analisis perkembangan sit sektoral, nasional dan internasional

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP-FMN) ke-VI 1-5 September 2013

Tulus Mengabdi Pada Rakyat, Jujur dan Percaya pada Kenyataan Objektif dan, Bekerja secara Sistematis, Efektif dan Fleksibel berdasarkan perkembangan setiap keadaan.

Analisis Perkembangan Situasi Sektoral, Nasional dan Internasional

2 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013

Analisis Perkembangan Situasi Sektoral, Nasional dan Internasional

Pleno VI Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Mahasiswa Nasional

(FMN)

1-5 September 2013

BAGIAN I

Penilaian Terhadap Situasi Internasional

(Perkembangan situasi krisis umum Imperialisme)

“Kian kroposnya Imperialisme dan Meningkatnya Penderitaan Rakyat”

Penandatanganan (Signing) berbagai perjanjian dan kerjasama antar negara, kawasan

maupun global, kisruh politik dengan berbagai gejolak, hingga perang dan agresi terus

mewarnai perkembangan dunia, tak pelik terus memperhebat derita bagi rakyat

diseleruh dunia. Seluruh peristiwa tersebut kian nyata mencerminkan kegusaran

Imperialisme dalam menyelesaikan deritanya atas krisis yang semakin hebat

menyerang pertahanannya yang semakin lapuk dan terus mengeropos.

Negara-negara berkembang yang dipimpin oleh Rezim Nasionalis dan tak sudi

kedaulatannya dihegemoni dan di Intervensi oleh bangsa lain utamanya oleh

Imperialisme, terus menjadi sasaran provokasi hingga Agresi militer oleh imperialism.

Sementara itu, di Negara-negara jajahan dan setengah jajahan yang dipimpin oleh rezim

komprador terus dijaga dan dipertahankan sebagai lumbung penyedia bahan mentah

dan berbagai sumber profit berlimpah bagi Imperialisme. Demikian halnya dengan

Indonesia yang sampai saat ini telah dijadikan sebagai salah satu Negara penopang

utama kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan bagi Imperialisme baik di

Indonesia sendiri maupun di kawasan Asia secara umum.

Kenyataan-kenyatan tersebut kian memperterang bahwa resesi ekonomi yang terus

datang secara bergelombang melanda Amerika Serikat dan zona Eropa saat ini tidak


akan dapat diatasi tanpa menciptakan pengangguran dan kemiskinan baru, tanpa

melahirkan penindasan dan penghisapan baru terhadap seluruh lapisan rakyat pekerja

di negeri imperialis itu sendiri, dan melipat-gandakan penindasan dan penghisapan

terhadap rakyat tertindas dan terhisap di seluruh dunia, utamanya di negeri-negeri

setengah jajahan dan setengah feodal.

Sejak krisis finansial yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008, Amerika Serikat

dan Zona Eropa terus tenggelam dalam resesi yang berkepanjangan. Industri dalam

negerinya mengalami pengurangan produksi drastis, bahan baku menumpuk, mesin

dan peralatan dan sementara uang hanya bisa ditanamkan dalam produk turunan

keuangan yang sangat spekulatif karena tidak terhubung dan bersandar pada produksi

barang dagangan. Gelombang pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah,

penghapusan subsidi dan jaminan sosial datang bersamaan dengan naiknya pajak, biaya

kesehatan, pendidikan, naiknya harga bahan kebutuhan pokok.

Sekali lagi dan lagi, para pemimpin negeri imperialis di bawah impinan imperialisme

tunggal Amerika Serikat menunjukkan karakter reaksionernya yang anti klas buruh dan

anti demokrasi sekaligus pembela sejati sistem oligarki keuangan. Pemerintahan

Barrack Obama mengambil jalan menguras keuangan negara dan dana publik lainnya,

dengan kebijakan bail-outnya untuk membantu oligarki keuangan yang terang-terangan

telah merampas kekayaan rakyat dari seluruh dunia. Tidak hanya itu, dengan tidak tahu

malu Barrack Obama menjadi salesman bagi perusahaan besar persenjataan, pesawat

terbang, pertambangan dan berbagai jenis peralatan berteknologi canggih yang

mengalami over-produksi dan mendesakkan penjualannya melalui perjanjian

multilateral dan bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia. Dalam waktu

bersamaan, dana milyaran dollar dipergunakan untuk membiayai pembangunan

pangkalan militer baru seperti U.S African Command dan operasi militer di berbagai

negara Afrika, Amerika Latin dan Asia.

Situasi ini telah membangkitkan perlawanan luas dan keras dari klas buruh dan

berbagai lapisan kelas pekerja di Amerika Serikat. Salah-satu mobilisasi paling populer


yang dapat bertahan dalam waktu cukup lama adalah kampanye anti Wall Street yang

terkenal dengan nama “Occupy Wall Street”. Dalam waktu cepat gerakan ini segera

menjalar ke seluruh negeri imperialis lainnya di Eropa dan, menjadi inspirasi gerakan

buruh dan rakyat disektor lainnya di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.

Seluruh pemerintahan di Eropa mendapatkan serangan yang militan dari klas buruh

dan seluruh klas pekerja di negerinya masing-masing.

Faktanya, setiap pertemuan G-8, G-20 maupun pertemuan-pertemuan general yang di

organisir melalui instrument imperialism lainnya seperti Organisasi perdagangan dunia

(WTO) selalui dikepung oleh ribuan massa klas buruh dan rakyat disektor lainnya.

Demikian juga dengan berbagai kebijakannya untuk menjalankan operasi militer, terus

mendapatkan tentangan keras. Rakyat Amerika, utamanya klas buruh dan lapisan klas

pekerjanya, menyadari kebencian dunia terhadap AS disebabkan oleh tindasan dan

penghisapan yang dilakukan oleh pemerintahan reaksioner yang mengabdi pada

kepentingan borjuasi besar monopoli AS, dan ini adalah terorisme sesungguhnya yang

harus diperangi.

Di zona Eropa, hal serupa berlangsung dan bahkan lebih parah. Lilitan utang yang terus

menggelembung karena produksi yang mengalami over-produksi memaksa

pemerintahan reaksi terus menambah utang baru melalui penerbitan obligasi dan

berbagai surat utang lainnya. Perluasan pasar barang produksi dan jasa keuangan

negara-negara Eropa sangat bergantung pada “kebaikan hati” Amerika Serikat yang

bersedia menampung barang dagangannya, dan membagi pasar di negeri-negeri SJSF

yang didominasi oleh AS. Negara-negara utama Eropa hanya mendapat bagian “super-

profit” apabila mendukung kebijakan luar negeri AS seperti tetap mempertahankan

pangkalan militer AS, ambil bagian langsung dalam perang melawan terorisme dan

penggulingan pemerintahan anti-AS di berbagai negeri.

Sementara negara Eropa kecil lainnya hanya akan mendapat “bagian” apabila bersedia

membuka dirinya bagi pangkalan militer baru AS, menerapkan demokrasi ala AS,

membuka pasar dan investasi dalam negerinya bagi kepentingan AS. Karenanya,


gerakan massa di Eropa selain menggempur kebijakan dan berupaya menggulingkan

pemerintahan korup di negerinya, juga secara langsung menyerang dominasi Amerika

Serikat atas negerinya. Gerakan klas buruh di Yunani, Spanyol, Jerman, Italia dan

Perancis tanpa ragu-ragu menjadikan institusi keuangan dan perusahaan AS sebagai

sasaran utamanya.

Bagaimana pun, Amerika Serikat tetap menjadi imperialisme nomor satu dan tunggal

tanpa kekuatan tandingan yang sepadan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya

untuk melaksanakan berbagai tindakan unilateral termasuk mengisolasi dan

menyerang negeri lainnya tanpa persetujuan negeri-negeri lainnya melalui Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) karena kemampuan militernya yang sangat besar di seluruh

negeri dan, kedudukannya sebagai pimpinan NATO, serta kebergantungan yang dalam

negeri imperialis lainnya pada kapital AS yang secara aktual dipimpin dan dimobilisir

melalui organisasi multilateral seperti G-8, WTO dan institusi keuangan seperti Bank

Dunia dan IMF.

