syarat pendirian yayasan
TRANSCRIPT
Syarat Pendirian Yayasan, PT, CV, Wakaf, dll. 20 Maret 2009, 19:55 Filed under: Artikel | Tag: Artikel
Syarat Pendirian Yayasan :1. KTP pendiri2. KTP pengurus/ pembina/ pengawas3. NPWP calon ketua Yayasan.4. Surat pernyataan bersedia menjadi pengurus/pembina/pengawas Yayasan5. Bukti modal/Aset untuk Yayasan6. Domisili perusahaan Yayasan (setelah akta dibuat)7. NPWP yayasan (setelah akta dibuat)
Syarat Pendirian Perseroan Terbatas ( PT ) :1. KTP/Pasport pendiri,2. KTP/Pasport Calon Direksi,3. NPWP calon Direktur utama / Direktur,4. Bukti Modal yang disetor5. Domisili perusahaan PT. (setelah akta dibuat)6. NPWP perusahaan (setelah akta dibuat )7. Syarat Pendirian Perseroan Komanditer ( CV ) :8. KTP/Pasport pendiri,9. KTP/Pasport pengurus10. NPWP calon direktur11. Domisili perusahaan CV (setelah dibuat akta)12. NPWP perusahaan CV (setelah dibuat akta)
Syarat pengurusan pendirian Koperasi :1. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi2. Surat Kuasa3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri .4. Neraca awal koperasi5. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan6. susunan pengurus dan pengawas7. Daftar hadir rapat pembentukan8. Daftar Pendiri Koperasi9. Untuk koperasi primer melampirkan fotocopy KTP (yang masih berlaku) dari para pendiri10. Untuk koperasi sekunder melampirkan Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.11. Daftar riwayat hidup dan pas photo para pengurus sebanyak 2 (dua) buah ukuran 4 x 612. Syarat Pengurusan :a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP )b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO)c. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
d. Asli Salinan Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (PT,CV,PD/UD)e. Asli Surat keterangan Domisili perusahaanf. Foto copy Nomor Wajib Pokok pajak perusahaang. Foto copy Sertifikat, Akta peralihan Hak, Akta sewa menyewah. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)i. Asli SPPT & STTS PBB tahun terakhir (asli)j. Rekening telpon/ Nomor telpon tempat usaha/kantork. Foto Direktur Utama 3 lembar 4 x 6l. Asli Surat Izin tetangga sekitar diketahui RT dan RWm. Asli Surat Izin pemilik rumah /Bangunan.
BAGAIMANA MELAKSANAKAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAHDAN PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHANSyarat Pengurusan Peralihan Hak karena jual Beli (alas hak Sertifikat ) :1. Sertifikat2. Salinan Akta sebelumnya.3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)4. KTP suami istri (penjual)5. Surat Nikah (penjual)6. Kartu keluarga (penjual)7. NPWP penjual8. KTP pembeli9. Bukti bayar BPHTB10. Bukti bayar PPH11. Kwitansi jual beli
Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena jual beli ( Tanah bekas milik Adat ) :1. Salinan letter C / petok desa / kikitir yang diketahui oleh kepala desa2. Warkah dari Desa (Riwayat Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyaan tidak sengketa, belum pernah memiliki sertipikat sebelumnya)3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)4. KTP suami istri (penjual)5. Surat Nikah (penjual)6. Kartu keluarga (penjual)7. NPWP penjual8. KTP pembeli9. Bukti bayar BPHTB10. Bukti bayar PPH11. Kwitansi jual beli
Syarat β syarat Pengurusan Peralihan Hak karena Hibah (orangtua ke anak)1. Sertifikat2. Salinan Akta sebelumnya3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)4. KTP Suami/istri (pemberi hibah)5. Surat Hibah (pemberi hibah)
6. Kartu Keluarga (pemberi hibah)7. Akta kelahiran (penerima hibah)8. KTP (penerima hibah)9. Surat pernyataan pasal 99 (penerima hibah)10. Bukti bayar BPHTB 50 % ( NJOP β Tidak kena pajak) x 5 % )
Syarat β syarat peralihan hak karena Hibah (umum) :1. Sertifikat2. Salinan Akta sebelumnya3. SPPT & STTS PBB ( 5 tahun terakhir )4. KTP suami istri (pemberi hibah)5. pernyataan belum kawin (pemberi hibah)6. Surat pernyataan dan pasal 997. Bukti setor BPHTB8. Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena Bagi Waris :9. Sertifikat10. Salinan Akta sebelumnya11. SPPT & STTS PBB ( 5 tahun terakhir)12. Surat keterangan silsilah waris13. KTP ahli waris (pemberi hak waris)14. KTP ahli waris (penerima hak waris)15. Bukti setor BPHTB
Akta Pendirian Yayasan Rate This
AKTA PENDIRIANYAYASANβ¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦-Pada hari, tanggal pukulWIB ( Waktu Indonesia bagian Barat).βββββββBerhadapan dengan saya, IRMA DEVITA PURNAMASARI, SarjanaHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiripara saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan namanamanyapada bagian akhir akta ini.ββββββββββββββββββ-1.-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:βββββββββa. untuk diri sendiri;ββββββββββββββββββββb. selaku kuasa dari2.3.-untuk sementara ketiga berada di-Para penghadap dengan ini menerangkan :ββββββββββββββDengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesarβββBahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dansetuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasarsebagaiberikut :ββββββββββββββββββββββββββ-ββββββ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ββββββββββββββββββββ Pasal 1 ββββββββββββββ1. Yayasan ini bernama(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan : βYayasanβbekedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.ββββββββββββββ2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain,baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusanPengurus dengan persetujuan Pembina.ββββββββββββββββββββββββββββ-MAKSUD DAN TUJUAN βββββββββββββββββββββββββ- Pasal 2 ββββββββββββββ-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :ββββββββββββ1. Sosial;βββββββββββββββββββββββββ-2. Kemanusiaan ;ββββββββββββββββββββββββββββββββββ K E G I A T A N βββββββββββββ-βββββββββββββ Pasal 3 ββββββββββββββββ--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan ββββββ
