bab i pendahuluan 1.1. struktur...

30
Page 1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian mempunyai wilayah operasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan wilayah kerja sebagai berikut : 1. Pelabuhan Laut/Penyebrangan Lembar. 2. Pelabuhan Laut Labuhan Lombok/Kayangan. 3. Labuhan Haji 4. Tanjung Luar 5. Bandara Internasional Lombok-BIL) 6. Kantor Pos Besar Mataram. 7. Pelabuhan Bangsal Pemenang Lombok Utara Adapun bagan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.22/Permentan/OT.140/4/2008 sebagai berikut : KEPALA BALAI Ir Wisnu Haryana SUB BAGIAN TATA USAHA Aris Hadiyono, SP SEKSI KARANTINA HEWAN Drh. Syahdu Pramono, M.Si SEKSI KARANTINA TUMBUHAN I Made Gunada, SP SEKSI WASDAK Drh. I Made Nurjaya D KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Upload: truongdung

Post on 26-Apr-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram terbentuk berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina

Pertanian mempunyai wilayah operasional di Pulau Lombok, Nusa

Tenggara Barat dengan wilayah kerja sebagai berikut :

1. Pelabuhan Laut/Penyebrangan Lembar.

2. Pelabuhan Laut Labuhan Lombok/Kayangan.

3. Labuhan Haji

4. Tanjung Luar

5. Bandara Internasional Lombok-BIL)

6. Kantor Pos Besar Mataram.

7. Pelabuhan Bangsal Pemenang Lombok Utara

Adapun bagan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian RI No.22/Permentan/OT.140/4/2008 sebagai berikut :

KEPALA BALAIIr Wisnu Haryana

SUB BAGIAN TATA USAHAAris Hadiyono, SP

SEKSI KARANTINAHEWAN

Drh. Syahdu Pramono, M.Si

SEKSI KARANTINATUMBUHAN

I Made Gunada, SP

SEKSI WASDAKDrh. I Made Nurjaya D

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

Page 2LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram l tahun

2017 adalah 91 orang dengan tingkat pendidikan SMA IPA, SPMA,

Sarjana Sosial, Sarjana Pertanian dan Dokter Hewan. Dari jumlah tersebut

menurut jabatannya terdiri dari :

- Struktural sebanyak 5 orang

- Fungsional yang terdiri dari Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner,

POPT ahli dan terampil sebanyak 54 orang

- Calon POPT terampil 5 orang, dan calon Paramedik Veteriner 3 orang

- Administrasi sebanyak 21 orang fungsional umum

Dari keseluruhan pegawai 90 orang, yang bertugas di kantor Balai

Karantina Pertanian Kelas I Mataram 25 orang, Wilker Lembar 34 orang,

Wilker Labuhan Lombok 12 orang dan yang bertugas di Wilker Bandara

Internasional Lombok 18 orang, Wilker pemenang 2 orang, sementara

untuk pengawasan di Kantor Pos Mataram, Labuhan Haji dan Tanjung

Luar masih kosong.

1.3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung berupa gedung kantor, gedung serbaguna,

laboratorium, kandang instalasi, kandang isolasi, timbangan hewan, pos

jaga di wilayah kerja Lembar dan Labuhan Lombok , fasilitas olah raga

berupa lapangan tenis, lapangan volly, meja pingpong, greenhouse dan

tempat ibadah berupa Mushola. Dalam pelaksanaan tindakan karantina

dan mobilitas kerja didukung dengan sarana transport berupa kendaraan

roda empat (mobil) sebanyak 8 unit, dan 29 unit kendaraan roda dua.

Untuk kelancaran administrasi dilengkapi dengan alat pengolah data,

finger print untuk absensi serta sarana-prasarana kerja lain yang sudah

cukup memadai. Untuk meningkatkan jaringan informasi Balai Karantina

Pertanian Kelas I Mataram dilengkapi dengan fasilitas internet selama 24

jam.

Page 3LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

1.4. Peraturan Perundangan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah Unit Pelaksana

Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Karantina

Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya dipayungi oleh Undang-undang

Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Disamping itu peraturan tersebut dalam pelaksanaanya disinergikan

dengan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian

dan Peraturan Daerah seperti SK Gubernur NTB yang berkaitan dengan

Rabies dan Avian Influensa serta lalu lintas ternak dan produk pertanian.

1.5. Pelayanan dan Pengawasan

Aspek pelayanan dan pengawasan karantina memegang peranan

penting untuk meningkatkan kepatuhan, peran, tanggung jawab dan

kepuasan pengguna jasa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu kualitas pelayanan dan pengawasan yang baik akan

berdampak pada peningkatan kepatuhan merupakan salah satu indikator

keberhasilan Balai karantina Pertanian Kelas I Mataram.