Kontradiksi antar negeri AS dengan Imperialis utama di Eropa akan menajam apabila

krisis di negeri Eropa lainnya sudah sedemikian mematikan, dan AS tidak bersedia

membantu dan berbagi pasar dengan negeri-negeri tersebut. Akan tetapi faktor

penentunya adalah besar dan menguatnya gerakan massa menggulingkan rezim pro-AS

di negeri tersebut dengan tuntutan anti perang yang dilancarkan AS di seluruh dunia

menguat dan menajam.

Saat ini, Rusia adalah negeri imperialis yang memiliki potensi menjadi pengganggu

utama dominasi AS di Eropa, khususnya Eropa Timur dan negeri-negeri eks. Uni-Sovyet.

Rusia cukup aktif menggalang berbagai negeri untuk membangun persekutuan militer

dan ekonomi melalui Shanghai Cooperative Organization (SCO) yang dibangun

bersama-sama dengan China dan berusaha membangun kembali détente militer dengan

negeri eks Uni-Sovyet dan eks anggota Pakta Warsawa, juga belakangan ini berusaha

kembali membangun pangkalan militer di Kuba. Akan tetapi kedudukan militer,

perkembangan teknologi perang dan terlebih kekuatan ekonomi Rusia masih jauh


dibandingkan dengan AS. Sehingga, posisi Rusia saat ini masih relatif defensif dan hanya

berusaha mempertahankan kepentingannya sendiri di berbagai belahan dunia.

China adalah negeri paling sering diekspos baik oleh AS sendiri maupun oleh berbagai

negeri lainnya sebagai penantang dominasi AS yang serius. Bahkan AS secara tahunan

membuat laporan lengkap kepada Kongres AS tentang perkembangan ekonomi, politik

dan militer China, utamanya mengenai pengeluaran militernya. Penggunaan dan

pengumpulan energi fosil dalam jumlah besar dari seluruh dunia dan perkembangan

industri logam di China mengundang kecurigaan besar AS bahwa China sedang

mengadakan “proyek terselubung” untuk mengembangkan kemampuan militer dan

persenjataannya secara besar-besaran, khususnya kapal induk, pesaway tempur,

senjata nuklir, rudal balistik dan satelit luar angkasa berjangkauan luas.

Perkembangan ekonomi China dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sangat tinggi di

tengah krisis yang parah juga menjadi perhatian utama dan menambah dalam ilusi

tentang China. Aliansinya dengan Rusia membangun persekutuan ekonomi dalam

rangka menangani krisis dan, keaktifan China dalam penanganan konflik diseluruh

dunia menambah derajat ilusi tersebut. Kenyataan tersebut tidak sepenuhnya salah,

akan tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah perekonomian China telah

terintegrasi dalam perekonomian dunia kapitalis yang didominasi Amerika Serikat

dengan berbagai kekhususan yang membuatnya lebih bisa bertahan dalam krisis

dibandingkan dengan negeri imperialis lainnya.

Berbagai ilusi yang dibangun AS atas China dan gelagat yang ditunjukkan oleh Rusia dan

Aliansi yang dibangunnya, menunjukkan bahwa Imperialisme AS sudah sangat

mengkhawatirkan munculnya suatu kekuatan baru (selain gerakan perlawanan rakyat)

yang siap menantangnya. Karenanya, saat ini China menjadi “hantu bikinan AS” untuk

mendapatkan legitimasi menempatkan kekuatan militernya, khususnya di Asia,

walaupun jelas secara ekonomi, China bukanlah kekuatan sebanding dengan AS, bahkan

hingga puluhan tahun mendatang sekalipun, terkecuali pemerintahan China yang lahir

berikutnya adalah pemerintah ultra-kanan yang akan mendorong agresi militer


terhadap beberapa negara untuk mendapatkan wilayah politik dan pasar baru. Bahkan

dalam banyak hal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di China telah memberikan

“super-profit” sangat besar bagi Amerika Serikat mengingat penanam kapital yang

sangat besar dari perusahaan trans-nasional AS seperti Ford dan Microsoft di China.

Sebagai penyebab atas segala petaka dimuka bumi, Imperialisme juga terus

mengendalikan boneka-boneka ciptaannya diseluruh negara berkembang dan

bergantung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanananya dengan membuka kian

lebar jalan penghisapannya terhadap rakyat. Bahkan dengan tameng “kerjasama militer

dan perang melawan terorisme”, Imperialis AS terus memperluas dan memperbesar

sekutunya dan memaksa negara-negara bergantung yang berada dibawah dominasinya

untuk ikut ambil bagian dan menjadi pendukungnya, tak hanya kekuatan militer namun

juga sebagai penguat legitimasinya dimata dunia untuk melakukan Infasi dan agresi

terhadap Negara-negara yang tak sudi untuk di Intervensi.

Selain dengan skema-skema brutalnya tersebut, Imperialisme juga terus berupaya

menstabilkan kerjasama bilateral dan multilateralnya dengan mengintensifkan

konsolidasi dan merumuskan formulasi-formulasi kebijakan baru yang akan

dipaksakan. Terang bahwa, tak hanya mempersolid G-8, memperluas dan

mengoptimalkan peran G-20 dan mempersolek kembali kerjasama-kerjasama

multilateralnya (Global dan Regional) dengan berbagai kebijakan liberalisasi yang

dipoles seolah-olah sebagai usaha nyata untuk memperbaiki penghidupan Rakyat.

Kenyataannya, MDGs yang dilahirkan untuk menjawab krisis dan meluasnya gerakan

anti globalisasi pada tahun 1990an, terus dipaksakan sebagai blue print program jangka

panjang seluruh Negeri dibawah payung PBB.

Demikian pula dengan WTO yang telah mengalami kegagalan demi kegagalan, bahkan

deadlock (Kebuntuan) di Internalnya sendiri dan dengan berbagai tentangan yang

dihadapi dalam setiap pertemuannya, sebagai satu-satunya organisasi perdagangan

dunia yang mengikat bagi negara-negara anggotanya, kini terus dipromosikan untuk

memassifkan liberalisasi perdagangan diseluruh Negeri. Tiada lain pada kerjasama


lainnya, seperti APEC, ASEAN, EAS, ASEM dan berbagai kerjasama multilateral lainnya,

secara penuh diorientasikan untuk memperluas dominasi dan Intervensi Imperialisme,

utamanya untuk memaksa negara-negara bergantung lainnya ikut bertanggungjawab

atas krisisnya yang kian mematikan.

Karena itu musuh utama bagi Amerika Serikat dewasa ini adalah persekutuan seluruh

rakyat tertindas dan terhisap seluruh dunia serta bangsa-bangsa yang ingin

membebaskan dirinya dari dominasi Amerika Serikat. Prasyarat persatuan rakyat

tertindas dan terhisap di seluruh dunia untuk menggempur kedudukan AS sebagai

imperialisme nomor satu dan tunggal di seluruh dunia telah terbuka kian lebar dengan

gelombang resesi yang terus menajam di Amerika Serikat sendiri dan menyebar-luas di

seluruh negeri Eropa Barat dan akan berlangsung relatif lama.

Dalam waktu yang sama, gempuran terhadap dominasi AS di negeri SJSF melalui

gerakan massa yang terus meluas dan massif dengan militansi yang terus meningkat

melawan perampasan atas haknya dan menuntut pemenuhan atas hak sosial, ekonomi,

politik dan kebudayaan. Potensi akan peningkatan kuantitas dan kualitas gerakan

tersebut terbuka lebar dengan semakin berlipat-gandanya penderitaan terhadap massa

luas. Skema imperialisme AS yang semakin terang-terangan merampas kedaulatan

bangsa dan kebebasan rakyat dan pemerintahan negerinya mengabdi sepenuhnya pada

kebijakan imperialisme tersebut, membuat rakyat semakin tidak memiliki pilihan lain

kecuali bergabung dengan barisan progressif dan melancarkan perjuangan bersama

dengan kuantitas dan kualitas yang terus meningkat setahap demi tahap.

Bagaimanapun, skema utama imperialisme AS agar tetap dapat mempertahankan

kepemimpinannya dan meredam pertentangan antar negeri imperialis adalah

mendesak dan mempercepat kebijakan neo-liberal di negeri sjsf melalui kerjasama

multilateral dan bilateral, bahkan bila perlu dengan penggulingan pemerintahan boneka

yang tidak efektif serta pemerintahan anti-imperialis. Sejauh ini seluruh negeri

imperialis “bersedia” menerima skema ini dan berusaha bergandengan tangan atau

saling berbagi satu-sama lain, meskipun secara terang-terangan muncul pertentangan


sekunder karena masing-masing negeri imperialis berusaha mengedepankan

kepentingan untuk melindungi industri dan pasar domestiknya masing-masing.

