bab 2 tinjauan pustaka 2.1 landasan teori agency...

9

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang

saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa.

Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang

(principal) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan

sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan.

Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan

semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk

investor,stakeholders, pemegang saham, dan kreditor

Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniasih (2012) menjelakan

hubungan keagenan didalam teori agensi (agency theory) antara perusahaan

merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya

ekonomis (principal) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan

pengendalian sumber daya tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan

munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001) dalam Yuniasih (2012) yaitu :

1. Moral Hazard.

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang

tinggi). Dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya

diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat

melakukan tindakan diluar pegetahuan pemegang saham yang melanggar

kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan.

2. Penahanan Laba (Earnings Relations)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi

yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan

pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, presitse, atau

10

penghargaan dari dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan

pemegang saham.

3. Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan masa

prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya

belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal

yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4. Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batas diversifikasi portofolio yang

berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya,

sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari

keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih

senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman

utang, karena mengalami kebangkuratan atau kegagalan.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan sehingga

dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung oleh

pihak prinsipal atau agen itu sendiri. Jensen & Meckling (1976) dalam

Pramana (2014) membagi biaya keagenan menjadi monitoring cost, bonding

cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan

ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk

mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. Bonding Cost adalah

biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi

mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan

prinsipal. Residual loss adalah pengorbanan yang berupa berkurangnya

kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan

keputusan prinsipal.

11

2.1.2 Teori Akutansi Positif

Watss dan Zimmerman (1986) dalam Pramana (2014) mengenai

positive accounting theory menyebutkan teori akuntansi positif dapat

menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan,

dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh

perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga

hipotesis menajemen laba yaitu : Hipotesis program bonus (the bonus plan

hypothesis), hipotesis perjanjian hutang (the debt covenant hypothesis), dan

hipotesis biaya politik (the political cost hyphotesis). Hipotesis-hipotesis

tersebut dapat dijelasakan sebagai berikut :

1. Hipotesis Rencana Bonus (the bonus plan hyphotesis)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan

rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan

perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa

kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode.

Jika imbalan mereka bergantung pada pendapatan bersih, maka kemungkinan

mereka bisa meningkatkan bonus pada periode tersebut dengan melaporkan

pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan hal

tersebut adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba

yang dilaporkan pada periode tersebut. Sesuai dengan karakter dari proses

akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-

bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan faktor-faktor

lain tetap sama. Namun nilai masa kini (present value) dari kegunaan manajer

dari lini bonus masa depan yang dimiliknya akan meningkat dengan

memberikan perubahan menuju masa kini.

12

2. Hipotesis Kontrak Hutang (the debt covenant hyphotesis)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat

suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar

kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan

perubahan laba yang dilaporkan periode masa depan ke periode masa kini.

Jika laba yang dilaporkan meningkat maka akan menurunkan kelalaian

teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa

pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh,

perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu

dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja dan harta pemilik

saham. Jika kesepakatan semacam itu tidak terpenuhi, perjanjian hutang

tersebut bisa memberikan/ mengeluarkan pinalti, seperti pembatasan dividen

atau tambahan pinjaman.

Kontrak hutang merupakan salah satu penyebab kegiatan operasional

perusahaan menjadi terbatasi. Untuk mencegah atau menunda pelanggaran

semacam itu, perusahaan cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi

tertentu yang bisa meningkatakan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis

kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang

sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan kegiatan

yang melanggar dari ketentuan.

3. Hipotesis biaya politik (the political cost hyphotesis)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar

biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung

lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan

dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik

memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi.

Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan

standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung

jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan

berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit

yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga

13

mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu.

Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas

kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses

politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara

untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi income-

decreasing (pendapatan menurun) dalam rangka menyakinkan pemerintah

bahwa profit sedang turun.

2.2 Transfer Pricing

2.2.1 Pengertian Transfer Pricing

Definisi transfer pricing menurut para ahli :

Menurut Gunadi Transfer pricing merupakan harga atas transfer

barang atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun antar perusahaan

yang memiliki hubungan istimewa (assosiates) baik dalam negeri maupun

luar negeri.

Darussalam dan Danny Septriadi mendefinisikan Transfer pricing

merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan

untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas

prinsip harga pasar yang wajar (arm’s lengh price principle).

Menurut Zain dalam bukunya manajemen perpajakan mendefinisikan

bahwa transfer pricing atau harga transfer merupakan harga yang

diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa

antar pusat pertanggung jawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga

untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas

persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang.

