se ikindo - kontrak konsultansi
Post on 24-Feb-2018
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 1/8
SURAT
EDARAN
Dewan
Pengurus Provinsi
INKINDO
Seluruh lndonesia
Ketua
Umum Dewan
Pengurus Nasional INKINDO
1. Kepala BPK Republik
lndonesia
2.
Kepala BPKP Republik lndonesia
3.
lnspektur
Jenderal
Kementerian
4.
Direktur
Jenderal
Bina
Konstruksi Kementerian
Pekerjaan
Umum
Perumahan Rakyat
5.
lnspektur
Wilayah
Provinsi
6.
lnspekturWilayah
Kabupaten
dan
Kota
7.
Dewan Pengurus Nasional INKINDO
Beberapa
Permasalahan
dalam
Pelaksanaan
Kontrak
Kerja
Konsultansi
dan
Proses
Audit.
6ao
13111'DPN/X|
t/20 1
5
2q Desember 2015
d,,\rNr<INDo
\Z'-'ffi\'ixiffNAs.NAL
KONSULTAN INDONESIA
dan
Kepada Yth.
:
Dari :
Tembusan :
Perihal
Nomor
Tanggal
Jasa
Memperbaharui
Surat
Edaran Dewan Pengurus Nasional
lkatan
Nasional
Konsultan
lndonesia
(DPN
INKINDO)
No.
27SlSKJ/DPNrulll/2012
tanggal
9
Agustus 2012
tentang
Permasalahan
Pelaksanaan Kontrak Kerja
Jasa Konsultansi,
maka bersama
ini kami
sampaikan
kembali
penjelasan
tentang
hal-hal
yang
sering
menjadi masalah
pada
pengelolaan kontrak maupun proses audit pada pekerjaan
jasa
konsultansi, sebagai berikut
:
I.
TATA CARA
PEMBAYARAN KONTRAK
LUMP
SUM
.
Kontrak Lump
Sum
adalah
Jenis
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa
berdasarkan
Cara
Pembayaran
seperti tertuang
dalam
PERPRES
Rl No.
5412010
sebagaimana telah
beberapa
kali
diubah
dan
terakhir dengan
PERPRES Rl
No.
412015
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pasal
50 ayat
(2)
dan
(3).
.
PERPRES Rl
No. 54/2010
sebagaimana
telah
beberapa
kali diubah
dan terakhir
dengan PERPRES
Rl No. 412015
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Pasal
51 ayat
(1),
menyebutkan
Kontrak Lump
Sum
merupakan
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa
atas
penyelesaian
seluruh
pekerjaan
dalam
batas
waktu
tertentu
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Kontrak,
dengan
ketentuan
sebagai
berikut:
Jumlah
harga
pasti
dan tetap serta tidak
dimungkinkan
penyesuaian
harga
Semua
risiko
sepenuhnya
ditanggung
oleh
Penyedia Barang/Jasa
Pembayaran
didasarkan
pada
tahapan
produldkeluaran
yang
dihasilkan
sesuai dengan isi
Kontrak
d) Sifat
pekerjaan
berorientasi kepada
keluaran
(output
based)
e) Total
harga
penawaran
bersifat mengikat; dan
f)
Tidak
diperbolehkan
adanya
pekerjaan
tambah/kurang.
a)
b)
c)
Jalan
Bendungan Hilir Raya 29,
Jakarta 10210
lndonesia
Tel.
+62
21 5738577
(Hunting)
Fax.+6221 5733474
:
inkindo@inkindo.org
Website
:
//www.
inkindo.org
Rujukan
yang
dapat.
. .
./
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 2/8
Rujukan
yang
dapat
dijadikan
pedoman
tentang
Kontrak
Lumpsum,
antara
lain
:
A.
Surat
dari
LKPP No.3939/D1V.21312015 tanggal 17 Maret 2015 yang
ditujukan
kepada DPN
INKINDO
tentang
Penjelasan
Mengenai
Tata Cara
Pembayaran
Kontrak Lump Sum sebagai
berikut:
1)
Kontrak
Lump Sum
adalah
salah satu
jenis
kontrak
berdasarkan
cara
pembayaran.