Hingga pertemuan G-8 yang telah diperluas yaitu G-20 di Los Cabos, Mexico, seluruh

negeri imperialis berusaha untuk bekerjasama menangani resesi Eropa dengan

memobilisasi dana talangan bagi International Monetary fund (IMF) dari negeri-negeri

setengah jajahan. Mereka berhasil dipersatukan dalam kekhawatiran yang sama bahwa

resesi ini akan sangat berbahaya bila menggempur “institusi finans dan pasar Amerika”

yang selama ini menjadi andalan atau dewa penyelamat sekaligus benteng terakhir

sistem imperialisme di dunia. Kedua, mereka bersepakat, bagaimana pun krisis ini tidak

akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek dan mereka membutuhkan sumber hidup

selama krisis ini berlangsung, dan satu-satunya sumber hidup selain kapital raksasa

Amerika Serikat, adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh produksi dan pasar

yang terbuka dan berkelanjutan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.

Karena itu, seluruh negeri imperialis dalam pertemuan G-8 dan G-20 yang terakhir (Juli

2012) tetap menjaga komitmen bersama untuk saling bekerjasama di bawah pimpinan

AS memelihara dan mendorong kebijakan neo-liberal di negeri SJSF, memelihara

pertumbuhan ekonomi agar dapat “bersama-sama” memperoleh super-profit. Dalam

waktu bersamaan, Imperialisme juga terus mempromosikan demokrasi palsu untuk

menumpulkan perjuangan rakyat dan menggunakan cara militer untuk menggulingkan

pemerintahan yang tidak efektif dan tidak mendukung skema penanganan resesi ini di

bawah pedoman Counter-Insurgency (COIN) Amerika Serikat.

Bagi rakyat tertindas dan terhisap yang berharap lahirnya kebebasan dan demokrasi

sejati, skema imperialisme ini menjadi batu sandungannya yang terbesar. Sistem yang

menindas dan menghisap di negerinya masing-masing akan dikawal dengan kuat oleh

imperialisme AS dan sekutunya. Akan tetapi bila organisasi massa rakyat di seluruh

negeri dapat mengemban tugas perjuangannya dengan tepat dan konsisten di bawah

bendera Demokratis Nasional (di Negara-negara SJSF) dan Anti Imperialisme (diseluruh


Negeri), maka dominasi Amerika Serikat dapat dikeroposkan setahap demi setahap dan

selanjutnya dihancurkan sama sekali.

Seluruh gerakan rakyat melalui organisasinya harus mampu mengambil keuntungan

dari keadaan resesi ini untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat dan memperluas

kepemimpinannya secara langsung atas gerakan progressif yang intensif melalui

berbagai bentuk perjuangan legal demokratis yang luas dan efektif. Menyerahkan

kepemimpinan gerakan massa yang intensif kepada kalangan reformis dan opportunis

yang hanya mengandalkan “bahkan cenderung memanfaatkan” gerakan-gerakan

sporadis dan spontanitet ataupun unsur-unsur parasit didalam organisasi yang sarat

dengan subjektifisme dan liberalisme hanya akan menyebabkan perpecahan yang

berkelanjutan di kalangan rakyat menjadi grup-grup kecil yang eksklusif dan gerakan

teror. Akibatnya, gerakan massa rakyat sejati yang progressif dan militan, baik di

Negeri-negeri imperialis maupun di Negeri-negeri SJSF tidak akan dapat terhubung erat

dan saling mendukung satu sama lain.

Di negeri SJSF, gerakan rakyat harus berusaha keras mengambil keuntungan sebesar-

besarnya dengan memperkuat kepemimpinan politik, mengembangkan perjuangan

yang progressif dan militan, meluaskan basis massanya di bawah garis anti

imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalisme birokrat sehingga dapat

memobilisasi massa seluas-luasnya untuk menggempur pemerintahan boneka di

negerinya masing-masing. Seluruh gerakan massa rakyat progressif di negeri SJSF harus

saling membantu memajukan perjuangan di masing-masing negeri atas prinsip

persatuan dan solidaritas perjuangan Internasional yang kuat. Kerjasama antar

organisasi dan gerakan progressif untuk memperkuat dan memperluas front anti-

imperialis berbagai klas, sector dan golongan berskala dunia sangat dibutuhkan. Front

ini akan sangat bergunan untuk memukul imperialis di negeri induknya secara langsung

dan mendukung penghancuran dominasi imperialisme melalui perpanjangan tangannya

(Borjuasi besar komprador, Tuan Tanah Besar dan Kapitalisme Birorat) di negeri

setengah jajahan dan setengah feodal.


BAGIAN II

Perkembangan Situasi Dalam Negeri

“Indonesia dibalik Ilusi Kekuatan ketiga Ekonomi Dunia”

Periode kedua pemerintahan SBY adalah periode penjarahan habis-habisan terhadap

kedaulatan dan kekayaan bangsa, serta kebebasan rakyat Indonesia. Melalui kunjungan

Barack Obama di akhir tahun 2010 lalu, pemerintah RI dan AS telah memformalisasi

“Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-AS (US-Indo Comprehensive Partnership)”

yang meliputi seluruh bidang. Perjanjian ini memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi

dominasi imperialis AS di Indonesia paska jatuhnya Suharto, sekaligus menempatkan

Indonesia sebagai “partner utama” AS di kawasan Asia.

Dibawah skema ini, kedua pihak membentuk sebuah badan eksekutif, yakni “U.S.-

Indonesia Comprehensive Partnership Joint Commission” sebagai komisi-komisi

bersama disetiap bidang secara khusus yang bertugas membuat rencana baru untuk

memastikan berbagai kesepakatan culas dalam lapangan ekonomi, politik-militer dan

kebudayaan tersebut berjalan. Perjanjian tersebut pada dasarnya, adalah akumulasi

dari serangkaian usaha AS yang telah dijalankan sejak pemerintahan BJ. Habibie,

Abdurrahman wahid dan Megawati Sukarno Putri untuk memperkuat kembali dominasi

penjajahan atas Indonesia.

Dibawah kuasa rezim penghamba Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah

Indonesia terus menipu rakyat, seolah-olah bekerja dengan sungguh-sungguh

mengurangi penderitaan rakyat. Kenyataannya, mereka terus merampas seluruh

kekayaan sumberdaya (Alam dan Manusia) Indonesia, dengan mendukung seluruh

skema dari kebijakan Imperialis di Indonesia dan dominasinya di seluruh dunia.

Seluruh kebijakan dan program utama yang dijalankan oleh pemerintah SBY, tidak

dapat dipisahkan dengan kebijakan utama Imperialis AS untuk mendominasi

dilapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan Indonesia.


Pada quartel kedua tahun 2012 lalu, setelah pertemuan G-20 di Los Cabos, Mexico dan

pertemuan Rio+20 UN Sustainable Development, Presiden SBY mengumumkan

keprihatinan dan kekhawatiranya atas krisis di Amerika Serikat dan Zona Eropa,

“Membantu Amerika Serikat dan Eropa keluar dari krisis adalah tanggung jawab

bersama”, ungkapnya. Pernyataan tersebut kemudian telah ditindak lanjuti dengan

pemberian bantuan kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar U.S $ 1 Milyar

yang diambil dari cadangan devisa negara.

Pengumuman dan pemberian bantuan tersebut adalah keputusan yang sangat

memalukan dan melukai hati rakyat luas, karena saat itu pemerintah baru saja

mengeluhkan beban subsidi bahan bakar yang besar dan menguras anggaran negara

dan mengumukan rencana kenaikan harga bahan bakar (BBM). Melalui pertemuan yang

sama, SBY juga mengumumkan keprihatinannya atas tindakan pemerintahan Suriah

membunuh gerakan oposisi dan mendukung upaya Rusia mengadakan pembicaraan

dengan Al Asad ditengah pembunuhan serupa berlangsung massif di Papua, di tengah

perkebunan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dibawah ikatan kerjasama bilateral komprehensif yang telah ditandantanganinya,

Indonesia telah terikat semakin kokoh. Seluruh perjanjian dan kerjasama multilateral,

baik yang skala global maupun regional sebelum-sebelumnya yang masih berjalan

hingga sekarang telah diintegrasikan secara penuh didalamnya. Skema bilateral

tersbeut, telah menjadi skema khusus untuk memaksimalkan peran Indonesia untuk

memperkokoh dan memperluas dominasi Imperialisme, baik didalam Negeri, kawasan

hingga ditingkat global. Selain SBY yang diciptakan menjadi Icon bagi Imperialis,

Indonesia sekaligus dijadikan sebagai Negara percontohan atas demokrasi “palsu” ala

AS. Bahkan secara Ekonomi, Indonesia terus digadang-gadang menjadi negara kekuatan

ekonomi baru dunia.