1.6. Kerja Sama

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina

Pertanian Kelas I Mataram telah menjalin kerjasama yang harmonis dan

sinergis dengan instansi di pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan,

Bandar udara dan Pemerintah Daerah serta lembaga maupun institusi

terkait lainnya. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut telah dilakukan

usaha kerjasama secara terpadu dengan pihak Kepolisian dalam rangka

pengawasan lalulintas pertanian dan produk pertanian di NTB yang

disebut pengawasan terpadu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi

masuknya penyakit-penyakit karantina seperti ancaman rabies dari

Page 4LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

daerah endemis rabies dan mempertahankan keberadaan pulau Lombok

terbebas dari penyakit Brucellosis, Rabies dan SE, maupun Penyakit

Nematoda Kista Kuning pada kentang. Disamping itu perlu diketahui

bahwa 24 tahun terakhir belum pernah terjadi kasus Anthrax di pulau

Lombok.

1.7. Penyebaran Informasi

Penyebarluasan informasi tentang karantina pertanian

diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi

dengan mengundang masyarakat pengguna jasa untuk diberkan informasi

mengenai karantina, sosialisasi ke daerah/wilayah yang berpotensi

sebagai tempat pemasukan illegal komoditas pertanian dengan

mengundang pihak terkait terutama masyarakat disekitar wilayah tersebut,

sosialisasi dalam bentuk media elektronik, pembuatan brosur,

pemasangan leaflets di tempat-tempat strategis, seminar, pameran dan

temu koordinasi dengan instansi terkait, maupun para pengguna jasa,

termasuk juga dengan menggunakan website dan sms center.

Page 5LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Dan Motto

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dalam melaksanakan

kegiatan penyelenggaraan perkarantinaan, mempunyai visi sebagai

berikut :

2.1.1. Visi

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah

“Terwujudnya Karantina Pertanian yang tangguh dan terpercaya ”

Tangguh : Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram sebagai

benteng terdepan harus mampu melindungi wilayah ini dari ancaman

masuknya HPHK dan OPTK dari luar negeri dan dari suatu area ke

area lain di dalam negeri, Pelaksanaan Karantina Pertanian harus jelas,

tegas dan konsisten, sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

Terpercaya : Jujur dan bertanggung jawab dan konsisten dalam

pelaksanaan tugas serta transparan. Karantina Pertanian harus

mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi pada tugas pokok

dan fungsi, kreatif dan tanggap terhadap tuntutan publik, efisien dan

efektif serta ilmiah dalam pelaksanaan setiap kegiatan

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I

Mataram mengemban misi :

a. Melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumber daya alam hayati

dan pertanian yang ada di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I

Mataram.

b. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan

nasional

Page 6LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

c. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi perkarantinaan nasional

dalam rangka meningkatkan daya saing melalui standar sertifikasi

karantina Internasional

d. Memfasilitasi kelancaran perdagangan / pemasaran agribisnis

e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sumber daya manusia

yang profesional

e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

perkarantinaan.

2.1.3. Motto

Motto Balai Karantina Petanian Kelas I Mataram adalah ;

Terdepan ”Melindungi Keamanan Hayati”. Janji layanan “Terbaik dalam

Memberikan Pelayanan”

Page 7LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

2.2. Tujuan Dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram tahun

2015-2019 adalah sebagai berikut.

a. Merumuskan sistem penyelenggaraan perkarantinaan di Pulau

Lombok, Nusa Tenggara Barat yang komprehensif, perspektif dan

kompatibel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

perkarantinaan

b. Mencegah masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK di Pulau

Lombok

c. Meningkatkan peranan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

untuk mendukung keberhasilan pembangunan sistem dan usaha

agribisnis.

d. Meningkatkan teknik metode Karantina Pertanian sesuai dengan

kemajuan dan perkembangan teknologi.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi terkait dalam

pelaksanaan serta pengembangan perkarantinaan.

2.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya sistem penyelenggaraan perkarantinaan di Pulau

Lombok, Nusa Tenggara Barat yang komprehensif, perspektif dan

kompatibel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

perkarantinaan.

b. Terwujudnya Pulau Lombok bebas HPHK dan OPTK baru/eksotik

c. Terwujudnya peningkatan peranan Karantina untuk mendukung

keberhasilan pembangunan sistem dan usaha agribisnis di Pulau

Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Page 8LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

d. Terwujudnya peningkatan teknik dan metode Perkarantinaan sesuai

dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

e. Meningkatnya peran serta masyarakat dan institusi terkait dalam

pelaksanaan serta pengembangan perkarantinaan.

