hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional

Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pengantar Hubungan HI dan HN

• Pentingnya pemahaman hubungan HI dan HN - Tidak semata-mata kepentingan akademik- Kebutuhan praktek- Klarifikasi hukum perjanjian

• Masalah utama hubungan HI dan HN :- satu sistem atau dua sistem hukum- masalah hiearki, supremasi, keutamaan

Dasar Berlakunya Hukum Internasional

Voluntarisme Obyektifisme

Dualisme Monisme

Paham Dualisme

• Berasal dari teori dasar berlakunya hukum internasional yang mendasarkan atas kemauan negara.

• Paham diatas mengakibatkan suatu anggapan dimana hukum nasional & hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda & terpisah satu sama lain.

• Dipelopori oleh Triepel (1899) & Anzilotti (1923)

Paham Dualisme

HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL

Paham Dualisme

• HI dan HN adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat negara).

• Keduanya memiliki subyek yang berbeda. Subyek hukum nasional adalah perorangan / badan hukum (perdata/publik), sedangkan subyek hukum internasional adalah negara.

• Keduanya berbeda struktur organ pelaksananya (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Akibat Hukum dari Dualisme

• Kedua sistem tersebut tidak mungkin mendasarkan / bersumber kepada satu sama lain. (tidak ada persoalan hierarki)

• Tidak mungkin ada pertentangan diantaranya, yang ada hanya penunjukan kembali (renvoi).

• Untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan transformasi hukum

• Kritik terhadap teori dualisme.

MONISME

Paham Monisme

• Beranggapan bahwa hanya ada satu sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan manusia: HI dan HN adalah satu kesatuan sistem hukum.

• Menimbulkan persoalan hubungan hiearki atau keutamaan: Monisme dengan primat hukum nasional & Monisme dengan primat hukum internasional

• Kritik terhadap teori monisme

MONISME

Monisme Primat Hukum Nasional

Monisme PrimatHukum Internasional

Monisme Primat Hukum Nasional

• Beranggapan bahwa HN adalah hukum yang utama daripada HI

• Beranggapan bahwa HI merupakan lanjutan dari HN untuk urusan-urusan luar negeri.

• Beranggapan bahwa HI bersumber kepada HN

• Kelemahan paham monisme primat HN

Monisme Primat Hukum Internasional

• Beranggapan bahwa HI adalah hukum yang lebih tinggi daripada HN

• Beranggapan bahwa HN tunduk kepada HI & dasar mengikatnya berasal dari suatu “pendelegasian” wewenang dari HI

• Kelemahan paham monisme primat HI

Tanggapan terhadap kedua teori

• Tidak memberikan jawaban yang memuaskan mengenai hubungan HI dan HN

• Praktek tidak menunjukkan aliran mana yang lebih dominan

• Hubungan HI dan HN diserahkan pada praktek masing-masing negara

• Kritik/pandangan S.G. Fitzmaurice

Sikap HI terhadap HN

• HI pada dasarnya tidak menyampingkan HN

• Negara tidak dapat menggunakan HN sebagai pembenaran untuk mengelak kewajiban HI

• Psl 27 Konvensi Wina: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”

Sikap HN terhadap HI

• Sulit disimpulkan karena hukum domestik sangat bervariasi dan sering tidak jelas dan tidak konsisten

• Perlu mempelajari praktek negara-negara dalam hal perjanjian, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum

Praktek negara-negara

• Inggris

• Amerika Serikat

• Belanda

Praktek Indonesia• Cenderung menganut paham monisme dengan

primat hukum internasional

-- Hukum positf Indonesia: UU no. 24 Tahun 2000

-- Implementasi Perjanjian/Kovensi Internasional

-- Sikap terhadap Kebiasaan Internasional, Praktek Pengadilan

• Kasus-kasus : Tembakau Bremen, Mobnas, Konsepsi Nusantara