tata ruang pembangunan kawasan perdesaan (seri buku saku uu desa)
Post on 26-Jul-2016
311 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Maju Perempuan Indonesiauntuk Penanggulangan Kemiskinan
Seri Buku Saku UUDesa
TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAANBorni Kurniawan
TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Seri Buku Saku UU Desa
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Penulis: Borni KurniawanPenyunting : Heru Prasetya & M. Irsyadul IbadReviewer : Frisca Arita Nilawati Proof Reader: Sofwan HadiIlustrasi Sampul : Dani YuniartoSampul dan Isi : Akbar BinbachrieWahyu Hidayat
Didukung oleh:
Maju Perempuan Indonesiauntuk Penanggulangan Kemiskinan
Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
Buku ini dikembangkan dan diterbitkan oleh INFEST dengan dukungan dari Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Program Mampu merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.
ISBN: 978-602-14743-8-9
Diterbitkan pertama kali Tahun 2016 oleh:
i
SEKAPUR SIRIH
afas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 NTahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas
rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi
subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa, desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam
pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta
kebutuhan pada lingkup masing-masing.
Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah
menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas
yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini
memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada
desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu
yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah
dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar
menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah
muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
ii
pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa
semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU
Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang
terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community)
sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government).
Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang
problematis akibat kuatnya cara pandang lama tentang desa di kalangan
pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan
bahwa desa semata direpresentasikan oleh kepala desa (Kades) dan
perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang
partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam
pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas
ruang “menjadi subjek” yang sebenarnya telah terbuka luas.
Sebagai upaya untuk mendukung desa sebagai subjek, itulah alasan buku ini
hadir. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pegiat dan elemen di desa. Buku
ini salah satu sekuel dari rangkaian buku yang disusun oleh Tim Infest
Yogyakarta. Serial Buku Saku UU Desa terdiri dari: Lebih Dekat dengan
Kewenangan Desa, Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Pendirian dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Terima kasih kami sampaikan kepada tim penulis yang telah menyelesaikan
penulisan buku ini. Untuk Desa dan Indonesia, pengetahuan ini kami
persembahkan.
Muhammad Irsyadul Ibad
Direktur Eksekutif Infest Yogyakarta
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sekapur Sirih
iii
i
BAB 1UU Desa, Tata Ruang Desa, dan Kawasan Permukiman Pembentukan Desa dan Tata Ruang
Kawasan Permukiman
Tentang Penataan Ruang DesaBAB 2
Kesadaran Keruangan Desa
Marginalisasi Tata Ruang Desa
BAB 3Tata Ruang dan Seni Membangun
Hilangnya Kewenangan Desa
Menata Ruang Desa
1
14
66
7
11
11
13
Tentang Penulis 16
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
ada hakikatnya Tuhan menciptakan dunia atau bumi memiliki batas Pruang dan waktu. Masyarakat di bumi Nusantara membentuk koloni
yang kemudian di sebut desa atau nama lain juga memiliki batasan
ruang baik secara wilayah teritori maupun genealogis (berdasarkan garis
keturunan atau persaudaraan). Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,
BAB 1
1
Pembentukan Desa dan Tata Ruang
UU Desa, Tata Ruang Desa, dan Kawasan Permukiman
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Definisi desa tersebut hendak menyatakan bahwa desa memiliki batas ruang.
Batas tersebut dapat berupa batasan wilayah secara fisik dan non fisik. Batas
fisik dapat diartikan sebagai batas teritorial desa yang secara empirik
menjelaskan perbedaan luasan antara satu desa dengan desa lainnya.
Batas desa yang berupa batas non fisik dapat berupa perbedaan asal usul
budaya dan kelembagaan lokal desa. Satu desa dengan desa lainnya memiliki
cara hidup dan tata hukum yang berbeda. Karenanya ada ungkapan ”lain
ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Ungkapan lain menyatakan ”di
mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.” Hal tersebut memberikan pesan
bahwa setiap desa memiliki pranata hidup yang berbeda, sehingga
membatasi perilaku dan interaksi sosial masyarakat di dalamnya. Pranata
hidup tersebut menjadi batas imajiner yang secara sosiologis membedakan
karakter kehidupan masyarakat desa di dalamnya, sehingga masyarakat di
dalamnya saling menghormati satu sama lainnya.