Menuurt Robert Feinschreiber dalam bukunya yang berjudul Transfer

Pricing Methods mendefinisikan bahwa Transfer pricing, for tax purposes, is

the pricing of intercompany transactions that take place between affiliated

businesses. The transfer pricing process determines the amount of income

that each party earns from that transaction. These performance measures are

most often reflected by personnel policies, incentives, bonuses, and the like.

Memiliki arti adalah harga transfer untuk tujuan perpajakan, adalah harga

transaksi antar perusahaan yang dilakukan antara perusahaan afiliasi. Proses

14

penetapan harga transfer menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh

masing-masing pihak dari transaksi tersebut. Transaksi dalam konteks ini

ditentukan secara luas dan mencakup penjualan, perizinan, leasing, layanan,

dan bunga.

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara

(intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang

dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir

dengan PER32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan transfer pricing sebagai

penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa (Desriana, 2012).

Menurut pengertian yang dikemukan para ahli di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa transfer pricing terdiri dari tiga point utama yaitu harga,

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dan transaksi penjualan

antar cabang dan induk perusahaan. Transfer pricing adalah harga yang

timbul karena transaksi jual beli yang terjadi diantara perusahaan yang

memiliki hubungan istimewa.

2.2.2 Tujuan Transfer Pricing

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer

menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu

pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban-beban

pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambil alihan

oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam

ekspansinya enderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan

melaksanakan konsep cost revenue profit atau corporate profit centre concept

yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang

bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai

tujuan tersebut antara lain digunakan system harga transfer

(Suandy,2016:78).

Harga transfer multinasional berhubungan dengan transaksi antar

divisi dalam suatu unit hukum (entitas atau antar entitas dalam satu kesatuan

15

ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Tujuan yang

ingin dicapai dalam harga transfer adalah: (Suandy, 2016: 79)

1. Memaksimalkan penghasilan global.

2. Mengamankan posisi kompetitif anak/ cabang perusahaan dan

penetrasi pasar.

3. Mengevaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara.

4. Menghindarkan pengendalian devisa.

5. Mengontrol kredibilitas asosiasi.

6. Mengurangi risiko moneter.

7. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.

8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.

9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.

10. Mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah.

2.2.3 Penentuan Transfer Pricing

Menurut Matz dan Usry (Suandy, 2016:79), terdapat empat dasar

untuk penentuan harga transfer, yaitu penentuan harga transfer berdasarkan

biaya, penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar, penentuan harga

transfer berdasarkan negosiasi, dan penentuan harga transfer berdasarkan

arbitrase. Keempat harga transfer tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

(Suandy, 2016:79):

1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (cost basis transfer pricing).

Transfer pricing yang didasarkan pada biaya, dikenakan berdasarkan

biaya produksi (standard cost). Cost basis biasanya dilakukan antar divisi

pada tingkat yang sama pada aktivitas produksi dan distribusi (transfer

horizontal). Basis ini digunakan apabila harga pasar tidak tersedia atau

kurang tepat

2. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar (market based transfer

pricing)

Variasi dari basis ini dapat berkisar antara harga pasar yang berlaku

(current market price) dan harga pasar dikurangi diskon (market price

minus discount). Basis ini dipakai bila pasar perantara cukup bersaing dan

saling ketergantungan antar unit.

16

3. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi (the negotiated price)

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua divisi mempunyai posisi

tawar menawar (bargaining position) yang sama. Penentuan harga

didasarkan pada pemberian otoritas salah satu pihak untuk menentukan

harga transfer, berdasarkan persetujuan kedua divisi. Namun hal ini akan

memakan waktu negosiasi, mengulang pemeriksaan serta revisi harga

transfer.

4. Penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase (arbitration transfer

pricing)

Harga yang digunakan berdasarkan interaksi kedua divisi pada tingkat

yang dianggap baik bagi kepentingan perusahaan, tanpa adanya paksaan

dari salah satu divisi mengenai keputusan akhir penentuan harga.

Negara-nega seperti Jerman, Inggirs, Kanda dan Amerika Serikat

mempunyai metode untuk menguji apakah harga transfer dari perusahaan

multinasional sama dengan harga pasar wajar (arm’s-length price). Menurut

arm’s length standard, harga-harga pasar transfer seharusnya ditetapkan

suapaya dapat mencerminkan harga yang akan disusun oleh pihak-pihak yang

tidak terkait yang bertindak secara bebas. Arms’ length standard diterapkan

dalam banyak cara, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah

sebagai berikut (Suandy, 2016: 81):

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable

uncontrolled price/CUP).