2.2.3. Strategi

Strategi Pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

sebagai benteng terdepan didalam melindungi komoditi pertanian dan

produknya dari serangan hama dan penyakit hewan karantina dan

serangan organisme pengganggu tumbuhan, maka Balai Karantina

Pertanian Kelas I Mataram menerapkan strategi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan fungsi perkarantinaan yang profesional dan

berintegritas

b. Pertanggungjawaban kepada masyarakat yang akuntabel.

c. Keberpihakan sistem perkarantinaan pada kepentingan masyarakat.

d. Penyelenggaraan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan

stakeholder (kepolisian, Bea Cukai dan lain-lain)

e. Penyelenggaraan uji laboratorium yang terakreditasi ISO

17025:2008

f. Penyelenggaraan pelayanan prima berstandar SMM Pelayanan

bersertifikat ISO 9001:2008

g. Membangun komitmen, katauladanan, profesionalitas ,integritas dan

disiplin pegawai

Page 9LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

2.2.4. Strategi Penyelenggaraan Karantina Pertanian Dan

Pengawasan Keamanan Hayati

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Rencana Aksi

1 Meningkatnya

Nilai Tambah,

daya saing, dan

pemasaran/eksp

or komoditas

pertanian di

Nusa Tenggara

Barat

Tercapainya

peningkatan Nilai

Tambah dan daya saing

komoditas pertanian di

Nusa Tenggara Barat”

Menjalin kerjasama

dengan Dinas Pertanian

kabupaten/kota se pulau

Lombok dan Dinas

Pertanian Provinsi NTB

dalam penukaran data

dan pemantauan OPTK

seperti Nematoda Cysta

Kuning dll.

Menjalin Kerjasama

dengan dinas

Peternakan Provinsi NTB

dalam rangka

pengawasan dan

pencegahan masuknya

rabies dan antraks ke

Pulau Lombok.

2 Meningkatnya

kualitas kinerja

dan pelayanan

aparatur

Tercapainya

peningkatan kinerja dan

kualitas pelayanan yang

dilakukan oleh Pegawai

Balai karantina

Pertanian Kelas I

Mataram

Meningkatkan disiplin

PNS sesuai PP 53 Tahun

2010 tentang Disiplin

PNS

Memberikan Reward dan

Punishment terhadap

pegawai

Mengikutkan pegawai

pada pelatihan-pelatihan

Page 10LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

yang diadakan oleh

Badan Karantina

Pertanian maupun

kementerian pertanian

dan dinas instansi terkait

di NTB dalam rangka

peningkatan kualitas

pegawai

Pembinaan mental

spiritual melalui kegiatan

pengajian, dzikir

bersama dan outbond

training

3 Perlindungan

Kelestarian

sumber daya

pertanian.

Terlindunginya sumber

daya pertanian di pulau

Lombok dari HPHK dan

OPTK.

Melakukan Pengawasan

intensif dengan instansi

terkait untuk mencegah

masuk dan tersebarnya

HPHK dan OPTK

Mengadakan sosialisasi

untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat

akan bahaya HPHK dan

OPTK

Mendukung kegiatan

eliminasi anjing liar di

bandara dan pelabuhan

sebagai media pembawa

rabies bekerjasama

dengan dinas peternakan

Kabupaten/Kota di Pulau

Page 11LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

Lombok.

Melakukan kegiatan

pemantauan OPTK dan

HPHK bekerjasama

dengan Dinas Pertanian,

Dinas Peternakan

Provinsi maupun

Kabupaten Kota

4 Fasilitasi

Perdagangan

ekspor produk

pertanian

Terfasilitasinya kegiatan

perdagangan ekspor

pertanian di Nusa

Tenggara Barat.

Memberikan pelayanan

sertifikasi eksport

sebagai syarat

diterimanya produk NTB

di daerah atau negara

tujuan ekspor

5 Meningkatnya

kualitas dan

efektifitas

pelayanan dan

pengawasan

karantina

Tercapainya efektifitas

pelayanan dan

pengawasan karantina

yang dilakukan oleh

Pegawai Balai karantina

Pertanian Kelas I

Mataram

Menerapkan in-line

inspection

Memeriksa di tempat/

gudang pemilik

Pembinaan kepada

pengusaha/pengguna

jasa karantina yang

memiliki tempat untuk

dijadikan instalsi

pemeriksaan karantina

yang memenuhi standar.

Menyiapkan SMS Center

bagi pengguna jasa

Menerapkan Sistem

Manajemen Mutu

Page 12LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

Pelayanan dan

melakukan akredatasi

laboratorium.