Secara teritorial, batas wilayah antara satu desa dengan desa lain biasanya
berupa sungai dan jalan. Yurisdiksi desa terdiri dari ruang-ruang kelembagaan
yang biasanya disusun secara hierarkis sehingga menghasilkan perbedaan
jangkauan otoritas di antara kelembagaan tersebut. Kelembagaan desa-desa
di Jawa terdiri dari RT, RW, dusun, lalu desa. Di Aceh, gampong terdiri dari
jurong dan dusun. Masing-masing wilayah kelembagaan dipimpin oleh warga
yang biasanya dipilih atau ditunjuk atas permufakatan bersama warga yang
tinggal di dalamnya. Misalnya, ketua RT adalah pimpinan wilayah untuk skop
RT. Demikian seterusnya untuk ketua RW dan kepala dusun.
2
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sebagaimana di Jawa dan Aceh, pola pembentukan ruang sosial masyarakat
dan wilayah administratif di Maluku bagian utara juga berangkat dari keluarga
(klan inti), kemudian bergabung menjadi beberapa rumah tangga klan inti
menjadi satu, yang disebut halu. Tahap berikutnya yaitu penggabungan
beberapa halu menjadi satu kelompok yang disebut dengan soa. Selanjutnya,
gabungan dari beberapa soa dalam satu wilayah atau teritori dalam bahasa
Halmahera disebut O'Kampono, dalam bahasa Melayu sama dengan
kampung. Skema pembentukan desa di Maluku Utara bisa dilihat pada
gambar di atas.
Keluarga
RT/Jurong
RW/Dusun
Desa/Gampong
Halu
Halu
Halu
Halu
Klen Inti
Halu
O’Kampono
Soa
Soa
Soa
Soa
Soa
Pola ruang sosial masyarakat Jawa dan Aceh
Pola ruang sosial masyarakat Maluku Utara
3
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4
Manusia selalu berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah setiap
saat. Koloni penduduk yang semula menempati satu desa, kemudian meluas
karena terbentuknya kesatuan masyarakat yang baru di wilayah yang lain,
sehingga dalam suatu kawasan terbentuk beberapa desa. Meskipun secara
teritorial desa-desa dalam satu kawasan memiliki batasan ruang wilayah, tapi
secara imajiner sebenarnya mereka saling tersatukan atau terhubungan.
Keterhubungan ini bisa disebabkan karena kesamaan jenis mata pencaharian
penduduknya, kesamaan sosial sebagai daerah perkebunan, pertambangan,
ataupun daerah aliran sungai (DAS).
Kesamaan tersebut biasanya akan mendorong lahirnya prakarsa-prakarsa
kerjasama antar desa untuk mengatasi problem bersama yang dihadapinya.
Dulu, pada saat desa-desa di sepanjang Kali Code Yogyakarta belum
tersadarkan oleh arti pentingnya membangun kapasitas kesiapsiagaan
bencana antardesa, penduduk di masing-masing desa cenderung memikirkan
kenyamanan dan keselamatan hidup masing-masing. Penduduk yang hidup di
desa-desa bagian hulu cenderung tidak peduli dengan nasib desa-desa di
bagian tengah, manakala menebang hutan ataupun membuang sampah ke
sungai. Padahal, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan mengalir ke
desa-desa di bagian tengah dan bagian hilir sungai. Akibatnya, ketika musim
hujan tiba, sampah-sampah yang berasal dari desa-desa di bagian hulu sungai
menumpuk di bantaran sungai desa-desa di bagian tengah dan hilir sungai.