Dalam
Kontrak
Lump Sum
pembayaran
didasarkan
kepada
tahapan
produk/keluaran
yang
dihasilkan
sesuai
dengan
isi
kontrak.
Kontrak
Lump sum
tepat digunakan
untuk
pekerjaan yang
berorientasi
kepada
keluaran
(output
based)
yang
terdefinisi
dengan
baik.
2) Kelebihan dari
Kontrak
Lump Sum
ini
adalah
sederhana
dalam
hal
administrasinya.
Bukti
pembayaran
cukup
berdasarkan
output
yang
telah
diterima oleh
pemberi
kerja.
3)
Rincian Harga
Penawaran
dalam
jenis
kontrak Lump Sum
digunakan
hanya untuk klarifikasi dan
negosiasi
pada
saat
proses
pemilihan.
B. Peraturan Pemerintah
Rl
No.
2912000 sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Rl No.
5912Q10
tentang
Penyelenggaraan
Jasa
Konstruksi
Pasal
20
ayat
(3)
a.1 dan
Pasal
21
ayat
(1)
yang
menyebutkan
sebagai
berikut:
Pasal 20
(1)
Kontrak
kerja
konstruksi
pada
dasarnya
dibuat secara
terpisah
sesuai
tahapan dalam
pekerjaan konstuksi
yang
terdiri
dari
kontrak
kerja
konstruksi
untuk
pekerjaan
perencanaan,
kontrak
kerja
konstruksi
untuk
pekerjaan pelaksanaan,
dan
kontrak kerja
konstruksi untuk
pekerjaan
pengawasan.
(2)
Dalam hal
pekerjaan
terintegrasi,
kontrak
kerja
konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam
ayat
(1)
dapat
dituangkan
dalam 1
(satu)
kontrak kerja
konstruksi .
(3)
Kontrak Kerja
Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam
ayat
(1)
dibedakan
berdasarkan.
a.
Bentuk lmbalan
yang
terdiri
dari
:
1) Lump sum; 2)
Harga
Satuan; 3) Biaya tambahan
imbalan
jasa;
4)
Gabungan
Lump Sum
dan
Harga
Satuan; 5)
Aliansi.
Pasal 21
(1)
Kontrak
kerja
konstruksi
dengan
imbalan Lump Sum sebagaimana
dimaksud
dalam
Ps.
20 ayat
(3)
huruf
a angka
1 merupakan
kontrak
jasa
afas
penyelesaian
seluruh
pekerjaan
dalam
jangka
waktu
tertentu
dengan
jumlah
harga
yang
pasti
dan tetap serta
semua resiko
yang
mungkin terjadi
dalam
proses penyelesaian pekerjaan
yang
sepenuhnya ditanggung
oleh
penyedia
jasa
sepanjang
gambar
dan
spesifikasitidak
berubah.
C. Peraturan Menteri
.
.
.
./
.
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 3/8
c.
Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
No.
31/PRT/M/2015 tentang
Perubahan
Ketiga
Atas
Permen
PU
No.
7/PRTlMl2011
Tentang Standard dan
Pedoman
Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan
Jasa
Konsultansi:
1.
Pasal 6d ayat
(3);
Dalam hal
Penyedia
Jasa
mengikuti
beberapa
paket
pekerjaan
konstruksi atau
jasa
konsultansi dalam
waktu
penetapan
pemenang
bersamaan dengan
menawarkan
personil
yang
sama untuk
beberapa
paket
yang
diikuti
dan dalam evaluasi
memenuhi
persyaratan
pada
masing-masing
paket
pekerjaan,
maka
hanya dapat
ditetapkan
sebagai
pemenang
pada
1
(satu)
paket
pekerjaan
dengan
cara
melakukan
klarifikasi untuk
menentukan
personil
tersebut
akan
ditempatkan, sedangkan untuk
paket
pekerjaan
lainnya,
personil
dinyatakan
tidak
ada dan dinyatakan
gugur.
