1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Women merupakan organisasi internasional di bawah entitas

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada gender equality dan

pemberdayaan perempuan di dunia. Mansoer Fakih mendefinisikan konsep gender

merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang

dikonstruksikan secara sosial maupun kultural yang nantinya akan membedakan

peran, hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Isu gender

equality merupakan isu global yang berkembang abad 20 dan masih menarik

perhatian dunia saat ini. Di mana masih sering terjadinya fenomena

ketidaksetaraan gender, salah satu bentuk dari fenomena tersebut yaitu masih

adanya tindak kekerasan bahkan diskriminasi yang terjadi pada perempuan, tidak

terkecuali di Pakistan.1

Pakistan negara di kawasan Asia Selatan yang masih kuat dengan budaya

patriarki. Budaya patriarki merupakan perilaku mengutamakan laki-laki dalam

setiap aspek kehidupan daripada perempuan. Perempuan sering dianggap sebagai

‘warga kelas kedua’ atau ‘second class’ yang keberadaannya sering terpinggirkan.

Hal tersebut yang kemudian menyebabakan sering terjadinya ketimpangan

1 About UN Women” Dalam http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women. Pada 2

Februari 2019 Pukul 10:12 WIB

2

sehingga perempuan posisinya cenderung terbelakang baik dalam aspek politik,

ekonomi dan sosial.2

Kondisi perempuan Pakistan sangat bervariasi baik antar kelas, wilayah,

desa ataupun kota, karena pembangunan sosial ekonomi yang tidak merata dan

dampak dari formasi sosial suku feodal. Perempuan Pakistan menderita berbagai

macam kekerasan atau ancaman dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah,

tempat kerja, atau diruang publik. Bentuk kekerasan dan kejahatan yang sering

terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan di Pakistan adalah budaya karo-

kari atau pembuhuhan demi kehormatan, dalam kasus tersebut, seringkali terjadi

akibat sistem patriarki yang selalu meyudutkan kaum perempuan. Kasus lain

adalah, dowry atau membayar mahar perempuan terhadap calon pengantin laki-

laki. Praktik tersebut menyebar luas hampir diseluruh Pakistan.3

Kemudian kasus women child married. Menurut data laporan United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tahun

2012, Pakistan menempati jumlah anak putus sekolah tertinggi kedua di dunia.

Jumlah total 74% anak-anak sekolah dasar 63% diantaranya adalah anak

perempuan yang tidak bersekolah dan putus sekolah.4 Ditambah lagi dampak dari

pembangunan ekonomi yang tidak merata serta kemiskinan menyebabkan sistem

pendidikan kurang di berbagai wilayah Pakistan semakin buruk. Sehingga anak

2 Women: Pakistan’s second-class citizens. Dalam https://tribune.com.pk/story/584098/women-

pakistans-second-class-citizens/ Pada 2 Februari 2019 Pukul 15:36 WIB 3 Sanchitta Bhattacharya ‘Status of Women in Pakistan’ Hal. 188 Dalam

https://www.academia.edu/9835338/Status_of_Women_in_Pakistan Pada 3 Februari 2019 Pukul

16:20 WIB 4 EFA GMR ‘Education forAll Global Monitoring Report’ Dalam https://en.unesco.org/gem-

report/sites/gem-report/files/EDUCATION_IN_PAKISTAN__A_FACT_SHEET.pdf. Pada 4

Februari 2019 Pukul 11:35 WIB

3

perempuan cenderung lebih menikah di usia muda dan tidak melanjutkan

pendidikan. Bersamaan dengan itu, struktur sosial budaya masyarakat yang

kurang mendukung perempuan untuk melanjutkan pendidikan serta sistem hukum

yang lemah melegitimasi berbagai bentuk kekerasan kekerasan terhadap

perempuan.5

Situasi perempuan diatas menyebabkan perempuan di Paksitan sangat

terbatas ruang geraknya. Hal tersebut, masih banyak terjadi utamnya di daerah

kawasan pedesaan atau masyarakat tribal yang jarang tersentuh modernisasi.

Pakistan juga tercatat dalam laporan World Gender Forum Global (GAP) tahun

2012, berada dalam peringkat 134 dari 135 negara diantara tempat terburuk bagi

perempuan dan anak perempuan di dunia.6 Alasan tersebut, tidak lain disebabkan

oleh tingkat pendidikan yang rendah ditambah angka melek huruf anak-anak

tinggi utamanya perempuan sehingga ketidaksetaraan dan kekerasan dialami oleh

perempuan yang merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya perempuan

berpartisispasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sangat minim.7

Perempuan juga sangat sulit untuk mencapai kesamaan hak untuk bersaing

dan mendaptakan peluang yang ada dipasar kerja, situasi semacam ini telah

menyebabakan perempuan ketergantungan yang akhirnya menempatkan dominasi

kaum laki-laki di masyarakat lebih dominan. Ditambah dengan standarnya

ketersediaan fasilitas infrastruktur yang jauh dari kata sempurna. Sementara disisi

lain perilaku persepsi sosial masyarakat tidak selalu mendukung perempuan

5 Op. Cit. Sanchitta Bhattacharya. Hal. 196-197 6 The Global Gender (GAP) Report 2012 ‘World Economic Forum’ Hal: 9 Dalam

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf. Pada 5 Februari 2019 Pukul

14:20 WIB 7 Op. Cit. EFA GMR

4

karena anggapan mereka tugas perempuan hanya di rumah saja dan yang bersuami

mengurus suami.

