yang terjadi transaksi penyetoran, maka jumlah saldo akan bertambah, sedangkan

apabila yang terjadi transaksi penarikan, maka akan menyebabkan jumlah simpanan

akan berkurang. Pencatatan ini hendaknya dilakukan pada setiap saat, setelah

terjadinya suatu transaksi. Pencatatan itu dilakukan dengan menggunakan formulir

79

dalam bentuk yang tertentu. Buku catatan ini dalam praktek disebut buku Bank. Dari

buku ini dapat diketahui jumlah sisa uang yang masih tersedia serta transaksi-

transaksi yang pernah dilakukan beserta jenis dan jumlahnya.

Berdasarkan data sekunder 1.3. yang dihubungkan dengan pendukung data

sekunder dalam hal penerbitan buku Cek atau Bilyet Giro harus berdasarkan formulir

permohonan buku Cek dan Bilyet Giro yang ditandatangani oleh nasabah dan tanda

tangan tersebut telah diperiksa dan diparaf kebenarannya. Buku cek dan bilyet giro

hanya dapat diberikan kepada nasabah setelah dibubuhi dengan nomor rekening, dan

tanda tangan lain oleh “cheques Maker”.

Setiap penerbitan Buku Cek dan Bilyet Giro harus dicatat pada buku penerbitan

yang memuat :

1. Tanggal penerbitan

2. Nomor seri Cek / Bilyet Giro

3. Nama nasabah

4. Inisial otorasi penerbitan

5. Paraf pembuat

6. Tanda tangan nasabah / yang dikuasakan

7. Tanda tangan Customer Service

Cheques Maker wajib memeriksa tanda tangan nasabah penerima buku Cek atau

Bilyet Giro pada buku penerbitan Cek atau Bilyet Giro bahwa tanda tangan tersebut

sama dengan tanda tangan nasabah atau yang mendapat kuasa. Penggunaan stempel

80

sebagai syarat penarikan dana pada bank , hanya dapat dibenarkan bagi nasabah yang

rekeningnya termasuk dalam rekening atas nama suatu badan. Rekening perorangan

baik atas nama pribadi maupun atas nama suatu toko, PD, UD, Kongsi, Restoran,

bengkel dan lain sebagainya, tidak dibenarkan menggunakan stempel sebagai syarat

penarikan dana pada pihak bank.

Penerbitan Cek atau Bilyet Giro apabila akan menerbitkan Cek atau Bilyet

Gironya harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau hal-hal yang harus diisi

dalam Cek atau Bilyet Gironya seperti : penulisan tanggal penerbitan, tanggal efektif,

jumlah dana yang akan dipindah bukukan dalam angka dan huruf, penulisan nama

penerima pemindah bukuan dana, tanda tangan penerbit dan cap perusahaan, serta

materai Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Tanda tangan penerbit dan atau cap perusahaan adalah syarat mutlak untuk dapat

dilaksanakannya pemindahbukuan dana oleh bank tertarik, karena hal tersebut

menunjukkan bahwa dengan penandatanganan Cek maupun Bilyet Giro oleh

penerbit, berarti penerbit terikat dengan perbuatan hukum itu, dimana perbuatan itu

adalah pelaksanaan dari perikatan dasar antara penerbit dan penerima Cek maupun

Bilyet Giro. Pengisian lembar Cek atau Bilyet Giro tidak mutlak harus diisi oleh

Penerbit sendiri. Hal ini dapat saja dilakukan oleh pihak lain dan apabila terdapat

tambahan pengisian yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka

perubahan tersebut harus sepengetahuan penerbit dengan adanya paraf

persetujuannya.

81

Berdasarkan data sekunder 1.6 tentang pemindahbukukan rekening giro untuk

penggunaan Cek dan Bilyet Giro. Rekening Giro tersebut mungkin tersimpan pada

Bank yang sama atau mungkin pada Bank yang berbeda. Apabila tersimpan pada

Bank yang sama, maka pemindahbukuan dana tersebut mudah untuk dilaksanakan

yaitu dengan cara mengurangi rekening Giro penerbit, kemudian ditambahkan ke

rekening Giro pemegang. Tetapi apabila pemindahbukuan tersebut harus dilakukan

dengan Bank yang berbeda, maka pelaksanaan administrasi pemindahbukuan tersebut

dilakukan dengan cara Kliring melalui Lembaga Kliring setempat.