menjalankan kegiatan sebagian berikut :ββββββββββββββββ-1. Di bidang sosial meliputi : βββββββββββββββββββa. Lembaga formal dan nonformal.βββββββββββββ-b. Pendidikan.ββββββββββββββββββββββc. Pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai programpendidikan dan pengetahuan yang di dasarkan pada pemahamanantarbudaya.ββββββββββββββββββββββd. Pembinaan olah raga.ββββββββββββββββββe. Penelitian di bidang Ilmu pengetahuan.βββββββββββf. Studi banding.βββββββββββββββββββ-2. Di bidang Kemanusiaan meliputi :ββββββββββββββββa. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.ββββββββb. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.βββββc. Memberi bantuan Kepala tuna wisma, farkir miskin dangelandangan.ββββββββββββββββββββββd. Melestarikan lingkungan hidup.βββββββββββββββββββββββββ JANGKA WAKTU βββββββββββββββββββββββββ Pasal 4 βββββββββββββββYayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dandianggap berdiri terhitung sejak tanggal pengesahan.ββββββββββββββββββββββββ K E K A Y A A N βββββββββββββββββββββββββββ- Pasal 5 βββββββββββββββ1.Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yangdipisahkan.ββββββββββββββββββββββββββββ-Sebagai modal awal Yayasan, telah dipisahkan dari kekayaan para pendirinyayaitu berupa uang tunai sebesar Rp. _________________2..Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 kekayaan Yayasandapat juga diperoleh dari :ββββββββββββββββββββββa. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;βββββββββββββb. wakaf;ββββββββββββββββββββββββββββ-c. hibah;βββββββββββββββββββββββββββββd. hibah wasiat; d a n βββββββββββββββββββββββ-e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ββdan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.βββββββββ-3. semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dantujuan Yayasan.βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ- ORGAN YAYASAN βββββββββββββββββββββββββ- Pasal 6 βββββββββββββββ-yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :βββββββββββββββa. Pembina ;ββββββββββββββββββββββββββββb. pengurus;ββββββββββββββββββββββββββββc. pengawas;βββββββββββββββββββββββββββ-ββββββββββββ P E M B I N A βββββββββββββββββββββββββββ Pasal 7 ββββββββββββββββ1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidakdiserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.βββββββββββββββ
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.βββββββββ3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorangdiantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.ββββββββββββββ4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah organ perseorangansebagai Pendiri Yayasan dan /atau mereka yang berdasarkan keputusan rapatanggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapaimaksud dan tujuan Yayasan.βββββββββββββββββββββ5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.ββββ-6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggotaPembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongantersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapatgabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.βββββββββββ-7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduruan dirnya.βββββββββββββββββ Pasal 8 βββββββββββββββ1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.βββββββββββ-2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ββββββββββββsendirinya apabila anggota Pembina tersebut :ββββββββββββa. meninggal dunia ;βββββββββββββββββββββββb. mengindurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis βββββββ-sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;βββββββββββββc. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang ββberlaku;βββββββββββββββββββββββββββd. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.βββββββββe. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan βββ-suatu penetapan pengadilan;βββββββββββββββββββf. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang- β-undangan yang berlaku.βββββββββββββββββββββ3. Anggota Pembinaan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurusdan/atau anggota Pengawas.βββββββββββββββββββββββββββ TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ββββββββ-βββββββββββββ Pasal 9 ββββββββββββββββ1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.ββββββ2. Kewenangnan Pembina meliputi :βββββββββββββββββ-a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;ββββββββββb. Pengangkatan dan pemberhentikan anggota Pengurus dan anggotaPengawas;ββββββββββββββββββββββββββc. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran DasarYayasan;ββββββββββββββββββββββββββd. Pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; β-e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaranYayasan;ββββββββββββββββββββββββββf. Pengesahan laporan tahunan;ββββββββββββββββββg. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.ββββββββ3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan βββ
wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina βββatau anggota Pembina berlaku pula baginya.βββββββββββββββββββββββββ- RAPAT PEMBINA ββββββββββββ-βββββββββββββ- Pasal 10 βββββββββββββββ1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambatwaktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapatsetiap waktu bila dianggap perlu atas pemintaan tertulis dari seorang ataulebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.ββββ-2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, ataumelalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) harisebelum rapt diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dantanggal rapat.ββββββββββββββββββββββββββ3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat danacara rapat.βββββββββββββββββββββββββββ4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempatkegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum RepublikIndonesia.βββββββββββββββββββββββββββ5. Dalam hal semua angota Pembina hadir, atu diwakili, panggilan tersebut tidakdisyaratkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.βββ-6. Rapat Pembinaan dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidakhadir atau berhalaman, maka Rapat Pembina akn dipimpin oleh orang yangdiplih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.ββββββββββββ7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnyadalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.ββββββββββββββββββββββββββββ Pasal 11 ββββββββββββββ1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil βββββββββββkeputusan yang mengikat apabila : βββββββββββββββββa. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;ββb. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak βββtercapai, maka dapat diadakan pengmanggilan Rapat Pembuna kedua;ββ-c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus ββdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggaran, βββdengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;ββ-d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari ββ-dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RapatPembina pertama;βββββββββββββββββββββββe. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan βββyang mengikat, apabila dihindari lebih dari Β½ (satu per dua) ββββββjumlah anggota Pembina.ββββββββββββββββββββ2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambilberdasarkan suara setuju lebih dari Β½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.ββββββββββββββββββββββ-4. Dalam hal suara setuju adan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak..5. Tata cara pengmungutan suara dilakukan sebagai berikut :ββββββββ