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable

uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan

harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam

transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-

pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau

keadaan yang sebanding.

2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM).

Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat

metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan

dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang

dilakukan antara pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa

17

dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor

wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali

produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan

Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi

wajar.

3. Metode biayaplus (cost plus method/CPM).

Metode biaya plus (cost plus method) atau metode CPM adalah metode

penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat

laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi

dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba

kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding

dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga

pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan

kelaziman usaha.

4. Other Method

Dalam keadaan tertentu, kombinasi ketiga metode diatas perlu diterapkan,

atau mungkin metode lain, misalnya alokasi laba yang diperoleh grup

perusahaan dalam transaksi tertentu, kalkulasi tingkat keuntungan yang

pantas pada investasi wajib pajak.

2.2.4 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan prinsip yang

mengatur mengenai kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan

transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan

istimewa yang menjadi pembanding, untuk itu harga yang dikeluarkan harus

sama dan sebanding antara harga untuk pihak yang mempunyai hubungan

istimewa dengan harga untuk pihak yang tidak mempunyai hubungan apapun.

Prinsip kewajaran (Arm’s length principle) adalah sebuah prinsip

yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi (ada hubungan

istimewa) sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi

pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus

sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi

pembanding (Suandy, 2016).

18

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur dalam pasal 18 ayat (3)

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu pasal anti

penghindaran pajak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Direktur

Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besaranya penghasilan

dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung

besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengna kewajaran dan

kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan

menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen,

metode harga penjualan kembali, dan metode biaya cost plus atau metode

lainnya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang

Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan

Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran

dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antar Wajib Pajak Dengan Pihak

Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

PER-43/PJ/2010 memberikan pengertian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

Usaha (arm’s length principle/ALP) sebagai prinsip yang mengatur bahwa

apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang

mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam

transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam

transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan

Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba

dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai

Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding

2.2.5 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa terjadi antar induk perusahaan dengan anak

perusahaan atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada

di dalam negeri maupun yang berada diluar negeri atau di Indonesia. Dalam

pasal 18 ayat 3, 3a, dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang

menyatakan sebagai berikut: (Suandy, 2016: 77)

19

1. Dirjen pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan

dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang

mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai

dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh

hubungan istimewa.

2. Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak

dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan

harga transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, yang berlaku selama suatu

periode tertentu dan mengawasi pelaksanaanya serta melakukan

regenerasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

3. Hubungan istimewa dianggap ada apablia :

1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak

langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan

antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua

Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib

Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih

Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung

maupun tidak langsung; atau

3) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam

garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kekurangwajaran

harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisaikan dalam suatu transaksi

usaha. Harga transfer tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penggalian

penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan biaya dari satu Wajib Pajak ke

Wajib Pajak yang lain, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan

jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyai tujuan istimewa

baik nasional maupun multinasional. (Suandy, 2016: 84). Kekurangwajaran

harga tersebut dapat terjadi pada:

1. Harga penjualan

2. Harga pembelian

20

3. Alokasi biaya administrasi dan umum

4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham

5. Pembayaran komisi, lisensi, waralaba, sewa, royalty, imbalan jasa

manajemen, imbalan jasa teknik, dan imbalan jasa yang lain.

2.3 Pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang

berbeda-beda mengenai pajak. Menurut Waluyo (2013:2) pajak adalah iuran

kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang berguna untuk membiayai

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang

diselenggarakan pemerintah.

Menurut Priantara (2011:2), pajak adalah iuran partisipasi seluruh

anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya)

masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan

pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima

imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan

pajak yang telah dibayarnya.

Definisi lain mengenai pajak juga dikemukakan oleh Soeparman

Soemahamidjaja dalam Syamsudin (2015) yang menyatakan bahwa pajak

adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi-definisi pajak menurut para ahli diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara

yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak yang

sifatnya bisa dipaksakan dan dipergunakan untuk keperluan negara. Pajak

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Waluyo, 2013:3) :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya

yang sifatnya dapat dipaksakan

21

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila

dan pemasukannya masih terdapat surplus, yang dipergunakan untuk

membiayai investasi publik.