Lembaga Kliring yang diadakan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang

ditunjuk untuk itu, mengadakan pertemuan kliring setiap hari, dimana setiap wakil

dari bank-bank peserta kliring harus hadir tepat waktu. Untuk keterlambatan lebih

dari sepuluh menit setelah pertemuan kliring dimulai tidak akan diperbolehkan

mengajukan tagihan – tagihan kepada kepada bank peserta kliring lain, tetapi hanya

boleh menerima tagihan-tagihan dari bank peserta kliring yang lain. Adapun

perhitungan atas Bilyet Giro yang diterima oleh Bank BRI dari nasabah yang lain,

akan dihitung bersama-sama dengan warkat-warkat kliring yang lain.

Berdasarkan data sekunder 1.13. tentang penyelenggaraan sistem kliring maka

setiap bank peserta kliring wajib menyimpan dana cadangan dalam bentuk rekening

pada bank Indonesia, untuk keperluan perhitungan dalam pertemuan kliring tersebut.

Dengan demikian rekening Bank BRI pada Bank Indonesia akan berkurang untuk

membayar tagihan-tagihan dalam pertemuan kliring tersebut atau akan bertambah

82

karena memperoleh bayaran sesuai perhitungan yang telah dilakukan dalam

pertemuan kliring tersebut.

Pengertian dari Kliring adalah tata cara penghitungan ataupun penyelesaian

utang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga terhadap Bank lainnya yang

bertujuan agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman

serta memperlancar lalu lintas pembayaran dengan menggunakan uang giral. Lalu

lintas pembayaran merupakan suatu proses kegiatan pembayaran dengan warkat

Kliring yang dilakukan dengan cara memperhitungkan diantara Bank-Bank, baik atas

beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan data sekunder 1.6. dan 1.13 mengenai pemindahbukuan Cek dan

Bilyet Giro maka realisasi penggunaan Cek maupun Bilyet Giro berdasarkan praktek

di BRI cabang Purwokerto, dapat diuraikan sebagai berikut :

Penarik menyerahkan Cek atau Bilyet Giro kepada penerima. Antara penarik dan

penerima Cek ataupun Bilyet Giro sama-sama merupakan nasabah BRI Cabang

Purwokerto. Setelah mendapat penyerahan Cek atau Bilyet Giro dari penarik,

penerima menyerahkan Cek atau Bilyet Giro tersebut kepada BRI Cabang

Purwokerto, dengan menggunakan bukti setoran. Setelah menerima Cek atau Bilyet

Giro dan bukti setoran tersebut, maka BRI Cabang Purwokerto akan melakukan

pemindahbukuan dengan mengurangi dana pada rekening Giro penarik untuk

dimasukkan kepada rekening Giro penerima Cek atau Bilyet Giro. Maka sistematika

83

penggunaan Cek atau Bilyet Giro dalam lalu lintas pembayaran yang terjadi di BRI

Cabang Purwokerto dapat digambarkan sebagai berikut :

Cek atau Bilyet Giro

Bukti Setoran

Antara penarik dan penerima Cek atau Bilyet Giro itu pada Bank yang berlainan,

maka pemindahbukuan itu dapat dilakukan sebagai berikut : penarik Cek atau Bilyet

Giro langsung menyerahkan pada penerima. Jika penarik Cek atau Bilyet Giro itu

adalah nasabah BRI Cabang Purwokerto, maka penerima Cek atau Bilyet Giro akan

menyerahan Cek atau Bilyet Giro dan bukti setoran kepada Bank langganannya.