Kini, setelah berkali-kali diterjang banjir lahar Merapi, penduduk desa di
sepanjang Kali Code menyadari bahwa mereka berada dalam satu kawasan
daerah aliran sungai yang sama-sama menghadapi ancaman banjir, maka
mereka menjalin kerjasama dan komunikasi yang intensif satu sama lain.
Dengan cara ini resiko bencana banjir yang sewaktu-waktu tiba dapat
diminimalikan.
Demikian pula dengan desa-desa yang berada dalam satu kawasan yang
sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Maka
perilaku hidup petani satu desa dengan desa lainnya akan saling
memengaruhi. Dalam tradisi pertanian, bercocok tanam secara serentak
Kawasan Permukiman
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
dengan jenis tanaman yang sama sangat diutamakan. Jika tidak dilakukan
serentak, potensi serangan hama akan lebih mudah mereka terima.
Dengan pertimbangan seperti itu, para petani di desa-desa dengan karakter
kawasan pertanian umumnya memiliki etos yang sama. Pada saat musim
tanam tiba, secara serentak mereka akan segera menanami sawah dengan
jenis tanaman yang sama. Di sinilah arti penting berpikir dan menata ruang
antardesa dalam satu kawasan sebagai satu kesatuan wilayah yang saling
terhubung dan membutuhkan satu sama lain.
5
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
arga Desa Tanggunglangin, Desa Jaga Sima, Kecamatan WPetanahan, Kabupaten Kebumen kini menyadari bahwa gumuk
pasir di pesisir pantai selatan memiliki manfaat penting. Gumuk
pasir yang dulu menjadi pelindung desa dari ancaman tsunami dan angin laut
yang kencang kini hilang karena aktivitas penambangan pasir laut yang
berlangsung lama. Bahkan hingga kini. Tak hanya ancaman tsunami, hilangnya
gumuk pasir juga berpotensi mempercepat terjadinya intrusi air laut ke
daratan, sehingga sumber mata air penduduk yang semula tawar menjadi
asin.
Tidak mau bernasib sama, desa-desa di pesisir selatan Kebumen yang meliputi
Kecamatan Bulus Pesantren dan Ambal dan Mirit atau biasa dikenal kawasan
Urut Sewu berusaha keras menolak rencana eksploitasi pasir besi di desa-desa
mereka. Terlebih saat pemerintah tidak peduli lagi dengan hak kepemilikan
sah rakyat atas tanah pertanian di Urut Sewu, apalagi dengan cara
mengerahkan lembaga keamanan nasional (TNI), maka gelombang warga
mempertahankan kedaulatannya kian membesar.
Selain karena ancaman bencana, masyarakat di desa-desa yang menolak
kebijakan eksploitasi pasir besi tersebut menyadari bahwa pilihan sebagai
kawasan pertanian adalah pilihan yang terbaik. Selama ini masyarakat di
kawasan Urut Sewu sudah merasa nyaman dengan bekerja sebagai petani.
Tentang Penataan Ruang Desa
BAB 2
6
Kesadaran Keruangan Desa
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Menurut mereka, tanah pesisir Urut Sewu sangat subur sehingga menjanjikan
produksi hasil pertanian yang lebih berjangka panjang daripada dikeruk
pasirnya untuk memenuhi kebutuhan produksi bijih besi. Kehebatan kawasan
pertanian di Urut Sewu ini dapat dibuktikan dari tinggi dan beragamnya produk
hasil pertanian seperti palawija, jagung, cabe, pepaya dan berbagai jenis sayur
mayur.
Dinamika politik ekologi yang melanda desa-desa di Urut Sewu dan desa-desa
lain yang bergejolak seperti di kawasan Gunung Kendeng, Rembang, dan
pesisir selatan Kulonprogo pada hakikatnya menunjukkan adanya kesadaran
warga desa atas ruang desa. Bagi mereka desa bukan sekadar sekumpulan
penduduk yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah desa. Tapi lebih dari itu,
desa adalah kesatuan manusia dengan alamnya.