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suaradan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yangdiwakilinya;βββββββββββββββββββββββββb. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suaratertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhallain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali ketua Rapatmenentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;βββββββc. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalammenentukan jumlah suara yang dikeluarkan.ββββββββββββ6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani olehketua rapat dan sekretaris rapat.ββββββββββββββββββ-7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkanapabila berita acara rapat dibuat dengan akata notaries.βββββββββ-8. Pembina dapat mengambil keputusan yang tanpa mengadakan Rapat Pembina,dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulisdan semua anggota Pembina memberiakn persetujuan mengenai usul yangdiajukan secara tertulis sertaββββββββββββββββββββ9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatPembina.ββββββββββββββββββββββββββββ10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambilkeputusan yang sah dan mengikat.ββββββββββββββββββββββββββββ RAPAT TAHUNAN βββββββββββββββββββββββββββ Pasal 12 ββββββββββββββββ1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.βββββββββββ-2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :ββββββββββββββa. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yanglampau sebagai dasarββββββββββββββββββββββb. pengesahaan Laporan Tahunan yang diaukan Pengurus;ββββββββc. Penetapan kebijakan untuk Yayasan;ββββββββββββββββd. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan ββββββYayasan.βββββββββββββββββββββββββββ3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berartimemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnyakepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurus dan pengawasyang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantersebut tercemin dalam Laporan Tahunan.βββββββββββββββββββββββββ- P E N G U R U S βββββββββββββββββββββββββββ- Pasal 13 ββββββββββββββ-1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan βββββyayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :βββββββββββββa. seorang Ketua;ββββββββββββββββββββββββ-b. seorang sekretaris ; dan βββββββββββββββββββββc. seorang Bendahara.βββββββββββββββββββββββ2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, mak 1 (satu) orang di
antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.βββββββββββββββ3. Dalam hal diangkat lebih ari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) ββββorang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.βββββββββ-4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) βββorang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.ββββββββββββββββββββββ Pasal 14 ββββββββββββββββ1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseoranganyang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalahdalam melakukan pengurusan Yayasa yang menyebabkan kerugian bagi ββ-Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalamjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebutberkekuatan hukum tetap.βββββββββββββββββββββ2. pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapt Pembina untuk janka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.βββββββββββββββ3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila PengurusYayasan :βββββββββββββββββββββββββββ-a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina danPengurus; dan βββββββββββββββββββββββββb. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.βββ-4. dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harusmenyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.βββββββββ5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong,maka dalam jangka waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harusmenyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuksementara Yayasan diurus oleh Pengawas.ββββββββββββββ-6. Pengurusan berhak mengundurkan diri dari jabatnnya, denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengurusdirinya.ββββββββββββββββββββββββββββ-7. Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukanpenggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikanpemberitahuan secar tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan instansi terkait.ββββββββββββ8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau PelaksanaKegiatan.βββββββββββββββββββββββββββ-ββββββββββββ Pasal 15 βββββββββββββββββ-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :βββββββββββββββ1. meninggal dunia;ββββββββββββββββββββββββ2. mengundukan diri;ββββββββββββββββββββββββ3. bersalah melakukan tidakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yangdiancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;ββββββ4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina;ββββββββββ5. masa jabatan berakhir.ββββββββββββββββββββββ-ββββββ-TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ββββββββ
βββββββββββββ- Pasal 16 ββββββββββββββββ1. Pengurus bertangung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untukkepentingan Yayasan.ββββββββββββββββββββββ-2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunanYayasan untuk disahkan Pembina.ββββββββββββββββββ3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakanoleh Pengawas.βββββββββββββββββββββββββ4. Setiap anggotaPengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.ββββββββββββββββββββββββββ5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentangsegala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-halsebagai berikut :βββββββββββββββββββββββββa. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasukmengambil uang Yayasan di Bank);βββββββββββββββ-b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagaibentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;ββββββββββc. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;βββββββββd. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperolehan harta tetapatas nama Yayasan;ββββββββββββββββββββββe. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan sertamengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;βββββββββββ-f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasanatau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebutbermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.βββββββ6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan fharus mendapat persetujuan dari Pembina.ββββββββββββββ-βββββββββββββββ Pasal 17 ββββββββββββββ-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :ββββββββββ1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;ββββββββββββββ2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;βββββββ3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekarjapada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagitercapainya maksud dan tujuan Yayasan.βββββββββββββββββββββββββββββ- Pasal 18 βββββββββββββββ1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnyaberwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.