Setelah menerima Cek atau Bilyet Giro dan bukti setoran Bank langganannya,

penerima akan menyerahkan nota Kliring kepada BRI Cabang Purwokerto pada acara

Kliring yang diadakan setiap hari. Sistematika penggunaannya sebagai berikut :

Cek atau Bilyet Giro

Bukti Setoran

Nota Kliring

Penarik Penerima

BRI Cabang Purwokerto

Penerima Penarik

Bank Langganan Penarik BRI Cabang Purwokerto

84

Penerima Cek atau Bilyet Giro adalah nasabah BRI Cabang Purwokerto, maka

penerima Cek atau Bilyet Giro tersebut akan menyerahkan Cek atau Bilyet Giro dan

bukti setorannya kepada BRI Cabang Purwokerto. Setelah menerima Cek atau Bilyet

Giro dan bukti setoran tersebut, maka BRI Cabang Purwokerto akan menyerahkan

nota kliring kepada Bank langganan. Sistematika pengunaannya sebagai berikut :

Cek dan Bilyet Giro

Bukti setoran

Nota Kliring

Perkembangan dalam prakteknya, penggunaan Cek maupun Bilyet Giro di

BRI Cabang Purwokerto sebagai alat pembayaran mengalami peningkatan cukup

signifikan. Hal ini disebabkan karena Cek maupun Bilyet Giro lebih aman, praktis,

dan mudah. Suatu transaksi apabila dalam pembayaran menggunakan Cek atau Bilyet

Giro, maka debitur tidak lagi menyerahkan sejumlah uang tunai dalam jumlah yang

besar, melainkan hanya cukup dengan menyerahkan atau menerbitkan sepucuk Cek

atau Bilyet Giro kepada krediturnya.

Bank

Penerima Penarik

BRI Cabang Purwokerto

85

Penerbitkan Cek atau Bilyet Giro tersebut, maka debitur memerintahkan

Bank, dimana ia menyimpan rekening Giro, untuk memindahbukukan rekening

Gironya kepada pemegang Cek atau Bilyet Giro tersebut. Sehingga dengan sepucuk

Cek atau Bilyet Giro tersebut suatu transaksi pembayaran dapat dilaksanakan. Cek

atau Bilyet Giro juga dirasakan lebih aman. Untuk menerbitkan dan menerima Cek

atau Bilyet Giro, dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, yaitu adanya rekening Giro.

Apabila seseorang tidak mempunyai rekening Giro yang telah ditentukan, maka ia

tidak mungkin untuk menerbitkan atau menerima Cek atau Bilyet Giro. Dengan

demikian apabila Cek atau Bilyet Giro telah diisi dengan lengkap nama dan Bank

penerima dana jatuh kepada orang lain yang tidak mempunyai rekening Giro, maka

Cek atau Bilyet Giro tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk

memindahbukukan.

Praktek perbankan khususnya dalam lalu lintas pembayaran sering terjadi

hambatan-hambatan bagi pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan Cek

maupun Bilyet Giro. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam prakteknya di

Bank BRI Cabang Purwokerto antara lain sebagai berikut :

1. Pengisian Cek atau Bilyet Giro yang Tidak Lengkap.

Pengisian surat perintah kepada Bank tertarik (tersangkut) untuk

melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah (penerbit) harus lengkap, tegas dan

jelas, sebagai mana halnya pada surat-surat berharga lainnya. Dalam prakteknya

sering terjadi pengisian Cek maupun Bilyet Giro yang tidak lengkap, misalnya

86

nama penerima tidak diisi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka sesuai

dengan ketentuan mengenai syarat formal Cek maupun Bilyet Giro, maka warkat

tersebut tidak dapat diterima atau ditolak oleh BRI Cabang Purwokerto.

Ketentuan ini memang dirasakan sangatlah masuk akal, karena bagaimana

mungkin Bank tersangkut dapat memindahbukukan dana berdasarkan perintah

dalam sepucuk surat Cek maupun Bilyet Giro, jika nama seseorang yang

menerima tidak diketahui.

Pada suatu saat terjadi suatu kasus di BRI Cabang Purwokerto. Dimana Cek

atau Bilyet Giro yang diserahkan kepada Bank BRI, tidak mencantumkan nama

penerima, tetapi setelah sampai pada pemegang terakhir, barulah nama penerima

diisi. Dan apabila nama Bank tersangkut tidak diisi dan nama penerima juga tidak

diisi, ini berarti bahwa dana tersebut dapat dipindahbukukan ke Bank mana saja

untuk rekening penerima. Ini berdasarkan atas syarat formal Cek maupun Bilyet

Giro.