Menerapkan SPP sesuai

UU No. 25 tahun 2009

Tentang Standar

pelayanan Publik

6 Kebekeberpihak

an sistem

perkarantinaan

pada

perlindungan

masyarakat

petani

Terlaksananya

kebijakan teknis

operasional yang dapat

berimplementasi dalam

pencegahan masuk dan

menyebarnya HPHK,

OPTK dan pangan yang

tidak aman konsumsi

Menyusun rencana

strategi teknis dalam

rangka meningkatkan

efektifitas pengawasan

dan pelayaan karantina

Menyusun/menyempurna

kan klasifikasi Media

Pembawa HPHK dan

OPTK, serta Media

Pembawa Objek

pengawasan keamanan

pangan berdasarkan

tingkat resiko untuk

mendukung efektifitas

dan efesiensi pelayaan

Melakukan monitoring,

pengukuran dan evaluasi

efektifitas implementasi

kebijakan teknis

operasional sesuai

bidang operasional

(KH/KT/Pengawasan

keamanan hayati)

Page 13LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

7 Meningkatkan

kemampuan

deteksi resiko

Tersusunnya Standar ,

teknik (SOP)

pengawasan dan

tindakan karantina yang

dapat berimplementasi

dalam operasional

sesuai target rencana

Mengidentifikasi,

merumuskan,

mengujicobakan dan

mengembangkan SOP,

teknis, dan metoda

Mengefektifkan

kerjasama teknis dengan

lembaga penelitian,

perguruan tinggi, BBUS,

UPT Karantina, dan

instansi teknis terkait

lainnya

8 Meningkatkan

bimbingan

teknis,

sosialisasi, dan

pelayanan

informasi

Adanya peningkatan

pemahaman pengguna

jasa karantina di NTB

terhadap kebijakan dan

prosedur karantina

berdasarkan indeks

survey

Adanya peningkatan

indeks kepuasan

masyarakat informasi

perkarantinaan di NTB

Peningkatan

Prosentase indeks

kepuasan media atas

layanan kehumasan.

Melakukan sosialisasi

kebijakan teknis

perkarantinaan dan

keamanan hayati

berdasarkan strategi

yang berdampak penting

terhadap peningkatan

kinerja pengawasan dan

pelayanan sesuai ruang

lingkup perspektif

stakeholder.

Menyiapkan pelayanan

informasi interaktif,

kebijakan terkini dan

melalui media yang

efektif seperti

Page 14LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

pemanfaatan TI (website

dll).

9 Melaksanakan

dan

meningkatkan

kualitas

pelayanan dan

pengawasan

yang konsisten

terhadap

kebijakan,

standar, teknik,

dan metoda

karantina

Jumlah pengujian lab

standar dan rujukan

yang dilakukan dalam

rangka mendukung

pelayanan dan

pengawasan.

o Volume operasional

pengawasan dan

tindakan/pelayanan

karantina

o Indeks kualitas dan

kepuasan pelayanan

dan pengawasan.

Melaksanakan

pengawasan dan

pelayanan karnatina

dengan konsisten sesuai

kebijakan, standar,

teknik, dan metoda

Melakukan pemantauan

penyebaran Media

Pembawa HPHK dan

OPTK untuk

meningkatkan efektifitas

pengawasan dan

pelayanan serta

antisipasi terhadap

kemungkinan masuk dan

menyebarnya HPHK dan

OPTK (dalam rangka

’early warning system’

atau mencegah

penyebaran) sehingga

tidak menimbulkan

dampak lanjutan yang

merugikan.

Meningkatkan

kemampuan

Laboratorium dalam

rangka mengukuhkan

Page 15LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

keputusan tindakan

karantina dan dukungan

terhadap kualitas analisis

resiko.

Membangun, menata

dan merehabilitasi

instalasi karantina di

pelabuhan dengan

mempertimbangkan hasil

kajian yang mendalam

dan konprehensif agar

dapat terjamin

pemanfaatanya.

10 Meningkatkan

monitoring dan

penegakan

hukum

Peningkatan

prosentase Jumlah

pelanggaran peraturan

karantina yang

ditindaklanjuti atau yang

di tindak sesuai

peraturan

Prosentase Laporan

monitoring dan evaluasi

oeprasional yang

dimanfaatkan dalam

pengukuran efektifitas

operasional dan

penyempurnaan

kebijakan

Menyusun rencana

strategi teknis

pengawasan dan

penindakan (wasdak)

Mengembangkan

kerjasama dengan

instansi terkait dalam

rangka pertukaran data

elektronik yang akan

dipergunakan dalam

monitoring operasinoal

Pengawasan pada

tempat pemasukan dan

pengeluaran baik yang

sudah ditetapkan

sebagai wilker maupun

belum ditetapkan

Page 16LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

sebagai wilker dengan

instansi yang satu atap

seperti PPNS dinas

Pertanian.