Hal tersebut, secara khusus tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus

mengelabui tuan Imperialisnya melalui sulapan-sulapan angka yang menunjukkan

pertumbuhan ekonomi, perkembangan manusia hingga kestabilan politik dalam negeri,


agar tetap mendapatkan perhatian dan tetap menjadi prioritas kucuran hibah, investasi

dan hutang dari sang tuan. Karenanya, diatas penderitaan rakyat yang kian tak

terperikan, pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang

berbanding terbalik dengan kenyataan hidup rakyat.

Pada tahun 2012 lalu, pemerintah Indonesia mengummkan pertumbuhan ekonomi

Indonesia mencapai 6%, kemudian meningkat pada awal tahun 2013 menjadi 6,3%.

Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan penggelembungan angka

Produk Domestik Bruto (PDB) hingga dua kali lipat, me-Mark-up angka pendapatan per

kapita hingga US$ 3000.00 per tahun, pertumbuhan demokrasi yang dinamis dan, terus

menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara teratur. Sulapan-sulapan

angka tersebut adalah permainan yang terus dimainkan oleh SBY dihadapan sang tuan

(Imperialis) dan dihadapan seluruh Rakyat. SBY bahkan tanpa malu mengklaim

pertumbuhan yang sarat dengan angka siluman tersebut sebagai prestasi dalam

pemerintahannya.

Sebagai negara bergantung yang dipimpin oleh rezim penghamba dan rakus,

pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk tetap mendapat kucuran hibah,

Investasi bahkan utang dari imperialisme. Karenanya, pemerintah Indonesia melalui

lembaga risetnya (Badan Pusat Statistik/BPS) memoles laporan pencapaiannya atas

tujuan-tujuan pembangunan millenium perserikatan bangsa-bangsa (United Nations

Millenium Development Goals/MDGs) terkait dengan 8 (delapan) tujuan

pembangunannya, yang ditujukan (sekali lagi) hanya untuk terus memperlancar arus

investasi dan hutang, hal tersebut salah satunya dalam merebut program fantastis

Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact bernilai US $. 600 Juta yang juga

masih dalam kerangka pencapaian MDGs hingga 2015 mendatang.

Dibawah skema ini, dengan isu bersama atas nama pembangunan “untuk memelihara

pertumbuhan ekonomi dan memerangi kemiskinan”, MDGs sejak disepakati pada tahun

2000, telah diintegrasikan kedalam program pembangunan Indonesia yang

diformulasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Artinya bahwa,


seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini bersumber dari

Ide dan kepentingan Imperialis melalui PBB yang didominasi dan dikontrol lansung

oleh Imperialisme AS.

Jikapun hari ini pemerintah dapat mengelabui tuan Imperialisnya atas sulapan data

tersebut, namun tidak bagi rakyat. Teriak kemarahan kaum buruh yang dirampas upah

dan kebebasannya berserikat, kemarahan kaum tani yang dirampas tanah dan

nyawanya dan, teriakan kaum intelektual yang dibungkam untuk bicara, pelan namum

pasti akan semakin melelehkan kosmetik penutup borok di wajah pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono. Demikian pula kosmetik yang membungkus kebusukannya

mengumbar demokrasi palsu yang korup dan fasis, akan segera luntur oleh keringat dan

darah rakyat.

Faktanya, upah buruh diperkotaan dan pertambangan besar di pedalaman tidak hanya

dirampas oleh pengusaha dan pemerintah (melalui pajak penghasilan dan premi

jaminan sosial) didalam pabrik. Keluarga kaum tani dipedesaan mengalami peningkatan

defisit pendapatan yang mematikan akibat dari semakin terintegrasinya kaum tani

dengan ekonomi komoditas monopoli (cash-economy) dan, semakin melemahnya

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (self-sufficient economy). Demikian

pula bagi berbagai lapisan borjuasi kecil, sector dan golongan rakyat lainnya berada

dalam kesulitan besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama

mereka yang bergantung pada produksi dan perdagangan kecil.

Dalam keadaan krisis yang akut seperti sekarang, upah buruh yang sangat minim,

meningkatnya defisit pendapatan kaum tani serta penghasilan rakyat disektor lainnya

yang tidak menentu, semua disapu habis oleh gelombang kenaikan harga kebutuhan

pokok yang terus menajam. Dengan demikian, pemangkasan berbagai subsidi publik,

seperti bahan bakar minyak, listrik, dan naiknya biaya kesehatan dan sekolah

menempatkan mereka di ujung tanduk kemelaratan. Ironisnya, selama hampir dua

periode pemerintahannya, SBY menutup mata dan telinga pada keadaan ini. Ia lebih

suka membuai dirinya sendiri dengan pujian selangit dari Amerika Serikat dan negeri


imperialis lainnya berkat loyalitasnya yang tanpa batas dalam menjalankan berbagai

skema dan kebijakan ekonomi serta mengadopsi sistem politik dan demokrasi palsu

imperialis.

Berbagai skema kebijakan ekonomi dan keuangan imperialis yang lama dan yang baru

melenggang mulus menjadi kebijakan dan regulasi negara dan mendominasi kehidupan

seluruh rakyat. Sistem demokrasi palsu dengan berbagai organ politik negara-nya

sejauh ini masih dapat memanipulasi dan meredam perjuangan dan tuntutan rakyat.

Berbagai tuntutan mendesak rakyat untuk memperbaiki kehidupannya sehari-hari

sukses didominasi oleh berbagai pertentangan antar klas yang berkuasa, sehingga tidak

menjadi perhatian utama dan tidak satupun yang diselesaikan.

Sementara ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Mahkamah Konstitusi

(MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Ombudsmen, Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) dan berbagai lembaga serupa sukses menjadi tameng, sekaligus kanal

dan kolam raksasa dimana seluruh tuntutan dan perjuangan rakyat diendapkan.

Seluruh rakyat tentunya tahu, bahwa seluruh organ negara tersebut sengaja diciptakan

menjadi tameng bagi tuntutan rakyat agar tidak menerjang langsung ke muka presiden,

para menteri, gubernur, bupati, TNI, kepolisian RI, pengadilan dan kejaksaan

negara dan demi menyelamatkan kepentingan imperialis, borjuasi komprador dan tuan

tanah besar yang dilayaninya. Mereka terus bekeja bersama-sama menindas, menghina

dan mengecilkan arti gerakan massa.

Berbagai klik reaksioner yang berada diluar dan juga didalam organ kekuasaan politik

negara tetap bersaing satu sama lain untuk menjadi antek nomor satu imperialis

tunggal Amerika Serikat di Indonesia. Namun demikian, dengan posisi yang masih

relatif lemah, klik-klik reaksioner diluar partai penguasa saat ini, hanya mempersoalkan

“perhatian dan pembagian yang adil” dari Presiden SBY sebagai imbalan atas jerih

payahnya menjadi sasaran pukul gerakan massa anti pemerintah. Mereka telah

merelakan diri dan partainya menjadi sasaran demi membela kewibawaan


pemerintahan SBY. Karenanya mereka hanya menuntut agar Presiden SBY tidak

mengancam anggota klik dan partainya dengan tuntutan hukum atau setidaknya terus

mendapatkan bagian proyek baru dari pemerintah atau kedudukan yang strategis

dalam pemerintahan.

Selain upaya-upaya lansung dari pemerintah Indonesia yang memainkan muslihatnya

atas pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka penganggguran dan kemiskinan,

agar tetap menghambat dan membendung perlawanan rakyat, Imperialisme AS

bergandengan erat dengan imperialis lainnya bekerja bersama membantu dan menjaga

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia, kawasan ASEAN, dan Asia Pasifik agar

tetap mendapat super-profit untuk mengganti kerugian atas pertumbuhan ekonomi

yang stagnan di negerinya sendiri dan zona Eropa.