”Nama Bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana

pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama Bank si

penerima itu diketahui oleh penerima. Seandainya Bank penerima tidak

disebutkan dalam formulir Cek atau Bilyet Giro, maka dianggap bahwa penerbit

menyetujui, apabila dananya dipindahbukukan ke Bank mana saja atas nama

penerbit ” .

87

Pada dasarnya, apabila pengisian Cek maupun Bilyet Giro itu tidak lengkap,

maka Bank sebagai tersangkut wajib menolak, dengan alasan demi perlindungan

hukum dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik atau

buruk . Setelah pengisian formulir Cek maupun Bilyet Giro dirasakan lengkap,

maka barulah Bank wajib melakukan pemindahbukuan kepada orang yang

namanya disebutkan didalam formulir Cek maupun Bilyet Giro tersebut.

2. Adanya Cek dan Bilyet Giro Kosong.

Berdasarkan data sekunder 1.14. mengenai Cek dan Bilyet Giro Kosong. Jika

suatu bilyet giro ternyata kosong atau tidak ada dananya dan diajukan kepada

Bank BRI Cabang Purwokerto, maka kewajiban bank tersebut adalah menolaknya

dengan alasan dana yang ada tidak cukup, penolakan ini harus disertai dengan

surat keterangan penolakan yang memuat nama dan alamat, nomor rekening dan

NPWP nasabah penarik Cek atau Bilyet Giro yang bersangkutan apabila nasabah

tersebut adalah suatu Fa, CV, PT, Koperasi, atau Yayasan, maka disamping nama

perusahaan yang bersangkutan dicantumkan pula nama penarik (nama pengurus)..

Kemudian Bank BRI Cabang Purwokerto wajib melaporkan kepada Bank

Indonesia bagian lalu lintas pembayaran giral. Cek maupun Bilyet Giro Kosong

tersebut dikembalikan kepada pemegang yang kemudian diselesaikan dengan

penerbitnya, tetapi saldo sisa nasabah tidak dibekukan.

88

Kriteria bagi penerbit Bilyet Giro kosong juga berlaku bagi Cek kosong dalam

ketentuan Peraturan Bnk Indonesia No 8/ 29/ PBI/ 2006 tentang Daftar Hitam

Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong dalam Pasal 15 bahwa :

(1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas Pemilik

Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak

3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan; atau

b. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan

nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

(2) Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

Rekening Giro pada Bank Tertarik yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan juga memiliki Rekening Giro pada kantor cabang syariah dari

Bank konvensional yang sama, penghitungan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

untuk Pemilik Rekening tersebut dilakukan secara terpisah antara Bank

konvensional dan UUS.

Ketentuan Pasal ini penerbit dimasukan ke dalam daftar hitam dan

diberlakukan larangan bagi bank-bank lainnya untuk menerima menjadi nasabah

89

baru atas instruksi dari Bank Indonesia serta nasabah tersebut wajib

mengembalikan sisa blanko atau formulir Cek maupun Bilyet Giro yang belum

digunakan. Hal ini berarti bahwa rekening nasabah penerbit di tutup dan diadakan

syarat syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi. Nama nasabah yang tercantum

dalam daftar hitam penarik cek atau bilyet giro kosong akan terhapus dengan

sendirinya setelah masa berlakunyan daftar hitam itu berakhir dan dapat diterima

kembali sebagai nasabah bank, akan tetapi apabila si penerbit Cek atau Bilyet

Giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata

ada unsur penipuan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bnk Indonesia No 8/ 29/ PBI/

2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong,

sanksi bagi penerbit Cek atau Bilyet Giro Kosong yaitu

a. Bank tertarik akan membekukan hak penggunaan rekening penerbit yang

bersangkutan untuk menerbitkan Cek atau Bilyet Giro, pembekuan hak ini

berlaku sampai dengan berakhirnya masa pencantuman identitas pemilik

rekening dalam daftar hitam nasional.

b. Penutupan rekening giro penerbit oleh bank tertarik, karena dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun penerbit kembali mengeluarkan Cek ATAU Bilyet

Giro kosong, maka bank tertarik wajib mencantumkan identitas pemilik

90

rekening tersebut dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk

dicantumkan ke dalam daftar hitam nasional periode berikutnya.