Membangun dan

melanjutkan kerjasama

dengan instansi dan

aparat penegak hukum

dalam rangka

menindaklanjuti

pelanggaran peraturan

karantina dan

meningkatkan fungsi

pengawasan

11 Penyediaan

SDM yang

berkualitas,

kompeten dalam

jumlah memadai

Tersedianya Sumber

daya manusia yang

berkualitas dan

memadai sesuai

dengan kebutuhan di

Balai Karantina

Pertanian Kelas I

Mataram

Membuat analisa

kebutuhan pegawai

beserta kompetensinya

Merancang kegiatan

pelatihan-pelatihan

dalam upaya

peningkatan kualitas

pegawai

Peningkatan kualitas

pegawai baik jasmani,

rohani maupun

kerjasama tim dengan

kegiatan ceramah

agama, senam dan

olahraga lainnya serta

kegiatan Outbond

Training.

Page 17LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

Memberikan tugas

kepada pegawai sesuai

dengan disiplin ilmu dan

keahliannya

12 Penyediaan

sarana

operasional yang

optimal serta

teknologi dan

sistem informasi

yang handal dan

terintegrasi

Tingkat kesiapan

infrastruktur TI

terhadap kebutuhan

pertukaran data dan

informasi.

Tingkat ketersediaan

sarana dan

prasarana terhadap

standar kebutuhan

sesuai rencana

Menyusun standar

kualifikasi dan kebutuhan

sarana dan prasarana

operasional

Membangun dan

mengadakan sarana dan

prasarana operasional

sesuai dengan standar

kebutuhan yang

ditetapkan

Mengembangkan

infrastruktur teknologi

dan sistem informasi

Pemeliharaan secara

rutin dan berkala

13 Meningkatkan

efektifitas

pengendalian

intern

Terciptanya

transparansi dan

integritas

Kualifikasi laporan

kinerja

Ketepatan

penyampaian

laporan keuangan

dan kinerja

Tingkat kecukupan

Menetapkan tim satlak

SPI

Menyusun dan

melengkapi pedoman

umum dan teknis

pelaksanaan

pengendalian intern

Melakukan analisa resiko

dalam rangka

pengendalian

Page 18LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

sarana/fasilitas kerja

:

Indeks kepuasan

pelayanan internal

Prosentase

peningkatan kualitas

ketatalaksanaan

Jumlah prosedur

operasional standar

yang disusun dan

implementasi sesuai

rencana

Tingkat kepatuhan

aparatur terhadap

prosedur operasional

standar

Mengidentifikasi,

menganalisis, menyusun,

dan melaksanakan

kegiatan pengendalian

operasional dan

pelaksanaan administrasi

aggaran

Menyusun, merancang

dan melaksanakan

kegiatan pengedalian

operasional yang efektif

dan efesien, dengan

memanfaatkan sistem

pelaporan yang ringkas

dan real time tanpa

memberi beban berarti

terhadap operasional

yang telah berlangsung

14 Optimalisasi

penyediaan dan

pemanfaatan

anggaran

Optimalisasi anggaran

(DIPA) dengan output

yang berkualitas

Menyusun kebutuhan

anggaran dalam rangka

Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah

(ROPAK)

Menyusun satuan biaya

kegiatan (TOR)

Melakukan koordinasi

dengan otoritas penyedia

anggaran dan kinerja

Page 19LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

2.3. RENCANA KERJA 5 TAHUN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS

I MATARAM 2015-2019

PENGUATAN KELEMBAGAAAN (KOORDINASI) INLINE

INSPECTION/PSI

Tahun 2015 :

a) Koordinasi dengan Kepolisian, Pemda dan Stake Holder

Pelabuhan dan Bandara

b) Pembinaan kepada pengguna jasa

c) Pengusulan IKHS untuk pemasukan kambing

d) Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak Universitas

Mataram, Udayana dan Airlangga dalam hal bantuan

Narasumber dan PKL Mahasiswa

Tahun 2017 :

a) Koordinasi dengan Kepolisian, Pemda dan Stake Holder

Pelabuhan dan Bandara

b) Pembinaan kepada pengguna jasa

c) Pengusulan IKHS untuk pemasukan kambing

d) Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak Universitas

Mataram, Udayana dan Airlangga dalam hal bantuan

Narasumber dan PKL Mahasiswa

Tahun 2017 :

a) Koordinasi dengan Kepolisian, Pemda dan Stake Holder

Pelabuhan dan Bandara

b) Pembinaan kepada pengguna jasa

c) Pengusulan IKHS untuk pemasukan kambing

d) Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak Universitas

Mataram, Udayana dan Airlangga dalam hal bantuan

Narasumber dan PKL Mahasiswa

Tahun 2018 :

