anatomi masalah pts - kopertis4.or.id · yayasan disahkan sebagai badan hukum oleh menkumham b. ......

ANATOMI MASALAH

PTS Oleh

Johannes Gunawan Bernadette M. Waluyo

No Jenis Masalah Penyebab Masalah Penyelesaian Masalah

1 Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Kesadaran Hukum Badan Penyelenggara

dan Pimpinan Perguruan Tinggi

Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS

2 Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pengaturan Tata Kelola Penyusunan Statuta

3 Prinsip Nirlaba

Motif Pendirian dan Pengelolaan

Reorientasi Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi

4 Otonomi Perguruan Tinggi

Pemahaman tentang Hakekat Perguruan Tinggi

Reorientasi Hakekat Perguruan Tinggi

Anatomi Masalah PTS (Aras Badan Penyelenggara)


1 Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Kesadaran Hukum Badan Penyelenggara

dan Pimpinan Perguruan Tinggi

Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS

Aras Badan Penyelenggara a. Yayasan disahkan sebagai badan hukum oleh Menkumham b. Tidak memiliki lahan sesuai peraturan perundang-undangan c. Tidak memiliki sarana sesuai peraturan perundang-undangan d. Tidak memiliki cukup dana sesuai dengan studi kelayakannya

Aras Perguruan Tinggi a. Tidak memahami SPM Dikti b. Kurikulum belum diperbaharui (out-dated) c. Tidak memenuhi rasio dosen : mahasiswa


a. Yayasan Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum oleh Menkumham

Pasal 60 ayat (2) UU Dikti

PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Yayasan dan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Yayasan

(3) Yayasan wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (6 Agustus 2006)

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”


a. Yayasan Belum Disahkan Sebagai Badan Hukum oleh Menkumham

PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 39 Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

71 ayat (3) Undang-Undang” adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.


Penyelesaian Masalah Keabsahan Yayasan (06-10-2008 sd 02-01- 2013)

Mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama atau berbeda dengan nama yayasan sebelumnya.

Apabila nama yayasan baru yang didirikan sama dengan nama yayasan yang sebelumnya, walaupun secara hukum merupakan masalah dengan keabsahan perguruan tingginya, namun masalah tersebut lebih mudah diselesaikan.

Apabila nama yayasan yang disahkan berbeda dengan nama yayasan sebelumnya, maka akan menghadapi masalah sbb:

1. Bagaimana dengan legalitas proses pembelajaran, ijazah yang diterbitkan sebelum yayasan baru berdiri?

2. Bagaimana apabila kemudian yayasan dengan nama yang lama mengajukan permohonan pembukaan prodi baru atau akreditasi, padahal yayasan yang dimaksud sudah tidak boleh menggunakan nama yayasan.

3. Ada kemungkinan yayasan dengan nama yang sama dengan yayasan yang secara hukum sudah tidak eksis namun karena sudah terdaftar di Kemkumham, mengajukan pembukaan Prodi baru. Kasus ini dapat dilakukan oleh yayasan yang bersengketa antarorgan dan salah satu pihak mendirikan yayasan baru.


Penyelesaian Masalah Keabsahan Yayasan (Pasca 02-01- 2013)

PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.


b. Tidak memiliki lahan sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permendikbud No. 95 Tahun 2014, syarat keberadaan lahan bagi kampus perguruan tinggi, sebagai berikut:

a. memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, atau Sertipikat Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara yang diperuntukkan bagi PTS tersebut;

b. dalam hal lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai bukan atas nama Badan Penyelenggara, maka Badan Penyelenggara dapat membuat perjanjian sewa menyewa lahan tersebut dengan pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai tersebut, selama paling sedikit 20 (dua puluh) tahun disertai dengan hak opsi.


c. Tidak memiliki sarana sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014, syarat keberadaan syarat perguruan tinggi, sebagai berikut:

Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.


d. Tidak memiliki dana sesuai studi kelayakan

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014, syarat keberadaan dana perguruan tinggi, sebagai berikut:

Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.

Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:

a. hibah;

b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.


a. Tidak Memahami Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti

Pasal 3 ayat (1) SPM Dikti terdiri atas:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4)

(2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Pasal 7 ayat (1)

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Anatomi Masalah PTS (Aras Perguruan Tinggi)

b. Kurikulum Belum Diperbaharui sesuai Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah:

a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.


c. Rasio Dosen : Mahasiswa Tidak Sesuai Dengan Peraturan

Perundang-undangan

Berdasarkan Kepmendiknas No 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.



