Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Siapa yang peduli asas? Mungkin hanya kalangan akademisi. Padahal asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan intepretasi hukum. Sedangkan seraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.

IstilahDi Belanda dikenal dengan "Algemene Begin selen van Behoorllijke Bestuur"(ABBB)Di Inggris dikenal "The Principal of Natural Justice" Di Perancis "Les Principaux Generaux du DroitCoutumier Publique"Di Belgia "Aglemene Rechtsbeginselen"Di Jerman "Verfassung Sprinzipien"Di Indonesia "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik"

BelandaDi Belanda Asas-asas umum pemerintahan yang baik (ABBB) dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun harus ditaati oleh pemerintah. Diatur dlm Wet AROB ( Administrative Recht spraak Over heids beschikkingen ) yaitu Ketetapan-ketetapan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi oleh Kekuasaan Kehakiman Tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku (hidup) tentang pemerintahan yang baik. Hal itu dimaksudkan bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim.

Sebagai hukum tidak tertulis, arti yg tepat untuk ABBB bagi tiap keadaan tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Paling sedikit ada 7 ABBB yg sudah memiliki tempat yg jelas diBelanda: Asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan µdetournement de pouvoir, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Penjelasan Asas (1)1. Asas persamaan: Hal-hal yg sama harus diperlakukan sama.2. Asas kepercayaan: legal expectation, harapan-harapan yg ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan, kebijaksanaan dan rencana-rencana) sedapat mungkin harus dipenuhi.3. Asas kepastian hukum: secara materiil menghalangi badan pemeritahan untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan (kecuali karena 4 hal: dipaksa oleh keadaan, tap didasarkan kekeliruan, tap berdasarkan keterangan yang tidak benar, syarat tap tidak ditaati) secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

Penjelasan Asas (2)4. Asas kecermatan: suatu tap harus diambil dan disusun dengan cermat (pihak ke3, hearing, nasihat.5. Asas pemberian alasan: tap harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.6. larangan penyalahgunaan wewenang: tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain.7. larangan wille keur: wewenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkret merugikan

Asas formal dan material

Asas formal: kecermatan dan pemberian alasanAsas material: persamaan, kepercayaan dan kepastian hukumBeda konsekuensinya. Formal: masih bisa diterima kembali, material: harus sebaliknya.

AUPB di ndonesia (1)1. Asas kepastian hukum2. Asas keseimbangan: penjatuhan hukuman yang wajar terhadap pegawai.3. Asas kesamaan4. Asas bertindak cermat5. Asas motivasi6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan7. Asas permainan yang layak: pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil

AUPB di Indonesia (2)8. Asas keadilan atau kewajaran9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar 10. Asas meniadakan suatu akibat keputusan-keputusan yang batal: jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka pihak yang dirugikan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi.11. Asas perlindungan pandangan hidup pribadi: setiap PNS diberi kebebasan dan hak untuk mengatur hidup pribadinya dengan batas Pancasila12. Asas kebijaksanaan: Pemerintah berhak untuk membuat kebijaksanaan demi kepentingan umum13. Asas pelaksanaan kepentingan umum

Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasikan dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas umum Perpenyelenggaraan negara

1. Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara

3. Asas Kepentingan Umumadalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

4. Asas Keterbukaanadalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

5. Asas Proporsionalitasadalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

6. Asas Profesionalitas

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Asas Akuntabilitasadalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(SAKIP)

( Algemen Beginselen van Behoorlyk Bestuur)Dalam perubahan tentang pelaksanaa suatu pemerintahan yang baik ada beberapa pandangan yaitu :1. Komisi de Monchy.Pada tahu 1950 pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. De Monchy yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk/ rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang diberi nama “ General Principle of Good Government “Adapun asas-asas umum tersebut adalah :1. Asas Kepastian HukumArtinya didalam pemerintah menjalankan wewenagnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseoang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.

2. Asas KeseimbanganYaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya, misalnya seorang pegawai baru tidak masuk kerja langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Dengan adanya asas ini maka lebih menjamin terhadap perlindungan bagi pegawai negeri.3. Asas KesamaanArtinya pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/ fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.4. Asas Bertidak CermatArtinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, misalnya kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki, jangan sampai dapat menimbulkan korban akibat jalan diperbaiki.5. Asas MotivasiArtinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar.6. Asas Jangan Mencampuadukan KewenanganArtinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu.7. Asas Fair PlayArtinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima.8. Asas Keadilan dan KewajaranArtinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribaduinya.

9. Asas Menanggapi Penghargaan Yang WajarArtinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan, misalnya seorang pegawai negeri minta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut, tindakan pemerintah demikian dianggap salah/ tidak wajar.10. Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan Yang BatalAsas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutanharus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.11. Asas Perlindungan HukumArtinya bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.12. Asas KebijaksanaanArtinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undangundang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap pegawai/ Pemerintah.13. Asas Penyelenggraan Kepentingan UmumArtinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umu daripada kepentingan pribadi. Pegawai negeri sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.

2. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut UU RI Nomor 28

Tahun 1999.Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :1. Azas Kepastian Hukum ;2. Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ;3. Azas Kepentingan Umum ;4. Azas Keterbukaan ;5. Azas Proporsionalitas;6. Azas Profesionalitas;7. Azas Akuntabilitas.Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan :1. Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.2. Azas Tertib Penyelenggaran Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.3. Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspioratif, akomodatif, dan selektif.4. Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

5. Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antarahak dan kewajiban Penyelenggara Negara.6. Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.7. Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.3. Menurut World Bank dan UNDPSuatu pemerintahan yang baik meliputi :1. Participation2. Rule of Law3. Transparancy4. Responsiveness5. Concensus Orientation6. Equity7. Effectiveness and Efeciency8. Acountability9. Strategy VisionDari uraian-uraian di atas maka cirri-ciri Tata Pemerintahan yang baik antara lain adalah :1. Mengikutsertakan seluruh masyarakat2. Transparansi dan bertanggung jawab3. Adil dan Efektive4. Menjamin Kepastian Hukum5. Adanya Konsensus masyarakat dengan Pemerintah dalam segala bidang6. Memperhatikan kepentingan orang miskin.