undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004

tentangPENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

OLEH : MAKMUR KOMARUDIN

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sepakat Perjanjian Didaftarkan Bersama

PERSELISIHAN HUB. INDUSTRIAL 1.Pers. Hak I. BIPARTIT 2.Pers. Kepentingan ( wajib ) 3.Pers. PHK 4.Pers. Antar SP/SB

Tdk. Sepakat III. MEDIASI Sepakat

Eksekusi dicatatkan

II. KONSILIASI Tdk. Sepakat

ditawarkan Disnaker

IV.II.ARBITRASE Fiat Eksekusi

HIPENGADILAN

Para pihak yang bersengketa di PPHI Pekerja/Buruh vs Pengusaha

Serikat Pekerja/Serikat Buruh vs Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pengusaha : Termasuk usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

Penyelesaian Perselisihan HI melalui Bipartit ( Psl 6 da 7 )

Perjanjian Bersama Didaftarkan

1. Pers. Hak 2. Pers. Kepentingan 3. Pers. PHK 4. Pers. Antar SP/SB

Disnaker setempat Arbitrase

Ket. : 1. Para pihak mencatatkan perselisihan 2. Menyampaikan bukti-bukti 3. Tawaran untuk penyelesaian melalui Konsiliasi /Arbitrase 4. Dalam 7 hari harus ada pilihan

Perselisihan Industrial

Tdk. Sepakat

Sepakat Eksekusi

Mediasi/ Konsoliasi/

BIPARTIT

Penyelesaian Perselisihan Industrial melaui Mediasi dan Konsoliasi ( Psl.8 s/d Psl.28 )

MEDIASI ( Mediator ) - Pers. Hak - Pers. Kepentingan - Pers. PHK - Pers. Antar SP/SB Sepakat Perjanjian Didaftarkan

Bersama o 30 hari penyelesaian o dlm. 7 hari harus sdh. Eksekusi ada sidang I

KONSILIASI Tdak Sepakat Anjuran Setuju ( Konsiliator ) - Pers. Kepentingan - Pers. PHK - Pers. Antar SP/SB Tdk setuju

1. Tertulis 2. 10 hari sejak mediasi pertama s/d diterima para pihak 3. 10 hari sejak diterima para pihak menjawab 4. Tidak menjawab = menolak

Gugatandi PHI

Perbedaan Mediasi dengan KonsiliasiMEDIASI ( Psl 8 s/d 16 ) KONSILIASI(Psl 17 s/d 28 )

• Penyelesaian perselisihan Hak,perselisihan kepenti-

ngan , perselisihan PHK , dan pe perselisihan antar SP

hanya dalam satu Perusaha- an melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih mediator yang netral

• Mediator adalah Pegawai Disnakertrans yang

memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang

ditetapkan oleh Menteri

• Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK , dan perselisihan antar SP hanya dalam satu Perusahaan melalui musya-warah yang ditengaji se- orang atau lebih konsiliator yang netral

• Merupakan salah satu ta- waran alternatif penyele- saian yang ditawarkan oleh

pegawai Disnaker • Mediator adalah seorang atau lebih yang emenuhi

syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri, terdaftar di

Depnakertrans

Penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrse ( Psl. 29 s/d Psl. 54 )

Akta Perdamaian Eksekusi ARBITRASE - Pers. Kepentingan - Pers. Antar SP/SB hanya dlm. satu Per. Pembatalan MA

Putusan Arbitrase 30 hari sejak diputus, krn : ( sidang Arbitrase ) ( Final & Mengikat ) 1.Surat/Dokumen dalam

pemeriksaan palsu 1. Kesepakatan tertulis para pihak 2. Ditemukan dokumen yang 2. Arbiter sebanyak 3 orang bersifat menentukan 3. Proses penyelesaian 30 hari 3. Keputusan melampaui ke-

wewenangan Arbiter HIKet. : Arbiter HI tdk. Sama dengan Arbiter UU No. 30 Thn. 1999 4. Putusan bertentangan dgn.

Undang-Undang

Gagal damai

Upaya damai

Proses Beracara pada PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pointers Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial1. Hukum Acara dalam PPHI sama dengan Hukum Acara Perdata2. Gugatan PHKsesuai 159, 171 UU No.13/2003 tenggang waktu

daluarsa 1 thn. sejak pemberitahuan putusan dari Pengusaha3. Gugatan harus dilampiri risalah mediasi/konsiliasi yang gagal4. Selambatnya 7 hari setelah penerimaan gugatan Ketua PN me- netapkan majelis hakim, 1 Ketua majelis hakim, 2 anggota

Hakim Ad-Hoc5. 7 hari setelah penetapan majelis hakim, harus sudah melaku- kan sidang pertama6. Proses beracara sejak sidang pertama sampai dengan putusan

adalah 50 hari7. Proses acara cepat dapat dimohonkan apabila ada alasan

mendesak8. Proses acara cepat sejak penetapan majelis hakim sampai

dengan pembuktian adalah 21 hari

Proses Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (Psl 55 s/d 81 s/d 97)

Putusan Sela Menerima Putusan Bila ada Putusan Sela Absolut K ompetensi

Pggt Pelanggaran Mj. Hakim ke Badan Peradilain

Menolak Putusan Sela Menerima Putusan Banding ke PT Relatif K ompetensi

Sita J aminan ke wilayah hukum lain

Pembuktian Pggt + Tggt

Penetapan Sita Jaminan tdk.dapat diajukan Perlawanandan atau tdk. dapat digunakan upaya hukum