Bank-bank besar monopoli seperti Golden Sach, City Bank, Bank of America, Merril

Lynch diarahkan agar terus mengekspor kapitalnya untuk membantu perkebunan-

perkebunan besar monopoli milik Sinar Mas Group, Golden Eagle, Wilmar dan

mendorong privatisasi perkebunan-perkebunan negara baik PTPN, Perhutani maupun

Inhutani. Skema ini dipadukan melalui program aksi yang dirancang berdasarkan

“Kesepakatan Kerjasama Bilateral Komprehensif Indo-AS” yaitu: U.S.-Indonesia Trade

and Investment Framework Agreement (TIFA), USAID-Economic Growth Assistance

Program, New Overseas Private Investment Corporation (OPIC) Agreement.

Setelah mendominasi tambang minyak, gas dan mineral Indonesia dengan keuntungan

yang melimpah selama puluhan tahun, kini imperialisme AS sangat berambisi untuk

menguasai seluruh pertambangan panas bumi di Indonesia, khususnya melalui

perusahaan seperti Chevron Pasific dan General Electric. Eksplorasi dan penggunaan

energi panas bumi di Indonesia dibungkus dengan kedok Clean Development Mechanism

(CDM) dan dalam rangka membangun sumber energi terbarukan dan berkelanjutan.

Melalui program ini, AS telah memastikan keuntungan awal yang akan diraih,

setidaknya mencapai US $ 433 juta hanya dari mengekspor peralatan dan jasa, belum

termasuk tenaga kerja dan keuntungan pra-operasi.


Keuntungan lainnya dari pertambangan panas bumi ini, Amerika Serikat dapat

menggerakkan industri dan menjual peralatan pembangkit dan berbagai peralatan

listrik baru “pro-lingkungan” ke Indonesia. Usaha ini dioperasikan secara sistematis

melalui USTDA’s Geothermal Development Initiative yang dibangun di Jawa Barat dan

Halmahera sebagai pilot utamanya, kemudian hasil dari proyek ini akan kembali dijual

ke bangsa dan rakyat Indonesia dengan harga yang sangat mahal.

Lebih dari separuh dana US $ 600 juta dari Millennium Challenge Corporation (MCC)

Compact dipergunakan untuk proyek AS di Indonesia dengan judul Green Prosperity

Project untuk membangun sumber energi alternatif terbarukan dan manajemen

sumber daya alam. Skema baru ini, oleh Amerika Serikat disebut dengan nama yang

sangat ilusif “green economy”, yakni sebuah bungkus yang rapi untuk menutupi skema

ekploitasi sumber daya alam berkedok penanganan iklim dan penyelamatan

lingkungan. Targetnya, pertama, adalah produksi mesin dan berbagai peralatan baru

untuk dapat menggerakkan kembali mesin industri dalam negerinya yang terancam

rusak serta aktivitas riset yang stagnan. Kedua, adalah ekspor kapital dalam rangka

perdagangan karbon. Ketiga, untuk memperkuat perampasan dan monopoli tanah

dimana para tuan tanah besar Indonesia dapat mengklaim perkebunan sawit dan

kayunya adalah bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penampung karbon

dalam jumlah besar.

Untuk membungkus seluruh misi jahatnya, maka Amerika Serikat “terpaksa berpura-

pura menunjukkan komitmentnya” pada upaya penyelamatan lingkungan dengan

mendorong negara miskin menjaga hutannya melalui berbagai program seperti

Tropical Forest Conservation Act (TFCA), yakni kebijakan konservasi hutan trofis.

Kemudian pendirian Indonesian Climate Change Center dan merancang program

seperti Climate Change Center dan program seperti SOLUSI (Science, Oceans, Land

Use, Society and Innovation).


Seluruh program tersebut telah merampas tanah-tanah rakyat dan harta kekayaan serta

mengusir berbagai suku bangsa minoritas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan

Papua dengan berpura mengadopsi prinsip “Prior, Inform and consent”. Dana adaptasi

dan mitigasi iklim dengan kedok Reduction Emission from Deforestation and

Degradation (REDD) dengan licik dipergunakan oleh Bank Dunia untuk mempercepat

pelaksanaan kebijakan neo-liberal dan Structural Ajustment Programs (SAPs) sebagai

syarat pembiayaan iklim dan bisnis karbon. Skema ini memberikan legitimasi bagi

perusahaan besar monopoli di Amerika Serikat untuk menghindari kewajiban

pengurangan penggunaan energi fosil dan pengurangan gas rumah kaca.

Selanjutnya dalam aspek keamanan, sejak penandatangan “Kerjasama Bilateral

Komprehensif” tersebut seluruh kerjasama militer yang sempat dijalankan secara

terselubung sejak ekspose besar-besaran pembunuhan massal oleh TNI, khususnya

Kostrad dan KOPASSUS di Timor Timur, kerjasama militer Indonesia dan AS kembali

dilakukan secara intensif, agresif dan terang-terangan dibawah kesepakatan Defense

Framework Arrangement yang mengatur kerjasama antar militer (military to

military) dan kerjasama keamanan (Security Cooperation) yang mengatur kerja sama

militer baru antar negara dengan fokus konter-terorisme (counter-terrorism),

keamanan maritim (maritime security), pasukan penjaga keamanan (peace keeping)

dan berbagai kerjasama “kemanusiaan” atau humanitarian seperti penanganan bencana

alam dan lain sebagainya. Skema ini, sejatinya sebuah kedok yang sempurna untuk

mendukung operasi intelijen dan counter-insurgency.

Kerjasama-kerjasama ini diwujudkan dengan berbagai plot latihan dan pendidikan

militer untuk meningkatkan kemampuan TNI menjaga kepentingan AS di Indonesia,

regional dan dunia. Kerjasama keamanan ini, Security Cooperation diwujudkan

sebagai sebuah kerjasama strategis untuk menjaga stabilitas Indonesia dan kawasan.

Amerika Serikat melatih khusus angkatan bersenjata RI dari berbagai unsur dan

Brigade Mobile (BRIMOB) Kepolisian Negara sebagai kombatan. Untuk kepentingan ini

pemerintah SBY secara khusus membuat Desk Anti-Teror untuk memobilisasi berbagai

sumber daya demi melayani perang anti-teror AS.


Demikian juga dengan kerjasama keamanan maritim (maritime security) di diwujudkan

dengan program Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) sejak Th. 2006

dengan dana US $57 juta melalui the National Defense Authorization Act Section 1206,

yakni sebuah sistem pengamanan laut yang terintegrasi di tiga lokasi strategis, yaitu

selat utama Malaka, Laut Sulawesi dan Maluku. Pembangunan indonesia sebagai

cadangan utama pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping) adalah program

prioritas Amerika Serikat untuk mengantisipasi dan menangani negara yang menjadi

sasaran “operasi dan perang agresi” AS. Cakupan program pendidikan dan pelatihan

militer juga telah diperluas, salah satunya seperti IMET, yakni tidak hanya melibatkan

perwira militer akan tetapi juga melibatkan orang-orang sipil yang dianggap memiliki

potensi sebagai tenaga utama untuk membantu operasi militer.

Amerika Serikat membantu pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun

2009 dengan dukungan penuh National Defense University Amerika Serikat,

Cranfield University, Rajaratnam School of International Studies Singapura dengan

tujuan mendidik perwira militer dan sipil memiliki ilmu pertahanan dengan sudut

pandang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Implementasi seluruh skema ini akan terus diperkuat dan disempurnakan. Dilain sisi

loyalitas SBY kepada Imperialis dalam memainkan perannya, secara khusus pada tahun

2013 ini kian tampak dengan keterbukaan Indonesia menjadi tuan rumah

penyelenggaraan pertemuan global Imperialis serta komitmen Indonesia untuk

mendukung pemecahan seluruh kebuntuan didalamnya. Pertemuan-pertemuan

tersebut yakni HLPEP-MDGs pada blan Maret lalu, APEC pada Bulan April di Surabaya

dan Oktober di Bali dan, WTO pada bulan Desember mendatang. Seluruh skema ini,

secara menyeluruh diintegrasikan dalam topik penyelesaian krisis atas nama

“pembangunan” dibawah MDGs, Liberalisasi perdagangan dibawah WTO dan penguatan

kerjasama Ekonomi regional dibawah payung APEC.