β2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunjuga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorangKetua lainnya bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila SekretarisUmum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebuttidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainya bersamasamadengan seorang Sekretaris lainnya βββββββββββββββberwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.ββββββββββ4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanyaada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikankepada sekretaris Umum berlaku juga baginya.βββββββββββββ5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanyaada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberkankepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.ββββββββββββ6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan olehPembina melalui Rapat Pembina.ββββββββββββββββββ7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebihwakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.ββββββββββββββββββββββββ- PELAKSANA KEGIATAN ββββββββββββββββββββββ Pasal 19 ββββββββββββββββ1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatanYayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.ββββββββββββ2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orangperseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernahdinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikanYayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan ββββββββpengadilan, dalm jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal βββ-putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.ββββββββββββββ-3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkankeputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembalidengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikansewaktu-waktu.βββββββββββββββββββββββββ4. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yangjumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.ββββββ-5. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yangjumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.ββββββ-ββββββββββββ- Pasal 20 βββββββββββββββββ1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggotaPengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurusbertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutantidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakiliYayasan, maka anggota Pengurus serta mewakili Yayasan.ββββββββ2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengankepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.βββ-βββββββββββββ- RAPAT PENGURUS βββββββββββββββββββββββββ Pasal 21 ββββββββββββββ1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu ataspermintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atauPembina.ββββββββββββββββββββββββββββ2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka RapatPengurus akan dipimpin oleh dan dipimpin oleh seorang anggota Pengurusyang dipilih oleh dan dari Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yanghadir.βββββββββββββββββββββββββββββ
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurussecara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidakββββββββ4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,dan acara rapat.βββββββββββββββββββββββββ5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempatkegiatan Yayasan.ββββββββββββββββββββββββ6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilah RepublikIndonesia dengan persetujuan Pembina.βββββββββββββββ-βββββββββββββββ Pasal 22 ββββββββββββββ-1. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua Umum.ββββββββββββββ2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka RapatPengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin olehdan dari pengurus yang hadir.βββββββββββββββββββ-3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam RapatPengurus berdasarkan surat kuasa.ββββββββββββββββββ4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputuasan yang mengikatapabila:ββββββββββββββββββββββββββββ-a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.ββββββ-b. Dalam hal korom sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua.ββ-c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh).ββββββββββββββββ-hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal rapat.βββββββββββββββ-d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Penguruspertama.ββββββββββββββββββββββββββ-e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat, apabila dihadiri lebih dari Β½ (satu per dua) jumlah Pengurus.ββββββββββββββ Pasal 23 ββββββββββββββββ1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.ββββββββββββββββββββββββββββ2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari Β½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.ββββββββββββββββββββββ-3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.β4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutuptanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal laindilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak adakeberatan dari yang hadir.βββββββββββββββββββββ5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukanjumlah suara yang dikeluarkan.βββββββββββββββββββ6. Setiap Rapat Pegurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketuarapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapatsebagai sekretaris rapat.ββββββββββββββββββββββ
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabilaBerita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.βββββββββββββ8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RapatPengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secaratertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.ββ-9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatPengurus.βββββββββββββββββββββββββββ-βββββββββββββ P E N G A W A S ββββββββββββββββββββββββββ- Pasal 24 ββββββββββββββ1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan danmemberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.ββ2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.βββββ3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.βββββββββββββββββββββββββ Pasal 25 βββββββββββββββ1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseoranganyang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalahdalam melakukan pengawas Yayasan yang menyebabkan kerugian bagiYayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalamjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebutberkekuatan hukum tetap.βββββββββββββββββββββ2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.ββββββββββββββ3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harusmenyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.βββββββββ4. Dalam hal semua jabatan Pengwasan kosong, maka dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru,dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.ββββββββββ-5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, denganmemberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaPembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurandirinya.ββββββββββββββββββββββββββββ-6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukanpenggantian pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikanpemberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan instansi terkait.ββββββββββββ7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atauPelaksanaan kegiatan.ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ Pasal 26 ββββββββββββββ-Jabatan Pengawas berakhir apabila :ββββββββββββββββββ1. Meninggal dunia;ββββββββββββββββββββββββ-