Pajak memiliki unsur-unsur yaitu iuran dari rakyat kepada neagara,

berdasarkan pada undang-undang , tanpa adanya kontraprestasi secara

langsung dari Negara, dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga

Negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014) :

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4 Debt Covenant

Debt covenant adalah kontrak yang ditunjukan pada peminjam oleh

kreditur untuk membatasi aktivitas yng mungkin merusak nilai pinjaman dan

recovery pinjaman (Cochran, 2001 dalam Pambudi 2014). Perusahaan yang

telah go public tentunya tidak akan lepas dari hutang yang digunakan untuk

memperluas usahaanya. Fatmariani (2013) mengindikasikan bahwa manajer

cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk

mengurangi renegosiasi biaya kontrak hutang.

Kontrak utang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk

melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan-tindakan

manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan,

pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik

berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya

menurunkan keamanan atau menaikkan resiko bagi kreditur yang telah ada.

22

Watss dan Zimmerman (1986) dalam Pambudi (2014) Debt covenat

hypothesis dalam possitive accounting theory memprediksikan bahwa

semakin tinggi jumlah hutang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahan

maka perusahaan berupaya menunjukan kinerja yang baik kepada

debtholders. Upaya tersebut dilakukan dengan menyejikan aset dan laba

setinggi mungkin, serta liabilitas dan beban serendah mungkin. (Fatmariani,

2013). Hal ini dikarenakan perusahaan ingin menunjukan kinerja yang baik

pada pihak eksternal, agar pihak eksternal yakin bahwa keamanan dananya

terjamin.

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat





kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan

menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi

kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat

memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal

kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati,

perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti

pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi

kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk

mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan

bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa

kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati

kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung

untuk melakukan hal ini.

23

2.5 Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar jika

aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, jika aset yang

dimiliki sedikit, maka perusahaan itu dikatakan sebagai perusahaan kecil.

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar

kecilnya suatu objek. Menurut sawir (2004) dalam Putri (2016) ukuran

perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam

hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda.

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 tahun

2008 tetang usaha mikra, kecil dan menengah. Peraturan tersebut

menjelaskan empat jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah

penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Empat jenis

ukuran perusahaan tersebut antara lain (Putri, 2016) :

1. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro

Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih < Rp. 50,000,000,- (tidak

termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan <

Rp.300,000,000,-.

2. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil

Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp.50,000,000,- sampai

Rp.500,000,000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki

jumlah penjualan Rp.300,000,000,- sampai dengan Rp. 2,500,000,000,-

3. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling

banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-.

4. Perusahaan dengan usaha ukuran besar

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

50.000.000.000,-.

24

Besar kecilnya ukuran perusaahan juga dapat terlihat dari nilai total

aset perusahaan pada neraca akhir tahun (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas

perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa

perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba

dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010) dalam

Purwanigsih (2014).

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur

ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan

penjualan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Ukuran perusahaan yang

menunjukkan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total

aset yang dimiliki. Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh

perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan

memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang

(Sulistiono, 2010) dalam Purwaningsih (2014).

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing

Pajak merupakan salah satu alasan perusahaan memutuskan untuk

melakukan transfer pricing. Beban pajak tinggi yang harus ditanggung

perusahaan menjadikan alasan perusahaan melakukan transaksi transfer

pricing agar dapat memperkecil beban pajak yang seharusnya dapat

dibayarkan. Dalam transfer pricing, perusahaan cenderung menggeser

kewajiban perpajakan dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke

negara yang memiliki tarif pajak rendah yang dilakukan dengan cara

memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu group.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviastika (2014) menemukan bahwa

beban pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan Yuniasih (2012) dan penelitian yang

dilakukan oleh Kiswanto (2014) mendapatkan hasil bahwa pajak berpengaruh

terhadap transfer pricing.

25

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah

H1 : Beban pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing

2.6.2 Pengaruh Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing

Rasio hutang dan ekuitas yang semakin tinggi akan dapat

menimbulkan kesempatan besar untuk manajer dalam memilih metode

akutansi yang dapat menaikan laba. Salah satu cara yang digunakan

perusahaan untuk dapat menaikan laba dan menghindari peraturan kredit

adalah dengan transfer pricing. Dalam debt covenant hypothesis makin dekat





kini.

Penelitian yang dilakukan Pramana (2014) menemukan bahwa debt

covenant berpengaruh terhadap transfer pricing. Berbeda dari penelitian

Pramana (2014) penelitian yang dilakukan Putri (2016) menemukan bahwa

leverage tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Untuk itu perlu

dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh debt covenant terhadap

keputusan transfer pricing.


adalah

H2 : Debt Covenant berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing

2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Ukuran perusahaan merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya

sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan

total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki

total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai

tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif

dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif

lebih lama (Kiswanto, 2014).