Sejak tahun 2012, Pakistan pernah menjadi sorotan dunia intenasional

mengenai isu gender equality pasca tragedi Malala Yousafzai.8 Munculnya

perjuangan yang dilakukan oleh perempuan muslim di negara yang mayoritas

penduduknya Islam seperti Pakistan dilatarbelakangi oleh ketidakadilan bahkan

kekerasan yang terkontrol oleh kaum laki-laki. Malala Yousafzai merupakan

wakil dari perempuan dan anak perempuan di Pakistan yang menjadi korban

kekerasan dan diskriminasi oleh kelompok Taliban. Bentuk perlawanan Malala

Yousafzai terhadap ketidakdilan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan

anak perempuan di Pakistan dengan menyuarakan pendidikan untuk

memperjuangkan gender equality. 9

UN Women hadir di Pakistan jauh sebelum tragedi Malala Yousafzai.

Pakistan telah mengadopsi sejumlah komitmen internasional gender equality

seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Penghapusan segala

bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW) dan Platform

Aksi Beijing.10 Pakistan juga berkomitmen untuk mengembangankan

pemberdayaan perempuan, melindungi perempuan terhadap kekerasan baik dalam

rumah atau ditempat umum, yang diatur dalam hukum dan sejumlah komitmen

8 Malala: ‘The girl who was shot for going to school’. Dalam https://www.bbc.com/news/magazine-

24379018. Pada 7 Februari 2019 Pukul 12:21 WIB 9 Malala Yousafzai: ‘The Lates Victim in The War on Children in Pakistan’. Dalam

http://world.time.com/2012/10/09/malala-yousafzai-the-latest-victim-in-pakistans-war-on-

children/ Pada 7 Februari 2019 PukuL 15:10 WIB 10 UN Women Pakistan. Dalam http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan Pada 8

Februari 2019 Pukul 19:10 WIB

5

nasional yang diadopsi termasuk kerangka kerja kebijakan gender equality dan

inisiatif pemberdayaan perempuan.11

Terlepas dari komitmen tersebut, peringkat Pakistan untuk gender equality

tetap menjadi salah satu yang terendah. Gender equality dan pemberdayaan

perempuan merupakan salah satu agenda Sustainable Development Goals tahun

2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penulis akan

menjelaskan peran UN Women selaku organisasi internasional yang berfokus

menangani isu gender equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai di

mana Pakistan sebagai negara yang mempunyai catatan kasus kekerasan dan

diskriminasi yang tinggi terhadap perempuan dan anak perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian

adalah: ‘Bagaimana peran United Nations Women dalam memperjuangkan gender

equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012’

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran UN Women selaku organisasi internasional dalam

menyelesaikan masalah isu gender equality di sebuah negara yakni Pakistan serta

hambatan yang di alami dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah mampu untuk

menganalisa dan menjelaskan bagaimana peran UN Women dalam

11 Constitutional and Legal Rights of Women in Pakistan. Hal. 2. Dalam

https://www.academia.edu/8437092/Constitutional_and_Legal_Rights_for_Women_in_Pakistan_

by_Women_Aid_Trust Pada 9 Februari 2019 Pukul 10:21 WIB

6

memperjuangkan gender equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai serta

pengaruhnya terhadap gender equality perempuan di Pakistan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan

pembaca dengan adanya peran UN Women dalam memperjuangkan gender

equality di Pakistan mampu memberi pengaruh yang cukup signifikan baik dalam

meperjuangkan gender equality dan pemberdayaan perempuan serta mengakkhiri

kekerasan dan diskriminasi dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, serta

keberadaanya tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat dan negara.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu seperti jurnal, thesis,

dan artikel jurnal yang berhubungan dengan topik yang akan ditulis oleh peneliti,

guna memberikan acuan serta landasan bagi penelitian.

Penulis merujuk penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sanchita

Bhattacharya (2014) dalam jurnal ‘Status of Women in Pakistan’ menulis

tentang kondisi perempuan Pakistan yang rentan terhadap kekerasan dan

diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari karena adanya budaya patriarki, yang

mengakar dalam setiap kehidupan masyarakat. Tingkat pendidikan perempuan

rendah, petumbuhan ekonomi yang tdak merata akibat angka kemiskinan,

kematian ibu dan anak-anak tinggi karena tingkat kesehatan kurang merupakan

masalah utama yang dialami pakistan sampai saat ini. Pakistan merupakan salah

satu negara yang merativikasi Convention on the Elimination of all forms of

Discrimination Againt Women (CEDAW) atau konvensi penghapusan segala

7

bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. akan tetapi dalam

praktekanya, perempuan selalu mengalami hal yang sama yakni kekerasan dan

diskriminasi.12

Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah, adanya peran

pemerintah pakistan dan organisasi internasional seperti UN Women dalam

memperjuangkan gender equality supaya perempuan memiliki hak yang sama

dengan laki-laki, keberadaanya diperhitungkan dalam setiap kesempatan dan tidak

dianggap sebelah mata. Terbukti dari banyak penelitian keterlibtan perempuan

akan membentuk pembangunan berkelanjutan yang secara otomatis akan

mengurangi angka kemiskinan dari suatu negara tersebut.