3. Penolakan Pembayaran Cek atau Bilyet Giro oleh Bank.

Berdasarkan data sekunder 1.12. mengenai tenggang waktu penawaran Cek

atau Bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena alasan adanya

pembatalan dari penerbit, tidak menghilangkan hak pemegang untuk meminta

pembayaran kepada penerbit yang bersangkutan. Penolakan ini dimungkinkan

karena pihak penerbit telah menutup rekening giro, tetapi masih mengeluarkan

cek atau bilyet giro dalam transaksi pembayaran dan biasanya jatuh tempo

(tanggal efektif) penarikan cek atau bilyet giro telah lampau. Apabila ada

penolakan pemindahbukuan dana karena dana yang tersedia tidak cukup atau

kosong. Penyelesaian yang paling sering ditempuh oleh pihak penerbit dan

pemegang cek maupun bilyet giro yang berselisih, tanpa campur tangan pihak

bank dalam praktek diselesaikan melalui perdamaian atau permufakatan antara

para pihak yang berkepentingan, misalnya pembayaran dilakukan secara tunai

atau dengan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, penyelesaian dengan cara ini

memang tidak diatur didalam undang-undang penyelesaian dengan bentuk ini

timbul karena akibat dari kebutuhan dalam masyarakat.

4. Penerbitan Cek dan Bilyet Giro Tanpa Bea Materai

Berdasarkan data sekunder 1.11. mengenai Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

91

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai pada penerbitan Cek mapun Bilyet

Giro tanpa bea materai, cek atau bilyet giro yang diajukan dengan bea materai

yang belum dipenuhi akan ditolak oleh pihak bank dan akan dikembalikan kepada

pemegang cek atau bilyet giro tersebut untuk dilengkapi bea materainya.

Pemegang disini tidak dapat langsung membubuhi materai pada bagian materai,

namun harus menemui penerbit terlebih dahulu untuk menyempurnakan tanda

tangannya diatas materai yang bersangkutan. Jadi bea materai pada cek maupun

bilyet giro hukumnya adalah wajib hanya saja tidak disebutkan didalam syarat

formal penerbitan cek maupun bilyet giro, jadi apabila dalam pelaksanaan bilyet

giro terdapat bilyet giro yang belum terdapat bea materainya maka cek atau bilyet

giro tersebut akan ditolak dan dana tidak bisa dipindahbukukan.

5. Penolakan Pembayaran Dana Akibat Cek Maupun Bilyet Giro Diblokir Oleh

Kepolisian.

Tindakan pemblokiran tersebut dilakukan karena hilangnya warkat cek

maupun bilyet giro, baik masih ditangan penerbit atau telah berada ditangan

penerima. Adapun tindakan bagi orang yang kehilangan Cek atau Bilyet Giro

tersebut adalah :

a. Apabila Cek atau Bilyet Giro telah berada di tangan penerima, penerima harus

memberitahukan kepada penerbit.

92

b. Laporan secara tertulis dari penerbit kepada bank tertarik, dengan disertai

keterangan dari Kepolisian setempat yang menyatakan bahwa kehilangan Cek

atau Bilyet Giro tersebut telah dilaporkan.

c. Penerbit kemudian meminta kepada bank untuk menghentikan pembayaran

atau pemindahbukuan dana atas warkat yang hilang tersebut. Penghentian

pembayaran atau pemindahbukuan dana ini dapat dilakukan apabila bank

belum melaksanakan pemindahbukuan dana dari Cek atau Bilyet Giro yang

hilang tersebut.

d. Pihak bank yang menerima laporan tersebut harus memberitahukan atau

mengumumkan kepada kantor cabang di seluruh Indonesia melalui sarana

komunikasi dan informasi yang cepat yang menyatakan bahwa Cek atau

Bilyet Giro dengan nomor sekian telah hilang, selain dari pada itu juga

berusaha memberitahukan bank-bank peserta kliring setempat untuk

menghentikan pembayaran terhadap Cek atau Bilyet Giro yang hilang

tersebut.

e. Semua dilakukan agar bank-bank waspada, apabila cek atau bilyet giro

tersebut diajukan maka bank harus menolak tanpa memperhatikan ada atau

tidaknya dana dalam rekening penarik. Selanjutnya bank akan menghubungi

pelapor dan kepolisian agar masalah yang berkaitan dengan hal kehilangan

Bilyet Giro tersebut diselesaikan lebih lanjut.