Marginalisasi Tata Ruang Desa
Kehidupan masyarakat desa sejak dahulu tidak bisa dipisahkan dari alam dan
lingkungan sekitarnya. Mereka membangun permukiman atau perumahan
pada umumnya tidak jauh dari sumber-sumber kehidupan seperti sungai, laut,
dan hutan. Marga-marga di Sumatera Selatan, misalnya di Kabupaten Musi
Banyasin, sebagian besar membangun permukiman di sepanjang hutan
pinggiran sungai Musi. Demikian pula dengan desa-desa di Kalimantan, juga
membangun gugus perumahan di hutan pinggiran sungai Kapuas. Menariknya,
mereka memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi perdagangan dan
komunikasi sosial antardesa, sehingga membangun rumah menghadap sungai
dulu menjadi bagian dari budaya masyarakat desa.
Seiring dengan modernisasi yang berjalan yang menempatkan revolusi industri
menjadi bagian dari roda perubahan peradaban manusia, secara tidak langsung
memengaruhi fokus pembangunan. Kota kemudian menjadi fokus utama
pembangunan. Di kota dibangun kawasan-kawasan industri, pasar, dan
berbagai pusat-pusat perekonomian lainnya. Kota dirancang menjadi sumber
produksi ekonomi yang bahan bakunya berasal dari desa.
7
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Salah satu keunggulan kota dibanding desa adalah karena pembangunan
kota dilandasi dengan perencanaan tata ruang. Dari tekstur permukiman,
jaringan irigasi, jaringan lalu lintas, hingga penataan taman kota, semuanya
didasarkan pada kebijakan tata ruang kota. Bagi kota yang berhasil
menerapkan konsep ideal tata ruang kota, maka hasilnya akan
mengesankan. Tapi bagi kota yang tidak berhasil menerapkan tata ruangnya
dengan baik, maka hanya kesemrawutan yang didapatkan.
Coba bandingkan antara London dengan Jakarta. Keduanya sama-sama
berstatus sebagai ibu kota negara. Tapi keduanya memberikan pembelajaran
hasil pembangunan tata ruang yang berbeda kualitasnya. Sungai-sungai di
Jakarta masih dipenuhi sampah. Rumah-rumah di sepanjang sungai pun
memunggungi sungai. Semua jalur pembuangan sampah rumah tangga dan
pabrik masuk ke sungai. Akibatnya, sungai menjadi muara akhir pembuangan
segala macam jenis polutan. Pada akhirnya pendangkalan sungai tak lagi bisa
dihindari. Tidak mengherankan, ketika musim penghujan dating, Jakarta
menjadi langganan banjir.
Sebagian Wajah Kota London(Sumber: Natawisata.com)
Sebagian Wajah Kota Jakarta(Sumber: Tempo.co)
Sebaliknya, sungai-sungai di London menunjukkan model pembangunan
sungai dengan tingkat kebersihan yang jauh berbeda dengan penampakan
sungai-sungai di Jakarta. Sebagaimana masyarakat desa di Nusantara dahulu,
penduduk London dalam membangun permukiman penduduk tidak
memunggungi sungai. Dengan menghadap ke sungai, apalagi ketika sungai
dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, maka penduduk di sepanjang aliran
8
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
9
sungai di London mau tidak mau terbiasa turut serta menjaga kebersihan dan
kelestarian ekosistem sungai. Jadi, sungai tidak menjadi kumuh karena bagi
masyarakat London sungai adalah wajah kota, bukan latar belakang kota.
Kembali kepada maraknya kebijakan ekonomi di bidang restrukturisasi
industri, desa kini tak luput menjadi target perluasan industri. Pembukaan
kawasan-kawasan industri di perdesaan menyebabkan topografi desa
berubah. Sawah-sawah desa yang terhampar luas dan produktif mengalami
penyempitan. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, keluarga tani di
Indonesia rata-rata hanya memiliki 0,25 hektar. Penyempitan lahan pertanian
ini tidak lain disebabkan oleh aksi penguasaan lahan yang berlebihan oleh
para pengusaha dan pemilik modal. Selain berubah menjadi pabrik, lahan
pertanian di desa telah berganti menjadi perumahan elit. Jika penyempitan
lahan pertanian ini terus dibiarkan terjadi, maka bukan tidak mungkin 20 atau
30 tahun mendatang, defisit pangan akan menjadi ancaman nyata bagi
bangsa Indonesia.
