pendirian pts by isp

OLEHEDHI JUWONO

IGNATIUS SEPTO PRAMESWORO

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

PERSYARATAN PENDIRIAN PTS

PERSYARATAN DOKUMEN

PERSYARATAN SDMTENAGA PENDIDIKTENAGA KEPENDIDIKAN

PERSYARATAN INFRASTRUKTUR1. LAHAN2. RUANG3. KELENGKAPAN

Pendirian PTS1. Secara online/daring melalui laman

silemkerma.dikti.go.id.

2. Dokumen online/daring - Januari s.d. Maret.

3. Dokumen hardcopy paling lambat 31 Maret pada stempel pos/ekspedisi

JADWAL MASA PENDIRIAN PTS

1. Mei – Juni Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendirian PTS

2. Juli – Oktober Evaluasi & Verifikasi Dokumen Perbaikan

3. Agustus – September Presentasi Pengusul yang Lolos Evaluasi & Verifikasi Dokumen Perbaikan

4. Agustus – Oktober Visitasi ke Lokasi Lahan Kampus (jika diperlukan)

5. November Pengumuman Hasil Evaluasi Perbaikan6. November – Desember Penerbitan izin Pendirian

PTS

PERSYARATAN PEMBUKAAN PRODI

PERSYARATAN DOKUMEN

DOKUMEN PENDIRIAN PTS

Silemkerma.dikti.go.id.1. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan

Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;

2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang telah dilakukan;

3. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan;

4. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan;

5. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan;

DOKUMEN PENDIRIAN PTS

6. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;7. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);8. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;9. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;10. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan didirikan; dan11. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

PERSYARATAN PENDIRIAN PTS

1. Syarat min Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan.

PERSYARATAN PENDIRIAN PTS

Kurikulum Kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi

PERSYARATAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERSYARATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tenaga Pendidik = Dosen min 6 orang/ Prodi pada Program Diploma atau Program SarjanaKualifikasi Dosen1. Magister /Master2. Usia Maks 58 tahun3. Bekerja penuh waktu sebagai Dosen Tetap

selama 40 jam/minggu4. NIDN/NIDK5. Bukan Pegawai Negri Sipil

PERSYARATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tenaga Kependidikan/Staf min 3 orangTugas Melayani Program Studi

Petugas Perpustakaan min 1 orang1. Min Diploma Tiga Perpustakaan 2. Usia Maks 58 tahun3. Bekerja penuh waktu selama 40 jam/minggu

PERSYARATAN INFRASTRUKTUR

PERSYARATAN INFRASTRUKTUR

Lahan Kampus PTS dalam 1 lokasi min 5.000 m2 Sekolah Tinggi

Status Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara dibuktikan Sertifikat.

Perjanjian Sewa Menyewa Lahan: 1. Luas Lahan2. Notaris3. Jangka Waktu Sewa min 10 tahun

PERSYARATAN INFRASTRUKTUR

Sarana & Prasarana 1. Ruang Kuliah min 0,5 m2/mahasiswa2. Ruang Dosen Tetap min 4 m2/orang3. Ruang Administrasi & Kantor min 4 m2/orang 4. Ruang Perpustakaan min 200 m2 (Ruang Baca dll)

sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa5. Buku min 200 judul/Prodi6. Memiliki koleksi atau akses min 1 jurnal dengan

volume lengkap untuk setiap Program Studi7. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum

dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Prodi

PROSEDUR PENDIRIAN PTS

Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS meminta Rekomendasi L2 Dikti. L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang: Rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan

PTS;Tingkat kejenuhan Prodi dalam pendirian PTS di wilayah L2

Dikti;Tingkat keberlanjutan PTS jika diberi izin oleh Pemerintah;

Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k.