2. Pasal 6d ayat
(4a);
Ketentuan
hanya dapat ditetapkan
sebagai
pemenang
pada
1
(satu)
paket
pekerjaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
dapat
dikecualikan
pada pekerjaan
jasa
konsultansi
yang
menggunakan
kontrak
lumpsum
(paling
banyak
tiga
paket)
atau bagian
lumpsum
pada
kontrak
gabungan
lumpsum dan harga satuan atau
untuk
kontrak
harga
satuan
dengan
personil
yang
diusulkan
penugasannya
tidak
tumpang tindih
(overlapl.
Untuk
Kontrak
Lump sum atau
bagian
Lump sum
pada
kontrak
gabungan
lump
sum dan
harga
satuan, satu
orang tenaga
ahli dapat
merangkap
pada
maksimum
3
(tiga)
paket
pekerjaan
pada
waktu
yang
bersamaan.
3.
Pasal
9 ayat
(3)
huruf
b;
Kontrak Lump Sum
Jasa
Konsultansi
didasarkan
atas
produk/keluaran
(Output
based)
yang
harus dihasilkan konsultan sesuai
dengan
Kerangka
Acuan
Kerja/TOR. Jenis
pekerjaan
pada
kelompok ini
yaitu
feasibility study,
design,
study evaluasi/kajian/telaah,
pedoman,
petunjuk
pelaksanaan, petunjuk
teknis,
produk
hukum,
sertifikasi,
dan
lainnya.
Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat Nomor
:
31/PRT/M/2015,
Buku
Standar JK
04
LS
BAB I;
Kontrak Lump
Sum:
adalah kontrak
pengadaan
Jasa Konsultansi
didasarkan
atas
produk/keluaran
(Output
based)
yang
harus dihasilkan konsultan
sesuai
dengan
Kerangka
Acuan Kerja/TOR untuk
menyelesaikan
seluruh
pekerjaan
dalam batas waktu
tertentu, dengan
jumlah
harga
yang
pasti
dan tetap,
dan
semua resiko
yang
mungkin
terjadi dalam
proses
penyelesaian
pekerjaan
sepenuhnya ditanggung
oleh
penyedia
jasa,
sedangkan
pembayaran
berbasis
output.
D.
+
Syarat-syarat
U
mum...../.
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 4/8
tl-
Syarat Syarat
Umum
Kontrak
(SSUK)
Bagian
A
No. 1.2;
Kontrak Lump Sum
adalah
pengadaan
Jasa
Konsultansi didasarkan
atas
produk/keluaran (output
based)
yang
harus dihasilkan
konsultan sesuai
dengan
Kerangka
Acuan Kerja/TOR
untuk
menyelesaikan
seluruh
pekerjaan
dalam
batas
waktu
tertentu,
dengan
jumlah
harga yang pasti dan
tetap,
dan
semua
resiko yang
mungkin
terjadi dalam
proses
penyelesaian
pekerjaan
sepenuhnya
ditanggung
oleh
penyedia
jasa.
Syarat Syarat
Khusus
Kontrak
(SSKK)
Huruf M
dan
O.
Huruf
M: Pembayaran Prestasi
Pekerjaan
a. Pembayaran tahapan
pekerjaan
dilakukan
dengan
cara
:........
..[termin/sekaligus].
b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut
di
atas dilakukan
dengan
ketentuan
sebagai
berikut:
furaikan
bila
pembayaran
dilakukan secara
termin]
Misal
:
pembayaran
secara
termin,
laporan
pendahuluan
20%, laporan
antara
40%o,
dan
laporan
akhir
40%.
Huruf O:
Dokumen
Yang
Disyaratkan Untuk Mengajukan Tagihan
Pembayaran
1.
Dokumen
utama
yang
disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran
prestasi pekerjaan:
a. Berita
Acara
Presfasi Pekerjaan,
b.
Berita
Acara
Serah
Terima Produk dan Produk Laporannya,
c. .......