93

Pembatalan cek atau bilyet giro dalam hal ini adalah bersifat insidentil saja

dan hal ini merupakan suatu langkah pengamanan terhadap dana agar tidak

jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, Hal ini merupakan suatu tindakan

kebijakan intern suatu bank saja dan bukan merupakan suatu ketentuan yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan

tidak ada saksi oleh Bank Indonesia terhadap bank yang melakukan

kebijaksanaan tersebut apabila nasabahnya atau penerima cek atau bilyet giro

mengalami suatu musibah kehilangan cek atau bilyet giro.

94

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penggunaan cek dan

bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran giral di PT. Bank BRI (Persero) Tbk.

Cabang Purwokerto, setelah dianalisa dan didukung dengan hasil wawancara dengan

staf Bank BRI Cabang Purwokerto bagian Dana dan Jasa, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

Mekanisme penerbitan bilyet giro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Cabang Purwokerto yaitu dengan cara calon nasabah datang kebagian costumer

service dan mengajukan permohonan tertulis lalu menyerahkan persyaratan

pembukaan rekening giro, rekening giro sendiri ada dua macam yaitu giro atas nama

perorangan, dan giro atas nama badan. Syaratnya antara lain kartu indentitas

(KTP/SIM/KITAP/PASPOR/KITAS), menyerahkan NPWP pribadi dan Perusahaan,

tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, badan usaha sah menurut hukum,

menyerahkan akta pendirian perusahaan, menunjukan cap perusahaan, menyerahkan

contoh tanda tangan kepemilikan rekening atau yang dikuasakan, membekukan dana

sebagai setoran awal yaitu minimal untuk giro atas nama perorangan Rp.500.000,-,

untuk giro atas nama badan yaitu Rp.1000.000,- setelah persyaratan lengkap lalu

pihak bank akan mengisikan register untuk mendapatkan nomor rekening giro.

95

Pemindahbukuan dapat dilakukan sesama Bank BRI atau antar bank yang berlainan

melalui kliring uang diadakan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi

didalam prakteknya antara lain : pengisian formulir Cek dan Bilyet Giro yang tidak

lengkap, adanya Cek dan Bilyet Giro Kosong, penolakan pembayaran Cek dan Bilyet

Giro oleh bank, penerbitan Cek dan Bilyet Giro tanpa bea materai, dan penolakan

pembayaran dana akibat Cek dan Bilyet Giro diblokir oleh pihak kepolisian.

96

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Literatur

Bahsan, M. 2005. Cek dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Jakarta : PT.Raja

Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 1999. Hukum Perbankan Moderen Berdasarkan UU Tahun 1998.

Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Hermansyah. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana.

Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 1998. Hukum Dagang Tentang Surat – Surat Berharga.

Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Purwosujipto, H.M.N. 2000. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Surat-

Surat Berharga .Jilid 7 Cetakan ke 5. Jakarta : Jambatan.

Soemitro, Ronny Hanintijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto,Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Suryohadibroto, Imam Prayogo, dan Djoko Prakoso, 1987, Surat Berharga (Alat

pembayaran dalam masyarakat modern), Jakarta : PT. Bina Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD)

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR/1995 Tentang

Pengaturan Bilyet GirO.

97

Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG/1995 Tentang Pengaturan Bilyet

Giro

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP/2000 yang telah diubah dengan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP/2002 sebagaimana telah diubah

dengan perubahan yang kedua No. 8/17/DASP/2006 dan diubah terakhir

dengan Surat Edaran No. 8/33/DASP/2006 tentang perubahan ketiga perihal

Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional

Penarik Cek Dan /Atau Bilyet Giro Kosong

.

bab i pendahuluan a. latar belakang...

Documents