Ketika lahan-lahan pertanian yang seharusnya menjadi kantung
penyimpanan air tanah telah berganti bangunan, maka air permukaan di desa
pun semakin kehilangan kualitasnya sebagai sumber air bersih. Sungai-sungai
menjadi sasaran pembuangan limbah pabrik. Kadar polutan cair yang tak
terkendali dapat dipastikan diserap tanah dan memengaruhi air tanah yang
selama ini diandalkan penduduk desa sebagai sumber air minum.
Pertumbuhan kawasan industri, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan di
kota, sampai dengan hotel pada akhirnya mendorong perubahan perilaku
penduduk kota. Bagi penduduk kota yang tidak mampu bersaing dalam hal
penguasaan lahan dengan para pemiliki modal mereka lebih memilih
melampiaskan kebutuhan perumahan di desa. Peluang ini kemudian
ditangkap oleh para pengembang (developer). Ke mana lagi kalau bukan ke
desa sebagai pilihan pengembangan industri perumahan.
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kerusakan ekologis yang begitu masif di desa merupakan ekses
pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata dan
mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam. Desa yang memiliki kekayaan
sumber daya alam berlimpah banyak dilirik perusahaan tambang. Bahkan
tidak sedikit desa yang menjadi target operasi perusahaan-perusahaan
tambang. Penghormatan dan pengelolaan kekayaan tambang di desa yang
buruk pada akhirnya berujung pada timbulnya gejolak sosial di desa. Gejolak
sosial, politik, dan ekonomi yang menimpa desa-desa di kawasan Urut Sewu,
Rembang, dan lainnya sebagaimana dicontohkan di atas, merupakan bukti
bahwa tata ruang desa dan kota pada hakikatnya satu kesatuan yang tidak
bisa dipandang secara parsial. Karenanya agresivitas dan dominasi
pembangunan kota tidak boleh memarginalkan desa.
10
Gb. Sawah dan Perumahan(Sumber: Ekuatorial.com)
Gb. Sawah dan Pabrik(Sumber: Kabarbisnis.com)
Rural
Sub Urban
Urban
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
ondisi saat ini, desa menghadapi tantangan konsep pembangunan Ktata ruang yang kadar keberpihakannya terhadap kedaulatan ruang
desa rendah.Tidak sedikit riak-riak konflik agraria yang muncul antara
masyarakat dengan pemerintah dilatarbelakangi kebijakan tata ruang kota
yang berpotensi meminggirkan desa. Konflik agraria yang terjadi di Urut Sewu
Kabupaten Kebumen, kasus pembunuhan petani dan aktivis anti tambang
“Salim Kancil” di Kabupaten Lumajang, atau sengketa lahan pertanian di Desa
Bentayan Kabupaten Banyuasin berakar pada tata kelola kebijakan tata ruang
yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota tidak menghormati batas
teritori dan kewenangan desa.
Terlebih saat kebijakan ekonomi nasional syarat dengan muatan kepentingan
rezim pembangunanisme. Rezim ini bekerja menurut koridor logika teori
modernisasi di mana paradigma kolonialisme masih menjadi bagian penting
pengembangan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi di bidang
industri perkebunan sawit. Pemerintah masih memberi ruang yang lentur
kepada perkebunan-perkebunan sawit untuk meluaskan kepemilikan lahan
perkebunannya. Ekspansi perkebunan tidak terkendali yang dilakukan
perusahaan-perusahaan minyak sawit pada akhirnya menyebabkan
terjadinya deteritorialisasi desa. Batas desa untuk melindungi wilayahnya
menjadi semakin kabur karena perusahaan mengantungi izin perluasan lahan
dari pemerintah. Dengan mengeluarkan izin perluasan lahan kepada
Tata Ruang dan Seni Membangun
BAB 3
11
Hilangnya Kewenangan Desa
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
perusahaan pada hakikanya pemerintah telah meniadakan batas wilayah desa
sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung dan melengkapi satu
sama lain.Pada akhirnya desa kehilangan kewenangannya untuk menata
ruangnya sendiri.