2. Mengundurkan diri;βββββββββββββββββββββββ-3. Bersalah melakukan tidak pindana berdasarkan putusan pengadilan yangdiancam dengan hkuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;ββββββ-4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;ββββββββββ5. Masa jabatan berakhir.ββββββββββββββββββββββ-βββββββ TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ββββββββββββββββββββ- Pasal 27 ββββββββββββββββ1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankantugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.ββββββββββββ-2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk danata nama Pengawas.βββββββββββββββββββββββ-3. Pengawas berwenang :ββββββββββββββββββββββ-a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakanYayasan.ββββββββββββββββββββββββββb. memeriksa dokumen;βββββββββββββββββββββc. memerikasa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atauββd. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;ββββe. memberi peringatan kepada Pengurus.ββββββββββββββ-4. Pengawas dapat memberikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebihPengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan AnggaranDasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.βββββββ5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yangbersangkutan disertai alasannya.ββββββββββββββββββ-6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentiansementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepadaPembina.ββββββββββββββββββββββββββββ7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terghitung sejak tanggal laporan diterimaoleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajibmemanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatanmembela diri.ββββββββββββββββββββββββββ8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan dirisebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan rapatPembinaan wajib :ββββββββββββββββββββββββa. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atauβββββββββb. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.ββββββββ9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum,dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.βββββββ10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, amaka untuk sementaraPengawas diwajibkan mengurus Yayasan.ββββββββββββββββββββββββββ- RAPAT PENGAWAS βββββββββββββββββββββββββββ Pasal 28 ββββββββββββββ1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu ataspermintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.ββββ-2. Panggilan Rapat Pengawas dilakaukan oleh Pengawas yang berhak mewakilipengawas.βββββββββββββββββββββββββββ-
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secaralangsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan.ββββtanggal panggilan dan tanggan rapat.βββββββββββββββββ4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acararapat.βββββββββββββββββββββββββββββ5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempatkegiatan Yayasan.ββββββββββββββββββββββββ6. Rapat Pengawas dapat di adakan ditempat lain dalam wilayah hukumRepublik Indonesia dengan persetujuan Pembina.ββββββββββββββββββββββββββ- PASAL 29 βββββββββββββ-1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.βββββββββββββ2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka RapatPengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.ββββββββ3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalamRapat pengawas berdasarkan surat kuasa.βββββββββββββββa. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;ββββ-b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;ββ-c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;ββ-d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak RapatPengawas pertama;ββββββββββββββββββββββe. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit Β½ (satu per dua) jumlahPengawas.ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ Pasal 30 βββββββββββββ-1. KeputusanRapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.ββββββββββββββββββββββββββββ2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapi,maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari Β½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.ββββββββββββββββββββββ-3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.β4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutuptanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal laindilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak adakeberatan dari yang hadir.βββββββββββββββββββββ5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalm menentukanjumlah suara yang dikeluarkan.βββββββββββββββββββ6. Setiap Rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani olehketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk olehrapat sebagai sekretaris rapat.ββββββββββββββββββββ7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabilaBerita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.ββββββββββββ-