BAGIAN III

Perkembangan Situasi umum Sektoral (Pemuda dan Pendidikan)

“Pemuda dan Pendidikan Indonesia sebagai Penopang Arus Profit

Imperialisme”

Sepaket dengan skema penghisapan Imperialisme di Indonesia, pemuda sebagai salah

satu golongan dalam komposisi masyarakat Indonesia-pun tidak terhindarkan dari jerat

penghisapannya. Ecara umum,pemuda dihadapkan dengan persoalan atas sistem

pendidikan yang “Tidak Ilmiah, Tidak Demoktratis dan Tidak mengabdi pada Rakyat”.

Persoalan tersebut terintegrasi dalam persoalan Akses (baik faktor Biaya maupun

ketersediaan sarana prasarana), Orientasi yang hanya untuk menjadi ruang promosi

bagi imperialisme atas ide dan kepentingannya serta, sebagai laboratorium tenaga

professional low skill sekaligus sebagai lumbung tenaga kerja murah.

Selanjutnya, pemuda dihadapkan dengan persoalan atas akses lapangan pekerjaan yang

sempit dan jeratan politik upah murah. Selanjutnya persoalan sosial yangmelatakkan

pemuda cenderung dipandang sebagai perusuh, anti sosial dan berbagai stigma lainnya

yang dilahirkan dan dipertahankan dari sistem setengah jajahan dasetengah Feodal.

Secara politik, Pemuda telah kehilangan hak untuk ambil bagian didalam segala bentuk

perjuangannya atas persoalan sosial dan ekonominya. Pemuda dihadapkan dengan

pelarangan berorgansiasi, pembungkaman hak untuk berbicara serta berbagai bentuk

tindakan anti demokasi lainnnya. Pemuda bahkan dengan sengaja diarahkan terjebak

dalam kebudayaan Individualis, anti kollektif, anti sosial dan anti solidaritas.

Dibawah skema Imperialisme, dunia pendidikan Indonesia telah diletakkan menjadi

sasaran strategis dalam “Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-Amerika”.

Setelah bertahun-tahun Bank Dunia dan ADB “membina” pendidikan dasar dan

menengah seperti program sertifikasi guru, sekarang Amerika Serikat sangat fokus

menarik kalangan akademis di perguruan tingi-perguruan tinggi dan kalangan

intelektuil lainnya untuk mendukung kepentingan imperialisme dan feodalisme di

Indonesia.


Dalam krisis kronis yang semakin akut ini, kebangkitan gerakan pemuda yang maju dan

meluas, khususnya gerakan mahasiswa sangat menakutkan bagi imperialisme dan

Negara reaksi, hal tersebut tentunya dengan kenyataan akan seluruh potensi dan ciri

khususnya yang fleksibel, dinamis dan aktif. Ketakutan tersebut terutama ketika

gerakan pemuda dan mahasiswa terhubung secara kuat dengan tuntutan dan gerakan

klas buruh dan kaum tani dipedesaan, karena itu kampus-kampus diseluruh Nusantara

telah menjadi sasaran utama penumpulan aspirasi kritis dan setiap bentuk perjuangan

mahasiswa. Imperialisme melalui bonekanya dari pemerintahan pusat, daerah hingga

birokrat kampus terus melakukan berbagai bentuk intimidasi, teror dan kekerasan.

Dominasi kebudayaan imperialisme didalam kampus terus diperkuat.

Kampus-kampus dan sekolah didominasi oleh skema kebijakan dan ide-ide imperialis

dan tuan tanah. Mereka membungkam gerakan mahasiswa demokratis secara simultan

dengan penumpulan perjuangan klas dengan berbagai cara seperti menerapkan biaya

pendidikan yang tinggi, pertukaran pelajar dan mahasiswa ke luar negeri, dan

mempromosikan individualisme dalam berbagai bidang secara agresif, serta melalui

kurikulum dan media-media promosi atas kebudayaan Imperialisme seperti pojok

budaya (American Corner) yang dibuka utamanya dikampus-kampus keagamaan dan

swasta besar. Birokrat Kampus mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan tuan tanah,

melalui riset dan rancangan legislasinya mereka menipu rakyat agar bersedia menerima

keberadaan perusahaan-perusahaan besar. Birokrat kampus, guru-guru besar dan

peneliti senior diberbagai perguruan tinggi telah dengan segera menyambut “tongkat

estapet” sebagai perintah tuannya, kemudian telah menjalankan perannya dengan

begitu piawai dan sempurna.

Sebagai contoh akan manifestnya skema tersebut, tampak dari dukungan dan peran

mereka atas berbagai regulasi anti rakyat yang dikeluarkan pemerintah, seperti dalil-

dalil yang “seolah-olah ilmiah” tentang alasan rencana penaikan harga BBM (dalam

setiap ada penaikan sampai sekarang) para guru besar, akademisi dari berbagai

perguruan tinggi, khususnya kampus-kampus besar Indonesia seperti, UI, UGM, ITB dll.


Kampus IPB dengan berbagai analisis dan rekomendasinya atas program pertanian dan

perkebuanan, bahkan Universitas Negeri di Kalimantan dengan militan membela

kepentingan Sinar Mas grup dari serangan rakyat yang dirampas tanahnya.

Berbagai paket program untuk mendiktekan kebijakan negara dan memobilisasi para

akademisi dan mahasiswa untuk membela kepentingan Amerika Serikat yaitu: 1).

University Partnerships yang khusus merancang hubungan kerjasama antar kampus

untuk pertukaran sistem belajar hingga materi ajar, pertukaran riset sesuai dengan

fokus yang ditentukan dan diarahkan oleh Amerika Serikat. Seluruh kampus negeri di

Indonesia terhubung erat dengan berbagai kampus Amerika yang ditunjuk melalui

program ini untuk “membimbing” kampus Indonesia agar memiliki sistem pendidikan

“berstandar Amerika”.

Selanjutnya, 2). The Higher Education Leadership, Management, and Policy (HELM)

yang khusus mendorong pendidikan biaya tinggi, mendorong adanya “otonomi palsu” di

kampus-kampus utama Indonesia, dan membuat regulasi agar dapat mengontrol dan

menumpulkan perjuangan militant didalam kampus; 3). Indonesia Council for Higher

Education Partnership; Fulbright Indonesia Research, Science and Technology

(FIRST), yakni program khusus untuk membina tenaga pengajar dan lulusan terbaik

Indonesia agar memiliki pandangan pro imperialis dan bersedia mengabdi pada

imperialisme dan feodalisme di Indonesia, 4). Community College Initiative–; dan

berbagai aktivitas riset seperti The joint research voyage of NOAA’s Okeanos

Explorer and Indonesia’s Baruna Jaya. Seluruh universitas negeri dan swasta utama

Indonesia terintegrasi dalam program ini, khususnya empat universitas utama

Indonesia: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut

Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM).

Skema ini adalah penyempurna dari skema liberalisasi pendidikan yag dijalankan

Imperialisme diberbagai Negeri sejak tahun 1970-1980an. Kemudian diformulasikan

lebih sistematis dan mengikat melalui GATS-WTO pada tahun 1994 dan dikembangkan

dengan berbagai program melalui Bank Dunia (WB), IMF, ADB, PBB dan instrumen-


instrumen Imperialisme lainnya. Secara khusus di Indonesia, pemerintah telah

membentuk berbagai produk hokum yang menjadi legitimasi terjadinya Liberalisasi,

Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan di Indonesia, seperti: PT BHMN Th. 1999

dengan berbagai varian peraturan sebagai manifestasi kesepakatan GATS-WTO,

lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 dan, lahirnya UU BHP Th. 2009 dan, yang terbaru

yakni Undag-undang pendidikan tinggi (UU PT) no 12 tahun 2012.

Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT) sebagai slah satu UU lekspecialist yang eksis

saat ini telah menjadi terminal bagi seluruh kepentingan Imperialisme, borjuasi

komprador dan tuan tanah didalam negeri. Secara historis, UU ini adalah salah satu

produk hukum di sektor pendidikan, yang dilahirkan dalam situasi penghidupan rakyat

yang semakin merosot akibat pelimpahan krisis oleh imperialisme dan secara khusus,

dilahirkan dalam situasi pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Dilain

sisi, atasnama otonomi dan peningkatan mutu pendidikan, melalui UU tersebut

pemerintah terus berupaya melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak

pernah terlepas dari intervensi, bahkan merupakan rumusan lansung dari imperialisme.