Selama ini kewenangan untuk melakukan penataan ruang hanya berlaku
untuk pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Kini, dengan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui pemberlakuan asas subsidiaritas, Desa
mendapat pengakuan dari Negara untuk mendefinisikan siapa dirinya,
memetakan dan mengidentifikasi potensi sumber daya yang dimilikinya untuk
menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran desa. Tak terkecuali untuk
mendefinisikan batas wilayahnya.
Kesimpulan itu paling tidak mengacu pada definisi desa sebagaimana termuat
dalam UU Desa tersebut yang berbunyi bahwa Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasar definisi tersebut, sekali lagi dapat ditarik kesimpulan bahwa desa
memiliki kewenangan untuk mengelola ruang dan wilayahnya sesuai dengan
batas wilayahnya sendiri. Namun demikian bukan berarti mengabaikan
keberadaannya sebagai bagian dari ruang dan wilayah NKRI. Maka dari itu,
dalam konteks mengurus diri, ruang, dan wilayahnya, antara desa satu dengan
desa lainnya tentu harus saling memperhatikan agar keseimbangan ekologis,
sosial, budaya, ekonomi, dan politik tetap terjaga.
12
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Menata Ruang Desa
Menata ruang desa pada hakikatnya mengandung nilai seni. Bukan hanya
sekadar seni menata dan membangun desa secara fisik, tapi juga
membangun manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan
lingkungan yang mengitarinya. Artinya, menata ruang suatu wilayah bukan
berarti hanya mengurus benda mati yang bersifat ajek tapi menata unsur
yang bersifat hidup (dinamis).
Para leluhur Nusantara yang ahli di bidang tata ruang wilayah sebenarnya
telah mewariskan ilmu sebagai landasan teori pembangunan ruang dan
wilayah, tidak hanya untuk kota tapi desa. Warisan budaya tata ruang
tersebut berpangkal pada keluhuran budi pekerti yang diturunkan dari
kepercayaan dan mitos yang dianut mereka. Beberapa contohnya ilmu
petung bagi orang Jawa, dan tri hita kirana bagi orang Bali.
Di zaman dulu, orang-orang tua di Jawa selalu menggunakan pakem
petungan Jawa saat membangun rumah. Orang Jawa, ketika membangun
rumah tidak akan menghabiskan seluruh luasan tanah untuk bangunan.
Sumur di dalam rumah tidak boleh diberi atap, alias dibiarkan langsung
bersentuhan dengan sinar matahari. Di samping itu, orang Jawa pantang
menebang pohon besar. Terlebih kalau dibawahnya terdapat sumber air.
Sekalipun dengan alasan yang bernada mitos, tradisi orang Jawa tersebut
memiliki makna yang dalam dan dapat dicerna secara rasional sebagai bagian
dari ilmu tata ruang.
Orang-orang Bali sangat memegang teguh apa yang disebut Tri Hita Kirana
dan Hasta Kosala Kosali. Konsep ini dianut oleh masyarakat Bali dalam tata
lingkungan dan perumahannya. Dengan konsep ini, masyarakat Bali sangat
memperhatikan keseimbangan ekologis, baik ketika menata rumah, menata
ruang desa, maupun kota. Ada tiga kawasan yang selalu dipelihara di sini yaitu
kawasan bawah atau disebut nista. Kawasan ini biasanya area yang mengarah
ke laut (pesisir) dicadangkan sebagai kawasan palemahan yang lazim
digunakan sebagai area pekuburan. Kawasan berikutnya bagian tengah atau
bagian madya yang disebut pawongan. Arena ini diperuntukkan sebagai
13
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
14
perumahan penduduk. Sedangkan bagian teratas (utama) yang mengarah ke
gunung disebut pamerajan¸digunakan untuk tempat suci untuk memuja para
dewa atau roh-roh nenek moyang.