Dilanjutkan penelitian thesis oleh, Wajeeha Ameen Choudhary (2016)

dalam thesisnya ‘Celebration and Rescue: Mass Media Portrayals of Malala

Yousafzai as Muslim Woman Activist’ dalam tesis ini penulis menjelaskan bahwa

representasi keterlibatan Malala Yousafzai sebagai perempuan muslim di media

massa sangat berpengaruh serta memberikan banyak perubahan terhadap pola

pikir kaum perempuan Pakistan dan luar Pakistan, Meskipun Malala berasal dari

daerah yang banyak diwakili oleh kaum laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.

Malala merupakan era baru untuk mengembangkan keterwakilan perempuan

muslim Pakistan tidak hanya di media massa tetapi disetiap bidang. Di mana dari

dulu perempuan selalu terbatas ruang geraknya jarang terdengar suaranya, melalui

keberanian Malala serta tekad dan keuletannya sebagai seorang aktivis pejuang

hak kaum perempuan Pakistan Malala mampu bangkit dari rasa takut oleh

12 Sanchitta Bhattacharya, (Status of Women in Pakistan) J.R.S.P., Vol. 51, No. 1, January-June,

2014

8

serangan kelompok terroris taliban pada tahun 2012 silam. Malala

mengkampanyekan pendidikan untuk anak-anak di Pakistan dan luar Pakistan.

Aksinya tersebut juga didukung dengan adanya ‘Malala Fund’ organisasi yang

didirikan oleh Malala tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak di beberapa

negara tidak hanya Pakistan. Namun juga, Afghanistan, India, Suriah, Nigeria,

dan Brazil.13

Tulisan dari Wajeeha Ameen Choudhary tersebut memiliki persamaan

dengan penelitian yang akan ditulis dimana peran Malala yousafzai selaku aktivis

perempuan muslim memberikan dampak terhadap pola pikir perempuan pakistan

dan luar pakistan pasca tragedi penembakan tahun 2012.

Selanjutnya penelitian skripsi Rizki Amaliah (2017) ‘Upaya UN Women

dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan’ skripsi

terssebut membahas mengenai upaya UN Women untuk memajukan status dalam

bidang sosial, politik dan ekonomi. Upaya tersebut di lakukan dengan cara

kerjasama dengan pemerintah dengan meningkatkan kerja di bidang sosial,

organisasi yang berbasis sekolah sangat membantu keberlangsugan pendididkan

perempuan. Dalam penelitian juga di paparkan meningkatnya jumlah sekolah

yang didirikan menjadikan angka putus sekolah di Aghanistan menjadi berkurang,

begitu pula halnya dengan kesehatan dengan adanya fasilitas kesehetan yang di

sediakan berkat kerjasama UN Women dan pemerintah Afghanistan menurunkan

angka kematian ibu melahirkan.

13 Wajeeha Ameen Choudhary, (Celebration and Rescue:Mass Media Portrayals of Malala

Yousafzai as Muslim Woman Activist), Drexel University

9

Perempuan juga telah mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan

pendapatnya dan dapat membela hak perempuan, kuota perempuan di parlemen

meningkat untuk perempuan dari tahun-tahun sebelumnya. Perempuan juga telah

memajukan peranananya dalam bidang ekonomi, kondisi ini meningkatkan

kehidupan ekonomi perempuan Afghanistan dan bantuan UN Women dalam

memberikan bantuan pekerjaan dengan upah yang layak juga menjadi faktor

peningkatan di bidang ekonomi. Peran UN Women juga memberikan seminar dan

pelatihan-pelatihan kewirausahaan serta mendukung Lembaga swadaya

masyarakat (LSM) dengan tujuan menyadarkan peran perempuan untuk

mendapatkan haknya dan telah membantu banyak perempuan mengurangi tingkat

diskriminasi.14

Persamaannya dengan penelitian yang akan ditulis adalah, dengan

menggunakan konsep organisasi internsaional dan peran UN Women sebagai

wadah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

serta mengakhiri tindakan kekerasan dan dsikriminasi terhadap perempuan .