a) Koordinasi dengan Kepolisian, Pemda dan Stake Holder

Pelabuhan dan Bandara

b) Pembinaan kepada pengguna jasa

c) Pengusulan IKHS untuk pemasukan kambing

d) Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak Universitas

Mataram, Udayana dan Airlangga dalam hal bantuan

Narasumber dan PKL Mahasiswa

Tahun 2019 :

a) Koordinasi dengan Kepolisian, Pemda dan Stake Holder

Pelabuhan dan Bandara

b) Pembinaan kepada pengguna jasa

Page 20LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

c) Pengusulan IKHS untuk pemasukan kambing

d) Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak Universitas

Mataram, Udayana dan Airlangga dalam hal bantuan

Narasumber dan PKL Mahasiswa

PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun 2015 :

a) Penguatan SDM Ketatausahaan : Pelatiha Keuangan

b) Penguatan SDM IT

c) Penguatan SDM Kepegawaian

d) Inhouse Training Karantina Hewan : Ruminansia

e) Inhouse Training Identifikasi Hama Gudang

f) Pelatihan Polsus

Tahun 2017 :

a) Penguatan SDM Ketatausahaan : Pelatihan Keuangan

b) Penguatan SDM IT

c) Penguatan SDM Kepegawaian

d) Inhouse Training Karantina Hewan : Analisa Resiko

e) Inhouse Training Identifikasi Cendawan

f) Pelatihan PPNS/ Polsus/ Intelegen

Tahun 2017 :

a) Penguatan SDM Ketatausahaan : Pelatihan Keuangan

b) Penguatan SDM IT

c) Penguatan SDM Kepegawaian

d) Inhouse Training Karantina Hewan : Wild Animal (reptile)

e) Inhouse Training Identifikasi Bakteri

f) Pelatihan PPNS

Tahun 2018 :

a) Penguatan SDM Ketatausahaan : Pelatihan Keuangan

b) Penguatan SDM IT

c) Penguatan SDM Kepegawaian

d) Inhouse Training Karantina Hewan : Wild Animal (Primata)

e) Inhouse Training Identifikasi Cendawan

f) Pelatihan PPNS

Tahun 2019 :

a) Penguatan SDM Ketatausahaan : Pelatihan Keuangan

b) Penguatan SDM IT

c) Penguatan SDM Kepegawaian

d) Inhouse Training Karantina Hewan : Wild Animal (Burung)

Page 21LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

e) inhouse Training Pembuatan Koleksi dan herbarium

Pelatihan PPNS

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/SARANA/PRASARANA

Tahun 2015 :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data

b) Pembangunan Kantor Induk di Lembar

c) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2

d) Rehabilitasi Kandang IKH Lembar

e) Pembuatan Saluran Limbah IKH

f) Pengadaan Genset

g) Pengadaan AC

h) Pengadaan Meublair

i) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

j) Pembangunan Pos Jaga dan Tempat Parkir

Tahun 2016 :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data

b) Pengadaan Alat Laboratorium

c) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4

d) Rehabiltasi Kantor Pelayanan Wilker labuhan Lombok

e) Pengaspalan Halaman Kantor

f) Pengadaan Jaringan Komunikasi

g) Pengadaan AC

h) Pengadaan Meublair

Tahun 2017 :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data

b) Pengadaan Alat Laboratorium (Alat uji Elissa, Mikroskop

stereo dll)

c) Pengadaan Tanah Wilker Pemenang

d) Pembangunan Kantor Wilker Pemenang

e) Rehab Atap kandang Wilker Lembar

f) Pembangunan inscenerator Permanen Wilker BIL

g) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (Bus angkut

Karyawan)

h) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (4 unit)

i) Rehabiltasi Kantor Pelayanan Wilker labuhan Lombok

j) Pengaspalan Halaman Kantor

k) Pengadaan alat dan Jaringan Komunikasi ruang rapat dan

Pelayanan

l) Pengadaan AC

Page 22LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

m) Pengadaan Meublair ruang rapat

Tahun 2018 :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data

b) Pengadaan Alat Laboratorium (Pengadaan Mikroskup

Kompound dll)

c) Pembangunan Mess Wilker Labuhan Lombok (2 unit)

d) Pembangunan Instalasi Ruminansia Kecil Wilker Lembar

e) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

f) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2

g) Pengaspalan Jalan Kandang IKH Lembar

h) Pengadaan Meublair Wilker Pemenang

i) Rehab Pagar Kantor UPT Lama (Gedung Arsip)