26

Transfer pricing dilakukan antar pihak berelasi atau yang mempunyai

hubungan istimewa. Hubungan istimewa biasanya dimiliki oleh perusahaan-

perusahaan besar, yang mana perusahaan besar lebih memiliki banyak cabang

atau pun asosiasi (grup perusahaan). Sehingga kemungkinan perusahaan

melakukan transfer pricing akan lebih besar peluangnya dibandingkan

dengan perusahaan kecil yang tidak memiliki grup atau perusahaan tunggal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2009) dalam Kiswanto (2014)

menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap

transaksi pihak berelasi. Penelitian ini beranggapan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh negatif terhadap besaran pengelolaan laba, artinya semakin besar

ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Manajer yang

memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan

pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan transfer pricing,

dibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih

diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati

dalam melakukan pelaporan keuangan.

Berbeda dengan Kiswanto penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016)

menemukan bahwa ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap transfer

pricing. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar

cenderung akan terlibat dalam transaksi untuk penghindaran pajak

dikarenakan keuntungan besar sehingga beban pajaknya juga akan besar.

Dibeberapa kasus perusahaan besar cenderung memiliki masalah pembayaran

pajak yang tinggi. Oleh seba itu beberapa perusahaan melakukan berbagai

cara agar pembayaran pajak menjadi rendah yaitu dengna melakukan transfer

pricing Untuk itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh

ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer pricing.


adalah

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan transfer

pricing

27

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan penelitain mengenai

transfer pricing dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Hasil

Nancy Kiswanto dan

Anna Purwaningsih

(2014)

Pengaruh Pajak,

Kepemilikan Asing, dan

Ukuran Perusahaan

terhadap Transfer

Pricing Pada

Perusahaan Manufaktur

di BEI Tahun 2010 –

2013

Variabel pajak dan

kepemilikan asing

berpengaruh positif

terhadap Transfer

Pricing, dan Ukuran

Perusahaan

berpengaruh negatif

terhadap transfer

pricing

Ni Wayan Yuniasih, Ni

Ketut Rasmini dan

Made Gede

Wirakusuma (2012)

Pengaruh Pajak dan

Tunnelling Incentive

terahdap keputusan

Transfe Pricing

perusahaan manufaktur

yang listing di Bursa

Efek Indonesia periode

tahun 2008-2010

Pajak dan tunneling

incentive berpengaruh

positif terhadap

keputusan transer

pricing pada perusahaan

Dwi Noviastika F.,

Yuniadi Mayowan, dan

Suhartini Karjo (2016)

Pengaruh Pajak,

Tunnelling Incentive

dan Good Corporate

Governance terhadap

indikasi melakukan

transfer pricing pada


yang terdaftar di Bursa

Pajak dan tunnelling

incentive berpengaruh

signifikan terhadap

indikasi melakukan

transfer pricing, dan

GCG tidak berpengaruh

signifikan terhadap

28

Efek Indonesia (Studi

Pada Bursa Efek

Indonesia yang

berkaitan dengan

perusahaan asing)

transfer pricing.

Elsa Kisari Putri (2016) Pengaruh Kepemilikan

Asing, Ukuran

Perusahaan, dan

Leverage Terhadap

Keputusan Perusahaan

Untuk Melakukan

Transfer Pricing (Studi

pada Perusahaan Non

Keuangan yang

Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2014)

Ukuran perusahaan

berpengaruh positif

terhadap keputusan

untuk melakukan

transfer pricing,

sedangkan kepemilikan

asing dan levearge tidak

berpengaruh terhadap

keputusan perusahaan

untuk melakukan

transfer pricing.

Erny Syamsudin (2016) Pengaruh Beban Pajak,

Tunnelling incentive,

dan Karakter Eksekutif

terhadap keputusan

transfer pricing

perusahaan (studi

empiris pada


yang terdafatar di BEI

periode 2011-2014)

Beban pajak dan

tunneling incentive

berpengaruh positif

terhadap transfer

pricing, dan risk taker

tidak berpengaruh

terhadap transfer

pricing.

29

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelasakan mengenai

sistematika kerangka konseptual mengenai pengaruh pajak, debt covenant ,

dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing yang ditunjukan pada

gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

bab 2 tinjauan pustaka 2.1 landasan teori agency...

Documents