sistem hukum nasional

21
SISTEM HUKUM NASIONAL Kelompok 1 : Vivi Darmalim Sherlyn Lavenia Timothy Mason Shaw Silvia

Upload: vivilim11

Post on 16-May-2015

5.694 views

Category:

Economy & Finance


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sistem hukum nasional

SISTEM HUKUM NASIONALKelompok 1:• Vivi Darmalim• Sherlyn Lavenia• Timothy• Mason Shaw• Silvia

Page 2: Sistem hukum nasional

Apa Itu Hukum?Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bersifat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak menaatinya

Page 3: Sistem hukum nasional

Tata Hukum

•Adalah keseluruhan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku dari suatu negara saat ini.

•Tujuan: untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dalam suatu negara sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman dalam negara tersebut.

Page 4: Sistem hukum nasional

Tata Hukum Negara RI

•Adalah keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara atau bagian-bagian yang berlaku dalam lingkungan suatu masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kewenangan/kekuasaan

Page 5: Sistem hukum nasional

•Negara hukum bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah

Dilandasi oleh dua prinsip:Prinsip hak asasi manusiaPrinsip negara hukum

Page 6: Sistem hukum nasional

Indonesia menerapkan konsep hukum Pancasila

Ciri-ciri:•Terdapat hubungan yang erat antara

agama dan negara•Bertumpu pada Tuhan Yang Maha Esa•Kebebasan agama dalam arti positif•Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme

dilarang•Asas kekeluargaan

Page 7: Sistem hukum nasional

Penggolongan Hukuma.) Berdasarkan Bentuk

- Hukum tertulis: hukum yang dapat ditemui tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara

CONTOH: UUD 1945

- Hukum tidak tertulis: hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat)

CONTOH: Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus

Page 8: Sistem hukum nasional

b.) Berdasarkan Ruang - Hukum lokal: hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu dalam suatu negara

CONTOH: Hukum adat Batak - Hukum nasional: hukum yang hanya berlaku di suatu negara tertentu

CONTOH: Hukum nasional Indonesia - Hukum internasional: hukum yang mengatur beberapa negara (biasanya mengatur relasi antarnegara)

CONTOH: Hukum perang

Page 9: Sistem hukum nasional

c.) Berdasarkan Wujud - Hukum objektif: hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu

CONTOH: UU tentang lalu lintas

- Hukum subjektif: hukum yang berlaku hanya untuk orang tertentu

CONTOH: Hukum perkawinan

Page 10: Sistem hukum nasional

d.) Berdasarkan Waktu - Ius constitum (hukum positif): hukum yang berlaku saat ini

- Ius constituendum: hukum yang berlaku pada masa yang akan datang

- Hukum antarwaktu: hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu

Page 11: Sistem hukum nasional

e.) Berdasarkan Sasaran - Hukum satu golongan: hukum yang berlaku pada satu golongan tertentu

- Hukum semua golongan: hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali

- Hukum antar golongan: hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu daengan golongan lain

Page 12: Sistem hukum nasional

f.) Berdasarkan Isi - Hukum publik: hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan warga negara lain yang menyangkut kepentingan umum

CONTOH: Hukum acara

- Hukum privat/sipil: hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang lain dan bersifat pribadi

CONTOH: Hukum waris

Page 13: Sistem hukum nasional

g.) Berdasarkan Tugas & Fungsi - Hukum material: hukum yang menganut peraturan tentang kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan

- Hukum formal: hukum yang berisi tata cara melaksanakan hukum dan mempertahankan hukum material

Page 14: Sistem hukum nasional

Sumber HukumAdalah segala yang menimbulkan aturan

danmempunyai kekuatan memaksa, yakni jikaaturan-aturan tersebut dilanggar maka

akandikenakan sanksi tegas dan nyata.

Dibedakan menjadi dua:•Dalam arti material•Dalam arti formal

Page 15: Sistem hukum nasional

•Dalam arti material: keyakinan dan perasaan hukum individu atau pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) suatu hukum kemudian dijadikan dasar berlakunya suatu hukum

•Dalam arti formal: perwujudan bentuk dan isi hukum material yang menentukan berlakunya suatu hukum berdasarkan ketentuan yang digunakan sebagai kaidah tertentu

Page 16: Sistem hukum nasional

Macam-macam Sumber Hukum(dalam arti formal)

a.) Undang-undang - Dalam arti material: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum - Dalam arti formal: setiap peraturan yang oleh karena bentuknya dapat disebut undang-undang

b.) KebiasaanPerbuatan yang dilakukan berulang-

ulang dalam hal yang sama dan merupakan hukum dasar tidak tertulis

Page 17: Sistem hukum nasional

c.) Keputusan-keputusan HakimKeputusan hakim terdahulu terhadap

suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa.

Dasar hukum: Dasar histories: ditaati oleh hukum karena

pernah menjadi keputusan hakim terdahulu

Dasar tambahan: haluan yang ada karena undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang

Page 18: Sistem hukum nasional

d.) Perjanjian Internasional (Traktat)Perjanjian yang dibuat oleh dua negara

atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan

Berdasarkan fungsinya: Perjanjian yang membentuk hukum Perjanjian yang bersifat khusus

e.) Doktrin Pendapat ahli hukum terkemuka yang

dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum penerapannya

Page 19: Sistem hukum nasional

Lingkungan Peradilan Indonesiaa.) Peradilan umum

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

b.) Peradilan militerPeradilan bagi para tentara yang

melakukan pelanggaran pidana pada saat sedang melakukan tugas militer

Page 20: Sistem hukum nasional

c.) Peradilan tata usaha negaraProses peradilan terhadap perkara-

perkara yang terkait dengan kebijakan administratif negara dalam hubungannya dengan warga negara

Masalah-masalah yang menjadi jangkauan:

Bidang sosial Bidang ekonomi Bidang function publique Bidang HAM

Page 21: Sistem hukum nasional

d.) Peradilan agamaPeradilan yang memeriksa dan

memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam yang berkaitan dengan hal-hal seperti nikah, rujuk, talak perceraian, nafkah, waris, dll.