Tahun 2019 :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data

b) Pengadaan Alat Laboratorium (Pengadaan PCR)

c) Rehab Pagar Depan Kantor Induk

d) Pembangunan Instalasi Ruminansia Kecil Wilker Labuhan

Lombok

e) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

f) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana aksi atau

target 5 tahunan yang tercantum dalam renstra Balai Karantina Pertanian

Kelas I Mataram, pada tahun 2017 telah dibuat penetapan kinerja yang

akan dicapai selama tahun 2017 sebagai berikut :

NOSASARANKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

MeningkatnyaTindakanKarantina

Persentase Media pembawa yangmemenuhi system jaminankesehatan melalui sertifikasikarantina impor ditempatpemasukan yang telah ditetapkan

96 %

Persentase Media pembawa yangmemenuhi system jaminankesehatan melalui sertifikasikarantina antar area ditempatpemasukan yang telah ditetapkan

88 %

Page 23LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

Persentase Media pembawa yangmemenuhi system jaminankesehatan melalui sertifikasikarantina antar area ditempatpengeluaran yang telah ditetapkan

88 %

Persentase jumlah sertifikatkarantina ekpor yang ditolak olehNegara tujuan melalui tempatpengeluaran yang telah ditetapkan

0-0,1 %

TersedianyaSarana danprasaranaPerkarantinaan yangmemadai

Persentase sarana dan prasarana,yang sesuai kebutuhan danmemadai

100 %

Page 24LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pada tahun 2017 dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja telah dapat dicapai dengan tingkat capaian seperti yang

tercantum dalam tabel berikut ini :

(Tabel Form 1-Form 4)

Page 25LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

3.2. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Tindakan Karantina

Indikator Kinerja 1

Persentase Media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan

melalui sertifikasi karantina impor ditempat pemasukan yang telah

ditetapkan

Target : 96 %

Pencapaian Target

Selama tahun 2017, sertifikasi karantina import melalui tempat yang telah

ditetapkan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram terjadi 1 kali

sebnyak 0,24 kg, dan memenuhi system jaminan kesehatan. Dengan

demikian target 96 %, tercapai 100 %.

Indikator Kinerja 2

Persentase Media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan

melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pemasukan yang telah

ditetapkan

Pencapaian Target

Selama Tahun 2017, media pembawa yang dilalulintaskan antar area

di tempat pemasukan yang telah ditetapkan di wilayah kerja Balai

Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah : Tindakan Karantina

Hewan berupa pemeriksaan hewan terdiri dari Domestik Masuk: Berupa

Hewan sebanyak 14.367.886 Ekor dengan frekuensi 4.957kali,Bahan Asal

Hewan (BAH) sebanyak45.364.900,17Kg dengan frekuensi 2.830 kali,

14.424lembar dengan frekuensi 287 kali dan 2.650.600butir dengan

frekuensi 59 kali, Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) sebanyak

31.075.132Kg dengan frekuensi 384 kali dan Benda lain sebanyak

12.990.643kg dengan frekuensi 744 kali, 2.989 collie dengan frekuensi

sebanyak 68 kali, 63.066 Vial dengan Frekuensi 211 kali dan 21.020

kemasan dengan frekuensi 150 kali. Tindakan pemeriksaan terhadap

komoditas tumbuhan dan produknya Domestik Masuk: Tanaman Hidup

Page 26LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

dan Benih sebanyak 646.765 Kg dan 151.584 Batang dengan frekuensi

363kali; Hasil Tanaman Hidup Bukan Benih sebanyak 4.094.918 Kg,

91.436 Batang dengan frekuensi 1.403 kali; dan Hasil Tanaman Mati

sebanyak 1.899.908 Kg dan 70 Batang dengan frekuensi 30 Kali. Dari

kegaiatan sertifikasi terhadap media pembawa antar area tersebut, 100 %

telah memenuhi jaminan kesehatan, sehingga target kinerja tercapai

100 %.

Indikator Kinerja 3

Persentase Media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan

melalui sertifikasi karantina antar area ditempat Penegeluaran yang telah

ditetapkan

Target : 88 %

Pencapaian Target :