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakanRapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukansecara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usulyang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut.ββββ9. Keputusan yang diambil sebagimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RapatPengawas.ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ RAPAT GABUNGAN ββββββββββββββββββββββββ- Pasal 31 βββββββββββββ1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawasuntuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina,apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.ββββββββββββ2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakYayasan tidak lagi mempunyai Pembina.βββββββββββββββ3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.ββββββββββ4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus danpengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.βββββββββ-5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, wakt tempat, danacara rapat.βββββββββββββββββββββββββββ6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempatkegiatan Yayasan.ββββββββββββββββββββββββ7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.ββββββββββββ8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan tidak ada atauberhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.ββ9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua pengawas tidak ada atau barhalanganhadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yangdipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.ββββββββββββββββββββββββ Pasal 32 ββββββββββββββ-1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapatGabungan berdasarkan surat kuasa.βββββββββββββββββ-2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapatGabungan berdasarkan surat kuasa.βββββββββββββββββ-3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir behak mengeluarkan 1 (satu) suaradan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau Pengawas lain yangdiwakilinya.ββββββββββββββββββββββββββ-4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suaramengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapatmenentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.ββββββββ-5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dandianggap tidak ada.ββββββββββββββββββββββββββββββ KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN βββββ-ββββββββββββββ Pasal 33 βββββββββββββββ1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.ββββββββββββb. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.ββ-c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harusdilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelim rapat diselenggarakan,dengan tidal memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.βββd. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat GabunganPertama.ββββββββββββββββββββββββββ-e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat apabila dihadiri paling sedikit Β½ (satu per dua) dari jumlahanggota Pengurus dan Β½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.β-2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkanberdasarkan musyawarah untuk mufakat.βββββββββββββββ3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setujupaling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yangdikeluarkan dalam rapat.βββββββββββββββββββββ-4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannayaditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atauanggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.ββββββββββββββ5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yangsah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatuyang terjadi dalam rapat.βββββββββββββββββββββ-6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkanapabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.ββββββββββ-7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga emngambil keputusanyang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semuaPengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semuapengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yangdianjukan secara tertulis, ddengan menanda-tangani usul tersebut.βββββ8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sahdalam Rapat gabungan.βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ TAHUN BUKU βββββββββββββββββββββββββββ Pasal 34 βββββββββββββ1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengantanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.ββββββββββββββββ2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.βββββββββ3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluhsatu) Desember tahun _____.βββββββββββββββββββ-βββββββββββ- LAPORAN TAHUNAN ββββββββββββββββββββββββ- Pasal 35 ββββββββββββββββ1. Pengurusan wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5(lima) bulan setelah berakhirnya tahunan buku Yayasan.βββββββββ
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :ββββββββββββ-a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu sertahasil yang telah dicapai;ββββββββββββββββββββb. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhirperiode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh pengurus dan Pengawas.ββββ4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatanganilaporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasantertulis.ββββββββββββββββββββββββββββ-5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.ββββββ-6. Ikhtisar lapoaran tahunan Yayasan disusun sesuai degan standar akuntansikeuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantorYayasan.βββββββββββββββββββββββββββββββββββββPERUBAHAN ANGGARAN DASAR βββββββ-ββββββββββββββ- Pasal 36 βββββββββββββββ1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusanRapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlahPembina.ββββββββββββββββββββββββββββ2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.βββββββ3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.ββββ4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, makadiadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.ββββββββββ5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari Β½ (satu persatu) dari seluruh Pembina.ββββββββββββββββββββ-6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuansuara terbanyak dari jumlah Pembina yag hadir atau yang diwakili.βββββββββββββββββββ Pasal 37 βββββββββββββββ1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akata notaries dan dibuat dalambahasa Indonesia.ββββββββββββββββββββββββ-2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuanYayasan.ββββββββββββββββββββββββββββ3. Perubahan Anggaan Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatanYayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia.ββββββββββββββββββββ4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyakut hal β hal sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia.βββββββββββββββ-5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasandinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.βββββββββββ-βββββββββββ- P E N G G A B U N G A N βββββββββββββββββββββββββ Pasal 38 ββββββββββββββ-1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabung 1 (satu) ataulebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.βββββββββββββββββ2. Penggabungan Yayasan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukandengan memperhatikan :βββββββββββββββββββββ-a. ketidakmampuanYayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukunganYayasan, atau ββββββββββββββββββββββββb. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannyasejenis; atauβββββββββββββββββββββββββc. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatanyang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dankesusilaan.βββββββββββββββββββββββββ-3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepadaPembina.ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ Pasal 39 βββββββββββββββ1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RapatPembina yang dihadiri palingan sedikit ΒΎ (tiga per empat) dari seluruhanggota Pembina, dan disetujui paling sedikit ΒΎ (tiga per empat) dari seluruhjumlah anggota Pembina yang hadir.βββββββββββββββββ2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan dari danyang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.β3. Usul rencana penggabung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkandalam rancangan akata penggabung oleh Pengurus dari Yayasan yang akanmenggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.ββββββ-4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembinamasing-masing Yayasan.βββββββββββββββββββββ-5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam aktapenggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.βββ-6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasilpenggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.βββββ-7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran Dasaryang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajibdisampaikan Kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan aktapenggabungan.βββββββββββββββββββββββββ-ββββββββββββ P E M B U B A R A N βββββββββββ-ββββββββββββββ Pasal 40 βββββββββββββββ-1. Yayasan bubar karena : ββββββββββββββββββββββ-a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalamAnggaran Dasar berakhir;βββββββββββββββββββ-b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapaiatau tidak tercapai ;ββββββββββββββββββββββc. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukuk tetap berdasarkan ββalasan:βββββββββββββββββββββββββββ1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;βββββββ-2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau ββ-
3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utanng setelahpernyataan pailit dicabut.ββββββββββββββββββ-2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan hurufb, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.ββ3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagailikuidator.βββββββββββββββββββββββββββ-4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RapatPembina yang dihadiri paling sedikit ΒΎ (tiga per empat) dari jumlah anggotaPembina dan disetujui paling sedikit ΒΎ (tiga per empat) dari jumlah anggotaPembina yang hadir.ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ- Pasal 41 ββββββββββββββ1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.βββββ-2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluardicantumkan frase βdalam likuidasiβ di belakang nama Yayasan.βββββ-3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan jugamenunjuk likuidator.βββββββββββββββββββββββ4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangundangandi bidang kepailitan.βββββββββββββββββββ5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara,pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, sertapengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.βββββββ6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaanYayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitungsejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan danproses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.βββββ7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paing lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasillikuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.βββββββββ8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitungsejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan PembubaranYayasankepada Pembina.βββββββββββββββββββββ9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksudayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidakdilakukan, mak bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.βββββββββ CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI ββββββββββββββββββ Pasal 42 βββββββββββββββ-1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yangmempunyai maksud dan tuuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.βββ2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapatdiserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang samadenganYayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undangyang berlaku bagi badan hkum tersebut.βββββββββββββββ-3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lainatau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.βββββββββββββββββββββ- PERATURAN PENUTUPβββββββββββββββββββββββββ Pasal 43 βββββββββββββ1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar iniakan diputuskan oleh Rapat Pembina.ββββββββββββββββ-2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 4, Pasal 14 Ayat dan Pasl 25ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,Penguerus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikit :βββββa. Pembina : 1.2.3.4.5.b. Pengurus :ββββββββββββββββββββββββKetua :Sekretaris :Bendahara :c. Pengawas :Anggota : 1.2.3. pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dananggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yangbersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kalidiadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkanpada Instansi yang berwenang.βββββββββββββββββββ-Pengurus Yayasan dan , pegawai Kantor Notaris,bertempat tinggal di Bekasi serta.baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkankekuasaan ini kepada orang ini dikuasakan untuk memohon pengesahandan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yangberwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentukyang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahantersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dandokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakantindakan lain yang mungkin diperlukan.βββββββββββββββ--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas parapenghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris danbertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadapjuga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.βββββββββ-Akta ini diselesaikan para pukul WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).ββββββββββββββββββββ-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.βββββββββββββββ-βββββββββββ DEMIKIANLAH AKTA INI βββββββββ-Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :ββββββββββββββββββ-1.2-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.ββββββββββ--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan parasaksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda-tanganiakata ini.βββββββββββββββββββββββββββββ--Dibuat
TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pengesahan pendirian yayasan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham?