Dilanjutkan oleh skripsi Penelitian Fahira Ulfa Mursalin (2017)

‘Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of

Discrimination Against Woman (CEDAW) Terhadap Penurunan diskriminasi

perempuan di Pakistan’. Hasil penelitian ini menunjukkan ratifikasi terhadap

Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination against woman

(CEDAW) yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk mengurangi

diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam kasus honour killing tidak

14 Fahira Ulfa Mursalin, Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) Terhadap Penurunan diskriminasi perempuan di Pakistan. Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

10

berjalan secara efektif di negaranya. Hal tersebut di sebabkan karena Pakistan

memiliki sistem hukum ganda, yaitu mengakui adanya hukum pidana dan perdata

yang diatur sesuai konstitusi serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam

syariat, di samping itu adanya celah yang ditemukan dalam pemberian sanksi dan

hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas kasus tersebut juga

merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan jumlah korban kasus

honour killing di Pakistan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah resmi

meratifikasi konvensi (CEDAW), Berbagai upaya di lakukan oleh pemerintah

guna mengurangi korban diskriminasi perempuan, namun pada kenyataannya

jumlah korban honour killing masih terus menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya di karenakan budaya honour killing tersebut telah mendarah daging di

masyarakat Pakistan.

Persamaanya dengan penelitian yang akan di tulis adalah, pada masalah

budaya honour killing dimana pembunuhan demi kehormatan di lakukan oleh

pihak keluarga terhadap anak perempuannya tersebut termasuk tindak kejahatan

terhadap hak asasi manusia, hal tersebut masih berlaku di Pakistan hingga

sekarang. Pada sub bahasan yang akan ditulis peneliti akan menjelaskan tindak-

tindak kejahatan terhadap perempuan Pakistan salah satu di antaranya adalah

kasus honor killing yang paling banyak terjadi.

Dilanjutkan oleh jurnal penelitian, Sabillina Maretha (2017) ‘Peran (UN

Women) dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait kasus

kekerasan terhadap perempuan tahun 2011-2015’ menjelaskan kekerasan

terhadap perempuan di India pada dasarnya merupakan permasalahan domestik

11

negaranya. Namun hal tesebut menjadi sorotan tidak hanya dari dalam negeri

melainkan dunia internasional ketika jumlah korban terus meningkat dalam setiap

tahunnya dan bentuk kekerasan yang bervariatif. Intrepetasi yang salah membuat

perempuan sebagai individu lemah yang wajib di lindungi sehingga menempatkan

kaum laki-laki sebagai kaum superior atau penguasa yang mana hal tersebut

kemudian menyebabakan subordinasi terhadp perempuan di berbagai bidang di

luar lingkup keluarga. Adanya dominasi laki-laki kepada perempuan nyataya-nya

bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik

seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Pelaku kekerasan tersebut

berasal dari kalangan individu, baik dalam rumah tangga maupun di tempat umum

seperti kekerasan yang terlibat oleh kelompok.15

UN Women merupakan badan yang menaruh perhatian terhadap isu

kesetaraan gender. Masuknya UN Women merupakan respon terhadap kekerasan

yang terjadi pada dasaranya bersifat bottom-up yang mana langsung tergabung

dalam kelompok masyarakat melainkan melalui kerjasama dengan pemerintah

India melalui program-program peningaktan sumberdaya perempuan.

implementasi program-program UN Women dalam merespon kasus kekerasan

terhadap peremuan yang terjadi di India adalah dengan melalui beberapa program

sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah India seperti dengan

melakukan pemberdayaan perempuan serta sebagai fasilitator guna memastikan

perempuan dalam sistem perpolitikan India. Program yang di lakukan adalah

dengan menggandeng Departemen Peace of Keeping Cooperations (DPKO) dan

15 Sabillina Maretha, Peran UN Women dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait

kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2011-2015. Ilmu Hubungan Internasional, Universitas

Airlangga.

12

the Centre for United Nations Peacekeeping serta pembentukan justice verma

commite (CUNPK).

Upaya-upaya UN Women memang menunjukkan bahwa organisasi

internasional mampu mempengaruhi kebijakan maskipun kasus kekerasan yang

terjadi di India belum mampu dihilangkan secara penuh. Dalam hal ini UN

Women berusaha untuk memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah India

dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan. sehingga perempuan yang

selama ini menajdi korban kekerasan dapat merubah pandangan buruk perempuan

melalaui kerangka komplektisitas subtantif dari yang dulunya victim menjadi

orang yang survival yang kemudian meningkat menjadi denfeder hingga decision

makers meilihat kejadian yang dialami pera korban tersebut.

Persamannya dengan penelitian yang akan di tulis, adalah dengan adanya

peran organisasi internsaional UN Women memberikan pengaruh kebijakan

terhadap negara yakni Pakistan dalam merspon kasus kekerasan terhadap

perempuan.

Penelitian jurnal yang dilakukan Maghfira Chairani (2017) ‘Hambatan

dalam implementasi (CEDAW) di Pakistan studi kasus Honour Killing’

menjelaskan rendahnya penilaian akan hak perempuan di bandingkan dengan laki-

laki di Paksitan mendorong adanya perlakuan yang tidak adil dalam kelompok-

kelompok masyarakat. Pada situasi yang buruk perlakuan tidak adil antara

perempuan dan laki-laki bahkan berujung pada tindak kekerasan yang

menewaskan korban. Salah satu tindak kekerasan yang kerap terjadi disebut

honour killing atau pembunuhan demei kehormatan yang dimana secara umum di

13

landasi oleh latar belakang budaya, adat istiadat yang tinggi terkait susunan

keluarga. Dalam merespon kasus honour killing di Pakistan (CEDAW) berupaya

untuk menunjukkan keeksistensiannya di tengah-tengah masyarakat patriarki.

Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan hasil karena hukum dan budaya

setempat tidak mendukung. Respon pemerintah yang cenderung lemah dan

ambigu bahkan tidak menunjukkan kejelasan meneyebabkan honour killing

sampai saat ini masih berlaku dan marak terjadi setiap harinya.16

Persamaan penelitian terletak pada kasus kekerasan dan diskriminasi

terhadap perempuan Pakistan yakni kasus honour kliing. Di mana dalam kasus

tersebut masih marak terjadi di Pakistan, seperti dalam penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis juga akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap

perempaun di Pakistan yakni pada kasus honour killing.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No Nama/ Judul Metode Hasil Penelitian

1. Sanchita

Bhattacharya (2014)

‘Satutus of Women

in Pakistan’

Deskriptif –

Kualitatif Kualitatif

Hasil penelitian ini

menggambarkan

kehidupan sehari-hari

budaya masyarkat Pakistan

yang berbasis budaya

(Patrarki). Ketimpangan

antara peremuan dan laki-

laki merupakan penyebab

tindak kekerasan terhadap

perempuan. bentuk-bentuk

kekerasan diantaranya

adalah:

a. Ghag or Forced

Marriage

b. Honour Killing

16 Maghfira Chairani, (Hambatan dalam implementasi CEDAW di Pakistan studi kasus Honour

Killing). Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

14

c. Selling of Bride

d. Dowry Death

e. Haq Bakshish

f. Acid Attack

2. Wajeeha Ameen

Choudhary (2016)

‘Mass Media

Portrayals of

Malala Yousafzai as

Muslim Woman

Activist’

Deskriptif -

Kualitatif

Theory:

Postkolonialisme

Representasi keterlibatan

Malala Yousafzai dalam

media massa mewakili fase

baru untuk perempuan

muslim di mana seorang

perempuan tidak hanya

didengar tetapi juga dapat

secara bebas

mengekspresikan hak-

haknya tanpa rasa takut.

Peran media massa juga

memberikan dampak,

karena pasca tagedi Malala

Yousafzai 2012 Pakistan

selalu disorot oleh media

mengenai masalah

kekerasan terhadap

perempuan dan anak-anak

sehingga yang dulunya

media selalu menyoroti

timur tengah mengenai

masalah gender, setelah

tragedi Malala media juga

bergeser ke negara-negara

asia mengenai isu gender

utamanya pakistan.

3. Rizki Amaliah

(2017)

‘Peran United

Nations Women (UN

Women) dalam

mengakhiri

diskriminasi

terhadap perempuan

di Afghanistan’

Deskriptif-

Kualitatif

Teori:

Konsep Organisasi

Internasional,

Feminisme.

Peran organisasi

internasional (UN Women)

dalam mengakhiri

diskriminasi terhadap

perempuan di Afghanistan

dilakukan dengan upaya

memajukan status dalam

bidang sosial,

meningkatkan pertisipasi

politik dan melakukan

pemberdayaan ekonomi

Upaya ini dapat katakan

berhasil karena pada

bidang sosial organisasi-

oragnisasi yang berbasis

15

sekolah sangat membantu

keberlangsugan

pendididkan perempuan di

Afghanistan.

Meningkatnya jumlah

sekolah yang didirikan

menjadikan angka putus

sekolah di Aghanistan

menjadi berkurang, begitu

pula halnya dengan

kesehatan dengan adanya

fasilitas kesehetan yang

disediakan berkat

kerjasama UN Women dan

Afghanistan menurunkan

angka kematian ibu

melahirkan.

4 Fahira Ulfa

Mursalin (2017)

‘Efektivitas

Implementasi

Convention On The

Elimination Of All

Forms Of

Discrimination

Against Woman

(CEDAW) Terhadap

Penurunan

diskriminasi

perempuan di

Pakistan’.

Deskriptif-

Kualitatif.

Teori:

Feminisme, Human

Right, Rezim

International

Hasil penelitian ini

menjelaskan ratifikasi

terhadap Convention On

The Elimination of all

Forms of Discrimination

against woman (CEDAW)

yang dilakukan oleh

pemerintah Pakistan untuk

mengurangi diskriminasi

terhadap perempuan

khususnya dalam kasus

honour killing tidak

berjalan secara efektif di

negaranya. Hal tersebut

disebabkan karena Pakistan

memiliki system hukum

ganda, yaitu mengakui

adanya hukum pidana dan

perdata yang diatur sesuai

konstitusi serta tetap

berpegang teguh pada

hukum islam syariat,

disamping itu adanya celah

yang ditemukan dalam

pemberian sanksi dan

hukuman terhadap orang

yang melakukan

pelanggaran atas kasus

tersebut juga merupakan

16

salah satu faktor utama

yang mengakibatkan

jumlah korban kasus

honour killing di Pakistan

mengalami peningkatan

setiap tahunnya.

5. Sabillina Maretha

(2017)

“’Peran UN Women

dalam

mempengaruhi

kebijakan

pemerintah India

terkait kasus

kekerasan terhadap

perempuan tahun

2011-2015’.