Model pendekatan tata ruang yang diperkenalkan oleh para pendahulu kita
sebenarnya mewariskan pembelajaran pendekatan tata ruang wilayah yang
sangat ekologis. Bahkan sangat spiritualis-teologis. Nenek moyang kita dalam
membangun ruang desa secara horisontal sangat memperhatikan keseimbangan
ekologis antara manusia dengan alam, keseimbangan antroposentris antara
manusia dengan manusia, dan secara transendental memperhatikan ruang dan
wilayah sebagai bagian dari penataan hubungan antara manusia dengan
penciptanya. Sayangnya, kita sebagai orang desa sudah mulai meninggalkan
bahkan melupakan ilmu tata ruang warisan nenek moyang kita tersebut.
Bagaimanakah dengan kondisi desa kita? Sudahkah disusun berdasarkan tata
nilai seperti yang diwariskan para leluhur kita yang sangat memperhatikan aspek
keseimbangan hidup manusia dengan alam sekitarnya, bahkan manusia dengan
Tuhannya?
Mari sejenak kita mencari jawabannya dengan melakukan beberapa langkah
berikut ini:
Buatlah tim yang terdiri dari orang-orang desa yang memiliki kepedulian
terhadap merosotnya kualitas ruang dan wilayah desa.
Mengidentifikasi kemerosotan keruangan desa. Untuk tujuan ini, tim
dapat melakukannya dengan cara observasi dan pemetaan wilayah desa.
Teknologi GPS dapat membantu tim membuat citra desa tak perlu
bersusah payah membuat peta desa secara manual.
Menganalisis kemerosotan kualitas tata ruang desa hasil observasi
bersama masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan sama-sama
terpanggil untuk mencegah kerusakan alam desa lebih jauh.
1.
2.
3.
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Merancang maket atau model tata ruang desa yang ideal. Model ini
menggambarkan proyeksi arah pembangunan tata ruang desa di
masa mendatang. Cita-cita tata ruang desa ini sangat bergantung
pada cara pandang desa dalam melihat dirinya. Bagi desa yang
menghendaki menjadi desa wisata, perlu membuat scenario building
tata ruang desa yang mendukung tercapainya desa wisata. Bagi desa
yang berkontur desa industri tentu akan membuat model ruang desa
industri yang tidak hanya memikirkan bagaimana memenuhi
kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi, tapi juga
mendesain bagaimana membuat ruang industri yang ramah
lingkungan dan kemasyarakatan.
Membuat peraturan desa tentang tata ruang desa untuk mengatur
dan mengarahkan perilaku sosial masyarakat desa lebih peka
terhadap perlindungan tata ruang desa.
Membangun kerjasama antar desa untuk membangun konsep tata
ruang desa bersama berdasarkan kesamaan karakter kawasan
permukiman.
15
3.
4.
5.
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
16
Kharis Fadlan Borni Kurniawan
Saat ini, Borni dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama Perencanaan Pembangunan Desa, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Borni juga aktif melakukan kajian tentang good governance dan isu desa. Ia juga aktif sebagai fasilitator serta pendampingan desa. Pria asli Kebumen ini juga aktif menulis buku, jurnal, dan surat kabar. Beberapa buku yang pernah ditulis oleh Borni antara lain: Memanusiakan Perempuan (2005: Indipt Press), Audit Sosial PNPM Antara Retorika dan Realita (2012: INFID), Desa Mandiri Desa Membangun (2015: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
Tentang Penulis
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
CATATAN
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
CATATAN
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
CATATAN
Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
top related