Seperti rumusan dari UNESCO yang kemudian diratifikasi menjadi program jangka

panjang pendidikan tinggi, yaitu “Higher Education Long Term Strategy” (HELTS I, Th.

1975–1985) dan, HELTS II, Th. 1986-1995 yang menekankan untuk program jangka

panjang (PJP) yang fokus pada penciptaan nuansa akademik dan manajemen organisasi

yang professional. Hal tersebut diantaranya didesain melalui sistem akademik dan

profesi (A Dual-System Academic and Professional). Selanjutnya, periode 1996-2005

(HELTS III), ditekankan pada PJP yang mengarah pada penciptaan paradigma baru

dalam manajemen pendidikan tinggi (New Paradigm in Higher Education Management)

yang lebih dipertegas lagi dengan HELTS IV (2003-2010), dimana PJP diarahkan untuk

menciptakan persaingan antar PT didalam negeri (the Nation’s Compatitiveness),

menghidupkan semangat otonomi, serta penyehatan keorganisasi (Organizational

Health).


Program imperialis lainnya telah diterapkan melalui WTO, IMF dan World Bank yang

dikenal sebagai unholy trinity. Agar suatu lembaga pendidikan dapat berubah menjadi

sektor jasa yang dapat diperdagangkan, melalui Bank Dunia imperialisme menerapkan

program Higher Education for Compt Project (HECP). Pada awal tahun 2000an, HECP

kemudian berubah menjadi Indonesian Managing Higher Education for Relevance and

Efficiency (IMHERE), yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum dan orientasi

yang relevan dengan kebutuhan imperialisme akan tenaga kerja murah (kebutuhan

pasar), serta efisiensi pembiayaan pendidikan dengan pengurangan subsidi dari Negara

dan melemparkan beban tersebut kepada peserta didik dan keluarganya.

Meskipun UU tersebut baru diberlakukan pada pertengahan tahun 2012 lalu, namun

karena memiliki kesaling hubungan yang sangat erat dengan berbagai regilasi yang

pernah ada sebelumnya dan seluruh skema Imperialisme sebagai manifestasi dari SAP’s

(structural adjustment programs), yaitu kebijakan neo-liberal yang dipakaskan untuk

mendominasi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, secara terang kita dapat

melihat dampak lansung dari UU PT, dipastikan akan menyebabkan:

1). Semakin melambungnya biaya dan sempitnya akses rakyat atas Pendidikan:

Rendahnya akses rakyat atas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, selain karena

ketersediaan sarana-prasarana yang masih sangat terbatas (Jumlah PT saat ini, 3.150-

PTN dan PTS) juga tidak terlepas karena persoalan mahalnya biaya dan rendahnya

anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Realisasi anggaran pendidikan 20% yang

disampaikan oleh pemerintah telah terealisai bahkan lebih hingga 20,2%, yakni Tahun

2012 Rp. 285 T dan, Tahun 2013 sebesar Rp.331,8 Triliun. Sedangkan alokasikan ynag

disediakan untuk perguruan tinggi hanya sebesar 2,5% dari total anggaran pendidikan.

Kenyataannya, mahasiswa sampai saat ini masih terbeban dengan biaya pendidikan

mulai Rp. 700.000 hingga Rp. 200 juta persemester.

2). Pendidikan hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar: Dalam UU

PT manifest skema imperialisme atas perdagangan tenaga kerja, melalui program

fleksibelitas pasar tenaga kerja (labour market flexibellity-LMF). Dalam hal tersebut, UU


PT mengatur mengatur kewenangan PT untuk mengangkat, menempatkan dan

memberhentikan Dosen dan Tenaga kependidikan, (Pasal 69 ayat 2, Pasal 65 Ayat 1-3

dan, Pasal 70 ayat 2). Terang bahwa dengan skema tersebut akan menempatkan dosen

dan tenaga kependidikan dalam jurang sistem kerja kontrak dan outsourcing, nasib

tenaga kependidikan akan mengikuti UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Skema tersebut juga berlaku bagi Mahasiswa menjadi sasaran perdagangan tenaga

kerja bagi pihak kampus ataupun pemerintah secara lansung. Dengan dalih praktikum

atau training, mahasiswa dipekerjakan diperusahaan-perusahaan swasta (dalam atau

luar Negeri) selama 6 (Enam) bulan hingga satu tahun, dengan upah yang murah,

bahkan tidak sama sekali.

3). Semakin hilangnya demokratisasi dalam kehidupan kampus, Dari aspek sejarah

atau latar belakang lahirnya UU ini, menjelaskan bahwa orientasi atas penyelenggaraan

pendidikan tinggi, secara penuh untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya

baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan, serta terlepasnya tanggungjawab

pemerintah atas pendidikan tersebut. Artinya bahwa, selain untuk mempertahankan

keterbelakangan kebudayaan masyarakat Indonesia dan untuk dapat menarik investasi

sebesar-besarnya dari sektor pendidikan, maka akan sangat dibutuhkan kestabilan

politik didalam kampus. Karenanya, untuk menjamin hal tersebut pemerintah akan

terus menghambat bangkitnya kesadaran politik mahasiswa dengan berbagai cara.

Perampasan hak demokratis mahasiswa maupun civitas akademik lainnya akan

semakin nyata, dimana akan semakin hilangnya kebebasan berorganisasi,

mengeluarkan pendapat, kebebasan akademik ataupun untuk menjalankan aktfitas

politik dan kebudayaan lainnya didalam kampus. Kaitannya dengan hal tersebut, seiring

kencangnya gerakan penolakan UU PT, pemerintah terus mempropagandakan

“Normalisasi gerakan mahasiswa”, dilahirkannya UU Ke-Ormasan yang akan semakin

menyulitkan ruang gerak bagi organisasi rakyat maupun organisasi mahsiswa. Hal

tersebut juga diatur dalam UU PT pasal 76 tentang organiasasi kemahasiswa dan pasal

76 Ayat 3 tentang “dikotomi” organiasasi kemahasiswaan “Intra dan Ekstra”.


4). Rendahnya Kualitas Pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia

masih meninggalkan berbagai macam persoalan bagi Rakyat. Terus meningkatnya

angka pengangguran dan meluasnya kemiskinan adalah potret nyata kualitas

pendidikan di Indonesia yang tidak mampu mengubah keadaan social masyarakat, baik

secara ekonomi, politik dan kebudayaan. jikapun mengikuti standar mutu yang

ditetapkan oleh Pemerintah, kualitas pendidikan Indonesia masih sangat jauh dari

harapan. Dikancah Internasional (Pe-Rankingan Internasional), pendidikan Indonesia

hanya berada pada urutan ke 124 dari 127 Negara. Bahkan perguruan tinggi-perguruan

tinggi unggulan di Indonesia, tidak satupun masuk dalam kualifikasi 200 PT Unggulan

klas dunia (The Top of 200 world class University).

Sedangkan index pertumbuhan manusia (IPM) Indonesia dalam pe-ranking-an

Internasional, Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 Negara. Dari tahun 2006-2011

Indonesia hanya pernah naik peringkat sebanyak dua kali, yakni tahun 2010-2011 dari

126 Naik ke Peringkat 125 dan, Tahun 2011 naik ke Peringkat 124. Dengan

Pertumbuhan rata-rata pertahun: Th. 1980-2011: 1.23%. Th. 1990-2011: 1.19% dan,

Tahun 2000-2011: 1.17%. Sedangkan Trend Index Pertumbuhan Manusia (IPM)

Indonesia, tahun1980-2011 dengan nilai IPM rata-rata: Th.1980: 0,423. Th. 1990: 0,

481. Th. 2000: 0,543. Th. 2005: 0, 572. 2009: 0,607. Th. 2010: 0, 613. Th. 2011: 0, 617.

Dari seluruh kenyataan pendidikan sekarang ini, terbukti bahwa dengan anggaran yang

rendah dan biaya yang mahal tersebut, terbukti samasekali tidak dapat menjamin

kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan edaran yang dikeluarkan Education For

All (EFA), yakni United Nations Development’s Program (UNDP-MDGs, 2000-2015),

menyebutkan bahwa peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2011 berada pada

posisi 69 atau menurun hingga 4 (empat) tingkat dari tahun sebelumnya yaitu pada

posisi 65 dari 127 Negara.