Deskriptif

Kualitatif

Teori:

Intersectionality

Theory dan Theory

of Change

Hasil penelitian ini

menunjukkan India masih

belum mampu mengatasi

masalah kekerasan

terhadap perempuan

meskipun negaranya telah

menganut beberapa prinsip

seperti (CEDAW).

UN Women sebagai entitas

PBB mengenai isu gender

memberikan pengaruh

terhadap bebijakan

pemerintah india melalui

program departemen

peaceofkeeping

cooperations (DPKO) dan

the centre for united

nations peacekeeping

(CUNPK) serta

pembentukan justice verma

commite.

6. Maghfira Chairani

(2017)

‘Hambatan dalam

implementasi

(CEDAW) di

Pakistan studi kasus

Honour Killing’

Deskriptif-

Kualitatif.

Teori:

Principal agent dan

Identitas budaya.

Kasus honour killing

sebagai tindak kekerasan

yang diskriminatif terhadap

peremapuan sudah lama

terjadi di Pakistan

meskipun Pakistan telah

meratifikasi (CEDAW).

Beberapa hambatan yang

dialami sulitnya (CEDAW)

mengimplemtasikan

kinerjanya adalah karena

Pakistan menganut sistem

hukum hukum dan budaya

yang kurang mendukung

terhadap perempuan

sehingga tindakan

diskrimnatif terus terjadi.

7. Rivatuzzakiyah

Sukri (2019)

Deskritptif-

Kualitatif.

UN Women sebagai

organisasi internasional di

17

‘Peran United

Nations Women (UN

Women) Dalam

Memperjuangkan

Gender Equality di

Paksitan Pasca

Tragedi Malala

Yousafzai 2012”’

Konsep:

Organisasi

Internasional dan

Gender

Mainstreaming

bawah entitas PBB yang

berfokus pada isu gender

equality kaum perempuan

di dunia tidak terkecuali,

Pakistan.

Peran UN Women dalam

memperjuangakan Gender

Equality di Pakistan pasca

tragedi Malala Yousafzai

2012 melalui tiga poin

stategi sesuai dengan yang

dikonsepkan oleh Gender

Mainstreaming yakni:

Pertama, Melibatkan

perempuan dalam

partisipasi kepemimpinan

dan politik. Kedua,

meningkatakan perempuan

dalam pemberdayaan

ekonomi guna membentuk

pembangunan

berkelanjutan sesuai

dengan agenda (SDGs)

tahun 2030. Ketiga,

mengakhiri segala tindak

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

perempuan.

1.6 Kerangka Konsep

Penelitian ini didasarkan pada konsep yang dapat menjadi landasan teoritis

bagi penelitian yang dilakukan. Dalam memahami dinamika hubungan

internasional, maka penulis meninjau beberapa konsep dan pendapat dari para ahli

dalam ilmu hubungan internasional sekaligus sebagai dasar-dasar untuk

mempermudah penelitian. Penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan

mengutip dari beberapa pendapat para ahli sehingga dapat di ungkapkan suatu

argumen yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian

ini.

18

1.6.1 Konsep Organisasi Internasional

Setiap negara pada dasarnya adalah pelaku-pelaku dalam hubungan

internasional, di mana negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain,

dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti

keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-

kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang akan

menjamin kelangsungan hubungan antar negara. Untuk menampung aspirasi

anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan

pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan

mewujudkan tuntutan negara-negara di bentuklah suatu organisasi yang bertujuan

memenuhi kepentingan masing-masing negara.17

Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan serta

kepentingan masyarakat antar-bangsa akan adanya wadah serta alat untuk

melaksanakan kerjasama baik regional bahkan internasional. Organisasi

internasional juga merupakan sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-

negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu

diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi ilmu

hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan

salah satu aktor dalam hubungan internasional.18

Menurut pendapat Teuku May Rudy, organisasi internasional

mendifinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dan di

17 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung, hal. 230-234 18 ibid

19

dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk

berlangsung dan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan

melembaga guna mengusahakan tujuan yang diharapkan serta disepakati bersama

baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non

pemerintah pada dasar negara yang berbeda.19

Sedangkan Menurut pendapat Bennet organisasi internasional dapat

menjalankan beberapa peranan penting, dengan fungsi utamnya adalah untuk

meyediakan sarana kerjasama antar negara yang dapat memberikan keuntungan

bagi banyak negara. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan saluran-saluran

komunikasi antar pemerintah sehingga wilayah akomodasinya dapat di masuki

dan di jelajahi secara mudah apabila timbul masalah.20

Pendapat lain menurut T.Sugeng Istanto, Organisasi internasional dalam

penegertian luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat

internasional dapat orang atau perorangan atau badan-badan bukan negara yang

berada di berbagai atau pemerintah negara. Adapun tujuan organisasi

internasional merupakan tujuan bersama yang dibuat bersama untuk kepentingan

negara dan rakyat.