2 Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pengaturan Tata Kelola Penyusunan Statuta

Anatomi Masalah PTS

Aras Badan Penyelenggara a. Tidak memahami Tata Kelola Perguruan Tinggi b. Pembina, Pengurus, dan Pengawas berasal dari kalangan non pendidikan c. Badan Penyelenggara (al: Yayasan) dipandang milik organ Pembina d. Tidak memandang perlu statuta

Aras Perguruan Tinggi a. Pimpinan tidak berpengalaman mengelola Perguruan Tinggi b. Tidak ada pelatihan manajemen perguruan tinggi c. Tidak memandang perlu statuta d. Tidak taat statuta

a. Tidak Memahami Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pasal 61 UU Dikti

(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.

(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Pasal 31 UU Dikti (1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan berasal dari kalangan non pendidikan

Pendiri Yayasan yang kemudian menjadi Pembina Yayasan pada umumnya berasal dari kalangan yang bukan penyelenggara pendidikan tinggi;

Akibatnya, perguruan tinggi yang didirikan akan dikelola sesuai dengan pengalamannya;

Pendiri Yayasan dapat berasal dari:

a. Pelaku usaha;

b. Pensiunan PNS;

c. Pejabat Pemerintah Pusat atau Daerah.

d. Dan Non pendidikan lainnya.


c. Badan Penyelenggara (al: Yayasan) dipandang milik organ Pembina

Pendiri Yayasan yang kemudian menjadi Pembina menganggap bahwa yayasan adalah milik yang bersangkutan;

Padahal menurut UU Yayasan No. 16 Tahun 2001:

Pasal 1 angka 1:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 3 ayat (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.


d. Tidak memandang perlu statuta Pasal 60 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.

Pasal 31 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


a. Pimpinan tidak berpengalaman mengelola Perguruan Tinggi Pada umumnya, pimpinan perguruan tinggi berasal dari dosen yang kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kurang dalam pengalaman manajerial, khususnya manajemen perguruan tinggi.

b. Tidak ada pelatihan manajemen perguruan tinggi

Tidak terdapat pelatihan bagi para dosen perguruan tinggi yang

akan menjabat yang dilakukan secara rutin sebagai pendidikan formal;

c. Tidak memandang perlu statuta

Sama dengan d.

d. Tidak taat statuta

Walaupun statuta sudah dimiliki, tetapi karena statuta berasal dari copy – paste dari perguruan tinggi lain.



3 Prinsip Nirlaba

Motif Pendirian dan Pengelolaan

Reorientasi Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi

Anatomi Masalah PTS

Aras Badan Penyelenggara a. Yayasan keluarga - profit b. Yayasan ‘Pemda’ – elektabilitas

Aras Perguruan Tinggi a. Dasar Perguruan Tinggi adalah Kebenaran bukan Kekuasaan atau Politik atau

Ekonomi b. Pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai market trend

a. Yayasan Keluarga - Profit

Pasal 60 ayat (2) UU Dikti

PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayan yang dipisahkan untuk kemaslahatan masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Fakta: yayasan dianggap merupakan milik pribadi.

Dampak: yayasan merasa berwenang untuk mengatur dan menentukan urusan akademik maupun non akademik Perguruan Tinggi

b. Yayasan Pemda – Elektabilitas Terdapat perguruan tinggi yang didirikan oleh Pejabat Daerah dengan

maksud agar dapat terpilih kembali sebagai pejabat adaerah.


a. Dasar Perguruan Tinggi adalah Kebenaran bukan Kekuasaan atau

Politik atau Ekonomi

Perguruan tinggi merupakan lembaga atau institusi yang memiliki misi suci, yaitu senantiasa mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjujung tinggi kebenaran. Kenyataan menunjukkan bahwa perguruan tinggi justru menjadi cermin dari keburukan dalam masyarakat.

b. Pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai market trend

Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan perguruan tinggi tidak dilandasi kebenaran, tetapi semata-mata mengikuti trend /kecenderungan tentang bidang-bidang yang “laku” di dalam dunia kerja. Seharusnya dasarnya adalah “kebutuhan” masyarakat bukan “laku atau tidaknya” suatu program studi.



4 Otonomi Perguruan Tinggi

Pemahaman tentang Hakekat Perguruan Tinggi

Reorientasi Hakekat Perguruan Tinggi

Anatomi Masalah PTS

Aras Badan Penyelenggara a. Organ tidak faham tentang hakekat Perguruan Tinggi b. Dipandang sebagai mesin uang atau cash cow

Aras Perguruan Tinggi a. Memiliki persepsi yang keliru tentang Otonomi Perguruan Tinggi b. Perguruan Tinggi dikelola seperti badan usaha atau organisasi politik

Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 62 UU Dikti

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Anatomi Masalah PTS

Terima Kasih

anatomi masalah pts - kopertis4.or.id · yayasan disahkan sebagai badan hukum oleh menkumham b. ......

Documents