[sebutkan
dan uraikan
yang
dibutuhkan sesuai
kontrak
lumpsuml
2. Dokumen
penunjang
yang
disyaratkan
untuk
mengajukan
tagihan
pem
bayaran
prestasi pekerjaan:
a,
Absensi
pembahasan
b. Notulensi Pembahasan
Rapat
c. Dokumentasi/Foto kegiatan
d.
dokumen lain
diisyaratkan dalam
KAK
e. ......
[sebutkan
dan uraikan
yang
dibutuhkan sesuai kontrak
lumpsum]
3. Dokumen
yang
disyaratkan tersebut di atas tidak
perlu
dilampirkan
rincian
bukti-
bukti
pengeluaran
hiaya.
Berdasarkan
hal-hal tersebut di
atas maka
pembayaran
Kontrak
Lump
Sum
dilakukan dengan
sistem termin
yang
didasarkan
pada
prestasi
pelaksanaan
pekerjaan.
Permintaan
pembayaran
cukup dilampiri dengan berita acara
kemajuan
pekerjaan
sebagai bukti
prestasi pekerjaan yang
telah diselesaikan,
dan
karena
bersifat Lump
Sum tidak diperlukan bukti
-
bukti
biaya
aktivitas
kegiatan
pelaksanaan pekerjaan
baik untuk
Biaya Langsung Personil maupun
Biaya
q
Langsung
Non
Personil..../
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 5/8
il.
Langsung
Non Personil
(absensi
personil,
kuitansi
pembelian,
tiket
perjalanan
dinas, dan lain-lain).
Kepada Pejabat Pengadaan/Pokja, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
dan
Penyedia
Jasa
perlu
memperhatikan
dengan cermat
dan
menjaga
konsistensi syarat
dan
ketentuan
yang
dicantumkan
dalam Syarat-Syarat
Khusus Kontrak
(SSKK)
yang
mengatur syarat
-
syarat
pembayaran
dengan
Jenis
Kontrak
untuk
mencantumkan
dengan tegas
dan
terinci
jenis
dokumen
yang
dipersyaratkan
pada
pelaksanaan
pembayaran
prestasi
kerja
(pada
Standar
Dokumen
Pengadaan
Secara
Elektronik
yang
diterbikan oleh
LKPP).
E.
Undang undang
No. 1 tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara,
Pasal
18
(1)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berhak untuk
menguji,
membebankan
pada mata
anggaran
yang telah
disediakan,
dan
memerintahkan
pemb
ayann tagihan{ag
ihan atas beban
APBN/APBD.
(2)
Untuk melaksanakan
ketentuan
tersebut
pada
ayat
(1),
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran
berwenang
:
a.
Menguji kebenaran material surat-surat bukti
mengenai hak
pihak penagih;
b.
Meneliti
kebenaran dokumen
yang
menjadi
persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan
ikatan/
perjanjian pengadaan
barang/jasa;
c. Meneliti tersedianya dana
yang
bersangkutan;
d.
Membebankan
pengeluaran
sesuai dengan
mata anggaran
pengeluaran
yang
bersangkutan;
e.
Memerintahkan
pembayaran
atas beban
APBN/APBD.
Dengan
memperhatikan Pasal
18
ayat
(2)
huruf
b,
maka Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran/PPK dalam
hal meneliti
kebenaran
dokumen
yang
menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran
hanya
dapat
meminta
dokumen
yang
telah
ditentukan
dalam
perjanjian/kontrak
pengadaan
barang/jasa.
PENGERTIAN
B'tt'lVG RATE
Yang
dimaksud
dengan
Billing Rafe
adalah
Biaya
Langsung
Personil
yang
terdiri
dari
Komponen
biaya
:
1)
Gaji Dasar
(GD)
/ Basic Salary,
2)
Beban Biaya
Sosial
(BBS)
I
Social Charges,
3)
Beban
Biaya
Umum
(BBU)
lOverhead,
4) Tunjangan
Penugasan
(TP)
/
Allowances,
dan
5)
Keuntungan
(K)
/ Fee
atau
profit.