Karen Mingst memberikan jabaran lebih luas mengenai fungsi organisasi

internasional. Tercermin oleh beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh

organisasi internasional baik itu di tingkat internasional, negara, maupun individu

diantaranya adalah.21 Dalam tingkat internasional:

19 Teuku May Rudy. 2005, Administrasi dan Organisasi Internaionl, Bandung. Hal 3 20 Op. Cit Yanuar Ikbar. hal. 241 21 Karen Mingst, Essentials of International Relations, WW Norton & Company, New York, 1990,

Hal : 241-245.

20

a. Menyediakan arena bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan

suatu masalah.

b. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara

negara atau aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan

negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga tercipta suatu

kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.

c. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan

pemikiran tentang collective goods, di mana organisasi internasional

menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan juga pengawasan.

d. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian masalah ataupun konflik.

e. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.

Bagi negara, organisasi internasional berfungsi sebagai:

a. Sebagai instrumen bagi politik luar negeri, negara-negara berkembang

memanfaatkan PBB organisasi intenasional meratakan distribusi

pembangunan.

b. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri.

c. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.

d. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk

mengambil tindakan tertentu dan menghukum negara yang mengambil

tindakan salah dan tidak taat dengan aturan atau ketetapan yang dibuat.

Sedangkan pada level individu, Organisasi internasional memiliki fungsi

sebagai:

21

a. Tempat dimana individu dapat bersosialisasi terhadap norma-norma

internasional.

b. Tempat dimana individu menjadi tahu tentang persamaan-persamaan dan

perbedaan-perbedaan sosial.

c. Tempat mencari pengetahuan dan informasi yakni hubungan, kerjasama,

dengan negara-negara dunia.

UN Women memiliki peranan pada level pertama yaitu dalam sistem

internasional. UN Women berkontribusi bersama negara dalam hal ini pemerintah

Pakistan untuk menyelesaikan masalah isu gender equality terhadap perempuan di

Pakistan melalui program-programnya. Dalam hal ini UN Women sebagai

organisasi internasional dalam menjalankan peran yang tertuang dalam program-

programnya melalui fungsi seperti mencakup fungsi informasi, normatif,

pembuatan peraturan, pengawasan dan operasional.

1.6.2 Konsep Gender Mainstreaming

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mengacu pada persamaan hak,

tanggung jawab dan peluang antara perempuan dan laki-laki. Badan Perserikatan

Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional yang menginisiasi terbentuknya

UN Women mempunyai struktur organisasi untuk menjalankan tugas dari setiap

devisi yang dibentuknya yakni United Nations Economic and Social Council

(ECOSOC), kemudian Pada bulan Juli tahun 1997 (ECOSOC) Dewan Ekonomi

22

dan Sosial mendefinisikan konsep gender mainstreaming atau pengarusutamaan

gender sebagai berikut: 22

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the

implications for women and men of any planned action, including legislation,

policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making

women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the

design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in

all political, economic and societal spheres so that women and men benefit

equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender

equality”.

Dari definisi diatas dapat diartikan “Mengarusutamakan perspektif gender

adalah, proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap

tindakan yang di rencanakan. Termasuk undang-undang, kebijakan atau program,

disemua bidang serta disemua tingkatan. Hal ini merupakan strategi untuk

membuat perempuan dan laki-laki merupakan dimensi integral dalam

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang

politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat

yang sama dan ketidaksetaraan dapat diakhiri. Tujuan utamanya adalah untuk

mencapai gender equality”.

Pengarusutamaan memastikan bahwa perspektif gender dan perhatian

terhadap tujuan gender equality adalah sumber untuk perumusan semua kegiatan

pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi atau dialog, legislasi, alokasi

sumber daya, dan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program. Melihat

latar belakang di atas, bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan terjadi

karena kurang terwakilinya perempuan dalam poltik, pembangunan ekonomi dan

22 United Nations. 1997. ‘Report of the Economic and Social Council for 1997’. Dalam

https://undocs.org/E/1997/66 Pada 25 Februari 2019 Pukul 18:10 WIB

23

permasalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan. Maka UN Women

sebagai organisasi di bawah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam

mengupayakan penyelesaian isu gender tersebut melakukan strategi-strategi

gender mainstreaming dalam membangun gender equality. Pertama, peningkatan

partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik. Kedua, melakukan

pemberdayaan ekonomi. Ketiga, mengakhiri segala bentuk kekerasan dan

diskriminasi terhadap perempuan.23

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Untuk menjelaskan peran UN Women selaku organisasi internasional

dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan pasca tragedi Malala

Yousazai. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta

permasalahan dengan menggunakan analisa data dan dalam penelitian ini penulis

akan menjawab permasalahan yang disebutkan dalam penelitian seacara

objektif.24 Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang disajikan melalui

data dan fakta. Dalam konteks ini penulis menjelaskan melalui beberapa data dan

fakta dengan fokus bagaimana peran UN Women dalam memperjuangkan gender

equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012.

23 UN Women ‘Gender Mainstreaming’ Dalam https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-

system-coordination/gender-mainstreaming Pada 28 Februari 2019 Pukul 12:20 WIB 24 Dr. Ulber Silalahi, MA. 2012, Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga, Reflika Aditama,

Bandung. Hal.284.