K esimpulan Pggt + Tggt

Putusan Mj. Hakim

Eksepsi Tggt Tanggapan

Eksepsi K ompetensi Absolut/Relatif + Tggt

Gugatan Pggt

J awaban Tggt

Replik

Duplik Tggt

Tergugat

Surat Kuasa Surat Kuasa adalah persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dari pihak lain sebagai penerima kuasa.Formulasi Surat Kuasa Khusus1. Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis,2. Dibuat dan ditandatangani pemberi dan penerima kuasa3. Dapat dibuat bawah tangan atau otentik4. Menyebut identitas para pihak yang berpekara5. Menegaskan obyek kasus yang diperkarakan

Putusan MA tgl.18 September1986 No.3038 K/Pdt/1981 me-nyebutkan :Bahwa keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri Selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus jugaHarus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat

Kuasa Hukum RUU PPHAI SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat

bertidak sebagai kuasa hukum untuk ber-acara di Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya

Advokat ( UU No. 18/2003 ) Orang yang berprofesi memberi jasa hu- kum , baik didalam maupun diluar penga- dilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang

Biaya PerkaraRUU PPHI (Psl.58 )Pihak-pihak yang ber-

perkara tidak dikena –kan biaya termasukbiaya eksekusi yang nilai gugatannya di -bawah Rp.150.000.000( seratus lima puluh juta rupiah )

HIR (Psl.237 )Barang siapa hendakperkara baik sebagai Penggugat atau seba-gai Tergugat tapi tidakmampu membayar per- kara boleh mendapat ijin menjalankan per –karanya dengan tidakmembayar ongkos perkara

Gugatan Isi Gugatan - Identitas Penggugat - Identitas Tergugat - Posita - Petita Posita adalah duduk perkara atau duduk perso- alan serta hubungan-hubungan hukum yang

menimbulkan perkara gugatan Petita adalah tuntutan yang diminta untuk dipu- tuskan oleh Hakim

Alasan Eksepsi / Tangkisan 1. Melanggar kompetensi : - Absolut - Yuridiksi badan-badan peradilan - Relatif Batas mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukumnya 2. Error in Persona (contoh : Penggugat tdk cakap melakukan

perbuatan hukum 3. Obscuur Libel => Gugatan kabur atau tdk. Jelas, misalnya

antara posita dan petitanya tdk berhubungan 4. Nabis in Idem => Apabila perkara sudah pernah diajukan

sebelumnya kemudian diajukan kembali 5. Gugatan Prematur Gugatan masih tertunda karena ada faktor yang menangguhkan 6. Rel Judicata Dedactae Perkara yang digugat sdh. Pernah diajukan dan belum putus 7. Apa yang digugat telah dikesampingkan dalam hal : - Apa yang digugat sdh. Dipenuhi - Sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat - Sudah melepas diri - Daluarsa

Jawaban Tanggapan atas gugatan termasuk didalamnya Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi

Absolut

Atas gugatan Penggugat , Tergugat dapat me- ngajukan gugatan balik ( rekonpensi ), selam- batnya sebelum pembuktian

Bgai pihak ketiga dimungkinkan untuk turut menjadi pihak-pihak yg. berpekara (intervensi )

Replik Adalah tanggapan Penggugat atas jawa- ban Tergugat

Duplik Adalah tanggapan Penggugat atas Replik dari Tergugat

Pembuktian Adalah meyakinkan Hakim ttg. Kebenaran dalil-

dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan

Putusan ( 184 HIR )

o Memuat uraian singkat tetapi jelas tentang tun- tutan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta

alasan-alasan yang menjadi dasar putusano Tentang biaya perkarao Penyebutan apakah para pihak hadir pada wak- tu putusan diucapkano Diucapkan dalam sidang uyang terbuka untuk

umumo Putusan sela adalah putusan yang bukan me – ngenai pokok perkara

Sita Jaminan Penetapan Majelis Hakim terhadap benda bergerak atau

tidak bergerak untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari

Conservatoir Beslag yang disita barang bergerak dan yang tidak bergerak milik Tergugat

Revindicatoir Beslag yang disita barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat

Dalam Pasal 96 ayat 4 tidak ada upaya hukum

Dalam Pasal 197 ayat 8 HIR terhadap sita jaminan dapat diajukan Derden Verzet

Ketentuan PidanaApabila melanggar ketentuan : Pasal 12 ayat 1 “Barang siapa yang diminta keterangan oleh Mediator guna penyelesaian

perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU ini wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkansurat-surat yang diperlukan “

Pasal 22 ayat 1 dan ayat 3 (1) ” Barang siapa yang diminta keterangan oleh konsiliator guna penyelesaian perse- lisihan hubungan industrial berdasarkan UU ini , wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan” (2) ” Konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat 1” Pasal 47 ayat 1 dan 3 (1 ) ” Barang siapa yang diminta keterangan oleh arbiter atau majlis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian hubungan industrial berdasarkan UU ini, wajib memerikannya termasukmembukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan ” (2) ” Arbiter wajibmerahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimak- sud pada ayat 1”Pasal 90 ayat 2 “ Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban untuk memenuhi pangggilan dan memberikan kesaksiannya dibawah sumpah “

Pasal 91 ayat 1 dan ayat 3 (1) “ Barang siapa yang diminta keterangan oleh Majelis Hakim guna penye lidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU ini wajib memberikannya tanpa syarat , termasuk membukakan buku dan memperlihatkan urat-surat yang diperlukan “

Pelanggaran atas Pasal-Pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana kurungan paling 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)

Terima kasih