Komponen
Billing
Rafe
ini
telah
ditetapkan
pada
ketentuan
sebagai
berikut
:
.
Petunjuk
Penyusunan
RAB Jasa
Konsultansi,
SKB
Bappenas
dan Departemen
Keuangan,
Maret
2000, butir
Lb
Consulting
Service. . ./
.
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 6/8
ilt.
Consulting Services
Manual,
A
Comprehensive
Guide
to
Selection
of Consultants,
The
WORLD
BANK, 2002,
butir
11.2.1,
dan
o
PERPRES
Rl No.54/2010
sebagaimana
telah
beberapa
kali diubah
dan
terakhir
dengan
PERPRES
Rl
No. 4/2015 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah,
Pasal 49
Ayat
(7)
huruf
d.
Biaya
langsung
personil
dengan
harga satuan
sebesar
billing
rate diterima
oleh
perusahaan
konsultan, sementara
gaji yang
dibayarkan
kepada
Tenaga
Ahli
adalah
sebagian
dari billing
rate
yang
terdiri
dari
komponen Gaji
Dasar
(GD),
dan
Tunjangan
Penugasan
(TP).
Bukti
penerimaan
gaji
inilah ditandatangani
oleh
Tenaga
Ahli
berupa
payroll
(Daftar
Gaji)
Dengan demikian
maka Tenaga
Ahli
tidak
menandatangani
bukti
pembayaran gaji
sebesar
Nilai Billing
Rate.
KEWENANGAN PEMERIKSA
Untuk semua
pekerjaan yang
mengunakan
dana
Keuangan
Negara
(APBN/APBD/Loan/Hibah)
akan diperiksa
dan diawasi oleh
Badan Pemeriksa
Keuangan
sesuai
dengan UUD
1945,
oleh
karena
itu
terkait
hal
tersebut,
perlu
kita
ketahui
tentang
Hak/Kewajiban/Kewenangan
dari
Penyedia
Jasa dan
Auditor
A. Undang-undang
Rl
No.
15
Tahun
2004
Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung Jawab Keuangan
Negara
rl.
Pasal
10 : Dalam
pelaksanaan
tugas
pemeriksaan,
pemeriksa
dapat:
a.
Meminta
dokumen
yang
wajib
disampaikan oleh
pejabat
atau
pihak
lain
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan
dan
tanggung
jawab
keuangan
negara.
b.
Mengakses
semua
data
yang
disimpan diberbagai
media,
asset,
lokasi
dan
segala
jenis
barang atau dokumen
dalam
penguasaan
atau
kendali dari
entitas objek
pemeriksaan
atau entitas
lain
yang
dipandang
perlu
dalam
pelaksanaan
tugas
pemeriksaannya.
c.
Melakukan penyegelan
tempat
penyimpanan
uang,
barang,
dokumen
pengelolaan
keuangan
negara.
d. Meminta keterangan
kepada seseorang.
e.
Memotret, merekam
dan atau
mengambil sampel sebagai alat
bantu
pemeriksaan.
+
Bab
Vl Ketentuan Pidana, Pasal
24
dan
Pasal 25
1. Pasal
24 bahwa:
(1)
setiap orang
yang
dengan
sengaja
tidak
menjalankan
kewajiban
menyerahkan
dokumen dan atau menolak memberikan
keterangan
yangdiperlukan..../
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 7/8
yang
diperlukan
untuk kepentingan
kelancaran
pemeriksaan,
pengelolaan
dan
tanggungjawab
keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 10
di
pidana
penjara
paling
lama 1
(satu)
tahun 6
(enam)
bulan dan atau
denda
paling
banyak
Rp. 500.000.000
(lima
ratus
juta
rupiah).