24

1.7.2 Ruang lingkup penelitian

Setiap penelitian di harapkan menentukan waktu dan tempat. Hal ini

sangat penting karena setiap penelitian selalu memerlukan waktu dan lokasi yang

jelas. Pada ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Batasan materi

Penelitian ini akan menganalisis Peran UN Women selaku organisasi

internasional dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan Pasca

Tragedi Malala Yousafzai 2012 serta pengaruhnya terhadap gender

equality perempuan di Pakistan.

b. Batasan waktu

Durasi waktu yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti dengan

judul peran UN Women dalam memperjuangkan gender equality di

Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012 adalah, sejak terjadinya

tragedi Malala Yousafzai 2012 hingga 2018.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai cara-cara yang dilakukan

untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian. Adapun teknik

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan studi literatur.

Peneliti memperoleh data dari sumber yang dikeluarkan oleh website resmi

United Nations Women juga ditunjang buku, artikel, jurnal, skripsi dan surat

kabar, berita majalah atau peneliti terdahulu yang dianggap relevan dengan

peneliti.

25

1.8 Argumen Pokok

Sebagai organisasai internasional UN Women memiliki beberapa program

dan fungsi kerja dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan. Peran UN

Women dalam penelitian ini di cemirkan dengan beberapa poin strategi yang di

konsepkan oleh gender mainstreaming atau Pengurustamaan gender. Pertama,

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, Kedua,

melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan guna membentuk

pembangunan berkelanjutan. Ketiga, Mengakhiri kekerasan dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak perempuan.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian, secara keseluruhan tulisan ini terdiri dari

empat bab yang pembahasannya akan dikhususkan dalam tema setiap bab terdiri

dari sub-sub bab, sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari delapan sub-bab, menjelaskan soal

latar belakang penulis meniliti peran UN Women dalam memperjuangkan gender

equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konsep yang

digunakan, metode penelitian, argumen pokok dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, penulis menjelaskan pembahasan mengenai tinjauan UN

Women melalui beberapa sub-bab dimulai dari latar belakang dan sejarah

berdirinya UN Women, dilanjutkan dengan struktur keanggotaan UN Women,

dilanjutkan dengan program kerja UN Women secara kesuluruhan.

26

Pada Bab III, penulis menjelaskan kerjasama UN Women dengan

pemerintah Pakistan dalam memperjuangkan gender equality pasca tragedi Malala

Yousafzai melalui beberapa sub-bab dimulai dari kondisi perempuan Pakistan

sebelum tragedi Malala Yousafzai, dilanjutkan dengan latar belakang Malala

Yousafzai dan tragedi penembakan oleh Taliban, dilanjutkan dengan gambaran

UN Women di Pakistan, kemudian di lanjutkan dengan dan kontribusi UN Women

dalam memperjuangkan gender equality, terakhir dengan memaparkan kedudukan

perempuan Pakistan pasca kerjasama pemerintah dengan UN Women sesuai

dengan konsep gender mainstreaming atau pengurustamaan gender pertama,

peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik. kedua,

melakukan pemberdayaan ekonomi. ketiga, mengakhiri segala bentuk kekerasan

dan diskriminasi terhadap perempuan.

Terakhir, pada Bab IV, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian

dan saran penulis kepada peneiliti selanjutnya.

Tabel 1.2 Sistemkatika Penulisan

BAB JUDUL ISI

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1.4.2 Manfaat Praktis

1.5 Penelitian Terdahulu

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Konsep Organisasi

Internasional

1.6.2 Konsep Gender

Mainstreaming

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

27

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8 Argumen Pokok

1.9 Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan United

Nations Women (UN

Women)

2.1 Latar Belakang UN Women

2.2 Struktur keanggotaan UN Women

2.3 Program kerja UN women

BAB III Kerjasama UN Women

Dengan Pemerintah

Pakistan Dalam

Memperjuangkan

Gender Equality Pasca

Tragedi Malala

Yousafzai

3.1 Kondisi Perempuan Pakistan

3.1.1 Budaya Kekerasan terhadap

perempuan di Pakistan

3.2 Malala Yousafzai

3.2.1 Latar Belakang Malala

Yousafzai

3.2.2 Tragedi Penembakan oleh

Taliban

3.3 Gambaran UN Women di Pakistan

3.4 Kontribsui UN Women dalam

Memperjuangkan Gender Equality

2.4.1Meningkatkan Partisispasi

Kepemimpinan Politik

3.4.2 Pemberdayaaan Ekonomi

Perempuan Guna Membentuk

Pembangunan Berkelanjutan

3.4.3 Mengakhiri Kekerasan

Terhadap Perempuan

3.5 Kedudukan Perempuan Pakistan

Pasca Kerjasama Pemerintah Dengan

UN Women

3.5.1 Kedudukan Perempuan

dalam Parlemen

3.5.2 Perempuan dalam Sektor

Ekonomi

3.5.3 Kedudukan Perempuan

dalam Hak Status Sosial

BAB IV Penutup 4.1 Kesimpulan

4.2 Saran