Untuk perguruan tinggi (PT) sendiri, Peringkat (Ranking) tertinggi yang diraih

Indonesia ditingkat Internasional (Dunia) terhitung dari 50 PT di Indonesia hanya

mencapai peringkat 569 (ITB), 611 (UGM), 789 (UI) dan disusul oleh PT lainnya hingga


yang paling akhir pada posisi 6210 (UNSOED) dan 6522 (Institut Sains dan Teknologi

Akprindo). Selain tidak dapat menjamin kualitas dari pendidikan tersebut, Pemerintah

juga terbukti abai atas berbagai persoalan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan

fasilitas dan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.


BAGIA IV

Penutup

Berbagai bentuk tindasan dan penghisapan rakyat beserta seluruh tuntutannya tidak

diselesaikan, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menuntaskan tuntutan-

tuntutan tersebut di bawah dominasi imperialisme. Seluruh klik reaksi bekerja bahu-

membahu mendominasi dan menutup-nutupi kenyataan dan tuntutan rakyat yang sejati

dengan pertentangan antar mereka sendiri. Rakyat harus berjuang lebih keras, luas

dan kontinyu agar kenyataan hidupnya, aspirasinya dan tuntutannya agar dapat

memaksa organ negara reaksi tidak memanipulasi keadaan, tidak memoderasi

tuntutan rakyat dan menumpulka perjuangn klas.

Rakyat Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali bergantung kemampuannya

membangkitkan, menggerakkan dan mengorganisasikan dirinya secara luas dan militan,

bergantung sepenuhnya pada kekuatan sendiri dan menggempur secara konsisten dan

keras organ kekuasaan politik negara reaksi yang penting utamanya, Presiden dan para

menterinya beserta barisan borjuasi besar komprador dan tuan tanah besarnya, organ

spesial seperti TNI dan POLRI, organ pengadilan reaksi seperti pengadilan negeri hingga

mahkamah agung serta organ kejaksanaan negara, para gubernur dan bupati yang

terindentifikasi sebagai kapitalis birokrat beserta jajarannya. Gerakan massa militan

tidak boleh menyerahkan tuntutannya pada organ kekuasaan negara sekunder seperti

parlemen dan berbagai komisi, mereka hanya tameng dan kanal bagi pemerintah untuk

menumpulkan perjuangannya.

Berbagai bentuk perjuangan legal demokratis harus dikreasi dan dipergunakan secara

efektif dan simultan sesuai dengan keadaan obyektif dan tingkatan kesadaran massa.

Perjuangan menarik parlemen dan legal pengadilan harus dipergunakan secara intensif.

Akan tetapi bagaimana pun, intensitas dan kontinyuitas gerakan massa tidak boleh

diganti kedudukannya dengan perjuangan parlemen dan legal pengadilan. Parlemen

dan pengadilan reaksi serta seluruh komisi bentukannya tidak bekerja menyelesaikan


masalah rakyat tanpa desakan dan pukulan kontinyu gerakan massa pada organ

terpenting dari pemerintah reaksi yaitu presiden dan jajarannya.

Kenyataannya dalam krisis kronis yang memburuk saat ini, gerakan massa militan dan

berbagai tuntutannya untuk mempebaiki keadaan hidup pun pasti dihadapi dengan

kekerasan apabila gagal didominasi, dimoderasi atau ditumpulkan. Karenanya gerakan

massa harus terus menghubungkan berbagai persoalan klas dan sektornya secara

dialektis dengan persoalan pokok seluruh rakyat dan segera menghubungkan seluruh

tuntutan itu dengan propaganda-kampanye massa massif anti-fasisme bila organ negara

reaksi mulai menggunakan berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap massa.

Dengan cara ini, kita dapat terus mempromosikan perjuangan massa progressif dan

militan kepada kaum tani di pedesaan, klas buruh dipabrik, mahasiswa di kampus, dan

lapisan borjuasi kecil lapisan bawah serta setengah proletariat di perkampungan miskin

secara sistematis. Dengan cara ini pula, kita dapat membangkitkan kesadaran gerakan

massa klas tertindas dan terhisap Indonesia anti imperialis terutama di perkotaan agar

terhubung kuat dengan perjuangana anti-feodal di pedesaan.

Krisis kronis yang akut ini semakin memperkuat tesis organisasi, bahwa aspirasi sejati

rakyat Indonesia untuk membebaskan dirinya dari dominasi imperialisme, feodalisme

dan kapitalisme birokrat tidak akan bisa dimenangkan tanpa perjuangan massa

progressif dan militan yang intensif, massif dan berkelanjutan sebagai bentuk

pokoknya, dan terus memobilisi berbagai bentuk gerakan massa dan advokasi serta

bentuk-bentuk legal formal lainnya sebagai bentuk perjuangan yang sekunder.

Sebaliknya, ilusi bahwa aspirasi rakyat untuk demokrasi sejati tersebut dapat

dimenangkan hanya dengan hanya menjalankan bentuk-bentuk perjuangan legal formal

dan parlementariat semata harus secara konsisten dilawan dalam pikiran dan praktek.

Ilusi bahwa gerakan buruh dapat memenangkan pembebasan klasnya sendiri tanpa

membentuk aliansi dasar, membantu dan memimpin pembebasan kaum tani dari

sistem setengah feodal harus terus dilawan. Ilusi bahwa kaum tani dapat melawan dan


menghapuskan monopoli tanah dan sumber-sumber agrarian pimpinan klas buruh dan

terhubung dengan gerakan massa rakyat disektor lainnya, harus ditentang.

Sektor pemuda, mahasiwa dan pelajar harus terpolitisasi secara luas dan militan. Dan

menyadari bahwa tuntutannya bahkan yang paling sederhana sekalipun, tidak akan

dapat dimenangkan tanpa terhubung erat dan tanpa ambil bagian aktif

mempromosikan dan menyokong perjuangan dan tuntutan klas buruh dan kaum tani.

Seluruh klas dan sektor rakyat tertindas dan terhisap harus terus dibangkitkan,

diorganisasikan, digerakkan dan dibimbing, setahap demi setahap untuk memahami

hukum perubahan yang berlaku di Indonesia ini. Dengan demikian, massa rakyat akan

senantiasa dapat dengan mudah memahami arah setiap perkembangan keadaan yang

dihadapinya. Dengan demikian, keyakinan massa rakyat atas pilihan perjuangannya

akan terus terpupuk dan kian berkembang, sekaligus sebagai pijakan ilmiah dalam setia

tahap dan bentuk perjuangannya.

Setiap kita saat ini, seluruh unsure organisasi disetiap level harus menyadari dan

memahami secara mendalam bahwa “sungguh saat ini kebencian rakyat di seluruh

Indonesia pada pemerintah reaksi sangat mendalam, kepercayaannya pada pemerintah

dan klik reaksioner lainnya semakin tipis, jika tidak bisa dikatakan telah pudar

sepenuhnya. Akan tetapi dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat

melalui berbagai organ kekuasaan politiknya menyebabkan rakyat tidak memiliki

kepercayaan diri yang cukup dan frustrasi karena keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman perjuangan yang maju untuk bertarung menghadapi musuh klasnya.

Alhasil berbagai bentuk ketidak-puasan ini meletup secara sporadis, diskontinyu, ia

menjadi gerakan spontan yang mudah tercerai berai pada saat kalah maupun “menang.”

Sehingga hasil perjuangan dan pengalaman berjuang massa tidak bisa diakumulasi

menjadi hasil-hasil yang lebih besar dan significant.

Bila gerakan dan situasi demikian ini dibiarkan, maka massa akan semakin frustrasi dan

kehilangan kepercayaan diri serta keberaniannya untuk bertarung untuk memenangkan

tuntutannya melawan pemerintah anti rakyat dan klas-klas penindas lainnnya.


Organisasi massa rakyat sejati dan maju, harus memimpin massa dan gerakannya

melalui pengorganisasian massa solid, melakukan kerja ekspansi bergelombang dan

melompat untuk menjangkau massa yang lebih luas dengan cepat berbasiskan pada

konsolidasi yang terus menerus.

Hancurkan Imperialisme!

Musnahkan Feodalisme!

Lawan Kapitalisme Birokrat!

Jayalah Perjuangan Rakyat!

Jakarta, 01 September 2013

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional (FMN)

L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame

Sekretaris Jenderal

analisis perkembangan sit sektoral, nasional dan internasional

Documents