2. Pasal
25:
(1)
Setiap
pemeriksa yang
dengan sengaja
mempergunakan
dokumen
yang
diperoleh dalam
pelaksanaan
tugas
pemeriksaan
sebagaimana
yang
dimaksud dalam
Pasal 10 melampaui
batas
kewenangannya
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama
3
(tiga)
tahun dan
atau
denda
paling
banyak
Rp. 1.000.000.000,-
(satu
milyar
rupiah);
(2)
Setiap
pemeriksa
yang
menyalahgunakan
kewenangannya
sehubungan
dengan kedudukan
dan
atau
tugas
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Ps. 10
dipidana dengan
pidana
penjara
sekurang
-
kurangnya
1 (satu) tahun
dan atau denda
setinggi-tingginya Rp.
1.000.000.000,-
(satu
milyar
rupiah).
B. Undang-undang
Rl
No. 15 Tahun
2005
Tentang Badan Pemeriksa
Keuangan,
Bab
lll Tugas
&
Wewenang
BPK,
Bagian
ll
Wewenang
BPK, Pasal
9.
Pasal
9
ayat
(1)
huruf
b
:
Meminta
keterangan
dan/atau dokumen
yang
wajib diberikan
oleh
setiap
orang,
unit
organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,
Bank
lndonesia,
Badan
Usaha
Milik
Negara,
Badan
Layanan
Umum,
Badan
Usaha
Milik
Daerah,
dan
lembaga
atau
badan lain
yang
mengelola
keuangan
negara.
Pasal
9
ayat
(1)
hurufd:
Menetapkan
jenis
dokumen,
data,
serta
informasi mengenai
pengelolaan
dan
tanggung
jawab
keuangan negara
yang
wajib
disampaikan
kepada
BPK;
Dokumen
yang
wajib
diberikan
oleh
pihak
terperiksa/auditee
(PtuKPA/PPK)
yang
dimaksud
dalam Pasal
g
ayat
(1)
huruf
b dan huruf d di atas adalah
dokumen
yang
dimiliki oleh PtuKPA/PPK,
terbatas hanya
pada
dokumen
yang
dipersyaratkan
dalam
kontrak
antara PPK dengan
Penyedia
Jasa, hal ini sesuai dengan UU
No.
1
tahun
2004
tentang
Perbendahataan
Negara Pasal 18 ayat
(2)
huruf
b
seperti
diuraikan
pada
l.E
diatas.
Para Penyedia
Jasa
Konsultansi
wajib
untuk
mendukung
kelancaraan
Pemeriksaan
yang
dilakukan oleh BPK
dengan memberikan
data-data
yang
akurat/lengkap, sepanjang
hal-
hal
tersebut
sesuai
dengan
peraturan perundangan
yang
berlaku,
namun
demikian
apabila ada
permintaan
pemeriksa
atas
dokumen
yang
tidak dipersyaratkan
di
dalam kontrak,
maka hal ini
berpeluang
melanggar
UU
No.
f
5 tahun
2004
pasal
25
ayat
(21diatas.
Kami
mengharapkan.
. .
./
7/24/2019 Se Ikindo - Kontrak Konsultansi
http://slidepdf.com/reader/full/se-ikindo-kontrak-konsultansi 8/8
Kami
mengharapkan
agar
SURAT
EDARAN ini
dapat
digunakan sebagai rujukan
bagi
perusahaan
konsultan
(Penyedia
Jasa) dalam menyelesaikan
permasalahan
yang
mungkin
terjadi
dalam
pelaksanaan
kontrak
pekerjaan
jasa
konsultansi
baik
dengan SATKER,
PPK
maupun
instansi
pemeriksa.
Demikian
semoga
dapat
membantu
perusahaan
konsultan
yang
mengalami
persoalan
khususnya
perihal
tersebut diatas.
Jakarta,
lQ
Desember
201
5
Hormat
kami,
Dewan
Pengurus
Nasional
INflffl*wrff-,
.j
;
f,
lr. Erie
r ;
Sekretaris
Jenderal
lkatan
Nasional
Konsultan
Indonesia{
Dewan
Pengurus
Nasional
lr.
Nugroho
Pudji
Rahardjo
Ketua Umum
top related