Pengertian Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahakan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat 1).
Permohonan Pengesahan Pendirian Yayasan
Permohonan pengesahan badan hukum yayasan diajukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham RI) dengan melampirkan:
1. Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai,
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,
3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris,
4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (menunggu PP PNBP baru),
5. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).
Permohonan Persetujuan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Pasal 21 ayat 1)
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan diajukan oleh notaris kepada Menkumham RI dengan melampirkan:
1. Salinan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yayasan yang dibubuhi materai,
2. Fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,
3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau Kepala Desa setempat dan dilegalisir notaris,
4. Bukti pembayaran PNBP (menunggu PP PNBP baru),
5. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).
Pemberitahuan Pasal 21 ayat 2
Permohonan diajukan oleh notaris kepada Menkumham RI dengan melampirkan:
1. Salinan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yayasan yang dibubuhi materai
2. Fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,
3. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris,
4. Bukti pembayaran PNBP (menunggu PP PNBP baru),
5. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).
Pemberitahuan Pasal 71 ayat 2
Permohonan diajukan oleh notaris kepada Menkumham RI dengan melampirkan:
1. Salinan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yayasan yang dibubuhi materai,
2. Bukti pendaftaran yayasan pada pengadilan negeri dan surat ijin kegiatan atau operasional dari instansi terkait sebelum tanggal 6 Agustus 2002,
3. Bukti pendaftaran yayasan pada pengadilan negeri dan Tambahan Berita Negara (TBN) sebelum tanggal 6 Agustus 2002,
4. Seluruh dokumen yang terkait dengan yayasan,
5. Fotokopi NPWP atas nama yayasan yang telah dilegalisir notaris,
6. Fotokopi surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat dan dilegalisir notaris,
7. Bukti pembayaran PNBP (menunggu PP PNBP baru),
8. Bukti pembayaran pengumuman dalam TBN (menunggu diterbitkan PP).
Sumber: UU No. 28 Tahun 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) No. C-26.HT.01.10.Tahun 2004 tanggal 06 Desember 2004.
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
Pascasarjana Universitas Surabaya melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan seleksi melalui :
Tes Potensi Akademik (TPA) Tes Substansi Akademik (TSA) ----> (Khusus untuk Magister Psikologi Profesi. Sedangkan khusus
bagi Magister Manajemen dan Magister Akuntansi diperlukan untuk penentuan matrikulasi) Evaluasi Dasar Psikodiagnostik (khusus untuk Magister Psikologi Profesi)
Persyaratan pendaftaran :
Memiliki Ijazah dan Transkrip S1 dari semua jurusan ( Khusus bagi Magister Manajemen dan Magister Akuntansi)
Memiliki Ijazah dan Transkrip yang sama/ sesuai dengan program studi yang dituju (Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Psikologi Profesi dan Magister Farmasi Klinis)
Memiliki Ijazah dan Transkrip Apoteker (Khusus untuk Magister Farmasi Klinis) IPK S1 min 2.75
Tata cara Pendaftaran :
Membeli formulir sesuai dengan harga yang ditentukan di petugas promosi dan informasi
Petugas promosi dan informasi memberi kwitansi sesuai dengan harga formulir Pendaftar mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa, form yang telah diisi dikembalikan ke
petugas promosi dan informasi dengan dilengkapi persyaratan administratif yang berupa : o formulir biodatao fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisiro surat rekomendasi dari dosen (bagi lulusan S1) atau atasan (bagi yang sudah bekerja)o pasfoto 3x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 4 lembaro surat ijin dan persyaratan kesanggupan menanggung beban program bagi peserta yang
ditugaskan oleh instansi
Pembelian formulir dilakukan di :Sekretariat PascasarjanaGedung Pascasarjana Lantai 2 , Jl. Raya Kalirungkut β SurabayaTelp. 2981190, Fax. 2981191 (Setiap jam kerja)Jam Kerja : Senin β Jumat (Pukul 10.00 β 18.00) Sabtu (Pukul 08.30 β 12.00)