Selama Tahun 2017, media pembawa yang dilalulintaskan antar area

di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan di wilayah kerja Balai

Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah Tindakan Karantina

Hewan berupa pemeriksaan hewan Domestik Keluar:Berupa Hewan

sebanayk3.818.258Ekor dengan frekuensi2.343 kali, Bahan Asal Hewan

(BAH) sebanyak33.804,95kg dengan frekuensi 1.790 kali, 4.101lbr

dengan frekuensi 7 kali, 1.242.670 butir dengan Frekuensi 27 kali, 6.115

Collie dengan frekuensi 259 kali, sedangkan Hasil Bahan Asal Hewan

(HBAH) sebanyak 1.526.151kg dengan frekuensi 637kali. Benda lain

sebanyak 207kg dengan frekuensi 7 kali, dan 3.818.258 Colli dengan

frekuensi 2.343 kali, dan Tindakan Karantina Tumbuhan berupa

pemeriksaan hewan Domestik Keluar: Tanaman Hidup dan Benih

sebanyak 37.385Kg dan 262.472 Batang dengan frekuensi 376kali; Hasil

Tanaman Hidup Bukan Benih sebanyak 12.600.052 Kg dan 80.158

Batang dengan frekuensi 9.560 kali; Hasil Tanaman Mati sebanyak

153.362 Kg dengan frekuensi 95 Kali; dan Benda Lain sebanyak 62 Kg

dengan frekuensi 1 kali. Dari kegiatan sertifikasi antar area di tempat

pengeluaran selama tahun 2017, belum ada complain atau penolakan dari

Page 27LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

daerah tujuan, artinya bahwa 100% media pembawa yang dilalulintaskan

antar area melalui tempat pengeluaran dinyatakan memenuhi jaminan

kesehatan.

Indikator Kinerja 4

Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh Negara tujuan

melalui tempat yang ditetapkan.

Target : 0-0.1 %

Pencapaian Target

Selama tahun 2017, kegiatan ekspor sebanyak sebanyak 136.056 Kg

dengan frekuensi 127 kali. Dari sertiikasi karantina terhadap media

pembawa tersebut, tidak satupun yang ditolak oleh Negara tujuan, jika di

persentasekan jumlahnya sebesar 0 %, artinya bahwa target kinerja

tercapai 100 %.

Indikator Kinerja 5

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Target : 82

Pencapaian Target

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Balai Karantina Pertanian Kelas I

mataram pada tahun 2017 adalah sebesar pada semester I dengan nilai

86, 79, sementara semester II senilai 88,13, jika dirata-ratakan maka nilai

IKM pada tahun 2017 senilai 87,46. Berdasarkan hal tersebut maka target

nilai IKM balai Karantina Pertanian Kelas I mataram terpenuhi 106 % dari

target.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Sarana dan prasarana Perkarantinaan yang memadai

Indikator Kinerja 1

Persentase sarana dan prasarana, yang sesuai kebutuhan dan

memadai Target : 100 %

Pencapaian Target

Pencapaian target sarana dan prasarana, yang sesuai kebutuhan

dan memadai adalah 100 %, pada tahun 2017 sarana dan prasarana yang

Page 28LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

dimiliki oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram mengalami

peningkatan, pada tahun 2017, terdapat pengadaan sarana dan

prasarana sebagai berikut : Kendaraan roda 2, pengadaan Meublair

Kantor, Pengadaan alat Laboratorium, pengadaan Alat Pengolah Data,

pengadaan Jaringan dan juga mendapatkan transfer alat pengolah data

dari kementerian Pertanian berupa lap top, LCD dan Printer. Dengan

penambahan saranadan prasarana tersebut maka sudah sangat memadai

bagi Balai Karantina Pertanian Kelas I mataram dalam pelaksanaan

tupoksinya yaitu mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK di

pulau Lombok.

Page 29LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Balai Karantina Pertanian tahun anggaran 2017 mengalami

peningkatan, target kinerja yang direncanakan dan ditandatangani oleh

Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Karantina Pertanian

Kelas I Mataram semuanya memenuhi target pencapaian dan bahkan

melebihi dari target.

Beberapa faktor yang mendukung sehingga target-target kinerja yang

ditetapkan dapat terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan dari tingkat pusat sampai UPT Balai Karantina

Pertanian Kelas I Mataram dalam menjalankan tugas fungsi

2. Penempatan Petugas sesuai dengan keahliannya, serta setiap SK

penempatan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas.

3. Pelaksanaan SPI untuk kegiatan-kegiatan strategis, Penerapan

standar Pelayanan Publik (SPP), penerapan SMM ISO : 9001:2008

dan akreditasi Laboratorium SNI ISO/IEC 17025 ;2008 (ISO/IEC

17025 ;2005), dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

(SMAP)

4. Sarana-prasarana yang cukup memadai dalam menunjang kinerja

pegawai.

5. Suasana dan lingkungan kerja yang kondusif dalam mendukung

pengembangan SDM.

6. Dukungan dan Kerjasama instansi terkait.

7. Peran serta masyarakat pengguna jasa karantina

Disamping beberapa faktor pendukung, dalam upaya pencapaian kinerja

terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Masih Kurangnya pemahaman pengguna jasa terkait dengan

pentingnya karantina pertanian, namun hal ini sudah ditindaklanjuti

dengan kegiatan sosialisasi dan publik awareness.

Page 30LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIN) 2017

2. Belum sinergisnya peraturan daerah dan peraturan pusat yang

terkait dengan lalulintas media pembawa HPHK dan OPTK